ebagai salah satu kekuatan ekonomi

suatu negara, setiap daerah harus

mampu menyumbang pendapatan

daerah yang tinggi. Pendapatan daerah yang tinggi adalah salah satu indikator pembangunan serta kemakmuran masyarakat setempat. Pembangunan desa hakikatnya merupakan basis dari pembangunan nasional, karena apabila setiap desa telah mampu melaksanakan pembangunan secara mandiri maka kemakmuran masyarakat akan mudah terwujud dan secara nasional akan meningkatkan indeks kemakmuran masyarakat Indonesia . Dengan diberlakukannya undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa, membuka peluang bagi setiap desa yang ada di Indonesia untuk bisa mengembangkan po tens i desa yang ada un tuk mewujudkan kemakmuran masyarakat desa. Setiap desa memiliki poteni baik potensi fisik yang berupa tanah, air, iklim, lingkungan geografis, binatang ternak, dan sumber daya manusia, serta potensi non-fisik berupa masyarakat dengan corak dan interaksinya (Abdurokhman, 2014). Desa sebagai salah satu tempat sebagian penduduk

yang bermata pencaharian di bidang pertanian dan menghasilkan bahan makanan mempunyai potensi yang besar bagi petumbuhan ekonomi Negara. Adapun sumber pendapatan desa sendiri terdiri dari hasil usaha desa, hasil kekayaan desa (seperti tanah kas desa, pasar desa, bangunan desa), hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong. Serta dana yang disalurkan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah desa.

Berdasarkan undang-undang nomor 6 tahun 2014 pasal 78 mengenai Pembangunan Desa dan Pembangunan K a w a s a n P e d e s a a n b a h w a P e m b a n g u n a n D e s a b e r t u j u a n m e n i n g k a t k a n k e s e j a h t e r a a n masyarakat desa dan kualitas hidup manusia ser ta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan p o t e n s i e k o n o m i l o k a l , s e r t a pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.Maka desa dengan potensi non fisiknya seperti lembaga desa, lembaga ekonomi, lembaga pendidikan, lembaga kesehatan

Pengembangan Potensi Desa Melalui Satu Desa Satu BMT

Oleh: M. Ikhwan Zakaria Al Faris (Staf Social Enterpreneur ForSEI)

Edisi 8, 20 November 2015

s

serta aparatur dan pamong desa harus mampu

meningkatkan kesejateraan masyarakat.

Sebagai salah satu potensi non fisik desa

lembaga ekonomi mempunyai peran penting

d a l a m p e n i n g k a t a n k u a l i t a s d a n

kesejahteraan masyarakat desa melalui

pengelolaan perekonomian diberbagai

bidang. Pemanfaatan potensi desa yang tidak

maksimal akan menghambat pembangunan

masyarakat desa. SDM desa mempunyai

peran penting dalam pemanfaatan potensi-

potensi baik potensi fisik maupun potensi

non-fisik. Kendala yang dihadapi desa pada

umumnya terdapat pada terbatasnya

kesempatan kerja dan usaha serta lemahnya

partisipasi masyarakat. Selanjutnya

bagaimana upaya yang dilakukan untuk

men jaga kes t ab i l an ekonomi dan

pembangunan desa?

Lembaga ekonomi desa seperti Koperasi Unit Desa (KUD), Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), Pasar Desa, dan lumbung desa merupakan l embaga yang akan membantu pembangunan desa lebih maju. Bentuk lembaga ekonomi seperti Koperasi Desa akan sangat membantu pembangunan kemandirian masyarakat melalui pengelolaan modal dengan usaha bersama. Jenis koperasi yang saat ini menjadi perhatian sebagai salah satu lembaga keuangan yang kuat serta mampu bergerak dalam usaha mikro masyarakat adalah BMT (Baitul Maal wa Tamwil). BMT merupakan salah satu jenis lembaga keuangan bukan bank yang bergerak dalam skala mikro yang berlandaskan prinsip syari'ah yang ber-

tujuan memberikan solusi pendanaan yang mudah dan cepat, terhindar dari jerat rentenir (Ahmad Sumiyanto, 2008) BMT juga dapat dikatakan sebagai suatu Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang bergerak dibidang keuangan, ini sebabnya BMT tidak hanya bergerak dala pengelolaan modal saja tetapi juga bergerak dalam pengumpulan zakat, infaq, dan shadaqah (ZIS). Dengan misi u t a m a u n t u k p e n g u r a n g a n pengangguran, maka peluang untuk terus tumbuh di kalangan masyarakat industr i mikro semakin besar. Pembiayaan yang dilakukan perlu difokuskan pada pemberdayaan masyarakat dengan bentuk optimasi terhadap potensi riil yang ada di tiap desa. Sesuai dengan Undang-undang nomor 6 tahun 2014 pasal 87 ayat 1,2, dan 3 bahwa Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUM Desa. BUM Desa dikelola dengan s e m a n g a t k e k e l u a r g a a n d a n kegotongroyongan. BUM Desa dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/ atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Maka yang diperlukan oleh setiap desa diberbagai daerah adalah lembaga keuangan yang mampu memberdayakan masyarakat dengan bentuk optimasi terhadap potensi usaha baik di bidang pertanian, industri, perdagangan maupun pariwisata melalui BUM Desa. Dengan pembentukan B U M D e s a m a s y a r a k a t i k u t berpartisipasi didalamnya untuk menggerakkan usaha bersama, dan memanfaatkan potensi fisik yang ada

di setiap desa. BMT yang terdapat pada tiap desa bisa berperan dalam pendanaan modal pengembangan baik usaha milik desa tersebut maupun usaha mikro, kecil, dan menengah yang lainnya. Melihat corak potensi desa yang ada maka BMT sebagai lembaga keuangan syariah cocok digunakan sebagai pendanaan modal usaha-usaha bersama (gotongroyong), mikro, kecil, dan menengah. Adapun produk yang dapat digunakan untuk memaksimalkan potensi-potensi desa dengan menggunakan akad di dalam BMT yaitu:1.Al Wadi'ah : Pemilik modal menitipkan atau menyimpan uang di BMT, dan BMT m e n g e l o l a k e u a n g a n d e n g a n memberikan pembiayaan kepada pengusaha. Keuntungan hasil titipan menjadi milik bank, dan nasabah akan mendapat bonus (jika ada) yang akadnya tidak diawal.2. Al Musyarakah: bentuk kerjasama dengan bagi hasil sebagai penerimaan bagi nasabah maupun BMT. Dimana n a s a b a h d a n B M T s a m a - s a m a menyediakan modal, maupun yang bisa juga bersifat investasi.3. Al Mudharabah: dapat berbentuk tabungan berjangka, deposito spesial, pembiayaan modal kerja, dan investasi khusus.4. Al-Muzara'ah: kerjasama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, dimana pemilik memberikan lahan pertanian kepada si penggarap untuk ditanami dan pemelihara mendapat prosentase dari hasil panen.

5. Al-Musaqah: bentuk yang lebih sederhana dari muzara'ah di mana si penggarap hanya bertanggung jawab atas penyiraman dan pemeliharaan. Sebagai imbalan si penggarap mendapat nisbah tertentu dari hasil panen.6. Bai' al-Murabahah: jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati.7. Bai As-salam aplikasinya dapat sebagai pembiayaan petani dalam jangka yang relative pendek yaitu 2-6 bulan.

Akad diatas dapat disesuaikan dengan kebutuhan dari masyarakat. selain itu, dengan tujuan mendorong dan mengembangkan po tens i se r t a kemampuan potensi ekonomi anggota dan masyarakat daerah kerjanya, BMT harus mampu meningkatkan kualitas SDM anggota dan masyarakat wilayah desa , mengembangkan potens i masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan, menjadi perantara keuangan terutama untuk dana-dana social seperti zakat, infaq, shadaqah, wakaf, hibah, dan lainnya, serta menjadi p e r a n t a r a k e u a n g a n s e b a g a i pengembangan usaha yang lebih produktif.

Cp. feriosa 089608252350 Email: metik@forsei.org

Website: forsei.org

3