Upload
others
View
22
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
PROSIDING SIMPOSIUM NASIONAL “Tantangan Penyelenggaran Pemerintahan di Era Revolusi Industri 4.0". ISBN: 978-602-73470-5-2
1242
AKAD SOSIAL DAN IMPLEMENTASI DI ERA
KONTEMPORER
Muhammad Sholahuddin1, Muhammad Rohim
2, Alvira Fitri Mawarni
3, Dini Eka Stiyani
4,
Hativah Yunitasari5, Swara Prabu Windy Satriawi
6
Universitas Muhammadiyah Surakarta
Alamat Korespondensi: [email protected]
ABSTRAK
Dalam beberapa tahun terakhir, telah banyak pemanfaatan zakat, infaq, dan shadaqah (ZIS) untuk
produktif kegiatan. Tindakan ini diharapkan dapat merentangkan kesenjangan sosial antara
penerima dan kontributor ZIS. Zakat, Infaq dan Shodaqoh merupakan sarana redistribusi
pendapatan dan juga dapat mendukung pengembangan sumber daya manusia serta meningkatkan
pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi
potensi zakat, infaq dan shodaqoh dan untuk menganalisis peran ZIS dalam kehidupan di
masyarakat. Sampel dalam penelitian ini memakai 3 jurnal internasional. Teknik analisis data yang
digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik studi literatur. Hasil penelitian ini
menunjukkan bahwa potensi zakat di Indonesia saat ini sudah mengalami peningkatan dalam
penyaluran Zakat, Infaq dan Shodaqoh yang diteliti dengan menyimpulkan bahwa pemberdayaan
masyarakat miskin dapat dilakukan berdasarkan potensi zakat, infaq dan shodaqoh di setiap
provinsi di Indonesia, semakin besar lembaga penyaluran ZIS, semakin besar potensi zakat yang
bisa didapat. Bahkan jika potensi zakatnya melebihi dari tingkat kemiskinan di kabupaten, bisa
digunakan sebagai subsidi silang dengan kabupaten lain di Indonesia kebutuhan yang lebih besar.
Kata kunci : Zakat, Infaq, Shodaqoh
ABSTRACT
In recent years, zakat, infaq, and shadaqah (ZIS) have been widely used for productive activities.
This action is expected to be done socially between ZIS recipients and contributors. Zakat, Infaq
and Shodaqoh are a means of income redistribution and can also support the development of
human resources and increase economic growth in Indonesia. The purpose of this study is to
explore the potential of zakat, infaq and shodaqoh and to analyze the role of ZIS in life in society.
The sample in this study used 3 international journals. Data analysis techniques used in this study
used literature study techniques. Zakat, Infaq and Shodaqoh related to empowering the poor can
be done based on the potential of zakat, infaq and shodaqoh in every province in Indonesia, the
greater the ZIS distribution agency, the greater the potential for zakat that can be obtained. Even
if the zakat potential is higher than the poverty level in the district, it can be used as a cross
subsidy with other districts in Indonesia Greater need.
Keywords: Zakat, Infaq, Shodaqoh
PENDAHULUAN
Era Kontemporer bukan hanya terbatas di budaya namum juga sudah
merasuki pada variabel ekonomi, tetapi mencakup aspek moral, sosial, material
dan spiritual. Dengan kata lain, pembangunan ekonomi terkait erat dengan
peningkatan kehidupan masyarakat standar. Artinya, tidak hanya harus
meningkatkan pendapatan per kapita dan jumlah ekspor, itu juga harus dikaitkan
dengan kualitas hidup manusia. Ini berarti pembangunan ekonomi harus
ditanggulangi masalah kemiskinan, menyediakan kebutuhan dasar kehidupan,
PROSIDING SIMPOSIUM NASIONAL “Tantangan Penyelenggaran Pemerintahan di Era Revolusi Industri 4.0". ISBN: 978-602-73470-5-2
1243
seperti makanan yang memadai, dan bahkan bertemu standar gizi masyarakat.
Pembangunan ekonomi juga harus memperhatikan hak untuk tempat tinggal,
pekerjaan dan pendidikan, pelestarian lingkungan alam dan berbagai lainnya
kebutuhan sosial terkait dengan kehidupan yang layak (Alaydrus, M.Z, dan Tika.,
2016).
Sebagai mahkluk sosial kita tidak bisa lepas dengan yang namanya akad
(perikatan, perjanjian, simpul dll), oleh karena itu Allah sebagai Sang Maha
Pengatur telah membuat peraturan dalam bermuamalah secara social. Allah juga
membuat peratuan untuk pengelolaan harta manusia agar harta tersebut bersih
ddan bisa dipergunakan juga untuk membantu orang lain yang berkesusahan, baik
itu berupa zakat, wakaf, hadiah, hibab, shadaqah.
Akad sosial di Indonesia saat ini sudah banyak dilakukan oleh perorangan
bahkan Lembaga masyarakat di lingkungan sekitar, seperti LAZISMU,
BAZARNAS, hingga perusahaan yang membuat hal yang serupa dalam bentuk
Corporate Social Responbility (CSR). Menurut (Habib, 2016) alat utama untuk
pembangunan manusia, termasuk pembangunan ekonomi, adalah ZIS (zakat
(sedekah wajib), infaq (sumbangan) dan sedekah (sedekah). ZIS memerlukan
donasi uang oleh Muslim untuk mereka yang berhak menerima sumbangan seperti
itu. Zakatkhususnya, adalah wajib karena itu adalah salah satu rukun Islam,
sementara infaq dan sedekah dipandang sebagai berbudi luhur tindakan yang
dianjurkan oleh umat Islam untuk dilakukan. Dana ZIS umumnya diberikan
sebagai bantuan untuk menyelesaikan masalah sosial (kesehatan, pendidikan,
perumahan, dll.), serta bantuan untuk memecahkan masalah ekonomi dan
keuangan (kecil bisnis, pemberdayaan ekonomi, dll.).
Urgensi akad sosial itu sendiri sudah menjadi hal yang perlu diperhatikan
untuk Indonesia saat ini, hal ini dikarenakan masih adanya tingkat kesejahteraan
masyarakat yang belum menyeluruh di Indonesia. Hal ini dapat kita amati dari
prosentase populasi rakyat miskin di Indonesia saaat ini berkurang cukup lambat
dari bulan Maret 2014 yang berkisar dari 28,28 juta penduduk miskin dari jumlah
populasi masyarakat Indonesia. Namun pada bulan Maret 2017 hanya turun
menjadi 27,77 juta penduduk miskin, dari perbandingan tahun ke tahun kita dapat
PROSIDING SIMPOSIUM NASIONAL “Tantangan Penyelenggaran Pemerintahan di Era Revolusi Industri 4.0". ISBN: 978-602-73470-5-2
1244
menyimpulkan prosentase populasi masyarakat miskin hanya menyusut kurang
lebih 500 ribu jiwa dan ini mengindikasikan penurunan hanya menurun 1% saja.
Gambar 1. Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin, 1998-2017
(Sumber: Badan Pusat Statistik, 2017)
Dari chart grafik diatas kita dapat membandingkan dengan capaian
pertumbuhan ekonomi nasional yang mengungkapkan bahwa pertumbuhan
ekonomi sudah beranjak di level 5,1% yang menandakan bahwa pemerintah sudah
berpendapat sudah lebih baik dalam mensejahterahkan warga negaranya,
terkhusus dalam hal ini masyarakat penduduk miskin. Namum dalam hal ini
peneliti mempunyai pandangan lain dalam hal ini mengenai masalah kesenjangan
sosial masih belum ada upaya perbaikan secara signifikan dari peran pemerintah
dalam mengurangi atau menurunkan tingkat kemiskinan. Dengan kontribusi
pertumbuhan ekonomi saat ini yang sudah lebih baik juga tidak mampu
mengindikasikan penurunan tingkat kemiskinan yang lebih baik juga. Oleh karena
itu peneliti menandakan kurang adanya peran akad social dalam memberikan
dampak ke masyarakat kita.
Allah mengajarakan kita untuk saling tolong menolong sesama umat
manusia. Banyak ayat al-quran yang menganjurkan kita untuk saling membantu
sesame manusia bahkan lebih luas lagi yaitu seluruh dunia. Manusia adalah
sebagai makhluk sosial, tidak mungkin manusia bisa hidup sendiri tanpa butuh
bentuan dari orang lain (Al Jahri, 2017). Itulah sebabnya manusia diciptakan
saling berpasang-pasangan dll. Sebagai mahkluk social kita tidak bisa lepas
PROSIDING SIMPOSIUM NASIONAL “Tantangan Penyelenggaran Pemerintahan di Era Revolusi Industri 4.0". ISBN: 978-602-73470-5-2
1245
dengan yang namanya akad ( perikatan, perjanjian, simpul dll), oleh karena itu
Allah sebagai Sang Maha Pengatur telah membuat peraturan dalam bermuamalah
secara social. Allah juga membuat peratuan untuk pengelolaan harta manusia agar
harta tersebut bersih dan bisa dipergunakan juga untuk membantu orang lain yang
berkesusahan, baik itu berupa zakat, infaq dan, shadaqah yang Insyaallah akan
sama-sama kita bahas ditulisan ini.
METODE PENELITIAN
Jenis Penelitian
Penelitian ini menggunakan pendekatan studi pustaka. Menurut (Sugiyono,
2010) studi pustaka adalah kajian teoritis, referensi serta literatur ilmiah lainnya
yang berkaitan dengan budaya, nilai dan norma yang berkembang pada situasi
social yang diteliti. Penelitian studi pustaka menekankan pada pengujian teori-
teori melalui informasi lewat buku, majalah, koran dan literatur lainnya yang
bertujuan membentuk sebuah landasan teori yang menyangkut dengan tema
penelitian ini.
Sumber Data
Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder
yaitu data yang diperoleh tidak langsung dari sumber dimana penelitian dilakukan
secara langsung(Sugiyono, 2010). Dalam penelitian ini data sekunder diperoleh
melalui literatur yang tersedia di berupa jurnal dan buku literatur yang
mendukung pembahasan.
KERANGKA TEORI
Akad sosial dalam perspektif islam
Perjanjian (akad) adalah bertemunya ijab yang diberikan oleh salah satu
pihak dengan kabul yang diberikan oleh pihak lainnya secara sah menurut hukum
syar'i danmenimbulkan akibat pada obyeknya. Dalam transaksi akad social
menurut persepektif islam dapat digolongkan dalam beberapa bentuk antara
lainnya Zakat, Infaq dan Shodaqoh yang dikeluarkan orang untuk sekedar berbagi
ataupun mengeluarkan hak dan kewajiban kepada sesama saudara yang sedah
membutuhkan dalam hal ini adalah masyarakat miskin. Zakatmerupakan salah
satu sarana redistribusi pendapatan dan juga dapat mendukung pengembangan
PROSIDING SIMPOSIUM NASIONAL “Tantangan Penyelenggaran Pemerintahan di Era Revolusi Industri 4.0".
1246
sumber daya manusiaserta meningkatkan pertumbuhan ekonomi di
Indonesia(Hayati, 2011).
Menurut (Alaydrus, M.Z, dan Tika., 2016)zakat secara terminologis berarti
sejumlah properti yang diperlukanoleh Tuhan untuk diserahkan kepada orang-
orang yang berhak; Selain itu, zakat juga didefinisikan sebagai pengeluaran
tertentujumlah properti. (Kahf, 1997) menyatakan zakat adalah pajak tahunan
tertentu (pembayaran) yang dikenakan di internet seseorangaset, yang harus
dikumpulkan oleh Negara dan digunakan untuk tujuan tertentu, terutama pada
Jaminan sosial. Jadi kelompok kita dapat disimpulkan bahwa Zakat merupakan
jumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh orang yang beragama Islam dan
diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya, dalam paper ini subyeknya
adalah masyarakat miskin. Adapun orang yang berhak menerima zakat yang
dinyatakan dalam Al-Qur'an yang disebut mustahiq zakat.
Mustahiq dapat bersifat pribadi atau kelembagaan (Alaydrus, M.Z, dan
Tika., 2016) mereka yaitu orang miskin, orang-orang dalam perbudakan atau
perbudakan, orang dibebani dengan hutang, serta di jalan allah, dan para musafir.
Sedangkan Infaq adalah pencairan untuk kepentingan manfaat. Infaq tidak
memiliki nisab (jumlah minimum untuk Muslim kekayaan bersih untuk wajib
memberikan zakat)(Hermien Triyowati, 2018). Karena itu, infaq bisa dikeluarkan
oleh orangyang penghasilannya tinggi atau rendah, dalam hak istimewa atau
dalam kesulitan. (Hermien Triyowati, 2018)mengatakan dalam Al Qur'anada
beberapa kondisi yang harus dilakukan dalam memberikan infaq yang meliputi
memprioritaskan infaq kepada orang-orang yang memiliki hubungan paling dekat
dengan orang-orang yang memberikan infaq, misalnya orang tua, saudara dekat,
dan sebagainya.
Setelah itu, berikan infaq kepada anak yatim, orang miskin, dan musafir.
Di sisi lain, shadaqah (sedekah) adalah memberikan barang bergerak atau tidak
bergerak, yang akan segera habis apakah itu digunakan atau tidak, kepada orang
lain atau badan hukum, seperti yayasan atau sejenisnya, tanpa kompensasi dan
persyaratan, tetapi hanya untuk menyenangkan Tuhan dan mengharapkan
hadiahnya pada hari Pengadilan (Habib, 2016). Menurut Shafi'i (dikutip dalam
PROSIDING SIMPOSIUM NASIONAL “Tantangan Penyelenggaran Pemerintahan di Era Revolusi Industri 4.0".
1247
(Habib, 2016)), Orang yang berhak menerima shadaqah antara lain orang yang
saleh dan melakukan kebaikan, kerabat, orang yang sangat membutuhkan, serta
orang kaya, keturunan Bani Hasyim, orang-orang kafir dan orang fasik. Orang
kaya diizinkanmenerima shadaqah meskipun dari keluarganya, serta keturunan
Bani Hasyim. Namun, merekaseharusnya tidak menerima amal.
Teori Kemiskinan
Menurut (Rufus B. Akindola, 2010)menyampaikan resolusi mengapa
kemiskinan merupakan persoalan kehidupan serba kekurangan yg dialami famili
atau rumah tangga sehingga tidak bisa memenuhi kebutuhan minimal atau yg
layak untuk kehidupannya. Kebutuhan dasar minimal yg diperlukan berkaitan
dengan kebutuhan pangan, pakaian, perumahan dan kebutuhan sosial yang
diperlukan oleh penduduk atau tempat tinggal tangga buat memenuhi kebutuhan.
Kemiskinan adalah persoalan sosial yang senantiasa hadir pada tengah-tengah
rakyat, kemiskinan merupakan konsep serta fenomena yang berwayuh wajah,
bermatra multidimensi. SMERU, beberapa model lainnya, beberapa contoh-
lainnya diantaranya beberapa lain-lainya, papan, sandang, makanan), ketiadaan
akses terhadap kebutuhan dasar lainnya seperti kesehatan, pendidikan,
pendidikan; pendidikan dan famili), menentang terhadap individu yg berperan
menjadi individu, masal, rendahnya kualitas sumber daya manusia dan sumber
daya alam, ketidakterbatasan pada aktivitas sosial rakyat, ketiadaan akses terhadap
lapangan kerja dan mata pencaharian yang berkelanjutan, ketidakmampuan buat
mendukung karna cacat fisik maupun mental (S. Ramphoma, 2014).
Teori Distribusi dalam Sistem Ekonomi Islam, Kapitalisme dan Sosialisme
1. Sistem Ekonomi Sosialis
Sosialis adalah suatu sistem perekonomian yang memberikan kebebasan
yang cukup besar kepada setiap orang untuk melaksanakan aktivitas ekonomi
namun dengan campur tangan pemerintah(Itang & Adib, 2017). Pemerintah
masuk ke dalam perekonomian untuk mengatur tata kehidupan perekonomian
negara serta jenis-jenis perekonomian yang menguasai hajat hidup orang banyak
dikuasai oleh negara seperti air, listrik, telekomunikasi, dan lain
sebagainya.Sistem Sosialis ( Socialist Economy) berpandangan bahwa
PROSIDING SIMPOSIUM NASIONAL “Tantangan Penyelenggaran Pemerintahan di Era Revolusi Industri 4.0".
1248
kemakmuran individu hanya mungkin tercapai bila berfondasikan kemakmuran
bersama. Sebagai konsekuensinya, penguasaan individu atas aset-aset ekonomi
atau faktor-faktor produksi sebagian besar merupakan kepemilikan sosial.
Menurut (Itang & Adib, 2017) prinsip dasar ekonomi sosialis antara lain
pemilikan harta oleh Negara, kesamaan ekonomi, disiplin politik. Sedangkan ciri-
ciri sistem ekonomi sosialisnya antara lain lebih mengutamakan kebersamaan
(kolektivisme), kiprah pemerintah sangat bertenaga, sifat manusia ditentukan oleh
pola produksi(Itang & Adib, 2017).
2. Sistem Ekonomi Kapitalis
Kapitalisme adalah sistem perekonomian yang memberikan kebebasan
secara penuh kepada setiap orang untuk melaksanakan kegiatan perekonomian
seperti memproduksi barang, manjual barang, menyalurkan barang dan lain
sebagainya(Itang & Adib, 2017). Dalam sistem ini pemerintah bisa turut ambil
bagian untuk memastikan kelancaran dan keberlangsungan kegiatan
perekonomian yang berjalan, tetapi bisa juga pemerintah tidak ikut campur dalam
ekonomi.Dalam perekonomian kapitalis setiap warga dapat mengatur nasibnya
sendiri sesuai dengan kemampuannya. Semua orang bebas bersaing dalam bisnis
untuk memperoleh laba sebesar-besarnya. Semua orang bebas malakukan
kompetisi untuk memenangkan persaingan bebas dengan berbagai cara.Menurut
(Itang & Adib, 2017) ciri-ciri sistem ekonomi kapitalis antara lain pengakuan
yang luas atas hak-hak pribadi, perekonomian diatur oleh mekanisme pasar,
manusia dipandang sebagai mahluk homo-economicus, yang selalu mengejar
kepentingann (keuntungan) sendiri, paham individualisme didasarkan
materialisme, warisan zaman Yunani Kuno (disebut hedonisme).
3. Sistem Ekonomi Islam
(Al Jahri, 2017) di dalam penelitiannya yang berjudul “Teori dan Praktik
Ekonomi Islam” menyatakan bahwa ekonomi islam adalah ilmu pengetahuan
sosial yang mempelajari masalah ekonomi rakyat yang di ilhami oleh nilai-nilai
islam. Sementara itu, H. Halide berpendapat bahwa yang di maksud dengan
ekonomi islam ialah kumpulan dasar-dasar umum ekonomi yang dii simpulkan
dari Al-Qur’an dan sunnah yang ada hubungannya dengan urusan ekonomi (dalam
PROSIDING SIMPOSIUM NASIONAL “Tantangan Penyelenggaran Pemerintahan di Era Revolusi Industri 4.0".
1249
(Mannan, 1997)).Sistem ekonomi islam adalah sekumpulan dasar-dasar umum
ekonomi yang di simpulkan dari Al-Qur’an dan sunnah, dan merupakan bangunan
perekonomian yang di dirikan atas landasan dasar-dasar tersebut yang sesuai
dengan kondisi lingkungan dan masa. Menurut (Itang & Adib, 2017) prinsip-
prinsip ekonomi islam antara lain adalah berbagai sumber daya dipandang sebagai
pemberian atau titipan dari Allah swt kepada manusia, islam mengakui pemilikan
pribadi dalam batas-batas tertentu, kekuatan penggerak utama ekonomi Islam
adalah kerja sama, ekonomi islam menolak terjadinya akumulasi kekayaan yang
dikuasai oleh segelintir orang saja, ekonomi islam menjamin pemilikan
masyarakat dan penggunaannya direncanakan untuk kepentingan banyak orang,
seorang mulsim harus takut kepada Allah swt dan hari penentuan di akhirat nanti,
zakat harus dibayarkan atas kekayaan yang telah memenuhi batas (nisab), serta
islam melarang riba dalam segala bentuk(Itang & Adib, 2017). Adapun ciri-ciri
ekonomi islam menurut (Itang & Adib, 2017) antara lain aqidah sebagai substansi
(inti) yang menggerakkan dan mengarahhkan kegiatan ekonomi, syari’ah sebagai
batasan untuk memformulasi keputusan ekonomi, akhlak berfungsi sebagai
parameter dalam proses optimalisasi kegiatan ekonomi.
PROSIDING SIMPOSIUM NASIONAL “Tantangan Penyelenggaran Pemerintahan di Era Revolusi Industri 4.0"
1250
HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil Penelitian Hermien Triyowati, Yolanda Masnita and Khomsiyah
Penelitian yang dilakukan (Hermien Triyowati, 2018) yang berjudul
“toward ‘sustainable development’ through zakat-infaq-sadaqah distributions –
as inclusive activities – for the development of social welfare and micro and small
enterprises” menunjukkan bahwa variable ZIS atau dapat diproksikan dengan
zakat (obligatory alms), infaq (donations) dan sadaqah (alms) mampu
mempengaruhi secara positif kesejahteraan masyarakat dan pengembangan
UMKM.
Adanya pengaruh kegiatan inklusi melalui peningkatan distribusi ZIS
kesejahteraan masyarakat dan pengembangan UMK, serta hubungannya dengan
manusia pembangunan di Indonesia. Ini berarti kegiatan inklusi lembaga ZIS
berkontribusi kesejahteraan masyarakat dan pengembangan UMK. Ini juga
memainkan peran dan merupakan faktor dominan dalam pembangunan manusia
di Indonesia.
Selanjutnya, penelitian ini memberikan bukti tren menuju mencapai
beberapa SDGs pada tahun 2030, melalui kegiatan inklusi yang dilakukan oleh
lembaga ZIS. Berdasarkan ini, sudah saatnya bagi pemerintah dan masyarakat
Indonesia, yang sebagian besar adalah Muslim (sekitar 87,18% = 207.175.708
orang), 44 untuk memperhatikan serius implementasi manajemen ZIS. Studi
empiris ini menunjukkan aktivitas inklusi ZIS lembaga, di bidang sosial, ekonomi
dan keuangan, melalui distribusi zakat khususnya adalah instrumen sistem fiskal
yang pro-kaum miskin dan sangat andal. Jadi, perhatian serius diperlukan dari
pemerintah Indonesia dan pemangku kepentingan terkait ke dalam kegiatan
lembaga ZIS, sehingga mereka dapat menjadi lebih efektif, efisien dan
profesional, dan, di masa depan, menjadi lembaga ZIS berkelanjutan, yang akan
membantu mencapai pembangunan berkelanjutan untuk Indonesia.
Hasil Penelitian Siti Lailatussufiani, M. Umar Burhan, Multifiah
Penelitian sebelumnya yang dilakukan (Siti Lailatussufiani, M. Umar
Burhan, 2016) yang berjudul “The Utilization of Zakat, Infaq and Shadaqah for
Community Empowerment (Case Study of BAZNAS West Nusa Tenggara
Province)“ menunjukkan bahwa BASNAZ Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai
PROSIDING SIMPOSIUM NASIONAL “Tantangan Penyelenggaran Pemerintahan di Era Revolusi Industri 4.0"
1251
lembaga tepercaya di bawah naungan Negara yang mengelola ZIS dapat
diproksikan dengan zakat (obligatory alms), infaq (donations) dan sadaqah (alms)
mampu mempengaruhi secara positif pengembangan pemberdayaan masyarakat
dalam bidang pendidikan dan kesehatan, serta sektor ekonomi. Peneliti
menemukan
1) Pemberdayaan bagi individu di bidang pendidikan buat membantu yang
membutuhkan dan miskin buat meningkatkan standar kualitas hidup yang
akan datang, dimana itu akan mempengaruhi daya produksi seseorang
perasaan bahwa orang yang berpendidikan lebih produktif daripada yg tidak
berpendidikan;
2) Pemberdayaan untuk grup di bidang ekonomi buat mempertahankan
maqhasid syariah pada bentuk menjaga properti sebab saat mereka mampu
menjagakekayaan, yang diperlukansupayamenghalangi mereka dari karunia
Kufur, untuk menaikanstandar hidup mereka secara keuangan, dan
melahirkan penerima manfaat menguatkan sebagai lebih produktif secara
ekonomi dan independen; serta
3) Pemberdayaan bagi individu di sektor kesehatan untuk memenuhi kebutuhan
primer kaum miskin serta yang membutuhkan pada bentuk akses untuk
mempertahankan dan meningkatkan kualitas pemeliharaan kesehatan, sebab
kesehatan artinya keadaan eksistensi tubuh dan jiwa yang memungkinkan
orang miskin serta melarat buat hidup produktif secara sosial serta ekonomi.
Hasil Penelitian Muhammad Zaid Alaydrus dan Tika Widiastuti
Penelitian sejalan juga ditemukan Alaydrus, M. dan Tika (2016) yang
berjudul “the effect of productive zakah, infaq and shadaqah to the growth of
micro-enterprises and welfare mustahiq in pasuruan” menunjukkan bahwa
variable ZIS dapat diproksikan dengan zakat (obligatory alms), infaq (donations)
dan sadaqah (alms) mampu mempengaruhi secara positif variabel mikro dan
variabel kesejahteraan Bazda mustahiq di Pasuruan. Peniliti yang
mengungkapkan ZIS produktif dengan pengaruh signifikan pada pertumbuhan
bisnis mikro mustahiq, artinya penambahan ZIS produktif berpengaruh sangat
signifikan terhadap pertumbuhan usaha mikro mustahiq di Pasuruan di Jawa
PROSIDING SIMPOSIUM NASIONAL “Tantangan Penyelenggaran Pemerintahan di Era Revolusi Industri 4.0"
1252
Timur, penambahan ZIS produktif akan meningkatkan pertumbuhan perusahaan
mikro.
Distribusi Dalam Sistem Ekonomi Indonesia Sekarang Dan Seharusnya
Menurut Islam
Menurut (Sholahuddin, 2007) mengungkapkan kesenjangan dan
kemiskinan pada dasarnya muncul karena adanya mekanisme distribusi yang tidak
berjalan dan adanya tahapan distribusi di Indonesia saat ini masih ada campur
tangan pemerintah. Kesalahan di Era Kontemporer seperti saat ini menjalankan
system ekonomi yang menyebabkan munculnya praktik monopoli dan individualis
sekaligus rusaknya pengelolaan hak milik pribadi, milik umum dan negara
(Sholahuddin, 2007). Adapun tahapan skema distribusi dalam system ekonomi
Indonesia saat ini seperti dibawah ini:
Gambar 2. Mekanisme Distribusi Sistem Ekonomi Indonesia saat ini
Sumber: Diadaptasi dari Perkuliahan Ekonomi Islam dengan Dosen (Sholahuddin, 2019)
Skema diatas dapat diinterpretasikan dengan adanya campur tangan
pemerintah mengakibatkan adanya masalah ekonomi yang ditimbulkan seperti
adanya harga yang tinggi, adanya persepsi negative seperti adanya kesenjangan
social, adanya hutang yang semakin tinggi dikarenakan adanya pemain elit yang
mempunyai kewenangan dalam mengimpor bahan-bahan baku yang
mengakibatkan hutang jangka panjang yang tinggi namun tidak diimbangi dengan
pendapatan pemerintah, pendapatan yang sedikit/ rendah mengakibatkan kaum
masyarakat bawah yang merasakan dengan adanya pembengkakan pembayaran
dalam lingkup rumah tangga seperti biaya pajak, biaya BPJS.
PROSIDING SIMPOSIUM NASIONAL “Tantangan Penyelenggaran Pemerintahan di Era Revolusi Industri 4.0"
1253
Dengan demikian kondisi kesenjangan kekayaan yang lebar di tengah-
tengah masyarakat harus segera diatasi dengan menerapkan keseimbangan
ekonomi melalui mekanisme distribusi. Dalam islam mewajibkan terjadinya
sirkulasi kekayaan pada semua anggota masyarakat dan mencegah terjadinya
sirkulasi kekayaan hanya pada segelintir orang(Rufus B. Akindola, 2010). Allah
swt berfirman:
Supaya harta itu jangan hanya beredar diantara orang- orang kaya saja di
antara kamu. (QS Al-Hasyr:7). Apabila kesenjangan yang lebar antarpribadi
dalam memnuhi kebutuhan-kebutuhannya, atau di dalam masyarakat terjadi
kesenjangan karena mengabaikan hukum-hukum islam, maka negara harus
memecahkannya dengan mewujudkan keseimbangan dalam masyarakat dengan
cara memberikan harta negara kepada orang-orang yang memiliki keterbatasan
dalam memenuhi kebutuhannya. Hal ini perlu dibenahi dengan merubah system
distribusi system ekonomi islam yang mana dicirikandengan adanya hidup
sederhana, adanya peran zakat, infaq, shodaqoh, waaf, hibah dan hadiah dalam
kehidupan sehari-hari, adanya larangan menimbun harta, larangan korupsi yang
akan merugikan masyarakat(Mannan, 1997).
KESIMPULAN
Pembahasan review jurnal terdahulu dapat disimpulkan akad social saat ini
memerlukan perhatian yang sangat serius dan sangat diperlukan dari pemerintah
Indonesia dan pemangku kepentingan terkait ke dalam kegiatan lembaga ZIS,
sehingga mereka dapat menjadi lebih efektif, efisien dan profesional, dan, di masa
depan, menjadi lembaga ZIS berkelanjutan, yang akan membantu mencapai
pembangunan berkelanjutan untuk Indonesia. Seperti kita ketahui bersama
pemberdayaan orang miskin bisa dilakukan berdasarkan potensi zakat, infaq dan
shodaqoh di setiap daerah. Jika potensi ZIS itu melimpah dibandingkan dengan
tingkat kemiskinan, ZIS dapat bertindak sebagai subsidi silang di negara lain
kabupaten memiliki kebutuhan yang lebih besar untuk itu di masa era
kontemporer saat ini.
Saran
PROSIDING SIMPOSIUM NASIONAL “Tantangan Penyelenggaran Pemerintahan di Era Revolusi Industri 4.0"
1254
1. Pemerintah semstinya proaktif dalam penghimpunan dana dan penyaluran
dana secara professional transparan. Sehingga pemerintah menjadi kredibel
atau dapat dipercaya menjadi lembaga terpercaya dalam mengurangi tingkat
kemiskinan yang merata di Indonesia
2. Dapat menambahkan variable akad social seperti hibah, wakaf, hadiah
DAFTAR PUSTAKA
Al Jahri, M. (2017). Gaps in the Theory and Practice of Islamic Economics.
Journal of King Abdulaziz University: Islamic Economics, 26(01).
Alaydrus, M.Z, dan Tika. (2016). The effect of productive zakah, infaq and
shadaqah to the growtmicro-enterprises and welfare mustahiq in
pasuruan. Journal of Islamic Economic Science, 1(1).
Badan Pusat Statistik. (2017). Jumlah dan Prosentase Penduduk Miskin 1998-
2017.
Habib, A. (2016). The principle of zakat, infaq, and shadaqah accounting based
sfas 109. Journal of Accounting and Bussines, 1(1).
Hayati, K. dan I. (2011). “zakat potential as a means to overcome poverty (a study
in lampung).”. Journal of Indonesian Economy and Business, 26(2), 188–
200.
Hermien Triyowati, Y. M. and K. (2018). Toward ‘Sustainable Development’
through Zakat-Infaq-Sadaqah Distributions – As Inclusive Activities –
For the Development of Social Welfare and Micro and Small Enterprises.
Australian Journal of Islamic Studies, 3(1).
Itang & Adib. (2017). System Economic Kapitalisme, Sosialisme, and Islamic.
Islamic Journal, Community and Culture, 18(1).
Kahf, M. (1997). “Potential Effects Of Zakat on Government Budget. IIUM
Journal of Economics and Management, 5(1), 67–85.
Mannan, A. (1997). Teori dan Praktek Ekonomi Islam. Yogyakarta: PT. Dana
Bhakti Wakaf.
Rufus B. Akindola. (2010). Towards a Definition of Poverty: Poor People’s
PROSIDING SIMPOSIUM NASIONAL “Tantangan Penyelenggaran Pemerintahan di Era Revolusi Industri 4.0"
1255
Perspectives and Implications for Poverty Reduction. Journal of
Developing Societies.
S. Ramphoma. (2014). Understanding poverty : causes, effects and
characteristics. Interdisciplinary Journal, 1(1).
Sholahuddin, M. (2007). Asas-Asas Ekonomi Islam. Jakarta: Raja Grafindo
Persada.
Sholahuddin, M. (2019). Perkuliahan Ekonomi Islam Pada Tanggal 10 Oktober
2019. Surakarta: Program Studi Manajemen.
Siti Lailatussufiani, M. Umar Burhan, M. (2016). The Utilization of Zakat, Infaq
and Shadaqah for Community Empowerment (Case Study of BAZNAS
West Nusa Tenggara Province). International Journal of Business and
Management Invention., 5(10).
Sugiyono. (2010). Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif,
kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.