Upload
edward
View
1.418
Download
34
Embed Size (px)
DESCRIPTION
KNPI
Citation preview
ANGGARAN DASARKOMITE NASIONAL PEMUDA INDONESIA
(KNPI)
ANGGARAN DASARKOMITE NASIONAL PEMUDA INDONESIA
(KNPI)
Pembukaan
Bahwasanya dalam seja rah perjuangan Bangsa Indonesia, generasi
muda yang memiliki dinamika, militansi Bahwasanya kaum mud a sebagai
sumber insani dan ahli waris serta penerus cita-cita bangsa, perlu
mempersiapkan Bahwasanya generasi m uda Indonesia sebagai bagian dari
Bangsa Indonesia, memiliki tanggung jawab Bahwasanya untuk melanjutkan
dan melaksanakan cita–cita bangsa serta mempersiapkan tunas – tunas. Sadar
akan sepenuhnya panggilan sejarah bangsa Indonesia bertanggung jawab
kaum muda, maka dengan :
Bab I
Nama, Waktu dan Kedu dukan
1. Organisasi ini bernama Komite Nasional Pemuda Indonesia disingkat
KNPI.
2. KNPI didirikan pada tanggal 23 Juli 1973 di Jakarta untuk jangka waktu
yang tidak ditentukan.
3. Pusat organisasi KNPI berkedudukan di pusat ibukota negara Republik
Indonesia.
1
Bab II
Azas dan Tujuan
Pasal 2
KNPI berazaskan Panca sila dan UUD 1945.
Pasal 3
KNPI memiliki tujuan sebagai berikut:
1. Terwujudnya persatuan dan kesatuan pemuda, dalam rangka memelihara
Persatuan dan Kesatuan.
2. Terberdayakannya potensi pemuda dalam segala aspek kehidupan bangsa,
guna terciptanya Ketahanan.
3. Berperan aktifnya seluruh proses pembangunan nasional dalam rangka
mempercepat proses tercapainya.
Bab III
Kedaulatan
Pasal 4
Kedaulatan KNPI berada di tangan anggota dan dilaksanakan sepenuhnya oleh
Kongres
Bab IV
Status, Sifat dan Fungs i
Pasal 5
Status
Status KNPI adalah wad ah berhimpun Organisasi Kemasyarakatan Pemuda.
Pasal 6
Sifat
KNPI bersifat terbuka da n independent
Pasal 7
Fungsi
1. KNPI berfungsi sebagai wadah perjuangan pemuda dalam kehidupan
kemasyarakatan, kebangsaan.
2. KNPI berfungsi sebagai forum komunikasi dan penyalur aspirasi
Organisasi Kemasyarakatan Pemuda.
3. Sebagai perekat kemajemukan pemuda, dalam rangka meningkatkan
kualitas persatuan dan kesatuan.
4. Sebagai laboratorium kader bangsa yang independen dan berwawasan
kebangsaan.
Bab V
U s a h a
Pasal 8
Berdasarkan status, sifa t dan fungsinya sebagaimana tersebut dalam
pasal 3, 5, 6 dan 7 maka KNPI melaksanakan :
1. Memantapkan konsolidasi organisasi dalam rangka meningkatkan dan
mengembangkan peran KNPI.
2. Memantapkan pelaksanaan pendidikan kaderisasi secara bertahap,
berjenjang dan terintegrasi dan.
2
3. Meningkatkan dan mengembangkan kemantapan mental, patriotisme,
moralitas yang tinggi dan kepribadian.
4. Memelihara dan mempertahankan tetap tegaknya Negara Kesatuan
Republik Indonesia. Melalui usaha.
5. Menggalang, mengembangkan dan memantapkan kemampuan sosial
ekonomi pemuda guna terciptanya.
6. Meningkatkan dan memberdayakan kualitas sumber daya pemuda di
bidang HAM, Demokrasi, Hukum,
1. Meningkatkan dan mengembang kepedulian dan peran pemuda tentang
sistem pertahanan keamanan.
Berpartisipasi dan proaktif dalam mengikuti segala dinamika dan
perkembangan kepemudaan yang
Bab VI
Atribut
Pasal 9
KNPI memiliki Lambang , lagu dan atribut-atribut lainnya yang diatur dalam
ART KNPI
Bab VII
Keanggotaan
Pasal 10
1. Pada hakekatnya seluruh pemuda Indonesia adalah Anggota KNPI.
2. Anggota KNPI adalah Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) yang
mengakui eksistensi KNPI.
3. Hak dan kewajiban anggota diatur dalam ART KNPI.
Bab VIII
Organisasi dan kedudukan
Pasal 11
1. Organisasi KNPI terdiri dari Majelis Pemuda Indonesia dan Dewan
Pengurus.
2. Majelis Pemuda Indonesia merupakan forum koordinasi dan konsultasi
Organisasi Kemasyarakatan.
3. Majelis Pemuda Indonesia hanya memiliki sifat koordinasi dari pusat
sampai ke daerah.
4. Dewan Pengurus mempunyai hubungan hirarkhi dan vertikal dari pusat
sampai kecamatan.
Pasal 12
Kedudukan KNPI diatur sebagai berikut:
1. KNPI Pusat terdiri dari Majelis Pemuda Indonesia ( MPI ) dan Dewan
Pengurus Pusat (DPP KNPI.
3
2. KNPI Daerah Provinsi terdiri dari MPI di daerah Tingkat Provinsi dan
Dewan Pengurus Daerah Tingkat.
3. KNPI Daerah Kabupaten/Kota terdiri dari MPI di daerah Tingkat
Kabupaten/Kota dan Dewan Pengurus.
4. KNPI Kecamatan disebut Pengurus Kecamatan (PK KNPI) berkedudukan
di Kota Kecamatan.
BAB IX
PERMUSYAWARATAN
Pasal 13
Jenis-Jenis Permusyaw aratan
(1). Jenis-jenis Permusyawaratan:
a. Kongres
b. Kongres Luar Biasa
c. Musyawarah Pimpinan Paripurna
d. Rapat Kerja Nasional
1. Musyawarah Provinsi
2. Musyawarah Provinsi Luar Biasa
3. Rapat Kerja Provinsi
4. Musyawarah Kabupaten/Kota
5. Musyawarah Kabupaten/Kota Luar Biasa
6. Rapat Kerja Kabupaten/Kota
7. Musyawarah Kecamatan
8. Rapat Kerja Kecamatan
(2). Selain jenis-jenis permusyawaratan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal
ini, Dewan Pengurus sesuai.
1. Rapat Pleno Dewan Pengurus
2. Rapat Harian Dewan Pengurus
3. Rapat Koordinasi Dewan Pengurus
4. Rapat Komisi Dewan Pengurus
5. Rapat Majelis Pemuda Indonesia
6. Rapat Konsultasi MPI dengan Dewan Pengurus
7. Rapat Koordinasi Nasional DPP dan DPD.
Pasal 14
K o n g r e s
(1). Kongres merupakan pemegang kekuasaan tertinggi Komite Nasional
Pemuda Indonesia.
(2). Kongres berwenang:
a. Menyempurnakan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
b. Menilai Laporan Pertanggungjawaban Dewan Pengurus Pusat dan
Majelis Pemuda Indonesia.
c. Menetapkan Garis-garis Besar Haluan Organisasi dan kebijakan-
kebijakan organisasi lainnya.
d. Memilih dan menetapkan Dewan Pengurus Pusat dan Pimpinan
Majelis Pemuda Indonesia.
(3). Kongres diselenggarakan oleh Dewan Pengurus Pusat.
(4). Jadwal Acara ditetapkan oleh Dewan Pengurus Pusat.
4
Pasal 15
Kongres Luar Biasa
(1).Kongres Luar Biasa dapat diadakan apabila terjadi pelanggaran terhadap
konstitusi oleh Pimpinan Dewan.
(2) Kongres Luar Biasa diadakan atas permintaan secara tertulis dari:
a. Lebih setengah jumlah Organisasi Kemasyarakatan Pemuda Tingkat
Pusat yang berhimpun, dan
b. Lebih setengah jumlah Dewan Pengurus Provinsi.
(3) Segala ketentuan tentang Kongres berlaku bagi Kongres Luar Biasa
Pasal 16
Musyawarah Pimpinan Paripurna
(1).Musyawarah Pimpinan Paripurna merupakan forum yang kedudukannya
setingkat dibawah Kongres.
(2).Musyawarah Pimpinan Paripurna berwenang:
a. Mengambil keputusan-keputusan strategis organisasi selain kebijakan
organisasi yang telah ditetapkan b. Menetapkan peserta kongres dan
draft materi kongres/
(3).Musyawarah Pimpinan Paripurna diadakan sedikitnya sekali diantara 2
(dua) Kongres.
Pasal 17
Musyawarah Provinsi
1. Musyawarah Provinsi adalah musyawarah yang merupakan pemegang
kekuasaan tertinggi KNPI
2. Musyawarah Provinsi berwenang:
1. Menilai Laporan Pertanggungjawaban Dewan Pengurus Provinsi dan
Majelis Pemuda Indonesia.
2. Menetapkan Program Kerja Provinsi dalam rangka penjabaran dan
pelaksanaan program kerja nasional.
3. Memilih dan menetapkan Dewan Pengurus Provinsi, Pimpinan Majelis
Pemuda Indonesia Provinsi.
4. Musyawarah Provinsi diselenggarakan oleh Dewan Pengurus Provinsi.
Pasal 18
Musyawarah Propinsi Luar Biasa
(1).Musyawarah Propinsi Luar Biasa dapat diadakan apabila terjadi
pelanggaran terhadap konstitusi.
(2).Musyawarah Propinsi Luar Biasa diadakan atas permintaan secara tertulis
dari:
Lebih setengah jumlah Organisasi Kemasyarakatan Pemuda Tingkat
Propinsi yang berhimpun.
1. Lebih setengah jumlah Dewan Pengurus Kabupaten/kota.
1. Segala ketentuan tentang Musyawarah Propinsi berlaku bagi Musyawarah
Propinsi Luar Biasa.
5
Pasal 19
Musyawarah Kabupaten/Kota
(1).Musyawarah Kabupaten/Kota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi
KNPI ditingkat Kabupaten.
(2).Musyawarah Kabupaten/Kota berwenang:
a. Menilai Laporan Pertanggungjawaban Dewan Pengurus
Kabupaten/Kota dan Majelis Pemuda Indonesia.
b. Menetapkan Program Kerja Kabupaten/Kota dalam rangka penjabaran
dan pelaksanaan Program Kerja.
c. Memilih dan menetapkan Dewan Pengurus Kabupaten/Kota, Pimpinan
Majelis Pemuda Indonesia Kabupaten.
(3).Musyawarah Kabupaten/Kota diselenggarakan oleh Dewan Pengurus
Kabupaten/Kota.
Pasal 20
Musyawarah Kabupaten/kota Luar Biasa
(1).Musyawarah Kabupaten / Kota Luar Biasa dapat diadakan apabila terjadi
pelanggaran terhadap konstitusi.
(2).Musyawarah Kabupaten / Kota Luar Biasa diadakan atas permintaan
secara tertulis dari:
a. Lebih setengah jumlah Organisasi Kemasyarakatan Pemuda Tingkat
Kabupaten/kota yang berhimpun.
1. Lebih setengah jumlah Dewan Pengurus Kecamatan.
1.Segala ketentuan tentang Musyawarah Kabupaten / Kota Luar Biasa berlaku
bagi Musyawarah Kabupaten.
Pasal 21
Musyawarah Kecamatan
1. Musyawarah Kecamatan adalah musyawarah yang merupakan pemegang
kekuasaan tertinggi KNPI.
2. Musyawarah Kecamatan berwenang:
1. Menilai Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Kecamatan
1.Menetapkan Program Kecamatan dalam rangka penjabaran dan
pelaksanaan Program Kerja Nasional
2. Memilih dan menetapkan Pengurus Kecamatan
1. Musyawarah Kecamatan diselenggarakan oleh Pengurus Kecamatan.
Pasal 22
Rapat Kerja Nasional
(1).Rapat Kerja Nasional diadakan untuk memusyawarahkan dan mengambil
keputusan tentang masalah.
(2).Rapat Kerja Nasional diadakan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali diantara 2
(dua) Kongres.
(3).Jadwal Acara Rapat Kerja Nasional ditetapkan oleh Dewan Pengurus
Pusat.
6
Pasal 23
Rapat Kerja Provinsi
(1).Rapat Kerja Provinsi diadakan untuk memusyawarahkan dan mengambil
keputusan tentang masalah.
(2).Rapat Kerja Provinsi diadakan sedikitnya 2 (dua) kali diantara 2 (dua)
Musyawarah Provinsi
(3).Jadwal Acara Rapat Kerja Provinsi ditetapkan oleh Dewan Pengurus
Provinsi
Pasal 24
Rapat Kerja Kabupaten/Kota
(1).Rapat Kerja Kabupaten/Kota diadakan untuk memusyawarahkan dan
mengambil keputusan.
(2).Rapat Kerja Kabupaten/Kota diadakan sedikitnya 2 (dua) kali diantara 2
(dua) Musyawarah Kabupaten
Pasal 25
Rapat Kerja Kecamatan
(1).Rapat Kerja Kecamatan diadakan untuk memusyawarahkan dan
mengambil keputusan tentang masalah.
(2).Rapat Kerja Kecamatan diadakan sedikitnya sekali diantara 2 (dua)
Musyawarah Kecamatan.
(3).Jadwal Acara Rapat Kerja Kecamatan ditetapkan oleh Pengurus
Kecamatan.
BAB X
KEPENGURUSAN
Pasal 26
Susunan Kepengurusa n
Kepengurusan Organisasi KNPI disusun dari atas kebawah, sebagai berikut:
(1).Di tingkat Nasional oleh Dewan Pengurus Pusat yang berkedudukan di
Ibukota Negara.
(2).Di tingkat Provinsi oleh Dewan Pengurus Provinsi yang berkedudukan di
Ibukota Provinsi
(3).Di tingkat Kabupaten/Kota oleh Dewan Pengurus Kabupaten/Kota yang
berkedudukan di Ibukota Kabupaten/(4). Di tingkat Kecamata n oleh
Pengurus Kecamatan yang berkedudukan di Kota Kecamatan.h
Pasal 27
Dewan Pengurus Pusa t
1. Dewan Pengurus Pusat dipilih oleh Kongres untuk masa jabatan 3 (tiga)
tahun.
2. Dewan Pengurus Pusat terdiri dari Pengurus Harian dan Komisi-komisi.
3. Pengurus Harian terdiri dari seorang Ketua Umum, beberapa orang Ketua,
seorang Sekretaris Jenderal.
4. Anggota Pleno terdiri dari Pengurus Harian, komisi-komisi, Pimpinan
Lembaga-Lembaga.
5. Dalam melaksanakan tugasnya Dewan Pengurus Pusat dibantu oleh
beberapa Lembaga-Lembaga.
7
6. Jumlah Pengurus DPP KNPI terdiri dari 50% unsur keterwakilan 1 orang 1
OKP secara eksponensial.
Pasal 28
Dewan Pengurus Provinsi
1. Dewan Pengurus Propinsi dipilih oleh Musyawarah Propinsi untuk masa
jabatan 3 (tiga) tahun.
2. Dewan Pengurus Provinsi terdiri dari Pengurus Harian dan Komisi-
Komisi.
3. Dewan Pengurus Provinsi terdiri dari seorang Ketua, beberapa orang
Wakil Ketua, seorang Sekretaris.
4. Anggota Pleno terdiri dari Pengurus Harian, Komisi, Pimpinan Lembaga-
Lembaga Natau Badan.
5. Dalam melaksanakan tugasnya Dewan Pengurus Provinsi dibantu oleh
beberapa Lembaga-Lembaga.
6. Jumlah Pengurus DPD Propinsi terdiri dari 50% unsur keterwakilan 1
orang 1 OKP secara eksponensial.
Pasal 29
Dewan Pengurus Kabupaten/Kota
(1).Dewan Pengurus Kabupaten/Kota dipilih oleh Musyawarah Kabupaten/
Kota untuk masa jabatan 3.
(2).Dewan Pengurus Kabupaten/Kota terdiri dari seorang Ketua, beberapa
orang Wakil Ketua.
(3).Dalam melaksanakan tugasnya Dewan Pengurus Kabupaten/kota dibantu
oleh beberapa komisi/Badan-(4) Jumlah Pengurus DP D Kabupaten/kota
terdiri dari 50% unsur keterwakilan 1 orang 1 OKP secara eksponensial,.
Pasal 30
Pengurus Kecamatan
(1).Pengurus Kecamatan dipilih oleh Musyawarah Kecamatan untuk masa
jabatan 3 (tiga) tahun.
(2).Pengurus Kecamatan terdiri dari seorang Ketua, beberapa orang Wakil
Ketua, seorang Sekretaris.
(3).Dalam melaksanakan tugasnya Pengurus Kecamatan dibantu oleh
beberapa komisi
(4).Jumlah anggota pen gurus disesuaikan dengan perkembangan dan
kebutuhan daerah Kecamatan.
BAB XI
MAJELIS PEMUDA INDONESIA DAN BADAN KHUSUS
Pasal 31
Majelis Pemuda Indonesia
1. Majelis Pemuda Indonesia merupakan lembaga yang bekerja secara
kolektif dan bertugas menyelenggarakan.
2. Anggota Majelis Pemuda Indonesia mencakup, mantan anggota Dewan
Pengurus ditingkatan.
8
3. Pengawasan dan penilaian sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, di
selenggarakan secara tertulis.
4. Dalam hal Dewan Pengurus Pusat tidak dapat menyelenggarakan Kongres
selama 6 (enam) bulan.
5. Dalam hal Dewan Pengurus Provinsi tidak dapat menyelenggarakan
Musyawarah Daerah/Daerah.
6. Majelis Pemuda Indonesia dapat dibentuk diseluruh tingkatan organisasi,
kecuali ditingkat Kecamatan.
1.Majelis Pemuda Indonesia Pusat di tingkat Nasional
2.Majelis Pemuda Indonesia Daerah di tingkat Provinsi
3.Majelis Pemuda Indonesia Daerah di tingkat Kabupaten/Kota
4.Majelis Pemuda Indonesia terdiri dari seorang Ketua, seorang Sekretaris,
beberapa orang Wakil Ketua.
5.Ketua Majelis Pemuda Indonesia pada semua tingkatan adalah ketua
umum/ketua KNPI demisioner 6. Ketua Majelis Indonesia Daerah Provinsi/
Kabupaten/Kota adalah Ketua KNPI Daerah Provinsi/Kabupaten.
Pasal 32
Badan- Badan Khusus
Untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya dalam bidang khusus serta
dalam rangka mencapai tujuan
BAB XII
KEUANGAN
Pasal 33
Sumber Dana
Keuangan untuk membiayai kegiatan Organisasi diperoleh dari :
1.Iuran anggota Dewan Pengurus yang ditetapkan oleh masing-masing
tingkatan Dewan Pengurus.
2.Sumbangan anggota.
3.Bantuan pihak-pihak lain yang tidak mengikat.
Usaha-usaha lainnya ya ng sah., dengan melalui badan-badan khusus
yang dibentuk untuk itu mengacu
Pasal 34
Pengelolaan dan Perta nggungjawaban Keuangan
1. Dewan Pengurus setiap tingkatan bertanggungjawab atas penggunaan dana
dan pengelolaan harta.
2. Bendahara secara rutin setiap 6 (enam) bulan sekali memberikan laporan
keuangan kepada Rapat.
3. Laporan Pertanggungjawaban bidang keuangan harus disusun berdasarkan
hasil audit oleh akuntan.
4. Khusus dalam penyelenggaraan Kongres dan Musyawarah
Provinsi/Kabupaten/Kota/ Kecamatan.
9
BAB XIII
PERUBAHAN ANGGAR AN DASAR
Pasal 35
(1).Musyawarah dan rapat-rapat tersebut dalam pasal 13 Anggaran Dasar ini
sah jika dihadiri oleh lebih.
(2).Pengambilan Keputusan pada dasarnya diusahakan sejauh mungkin
melalui musyawarah untuk mencapai.
(3).Khusus mengenai perubahan Anggaran Dasar:
1.Untuk mengadakan perubahan Anggaran Dasar, Kongres harus dihadiri
sekurang-kurangnya 2/3
2.Untuk hal ini, keputusan diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya
2/3 (dua pertiga) dari jumlah
BAB XIV
PEMBUBARAN ORGANISASI
Pasal 36
(1).Pembubaran Organisasi hanya dapat dilakukan di dalam suatu Kongres
Luar Biasa yang khusus diadakan.
(2).Kekayaan Organisas i setelah organisasi dibubarkan ditentukan lebih lanjut
oleh Kongres tersebut.
BAB XV
ATURAN KHUSUS
Pasal 37
(1).Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini diatur dalam
Anggaran Rumah Tangga.
(2).Hal-hal yang akan d iatur dalam Anggaran Rumah Tangga sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 39.
BAB XVI
P E N U T U P
Pasal 38
(1).Anggaran Dasar ini merupakan perubahan dan penyempurnaan dari
Anggaran Dasar yang ditetapkan.
2).Anggaran Dasar ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di :Caringin, BogorPada Tanggal :23 Desember 2005
PRESIDIUM KONGRES PEMUDA/KNPI XI
GALUMBANG SITINJAK SARMAN SIMANJORANG (Wakil MPI) (Wakil DPP KNPI)
DAVID PAJUNG (Wakil OKP/HPPI)
EVA YULIANA GUNAWAN SATARY(KNPI Prov. Jateng) ( KNPI Prov. Kep. Riau)
10
ANGGARAN RUMAH TANGGA
KOMITE NASIONAL PEMUDA INDONESIA
( KNPI )
ANGGARAN RUMAH TANGGA
KOMITE NASIONAL PEMUDA INDONESIA
( K N P I )
BAB I
KEANGGOTAAN
Pasal 1
Syarat-Syarat Keanggotaan
1. Yang menjadi anggota KNPI adalah Organisasi Kemasyarakatan Pemuda
(OKP)yang telah terdaftar secara sah sesuai dengan persyaratan.
2. Persyaratan Umum OKP untuk menjadi anggota KNPI adalah:
a. Menerima Deklarasi Pemuda Indonesia, Permufakatan Pemuda
Indonesia, AD/ART, Pokok-pokok Program Kerja Nasional Organisasi
(PPPKNO), dan Peraturan Organisasi KNPI lainnya.
b. Memiliki AD/ART organisasi.
c. Memiliki komitmen terhadap wawasan kebangsaan dan integrasi
bangsa.
d. OKP yang akan menjadi anggota KNPI ditetapkan di dalam
Musyawarah Pimpinan Paripurna.
3. Persyaratan khusus OKP untuk menjadi anggota KNPI adalah:
a. OKP tingkat Nasional memiliki kepengurusan lebih dari ½ (separuh)
jumlah propinsi yang masing-masing dilegitimasikan dalam bentuk
Surat Keputusan oleh instansi diatasnya sesuai dengan ketentuan
organisasi bersangkutan dan tidak melampaui masa jabatannya.
11
b. OKP tingkat Provinsi memiliki kepengurusan lebih dari ½ (separuh)
jumlah Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi bersangkutan yang masing-
masing dilegitimasikan dalam bentuk Surat Keputusan oleh instansi
diatasnya sesuai dengan ketentuan organisasi bersangkutan dan tidak
melampaui masa jabatannya.
c. OKP tingkat Kabupaten/Kota telah berada di daerah yang
bersangkutan lebih dari 1 (satu) tahun yang telah dilegitimasikan
dalam bentuk Surat Keputusan oleh instansi diatasnya sesuai dengan
ketentuan organisasi yang bersangkutan.
4. OKP yang dalam AD/ART yang benar-benar mencantumkan orientasi
kemasyarakatan.
Pasal 2
Penerimaan Anggota
1. Penerimaan anggota dilakukan setelah memenuhi persyaratan keanggotaan
yang
diatur dalam pasal 1 Anggaran Rumah Tangga ini
2. Pengesahan anggota dilakukan dengan jalan:
a. Bagi calon anggota di Tingkat Pusat, disahkan oleh Dewan Pengurus
Pusat.
b. Bagi calon anggota di Tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota, disahkan oleh
Dewan Pengurus Provinsi/Kota/ Kabupaten.
c. Bagi calon anggota di Tingkat Kecamatan, disahkan oleh Pengurus
Kecamatan
3. OKP yang mengikuti Kongres/Musprop/Muskab untuk pertama kalinya
dinyatakan sebagai peninjau dan akan menjadi peserta penuh pada
Kongres/Musprop/ Muskab berikutnya.
Pasal 3
Hak dan Kewajiban Anggota
1. Organisasi Kemasyarakatan Pemuda sebagai Anggota mempunyai hak :
a. Memperoleh perlakuan yang sama dengan anggota lainnya
b. Mengeluarkan pendapat dan mengajukan usul atau saran
c. Mengusulkan anggotanya atau diusulkan atau dipilih menjadi anggota
DewanPengurus
d. Mengutus anggotanya untuk mengikuti pendidikan kader, penataran,
pembinaan dan bimbingan dari KNPI
e. Memperoleh perlindungan hukum dan pembelaan hukum dalam hal
yang bersangkutan menjalankan tugas KNPI.
2.Organisasi Kemasyarakatan Pemuda sebagai anggota mempunyai
kewajiban:
a. Tunduk dan taat terhadap Deklarasi Pemuda Indonesia, Permufakatan
Pemuda Indonesia, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga KNPI
serta seluruh perangkat Peraturan Organisasi lainnya
b. Menjunjung tinggi nama baik serta misi organisasi
c. Mendukung dan mensukseskan seluruh pelaksanaan program organisasi
KNPI.
12
Pasal 4
Pemberhentian Anggota
1. Organisasi Kemasyarakatan Pemuda berhenti sebagai anggota KNPI
karena:
a. Atas permintaan sendiri
b. Diberhentikan karena tidak dapat melaksanakan kewajiban sebagai
anggota
2. Diberhentikan karena tidak lagi memenuhi syarat-syarat keanggotaan
sebagaimana dimaksud pasal 1 Anggaran Rumah Tangga.
BAB II
KEPENGURUSAN
Wewenang dan Kriteria
Pasal 5
Dewan Pengurus Pusat
1. Kewenangan Dewan Pengurus Pusat adalah:
a. Menentukan kebijakan secara umum sesuai dengan Anggaran Dasar dan
Anggaran Rumah Tangga, Keputusan-Keputusan Kongres, Keputusan
Musyawarah Pimpinan Paripurna, Keputusan Rapat Kerja Nasional, dan
ketentuan-ketentuan lainnya.
b. Membentuk dan mengkoordinir Lembaga-Lembaga dan atau Badan-
Badan Khusus.
c. Mengesahkan susunan personalia Dewan Pengurus Daerah Provinsi, dan
Pimpinan Majelis Pemuda Indonesia Provinsi sesuai dengan hasil
keputusan Musyawarah Provinsi.
d. Membatalkan/ meluruskan/ memperbaiki keputusan yang diambil oleh
Dewan Pengurus Provinsi dan Keputusan Musyawarah Provinsi yang
bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga
serta ketentuan-ketentuan lainnya yang berlaku
e.Menyelenggarakan Musyawarah Luar Biasa dalam hal Dewan Pengurus
Pusat menilai bahwa telah terjadi kemacetan kepemimpinan organisasi
ditingkat Provinsi.
f. Melaksanakan kewenangan lainnya yang diberikan oleh Anggaran Dasar
dan Anggaran Rumah Tangga serta keputusan Kongres lainnya.
2. Untuk dapat dipilih menjadi anggota Dewan Pengurus Pusat, maka calon
anggota harus memenuhi prosedur dan kriteria sebagai berikut :
a. Diusulkan secara tertulis oleh Organisasi Kemasyarakatan
Pemuda Tingkat Nasional dan atau Dewan Pengurus Pusat dengan
melampirkan daftar riwayat hidup.
b. Daftar Riwayat Hidup yang bersangkutan dikirimkan
kepada Dewan Pengurus Pusat selambat-lambatnya 1 (satu) bulan
sebelum pelaksanaan Kongres.
c. Calon anggota yang diusulkan harus memenuhi syarat-
syarat sebagai berikut : berusia tidak lebih dari 40 (empat puluh) tahun;
berdomisili di sekitar Jabotabek,pernah menjadi pimpinan OKP tingkat
nasional atau pimpinan Dewan Pengurus Provinsi KNPI; berakhlak
13
mulia; memiliki prestasi, dedikasi dan loyalitas yangtinggi terhadap
organisasi; tidak pernah berbuat hal-hal yang bertentangan dengan
hukum negara.
d. Menerima Deklarasi Pemuda Indonesia, Permufakatan Pemuda
Indonesia, AD/ART KNPI, Program Kerja Nasional dan peraturan
organisasi KNPI lainnya serta mempunyai waktu yang cukup dan
bersedia berpartisipasi aktif dalam kepengurusan KNPI.
e. Diupayakan agar seluruh OKP terwakili di kepengurusan.
3. Untuk dapat dipilih menjadi Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat, maka
selain memenuhi pasal 5 ayat (2) tersebut, calon Ketua Umum harus
memenuhi syarat sebagai berikut :
a. Didukung sekurang-kurangnya 20 % suara peserta.
b. Mendapatkan rekomendasi dari Dewan Pengurus Pusat atau Dewan
Pengurus Provinsi atau Organisasi Kemasyarakatan Pemuda tingkat
nasional yang berhimpun dalam KNPI.
c. Menyampaikan Daftar Riwayat Hidup dan Rencana Strategi
pelaksanaan Visi dan Misi KNPI kepada seluruh peserta Kongres.
Pasal 6
Dewan Pengurus Propinsi
1. Kewenangan Dewan Pengurus Provinsi adalah:
a. Melaksanakan kebijakan organisasi di daerahnya dan memberikan
petunjuk kepada Dewan Pengurus Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota
dalam melaksanakan program sesuai dengan Anggaran Dasar dan
Anggaran Rumah Tangga serta kebijakan-kebijakan yang digariskan
oleh Dewan Pengurus Pusat.
b. Membentuk dan mengkoordinir Lembaga-Lembaga dan atau Badan-
Badan Khusus ditingkat Daerah.
c. Mengesahkan susunan personalia Dewan Pengurus Kabupaten/Kota,
dan Pimpinan Majelis Pemuda Indonesia Kabupaten/Kota sesuai
dengan hasil keputusan Musyawarah Kabupaten/Kota.
d. Membatalkan/meluruskan/memperbaiki keputusan yang diambil oleh
Dewan Pengurus Kabupaten/Kota dan Keputusan Musyawarah
Kabupaten/Kota yang bertentangan dengan Anggaran Dasar dan
Anggaran Rumah Tangga serta ketentuan-ketentuan lainnya yang
berlaku.
e. Menyelenggarakan Musyawarah Kabupaten/Kota Luar Biasa dalam
hal Dewan Pengurus Provinsi menilai bahwa telah terjadi kemacetan
kepemimpinan ditingkat Kabupaten/Kota.
f. Melaksanakan kewenangan lainnya yang diberikan oleh Anggaran
Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta keputusan Musyawarah
lainnya.
2. Untuk dapat dipilih menjadi anggota Dewan Pengurus Provinsi, maka calon
anggota harus memenuhi prosedur dan kriteria sebagai berikut :
a. Diusulkan secara tertulis oleh Organisasi Kemasyarakatan Pemuda dan
Dewan Pengurus Provinsi dengan melampirkan daftar riwayat hidup.]
14
b. Daftar Riwayat Hidup yang bersangkutan dan dikirimkan kepada
Dewan Pengurus Provinsi selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum
pelaksanaan Musyawarah Provinsi.
c. Calon anggota yang diusulkan harus memenuhi syarat-syarat sebagai
berikut: berusia maksimal 40 (empat puluh) tahun; pernah menjadi
pengurus OKP tingkat provinsi atau pimpinan Dewan Pengurus
Daerah KNPI; berakhlak mulia; memiliki prestasi, dedikasi dan
loyalitas yang tinggi terhadap organisasi; tidak pernah berbuat hal-hal
yang bertentangan dengan hukum negara.
d. Menerima Deklarasi Pemuda Indonesia, Permufakatan Pemuda
Indonesia, AD/ART KNPI, Program Kerja Daerah dan peraturan
organisasi KNPI lainnya serta mempunyai waktu yang cukup dan
bersedia berpartisipasi aktif dalam kepengurusan KNPI.
e. Diupayakan agar seluruh OKP terwakili di kepengurusan.
3. Untuk dapat dipilih menjadi Ketua Dewan Pengurus Propinsi, maka selain
memenuhi pasal 6 ayat (2) tersebut, calon Ketua harus memenuhi syarat
sebagai berikut :
a. Didukung sekurang-kurangnya 20 % suara Peserta.
b. Mendapatkan rekomendasi dari Dewan Pengurus Daerah Provinsi atau
Dewan Pengurus Daerah Kabupaten/Kota atau Organisasi
Kemasyarakatan Pemuda tingkat provinsi yang berhimpun dalam
KNPI.
c. Menyampaikan Daftar Riwayat Hidup dan Rencana Strategi
pelaksanaan Visi dan Misi KNPI kepada seluruh peserta Musyawarah
Provinsi.
Pasal 7
Dewan Pengurus Kabupaten/Kota
1. Kewenangan Dewan Pengurus Kabupaten / Kota adalah :
a. Melaksanakan kebijakan organisasi di daerahnya dan
memberikan petunjuk kepada Dewan Pengurus Kota/
Kabupaten/Pengurus Kecamatan dalam melaksanakan program sesuai
dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta kebijakan-
kebijakan yang digariskan oleh Dewan Pengurus Provinsi.
b. Membentuk dan mengkoordinir Lembaga-Badan-Badan
Khusus ditingkat Kabupaten/Kota.
c. Mengesahkan susunan personalia Pengurus Kecamatan.
d. Membatalkan/meluruskan/memperbaiki keputusan yang
diambil oleh Pengurus Kecamatan dan Keputusan Musyawarah
Kecamatan yang bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran
Rumah Tangga serta ketentuan-ketentuan lainnya yang berlaku.
e. Menyelenggarakan Musyawarah Kecamatan Luar Biasa
dalam hal Dewan Pengurus Kabupaten/Kota menilai bahwa telah terjadi
kemacetan kepemimpinan organisasi ditingkat Kecamatan.
15
f. Melaksanakan kewenangan lainnya yang diberikan oleh
Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta keputusan
Musyawarah Kabupaten/Kota lainnya.
2. Untuk dapat dipilih menjadi anggota Dewan Pengurus Kabupaten/Kota,
maka calon anggota harus memenuhi prosedur dan kriteria sebagai berikut:
a. Diusulkan secara tertulis oleh Organisasi Kemasyarakatan Pemuda dan
DewanPengurus Kabupaten/Kota dengan melampirkan daftar riwayat
hidup yangbersangkutan dan dikirimkan kepada Dewan Pengurus
Kabupaten/Kota selambatlambatnya 1 (satu) bulan sebelum
pelaksanaan Musyawarah Kabupaten/Kota.
b. Calon anggota yang diusulkan harus memenuhi syarat-syarat sebagai
berikut: berusia tidak lebih dari 40 (empat puluh) tahun; pernah
menjadi pimpinan OKP tingkat Kabupaten/Kota; berakhlak mulia;
memiliki prestasi, dedikasi dan loyalitas yang tinggi terhadap
organisasi; tidak pernah berbuat hal-hal yang bertentangan dengan
hukum negara.
c. Menerima Deklarasi Pemuda Indonesia, Permufakatan Pemuda
Indonesia, AD/ART KNPI, Program Kerja Kabupaten/Kota dan
peraturan organisasi KNPI lainnya serta mempunyai waktu yang cukup
dan bersedia berpartisipasi aktif dalam kepengurusan KNPI.
d. Diupayakan agar seluruh OKP terwakili di kepengurusan.
3. Untuk dapat dipilih menjadi Ketua Dewan Pengurus Kabupaten/Kota,
maka selain memenuhi pasal 7 ayat (2) tersebut, calon Ketua harus
memenuhi syarat sebagai berikut:
a. Didukung sekurang-kurangnya 20 % suara peserta.
b. Mendapatkan rekomendasi dari Dewan Pengurus Kabupaten/Kota atau
Pengurus Kecamatan atau Organisasi Kemasyarakatan Pemuda Kota/
Kabupaten yang berhimpun dalam KNPI.
c. Pernah menjadi Ketua OKP Kabupaten/Kota atau Ketua Pengurus
Kecamatan atau Pengurus Dewan Pengurus Daerah KNPI.
d. Menyampaikan Daftar Riwayat Hidup dan Rencana Strategi pelaksanaan
Visi dan Misi KNPI kepada seluruh peserta Musyawarah
Kabupaten/Kota.
Pasal 8
Pengurus Kecamatan
1. Kewenangan Pengurus Kecamatan adalah :
a. Melaksanakan kebijakan organisasi di kecamatannya sesuai dengan
Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta kebijakan-kebijakan
yang digariskan oleh Dewan Pengurus Kabupaten/Kota.
b. Mengkoordinir pemuda-pemuda desa untuk mengembangkan minat,
bakat dan potensi lainnya dalam kegiatan yang berlangsung ditingkat
desa dan kecamatan.
c. Melaksanakan kewenangan lainnya yang diberikan oleh Anggaran Dasar
dan Anggaran Rumah Tangga serta keputusan Musyawarah Kecamatan
lainnya.
16
2. Untuk dapat dipilih menjadi Pengurus Kecamatan, maka calon anggota
harus memenuhi prosedur dan kriteria sebagai berikut:
a. Diusulkan secara tertulis oleh Peserta Musyawarah Kecamatan dengan
melampirkan daftar riwayat hidup yang bersangkutan dan dikirimkan
kepada Pengurus Kecamatan.
b. Calon anggota yang diusulkan harus memenuhi syarat-syarat sebagai
berikut: berusia maksimal 40 (Empat Puluh Tahun) tahun; pernah
menjadi pimpinan OKP Kecamatan ; berakhlak mulia; memiliki
prestasi, dedikasi dan loyalitas yang tinggi terhadap organisasi; tidak
pernah berbuat hal-hal yang bertentangan dengan hukum negara.
c. Menerima Deklarasi Pemuda Indonesia, Permufakatan Pemuda
Indonesia, AD/ART KNPI, Program Kerja Kecamatan dan peraturan
organisasi KNPI lainnya serta mempunyai waktu yang cukup dan
bersedia berpartisipasi aktif dalam kepengurusan KNPI.
3. Untuk dapat dipilih menjadi Ketua Pengurus Kecamatan, maka selain
memenuhi pasal 8 ayat (2) tersebut, calon Ketua harus memenuhi syarat
sebagai berikut:
a. Didukung sekurang-kurangnya 20 % suara Peserta Musyawarah.
b. Mendapatkan rekomendasi dari Pengurus Kecamatan atau Organisasi
Kemasyarakatan Pemuda tingkat Kecamatan.
c. Menyampaikan Daftar Riwayat Hidup kepada seluruh peserta
Musyawarah Kecamatan.
BAB III
PERMUSYAWARATAN
Pasal 9
K o n g r e s
1. Kongres dihadiri oleh Peserta dan Peninjau.
2. Peserta Kongres adalah :
3. Dewan Pengurus Pusat.
4. Dewan Pengurus Provinsi.
5. Majelis Pemuda Indonesia.
6. Organisasi Kemasyarakatan Pemuda Tingkat Nasional.
7. Peserta Kongres yang terdiri dari : Dewan Pengurus Pusat KNPI, Dewan
Pengurus Daerah KNPI Provinsi, Mejelis Pemuda Indonesia dan
Organisasi Kemasyarakatan Pemuda Tingkat Nasional memiliki hak bicara
dan hak suara, secara kolektif peserta memiliki hak 1 (satu) suara.
8. Rancangan Materi Kongres disiapkan oleh Dewan Pengurus Pusat.
9. Sidang-sidang Kongres dihantarkan oleh Dewan Pengurus Pusat.
10. Setelah Laporan Pertanggung Jawaban Dewan Pengurus Pusat diterima
oleh Kongres, maka Dewan Pengurus Pusat dinyatakan demisioner.
11. Peninjau Kongres terdiri dari :
a. Dewan Pengurus Kabupaten/Kota.
b. Undangan lainnya yang ditetapkan oleh Dewan Pengurus Pusat.
c. Peninjau Kongres hanya memiliki hak bicara, tidak memiliki hak suara.
17
Pasal 10
Kongres Luar Biasa
Kongres Luar Biasa dihadiri oleh Peserta dan Peninjau yang sama seperti
Peserta Kongres tersebut dalam Bab III Pasal 9 ART ini.
Pasal 11
Musyawarah Pimpinan Paripurna
1. Peserta Musyawarah Pimpinan Paripurna terdiri dari :
a. Dewan Pengurus Pusat
b. Dewan Pengurus Propinsi
c. Majelis Pemuda Indonesia
d. Organisasi Kemasyarakatan Pemuda Tingkat Nasional
2. Peserta Musyawarah Pimpinan Paripurna memiliki hak bicara dan masing-
masing secara kolektif mempunyai hak 1 (satu) suara.
3. Peninjau ditetapkan oleh Dewan Pengurus Pusat dan hanya memiliki hak
bicara.
4. Rancangan materi Musyawarah Pimpinan Paripurna disiapkan oleh Dewan
Pengurus Pusat.
5. Sidang-sidang Musyawarah Pimpinan Paripurna dipimpin oleh Dewan
Pengurus Pusat.
Musyawarah Provinsi
Pasal 12
1. Musyawarah Provinsi dihadiri oleh Peserta dan Peninjau.
2. Peserta Musyawarah Provinsi adalah:
a. Dewan Pengurus Pusat
b. Dewan Pengurus Provinsi
c. Dewan Pengurus Kabupaten/Kota
d. Majelis Pemuda Indonesia Provinsi
e. Organisasi Kemasyarakatan Pemuda Proinsi
3. Peserta Musyawarah Provinsi yang terdiri dari: DPP KNPI, DPD KNPI
Provinsi, DPD KNPI Kabupaten/Kota, Mejelis Pemuda Indonesia Provinsi
dan Organisasi Kemasyarakatan Pemuda Provinsi memiliki hak bicara dan
hak suara, secara kolektif peserta memiliki hak 1 (satu) suara.
4. Setelah Laporan Pertanggung Jawaban Dewan Pengurus Provinsi diterima
oleh Musyawarah Provinsi, maka Dewan Pengurus Provinsi dinyatakan
demisioner.
5. Sidang-sidang Musyawarah Provinsi dihantarkan oleh Dewan Pengurus
Provinsi.
6. Setelah Laporan Pertanggung Jawaban Dewan Pengurus Provinsi diterima
oleh Musyawarah Provinsi, maka Dewan Pengurus Provinsi dinyatakan
demisioner.
7. Peninjau Musyarah Provinsi adalah: Undangan yang ditetapkan oleh
Dewan Pengurus Provinsi.
18
8. Peninjau Musyawarah Provinsi hanya memiliki hak bicara, tidak memiliki
hak suara.
Pasal 13
Musyawarah Kabupaten/Kota
1. Musyawarah Kabupaten/Kota dihadiri oleh Peserta dan Peninjau.
2. Peserta Musyawarah Kabupaten/Kota adalah:
a. Dewan Pengurus Provinsi
b. Dewan Pengurus Kabupaten/Kota
c. Majelis Pemuda Indonesia Kabupaten/Kota
d. Organisasi Kemasyarakatan Pemuda Kabupaten/ Kota
e. Pengurus Kecamatan
3. Peserta Musyawarah Kabupaten/Kota yang terdiri dari: DPD
KNPI Provinsi, DPD KNPI Kabupaten/Kota, Mejelis Pemuda Indonesia
Kabupaten/Kota dan Organisasi Kemasyarakatan Pemuda Kabupaten/Kota
memiliki hak bicara dan hak suara, secara kolektif peserta memiliki hak 1
(satu) suara.
4. Rancangan Materi Musyawarah Kabupaten/Kota disiapkan
oleh Dewan Pengurus Kabupaten/Kota.
5. Sidang-sidang Musyawarah Kabupaten/Kota dihantarkan oleh
Dewan Pengurus Kabupaten/Kota.
6. Setelah Laporan Pertanggung Jawaban Dewan Pengurus
Kabupaten/kota diterima oleh Musyawarah Kabupaten/Kota, maka Dewan
Pengurus Kabupaten/Kota dinyatakan demisioner.
7. Peninjau Musyawarah Kabupaten/Kota adalah: Undangan yang
ditetapkan oleh Dewan Pengurus Kabupaten/Kota.
8. Peninjau Musyawarah Kabupaten/Kota hanya memiliki hak
bicara, tidak memiliki hak suara.
Pasal 14
Musyawarah Kecamatan
1. Musyawarah Kecamatan dihadiri oleh Peserta dan Peninjau.
2. Peserta Musyawarah Kecamatan adalah:
a. Dewan Pengurus Kabupaten/kota
b. Pengurus Kecamatan
c. Organisasi Kemasyarakatan Pemuda Kecamatan
3. Peserta Musyawarah Kecamatan yang terdiri dari : DPD KNPI
Kabupaten/Kota dan Organisasi Kemasyarakatan Pemuda Kecamatan
memiliki hak bicara dan hak suara, secara kolektif peserta memiliki hak 1
(satu) suara.
4. Rancangan Materi Musyawarah Kecamatan disiapkan oleh Pengurus
Kecamatan.
5. Sidang-sidang Musyawarah Kecamatan dihantarkan oleh Pengurus
Kecamatan.
6. Setelah Laporan Pertanggung Jawaban Pengurus Kecamatan diterima oleh
Musyawarah Kecamatan, maka Pengurus Kecamatan dinyatakan
demisioner.
19
7. Peninjau Musyawarah Kecamatan adalah: Undangan yang ditetapkan oleh
Pengurus Kecamatan.
8. Peninjau Musyawarah Kecamatan hanya memiliki hak bicara, tidak
memiliki hak suara.
Pasal 15
Rapat Kerja Nasional
1. Peserta Rapat Kerja Nasional terdiri dari:
a. Dewan Pengurus Pusat
b. Dewan Pengurus Provinsi
c. Majelis Pemuda Indonesia
d. Organisasi Kemasyarakatan Pemuda Nasional
2. Peserta Rapat Kerja Nasional memiliki hak bicara dan masing-masing
secara kolektif mempunyai hak 1 (satu) suara.
3. Peninjau ditetapkan oleh Dewan Pengurus Pusat dan hanya memiliki hak
bicara.
4. Rancangan materi Rapat Kerja Nasional disiapkan oleh Dewan Pengurus
Pusat.
5. Sidang-sidang Rapat Kerja Nasional dipimpin oleh Dewan Pengurus Pusat.
Pasal 16
Rapat Kerja Provinsi
1. Peserta Rapat Kerja Provinsi terdiri dari:
a. Dewan Pengurus Pusat
b. Dewan Pengurus Provinsi
c. Dewan Pengurus Kabupaten/Kota
d. Majelis Pemuda Indonesia Provinsi
e. Organisasi Kemasyarakatan Pemuda Provinsi
2. Peserta Rapat Kerja Provinsi memiliki hak bicara dan masing-masing
secara kolektif mempunyai hak 1 (satu) suara.
3. Peninjau ditetapkan oleh Dewan Pengurus Provinsi dan hanya memiliki
hak bicara.
4. Rancangan materi Rapat Kerja Daerah Provinsi disiapkan oleh Dewan
Pengurus Provinsi.
5. Sidang-sidang Rapat Kerja Provinsi dipimpin oleh Dewan Pengurus
Provinsi.
Pasal 17
Rapat Kerja Kabupaten/Kota
1. Peserta Rapat Kerja Kabupaten/Kota terdiri dari:
a. Dewan Pengurus Provinsi
b. Dewan Pengurus Kabupaten/Kota
c. Organisasi Kemasyarakatan Pemuda Kabupaten/Kota
d. Majelis Pemuda Indonesia Kota/Kabupaten
e. Pengurus Kecamatan
20
2. Peserta Rapat Kerja Kabupaten/Kota memiliki hak bicara dan masing-
masing secara kolektif mempunyai hak 1 (satu) suara.
3. Peninjau ditetapkan oleh Dewan Pengurus Kabupaten/Kota dan hanya
memiliki hak bicara.
4. Rancangan materi Rapat Kerja Kabupaten/Kota disiapkan oleh Dewan
Pengurus Kabupaten/Kota.
5. Sidang-sidang Rapat Kerja Kabupaten/Kota dipimpin oleh Dewan Pengurus
Kabupaten/Kota.
Pasal 18
Rapat Kerja Kecamatan
1. Peserta Rapat Kerja Kecamatan dari:
a. Dewan Pengurus Kabupaten/Kota
b. Pengurus Kecamatan
c. Organisasi Kemasyarakatan Pemuda Kecamatan
2. Peserta Rapat Kerja Kecamatan memiliki hak bicara dan masing-masing
secara kolektif mempunyai hak 1 (satu) suara.
3. Peninjau ditetapkan oleh Pengurus Kecamatan dan hanya memiliki hak
bicara.
4. Rancangan materi Rapat Kerja Pengurus Kecamatan disiapkan oleh
Pengurus Kecamatan.
5. Sidang-sidang Rapat Kerja Kecamatan dipimpin oleh Pengurus Kecamatan.
BAB IV
RAPAT – RAPAT
Pasal 19
Rapat Pleno Dewan Pengurus
1. Rapat Pleno Dewan Pengurus adalah institusi pengambilan keputusan
tertinggi dalam Dewan Pengurus pada masing-masing tingkatannya.
2. Rapat Pleno Dewan Pengurus diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam
1 (satu) bulan yang dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Pengurus
ditambah Pimpinan/Anggota Komisi dan Pimpinan Badan Khusus
menurut tingkatannya.
3. Fungsi dan wewenang Rapat Pleno adalah:
a. Mengambil kebijakan dan keputusan yang mendasar bagi organisasi
dalam bentuk Peraturan Organisasi maupun kebijakan-kebijakan
tertulis lainnya.
b. Membahas, mengevaluasi, dan mengkoordinir pelaksanaan-
pelaksanaan hasil Kongres/Musyawarah Mengevaluasi perkembangan
daerah dan dampaknya bagi perkembangan organisasi.
Pasal 20
Rapat Harian Dewan Pengurus
1. Rapat Harian Dewan Pengurus adalah rapat yang diadakan sekurang-
kurangnya sekali dalam sebulan yang dihadiri oleh seluruh Pengurus
Harian menurut tingkatannya.
2. Fungsi dan wewenang Rapat Harian :
21
a. Mengambil keputusan-keputusan mendesak organisasi yang berkaitan
dengan kebijakan organisasi.
b. Mengambil keputusan tentang perkembangan organisasi sehari-hari
baik intern maupun ekstern.
Pasal 21
Rapat Koordinasi
1. Rapat Koordinasi adalah rapat yang diadakan sewaktu-waktu jika dianggap
perlu yang dihadiri oleh seluruh atau sebagian anggota Pengurus Harian
dengan Pimpinan/Anggota Komisi dan atau Badan-Badan Khusus menurut
tingkatannya.
2. Rapat Koordinasi diselenggarakan untuk membahas, mengkoordinir, dan
mengambil kebijakan teknis pelaksanaan program Komisi dan atau Badan
Khusus.
Pasal 22
Rapat Komisi
1. Rapat Departemen/Komisi dan Badan Khusus adalah rapat yang diadakan
sekurangkurangnya 1 (satu) bulan sekali yang dihadiri oleh seluruh
Pimpinan/Anggota masing-masing Departemen/Komisi dan Badan-Badan
Khusus menurut tingkatannya.
2. Rapat Departemen/Komisi atau Badan Khusus diselenggarakan untuk
merencanakan, membahas, dan mengkoordinir pelaksanaan program
Departemen/Komisi dan atau Badan Khusus.
Pasal 23
Rapat Majelis Pemuda Indonesia
1. Rapat Majelis Pemuda Indonesia adalah rapat yang diadakan sekurang-
kurangnya sekali dalam 3 (tiga) bulan yang dihadiri oleh seluruh Anggota
Majelis Pemuda Indonesia menurut tingkatannya.
2. Rapat Majelis Pemuda Indonesia diselenggarakan untuk membahas,
mengevaluasi, dan merumuskan penilaian terhadap kinerja Dewan
Pengurus KNPI sesuai tingkatan serta mengambil kebijakan sesuai dengan
fungsi dan tugasnya.
BAB V
PENGAMBILAN KEPUTUSAN
Pasal 24
Hak Suara dan Hak Bicara
1. Peserta utusan pada Kongres, Kongres Luar Biasa, Musyawarah Provinsi,
Musyawarah Kabupaten/ Kota, Musyawarah Kecamatan mempunyai hak
suara dan hak bicara.
2. Peserta Peninjau dan Undangan lainnya tidak mempunyai hak suara.
Pasal 25
Kuorum dan Persyaratan
1. Kongres dan Kongres Luar Biasa dinyatakan sah apabila dihadiri oleh
lebih dari 2/3 ( dua pertiga ) jumlah utusan peserta
22
2. Musyawarah Provinsi/Musyawarah Kabupaten/ Kota/Musyawarah
Kecamatan dan Rapat-rapat tersebut dalam pasal ART ini sah jika dihadiri
oleh lebih dari ½ (setengah) jumlah utusan.
3. Apabila ketentuan dalam ayat (1), (2) dan (3) pasal ini tidak dapat
terpenuhi, maka penyelenggaraan Kongres, Kongres Luar Biasa,
Musyawarah Daerah Provinsi, Musyawarah Daerah Kabupaten Kota,
Musyawarah Kecamatan dan Rapat-rapat tersebut di atas ditangguhkan
selama 2 jam, dan jika dalam tenggang waktu tersebut kuorum tidak
terpenuhi, maka atas persetujuan seluruh peserta yang hadir,
Kongres/Musyawarah/Rapat tersebut dinyatakan sah.
Pasal 26
Pengambilan Keputusan
1. Setiap keputusan-keputusan diambil secara musyawarah untuk mencapai
mufakat.
2. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak dapat dicapai, maka keputusan
diambil dengan suara terbanyak.
Pasal 27
Majelis Pemuda Indonesia
1. Anggota Majelis Pemuda Indonesia mencakup mantan pengurus KNPI,
Ketua Umum OKP (ex-officio) pada tingkatan yang sama.
2. Pengawasan dan penilaian sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, di
selenggarakan secara tertulis, obyektif, rasional dan disampaikan langsung
kepada Dewan Pengurus dibawahnya dan atau disampaikan melalui forum
permusyawaratan sebagaimana pasal (13) ayat (1) Anggaran Dasar ini.
3. Dalam hal Dewan Pengurus Pusat tidak dapat menyelenggarakan Kongres
selama 6 (enam) bulan setelah habis masa jabatannya, maka Pimpinan
Majelis Pemuda Indonesia dapat menyelenggarakan Kongres setelah
mendapat persetujuan dari anggota Majelis Pemuda Indonesia.
4. Dalam hal Dewan Pengurus Propinsi/Kabupaten/Kota tidak dapat
menyelenggarakan Musyawarah Propinsi/Kabupaten/ Kota selama 6
(enam) bulan setelah habis masa jabatannya dan Dewan Pengurus
diatasnya pada masa itu tidak berinisiatif menyelenggarakan Musyawarah
Propinsi/Kabupaten /Kota, maka Pimpinan Majelis Pemuda Indonesia di
masing-masing tingkatan dapat menyelenggarakan Musyawarah
Propinsi/Kabupaten /Kota setelah mendapat persetujuan dari Dewan
pengurus Pusat.
5. Majelis Pemuda Indonesia dapat dibentuk diseluruh tingkatan organisasi,
kecuali ditingkat Kecamatan, yaitu :
a. Majelis Pemuda Indonesia Pusat ditingkat Nasional
b. Majelis Pemuda Indonesia Daerah ditingkat Propinsi
c. Majelis Pemuda Indonesia Daerah ditingkat Kabupaten/Kota
6. Majelis Pemuda Indonesia terdiri dari seorang Ketua, seorang
Sekretaris, beberapa orang Wakil Ketua, dan beberapa orang anggota.
23
BAB VI
RANGKAP DAN MASA JABATAN, PENDELEGASIAN WEWENANG,
DAN PERGANTIAN ANTAR WAKTU
Pasal 28
Rangkap Dan Masa Jabatan
1. Anggota Dewan Pengurus dan Majelis Pemuda Indonesia tidak boleh
merangkap jabatan pada jenjang Dewan Pengurus dan Majelis Pemuda
Indonesia yang berbeda, baik yang lebih rendah maupun lebih tinggi
tingkatannya.
2. Ketentuan lebih lanjut ayat 1 (satu) pasal ini akan diatur dalam Penjelasan
Anggaran Rumah Tangga dan atau PO KNPI selambat-lambatnya 3 (tiga)
bulan setelah selesainya kongres.
Pasal 30
Pergantian Antar Waktu
1. Apabila Ketua Umum berhalangan tetap dan atau karena sesuatu sebab
tidak dapat menjalankan dan atau menyelesaikan kewajibannya sampai
masa jabatan kepengurusan berakhir, maka jabatan Ketua Umum
digantikan oleh salah seorang Ketua/Wakil Ketua yang ditetapkan oleh
dan dalam Rapat Harian Dewan Pengurus yang diagendakan untuk
keperluan itu.
2. Apabila karena sesuatu sebab terjadi lowongan dalam keanggotaan Dewan
Pengurus dan atau dianggap tidak aktif dan atau dianggap melanggar
konstitusi, dan atau mendapat sanksi hokum pidana, maka pergantian
untuk mengisi lowongan tersebut dilakukan dan ditetapkan dalam Rapat
Harian Dewan Pengurus dengan mempertimbangkan secara sungguh-
sungguh unsure keterwakilannya dalam kepengurusan.
3. Tindakan yang dilakukan Dewan Pengurus sebagaimana dimaksud ayat (1)
dan (2) pasal ini harus diberitahukan kepada Dewan Pengurus yang tingkat
organisasinya setingkat lebih tinggi untuk disahkan dan dikukuhkan,
kecuali untuk Dewan Pengurus Pusat maka pensahan dan pengukuhan di
lakukan oleh Dewan Pengurus Pusat setelahmengadakan konsultasi
dengan Pimpinan Majelis Pemuda Indonesia.
4. Pergantian antar waktu untuk Pimpinan dan Anggota Dewan Penasehat dan
Majelis Pemuda Indonesia diselenggarakan menurut kebutuhan yang
mendesak dengan mengacu pada ayat (1) dan (2) pasal ini.
BAB VII
BADAN-BADAN KHUSUS
Pasal 31
Status
Badan Khusus KNPI adalah Badan pembantu Dewan Pengurus yang
dibentuk menurut kebutuhan oleh Dewan Pengurus menurut tingkatannya dan
dalam rangka mencapai tujuan.
24
Pasal 32
Tugas dan Kewajiban
1. Badan-Badan Khusus KNPI bertugas melaksanakan program dan
kewajibankewajiban KNPI sesuai dengan fungsi dan peran bidang masing-
masing.
2. Pelaksana Badan Khusus KNPI mempunyai tugas untuk meningkatkan
keahlian khusus bagi pengurus KNPI dan anggota Organisasi
Kemasyarakatan Pemuda melalui pendidikan, penelitian dan pelatihan
kerja praktis.
3. Pelaksana Badan-Badan Khusus bertanggungjawab kepada Dewan
Pengurus masingmasing tingkatan dan setiap 6 (enam) bulan sekali
memberikan laporan tertulis yang menyangkut pelaksanaan kegiatan dan
laporan keuangan.
4. Badan khusus baru dapat dibentuk setelah memiliki pedoman dasar yang
ditetapkan oleh Dewan Pengurus Pusat.
5. Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini akan diatur
tersendiri dalam Pedoman Dasar Badan Khusus masing-masing.
BAB VIII
KEUANGAN
Pasal 33
Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan
1. Dewan Pengurus setiap tingkatan bertanggungjawab atas penggunaan dana
dan pengelolaan harta kekayaan organisasi sesuai dengan sistem keuangan
dan akuntansi Indonesia.
2. Bendahara secara rutin setiap 6 (enam) bulan sekali memberikan laporan
keuangan kepada Rapat Pleno Dewan Pengurus.
3. Laporan Pertanggungjawaban bidang keuangan harus disusun berdasarkan
hasil audit oleh akuntan publik yang ditunjuk oleh Pimpinan Majelis
Pemuda Indonesia.
4. Khusus dalam penyelenggaraan Kongres dan Musyawarah Propinsi/
Kabupaten/ Kota/ Kecamatan, semua pemasukan dan pengeluaran
keuangan harus dipertanggung jawabkan kepada Dewan Pengurus KNPI
masa bakti berikutnya, melalui Panitia Verifikasi yang dibentuk untuk
kepentingan itu, sesuai tingkatan organisasi.
25
Bab IX
Atribut
Pasal 34
1. Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini akan diatur
tersendiri dalam Pedoman Dasar Badan Khusus masing-masing.
2. Lambang KNPI adalah seperti yang terdapat dalam Lampiran Anggaran
Dasar ini, yang selanjutnya diatur dalam Peraturan Organisasi Lambang
seperti tersebut pada ayat (1) dipergunakan untuk pembuatan bendera,
jaket, vandel, dan identitas KNPI Bentuk, warna, penjelasan tata cara
penggunaan dan pengaturan lebih lanjut jenis atribut seperti tersebut pada
ayat (2) pasal ini, diatur dalam lampiran Anggaran Dasar ini.
3. Jenis Lagu Meliputi Mars Pemuda Indonesia dan Hymne Pemuda Indonesia
seperti terdapat dalam lampiran Anggaran Dasar ini.
BAB X
TATA CARA PEMILIHAN
Pasal 35
Tata cara Pemilihan Ketua Umum/Ketua dan Dewan Pengurus KNPI
diatur dalam keputusan tata cara pemilihan.
BAB XII
PERATURAN PERALIHAN
Pasal 36
Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini akan
diatur kemudian dalam Pedoman Organisasi (PO).
BAB XIII
P E N U T U P
Pasal 37
Anggaran Rumah Tangga ini merupakan perubahan dan
penyempurnaan dari Anggaran Rumah Tangga yang ditetapkan dalam
Kongres Pemuda/KNPI X pada tanggal 18 Desember 2002 di Bekasi.
Anggaran Rumah Tangga ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di :Caringin, BogorPada Tanggal :23 Desember 2005
PRESIDIUM KONGRES PEMUDA/KNPI XI
GALUMBANG SITINJAK SARMAN SIMANJORANG (Wakil MPI) (Wakil DPP KNPI)
DAVID PAJUNG (Wakil OKP/HPPI)
EVA YULIANA GUNAWAN SATARY(KNPI Prov. Jateng) ( KNPI Prov. Kep. Riau)
26