Upload
others
View
0
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
i
SKRIPSI
AKIBAT HUKUM REKOMENDASI OMBUDSMAN
WILAYAH BALI TERKAIT TERJADINYA
MALADMINISTRASI DALAM PELAYANAN PUBLIK
PANDE MADE ADHISTYA PRAMESWARI
1116051148
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS UDAYANA
DENPASAR
2016
ii
AKIBAT HUKUM REKOMENDASI OMBUDSMAN
WILAYAH BALI TERKAIT TERJADINYA
MALADMINISTRASI DALAM PELAYANAN PUBLIK
Skripsi ini dibuat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum
pada Fakultas Hukum Universitas Udayana
PANDE MADE ADHISTYA PRAMESWARI
NIM. 1116051148
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS UDAYANA
DENPASAR
2016
vi
KATA PENGANTAR
Puji syukur penulis panjatkan kehadapan Ida Sang Hyang Widhi
Wasa/Tuhan Yang Maha Esa, atas Asung Kertha Wara Nugraha-Nya, skripsi ini
dapat penulis selesaikan dengan baik. Adapun judul skripsi ini adalah “AKIBAT
HUKUM REKOMENDASI OMBUDSMAN WILAYAH BALI TERKAIT
TERJADINYA MALADMINISTRASI DALAM PELAYANAN PUBLIK”.
Skripsi ini diajukan sebagai kewajiban dalam rangka memperoleh gelar Sarjana
Hukum di Universitas Udayana, penulis juga merasa bangga dan bahagia karena
melalui skripsi ini penulis dapat memberikan sebuah karya tulis bagi seluruh
civitas academica Universitas Udayana.
Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini tidak sedikit
hambatan yang dialami dan tidak akan berhasil dengan baik tanpa adanya
dukungan dari berbagai pihak secara langsung maupun tidak langsung. Melalui
kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas
bantuan materiil dan non-materiil.
Oleh karenanya dengan kerendahan hati izinkan penulis menyampaikan
ucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada yang terhormat:
1. Bapak Prof. Dr. I Gusti Ngurah Wairocana, SH., MH., Dekan Fakultas
Hukum Universitas Udayana.
2. Bapak I Ketut Sudiarta,SH., MH., Pembantu Dekan I Fakultas Hukum
vii
Universitas Udayana.
3. Bapak I Wayan Bela Siki Layang,SH.,MH., Pembantu Dekan II Fakultas
Hukum Universitas Udayana.
4. Bapak I Wayan Suardana,SH.,MH., Pembantu Dekan III Fakultas Hukum
Universitas Udayana.
5. Bapak A.A. Gede Oka Parwata,S.H.,Msi, Ketua Program Ekstensi
Fakultas Hukum Universitas Udayana.
6. Bapak A.A. Ketut Sukranatha,S.H.,M.H., Sekretaris Program Ekstensi
Fakultas Hukum Universitas Udayana.
7. Bapak Ketut Suardita, S.H.,M.H., Ketua Bagian Hukum Administrasi
Negara Fakultas Hukum Universitas Udayana yang telah berperan
selama ini dalam bidang akademik penulis.
8. Ibu Ayu Pt Laksmi Danyanthi,SH., M.Kn., Dosen Pembimbing Akademik
yang berperan membantu dalam bidang akademik
9. Bapak Prof. Dr. I Wayan Parsa,SH.,M.Hum Dosen Pembimbing I yang
dengan kebijaksanaannya telah membimbing dan mengarahkan penulis
dalam menyusun skripsi ini.
10. Bapak Nengah Suharta,SH.,MH., Dosen Pembimbing II yang dengan
penuh perhatian, kesabaran serta kerendahan hati telah membimbing
penulis menyusun skripsi ini serta memberikan tauladan serta pelajaran,
yang akan selalu menjadi pedoman bagi penulis.
viii
11. Seluruh Dosen Pengajar, khususnya Dosen Bidang Hukum
Pemerintahan, di Fakultas Hukum Universitas Udayana yang telah
banyak memberikan ilmu serta wawasan kepada penulis.
12. Seluruh Staf Laboratorium Hukum, Perpustakaan dan Tata Usaha
Fakultas Hukum Universitas Udayana yang telah memberikan bantuan
selama penulis kuliah di Fakultas Hukum Universitas Udayana.
13. Ir.Pande Ngurah Karyawan dan Ni Made Yuni Gumala SKM.,M.Kes
orangtua penulis yang telah dan selalu mendoakan, memberikan
semangat serta dukungan materiil maupun non-materiil yang tak
terhingga kepada penulis, yang selalu dapat membuat penulis bersyukur
atas setiap keadaan, doa tulus yang tiada henti, serta selalu menjadi
motivasi utama dalam menyelesaikan pendidikan penulis di Fakultas
Hukum Universitas Udayana.
14. Pande Restu Adikresna Prawira, merupakan kakak penulis yang
telah memberikan dukungan materiil dan non-materiil, setia menemani,
memberikan nasehat, memberikan perhatiannya. Serta Gabby, Putri
Pradnya, Hierra Andira, Saras yang merupakan saudara sepupu penulis,
yang selalu memberi dukungan moril maupun materiil.
15. Dewa Ari Yudha , Ida Bagus Uya, Empik merupakan teman penulis yang
telah sabar serta kerendahan hati telah memberi dukungan penulis untuk
menyusun skripsi ini serta memberikan tauladan serta memotivasi, yang
ix
akan selalu menjadi pedoman bagi penulis.
16. Meliaa, Karina, Jennie, Dyah Paramitha, Ida Yuliana, dan Agung Cahya,
Rhisma, Ima, Amelia, yang selalu membantu, memotivasi dan
memberikan dukungan, semangat, yang juga merupakan rekan penulis
dalam PKKH periode ke-28 tahun 2014 Fakultas Hukum Universitas
Udayana.
17. Rekan-rekan fungsionaris Himpunan Mahasiswa Program Ekstensi
(HMPE) periode kepengurusan tahun 2013/2014.
18. Teman-teman SMA 1 Denpasar angkatan 48 khususnya Mira Dewi, Putri
Kartika, Risna Jayanthi, Vivi Silvy, Regina Gitaloka, Shanty Adnyani
serta rekan-rekan SMP penulis Regina Noviana, Yuni Hendra dan ary
Purwaningsih yang telah memberikan dukungannya selama ini kepada
penulis.
19. Teman-teman Sinta, Jisna, Adhya, Juniarta yang telah memberi
dukungan selama ini kepada penulis.
20. Seluruh teman-teman di Fakultas Hukum Universitas Udayana,
khususnya Mahasiswa Fakultas Hukum Angkatan 2011, adik-adik 2012,
2013, dan 2014 yang telah mendukung penulis selama ini. Beserta
segenap pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang telah
banyak memberikan bantuan dan dukungan untuk penyelesaian skrirpsi
x
ini.
Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih kurang sempurna,
maka penulis denan tangan yang terbuka mengharapkan adanya kritik dan saran
yang membangun. Akhir kata, penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi
pembaca dan menjadi sebuah karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan
secara akademis.
Denpasar,16 Maret 2016
Penulis.
xii
ABSTRAK
Ombudsman merupakan lembaga negara yang mempunyai wewenang
untuk mengawasi penyelenggara pelayanan publik. Tulisan ini bertujuan untuk
membahas akibat hukum rekomendasi Ombudsman wilayah Bali terkait
terjadinya maladministrasi dalam pelayanan publik. Lembaga hanya memiliki satu
kepentingan yaitu mewujudkan Good Governance, melalui salah satu produk
hukum Rekomendasi yang juga diartikan sebagai saran (suggestion), namun
kadangkala berupa juga berarti nasihat. Dalam kaitannya dengan tugas dan
wewenang Ombudsman maka rekomendasi Ombudsman adalah lebih dari sekadar
saran atau nasihat biasa kepada pejabat pemerintah, baik itu yang sifatnya kasus-
perkasus maupun yang sifatnya sistemik.
Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode
penelitian hukum normatif. Pendekaatan yang digunakan adalah dengan
pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach ) dan pendekatan
konsep hukum (conceptual approach). Berdasarkan latar belakang penulis
membuat rumusan masalah yaitu Bagaimana kekuatan hukum rekomendasi
ombudsman wilayah Bali dalam hal terjadinya praktek maladministrasi terhadap
penyelenggaraan pelayanan publik. Serta akibat hukum rekomendasi ombudsman
wilayah Bali jika rekomendasi ombudsman tidak ditindak lanjuti. Akibat hukum
jika rekomendasi ombudsman tidak ditindak lanjuti , dalam hal ini akibat hukum
itu sendiri harus diambil oleh penyelenggara pelayan publik sebagai bentuk
tanggung jawab dan kewajibannya sesuai dengan Undang-Undang Pelayanan
Publik. Apabila tanggung jawab dan kewajiban ini tidak dilaksanakan, maka
Ombudsman dapat menilai bahwa penyelenggara pelayanan publik tersebut dapat
diberikan rekomendasi berupa sanksi administratif.
Kesimpulan yang dapat ditarik adalah kekuatan hukum rekomendasi
Ombudsman dalam hal terjadinya praktek maladministrasi terhadap
penyelenggaraan pelayanan publik dalam hal ini dapat dikatakan mengikat dan
wajib untuk dilaksanakan,serta bersifat morally binding yang pada dasarnya
mencoba menempatkan manusia untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu
yang tidak diancam dengan sanksi hukum melalui kesadaran moral yang tumbuh
dari lubuk hati.
Kata Kunci : Rekomendasi ,Ombudsman, Maladministrasi, Pelayanan Publik
xiii
ABSTRACT
Ombudsman is a state agency that has authority to supervise public
service providers. This paper aims to discuss the legal consequences
Ombudsman's recommendation related to the Bali region maladministration in
the public service. Institutions have only one interest is to realize good
governance, through a legal product recommendation is also interpreted as a
suggestion (suggestion), but sometimes in the form of well meaning advice. In
relation to the duties and powers of the Ombudsman, the Ombudsman's
recommendation is more than the usual suggestions or advice to government
officials, whether it is a case-by-case nature as well as the systemic nature.
The method used in this paper is a normative legal research methods.
Pendekaatan used is the approach of legislation (statute approach) and the
approach of the legal concepts (conceptual approach). Under the background of
the authors to formulate the problem is How the force of law on the ombudsman
Bali region in terms of the practice of maladministration against the public
service. As well as the legal consequences on the region Bali ombudsman
ombudsman if recommendations are not followed up. The legal consequences if
the ombudsman's recommendations are not followed up, in this case due to the
law itself must be taken by the organizers of public servants as a form of
responsibility and obligations in accordance with the Public Service Act. If the
responsibilities and obligations are not implemented, the Ombudsman can assess
that providers of public services can be provided on the form of administrative
sanctions.
The conclusion that can be drawn is the power of the law on the
Ombudsman in terms of the practice of maladministration in the conduct of public
service in this case can be said to be binding and mandatory to be implemented,
and is morally binding that basically tries to put people to do or not do something
that is not threatened with sanctions law through the moral consciousness that
grows from the heart.
Keywords: Recommendations, Ombudsman, maladministration, the Public
Service
DAFTAR ISI
Daftar Isi
Halaman Sampul
Halaman Sampul Dalam ........................................................................................ i
Halaman Prasyarat Gelar Sarjana Hukum ............................................................. ii
Halaman Persetujuan Pembimbing Skripsi .......................................................... iii
Halaman Pengesahan Penguji .............................................................................. iv
Kata Pengantar ....................................................................................................... v
Halaman Pernyataan Keaslian .................................................................................. .vi
Abstrak ............................................................. .......................................................... x
Abstract ...................................................................................................................... xi
Daftar isi ................................................................................................................... xii
BAB I PENDAHULUAN .......................................................................................... 1
1.1 Latar Belakang Masalah ............................................................................ 1
1.2 Rumusan Masalah ..................................................................................... 7
1.3 Ruang Lingkup Masalah ........................................................................... 7
1.4 Orisinalitas Penelitian ............................................................................... 8
1.5 Tujuan Penelitian ....................................................................................... 9
1.5.1 Tujuan Umum .................................................................................... 9
1.5.2 Tujuan Khusus ................................................................................ 10
1.6 Manfaat Penelitian ................................................................................... 10
1.6.1 Manfaat Teoritis .............................................................................. 10
1.6.2 Manfaat Praktis ................................................................................ 11
xii
1.7 Landasan Teoritis ......................................................................................... 11
1.7.1 Teori Negara Hukum ......................................................................... 11
1.7.2 Teori Kewenangan ............................................................................. 14
1.8 Metode Penelitian ......................................................................................... 16
1.8.1 Jenis Penelitian .................................................................................... 16
1.8.2 Jenis Pendekatan ................................................................................ 17
1.8.3 Sumber Bahan Hukum ....................................................................... 18
1.8.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum ................................................. 19
1.8.5Teknik Pengolahan Dan Analisis Bahan Hukum ................................ 20
BAB II TINJAUAN UMUM OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA ................. 21
2.1 Ombudsman Republik Indonesia ................................................................. 21
2.1.1Pengertian Ombudsman Republik Indonesia ...................................... 21
2.1.2 Fungsi dan Tujuan Ombudsman Republik Indonesia ........................ 22
2.1.3 Kewenangan Ombudsman .................................................................. 22
2.2 Konsep Penyelenggaran Pelayanan Publik .................................................. 27
2.3 Konsep Ombudsman Sebagai Lembaga Pengawasan Pelayanan Publik ..... 30
2.4 Konsep Maladministrasi ............................................................................... 31
2.5 Rekomendasi ................................................................................................ 35
2.5.1 Pengertian Rekomendasi ...................................................................... 35
2.5.2 Jenis Rekomendasi ............................................................................... 36
2.5.3 Menyusun Rekomendasi ...................................................................... 38
BAB III KEKUATAN HUKUM REKOMENDASI OMBUDSMAN WILAYAH
BALI DALAM HAL TERJADINYA MALADMINISTRASI
TERHADAP PENYELENGGARA PELAYANAN PUBLIK ..................... 41
3.1 Dasar Hukum Ombudsman Wilayah Bali ............................................. 41
3.2 Peran Ombudsman Wilayah Bali Dalam Menangani Tindakan
Maladministrasi Oleh Pemerintah Daerah ........................................... 44
3.3 Kekuatan Hukum Rekomendasi Ombudsman Wilayah Bali
Dalam Penyelesaian Maladministrasi ................................................... 47
xiii
BAB IV AKIBAT HUKUM JIKA REKOMENDASI OMBUDSMAN
WILAYAH BALI TIDAK DITINDAK LANJUTI OLEH
PEMERINTAH DAERAH ............................................................................ 59
4.1 Pengaruh Rekomendasi Ombudsman Wilayah Bali
TerhadapPemerintah Daerah ......... .......................................................... 59
4.2 Akibat Hukum Jika Rekomendasi Ombudsman Wilayah Bali
Tidak Ditindak Lanjuti Oleh Pemerintah Daerah ................................. 61
BAB V PENUTUP ......................................................................................................... 67
5.1 Simpulan .................................................................................................. 67
5.2 Saran ........................................................................................................ 68
DAFTAR PUSTAKA
RINGKASAN SKRIPSI
LAMPIRAN
xiv