Upload
phamkien
View
223
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
TINDAK LANJUT
AMNESTI PAJAK
KETERANGAN PERS DITJEN PAJAKTerkait Penerbitan PP 36 Tahun 2017tentang Pengenaan Pajak Penghasilanatas Penghasilan Tertentu BerupaHarta Bersih yang Diperlakukan atauDianggap Sebagai Penghasilan
Konsekuensi Pasal 13 dan Pasal 18 UU TA
PESERTA Tax Amnesty
Tidak jadi repatriasi atau tidak menginvestasikan selama 3 tahun;
Mengalihkan harta ke luar NKRI sebelum 3 tahun
harta dalam Surat Keterangan diperlakukan sebagai penghasilan
Tahun Pajak 2016;
dikenai PPh + sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan di bidang perpajakan.
ditemukan Harta lain yang tidak diungkapkan dalam SPH
harta yang ditemukan dianggap sebagai penghasilan
saat ditemukan;
dikenai PPh sesuai ketentuan perundang-undangan di
bidang PPh + sanksi sebesar 200%.
Konsekuensi:
Jika:
Jika:
Konsekuensi:
Konsekuensi Pasal 13 dan Pasal 18 UU TA
Tidak ikutTax Amnesty
ditemukan Harta yang diperoleh sejak 1 Januari 1985 s.d. 31
Desember 2015 dan belum dilaporkan dalam SPT PPh
harta yang ditemukan dianggap sebagai penghasilan saat ditemukan;
dikenai PPh + sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan di bidang perpajakan.
Konsekuensi:
Jika:
KEPASTIAN HUKUMPemerintah menunjukkan konsistensi kebijakan dan
memberikan kepastian hukum yang menjamin hak dankewajiban bagi Wajib Pajak serta kewenangan DirektoratJenderal Pajak dalam melaksanakan amanat Pasal 13 dan
Pasal 18 UU Pengampunan Pajak.
KEADILANPP ini memberikan rasa keadilan bagi WP yang sudah melaksanakan kewajibanperpajakan selama ini dengan benar, termasuk bagi para peserta program AmnestiPajak, melalui pemerataan beban pajakkepada WP yang belum melaksanakankewajiban pajak dengan benar namun tidakmengikuti program amnesti pajak
NAMUNPP ini tidak berlaku bagi masyarakat yang memiliki penghasilan di bawah PenghasilanTidak Kena Pajak (PTKP) atau memilikipenghasilan dari warisan dan/atau hibah yang sudah dilaporkan dalam SPT pewarisdan/atau pemberi hibah.Sebagai wujud keberpihakan Pemerintah.
(Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor
PER-11/PJ/2016)
Penghasilan Anda di bawah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)
meskipun memiliki harta, seperti:
berpenghasilan rendah(misalnya petani dan nelayan kecil)
seorang pensiunanyang penghasilannya hanya
dari uang pensiun
Anda tinggal di luar negeri lebih dr 183 hari dlm jangka
waktu 12 bulan dan tidak punya penghasilan di Indonesia
Anda memiliki warisan yg belum dilaporkan di SPT Tahunan,
namun penghasilan Anda tidak ada atau di bawah PTKP
Anda adalah Orang Pribadi yg memiliki harta berupa hibah
yang belum dilaporkan di SPT Tahunan, namun penghasilan
Anda tidak ada atau di bawah PTKP
Anda memilih untuk melakukan Pembetulan SPT Tahunan
PER-11/PJ/2016
1
2
34
5
KEBERPIHAKAN PEMERINTAH
DARI SEGI TARIF
WP Badan maupun Orang Pribadi yang memiliki:
a. penghasilan bruto dari usaha dan/atau pekerjaan bebas
hingga Rp 4,8 miliar,
b. penghasilan bruto selain dari usaha dan/atau pekerjaan
bebas hingga Rp 632 juta, atau
c. penghasilan bruto selain dari usaha dan/atau pekerjaan bebas
hingga Rp 632 juta dan penghasilan bruto dari usaha dan/atau
pekerjaan bebas, yang secara total jumlah penghasilan bruto
dari keduanya paling banyak Rp4,8 miliar.
diberikan tarif yang lebih ringan (12,5%) dibandingkan dengan
tarif yang dikenakan kepada kelompok WP Badan (25%) dan WP
OP (30%) lainnya.
Hal ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa WP tersebut masih
perlu dibina dan dikembangkan, tanpa dibebani
pajak yang tinggi.
DITJEN PAJAK
MENGIMBAU
apabila wajib pajak tidak mengikutiamnesti pajak masih terdapat hartayang diperoleh dari penghasilanyang belum dibayarkan pajaknya, dan harta tersebut belum dilaporkandalam SPT Tahunan, maka selamabelum dilakukan pemeriksaan, wajibpajak masih dapat melakukanpembetulan SPT dengan melaporkanharta tersebut serta penghasilan danpajak yang harus dibayar.
JANGAN
KHAWATIRDitjen Pajak akan menerapkan PP
ini secara profesional denganmengedepankan semangatrekonsiliasi dan perbaikan
kepatuhan pajak sambil tetapmenjaga confidence dunia usaha
dan iklim investasi
Penghasilan tertentu lainnya dapat dikenai pajak
bersifat final, yang diatur dengan atau
berdasarkan Peraturan Pemerintah
Dasar Hukum
Pasal 4 ayat (2) huruf e UU PPh:
Harta bersih yang diperlakukan
atau dianggap sebagai penghasilan
berdasarkan UU TA
TARIF X DASAR PENGENAAN PAJAK
25%WP Badan
30%
12,5%
WP Orang Pribadi
WP Tertentu* (Badan dan OP)
Pengenaan Pajak
WP yang menerima penghasilan dari usaha/pekerjaan bebas
•Paling banyak Rp4,8 miliar (Bruto)
WP yang menerima penghasilan selain dari usaha/pekerjaan bebas
•Paling banyak Rp632 juta (bruto)
WP menerima penghasilan gabungan (bruto) , paling banyak
•RP4,8 miliar dari total penghasilan
•Rp632 juta penghasilan selain dari usaha
meliputi seluruh penghasilan yang merupakan objek PPh yang
•bersifat final
• tidak bersifat final
Wajib Pajak Tertentu
surat pernyataan besaran penghasilan bruto pada Tahun Pajak Terakhir (dalam hal tidak terdapat dokumen-dokumendiatas)
Bagi yang ikut TA:
SPT PPh Terakhir; surat pernyataan mengenai besaran peredaran usaha
yang dilampirkan dalam Surat Pernyataan; atau
Bagi yang Tidak Ikut TA :
SKP, SK Pembetulan, SK Pengurangan Ketetapan Pajak,SK Keberatan, Put. Banding, Put. PK, yang paling akhiratas kewajiban PPh Tahun Pajak Terakhir;
SPT PPh Terakhir, jika belum SKP;
Penghasilan Bruto Wajib Pajak Tertentu ditentukan berdasarkan:
Wajib Pajak Tertentu (2)
PENERAPAN TARIF
Tuan A merupakan pengusaha katering. Pada Tahun Pajak 2015, Tuan A hanyamenerima penghasilan berupa:• penghasilan usaha katering sebesar Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) yang
dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final; dan• penghasilan sebagai pembawa acara di televisi sebesar Rp 500.000.000,00 (lima
ratus juta rupiah) yang dikenai Pajak Penghasilan yang tidak bersifat final.
Penghasilan bruto dari usaha dan/atau pekerjaan bebas JumlahDikenai PPh final (a) Rp 2.000.000.000,00Dikenai PPh tidak final (b) Rp 500.000.000,00Penghasilan bruto (a+b) Rp 2.500.000.000,00
Mengingat Tuan A menerima penghasilan bruto dari usaha dan/atau pekerjaan bebaspada Tahun Pajak 2015 sebesar Rp 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah)maka tarif yang berlaku bagi Tuan A sebesar 12,5% (dua belas koma lima persen).
Wajib Pajak tidak melakukan kewajiban untuk tidak mengalihkan
Harta ke luar wilayah NKRI dan/atau tidak melaksanakan
pengalihan harta dan investasi ke dalam wilayah NKRI
Wajib Pajak tidak melakukan kewajiban untuk tidak mengalihkan
Harta ke luar wilayah NKRI dan/atau tidak melaksanakan
pengalihan harta dan investasi ke dalam wilayah NKRI
Wajib Pajak tidak melakukan kewajiban untuk tidak mengalihkan
Harta ke luar wilayah NKRI dan/atau tidak melaksanakan
pengalihan harta dan investasi ke dalam wilayah NKRI
Wajib Pajak mengikuti Pengampunan Pajak namun belum atau
kurang mengungkapkan Harta Bersih dalam Surat Pernyataan
Wajib Pajak tidak mengikuti Pengampunan Pajak namun Direktur
Jenderal Pajak menemukan data dan/atau informasi terkait dengan
Harta yang belum dilaporkan dalam SPT PPh.