LEMAHNYA MONITORING TERHADAP ANCAMAN ALUR LAUT KEPULAUAN

INDONESIA

Konsep kepulauan (archipelagos) telah dinyatakan dalam sebuah ketentuan LOSC (Law of

The Sea Convention) yang dijelaskan sebagai “ suatu gugusan pulau, termasuk bagian

pulau, perairan diantaranya dan lain-lain wujud alamiah yang hubungannya satu sama

lainnya demikian eratnya sehingga pulau-pulau, perairan dan wujud alamiah lainnya itu

merupakan suatu kesatuan geografi, ekonomi dan politik yang hakiki, atau yang secara

historis dinggap sebagai demikian”.

Pasca kemerdekaan Indonesia, konsep laut teritorial lahir dan pada awalnya laut teritorial

Indonesia sejauh 3 mil yang diukur dari garis pangkal yang sebagaimana diatur dalam

hukum kebiasaan Internasional (Customary International Law) yang berlaku pada waktu itu.

Konsepsi wawasan nusantara hadir setelah Deklarasi Djuanda tanggal 13 Desember 1957

tentang perairan Indonesia dan diperkuat dengan Undang-Undang No.4 Tahun 1960

mengenai batas perairan Indonesia sejauh 12 mil dari pulau-pulau besar. Namun, deklarasi

Djuanda masih menyisahkan “Perairan Internasional” di antara pulau pulau besar yang

membahayakan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Melihat kelemahan dari

hasil deklarasi Djuanda, Indonesia memperjuangkan konsep sebagai negara kepulauan

yang berdaulat melalui UNCLOS (United Nation Commision Law of The Sea) yang disahkan

tahun 1982 dan meratifikasi melalui Undang-Undang No 17 Tahun 1985 tentang Konvensi

PBB tentang Hukum Laut Internasional.

Secara umum Alur Laut Kepulauan Indonesia mengakomodasi berbagai kepentingan di laut

yang menyangkut mengenai pelayaran dan hal lain terkait mengenai transportasi yang

berada di laut dan di udara. Sebagai negara maritim yang besar, Indonesia memberikan

hak-hak kepada negara asing dalam hak berlayar dan terbang secara langsung terus

menerus dan tidak terhalang dari satu bagian laut lepas atau ZEE ke laut lepas atau ZEE

lainnya. Hal ini berdasarkan pada hasil rancangan hak lalu lintas dalam PP terkait Hukum

Laut Internasional.

Kebijakan ini membuat perairan Indonesia tak ada lagi perairan Internasional dalam perairan

teritorialnya maupun perairan pedalaman (umpamanya antara dua buah pulau). Batas

perairan Indonesia ke arah laut lepas di hitung 12 mil dari titik terluar NKRI. Dari rentetan

perjuangan diatas menjadikan Indonesia sebagai negara dengan potensi maritim yang

sangat besar dengan wilayah laut seluas 5.8 juta km2 atau sekitar 75% dari luas wilayahnya

yang terdiri dari wilayah teritorial sebesar 3.2 juta km2 dan wilayah ZEEI (Zona Ekonomi

Eksklusif Indonesia) 2.7 juta km2 dengan 17.504 pulau dengan garis pantai sepanjang

81.000 km.

Terbukanya jalur ALKI ini membuat Indonesia menjadi negara yang sangat rentan dalam hal

pertahanan kemananan dan hal ini tentu saja menjadi tanggung jawab Indonesia agar

setiap kapal yang melewati ALKI merasa aman dari segala bentuk ancaman dan gangguan.

Posisi Indonesia sebagai penghubung antara dua lautan bebas Pasifik dan India, maka ALKI

memotong kesatuan wilayah perairan Indonesia. Dimana jalur ini dapat digunakan

sebagaimana laut bebas. Ancaman yang terangkum di dalamnya menurut Dr.Y.Paonganan

mencakup 16 transational threats plus 1, yaitu a.1 mencakup ; illegal fishing, drugs human

and guns trafficking, terrorism piracy, global warming and climate change effects, illegal

migrations, energy security chain, water and food security, serta bahaya utama dari

beredarnya Private Military Companies (PMCs) di perairan kita untuk melindungi MNCs dan

kepentingan beberapa “bisnis hitam” diatas.

Kepala Pusat Informasi Hukum dan Kerjasama Bakorkamla, Triyuswoyo, mengatakan,

kedepan seluruh perairan Indonesia, akan dipasang satelit. Meski tidak gampang, namun

hal itu akan ditingkatkan. “Dengan menggunakan pemantauan satelit yang ditempatkan di

beberapa titik strategis Maritime Regional Coordinate Centre (MRCC) diharapkan dapat

membantu melakukan pemantauan yang disertai koordinasi dengan RCC (Regional

Coordinat Centre).

Kelemahan ALKI, bila dilihat dari kacamata Prof Hasyim Djalal adalah monitoring. Karena

pengawas dalam hal ini Bakorkamla (Badan Koordinasi Keamanan Laut) tidak akan tahu

kapal yang lewat di ALKI. Bahkan terkesan bebas lewat disana, karena memang dilewati

oleh kapal militer. Sebenarnya maksud diadakan ALKI itu supaya kita bisa memonitor kalau

kapal-kapal asing lewat di perairan kita, kalau dia lewat di ALKI biasanya dibiarkan, tetapi

tidak bisa keluar dari jalur ALKI, namun sayangnya hingga saat ini pengawasannya masih

sangat lemah.

Paling penting, kata Hasyim, perlu peningkatan pengamanan dan perlu peningkatan

anggaran belanja untuk keperluan penegakan tersebut. Jika itu dilakukan, maka saya yakin

pengawasan akan berjalan maksimal, dan bagi siapapun yang melintas ALKI tentunya akan

sangat sulit untuk membuat pelanggaran.