AD/ART LSM (NGO) perkumpulan orang Minang

Embed Size (px)

DESCRIPTION

contoh Anggaran dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Organisasi/perkumpulan non pemerintah.Contoh cara pembuatan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Cirebon

Citation preview

AD ART Himpunan keluarga Minang Rukun Sepakat Cirebon.docx

15

ANGGARAN DASARHIMPUNAN KELUARGA MINANG RUKUN SEPAKAT (HKMRS)KOTA DAN KABUPATEN CIREBON

MukaddimahBismillahirrohmanirrohim

Dengan rahmat Tuhan YME serta berkat ridhoNya, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmatNya kepada kita semua, khususnya kepada keluarga besar Minang Rukun Sepakat Cirebon.Kami menyadari sepenuhnya bahwa sebagian besar warga Minang yang hidup di tanah perantauan, khususnya Cirebon di berbagai lapangan kehidupan namun tetap mencintai masyarakat dan tanah leluhur Sumatera Barat Minangkabau sebagai manifestasi kecintaannya kepada bangsa dan tanah airnya Indonesia.Kami mengetahui bahwa telah dilakukan langkah langkah oleh para sesepuh Minang Cirebon terdahulu membentuk suatu organisasi Minang demi tercapainya masyarakat Minang di perantauan menjadi berbahagia dan sejahtera.Maka berdasarkan hal hal tersebut di atas perlu kiranya disusun dan dibuat suatu landasan hukum organisasi berupa Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga sehingga organisasi dapat berjalan dengan lebih baik sesuai dengan apa yang diharapkan.Dengan rahmat dan hidayah Allah SWT kami bentuk suatu badan hukum organisasi atau perkumpulan yang bersifat sosial kemasyarakatan dan kekeluargaan yang kami beri nama Himpunan Keluarga Minang Rukun Sepakat (HKMRS) Cirebon sesuai dengan akta notaris Edy Haryadi SH., tanggal 27 februari 2013 nomor 92 dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga sebagai berikut:

BAB INAMA, WAKTU, DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1 Nama dan Jangka Waktu

(1) Organisasi ini bernama himpunan keluarga Minang Rukun Sepakat disingkat HKMRS(2) Organisasi ini didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya

Pasal 2Tempat Kedudukan

(1) Kedudukan tempat HKMRS berada di wilayah Kota dan Kabupaten Cirebon (2) Dapat berkembang menjadi seluruh wilayah III Cirebon sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan organisasi

BAB II AZAS, TUJUAN, SIFAT DAN USAHA

Pasal 3 Azas dan Dasar

(1) Himpunan keluarga Minang Rukun Sepakat (HKMRS) berazaskan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945 beserta amandemen-amandemennya.(2) Dibentuk berdasarkan musyawarah dan mufakat guna memberikan rasa aman dan meningkatkan kesejahteraan seluruh warga keluarga besar Minang Rukun Sepakat yang ada di Cirebon dan perantauan.

Pasal 4Maksud dan Tujuan

(1) Maksud HKMRS Cirebon didirikan adalah untuk memajukan dan mensejahterakan kehidupan serta menghimpun dan menggerakkan seluruh potensi masyarakat Minang Cirebon untuk berperan aktif dalam pembangunan daerah dan nasional.(2) Tujuan HKMRS Cirebon didirikan adalah:a. Turut meningkatkan kualitas sumber daya manusia, taraf hidup, dan kemandirian masyarakat Minang baik yang ada di perantauan maupun yang bermukim di kampung halaman.b. Menggali, meningkatkan, mengembangkan, dan melestarikan kebudayaan Minang dalam rangka turut memperkaya kebudayaan nasional. c. Menanamkan dan memupuk rasa kesadaran berkeluarga, kesadaran bermasyarakat, kesadaran berorganisasi dan berkumpul, kesadaran bernegara, dan kesadaran beragama di kalangan anggota. d. Meningkatkan kesejahteraan kehidupan sosial, ekonomi, pendidikan dan kebudayaan masyarakat Indonesia pada umumnya dan masyarakat Minang Cirebon khususnya. e. Menggali dan membina setiap potensi yang ada di masyarakat Minang dalam rangka turut berperan dalam pembangunan dan program pemerintah Cirebon dan sekitarnya.

Pasal 5Sifat dan Usaha

(1) Sifat dari organisasi HKMRS ini bersifat sosial kemasyarakatan di bidang pendidikan, ekonomi, sosial, agama serta percaya kepada Tuhan YME beserta Rasulnya(2) Usaha untuk mencapai hal hal tersebut diatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 HKMRS Cirebon melaksanakan kegiatan kegiatan dan usaha usaha sebagai berikut a. Meningkatkan komunikasi dan kerjasama antar anggota secara berkala dan berkesinambunganb. Meningkatkan kemampuan dan kesadaran anggota dalam mempersiapkan diri sebagai sumber daya manusia yang turut berpartisipasi dalam program pemerintah dan nasionalc. Mengkaji masalah masalah dan mencarikan solusinya yang berhubungan dengan masyarakat Minang.d. Menampilkan dan melestarikan serta memasyarakatkan budaya Minang dengan menanamkan rasa bangga terhadap adat istiadat dan seni budaya Minangkabaue. Bentuk-bentuk kegiatan atau usaha lain yang sah dan tidak bertentangan dengan maksud dan tujuan organisasi.

Pasal 6Kegiatan dan Usaha Lain

Kegiatan dan usaha lain di bidang pendidikan, ekonomi, sosial, dan keagamaan sebagai berikut:(1) Pendidikan: melaksanakan dan mengadakan pendidikan baik umum maupun khusus dari tingkat TK sampai dengan perguruan tinggi yang berada di bawah Yayasan serta dikelola secara profesional.(2) Ekonomi: melaksanakan dan mengadakan koperasi dan usaha usaha lain yang sah yang menghasilkan profit untuk kepentingan seluruh anggota keluarga Minang Rukun Sepakat Cirebon dan dikelola oleh Yayasan.(3) Sosial: membantu warga yang memerlukan bantuan hukum, menyelesaikan masalah dan mencarikan jalan keluarnya dan memberikan bantuan santunan bagi keluarga yang mengalami musibah, sakit, meninggal dunia sesuai dengan yang telah ditetapkan dan kegiatan kegiatan sosial lainnya yang dianggap perlu.(4) Keagamaan: mengelola kegiatan masjid Imam Bonjol yang dilaksanakan DKM masjid di bawah kendali Yayasan kegiatan-kegiatan keagamaan lainnya peringatan hari besar Islam, qurban, dan lain lain dilaksanakan oleh DKM Yayasan, dan diketahui dan disetujui oleh Ketua HKMRS.

Pasal 7 Pengelola Kegiatan dan Usaha Lain

Kegiatan dan usaha lain dikelola oleh Yayasan dengan nama Yayasan Tuanku Imam Bonjol meliputi tiga bidang kegiatan yaitu :1. Bidang Pendidikan2. Bidang Sosial dan Keagamaan3. Bidang usaha dan koperasiTata cara pengelolaan kegiatan dan usaha lain tersebut di atas diatur selanjutnya di dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB IIIFUNGSI DAN TUGAS POKOK

Pasal 8FungsiOrganisasi HKMRS Berfungsi Sebagai:(1) Wadah dan wahana komunikasi, informasi, representasi, konsultasi, fasilitasi, dan advokasi antara sesama anggota lainnya yang terkait.(2) HKMRS dalam menjalankan fungsinya adalah salah satu perkumpulan lembaga sosial yang berbadan hukum.(3) Menciptakan iklim yang kondusif, transparan, dan profesional serta mewujudkan sinergi seluruh potensi yang ada

Pasal 9Tugas Pokok

Untuk mencapai tujuan dan melaksanakan fungsinya HKMRS mempunyai tugas pokok yaitu:(1) Membantu usaha peningkatan kesejahteraan anggota sesuai dengan AD/ART dan perundang undangan yang berlaku.(2) Membina dan memelihara kerukunan serta berusaha mencegah persaingan yang tidak sehat di antara para anggota dan mewujudkan kerjasama yang serasi.(3) Membantu memberikan pendidikan dan pelatihan yang kreatif dan dinamis bagi para anggota.(4) Merupakan lembaga konsultasi bagi para anggota.(5) Membantu para anggota dan memberikan santunan bagi yang meninggal dunia dan bagi yang di opname karena sakit sesuai AD/ART(6) Memberikan bantuan hukum bagi anggota yang memerlukannya sepanjang tidak kemauan sendiri dan bukan tindak kriminal.

BAB IV KEANGGOTAAN

Pasal 10 Keanggotaan

Keanggotaan HKMRS Cirebon terdiri dari :(1) Anggota Biasa yaitu :Orang perseorangan suku Minang yang berada di perantauan khususnya Cirebon dan sekitarnya dan memperoleh Kartu Tanda Anggota (KTA).(2) Anggota Keorganisasian :Semua organisasi masyarakat Minang yang ada di wilayah Cirebon dan sekitarnya mempunyai hubungan koordinatif dengan HKMRS.(3) Anggota Kehormatan yaitu :Orang perseorangan yang karena ketokohannya dan pemuka adat atau pejabat yang berjasa membantu serta peduli terhadap keberadaan warga Minang di Cirebon.(4) Simpatisan yaitu :Orang perseorangan atau badan hukum yang mengikatkan diri turut serta berpartisipasi dalam menumbuhkembangkan kemajuan dan kesejahteraan warga Minang di Cirebon.

Pasal 11 Hak dan Kewajiban Anggota

(1) Anggota organisasi/perkumpulan mempunyai Hak:a. Mengikuti kegiatan kegiatan yang diselenggarakan organisasi/perkumpulanb. Menghadiri rapat anggota dan menyampaikan usulan dan pendapat baik secara lisan maupun tertulis c. Memilih dan dipilih menjadi pengurus bagi anggota biasa d. Mendapat perlindungan dari organisasi/perkumpulan bagi anggota yang memerlukan dan tidak mampu mengatasinya sepanjang bukan tindak kriminal/melawan hukum memperoleh bantuan hukume. Melakukan pembelaan diri dalam forum organisasi f. Memperoleh bantuan bagi yang sakit opname dan bantuan bagi anggota atau keluarga yang meninggal dunia. Besar bantuan tersebut di atas diatur dalam Anggaran Rumah Tangga dan anggaran dasar ini. (2) Anggota Organisasi/Perkumpulan mempunyai Kewajiban:a. Mentaati aturan aturan yang ditentukan organisasi/perkumpulanb. Mendukung dan mengikuti kegiatan kegiatan organisasi.c. Menjaga memelihara membela dan menjunjung tinggi nama baik dan kehormatan organisasi.d. Mengajukan permohonan tertulis dengan mengisi formulir untuk menjadi anggota organisasi dan memperoleh kartu tanda anggota (KTA)e. Membayar iuran bulanan bagi setiap kepala keluarga (KK) atau bagi setiap anggota yang belum berkeluarga.

Pasal 12Berakhirnya Keanggotaan

Keanggotaan Organisasi/Perkumpulan berakhir apabila yang bersangkutan1. Meninggal dunia2. Mengundurkan diri atas permohonan sendiri.3. Diberhentikan oleh Badan Pengurus karena melanggar ketentuan ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga dan ketentuan ketentuan Badan Pengurus.

Pasal 13Pemberhentian Keanggotaan

(1) Anggota perkumpulan organisasi dapat diberhentikan sementara atau diberhentikan tetap dari keanggotaan apabila melanggar AD/ART organisasi atau kode etik anggota organisasi.(2) Keputusan pemberhentian anggota dilakukan oleh pengurus berdasarkan keputusan rapat pengurus organisasi.(3) Anggota organisasi yang diberhentikan sementara atau diberhentikan tetap sebagai anggota perkumpulan berhak membela diri dalam Rapat Umum Anggota atau Rapat Musyawarah Besar Anggota HKMRS sebagai forum tertinggi organisasi.

Pasal 14Tata Cara Penerimaan dan/atau Pemberhentian Anggota

Tata cara penerimaan dan atau pemberhentian anggota diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga Organisasi/Perkumpulan yang dibuat oleh pengurus dan disahkan dalam rapat umum anggota atau Musyawarah Besar Anggota HKMRS.

BAB VMUSYAWARAH BESAR WARGA

Pasal 15Musyawarah Besar Anggota /Rapat Umum Anggota HKMRS

(1) Musyawarah Besar Anggota/Rapat Umum Anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi di dalam Organisasi/Perkumpulan yang antara lain berwenang dalam:a. Menetapkan garis-garis besar haluan serta program program Organisasi/Perkumpulan.b. Menetapkan dan mengesahkan Anggaran Dasar serta perubahannyac. Menetapkan dan mengesahkan Anggaran Rumah Tanggad. Memilih mengangkat dan memberhentikan Pengurus Organisasi/Perkumpulane. Memilih mengangkat dan memberhentikan Pengurus Yayasan Tuanku Imam Bonjolf. Memilih mengangkat dan memberhentikan Dewan Pengawas organisasig. Memutuskan hal hal yang sangat penting yang sifatnya mengikat bagi anggota(2) Musyawarah Besar Anggota/Rapat Umum Anggota HKMRS dipimpin oleh Ketua, Wakil Ketua atau Sekretaris yang dipilih pada waktu Musyawarah Besar Anggota diadakan sebelum dipilih rapat dipimpin oleh Ketua Sementara.(3) Jika semua pimpinan yang dipilih rapat berhalangan maka rapat dipimpin oleh seorang anggota yang hadir yang tertua dengan persetujuan peserta rapat.(4) Musyawarah Besar Anggota/Rapat Umum Anggota HKMRS memilih langsung Ketua, Pengurus dan mengesahkan susunan lengkap Pengurus.(5) Musyawarah Besar Anggota/Rapat Umum Anggota HKMRS memilih langsung Ketua Dewan Pengawas Organisasi dan Ketua Yayasan Tuanku Imam Bonjol.

Pasal 16Ketentuan Rapat

(1) Musyawarah Besar Anggota/Rapat Umum Anggota HKMRS diadakan sekurang kurangnya satu kali dalam 4 tahun atau dalam keadaan tertentu atas keputusan dan undangan pengurus atau atas permintaan sekurang kurangnya sepertiga dari seluruh jumlah anggota organisasi.(2) Keputusan rapat Musyawarah Besar Anggota/Rapat Umum Anggota HKMRS dinyatakan sah apabila disetujui lebih dari 50 persen anggota yang hadir.(3) Setiap anggota Organisasi yang hadir mempunyai satu hak suara.

BAB VIPENGURUS

Pasal 17Susunan Pengurus

Untuk menjalankan dan atau mewakili Organisasi/Perkumpulan dalam melaksanakan tugas tugasnya sehari hari organisasi dibentuk pengurus dengan susunan terdiri atas:a. Seorang Ketua Umum dan seorang Ketua Harian.b. Beberapa Wakil Ketua.c. Seorang atau lebih Sekretaris.d. Seorang atau lebih Bendahara.e. Ketua Umum dibantu oleh Rayon-rayon atau Sub Rayon dalam melaksanakan kegiatan organisasi.f. Pengurus Harian terdiri dari Ketua Umum, Ketua Harian, Sekretaris, dan Bendahara.

Pasal 18Wewenang, Hak, dan Kewajiban Pengurus

(1) Wewenanga. Pengurus berwenang mewakili organisasi di dalam dan diluar pengadilan tentang segala hak dan kewajiban organisasi ini diwakili oleh pengurus harian yang terdiri dari Ketua Umum, Ketua Harian, Sekretaris Umum, dan Bendahara Umum.b. Menentukan kebijakan organisasi sesuai dengan hasil musyawarah pengurus yang tidak bertentangan dengan AD/ART serta keputusan Musyawarah Besar Anggota HKMRS.c. Bertindak keluar dan ke dalam untuk dan atas nama dewan pengurus HKMRS.d. Membentuk dan menetapkan Rayon-Rayon dan Sub Rayon sesuai kebutuhan organisasi.(2) HakPengurus berhak :a. Menghadiri rapat rapatb. Memberikan usul saran dan pendapat baik secara lisan maupun tertulisc. Memiliki hak suara dalam rapat pengurus(3) KewajibanPengurus berkewajiban:a. Menyelenggarakan Musyawarah Besar Anggota/Rapat Umum Anggota tingkat wilayah Cirebon dan sekitarnya.b. Melaksanakan keputusan-keputusan yang diambil oleh Musyawarah Besar Anggota/Rapat Umum Anggota HKMRSc. Menjalankan sebaik mungkin tugas tugas organisasi untuk tercapainya tujuan organisasi.d. Bertanggung jawab penuh dalam menjalankan tugasnya dan menjaga nama baik organisasi.e. Menyampaikan pertanggungjawaban seluruh kegiatan nya kepada Musyawarah Besar Anggota/Rapat Umum Anggota HKMRS.

Pasal 19Rayon-Rayon dan Sub Rayon

(1) Rayon-rayon: Rayon-rayon adalah badan pelaksana organisasi HKMRS yang ruang lingkup wilayahnya diatur dan ditetapkan dalam rapat pengurus serta Anggaran Rumah Tangga sesuai kebutuhan organisasi(2) Pembentukan Rayon-rayon didasarkan atas: a. Wilayah tempat tinggal (Kecamatan)b. Jenis pekerjaan: rumah makan, penjahit, fotocopy, pedagang kaki lima c. Tempat dimana berusaha atau bekerja mencari nafkah: Pasar Pagi, Pasar, Jagasatru, Pasar Balong dan sekitarnya, Pasar Plered dan lainnya.(3) Setiap Rayon dipimpin oleh seorang Ketua rayon merangkap anggota dan sekretaris yang bertanggung jawab langsung kepada Ketua Umum HKMRS.(4) Setiap Rayon mempunyai tugas dan kewajiban untuk:a. Menginventarisasi anggota menerima pendaftaran anggota dan menginformasikan serta melaporkannya kepada pengurus HKMRS.b. Membantu pengurus dalam melaksanakan semua kegiatan.c. Melaksanakan seluruh kegiatan yang ditetapkan oleh pengurus HKMRS.(5) Sub Rayon:Adalah Badan Pelaksana Rayon yang membantu tugas Ketua Rayon sesuai ruang lingkupnya.Bertanggung jawab langsung kepada Ketua Rayon.(6) Rapat koordinasi Rayon dapat diadakan setiap kali dianggap perlu oleh pengurus HKMRS.(7) Hal hal yang belum diatur tentang rayon dan sub rayon akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB VIIKEKAYAAN DAN PENDAPATAN

Pasal 20Kekayaan

Kekayaan organisasi perkumpulan hakka mrs ini terdiri dari(1) Kekayaan pangkal organisasi sebagaimana yang tercatat dalam buku organisasi sebagai buku kas(2) Kekayaan harta bergerak maupun yang tidak bergerak yang tercatat dalam buku inventaris organisasi dan Yayasan Tuanku Imam Bonjol(3) Jumlah jumlah uang atau harta lain yang kemudian ditambahkan kepada kekayaan tersebut diatas.Pasal 21Pendapatan

(1) Hibah Wasiat, Derma dan lain-lainnya yang didapat dari masyarakat yang sifatnya tidak mengikat serta tidak bertentangan dengan maksud dan tujuan organisasi(2) Bantuan dari pihak Pemerintah serta Badan-badan lainnya, baik Nasional maupun Internasional, baik berupa subsidi yang berulang maupun yang diberikan sekaligus.(3) Penghasilan dan pendapatan lainnya yang sah yang diperoleh atas usaha usaha organisasi dan Yayasan Tuanku Imam Bonjol(4) Iuran bulanan anggota baik perorangan maupun per KK (Kepala Keluarga). Besaran iuran anggota diatur dalam Anggaran Rumah TanggaKekayaan dan pendapatan tersebut di atas dicatat digunakan dan dilaporkan oleh organisasi HKMRS dan Yayasan Tuanku Imam Bonjol setiap tahun dan pada laporan pertanggungjawaban pada akhir masa bakti pengurus kepada dewan pengawas organisasi.

BAB VIIIDEWAN PENGAWAS ORGANISASI

Pasal 22DP HKMRSDewan Pengawas Organisasi adalah:(1) Dewan Pengawas Organisasi/DP HKMRS adalah Badan Pelaksana yang bertugas mengawasi jalannya organisasi HKMRS dan Yayasan Tuanku Imam Bonjol sesuai dengan AD/ART dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.(2) Menerima Laporan Tahunan baik Program Kerja maupun Laporan Keuangan dari pengurus HKMRS dan pengurus Yayasan Tuanku Imam Bonjol.(3) DP HKMRS selaku badan pemeriksa organisasi dapat bertugas memeriksa sewaktu waktu satu tahun atau pada akhir masa jabatan pengurus HKMRS dan pengurus Yayasan Tuanku Imam Bonjol.Sebelum dilakukan pemeriksaan, memberitahukan terlebih dahulu dengan surat resmi minggu sebelum pemeriksaan dilaksanakan.(4) hasil pemeriksaan tersebut diatas dilaporkan kepada Musyawarah Besar Anggota rapat umum anggota sebagai forum tertinggi organisasi .

Pasal 23Tata Cara Pengangkatan DP HKMRS

(1) DP HKMRS diangkat melalui forum musyawarah besar/rapat umum anggota HKMRS untuk masa jabatan 4 (empat) tahun.(2) Setiap anggota biasa organisasi berhak untuk memilih dan dipilih sebagai anggota HKMRS menjadi DP HKMRS .(3) Pemilihan DP HKMRS harus mempertimbangkan umur ketokohan dan kemampuan yang akan dipilih sebagai DP HKMRS.(4) Komposisi DP HKMRS:a. 1 orang Ketua DP HKMRSb. 1 orang Sekretarisc. 4 orang anggota yang dipilih langsung pada Musyawarah Besar Anggota adalah Ketua DP HKMRS.

Pasal 24Tugas Pokok DP HKMRS

(1) Sebagai Dewan Pengawas Organisasi adalah sebagai Badan Pemeriksa dan mengawasi jalannya Organisasi sesuai AD/ART dan Peraturan yang berlaku.(2) Menerima pengunduran diri pengurus HKMRS dan Ketua Yayasan memberhentikan sementara dan mengangkat sementara pelaksana tugas sebagai PLT Ketua Umum HKMRS dan PLT Ketua Yayasan Tuanku Imam Bonjol(3) Memimpin sidang dalam Musyawarah Besar Anggota pada akhir jabatan Ketua Yayasan Tuanku Imam Bonjol dalam laporan pertanggungjawaban pengurus Yayasan.

BAB IXYAYASAN

Pasal 25Yayasan Tuanku Imam Bonjol

(1) Adalah suatu badan hukum yang mengelola aset kekayaan organisasi HKMRS Cirebon.(2) Ketua Yayasan angkat atau diberhentikan dalam Musyawarah Besar Anggota/Rapat Umum Anggota HKMRS atas usul dari Ketua Umum HKMRS atau dipilih dari anggota yang hadir dalam Musyawarah Besar Anggota.(3) Berada di bawah dan bertanggung jawab kepada dewan pengawas HKMRS(4) Secara operasional berada dibawah pengurus HKMRS yang sifatnya koordinatif dan pembinaan(5) Tugas dan kewajiban Yayasan adalah mengelola, memelihara dan mengembangkan aset HKMRS yang berada di bawah Ketua Yayasan Tuanku Imam Bonjol.

Pasal 26Aset dan Usaha yang Dikelola

Aset yang dimiliki oleh HKMRS yaitu:1. Masjid Imam Bonjol beserta bangunan dan tanahnya yang dikelola oleh DKM dibawah Yayasan Tuanku Imam Bonjol.2. Sekolah TPA beserta bangunannya di lokasi masjid Imam Bonjol. Lokasi tersebut berada di : Jalan suratno no 59 kota Cirebon.

Pasal 27Bidang-bidang yang dikelola oleh Yayasan

Bidang bidang yang dikelola oleh Yayasan Tuanku Imam Bonjol merupakan aset atau kekayaan organisasi HKMRS Cirebon .Bidang-bidang tersebut adalah:(1) Bidang pendidikanMelaksanakan dan mengadakan pendidikan baik umum maupun khusus bersifat keagamaan dari TK sampai dengan Perguruan Tinggi.(2) Bidang sosial dan keagamaana. Kegiatan masjid yaitu masjid imam bonjol jalan suratno no 59 kota Cirebon.b. Pelaksanaan kegiatan oleh Dewan Kesejahteraan Masjid (DKM) Imam Bonjol.c. Jenis kegiatan adalah yang berhubungan dengan kegiatan sosial dan keagamaan, yaitu : Pengajian, Sholat berjamaah, Peringatan hari-hari besar Islam, Qurban pada Iedul Adha, dan kegiatan sejenis lainnya.(3) Bidang usaha dan koperasi.Bidang usaha dan koperasi ini adalah kegiatan usaha perdagangan yang bersifat umum dan halal, yang murni usaha dagang dan berorientasi profit (keuntungan) untuk menambah aset organisasi.Bidang usaha lain adalah koperasi umum dan simpan pinjam yang dikelola secara profesional untuk kepentingan anggota koperasi khususnya dan anggota HKMRS umumnya.

Pasal 28Pengangkatan Pemberhentian dan Penggantian Ketua/Pengurus Yayasan

(1) Yang berhak menjadi pengurus Yayasan adalah anggota biasa yang sarat dan ketentuannya akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.(2) Pengurus diangkat dan atau diberhentikan dengan keputusan Musyawarah Besar Anggota/Rapat Umum Anggota HKMRS.(3) Masa jabatan Pengurus Yayasan selama 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali untuk masa jabatan yang sama.(4) Pengurus Yayasan dapat diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir apabila melakukan tindakan yang melanggar ketentuan ketentuan organisasi yang dapat merugikan organisasi.(5) Ketentuan dan Tata Cara pemberhentian diatur dalam Anggaran Rumah Tangga HKMRS.

Pasal 29Wewenang, Hak, dan Kewajiban Yayasan

Pengurus Yayasan Tuanku Imam Bonjol berwenang mewakili organisasi dengan persetujuan dan sepengetahuan Ketua Umum HKMRS(1) Wewenanga. Menentukan kebijakan Yayasan sesuai dengan hasil musyawarah rapat pengurus Yayasan yang tidak bertentangan dengan AD/ART dan Keputusan Musyawarah Besar Anggota HKMRS.b. Bertindak keluar dan kedalam untuk dan atas nama Yayasan dengan persetujuan Ketua Umum HKMRS.c. Membentuk menetapkan dan mengangkat Ketua Ketua bidang dengan sepengetahuan dan persetujuan Ketua Umum HKMRS.(2) Haka. Pengurus Yayasan Tuanku Imam Bonjol berhak menjalankan organisasi secara profesional, mandiri dan sesuai dengan yang telah digariskan oleh organisasi.b. Ketua Yayasan berhak mengangkat dan memberhentikan Ketua Bidang Pendidikan, Bidang Sosial dan Keagamaan, dan Bidang Umum dan Koperasi sepengetahuan dan persetujuan Ketua Umum HKMRSc. Berhak memperoleh Gaji/Honor bila memungkinkan.d. Membuka rekening di bank untuk menyimpan keuangan organisasi dan ditandatangani oleh lebih dari satu orang.(3) Kewajibana. Melaksanakan keputusan-keputusan yang diambil dalam Musyawarah Besar Anggota HKMRS.b. Menjalankan Organisasi secara profesional sehingga memberikan hasil yang menguntungkan bagi anggota HKMRS.c. Bertanggung jawab menyimpan dan menginventarisir aset-aset, kekayaan bergerak maupun tidak bergerak milik organisasi HKMRS.d. Membuat laporan tahunan kepada Dewan Penasehat dengan tembusan kepada Ketua Umum HKMRS.e. Membuat RAB (Rencana Anggaran Belanja) Yayasan setiap tahun sesuai kebutuhan Yayasan kepada dewan pengawas HKMRS.f. Membuat laporan pertanggungjawaban Yayasan di akhir masa jabatannya dengan persetujuan dewan pengawas diterima dan disahkan dalam forum Musyawarah Besar Anggota HKMRS.

BAB XPERUBAHAN AD DAN ART

Pasal 30Perubahan anggaran dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) hanya dapat dilakukan dalam Musyawarah Besar Anggota atau Rapat Umum Anggota yang sengaja diadakan untuk maksud tersebut.BAB XIPENUTUP

Pasal 31Ketentuan Penutup(1) Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar HKMRS Cirebon ini akan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga (ART).(2) Dengan disahkannya Anggaran Dasar (AD) HKMRS Cirebon ini, maka segala ketentuan dan Peraturan yang bertentangan dengan Anggaran Dasar ini dinyatakan tidak berlaku lagi(3) Anggaran Dasar (AD) HKMRS Cirebon ini disahkan dalam Musyawarah Besar Anggota/Rapat Umum Anggota HKMRS pada tanggal 9 November Tahun 2014 di Cirebon dan berlaku sejak ditetapkan.Cirebon, 9-11-2014Hormat Kami,MUSYAWARAH BESAR ANGGOTA/RAPAT UMUM ANGGOTAHIMPUNAN KELUARGA MINANG RUKUN SEPAKAT CIREBON

Ketua SidangSekretaris Sidang

(..................................) (......................................)Saksi-saksi :1. Tim Penyusun :1. ................................................................. (..............................)2. ................................................................. (..............................)2. Penasehat/Sesepuh HKMRS :1. ................................................................. (..............................)2. ................................................................. (..............................)3. Ketua Umum HKMRS 2014-2018........................................................................ (..............................)4. Perwakilan Anggota Sidang1. ................................................................. (..............................)2. ................................................................. (..............................)1