K A R A N G T A R U N AT R I T U N G G A L

Jln. Belimbing Kampong Makmur Jaya Kecamatan Simpang Kiri KOTA SUBULUSSALAM

Kode Pos : 24782

Anggara DasarKarang Taruna “Tri Tunggal”

Bismillahirrohmannirrohim

Mukkadimah

Dengan rahmat Allah SWT bangsa indonesia telah berhasil merebut kemerdekaannya, maka

sudah menjadi kewajiban dan keharusan bagi setiap warga negara Republik Indonesia untuk

mempertahankan dan mengisi kemerdekaan dengan landasan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945

dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur.

Sejarah telah membuktikan bahwa kemerdekaan Indonesia tak lepas dari peran pemuda-pemudi

Indonesia melalui Sumpah pemuda yang mampu menyatukan seluruh pemuda-pemudi Indonesia tanpa

membedakan suku bangsa, adat, agama dan sifat kedaerahan menjadi satu semangat nasional.

Kami para pemuda-pemudi yang terhimpun dalam Karang Taruna “Tri Tunggal” Kampong

Makmur Jaya Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam sebagai warga Negara Republik Indonesia

bertanggung jawab dan menyumbangkan dharma bhaktinya dalam rangka mewujudkan tujuan

Pembangunan Nasional. Bahwa Karang Taruna “Tri Tunggal” sebagai bagian dari masyarakat yang

mempunyai kesempatan menikmati Kemerdekaan dan merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan

dari generasi muda Indonesia, bertanggung jawab dalam mewujudkan Pembangunan Nasional.

Oleh karena itu untuk mewujudkan tanggung jawab dan didorong oleh keinginan luhur

memberikan pengabdian tersebut maka kami Pemuda/Pemudi Dusun Sempol menghimpun diri dalam

suatu organisasi Kepemudaan yang bergerak dengan suatu ketentuan pokok yang berbentuk Anggaran

Dasar sebagai berikut :

BAB INama, Waktu, dan Kedudukan

Pasal 1

Lembaga ini bernama Karang Taruna “Tri Tunggal” yang seterusnya disingkat K3T. Tri berarti Tiga

dan Tunggal berarti Satu. Jadi Tri Tunggal mempunyai makna Tiga dalam Satu kesatuan.

Pasal 2

Karang Taruna “Tri Tunggal” didirikan pada tanggal 05 Januari 2011 untuk waktu yang tidak

terbatas.

Pasal 3

Karang Taruna “Tri Tunggal” berkedudukan di Kampong Makmur Jaya Kecamatan Simpang Kiri Kota

Subulussalam.

BAB IIAsas dan Tujuan

Pasal 4

Karang Taruna “Tri Tunggal” berasaskan Pancasila sebagai landasan ideologis, UUD 1945 sebagai

landasan hukum, Peraturan Desa Makmur Jaya, Peraturan Majelis Permusyawaratan Gampong Serta

Garis-Garis Besar Haluan Organisasi (GBHO) sebagai landasan operasionalnya.

Pasal 5

Karang Taruna “Tri Tunggal” Bertujuan Untuk

1. Terwujudnya pertumbuhan dan perkembangan kesadaran tanggung jawab sosial setiap generasi

muda Karang Taruna dalam mencegah, menangkal, menanggulangi dan mengantisipasi berbagai

masalah sosial.

2. Terbentuknya jiwa dan semangat kejuangan generasi muda Karang Taruna yang trampil dan

berkepribadian serta berpengetahuan.

3. Tumbuhnya potensi dan kemampuan generasi muda dalam rangka mengembangkan keberdayaan

anggota Karang Taruna.

4. Termotivasinya setiap generasi muda Karang Taruna untuk mampu menjalin toleransi dan menjadi

perekat persatuan dalam keberagaman kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

5. Terwujudnya kesejahteraan sosial yang semakin meningkat bagi generasi muda yang

memungkinkan pelaksanaan fungsi sosialnya sebagai manusia pembangunan yang mampu

mengatasi masalah kesejahteraan sosial dilingkungannya.

6. Terwujudnya pembangunan kesejahteraan sosial generasi, terpadu dan terarah serta

berkesinambungan oleh Karang Taruna bersama pemerintah dan komponen masyarakat lainnya.

BAB IIIKeanggotaan

Pasal 6

1. Keanggotaan Karang Taruna “Tri Tunggal” menganut sistem stelsel pasif, yaitu bahwa setiap

generasi muda yang berusia 11 sampai dengan 45 tahun di wilayah Kampong Makmur Jaya,

mempunya hak dan kewajiban yang sama tanpa membedakan agama, suku, asal keturunan, jenis

kelamin , kedudukan sosial ekonomi, dan pendirian politik, adalah anggota yang selanjutnya disebut

Anggota Karang Taruna “Tri Tunggal”.

2. Pengaturan lebih lanjut ketentuan dimaksud ayat 1 tersebut diatas, ditetapkan dalam Anggaran

Rumah Tangga Karang Taruna “Tri Tunggal”.

BAB IVKelembagaan

Pasal 7

1. Struktur kelembagaan Karang Taruna “Tri Tunggal” di susun secara Demokratis Dengan Majelis

Tertinggi Oleh DPP(Dewan Pertimbangan Pengurus).

2. Kelengkapan organisasi Karang Taruna Tri Tunggal terdiri atas :

1. Ketua

2. Wakil

3. Sekretaris

4. Bendahara

5. Divisi-divisi

3. Secara hierarki struktur kepengurusan menunjukkan kedudukan dan arah pertanggungjawaban.

4. Pengaturan lebih lanjut tentang Kelembagaan ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga

Karang Taruna “Tri Tunggal”.

BAB VMajelis Permusyawaratan

Pasal 8

Majelis Perwusyawaratan dalam Karang Taruna “Tri Tunggal” adalah sebagai berikut :

1. Musyawarah Besar

2. Musyawarah Kerja

3. Musyawarah Divisi

4. Musyawarah Evaluasi

Pasal 9

Definisi tugas, kewenangan dan lain-lainnya mengenai Majelis Perwusyawaratan ini diatur dalam

Anggaran Rumah Tangga.

BAB VIKeuangan Organisasi

Pasal 10

1.   Keuangan Karang Taruna “Tri Tunggal” diperoleh dari :

1. Iuaran anggota dan pengurus.

2. Subsidi dari pemerintah berdasarkan pos-pos anggaran yang dialokasikan untuk kepentingan

program Kessos dan pembinaan kepemudaan.

3. Unit Usaha Organisasi

4. Sumbangan lain yang tidak mengikat.

2. Besarnya iuran anggota aktif dan pengurus selanjutnya ditentukan dalam ketentuan tersendiri dalam

bentuk prosedur administrasi.

3. Keuangan Karang Taruna “Tri Tunggal” dikelola secara tertib dan transparan.

4. Keuangan Karang Taruna “Tri Tunggal” dikelola secara menyatu oleh bendahara Karang Taruna

“Tri Tunggal”.

5. Setiap akhir masa jabatan pengurus, ketua wajib membuat laporan keuangan sebagai bentuk

Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ).

BAB VIIIdentitas Organisasi

Pasal 11

1. Karang Taruna “Tri Tunggal” memiliki lambang yang ditetapkan oleh Musyawarah Besar.

2. Ketentuan dan penjelasan mengenai lambang selanjutnya diatur dalam AD ART Karang Taruna

“Tri Tunggal”.

BAB VIIIPerubahan Anggaran Dasar

Pasal 12

1. Perubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh Musyawarah Besar Karang Taruna “Tri Tunggal”.

2. Rancangan perubahan Anggaran Dasar disusun oleh panitia khusus, untuk selanjutnya ditetapkan

dalam Musyawarah Besar .

3. Dalam keadaan darurat, perubahan Anggaran Dasar dapat ditetapkan melalui Musyawarah Luar

Biasa.

BAB IXPenutup

Pasal 13

1.   Hal-hal yang belum ditetapkan oleh Anggaran Dasar akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

2.  Anggaran Dasar ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan Di : Makmur JayaPada Tanggal : 10 Januari 2011Pukul : 22 : 00 WIB

Ketua Sekretaris

MUHAMMAD TOIDIN,SH RUDIANTO,SENPA. NPA.

Mengetahui,Kepala Kampong Makmur Jaya

MASRIL ISA

K A R A N G T A R U N AT R I T U N G G A L

Jln. Belimbing Kampong Makmur Jaya Kecamatan Simpang Kiri KOTA SUBULUSSALAM

Kode Pos : 24782

Anggara Rumah Tangga

Karang Taruna “Tri Tunggal”

BAB IKetentuan Umum

Pasal 1

Karang Taruna “Tri Tunggal” adalah wadah pengembangan generasi muda non-partisan yang

tumbuh atas dasar kesadaran dan rasa tanggung jawab sosial dari, oleh, dan untuk masyarakat,

khususnya generasi muda di wilayah Kampong Makmur Jaya yang bergerak di bidang Kesejahteraan

Sosial.

Pasal 2

Karang Taruna “Tri Tunggal” adalah organisasi sosial kepemudaan yang berdiri sendiri dan bersifat

lokal, serta merupakan salah satu pilar partisipasi masyarakat di bidang Kessos.

Pasal 3

Karang Taruna “Tri Tunggal” adalah organisasi Kepemudaan tertinggi di Kampong Makmur Jaya.

Pasal 4

Karang Taruna “Tri Tunggal” memiliki tugas pokok untuk bersama-sama pemerintah dan komponen

masyarakat lainnya menanggulangi masalah-masalah kesejahteraan sosial.

Pasal 5

Seiring dengan tugas pokok tersebut, Karang Taruna “Tri Tunggal” melaksanakan fungsi sebagai

berikut:

1. Melaksanakan kegiatan-kegiatan pendidikan yang berorientasi pada pengembangan.

2. menyelenggarakan Usaha-usaha Kesejahteraan sosial yang mendukung upaya peningkatan taraf

kesejahteraan sosial masyarakat.

3. Menyelenggarakan dan menumbuhkembangkan kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat lokal

untuk mendudung implementasi kebijakan otonomi daerah yang lebih terarah, terpadu, dan

berkesinambungan.

4. Membangun sistem jaringan komunikasi, informasi, dan kemitraan strategis, yang mendukung

pelaksanaan aktivitas-aktivitas utama dengan berbagai sektor dan komponen masyarakat.

BAB IIKeanggotaan

Pasal 6

Jenis Keanggotaan Anggota Karang Taruna “Tri Tunggal” terdiri dari Anggota pasif, anggota aktif

dan anggota kehormatan.

Pasal 7

1. Anggota pasif adalah keanggotaan yang bersifat stelsel pasif (keanggotaan otomatis), yakni seluruh

remaja dan pemuda yang berusia 11 s/d 45 tahun.

2. Anggota aktif adalah keanggotaanya yang bersifat kader dan berusia 15 s/d 40 tahun, karena

potensi, bakat dan produktifitasnya utuk mendukung pengembanagan organisasi dan program-

programnya.

3. Anggota kehormatan adalah keanggotaan yang bersifat terbatas terbatas bagi kalangan tertentu

diluar kriteria keanggotaan pasif dan aktif karena kemampuan tertentu yang dimiliki oleh seseorang

yang dapat disumbangkan bagi kepentingan pengembangan organisasi dan program-programnya.

4. Anggota pasif, aktif dan khusus seperti yang tertuang pada ayat 1, 2 dan 3 adalah mereka yang

bertempat tinggal tetap atau sekurang-kurangnya 6 bulan berturut-turut di wilayah Kampong

Makmur Jaya.

Pasal 8Kewajiban Anggota

1. Memahami, menghayati, dan melaksanakan apa yang tertera di Anggaran Dasar dan Anggaran

rumah Tangga Karang Taruna “Tri Tunggal”.

2. Berpartisipasi dalam kegiatan yang diadakan Karang Taruna “Tri Tunggal” .

3. Menjaga nama baik Karang Taruna “Tri Tunggal”.

Pasal 9Hak Anggota

1. Menyampaikan pendapat baik secara lisan maupun tertulis.

2. Memilih dan dipilih menjadi pengurus di Karang Taruna “Tri Tunggal”.

3. Memberikan inspirasi ke pengurus Karang Taruna “Tri Tunggal”.

4. Mendapatkan perlakuan yang sama selama tidak melanggar AD/ART dan peraturan lain yang telah ditetapkan.

5. Mengadakan kegiatan yang tidak bertentangan dengan peraturan Karang Taruna “Tri Tunggal”.

BAB IIIStruktur Organisasi

Bagian 1Majelis Permusyawaratan

Pasal 10Musyawarah Besar

1. Musyawarah Besar adalah Majelis tertinggi Karang Taruna “Tri Tunggal” yang dihadiri oleh ,

Pengurus, dan Anggota.

2. Dilakukan tiga tahun (36 bulan) sekali yang diselenggarakan oleh panitia khusus yang dibentuk

untuk itu.

3. Tugas Musyawarah Besar :

1. Memilih dan menetapkan Ketua.

2. Menetapkan Dewan Pertimbangan Pengurus.

4. Wewenang Musyawarah Besar :

1. Mengangkat dan memberhentikan Ketua Karang Taruna “Tri Tunggal”.

2. Menerima atau menolak laporan pertanggungjawaban Ketua Karang Taruna “Tri Tunggal”.

3. Merubah dan Menetapkan AD/ART Karang Taruna “Tri Tunggal”.

Pasal 11Musyawarah Luar Biasa

1. Musyawarah Luar Biasa di selenggarakan jika organisasi dalam keadaan darurat.

2. Keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah:

1. Ketua tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan tetap yaitu :

a. Pindah tempat tinggal selamanya.

b. Kehilangan hak dan kebebasannya karena permasalahan hukum yang ancaman hukumannya

diatas masa kepengurusan (3 tahun).

c. Hilang ingatan

d. Meninggal

2. Terdapat aturan baru yang mengharuskan dirubahnya AD/ART.

3. Tidak berjalannya kepengurusan ( vakum ) selama setengah masa waktu kepengurusan (18

bulan) berturut-turut.

3. Tugas Musyawarah Luar Biasa:

Tugas Musyawarah Luar Biasa sama dengan tugas Musyawarah Besar.

4. Kewenangan :

Wewenang Musyawarah Luar Biasa sama dengan wewenang Musyawarah Besar.

5. Musyawarah Luar Biasa dilaksanakan atas usulan anggota melalui Dewan Pertimbangan Pengurus.

6. Musyawarah Luar Biasa dilaksanakan Paling banyak dua kali dalam satu masa kepengurusan.

Pasal 12Musyawarah Kerja

1. Musyawarah Kerja dilaksanakan paling lambat satu bulan setelah penetapan pengurus.

2. Tugas Musyawarah Kerja adalah merumuskan Garis-garis Besar Haluan Organisasi dengan

menampung aspirasi dari anggota.

3. Wewenang Musyawarah Kerja adalah menetapkan Garis-garis Besar Haluan Organisasi.

4. Penetapan GBHO harus mendapat persetujuan dari Anggota.

Pasal 13Musyawarah Divisi

1. Musyawarah Divisi adalah Musyawarah yang diselenggarakan oleh masing-masing divisi dalam

rangka mengkoordinasi kegiatan yang akan dilaksanakan.

2. Musyawarah Divisi dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan masing-masing bidang.

Pasal 14

Musyawarah Evaluasi

1. Musyawarah Evaluasi adalah Musyawarah yang diselenggarakan setelah selesai suatu kegiatan

sebagai tolak ukur keberhasilan sebuah program kegiatan.

2. Musyawarah Evaluasi dilaksanakan untuk membuat rekomendasi agar program kegiatan

selanjutnya berjalan lancar.

Bagian 2Kelembagaan

Pasal 15Dewan Pertimbangan Pengurus ( DPP )

1. Dewan Pertimbangan Pengurus beranggotakan mantan pengurus dan pembina Karang Taruna

“Tri Tunggal”.

2. Tugas dan wewenang :

a. Memberikan pertimbangan tentang pelaksanaan program dan aktivitas lembaga.

b. Menampung aspirasi masyarakat dan anggota dan menyampaikan kepada pengurus.

c. Menjalankan fungsi litbang dan kontrol.

Pasal 16Ketua

Tugas dan Wewenang :

1. Bertangung jawab dalam memimpin Karang Taruna “Tri Tunggal”.

2. Melaksanakan fungsi manejerial untuk tercapainya tujuan Karang Taruna “Tri Tunggal”.

3. Bertanggung jawab atas pembinaan pengurus Karang Taruna “Tri Tunggal” dan hubungan

dengan pihak lain.

4. Memberikan laporan pertangunggjawaban kepada Musyawarah Besar di akhir periode

kepengurusan.

5. Apabila Ketua berhalangan, Ketua berhak menunjuk Wakil atau Sekretaris atau Pengurus yang

dianggap mampu wewakilinya.

6. Dalam kondisi darurat, dengan atas nama Karang Taruna “Tri Tunggal” berhak mengambil

kebijakan sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 17Wakil Ketua

Tugas dan Wewenang :

1. Membantu Ketua dalam melaksanakan tugasnya dalam kegiatan-kegiatan Lembaga.

2. Menggantikan Ketua berdasarkan azas pendelegasian.

Pasal 18Sekretaris

Tugas dan Wewenang :

1. Membantu sepenuhnya tugas Ketua.

2. Sebagai pusat informasi semua aktivitas Lembaga.

3. Melaksanakan kegiatan administrasi keseharian Lembaga.

4. Berkoordinasi dengan Koordinator Bidang untuk mewujudkan tertib administrasi, tata komunikasi.

5. Bertanggung jawab atas pengelolaan atas seluruh berkas-berkas yang ada di Lembaga.

6. Bertanggung jawab atas dokumentasi seluruh aktivitas Karang Taruna “Tri Tunggal”.

Pasal 19Bendahara

Tugas dan Wewenang :

1. Mewujudkan tertib keuangan Lembaga.

2. Melakukan koordinasi mengenai keuangan dengan semua komponen yang terkait.

3. Mendistribusikan dana bagi seluruh unit aktivitas Lembaga secara optimum dan proporsional.

Pasal 20Koordinator Divisi

Tugas dan Wewenang :

1. Menentukan kebijakan haluan Program Divisi yang dipimpinnya.

2. Menterjemahkan kebijakan Ketua dalam bentuk kebijakan bidang yang akan dilakukan anggota di

bawahnya.

3. Melakukan perencanaan, pelaksanaan atau evaluasi seluruh aktivitas bidang yang dipimpinnya.

4. Bertanggung jawab atas pengkaderan sumber daya manusia di bidang yang dipimpinnya.

5. Membuat laporan pertanggung jawaban seluruh kegiatan kepada Ketua.

6. Apabila berhalangan Koordinator Divisi dapat menunjuk salah satu anggota untuk mewakilinya.

BAB IVPEMBENTUKAN KEPENGURUSAN

Pasal 21

1. Pembentukan kepengurusan dilakukan oleh Ketua bersama Anggota.

2. Kepengurusan harus sudah terbentuk paling lambat satu minggu setelah Musyawarah Besar.

3. Pengurus baru ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Kampong.

BAB VPERGANTIAN PENGURUS

Pasal 22

1. Hal-hal yang memungkinkan terjadinya pergantian pengurus adalah :

a. Pengurus ada yang megundurkan diri.

b. Pengurus tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik.

c. Pengurus tidak dapat memenuhi persyaratan lagi.

2. Mekanisme pergantian pengurus adalah :

a. Bila pengurus yang bersangkutan adalah Ketua dan atau Koordinator Bidang maka

mekanismenya melalui Majelis Akbar.

b. Bila selain tersebut di atas, maka mekanismenya adalah melalui Surat Keputusan Ketua atas

persetujuan dan atas usulan Koordinator Bidang.

BAB VILAMBANG

Pasal 23

Lambang Karang Taruna Tri Tunggal Makmur Jaya

1. Bunga Teratai yang mulai mekar; melambangkan unsur remaja yang dijiwai semangat

kemasyarakatan (sosial).

2. Empat helai daun bunga di bagian bawah; melambangkan keempat fungsi Karang Taruna yaitu:

Memupuk kreativitas untuk belajar bertangggung jawab.

Membina kegiatan – kegiatan sosial, rekreatif, edukatif, ekonomis produktif, dan kegiatan

lainnya yang praktis.

Mengembangkan dan mewujudkan harapan serta cita – cita anak dan remaja melalui bimbingan

interaksi yang dilaksanakan baik secara individual maupun kelompok.

Menanamkan pengertian, kesadaran dan memasyarakatkan penghayatan dan pengamalan

Pancasila.

3. Tujuh helai daun bunga bagian atas; melambangkan tujuh unsur kepribadian yang harus dimiliki

oleh anak dan remaja.

Taat : Taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa

Tanggap : Penuh perhatian dan peka terhadap masalah

Tanggon : Kuat, daya tahan fisik dan mental

Tandas : Tegas, pasti, tidak ragu, teguh pendirian

Tangkas : Sigap, gesit, cepat bergerak, dinamis

Trampil : Mampu berkreasi dan berkarya praktis

Tulus : Sederhana, ikhlas, rela memberi, jujur

4. Pita di bagian bawah bertuliskan KARANG TARUNA;

Mengandung arti:

KARANG = pekarangan, halaman, atau tempat TARUNA = remaja

Secara keseluruhan berarti tempat atau wadah pembinaan remaja.

5. Pita di bagian atas bertuliskan ADITYA KARYA MAHATVA YODHA;

Mengandung arti:

ADITYA : Cerdas, penuh pengalaman KARYA : Pekerjaan

MAHATVA : Terhormat, berbudi luhur

YODHA : Pejuang, patriot

Secara keseluruhan berarti Pejuang yang berkepribadian, berpengetahuan, dan terampil.

6. Lingkaran; melambangkan sebuah tameng, sebagai lambang Ketahanan Nasional.

7. Bunga Teratai yang mekar berdaun lima helai; melambangkan lingkungan kehidupan masyarakat yang sejahtera merata berlandaskan Pancasila.

8. Arti warna

Putih : Kesucian, tidak tercela, tidak ternoda

Merah :Keberanian, sabar, tenang, dan dapat mengendalikan diri, tekad

pantang mundur

Kuning : Keagungan atas keluhuran budi pekerti

BAB VII

PERUBAHAN ANGGARAN RUMAH TANGGA

Pasal 24

1. Perubahan Anggaran Rumah Tangga ditetapkan oleh Musyawarah Besar Karang Taruna “Tri

Tunggal”.

2. Rancangan perubahan Anggaran Rumah Tangga disusun oleh panitia khusus, untuk selanjutnya

ditetapkan dalam Musyawarah Besar .

3. Dalam keadaan darurat, perubahan Anggaran Rumah Tangga dapat ditetapkan melalui Musyawarah

Luar Biasa.

BAB VIIIPENUTUP

Pasal 25

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini akan diatur tersendiri dalam

peraturan-pertauran atau ketentuan-ketentuan Lembaga yang tidak bertentangan dengan Anggaran

Rumah Tangga Karang Taruna “Tri Tunggal”

2. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.

3. Anggaran Rumah Tangga ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan Di : Makmur JayaPada Tanggal : 10 Januari 2011Pukul : 22 : 00 WIB

Ketua Sekretaris

MUHAMMAD TOIDIN,SH RUDIANTO,SENPA. NPA.

Mengetahui,Kepala Kampong Makmur Jaya

MASRIL ISA

STRUKTUR PENGURUSKARANG TARUNA TRI TUNGGAL

KeteranganGaris InstruksiGaris KoordinasiGaris Pertanggung Jawaban

KETUA

WAKIL KETUA

SEKRETARIS BENDAHARA

DIVISI PENDIDIKAN

DIVISI RUMAH TANGGA

DIVISI KEAGAMAAN

DIVISI OLAHRAGA

DIVISI SENI DAN BUDAYA

DIVISI P. ALAM DAN LINGK.

ANGGOTA

DEWAN PERTIMBANGAN PENGURUS

PEMBINA