Upload others
View 17
Download 0
Embed Size (px) 344 x 292 429 x 357 514 x 422 599 x 487
Citation preview
PENlELASAN ATAS NOMOR TAHUN 2011 ...ambon.bpk.go.id/wp-content/uploads/2013/03/perda-02-2011... · potensial guna meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan Otonomi dasar landasan
ambon.bpk.go.id · 2015-12-04 · 23. Pengakuûn ada]ah proses penetapan terpcnuhinya kriteria pencatatan suatu kcjadian atau peristiwa dalam Catat_an akuntansi sehingga akan menjadi
PEMERINTAH PROVINSI MALUKU PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR …ambon.bpk.go.id/.../uploads/2014/11/10.PERDA-WILAYAH-PESISIR.pdf · PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL DENGAN
PEMERINTAH PROVINSI MALUKU TENTANG - ambon.bpk.go.id · 22. Kapal Perikanan adalah kapal, perahu, atau alat apung lain yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan, mendukung operasi
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BURU SELATAN NOMOR …ambon.bpk.go.id/wp-content/uploads/2014/11/PERDA-19-2013_PBBP2.pdfUndang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan
PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN - ambon.bpk…ambon.bpk.go.id/wp-content/uploads/2013/04/Perda...Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA …ambon.bpk.go.id/wp-content/uploads/2010/03/hak-jawab-ke-ameks... · Kalimat “Informasi yang ... konfirmasi atau cek dan ricek pada
PEMERINTAH PROVINSI MALUKU PERATURAN …ambon.bpk.go.id/wp-content/uploads/2014/11/13.PERDA-RETIBUSI-JS... · Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT - ambon.bpk.go.id · 19.Naskah Perjanjian Hibah Daerah yang selanjutnya disingkat NPHD adalah naskah perjanjian Belanja Hibah yang bersumber dari Anggaran
PERATURAN DAERAH PROVINSI MALUKU - …ambon.bpk.go.id/wp-content/uploads/2014/11/1-PERDA-DAERAH-ALIR… · Rehabilitasi hutan dan lahan ... Konservasi tanah adalah penempatan tiap
ambon.bpk.go.id...Menetapkan 10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Anta-ra Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
BUPATI MALUKU TENGGARA RANCANGAN PERATURAN …ambon.bpk.go.id/wp-content/uploads/2015/05/Perbup...Pajak-Hiburan.pdfSurat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH …ambon.bpk.go.id/.../2013/03/...Nomor-3-Tahun-2011.pdf · anggaran berkenaan, maka perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BURU SELATAN NOMOR …ambon.bpk.go.id/.../2014/11/PERDA-08-2013_PERTAMBANGAN-MINERBA.pdf(8) Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam
ambon.bpk.go.id · petnbuatan bangunan rurnah layak huni di atas tanah matang. rumah yang selanjutnya disingkat PK Peningkatan Kualitas adalahkegiatan memperbaiki komponen rumah dan/atau
ambon.bpk.go.id(2) Pemberian bantuan keuangan kepada Pemerintah Daerah/Desa lainnya dilaksanakan atas persetujuan Walikota. (3) SKPD terkait mengajukan surat permohonan pencairan bantuan
RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DENGAN RAHMAT TUHAN …ambon.bpk.go.id/wp-content/uploads/2013/03/perda-14-2011.pdfmenimbang mengingat peraturan daerah kotatual nomor'it tahun 2011 tentang
ambon.bpk.go.id · prinsip-prinsip yang mendasari penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah daerah yang mengacu pada kerangka konseptual Standar Akuntansi Pemerintahan
SALINAN BUPATI MALUKU TENGGARA - ambon.bpk.go.id · bupati maluku tenggara peraturan bupati maluku tenggara nomor 1.c tahun 2014 tentang pentunjuk teknis pelaksanaan program beras
PEMERINTAH PROVINSI MALUKU PERATURAN DAERAH …ambon.bpk.go.id/wp-content/uploads/2013/03/Perda-Provinsi-Maluku...PEMERINTAH PROVINSI MALUKU PERATURAN DAERAH PROVINSI MALUKU NOMOR
AKUNTANSI DI SKPD - ambon.bpk.go.id · 3. Surat Perintah Membayar (SPM) merupakan dokumen yang dibuat oleh Pengguna Anggaran untuk mengajukan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
utan; - ambon.bpk.go.id · retribusi adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan
ambon.bpk.go.id · prinsip yang mendasari penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah daerah yang mengacu pada kerangka konseptual Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). 13
WALIKOTA TUAL PROVINSI MALUKU PERATURAN DAERAH …ambon.bpk.go.id/wp-content/uploads/2015/07/Perda-Kota-Tual-Nomor... · Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
PEMERINTAH PROVINSI MALUKU TENTANG - …ambon.bpk.go.id/.../uploads/2014/11/11.Perda-Pengelolaan-Perikanan.… · bahwa perikanan di Provinsi Maluku merupakan kekayaan ... perikanan
PEMERINTAH PROVINSI MALUKU PERATURAN DAERAH …ambon.bpk.go.id/wp-content/uploads/2013/03/Perda-Provinsi-Maluku-Nomor... · 106 pemerintah provinsi maluku peraturan daerah provinsi
PERATURAN DAERAH SERAM BAGIAN TIMUR NOMOR 07 …ambon.bpk.go.id/wp-content/uploads/2013/04/Perda... · Pengelolaan Kearsipan adalah rangkaian proses menejemen yang berkesinambungan
RENCANA TATA RUANG WILAYAH PERDA KABUPATEN …ambon.bpk.go.id/wp-content/uploads/2010/03/Abstrak-Perda-Malteng... · Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Maluku Tengah adalah berbasis
B Pi Keuangan - ambon.bpk.go.id · Hasil pemeriksaan kinerja Semester I Tahun 2013 menemukan 1 kasus ketidakhematan/ ketidakekonomisan senilai Rp5.283,42 juta, 3 kasus ketidakefisienan
PEMBENTUKAN DANA CADANGAN PEMBANGUNAN RUMAH SAKIT PENDIDIKAN PEMERINTAH PROVINSI MALUKU PEMBANGUNAN RUMAH SAKIT …ambon.bpk.go.id/wp-content/uploads/2010/03/Abstrak-Perda_Prov-201… ·