Upload
rudy-sebayang
View
173
Download
5
Embed Size (px)
DESCRIPTION
TUGAS AKUNTANSI ASP
Citation preview
AKUNTABILITAS & TRANSPARANSI
Kelompok 9:Dian Juliani (340464)
Farizka Susandra (339753)Nicko Kornelius Putra (339845)Yulinda Devi Pramita (339321)
2
Pendahuluan
Good Governance
Partisipasi
Transparansi
Akuntabilitas
3
Pengertian Good Governance
mengandung dua pengertian yaitu nilai-nilai yang menjunjung tinggi keinginan/kehendak rakyat dan nilai-nilai yang dapat meningkatkan kemampuan rakyat dalam pencapaian tujuan kemandirian, pembangunan berkelanjutan dan keadilan sosial.
Good
Governance
4
Pengertian Akuntabilitas
Menurut keputusan Kepala Lembaga
Administrasi Negara (LAN) No.589/IX/6/Y/99
akuntabilitas diartikan sebagai kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menjelaskan
kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak/berkewenangan
untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.
5
Pengertian Akuntabilitas
Pertanggungjawaban sebagai akuntabilitas (accountability) merupakan suatu istilah yang pada awalnya diterapkan untuk mengukur apakah dana publik telah digunakan secara tepat untuk tujuan di mana dana publik tadi ditetapkan dan tidak digunakan secara ilegal.
6
Pengertian Akuntabilitas Konsep tentang Akuntabilitas secara harfiah dalam bahasa inggris biasa disebut dengan accountability yang diartikan
sebagai “yang dapat dipertanggungjawabkan”.
Ada juga kata responsibility yang juga diartikan sebagai “tanggung jawab”.
Bedanya??
Kemudian
7
Perbedaan Accountability dan ResponsibilityPengertian accountability dan responsibility seringkali diartikan sama. Padahal maknanya jelas sangat berbeda.
Beberapa ahli menjelaskan bahwa dalam kaitannya dengan birokrasi, responsibility merupakan otoritas yang diberikan atasan untuk melaksanakan suatu kebijakan. Sedangkan accountability merupakan kewajiban untuk menjelaskan bagaimana realisasi otoritas yang diperolehnya tersebut.
8
Ide Dasar Akuntabilitas
Ide dasar dari akuntabilitas adalah kemampuan seseorang atau organisasi atau penerima amanat untuk memberikan jawaban kepada pihak yang memberikan amanat atau mandat
9
Konsep Akuntabilitas
Akuntabilitaspemberian amanah
Trustor
Trustee
Antar 2 pihak
TRUST
10
Azas Akuntabilitas
Artinya setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku
11
Tujuan Akuntabilitas
Terwujudnya suatu keadilan antara pihak-pihak yang berhubungan.Terwujudnya suatu keadilan antara pihak-pihak yang berhubungan.
Implementasi akuntabilitas bertujuan agar seluruh instansi Pemerintah melaksanakan kegiatan-kegiatannya dengan ekonomis, efisien, efektif, excellent, dan equality.
Implementasi akuntabilitas bertujuan agar seluruh instansi Pemerintah melaksanakan kegiatan-kegiatannya dengan ekonomis, efisien, efektif, excellent, dan equality.
12
Mengapa Akuntabilitas Publik Penting?
Akuntabilitas publik sangat penting untuk menyediakan sarana demokratis untuk memantau dan mengontrol perilaku pemerintah, untuk mencegah perkembangan konsentrasi kekuasaan, dan untuk meningkatkan kemampuan belajar dan efektivitas administrasi publik (Aucoin & Heintzman 2000).
13
2. termasuk dalam hal ini
Presiden, Menteri,
Gubernur, Bupati, Walikota, Pejabat Struktural dalam
Birokrasi Pemerintah
Akuntabilitas diberikan kepada siapa?
Masyarakat
PemerintahPusat dan
Daerah
Organisasi Kemasyarakatan
Lembagalainnya
Org. Pemerintahan
Lainnya
4. Mis. BUMN
5. Sesuai dengan undang-undang
1. pelanggan
3. NGOs
Penerima akuntabilitas
14
Lingkup Akuntabilitas
Pertanggungjawaban administrasi dan organisasi
Pertanggungjawaban legal
Pertanggungjawaban politik
Pertanggungjawaban profesi
Pertanggungjawaban moral
LingkupAkuntabilita
s
15
Output Akuntabilitas
OUTPUT(Pelayanan publik yang berkualitas)
PROSES(Pemerintah
)
INPUT(Pajak dari masyarakat
)
16
4 Model Akuntabilitas
Model Stone
Model tradisionalyang dikembangkan
Model Jaringan Kerja
Model Tradisional Westminster
Model
Akuntabilitas
A
D B
C
17
Siklus Sistem Akuntabilitas Publik
PERENCANAAN PELAKSANAAN PENGENDALIAN AKUNTABILITAS
FORMULASIKEBIJAKAN
IMPLEMENTASIKEBIJAKAN
MONITORING DAN EVALUASI
LAPORANAKUNTABILITAS
LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT
AMANAH
PUBLICACCOUNTABILITY
18
Bentuk Akuntabilitas (1)
• Akuntabilitas Internal
Pertanggungjawaban diri sendiri mengenai
segala sesuatu yang dijalankannya yang hanya
diketahui dan dipahami oleh pribadi itu sendiri
• Akuntabilitas Eksternal
Pertanggungjawaban orang tersebut kepada
lingkungannya baik lingkungan formal (atasan
bawahan) maupun lingkungan masyarakat
19
Bentuk Akuntabilitas (2)
• Macam Akuntabilitas Eksternal:
Akuntabilitas Eksternal untuk Pelayanan Publik pada Organisasi Sendiri
Setiap tingkatan pada hierarki organisasi diwajibkan untuk accountable pada atasannya dan kepada yang mengontrol pekerjaannya
Akuntabilitas Eksternal untuk Individu dan Organisasi Pelayanan Publik di luar Organisasi Sendiri
kemampuan untuk menjawab setiap pertanyaan yang berhubungan dengan capaian kinerja atas pelaksanaan tugas dan wewenang
20
Prinsip – Prinsip Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
• Adanya komitmen dari pimpinan dan seluruh staf instansi yang bersangkutan
• Berdasarkan suatu sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber-sumber daya secara konsisten dengan praturan perundang-undangan yang berlaku
• Menunjukkan tingkat pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.
• Berorientasi pada pencapaian visi dan misi, serta hasil dan manfaat yang diperoleh
• Jujur, objektif, transparan, dan akurat
• Menyajikan keberhasilan/kegagalan dalam pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan
21
Tahap-Tahap Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
• Penetapan Perencanaan Stratejik
• Pengukuran Kinerja
• Pelaporan Kinerja
• Pemanfaatan Informasi Kinerja bagi Perbaikan Kinerja Secara Berkesinambungan
22
Perencanaan Stratejik
• Proses sistematis yang berkelanjutan dari pembuatan keputusan yang berisiko, dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya pengetahuan antisipatif, mengorganisasi secara sistematis usaha-usaha melaksanakan keputusan tersebut, dan mengukur hasilnya melalui umpan balik yang terorganisasi dan sistematis
• Langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah
23
Manfaat Perencanaan Stratejik
• Diperlukan untuk Merencanakan Perubahan dalam Lingkungan yang Semakin Kompleks
• Diperlukan untuk Pengelolaan Keberhasilan
• Berorientasi pada Masa Depan
• Adaptif
• Sarana dalam Memberikan Pelayanan Prima (service excellence)
• Meningkatkan Komunikasi
24
Pengukuran Kinerja
• Dasar untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah
• Hasil dari suatu penilaian (assessment) yang sistematik dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator-indikator masukan, keluaran, hasil, manfaat, dan dampak
• Alat manajemen yang digunakan untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas
25
Tahapan Pengukuran Kinerja
1)Penetapan Indikator Kinerja
2)Sistem Pengumpulan Data Kinerja
3)Cara Pengukuran Kinerja
26
Indikator Kinerja
• Fungsi Indikator Kinerja
1) Memperjelas detail bagaimana suatu kegiatan dilaksanakan
2) Menciptakan konsensus dari berbagai pihak untuk menghindari kesalahan interpretasi dalam pelaksanaan kegiatan
3) Membangun dasar bagi pengukuran, analisis dan evaluasi kinerja organisasi/unit kerja
27
Sistem Pengumpulan Data Kinerja
• Disusun untuk memperoleh data kinerja baik eksternal maupun internal yang lengkap, akurat dan tepat waktu dan konsisten
• Dibentuk atas asas keseimbangan biaya dan manfaat
• Dilakukan untuk mengukur kehematan, efektivitas, efisiensi dan kualitas dari pencapaian sasaran atau tujuan.
• Menggunakan formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) dan Formulir Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) → berdasar Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
28
Cara Pengukuran Kinerja
1) Membandingkan antara rencana dengan realisasinya
2) Membandingkan antara realisasi tahun ini dengan realisasi tahun sebelumnya
3) Membandingkan dengan organisasi lain yang sejenis dan dianggap terbaik dalam bidangnya (benchmarking)
4) Membandingkan antara realisasi dengan standar.
29
Evaluasi Kinerja
• Analisis dan interpretasi keberhasilan atau kegagalan pencapaian kinerja
• Evaluasi Kinerja disini adalah Evaluasi Internal yang dilakukan evaluator internal organisasi/instansi pemerintah itu sendiri.
• Evaluator Internal adalah pihak yang akan membuat Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
30
Tujuan Evaluasi Kinerja
• Agar organisasi yang bersangkutan mengetahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai atau sebab-sebab tidak tercapainya kinerja dalam rangka pencapaian misi yang sudah direncanakan sehingga diharapkan instansi tersebut dapat meningkatkan kinerjanya di masa yang akan datang.
31
Pelaksanaan Evaluasi Kinerja
• Dilakukan analisis efisiensi dan efektivitas
• Dilakukan terhadap setiap perbedaan kinerja (performance gap) yang terjadi, yang mencakup penyebab terjadinya gap maupun strategi pemecahan masalah yang telah dan akan dilaksanakan
32
LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)
• Tujuan LAKIP mewujudkan akuntabilitas seseorang atau pimpinan kolektif lembaga/instansi kepada pihak-pihak yang memberi mandat
• Merupakan merupakan media utama yang menggam-barkan kinerja instansi pemerintah secara faktual.
• Mengkomunikasikan capaian kinerja organisasi dalam suatu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran instansi pemerintah
33
Manfaat LAKIP
• Meningkatkan akuntabilitas instansi;
• Meningkatkan perencanaan di segala bidang, baik perencanaan program/kegiatan maupun perencanaan penggunaan sumber daya organisasi instansi;
• Meningkatkan kredibilitas instansi di mata instansi yang lebih tinggi dan akhirnya meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap instansi;
• Mengetahui dan menilai keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab instansi;
• Mendorong instansi pemerintah untuk menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan secara baik, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat (akuntabel);
34
Prinsip Penyusunan LAKIP• Prinsip lingkup pertanggungjawaban
Hal-hal yang dilaporkan harus proporsional dengan lingkup kewenangan
dan tanggung jawab masing-masing dan memuat baik kegagalan maupun
keberhasilan
• Prinsip prioritas
Hal-hal yang dilaporkan adalah hal-hal yang penting dan relevan bagi
pengambilan keputusan dan pertanggungjawaban instansi yang
diperlukan untuk upaya-upaya tindak lanjut
• Prinsip manfaat
Manfaat penyusunan laporan harus lebih besar daripada biayanya dan
laporan tersebut bermanfaat bagi peningkatan pencapaian kinerja
instansi.
35
Format LAKIP
• Diseragamkan agar dapat lebih berguna dan memiliki interpretasi yang lebih fokus bagi pihak-pihak yang berkepentingan, tanpa mengabaikan keunikan masing-masing unit instansi pemerintah.
• Tujuan Standarisasi LAKIP:
1) Laporan berisi informasi minimal agar tercapai akuntabilitas dan untuk umpan balik guna peningkatan kinerja.
2) Untuk tujuan evaluasi, format yang standar ini dapat digunakan untuk mencek praktik-praktik manajemen pemerintahan yang baik;
3) sebagai prototype laporan yang akan diperbaiki terus-menerus, baik dari segi penyusunan maupun penyajian informasinya
36
Waktu dan Proses Penyampaian LAKIP
• Disampaikan selambat-lambatnya 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir
• Mekanisme Penyusunan dan Penyampaian LAKIP
1) Pemimpin departemen/LPND, pemerintah daerah, satuan kerja atau unit
kerja menyusun LAKIP tahunan dan disampaikan kepada Presiden/Wakil
Presiden
2) Kepala BPKP melakukan evaluasi terhadap LAKIP dan melaporkannya
kepada Presiden via Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
(PAN) dan salinannya kepada Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN)
3) Kepala LAN melakukan kajian dan penilaian terhadap perkembangan
pelaksanaan sistem akuntabilitas dan kinerjanya, serta melaporkan kepada
Presiden via menteri PAN.
TRANSPARANSI DI PEMERINTAHANTRANSPARANSI DI PEMERINTAHAN
DefinisiDefinisi
Transparansi adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang- undangan (KK, SAP,2005).
DefinisiDefinisi
Katz (2004) menyatakan bahwa transparansi merupakan proses demokrasi yang esensial di mana setiap warga negara dapat melihat secara terbuka dan jelas atas aktivitas dari pemerintah mereka daripada membiarkan aktivitas tersebut dirahasiakan.
Jenis TransparansiJenis Transparansi
TransparansiProses
TransparansiProduk
TransparansiPublik
Dampak Tidak TransparanDampak Tidak Transparan
Korupsi
DiktatorOtoriter
What is Transparency in Government?
Transparansi
Prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaanya, serta hasil-hasil yang dicapai
Transparasi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi
LAKIP
Tuntutan masyarakat
Tanggungjawab pemerintahkepada stakeholderatas penggunaandana publik
Transparansi dalampemberianInformasi kepadapublik
Good Governance
Why there needs to be transparency in government?Why there needs to be transparency in government?
What is the purpose of transparency in government?
Menyediakan informasi keuangan
yang terbuka bagi
masyarakat
horizontal accountability antara pemerintah dengan
masyarakat sehingga terwujud pemerintah
yang bersih, transparan,
akuntabel, efektif, efisien dan
responsive, terhadap perkembangan
aspirasi masyarakat dan kepentingan
masyarakat
Good Governance
Mencapai kemakmuran
yang lebih besar
What is the legal basis for transparency in government?
UUD 1945
PP Nomor 3 Tahun 2007
UU Nomor 14 tahun 2008
KEP/26/M.PAN/2/2004
Form of transparency in government
Penyediaan informasi yang jelas tentang prosedur, biaya, dan tanggung jawab
Kemudahan akses informasi
Membangun suatu mekanisme pengaduan
Meningkatkan arus informasi
Sebuah pemerintahan dikatakan terbuka (transparan) apabila memenui empat unsur utama
Terbukanya sidang pemerintah bagi masyarakat dan media massa. Keterbukaan itu menyangkut sidang eksekutif dan komisi-komisi, maupun notulen hasil rapat
Adanya konsultasi publik yang dilakukan pemerintah secara berencana
How to transparency applied in public service?
• kondisi dimana segala aspek dari seluruh proses penyelenggaraan pelayanan dapat bersifat terbuka dan dapat diketahui dengan mudah oleh para pengguna layanan dan stakeholders yang membutuhkannya
Transparansi pelayanan publik
Why is transparency important public services
representasi dari eksistensi birokrasi
pemerintahan, karena berkenaan langsung dengan salah satu fungsi pemerintah yaitu memberikan
pelayanan
Good Governan
ce
upaya membantu
atau memberi manfaat
kepada publik melalui
penyediaan barang dan
atau jasa yang diperlukan