Upload
dangthien
View
229
Download
1
Embed Size (px)
Citation preview
AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSIATAS PELAKSANAAN KEUANGAN
PADA SATUAN KERJA DEKONSENTRASI
www.perbendaharaan.go.id
WEWENANG
PEMERINTAH
PUSAT
Kewenangan Pusat
DILAKSANAKAN INSTANSI PUSAT
ATAU INSTANSI VERTIKAL DI
DAERAH
Dekonsentrasi
DILIMPAHKAN KEPADA
GUBERNUR SELAKU WAKIL
PEMERINTAH PUSAT
Desentralisasi
DISERAHKAN KEPADA DAERAH
Tugas Pembantuan
DITUGASKAN KEPADA DAERAH
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
PRINSIP PENGATURAN
WEWENANG DAN PENUGASAN
Dana Dekonsentrasi adalah dana yang berasal
dari APBN yang dilaksanakan Gubernur
sebagai wakil pemerintah yang mencakup
semua penerimaan dan pengeluaran dalam
rangka pelaksanaan dekonsentrasi, tidak
termasuk dana yang dialokasikan untuk instansi
vertikal pusat di daerah.
DANA DEKONSENTRASI
ASAS UMUM PELAKSANAAN DANA DEKONSENTRASI
1. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari Pemerintah
Pusat kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah
2. Dana Dekonsentrasi adalah dana yang berasal dari APBN yang
dilaksanakan oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah yang
mencakup penerimaan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan
Dekonsentrasi, tidak termasuk dana yang dialokasikan untukinstansi vertikal pusat di daerah.
3. Dana Dekonsentrasi merupakan bagian anggaran K/L yang
dialokasikan berdasarkan rencana kerja dan anggaran K/L (RKA-
K/L).
4. Pendanaan Dekonsentrasi dilaksanakan setelah adanya
pelimpahan wewenang kepada Gubernur.
5. Gubernur memberitahukan RKA-K/L yang berkaitan dengan dana
Dekonsentrasi kepada DPRD pada saat pembahasan APBD.
6. Pendanaan Dekonsentrasi dialokasikan untuk kegiatan yang
bersifat Non Fisik
Unit Akuntansi dan Pelaporan
Keuangan dan BMN dalam SAIUAPA
UAPPA-E1
UAPPA-W (DK/TP)
UAKPA(DK/TP)
UAPB
UAPPB-E1
UAPPB-W (DK/TP)
UAKPB(DK/TP)
INTEGRITAS | PROFESIONALISME | SINERGI | PELAYANAN | KESEMPURNAAN
PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
Pasal 33 ayat (2)
Dalam Sistem Pengendalian Intern harusdiciptakan prosedur rekonsiliasi antara datatransaksi keuangan yang diakuntansikan olehPengguna Anggaran/kuasa Pengguna Anggarandengan data transaksi keuangan yangdiakuntansikan oleh Bendahara UmumNegara/Daerah.
PMK Nomor 213 Tahun 2013 tentang Sistem Akuntansi
dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat
Pasal 46
Ayat (1) Dalam rangka meyakinkan keandalan data dalampenyusunan Laporan Keuangan dilakukan Rekonsiliasi.
Ayat (2) Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. Rekonsiliasi internal antara unit pelaporan keuangan dan unitpelaporan barang pada Pengguna Anggaran/Pengguna Barang;
b. Rekonsiliasi internal antara UAKPA dengan bendaharapengeluaran/bendahara penerimaan Satker;
c. Rekonsiliasi pelaporan keuangan antara Pengguna Anggarandengan BUN;
d. Rekonsiliasi pelaporan barang antara Pengguna Barang denganPengelola Barang, dan
e. Rekonsiliasi antara BUN dengan Pengelola Barang
PMK Nomor 154 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan
Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara
Pasal 65Ayat (3)Dalam rangka menjamin ketelitian dan akurasi pencatatandata akuntansi yang dihasilkan dari SAPP, dilakukanrekonsiliasi antara transaksi keuangan yangdiakuntansikan SAI dan transaksi keuangan yangdiakuntansikan SA-BUN.Ayat (4)Hasil rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3)dituangkan dalam BAR.Ayat (5)BAR sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakansebagai dasar dalam penyusunan laporan keuangan.
Rekonsiliasi DataRekonsiliasi adalah proses pencocokan data transaksi keuangan yang diproses dengan beberapa sistem/subsistem yang berbeda berdasarkan Dokumen Sumber yang sama
Meyakinkan keandalan data dalam penyusunan Laporan Keuangan
TUJUAN
KELUARAN Berita Acara Rekonsiliasi
INTEGRITAS | PROFESIONALISME | SINERGI | PELAYANAN | KESEMPURNAAN
Manfaat Rekonsiliasi
Mengurangiperbedaan
pencatatan ygberdampak
pada validitasdan akurasidata dalam
laporankeuangan.
Menjaminketelitian dan
akurasipencatatan data
akuntansi
Sebagai sistempengendalianintern pada
akuntansi PA/KPA dengan
BUN
Rekonsiliasi
Rekonsiliasi
SPAN
Ledger Kas menghasilkan LAK dan Neraca KUN &
Ledger Akrual menghasilkan LRA dan Neraca
SA-BUN yang belum menggunakan SPAN
SAI (SAIBA) menghasilkan LRA, Neraca, dan CaLK
Rekonsiliasi Tingkat KPPN
SAI vs SPAN
Rekon LRA
R.Est Pendapatan
R. Pagu Belanja
R.Realisasi Pendapatan dan
Pengemb. Pendptn
Pajak
PNBP
HibahR. Realisasi Belanjadan Pengemb. Bel.
R. Mutasi Uang Persediaan
Rekon Neraca
Kas di BP
Kas Lainnya & Setara Kas
Kas pd BLU
Database e-rekon
Proses penyusunan laporan keuangan
SATKER
UAPPAW
UAPPA-E1
UAPPA
GL SAIBA
LK Satker
LK TkWilayah
LK Es I
LK KL
Ko
rek
si/p
em
bet
ula
n
Penyusunan LK
Penyusunan LK
Penyusunan LK
Laporan Keuangan Tingkat Satuan Kerja
Menggunakan Aplikasi SAIBA versi 3.2Menyampaikan LK ke KPPN dan UAPPA-W/UAPPA-E1 meliputi:
▫ LRA▫ LO▫ LPE▫ Neraca▫ CALK
Perbaikan data dilakukan konfirmasi ke KPPN untuk dilakukan reset BAR, agar dapat melakukan upload ADK perbaikan.
Laporan Keuangan Tingkat UAPPA-W, UAPPA_E1, UAPPA
• LK disusun dari Aplikasi E-rekon-LK
• UAPPA-W menyusun LK lengkap disampaikan ke UAPPA E-1
• UAPPA-E1 menyusun Lk lengkap disampaikan ke UAPA
• UAPPA-W/UAPPA-E1 dan UAPA memastikan seluruh satker telah melakukan rekonsiliasi sampai dengan Bulan Juni
• Apabila terdapat perbedaan data LK 2015 dengan hasil Lk dari e-rekon agar diungkapkan dalam CALK
Siklus Penyusunan LK K/L dan Pemeriksaan
BPK
Penyusunan LK Unaudited
Audit oleh BPK
Tripartit dan Pembahasan Temuan BPK
Pendampingan Proses Audit
Penyusunan LK Audited
Monitoring dan Tindak Lanjut Temuan BPK
Jenis dan Periode Pelaporan
• Jenis Pelaporan
1. Hasil Cetakan yang ada di menu aplikasikomputer
2. Laporan Keuangan Lengkap(Selalu disertai dengan ADK)
• Periode Pelaporan
1. Bulanan2. Triwulanan3. Semesteran4. Tahunan
Laporan Keuangan Semesteran (interim) dan Tahunan disusunlengkap dengan LRA, LO, LPE, Neraca, CaLK dan Laporan
Pendukungnya
• Laporan Realisasi AnggaranLaporan PelaksanaanAnggaran
• Neraca• Laporan Operasional• Laporan Perubahan Ekuitas
Laporan Finansial
• Meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas
Catatan atas LaporanKeuangan
Laporan Keuangan Berbasis Akrual
INTEGRITAS | PROFESIONALISME | SINERGI | PELAYANAN | KESEMPURNAAN
Laporan Realisasi Anggaran
Pengertiandan Tujuan
Laporan Realisasi Anggaran (LRA) merupakan salah satu komponenlaporan keuangan pemerintah yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasidan pemakaian sumber daya keuanganyang dikelola oleh pemerintahpusat/daerah, yang menggambarkanperbandingan antara anggaran danrealisasinya dalam suatu periodetertentu.
Struktur danIsi
1. Pendapatan-LRA2. Belanja
INTEGRITAS | PROFESIONALISME | SINERGI | PELAYANAN | KESEMPURNAAN
NERACA
Pengertian dan Tujuan
laporan keuangan yang menggambarkan posisi keuangansuatu entitas pelaporan mengenaiaset, kewajiban, dan ekuitas padatanggal tertentu
Struktur danIsi
1. Kas dan setara kas2. Investasi jangka pendek3. Piutang pajak dan bukan pajak4. Persediaan5. Investasi jangka panjang6. Aset tetap7. Kewajiban jangka pendek8. Kewajiban jangka panjang 9. Ekuitas.
INTEGRITAS | PROFESIONALISME | SINERGI | PELAYANAN | KESEMPURNAAN
Laporan Operasional
Pengertiandan Tujuan
disusun untuk melengkapi pelaporandari siklus akuntansi berbasis akrual(full accrual accounting cycle) sehingga penyusunan LaporanOperasional, Laporan PerubahanEkuitas, dan Neraca mempunyaiketerkaitan yang dapat
dipertanggungjawabkan.
Strukturdan Isi
1. Pendapatan-LO 2. Beban 3. Surplus/Defisit dari operasi4. Kegiatan non operasional5. Surplus/Defisit sebelum Pos Luar
Biasa6. Pos Luar Biasa7. Surplus/Defisit-LO
INTEGRITAS | PROFESIONALISME | SINERGI | PELAYANAN | KESEMPURNAAN
Laporan Perubahan Ekuitas
Pengertiandan Tujuan
menyajikan informasikenaikan atau penurunanekuitas tahun pelaporandibandingkan dengan tahunsebelumnya.
Struktur danIsi
1. Ekuitas awal2. Surplus/defisit-LO pada
periode bersangkutan3. Koreksi-koreksi yang
langsungmenambah/mengurangiekuitas.
4. Ekuitas akhir
INTEGRITAS | PROFESIONALISME | SINERGI | PELAYANAN | KESEMPURNAAN
Catatan Atas Laporan Keuangan
Pengertian
CaLK merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Laporan Keuangan dan oleh karenanya setiap entitas pelaporan diharuskan untuk menyajikan Catatan atas Laporan Keuangan.Meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas
Tujuan
Untuk meningkatkan transparansi laporan keuangan dan memberikanpemahaman yang lebih baik atas informasi keuangan pemerintah
Reviu atas Laporan Keuangan
TUJUAN
Meyakinkan akurasi, keandalan, keabsahaninformasi yang disajikan dalam Laporan Keuangan
Meyakinkan kesesuaianpengakuan, pengukuran, danpelaporan transaksi denganSAP
Meyakinkan akuntansikeuangan telah disusun sesuaidengan PeraturanPerundangan dan SAP
INTEGRITAS | PROFESIONALISME | SINERGI | PELAYANAN | KESEMPURNAAN
Isi Prinsip
Pernyataan Tanggung Jawab
Pernyataan bahwa pengelolaan APBN telah diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai
pernyataan bahwa akuntansi keuangan telah disusun sesuai dengan SAP
dapat diberikan paragraf penjelasan atas suatu kejadian yang belum termuat dalam Laporan Keuangan
1
2
3
Pernyataan terhadap substansi elemen LaporanKeuangan yang menjadi tanggung jawab
4
INTEGRITAS | PROFESIONALISME | SINERGI | PELAYANAN | KESEMPURNAAN
S A N K S I
Sanksi dilaksanakan oleh KPPN dengan mengembalikan SPM yang telah diajukan oleh UAKPA/Satuan Kerja
Pengembalian SPM dikecualikan terhadap SPM-LS Belanja Pegawai, SPM-LS kepada pihak ketiga, dan SPM Pengembalian
Pengenaan Sanksi dilakukan dengan penerbitan Surat PemberitahuanPengenaan Sanksi (SP2S)
Sanksi diberikan kepada entitas akuntansi apabila tidak/terlambatmelakukan rekonsiliasi
Pengenaan Sanksi tidak menggugurkan kewajiban entitas untuk melakukan rekonsiliasi
Pencabutan sanksi dilakukan dengan penerbitan Surat Pemberitahuan Pencabutan Pengenaan Sanksi (SP3S)
Hal-hal yang dapat dilakukan untuk menjaga kualitasLaporan keuangan
1. Tingkat UAPPAW, UAPPA-Es 1 dan UAPA tidak lagi melakukankompilasi data karena itu perlu dilakukan verifikasi Laporan Keuanganatasa) Memastikan Saldo Awal Neraca 1 Januari 2016 telah sama
dengan Saldo 31 Desember 2015 (audited);b) Memastikan kebenaran pagu anggaran dan realisasi belanja;c) Memastikan kesesuaian hasil rekon PNBP.
2. Melakukan telaah Laporan Keuangan;3. Membuat kertas kerja atas apabila terdapat perbedaan angka
pada laporan keuangan yang dicetak melalui aplikasi e-rekondan laporan keuangan yang dikirimkan oleh unit dibawahnyaserta menyelesaikannya
4. Membuat kertas kerja atas transaksi yang terjadi padaEntitas/Satker yang “Tidak Beroperasi” lagi dan selanjutnyamengungkapkan dalam CaLK sebagai bahan penjelasanproses likuidasi/penutupan Entitas.
Revisi Laporan Keuangan Semester I Tahun 2016
Permasalahan pada Kementerian Dalam Negeri yang harusdikoreksi :a. Nilai Ekuitas Akhir pada LPE ≠ nilai Ekuitas pada Neraca
b. Neraca tidak balance (Total Aset ≠ Kewajiban + Ekuitas)
c. Terdapat penerimaan Pendapatan Perpajakan
d. Perhitungan pada LPE tidak tepat (Ekuitas Awal + kenaikan/penurunan Ekuitas ≠ Ekuitas Akhir)
e. Penjelasan atas Selisih antara Transfer In dan Transfer Out sebesar Rp185M belum memadai.
f. Suspen belanja lebih dari Rp1M
LK Semester I (Revisi) disusun lengkap dan disampaikankepada Menteri Keuangan c.q. Direktorat APK paling lambat 26 September 2016
PERSIAPAN PENYUSUNAN LAPORAN
KEUANGAN TRIWULAN III TAHUN 2016
• LK disusun dengan kondisi ‘seperti’ penyusunan LK Tahunan (lengkap/komprehensif)
• Tujuan : ▫ Mengetahui dan mengantisipasi kendala yang
mungkin terjadi dalam penyusunan LK Tahunan▫ Koreksi terhadap kesalahan yang terjadi sampai
dengan akhir triwulan 3, sehingga fokus terhadap data transaksi pada triwulan 4.
• LK disampaikan kepada Kementerian Keuanganpaling lambat akhir Oktober 2016 (menunggu suratresmi)