Upload
fauzi-hidayat
View
69
Download
1
Embed Size (px)
DESCRIPTION
alur proses perizinan telekomunikasi di indonesia
Citation preview
PROSES PERIZINAN TELEKOMUNIKASI
A. Penjelasan Umum
1. Jenis Layanan Perizinan Telekomunikasi
A. Perizinan Jaringan Telekomunikasi
B. Perizinan Jasa Telekomunikasi
a. Jasa Teleponi Dasar
b. Jasa Nilai Tambah Teleponi
1. Panggilan Premium
2. Kartu Panggilan
3. Pusat Layanan Informasi (Call Centre)
c. Jasa Multimedia
1. Jasa Akses Internet (Internet Service Provider)
2. Jasa Interkoneksi Internet (Network Access Point)
3. Jasa Internet Teleponi untuk Keperluan Publik
4. Jasa Sistem Komunikasi Data
5. Jasa Penyediaan Konten
2. Dasar Hukum
1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3881);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan
Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum
Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);
4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi
Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan
Presiden Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Presiden Nomor
47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
5. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi
Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian
Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor
315 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketujuh atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010
tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi,
Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
6. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.21 Tahun 2001 tentang
Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2015 tentang
Perubahan Keempat Atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.21 Tahun 2001
tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi;
7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor
01/PER/M.KOMINFO/01/2010 tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan
Informatika Nomor 7 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri
Komunikasi dan Informatika Nomor 01/PER/M.KOMINFO/01/2010 tentang
Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi;
8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor
17/PER/M.KOMINFO/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Komunikasi dan Informatika;
9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 21 Tahun 2013 tentang
Penyelenggaraan Jasa Penyediaan Konten pada Jaringan Bergerak Seluler dan Jaringan
Tetap Lokal Tanpa Kabel dengan Mobilitas Terbatas (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2013 Nomor 979) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri
Komunikasi dan Informatika Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Atas
Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 21 Tahun 2013 tentang
Penyelenggaraan Jasa Penyediaan Konten pada Jaringan Bergerak Seluler dan Jaringan
Tetap Lokal Tanpa Kabel dengan Mobilitas Terbatas;
10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 18 Tahun 2014 tentang
Sertifikasi Alat dan Perangkat Telekomunikasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 18 Tahun 2014 tentang Sertifikasi
Alat dan Perangkat Telekomunikasi;
3. Persyaratan
1. Akta Pendirian Perusahaan, Perubahan Akte Perusahaan terakhir
2. Pegesahan Akte Pendirian Perusahaan dari KemHukumHAM , Pengesahan/Surat
Penerimaan Perubahan Akte Perusahaan dari KemHukum&HAM
3. Salinan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
4. Salinan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Usaha Tetap (IUT)
5. Surat Domisili Perusahaan
6. Surat Pernyataan Tidak Ada Pajak Terhutang
7. Surat Pernyataan Kepemilikan Dana dari Bank
8. Formulir Permohonan (Aspek Teknis, Aspek Keuangan, Aspek Pemasaran)
9. Surat Pernyataan Isian
10. Pernyataan/Laporan Susunan Kepemilikan Saham
11. Pernyataan Tidak mengubah Susunan Kepemilikan saham Izin Prinsip
12. Pernyataan Hubungan Afiliasi
13. Pakta Integritas
14. Pernyataan Tidak mengubah Susunan Kepemilikan saham setelah mendapat Izin
Penyelenggaraan sebelum memenuhi komitmen 50% (Izin prinsip Jasa Penyedia Konten
tidak termasuk)
15. Surat Permohonan Penetapan Short Code untuk Penyelenggara Jasa Multimedia
Jasa Penyedia Konten (Hanya untuk izin prinsip Jasa Penyediaan Konten, Jasa Internet
Teleponi untuk Keperluan Publik, Jasa Pusat Layanan Informasi/Call Center)
16. RPTKA, IMTA, KITAS/KITAP (Jika menggunakan tenaga asing)
4. Jangka Waktu Penyelesaian
a. Izin prinsip penyelenggaraan ditetapkan dalam waktu paling lambat 14 hari kerja
sejak diterimanya surat permohonan secara lengkap.
b. Perpanjangan Izin prinsip penyelenggaraan Jasa ditetapkan dalam waktu paling
lambat 14 hari kerja sejak diterimanya permohonan perpanjangan izin prinsip lengkap.
c. Izin penyelenggaraan ditetapkan dalam waktu paling lambat 14 hari kerja sejak surat
keterangan laik operasi diterbitkan.
5. Biaya
Perizinan yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika
(Ditjen PPI) yang diberikan kepada para Penyelenggara Telekomunikasi tidak dikenakan
biaya.
B. Alur proses perizinan telekomunikasi
1. Pengertian
a. Izin Prinsip
Merupakan izin yang diterbitkan untuk memberikan kesempatan kepada penyelenggara
untuk menyiapkan sarana dan prasarana selama waktu tertentu sesuai jenis
penyelenggaraan telekomunikasi.
b. Uji Laik Operasi (ULO)
Adalah pengujian teknis yang dilakukan oleh lembaga yang telah diakreditasi atau tim
yang dibentuk oleh Direktur Jenderal dengan tugas melaksanakan proses pengujian
system secara teknis dan operasional.
c. Izin Penyelenggaraan (Modern Licensing)
Izin yang diterbitkan setelah pemegang izin prinsip dinyatakan lulus uji laik operasi.
Izin penyelenggaraan berbentuk kontrak yang memuat hak, kewajiban, sanksi dan
pelaporan penyelenggaraan.
Izin akan dievaluasi setiap 5 tahun sekali.
2. Tata Cara Permohonan Izin Dan Uji Laik Operasi
A. Permohonan Izin Prinsip
Jaringan Telekomunikasi dan
Jasa Teleponi Dasar
Menyampaikan Surat Permohonan kepada:
Menteri Komunikasi dan Informatika
Gedung Kementerian Komunikasi dan
Informatika Lantai 7
Jl. Medan Merdeka Barat No. 9 Jakarta 10110
Tembusan 1:
Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan
Informatika
Gedung Kementerian Komunikasi dan
Informatika Lt.6
Jl. Medan Merdeka Barat No. 9 Jakarta 10110
Tembusan 2:
Direktur Telekomunikasi
Gedung Sapta Pesona Lantai 5
Jl. Medan Merdeka Barat No. 17 Jakarta 10110
Permohonan dilampiri :
1. Tanda terima e-Licensing
Penyelenggaraan Telekomunikasi.
2. Surat Pernyataan asli :
• Surat pernyataan isian formulir.
• Surat pernyataan/laporan susunan
kepemilikan saham.
• Surat pernyataan tidak akan merubah
susunan kepemilikan saham perusahaan selama
masa laku izin prinsip (bagi perusahaan non
publik).
• Surat pernyataan tidak akan merubah
susunan kepemilikan saham perusahaan setelah
mendapat izin penyelenggaraan sebelum
memenuhi 50% komitmen penyelenggaraan.
B. Permohonan Uji Laik Operasi
dan Izin Penyelenggaraan
Menyampaikan Surat Permohonan kepada:
Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan
Informatika
Gedung Kementerian Komunikasi dan
Informatika Lantai 6
Jl. Medan Merdeka Barat No. 9 Jakarta 10110
Tembusan:
Direktur Telekomunikasi
Gedung Sapta Pesona Lantai 5
Jl. Medan Merdeka Barat No. 17 Jakarta 10110
Permohonan dilampiri :
3. Tanda terima e-Licensing
Penyelenggaraan Telekomunikasi.
4. Surat Pernyataan asli :
• Surat pernyataan/laporan susunan
kepemilikan saham.
Lampiran I
FORMULIR PERMOHONAN IZIN PRINSIP PENYELENGGARAAN
JARINGAN (ISI DENGAN JENIS PENYELENGGARAAN JARINGAN YANG DIMOHONKAN)
IDENTITAS PERMOHONAN
1 Nama Perusahaan :2 Alamat Lengkap :
Telp.Fax.
3 Untuk kepentingan proses permohonan, sebutkan kontak point yang dapat dihubungi:Nama :Jabatan :Telp. / HP :Email :
I. KEABSAHAAN PERUSAHAAN
1 Alamat Perusahaan :Propinsi:Kode posTelp.Fax.Website.
(lampirkan salinan surat domisili perusahaan)
2 Nomor Pokok Wajib Pajak :
(lampirkan salinan NPWP Perusahaan)
3 Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) terakhirNomor :Tanggal :Disahkan oleh :
(lampirkan salinan SIUP terakhir)
4 Akta Pendirian PerusahaanNomor :Tanggal :Notaris yang mengesahkan
:
(lampirkan salinan akta notaris)
5 Surat Pengesahan Badan HukumNomor :Tanggal :
(lampirkan salinan pengesahan badan hukum dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia)
Tambahkan perubahan-perubahan akta perusahaan lainnya dan lampirkan salinannya termasuk surat pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia)
6 Struktur permodalan dan manajemen:
Rincian struktur permodalan:No Nama Asal Negara /
Kewarganegaraan
Nilai Saham (Rp)
Prosentase
123
….. ….. ….. ….. …..susunan kepemilikan saham perusahaan langsung, termasuk Negara asal pemilik saham.
Rincian susunan Direksi terakhir:No Nama Asal Negara /
Kewarganegaraan
Jabatan
1 Direktur Utama23
….. ….. ….. …..
Rincian susunan Komisaris terakhir:No Nama Kewarganegaraa
nJabatan
1 Komisaris Utama
23
….. ….. ….. …..
II. PROFIL PERUSAHAAN
1 Nilai Asset PerusahaanJumlah total asset tetap :Jumlah total asset lancar :
(lampirkan laporan keuangan perusahaan tahun terakhir)
2 Jumlah PermodalanModal perusahaan (modal
disetor):
Modal dipinjam :
3 Manajemen (SDM)Jumlah pegawai tetap :Jumlah pegawai tidak tetap :
(lampirkan struktur organisasi perusahaan)
4 Pengalaman perusahaan terkait penyelenggaraan bidang jaringan akses internet:
1. Jenis PenyelenggaraanJangka waktu
::
2. Jenis PenyelenggaraanJangka waktu
::
(tambahkan sesuai dengan kondisi dan keperluan perusahaan)
BUSINESS PLAN JARINGAN (ISI DENGAN JENIS PENYELENGGARAAN JARINGAN YANG DIMOHONKAN)
III. ASPEK BISNIS
1 Sebutkan dan jelaskan jenis layanan/produk yang akan ditawarkan:No.
Produk/Layanan Harga Target Pelanggan *)
Perseorangan/KorporasiPerseorangan/KorporasiPerseorangan/Korporasi
*) coret yang tidak sesuai
2 Rencana komitmen cakupan wilayah layanan:
a. Skalabilitas cakupan wilayah layanan:Nasional (cakupan wilayah layanan minimal melingkupi 6 provinsi)Regional (cakupan wilayah layanan hanya melingkupi paling
banyak 5 provinsi)Lokal (cakupan wilayah layanan hanya di 1 provinsi).
b. Pusat pengendalian operasi (Network Operation Center)Lokasi :
c. Komitmen Pembangunan(format disesuaikan per masing-masing penyelenggaraan)
*) jumlah/besaran yang dicantumkan bukan komulatif.
Catatan :
Rencana pembangunan tersebut akan menjadi komitmen pemohon/perusahaan pada izin prinsip dan izin penyelenggaraan.
3 Pemasarana. Jelaskan rencana strategi pemasaran
(terkait: strategi promosi dan tempat distribusi).
b. Jelaskan target pasar dari produk layanan yang akan dipasarkan(terkait layanan yang dipasarkan dan faktor apa yang menjadikannya target pasar).
4 Manajemen resiko perusahaan terkait situasi industri
(analisa dan segmentasi pasar industri dan kompetitor terhadap produk layanan yang ditawarkan, proyeksi pertumbuhan industri 6 tahun kedepan, serta strategi perusahaan menghadapi permasalahan dan kendala yang ada)
IV. ASPEK TEKNIS
1 Gambarkan konfigurasi sistem yang akan dibangun dalam 6 tahun kedepan.
Keterangan:
Konfigurasi merupakan gambar skema dan keterkaitan antar perangkat dan sub sistem lainnya.
Berikan keterangan dalam konfigurasi :
2 Berikan rincian rencana perangkat baik perangkat keras maupun perangkat lunak juga perangkat lain yang menjadi kebutuhan yang akan digunakan.
Network Operation Center(NOC)Periode Lokasi Perangka
tMerk/Type Jumlah Fungsi Harga
Izin Prinsip
Tahun 1Tahun 2Tahun 3Tahun 4Tahun 5
Point of Presence (PoP)Periode Lokasi Perangka
tMerk/Type Jumlah Fungsi Harga
Izin Prinsip
Tahun 1Tahun 2Tahun 3Tahun 4Tahun 5
4 Sebutkan rencana fasilitas atau sistem pengamanan jaringan.
5 Jelaskan komitmen perusahaan terhadap pengembangan infrastructure sharing di Indonesia.
V. ASPEK KEUANGAN
1 Berikan proyeksi laporan keuangan perusahaan untuk bidang usaha layanan penyelenggaraan jaringan akses internet pada periode 6 tahun ke depan.
a. Neracab. Laporan Laba rugic. Laporan arus kasd. Catatan atas laporan keuangan
2 Dari proyeksi rencana keuangan tersebut diatas, berikan daftar rincian investasi (CAPEX) perusahaan untuk bidang usaha layanan penyelenggaraan jaringan pada periode 6 tahun ke depan, beserta ringkasan investasi, yaitu:
a. Payback periodb. IRRc. NPVd. Asumsi discount rate
Lampiran II
FORMULIR PERMOHONAN IZIN PRINSIP PENYELENGGARAAN
JASA AKSES INTERNET (ISP)
IDENTITAS PERMOHONAN
1 Nama Perusahaan :2 Alamat Lengkap :
Telp.Fax.
3 Untuk kepentingan proses permohonan, sebutkan kontak point yang dapat dihubungi:Nama :Jabatan :Telp. / HP :Email :
VI. KEABSAHAAN PERUSAHAAN
1 Alamat Perusahaan :Propinsi:
Kode posTelp.Fax.Website.
(lampirkan salinan surat domisili perusahaan)
2 Nomor Pokok Wajib Pajak :
(lampirkan salinan NPWP Perusahaan)
3 Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) terakhirNomor :Tanggal :Disahkan oleh :
(lampirkan salinan SIUP terakhir)
4 Akta Pendirian PerusahaanNomor :
Tanggal :Notaris yang
mengesahkan:
(lampirkan salinan akta notaris)
5 Surat Pengesahan Badan HukumNomor :Tanggal :
(lampirkan salinan pengesahan badan hukum dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia)
Tambahkan perubahan-perubahan akta perusahaan lainnya dan lampirkan salinannya termasuk surat pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia)
6 Struktur permodalan dan manajemen:
Rincian struktur permodalan:No Nama Asal Negara /
Kewarganegaraan
Nilai Saham (Rp)
Prosentase
123
….. ….. ….. ….. …..susunan kepemilikan saham perusahaan langsung, termasuk Negara asal pemilik saham.
Rincian susunan Direksi terakhir:No Nama Asal Negara /
Kewarganegaraan
Jabatan
1 Direktur Utama23
….. ….. ….. …..
Rincian susunan Komisaris terakhir:No Nama Kewarganegaraa
nJabatan
1 Komisaris Utama
23
….. ….. ….. …..
VII. PROFIL PERUSAHAAN
1 Nilai Asset PerusahaanJumlah total asset tetap :Jumlah total asset lancar :
(lampirkan laporan keuangan perusahaan tahun terakhir)
2 Jumlah PermodalanModal perusahaan (modal
disetor):
Modal dipinjam :
3 Manajemen (SDM)Jumlah pegawai tetap :Jumlah pegawai tidak tetap :
(lampirkan struktur organisasi perusahaan)
4 Pengalaman perusahaan terkait penyelenggaraan bidang jasa akses internet:3. Jenis Penyelenggaraan
Jangka waktu::
4. Jenis PenyelenggaraanJangka waktu
::
(tambahkan sesuai dengan kondisi dan keperluan perusahaan)
BUSINESS PLAN JASA AKSES INTERNET (ISP)
VIII. ASPEK BISNIS
1 Sebutkan dan jelaskan jenis layanan/produk yang akan ditawarkan:No.
Produk/Layanan Harga Target Pelanggan *)
Perseorangan/KorporasiPerseorangan/KorporasiPerseorangan/Korporasi
*) coret yang tidak sesuai
2 Rencana komitmen cakupan wilayah layanan:
d. Skalabilitas cakupan wilayah layanan:Nasional (cakupan wilayah layanan minimal melingkupi 6 provinsi)Regional (cakupan wilayah layanan hanya melingkupi paling banyak 5
provinsi)Lokal (cakupan wilayah layanan hanya di 1 provinsi).
e. Pusat pengendalian operasi (Network Operation Center)Lokasi :
f. Pusat distribusi pelanggan (Point of Presence / PoP)
Periode
Lokasi PoP
(kota / kab) **)
Jumlah PoP *)
Cakupan Wilayah Layanan
(kota / kab) **)
Rencana pengadaan bandwidth (Mbps) *)
Internasional
Domestik
Masa izin prinsip
Tahun I
Tahun II
Tahun III
Tahun IV
Tahun V
Total ----
*) jumlah/besaran yang dicantumkan bukan kumulatif.**) Kota/Kabupaten yang dicantumkan sesuai dengan Tabel Wilayah Kota
dan Kabupaten.
Catatan :
Point of presence (POP) adalah lokasi titik distribusi akses ke pelanggan dimana memiliki minimal perangkat router.
Rencana pembangunan tersebut akan menjadi komitmen pemohon/perusahaan pada izin prinsip dan izin penyelenggaraan.
Apabila lokasi PoP mencantumkan wilayah Jabodetabek, maka permohonan tidak dapat diproses, sesuai Surat Edaran Dirjen Postel Nomor : 1088/DJPT.3/KOMINFO/4/2010 tentang Moratorium (Penghentian Sementara) Perizinan Penyelenggaraan Jasa Akses Internet (Internet Service Provider/ISP) untuk Wilayah Layanan Jabodetabek. Rencana pembangunan tersebut akan menjadi komitmen pemohon/perusahaan pada izin prinsip dan izin penyelenggaraan.
3 Pemasaranc. Jelaskan rencana strategi pemasaran
(terkait: strategi promosi dan tempat distribusi).
d. Jelaskan target pasar dari produk layanan yang akan dipasarkan(terkait layanan yang dipasarkan dan faktor apa yang menjadikannya target pasar).
4 Manajemen resiko perusahaan terkait situasi industri ISP
(analisa dan segmentasi pasar industri ISP dan kompetitor terhadap produk layanan yang ditawarkan, proyeksi pertumbuhan industri ISP 6 tahun kedepan, serta strategi perusahaan menghadapi permasalahan dan kendala yang ada)
IX. ASPEK TEKNIS
1 Gambarkan konfigurasi sistem yang akan dibangun dalam 6 tahun kedepan.
Keterangan: Konfigurasi merupakan gambar skema dan keterkaitan antar perangkat dan sub
sistem lainnya. Berikan keterangan dalam konfigurasi :
Periode
Lokasi
KONEKSI INTERCITY / INNERCITY*) KONEKSI NAP**)
KONEKSI PELANGGAN***
)
Penyelenggara
Media Transmisi
Penyelenggara
Kapasitas
(Mbps)
Media Transmisi
Media Transmisi
Masa izin
prinsip
Tahun I
Tahun II
Tahun III
Tahun IV
Tahun V*) Koneksi Intercity (backbone) / Innercity (backhaul) adalah jaringan
yang menghubungkan suatu PoP ke NOC atau antar PoP. Penyelenggara adalah pemilik jaringan intercity(backbone) / innercity (backhaul).Media Transmisi adalah media yang digunakan untuk menyalurkan trafik
data.
**) Koneksi NAP adalah ketersambungan dengan penyelenggara NAP untuk penyediaan bandwidth internasionalPenyelenggara adalah pemilik lisensi NAP.Kapasitas adalah total bandwidth internasional yang disewa kepada penyelenggara NAPMedia Transmisi adalah media yang digunakan untuk menyalurkan trafik
data.
***)Koneksi Pelanggan adalah jaringan yang menghubungkan PoP ke lokasi end user.Media Transmisi adalah media yang digunakan untuk menyalurkan trafik
data.
2 Terhadap setiap produk layanan yang akan dipasarkan, sebutkan standar kualitas layanan yang akan diberikan kepada pelanggan.
Fixed Line
Selular Dial UpLeased
Line
Lainnya (sebutkan
)Rata-rata kecepatan transmisi data per pelanggan
….. Kbps
….. Kbps
….. Kbps
….. Kbps ….. Kbps
Maksimal downtime layanan
….. Jam ….. Jam ….. Jam ….. Jam ….. Jam
Pemulihan layanan ….. Jam ….. Jam ….. Jam ….. Jam ….. JamPenanganan keluhan pelanggan
….. Jam ….. Jam ….. Jam ….. Jam ….. Jam
Pasang baru/berlangganan
….. Hari ….. Hari ….. Hari ….. Hari ….. Hari
Berhenti berlangganan ….. Hari ….. Hari ….. Hari ….. Hari ….. HariLainnya (sebutkan jika ada)
3 Berikan rincian rencana perangkat baik perangkat keras maupun perangkat lunak juga perangkat lain yang menjadi kebutuhan yang akan digunakan.
Network Operation Center(NOC)Periode Lokasi Perangkat Merk/Type Jumlah Fungsi Harga
Izin Prinsip
Tahun 1Tahun 2Tahun 3Tahun 4Tahun 5
Point of Presence (PoP)
Periode Lokasi Perangkat Merk/Type Jumlah Fungsi HargaIzin
PrinsipTahun 1Tahun 2Tahun 3Tahun 4Tahun 5
4 Sebutkan rencana fasilitas atau sistem pengamanan jaringan.Intrusion Detection and Prevention System (IDPS)Filtering kontenAntivirusAntispam FirewallLainnya (sebutkan)
5 Jelaskan komitmen perusahaan terhadap pengembangan IPv6 di Indonesia.
X. ASPEK KEUANGAN
1 Berikan proyeksi laporan keuangan perusahaan untuk bidang usaha layanan penyelenggaraan jasa akses internet pada periode 6 tahun ke depan.
e. Neracaf. Laporan Laba rugig. Laporan arus kash. Catatan atas laporan keuangan
2 Dari proyeksi rencana keuangan tersebut diatas, berikan daftar rincian investasi (CAPEX) perusahaan untuk bidang usaha layanan penyelenggaraan jasa akses internet pada periode 6 tahun ke depan, beserta ringkasan investasi, yaitu:
e. Payback periodf. IRRg. NPVh. Asumsi discount rate
DAFTAR PUSTAKA
Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika. “Alur Proses Perizinan Telekomunikasi”. Tersedia : http://dittel.kominfo.go.id/ [9 Juni 2015]