AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK DAN SPECIAL PURPOSES ENTITY (SPE)
Diajukan untuk memenuhi tugas mata kuliah pelaporan korporat
dengan dosen pengampu Yulianti, S.E, M.Si., Akt., CPA.Disusun
Oleh:
Adi Putra Setianto 12030114220044
Atta Putra Harjanto 12030114220042
Khairiansyah
12030114220054
Rina Septianingrum
12030114220043
PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2015A. AKUNTANSI SEKTOR PUBLIKDefinisi Organisasi Sektor Publik
dan Akuntansi Sektor PublikOrganisasi sektor publik adalah
organisasi yang berorientasi pada kepentingan publik karena
orientasinya pada kepentingan publik, maka organisasi ini biasanya
tidak berorientasi pada laba sebagai tujuan akhinya. Namun, sebagai
sebuah organisasi, proses manajemen tetap berjalan dalam organisasi
sektor publik. Kegiatan perencanaan, pengendalian biaya dan
kegiatan serta evaluasi dan pengendalian sektor publik seperti
halnya di sektor swasta.Organisasi sektor publik merupakan sebuah
entitas ekonomi yang memiliki keunikan tersendiri. Disebut sebagai
entitas ekonomi karena memiliki sumber daya ekonomi yang tidak
kecil bahkan bisa dikatakan sangat besar. Organisasi sektor publik
juga melakukan transaksi-transaksi ekonomi dan keuangan. Tetapi
berbeda dengan entitas ekonomi lain, khususnya perusahaan komersial
yang mencari laba, sumber daya ekonomi organisasi sektor publik
dikelola tidak untuk tujuan mencari laba. Organisasi sektor publik
memiliki ciri-ciri sebagai berikut:1. Tidak mencari keuntungan
finansial.2. Dimiliki secara kolektif oleh publik.3. Kepemilikan
sumber daya tidak dalam bentuk saham.4. Keputusan yang terkait
kebijakan maupun operasi berdasarkan konsensus.Dalam praktiknya
definisi organisasi sektor publik di indonesia adalah organisasi
yang menggunakan dana masyarakat seperti:
Pemerintah pusat
Pemerintah daerah
Partai politik dan lembaga swadaya masyarakat
Yayasan Organisasi pendidikan dan kesehatan, puskesman, rumah
sakit dan sekolah
Tempat peribadatan, seperti masjid, gereja, vihara, dan
kuil.Akuntansi sektor publik berkaitan dengan pencatatan dan
pelaporan transaksi yang terjadi di instansi pemerintah pusat
maupun daerah serta perusahaan nirlaba. Akuntansi sektor publik
memiliki kaitan erat dengan penerapan dan perlakuan akuntansi pada
domain publik yang memiliki wilayah lebih luas dan kompleks
dibandingkan sektor swasta atau bisnis. Keluasan wilayah publik
tidak hanya disebabkan keluasan jenis dan bentuk organisasi yang
berada di dalamnya, tetapi juga kompleksitas lingkungan yang
mempengaruhi lembaga-lembaga publik tersebut.Contoh organisasi
sektor publik yang besar dan terkenal adalah negara. Tujuan negara
adalah kesejahteraan dan kemajuan, bukan pemumpukan laba yang
diperoleh oleh negara tersebut. Banyak pihak sering mengidentikan
organisasi sektor publik dengan pemerintahan. Padahal selain
pemerintahan ada rumah sakit, pendidikan, lembaga swadaya
masyarakat, organisasi massa, keagamaan.Ruang Lingkup Akuntansi
Sektor Publik
Ruang lingkup akuntansi sektor publik, meliputi badan-badan
pemerintahan (pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan unit-unit
kerja pemerintah), organisasi sukarelawan, rumah sakit, perguruan
tinggi dan universitas, yayasan, lembaga swadaya masyarakat,
organisasi keagamaan, organisasi politik, dan sebagainya. Sistem
akuntansi untuk badan-badan pemerintahan harus mengikuti standar
akuntansi pemerintah (SAP) seperti dimaksud dalam undang-undang
nomor 17 tahun 2003 pasal 32, undang-undang nomor 1 tahun 2004
pasal 51 ayat 3, dan peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2005. Di
sisi lain, unit-unit pemerintah yang bergerak di bidang bisnis
(BUMN dan BUMD) harus mengikuti standar akuntansi keuangan yang
dikeluarkan oleh IAI (Ikatan Akuntan Indonesia). Sementara itu,
organisasi publik non pemerintahan juga mengikuti standar akuntansi
keuangan.Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) mengatur tentang
penyusunan dan penyajian laporan keuangan lembaga pemerintahan. SAP
dijelaskan dalam PP No. 71 Tahun 2010. Kemudian, penyusunan dan
penyajian laporan keuangan organisasi sektor publik non
pemerintahaan diatur dalam PSAK 45 tentang perusahaan nirlaba. Hal
yang membedakan laporan keuangan nirlaba dengan organisasi bisnis
adalah adanya pemisahan dana yang diterima oleh entitas sektor
publik dalam bentuk entitas dana. Biasanya dana yang diterima oleh
organisasi tersebut harus dipertanggungjawabkan secara khusus, maka
harus ada pelaporan khusus dan terpisah.Standar Akuntansi
Pemerintah (PP No. 71 Tahun 2010)
Menurut SAP (Standar Akuntansi Pemerintah), tujuan pelaporan
keuangan adalah menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para
pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik
keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan:a) Menyediakan
informasi tentang sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya
keuangan;
b) Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode
berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;c) Menyediakan
informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam
kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah
dicapai;
d) Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan
mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuahn kasnya;
e) Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi
entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaanya, baik
jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari
pungutan pajak dan pinjaman;
f) Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan
entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penuruan, sebagai
akibat dari kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.
Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan
menyediakan informasi mengenai sumber dan penggunaan sumber daya
keuangan/ekonomi, transfer, pembiayaan, sisa lebih/kurang
pelaksanaan anggaran, saldo anggaran lebih, surplus/defisit Laporan
Operasional (LO), aset, kewajiban, ekuitas, dan arus kas suatu
entitas pelaporan.
Laporan keuangan pemerintah terdiri dari laporan pelaksanaan
anggaran (budgetary reports), laporan finansial, dan CaLK. Laporan
pelaksanaan anggaran terdiri dari LRA dan Laporan Perubahan SAL.
Laporan finansial terdiri dari neraca, LO, LPE, dan LAK. CaLK
merupakan laporan laporan yang merinci atau menjelaskan lebih
lanjut atas pos-pos laporan pelaksanaan anggaran maupun laporan
finansial dan merupakan laporan yang tidak terpisahkan dari laporan
pelaksanaan anggaran dan laporan finansial. Unsur-unsur laporan
keuangan akan dijelaskan secara rinci berikut ini:
a) Laporan Realisasi Anggaran
Laporan realisasi anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi,
dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintahan
pusat/daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan
realisasinya dalam suatu periode pelaporan. Unsur yang dicakup
secara langsung oleh Laporan Realisasi Anggaran terdiri dari
pendapatan-LRA, belanja, transfer, dan pembiayaan. Masing-masing
unsur dapat dijelaskan sebagai berikut:
1. Pendapatan-LRA adalah penerimaan oleh Bendahara Umum
Negara/Bendahara Umum Daerah atau oleh entitas pemerintah lainnya
yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran
yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu
dibayar kembali oleh pemerintah.
2. Belanja adalah semua pengeluaran Bendahara Umum
Negara/Bendahara Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih
dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang menjadi hak
pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
3. Transfer adalah penerimaaan atau pengeluaraan uang suatu
entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana
perimbangan dan dana bagi hasil.
4. Pembiayaan (financing) adalah setiap penerimaan/pengeluaran
yang tidak berpengaruh pada kekayaan bersih entitas yang perlu
dibayar kembali dan/atau akan diterima kembali, baik pada tahun
anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang
dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup
defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan
antara lain dapat berasal dari pinjaman dan hasil divestasi.
Pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran
kembali pokok pinjaman, pemberi pinjaman kepada entitas lain, dan
penyertaan modal oleh entitas lain.
b) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih Laporan Perubahan
Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan
Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun
sebelumnya.c) Neraca
Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan
mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. d)
Laporan Operasional
Laporan operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang
menambah ekuitas dan penggunaanya yang dikelola oleh pemerintah
pusat/daerah untuk kegiatan penyelengaraan pemerintahaan dalam satu
periode pelaporan. Unsur yang dicakup secara langsung dalam Laporan
Operasional terdiri dari pendapatan-LO, beban, transfer, dan
pos-pos luar biasa. Masing-masing unsur dapat dijelaskan sebagai
berikut:
1. Pendapatan-LO adalah hak pemerintah yang diakui sebagai
penambah nilai kekayaan bersih.2. Beban adalah kewajiban pemerintah
yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
3. Transfer adalah hak penerimaan atau kewajiban pengeluaran
uang dari/oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas
pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.
4. Pos Luar Biasa adalah pendapatan luar biasa atau beban luar
biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan
merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin
terjadi, dan berada di luar kendali atau pengaruh entitas
bersangkutan.
e) Laporan Arus Kas
Laporan Arus Kas menyajikan informasi kas sehubungan dengan
aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris yang
menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir
kas pemerintah pusat/daerah selama periode tertentu. Unsur yang
dicakup dalam Laporan Arus Kas terdiri dari penerimaan dan
pengeluaran kas. f) Laporan Perubahan Ekuitas
Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau
penuruan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun
sebelumnya.
g) Catatan atas Laporan Keuangan
Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan naratif atau
rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran,
Laporan Perubahan SAL, Laporan Operasional, Laporan Perubahan
Ekuitas, Neraca, dan Laporan Arus Kas. Catatan atas Laporan
Keuangan juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang
digunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan
dan dianjurkan untuk diungkapkan di dalam Standar Akuntansi
Pemerintah serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk
menghasilkan penyajian yang wajar. Catatan atas Laporan keuangan
mengungkapkan/menyajikan/menyediakan hal-hal sebagai berikut:
1. Mengungkapkan informasi tentang entitas pelaporan dan entitas
akuntansi.
2. Menyajikan informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan dan
ekonomi makro.
3. Menyajikan ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun
pelaporan berikut kendalan dan hambatan yang dihadapi dalam
pencapaian target.
4. Menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan
keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk
diterapkan atas transaksi transaksi dan kejadian-kejadian penting
lainnya.
5. Menyajikan rincian dan penjelasan masing-masing pos yang
disajikan pada lembar muka laporan keuangan.
6. Mengungkapkan informasi yang diharuskan oleh Pernyataan
Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar
muka laporan keuangan.
7. Menyediakan informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian
yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan
keuangan.
Standar Akuntansi Keuangan (PSAK 45)
PSAK 45 menyatakan bahwa tujuan pelaporan keuangan adalah
memberikan informasi yang relevan untuk memenuhi kepentingan para
penyumbang, anggota entitas nirlaba, kreditor, dan pihak lain yang
menyediakan sumber daya bagi entitas nirlaba. Pihak pengguna
laporan keuangan entitas nirlaba memiliki kepentingan bersama dalam
rangka menilai:1. jasa yang diberikan oleh entitas nirlaba dan
kemampuanya untuk terus memberikan jasa tersebut;2. cara manajer
melaksanakan tanggung jawabnya dan aspek lain dari kinerja
mereka.
Secara rinci, tujuan laporan keuangan, termasuk catatan atas
laporan keuangan, adalah untuk menyajikan informasi mengenai:1.
jumlah dan sifat aset, liabilitas, dan aset neto nirlaba;2.
pengaruh transaksi, peristiwa, dan situasi lainnya yang mengubah
nilai dan sifat aset neto;3. jenis dan jumlah arus masuk dan arus
keluar sumber daya dalam satu periode dan hubungan antara
keduanya;4. cara entitas nirlaba mendapatkan dan membelanjakan kas,
memperoleh pinjaman dan melunasi pinjaman, dan faktor lainnya yang
berpengaruh pada likuiditasnya;5. usaha jasa entitas nirlaba.Setiap
laporan keuangan menyediakan informasi yang berbeda, dan informasi
dalam laporan keuangan biasanya melengkapi informasi dalam laporan
keuangan lain.
Laporan keuangan entitas nirlaba meliputi laporan posisi
keuangan (neraca) pada akhir periode laporan, laporan aktivitas
serta laporan arus kas untuk suatu periode pelaporan, dan catatan
atas laporan keuangan. Berikut ini akan dijelaskan secara rinci
komponen laporan keuangan entitas nirlaba:
a) Laporan Posisi Keuangan
Tujuan laporan posisi keuangan adalah untuk menyediakan
informasi mengenai aset, liabilitas, dan ekuitas dan informasi
mengenai hubungan di antara unsur-unsur tersebut pada waktu
tertentu.
b) Laporan Aktivitas
Tujuan utama laporan aktivitas menyediakan informasi mengenai
pengaruh transaksi dan peristiwa lain yang mengubah jumlah dan
sifat aset neto, hubungan antar transaksai dan peristiwa lain, dan
bagaimana penggunaan sumber daya dalam pelaksanaan berbagai program
atau jasa. Laporan aktivitas mencakup entitas nirlaba secara
keseluruhan dan menyajikan perubahan jumlah aset neto selama suatu
periode. Perubahan aset neto dalam laporan aktivitas tercermin pada
aset neto atau ekuitas dalam posisi keuangan. Laporan aktivitas
juga menyajikan perubahan aset neto terkait permanen, terkait
temporer, dan tidak terkait dalam suatu periode. Pendapatan dan
keuntungan menambah aset neto sedangkan beban dan kerugian
mengurangi aset neto. Laporan aktivitas menyajikan pendapatan
sebagai penambah aset neto tidak terikat, kecuali jika penggunaanya
dibatasi oleh penyumbang, dan menyajikan beban sebagai pengurang
aset neto tidak terikat. Sumbangan disajikan sebagai penambah aset
neto tidak terikat, terikat permanen, atau terikat temporer,
bergantung pada ada tidaknya pembatasan. Dalam hal sumbangan
terikat yang pembatasannya tidak berlaku lagi dalam periode yang
sama, dapat disajikan sebagai sumbangan tidak terikat sepanjang
disajikan secara konsisten dan diungkapkan sebagai kebijakan
akuntansi. Sementara laporan aktivitas menyajikan keuntungan dan
kerugian yang diakui dari investasi serta aset lain (atau
liabilitas) sebagai penambah atau pengurang aset neto tidak
terikat, kecuali jika penggunaanya dibatasi.
c) Laporan Arus Kas
Tujuan utama laporan arus kas adalah menyajikan informasi
mengenai penerimaan dan pengeluaran kas dalam suatu periode.
Laporan arus kas disajikan sesuai dengan PSAK 2 (revisi 2009).
Namun, PSAK 45 memberikan tambahan terkait laporan arus kas bagi
entitas nirlaba sebagai berikut:
a. Aktivitas pendanaan:
i. Penerimaan kas dari penyumbang yang penggunaannya dibatasi
untuk jangka panjang.
ii. Penerimaan kas dari sumbangan dan penghasilan investasi yang
penggunaanya dibatasi untuk pemerolehan, pembangunan, dan
pemeliharaan aset tetap, atau peningkatan dana abadi.
iii. Bunga dan deviden yang dibatasi penggunaanya untuk jangka
panjang.
b. Pengungkapan informasi mengenai aktivitas investasi dan
pendanaan non kas: sumbangan berupa bangunan atau aset
investasi.
Proses Pencatatan Transaksi Siklus Akuntansi Sektor Publik
Ketika melakukan pencatatan akuntansi, basis akuntansi dan fokus
pengukuran merupakan dua hal yang penting. Basis akuntansi
menentukan kapan transaksi dan peristiwa yang terjadi diakui atau
dicatat, sedangkan fokus pengukuran menentukan aset atau kewajiban
apa saja yang akan diakui dalam neraca. Kedua hal ini juga saling
berkaitan. Ketika basis kas dipilih, maka transaksi dicatat pada
saat kas diterima dan dibayarkan sehingga hanya akun kas dan
ekuitas yang dilaporkan dalam neraca. Lain halnya ketika basis
akrual yang digunakan, transaksi akan dicatatjikasecara
ekonomitelahterjadi,tanpaharus menunggu kasditerima. Akibatnya,
dengan basis akrual ini, akun-akun yang dilaporkan dalam neraca
tidak sebatas akun kas saja, namun semua sumber daya yang dimiliki,
utang, dan ekuitas. Keunggulan penggunaan basis akrual ini adalah
informasi yang disajikan dalam neraca akan lebih komprehensif
karena mempresentasikan seluruh sumber daya yang dimiliki
entitas.
Sayangnya, basis akrual sepenuhnya ini belum bisa diterapkan
oleh semua entitas akuntansi. Entitas pemerintah merupakan entitas
yang memiliki karakteristik unik dalam basis akuntansinya.
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 yang mengatur
Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), basis akuntansi yang
digunakan entitas pemerintah adalah basis kas menuju akrual (cash
toward accrual ). Dengan basis ini, aset, kewajiban, dan ekuitas
dana dicatat dengan berbasis akrual sedangkan komponen Laporan
Realisasi Anggaran seperti pendapatan, belanja, dan pembiayaan
dicatat dengan basis kas. Konsekuensi dari penggunaan basis kas
menuju akrual ini adalah dibutuhkannya penggunaanjurnalkorolari.
Pada paragraf berikutnya akan dijelaskan bagaimana jurnal korolari
digunakan. Contoh pertama, misalnya terjadi transaksi pembelian
kendaraan senilai 100.000.000 secara tunai. Karena segala
pengeluaran yang melibatkan kas harus disajikan dalam laporan
realisasi anggaran dengan basis kas, maka transaksi ini akan
dicatat dengan cara:
KeteranganDebitKredit
BelanjaKendaraan
KasRp100.000.000Rp100.000.000
Belanja kendaraan merupakan akun nominal yang akan disajikan
dalam laporan realisasi anggaran, sedangkan kas merupakan akun riil
yang akan disajikan dalam neraca. Akibatnya, apabila hanya jurnal
tersebut yang dibuat, maka hanya akun kas yang disajikan sebagai
bagian aset neraca. Padahal, menurut SAP, neraca pemerintah harus
disajikan dengan basis akrual atau memperesentasikan semua sumber
daya yang dimiliki dan tidak terbatas kas saja. Karena itulah,
dibutuhkan jurnal tambahan yaitu jurnal korolari sebagai solusi
penerapan basis kas menuju akrual ini. Masih mengacu pada transaksi
di atas, maka pencatatan yang sebaiknya adalah:
KeteranganDebitKredit
BelanjaKendaraan
KasRp100.000.000Rp100.000.000
Jurnal korolali:
Kendaraan
Ekuitasdanayangdiinvestasikandalamasettetap
Rp100.000.000Rp100.000.000
Dengan adanya jurnal korolari, belanja kendaraan telah sesuai
dicatat dengan basis kas dan disajikan dalam laporan realisasi
anggaran. Disisi lain, neraca telah disajikan dengan basis akrual
karena mempresentasikan semua sumber daya yang dimiliki dimana akun
yang disajikan dalam neraca tidak hanya kas dan ekuitas dana,
tetapi juga aset tetap seperti kendaraan.
Pencatatan transaksi tersebut telah sesuai dengan SAP karena
telah menyajikan akun neraca dengan basis akrual dan menyajikan
akun Laporan Reliasasi Anggaran dengan basis kas. Maka dapat
disimpulkan, jurnal korolari ini penting supaya transaksi yang
melibatkan akun riil selain kas bisa tetap disajikan dalam neraca
dan disisi lain komponen laporan realisasi anggaran seperti
pendapatan, belanja, dan pembiayaan tetap dapat pula disajikan.
Sementara pencatatan transaksi bagi entitas non pemerintahan
yang menganut SAK menggunakan basis akrual. Dengan demikian,
pencatatan dilakukan ketika terjadi transaksi ekonomi meskipun
belum ada kas yang keluar maupun masuk.B. SPECIAL PURPOSE ENTITY
(SPE) Definisi SPE (Special Purpose Entities)Suatu entitas dapat
didirikan untuk mencapai suatu tujuan khusus yang terbatas(misalnya
untuk melakukan sewa, kegiatan riset dan pengembangan atau
sekuritisasi aset keuangan). Suatu entitas bertujuan khusus (SPE)
atau special purpose entities (SPE) dapat berbentuk perusahaan,
perserikatan, firma atau entitas yang tidak berbentuk badan hukum.
SPE umumnya dibentuk dengan ketentuan kontraktual yang mengatur
secara ketat atau memberikan batasan tetap atas kewenangan
pimpinan, wali amanat, atau manajemen untuk membuat keputusan
mengenai pengoperasian SPE. Ketentuan ini sering kali menjelaskan
bahwa kebijakan dalam mengoperasikan SPE tidak dapat dimodifikasi
atau diubah kecuali mungkin oleh pendiri atau sponsornya.Sponsor
(entitas yang diwakili SPE) sering kali mengalihkan atau menjual
asetnya ke SPE, memperoleh hak pemakaian aset yang dikuasai SPE,
atau memberikan jasa untuk SPE, sementara pihak lain (penyedia
modal) mungkin menyerahkan dana kepada SPE. Entitas yang
bertransaksi dengan SPE (sering kali adalah pendiri atau sponsor)
mungkin secara substansi mengendalikan SPE.Special Purpose Entity
(SPE) atau Entitas Bertujuan Khusus adalah suatu entitas yang
dibentuk oleh perusahaan sponsor/perusahaan induk untuk suatu
tujuan tertentu (khusus, sempit, dan temporary), misalnya untuk
membagi atau menghilangkan resiko finansial. SPE ini merupakan
salah satu bentuk off-balance-sheet-financing. Pada dasarnya,
off-balance-sheet entity ini diciptakan oleh suatu pihak
(transferor atau sponsor) yang mentransfer asset ke pihak lain
(SPV) untuk melaksanakan aktivitas bisnis maupun transaksi bisnis
tertentu.Konsolidasi SPE PSAK 4 mensyaratkan konsolidasi atas
entitas yang dikendalikan oleh entitas pelapor. Akan tetapi, PSAK 4
tidak memberikan aturan yang eksplisit mengenai aturan konsolidasi
SPE. Permasalahannya adalah dalam kondisi bagaimana suatu entitas
mengkonsolidasikan suatu SPE. Pengalihan aset dari suatu entitas ke
suatu SPE mungkin dapat dikategorikan sebagai penjualan oleh
entitas tersebut. Meskipun pengalihan tersebut memang benar
merupakan penjualan, ketentuan dalam PSAK 4 (revisi 2009) ini
mensyaratkan entitas untuk mengonsolidasikan SPE tersebut.Suatu SPE
dikonsolidasikan jika substansi hubungan antara suatu entitas dan
SPE mengindikasikan adanya pengendalian SPE oleh entitas tersebut.
Dalam konteks SPE, kendali dapat timbul melalui perumusan terlebih
dulu atas kegiatan SPE tersebut. Menurut PSAK 4 paragraf 10,
pengendalian dianggap ada ketika entitas induk memiliki secara
langsung atau tidak langsung melalui entitas anak lebih dari
setengah kekuasaan suara suatu entitas. Pengendalian juga ada
ketika entitas induk memiliki setengah atau kurang kekuasaan suara
suatu entitas jika terdapat:
1. Kekuasaan yang melebihi setengah hak suara sesuai perjanjian
dengan investor lain.2. Kekuasaan untuk mengatur kebijakan keuangan
dan operasional entitas berdasarkan anggaran dasar atau
perjanjian;
3. Kekuasaan untuk menunjuk atau mengganti sebagian besar dewan
direksi atau organ pengatur setara dan mengendalikan entitas
melalui dewan atau organ tersebut.
4. Kekuasaan untuk memberikan suara mayoritas pada rapat dewan
direksi atau organ pengatur setara dan mengendalikan entitas
melalui direksi atau organ tersebut.
ISAK 7 juga memberikan tambahan berkaitan kondisi-kondisi yang
menimbulkan adanya pengendalian atas suatu SPE. Kondisi-kondisi
tersebut adalah:1. Secara substansi, kegiatan dari SPE dijalankan
untuk mewakili suatu entitas sesuai dengan kebutuhan khususnya,
sehingga entitas tersebut memperoleh manfaat dari operasi SPE.
2. Secara substansi, entitas mempunyai kekuasaan dalam
pengambilan keputusan untuk memperoleh sebagian besar manfaat dari
kegiatan SPE, atau dengan cara membuat mekanisme autopilot, entitas
telah mendelegasikan kekuasaan dalam pengambilan keputusan.
3. Secara substansi, entitas mempunyai hak untuk memperoleh
sebagian besar manfaat dari SPE dan oleh karena itu, juga
menanggung risiko dari aktivitas SPE.
4. Secara substansi, entitas memperoleh mayoritas hak residual
dan menanggung risiko kepemilikan yang terkait dengan SPE atau
asetnya untuk untuk memperoleh manfaat dari aktivitas SPE yang
bersangkutan.
Transaksi SPE Pihak-pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa
adalah pihak-pihak yang dianggap mempunyai hubungan istimewa bila
satu pihak mempunyai kemampuan untuk mengendalikan pihak lain atau
mempunyai pengaruh signifikan atas pihak lain dalam mengambil
keputusan keuangan dan operasional. Transaksi antara Pihak-Pihak
yang Mempunyai Hubungan Istimewa adalah suatu pengalihan sumber
daya atau kewajiban antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan
istimewa, tanpa menghiraukan apakah suatu harga diperhitungkan.
Dalam hal ini, transaksi Special Purpose Entity terhadap entitas
pengendali dapat dikatan sebagai transaksi yang memiliki hubungan
istimewa. Pengendalian adalah kepemilikan langsung melalui anak
perusahaan dengan lebih dari setengah hak suara dari suatu
perusahaan, atau suatu kepentingan substansial dalam hak suara dan
kekuasaan untuk mengarahkan kebijakan keuangan dan operasi
manajemen perusahaan berdasarkan anggaran dasar atau perjanjian.
Pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa merupakan gejala
normal dalam perniagaan dan usaha. Misalnya, perusahaan seringkali
melaksanakan kegiatannya secara terpisah-pisah melalui anak
perusahaan dan atau perusahaan afiliasi, memperoleh kepentingan
dalam perusahaan lain - untuk tujuan investasi atau untuk alasan
perniagaan dalam proporsi yang cukup untuk mengendalikan atau
melaksanakan pengaruh yang signifikan dalam pengambilan keputusan
keuangan dan operasi perusahaan penerima investasi.
Posisi keuangan dan hasil usaha dari suatu perusahaan dapat
terpengaruh oleh hubungan istimewa dengan suatu pihak walaupun
tidak terjadi sesuatu transaksi dengan pihak tersebut. Suatu
hubungan istimewa dapat mempengaruhi transaksi perusahaan pelapor
dengan pihak lain. Sebagai contoh, suatu anak perusahaan dapat
mengakhiri hubungan dengan suatu mitra dagangnya karena induk
perusahaan telah mengakuisisi suatu perusahaan lain yang berusaha
dalam bidang perdagangan yang sama dengan mitra dagang terdahulu.
Di samping itu, suatu tindakan dapat tertunda karena pengaruh yang
signifikan dari pihak lain. Sebagai contoh, suatu anak perusahaan
dapat diinstruksikan oleh induknya untuk tidak ikut serta dalam
riset dan pengembangan.
Pengakuan akuntansi suatu pengalihan sumber daya secara normal
didasarkan pada suatu harga yang disepakati pihak yang
bersangkutan. Harga yang berlaku antara pihak yang tidak mempunyai
hubungan istimewa adalah harga pertukaran antara pihak yang
independen (arm's length price). Pihak yang mempunyai hubungan
istimewa mungkin mempunyai suatu tingkat keluwesan dalam proses
penentuan harga, yang tidak terdapat dalam transaksi antara pihak
yang tidak mempunyai hubungan istimewa.
Suatu cara untuk menentukan harga dalam suatu transaksi antara
pihak yang mempunyai hubungan istimewa adalah dengan metode harga
pasar bebas yang dapat diperbandingkan. Bila barang atau jasa
dipasok dalam suatu transaksi antara pihak yang mempunyai hubungan
istimewa, dan keadaan yang bersangkutan itu adalah serupa dengan
keadaan dalam transaksi perdagangan normal, metode ini sering
digunakan. Metode ini juga sering digunakan untuk menentukan biaya
pembelanjaan.Bila barang dialihkan antara pihak yang mempunyai
hubungan istimewa sebelum dijual kepada pihak yang independen,
metode harga penjualan kembali (resale price) sering digunakan.
Metode ini mengurangi harga penjualan kembali dengan suatu margin
yang wajar. Metode ini juga digunakan untuk pengalihan/transfer
sumber daya lain, seperti hak dan jasa.
Pendekatan lain adalah metode biaya-plus (cost-plus method),
yang menambahkan suatu kenaikan (mark-up) tertentu pada biaya
pemasok. Kesulitan-kesulitan mungkin dialami baik dalam menentukan
unsur biaya yang dapat diatribusikan maupun kenaikan (mark-up)
tersebut. Di antara ukuran-ukuran yang dapat membantu menentukan
harga transfer adalah hasil (return) yang dapat dibandingkan dalam
industri sejenis atas volume penjualan atau modal yang
digunakan.
Berikut ini adalah contoh situasi transaksi antara pihak yang
mempunyai hubungan istimewa mungkin memerlukan pengungkapan oleh
suatu perusahaan pelapor:
pembelian atau penjualan barang,
pembelian atau penjualan properti dan aktiva lain,
pemberian atau penerimaan jasa,
pengalihan riset dan pengembangan,
pendanaan (termasuk pemberian pinjaman dan penyetoran modal baik
secara tunai maupun dalam bentuk natura),
garansi dan penjaminan (collateral), dan
kontrak manajemen.
Jika terdapat transaksi antara pihak yang mempunyai hubungan
istimewa, perlu diungkapkan hakekat transaksi dan unsur-unsur
transaksi yang diperlukan agar laporan keuangan tersebut dapat
dimengerti. Unsur-unsur ini biasanya mencakup:
suatu petunjuk mengenai volume transaksi, baik jumlahnya maupun
proporsinya,
jumlah atau proporsi pos-pos terbuka (outstanding items),dan
kebijakan harga.DAFTAR PUSTAKA
http://asdarmunandar.blogspot.com/2012/02/transaksi-dengan-pihak-yang-mempunyai.html
diakses, 25 Mei 2015
http://asdarmunandar.blogspot.com/2012/01/penggabungan-usaha-laporan-keuangan.html
diakses, 25 Mei 2015
http://sandyadwimarsha.blogspot.com/2011/03/munculnya-ed-isak-7-2009.html
diakses, 25 Mei 2015
http://shevalina13.blogspot.com/2013/09/akuntansi-sektor-publik.html
diakses, 25 Mei 2015
http://www.academia.edu/9401650/STANDAR_AKUNTANSI_KEUANGAN_SEKTOR_PUBLIK
diakses, 25 Mei 2015
https://prezi.com/iwkwvlh1_6un/standar-akuntansi-pemerintahan/
diakses, 25 Mei 2015
http://kumpulan-artikel-ekonomi.blogspot.com/2009/06/laporan-keuangan-sektor-publik.html
diakses, 25 Mei 2015
http://renoparay.blogspot.com/2013/07/pengertian-dan-ruang-lingkup-akuntansi.html
diakses, 25 Mei 2015
https://datakata.wordpress.com/2013/12/03/siklus-akuntansi-sektor-publik
diakses, 25 Mei 2015 Dewan Standar Akutansi Keuangan, IAI. Standar
Akuntasi Keuangan Komite Standar Akuntansi Pemerintah. Standar
Akuntansi Pemerintah 18
