an Transportasi Antar Pulau-pulau Kecil Di Wilayah Kota Makassar

Simposium XIII FSTPT, Universitas Katolik Soegijapranata Semarang, 8-9 Oktober 2010

PENGEMBANGAN TRANSPORTASI ANTAR PULAUPULAU KECIL DI WILAYAH KOTA MAKASSARIriani Djamaluddin Mahasiswa Magister Teknik Perencanaan Transportasi Universitas Hasanuddin Makasar Jl. Perintis Kemerdekaan Km. 10 Kampus Tamalanrea Makasar M.Y. Jinca Staf Pengajar Prog, Studi Tek, Transp. PPs-Unhas Makassar [email protected] Shirly Wunas Staf Pengajar Prog, Studi Tek, Transp. PPs-Unhas Makassar [email protected]

Abstract Transportation modes that reach the small island is still very low because only one time in a day crossing between these small islands to Makassar. As well as port and dock facilities are needed especially in the outer islands of Makassar. Provision of transportation facilities needed partnership between private sector and government. Keywords : Aksesibilitas, Infreraksi, supplay.

PENDAHULUANPembangunan infrastruktur transportasi mempunyai peran penting dalam pengembangan suatu wilayah serta mendukung pertumbuhan sektor-sektor lain. Ketersediaan aksesibilitas ataupun keterjangkauan pelayanan infrastruktur transportasi dapat lebih mempererat dukungan antar wilayah maupun pemerataan pembangunan antar wilayah.Transportasi merupakan industri jasa yang mengemban fungsi pelayanan publik dan misi pembangunan nasional, yang secara umum menjalankan fungsi sebagai katalisator pendukung pertumbuhan ekonomi, pengembangan wilayah, dan pemersatu wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pembangunan transportasi berpedoman pada sistem transportasi nasional (Sistranas), diarahkan untuk mendukung perwujudan Indonesia yang lebih sejahtera sejalan dengan upaya perwujudan Indonesia yang aman dan damai serta adil dan demokratis. Transportasi merupakan salah satu komponen yang sangat penting bagi berfungsinya suatu kegiatan masyarakat. Transportasi juga sangat berkaitan erat dengan pola hidup masyarakat lokal serta daerah layanan atau daerah pengaruh aktivitas produksi dan sosial, serta barang-barang dan jasa yang dapat dikonsumsi. Kota Makassar sebagai salah satu Ibukota Metropolitan di Indonesia memiliki pulau-pulau kecil dengan berbagai potensi dan keunikan yang dimiliki pada masing-masing pulau tersebut. Pulau-pulau kecil di wilayah Kota Makassar hingga saat ini baru sebagian kecil yang digarap dan dikembangkan. Dimana sarana dan prasarana yang terdapat pada pulaupulau kecil ini masih sangat terbatas khususnya moda transportasi yang menjangkau pulaupulau kecil masih sangat minim dikarenakan dalam sehari hanya sekali saja tersedia penyeberangan antar pulau. Ada sebelas pulau kecil yang berada diwilayah Kota Makassar yakni : P. Lanjukang, P. Langkai, P. Lumu-lumu, P. Bonetambung, P. Kodingareng Keke, P. Samalona, P. Barang Lompo, P. Kodingareng Lompo, P. Barang Caddi, P. Lae-lae serta P. Kayangan. Dari ke sebelas pulau-pulau kecil yang termasuk dalam wilayah Kota Makassar ini yang terlayani transportasi reguler baru 5 pulau yaitu : P. Barang Lompo, P.

1


Barang Caddi, P. Kodingareng Lompo, P. Lae-lae dan P. Kayangan. Minimnya moda transportasi yang ada sehingga aksesibilitas antar pulau-pulau kecil yang berada diwilayah Kota Makassar kurang terpenuhi. Secara umum daya tarik pulau-pulau kecil ini adalah kondisi pulau yang sebagian besar masih asri, perairan yang jernih, hamparan pasir putih, pemandangan bawah laut (terumbu karang dan berbagai jenis ikan karang), serta kehidupan nelayan tradisional yang dapat dijumpai setiap hari. Untuk menjangkau pulau-pulau kecil ini, khususnya yang termasuk dalam wilayah Pemerintahan Kota Makassar, telah tersedia 2 pelabuhan penyeberangan transportasi antar pulau yaitu Pelabuhan Penyeberangan Kayu Bangkoa dan Pelabuhan Penyeberangan Paotere. Tujuan pembahasan ini adalah untuk menjelaskan kondisi transportasi antar pulau-pulau kecil di wilayah Kota Makassar dan menjelaskan strategi pengembangan transportasi tersebut.

TINJAUAN PUSTAKAPembahasan ini mencakup kajian terhadap pengembangan prasarana dan sarana transportasi antar pulau-pulau kecil. Menurut Tamin (2000), Sistem adalah gabungan beberapa komponen atau obyek yang saling berkaitan. Sistem transportasi tersebut terdiri dari, sistem kegiatan, sistem jaringan prasarana transportasi, sistem pergerakan lalu lintas, dan sistem kelembagaan. Dalam Sistranas 2005 mangatakan bahwa sistem transportasi terdapat dua aspek yang sangat penting, yakni aspek sarana dan prasarana. Kedua aspek ini sering disebut sebagai bagian yang mempunyai peranan dalam menunjang kesejahteraan dan kebutuhan masyarakat dalam beraktifitas. Transportasi diartikan sebagai pemindahan manusia dan barang dari tempat asal ke tempat tujuan serta fasilitas yang digunakan untuk tujuan tersebut. Sistem transportasi berkaitan erat dengan sistem aktifitas dan sistem lalu lintas yang ada, karena transportasi merupakan permintaan turunan yaitu permintaan yang timbul akibat permintaan yang lain. (Jinca, 2002;1-7). Transportasi merupakan bagian yang sangat penting dalam kehidupan kita. Transportasi adalah suatu kegiatan untuk memindahkan orang atau barang dari suatu tempat ke tempat lain dan fasilitas yang digunakan untuk memindahkannya. Perpindahan atau pergerakan manusia merupakan hal penting untuk dipikirkan, khususnya didaerah perkotaan, sedangkan angkutan barang sangat penting untuk menunjang kehidupan perekonomian (Hendarto,Sri;2001). Interaksi antara sistem kegiatan dan sistem jaringan menghasilkan pergerakan manusia dan /atau barang dalam bentuk pergerakan yang aman, cepat, nyaman, murah, handal dan sesuai dengan lingkungannya dapat tercipta jika pergerakan tersebut diatur oleh sistem rekayasa dan manajemen lalu lintas yang baik. Jaringan transportasi terdiri dari jaringan prasarana dan jaringan pelayanan. Jaringan pelayanan transportasi adalah susunan rute-rute pelayanan transportasi yang membentuk

2


satu kesatuan hubungan, sedangkan jaringan prasarana adalah serangkaian simpul yang dihubungkan oleh ruang lalu lintas, sehingga membentuk kesatuan. Menurut Jinca (2001), perencanaan transportasi merupakan salah satu pengembangan konsep-konsep dengan pendekatan sistem, menggunakan prinsip dan teknik peramalan. Permintaan akan transportasi perkotaan yang sahih secara keilmuan maupun metodologi. Perencanaan transportasi bertujuan mengembangkan sistem transportasi yang memungkinkan manusia dan barang bergerak/berpindah tempat dengan aman, murah, cepat, dan nyaman dalam artian efisien dan efektif. Dalam (Sistranas 2005;24) kondisi transportasi saat ini merupakan salah satu modal dasardalam mewujudkan transportasi yang efektif dan efisien. Secara umum indikator kinerja transportasi dapat dibedakan antara dimensi jaringan prasarana jaringan pelayanan. Efektifitas dapat diukur dari indikator kinerja yang diantaranya adalah aksesibilitas tinggi, selamat,terpadu, kapasitas mencukupi, teratur, lancar dan cepat, mudah, tepat waktu, nyaman, tarif terjangkau, tertib, aman, dan rendah polusi. Dan efisien dalam arti beban publik rendah dan utilities tinggi dalam satu kesatuan jaringan transportasi nasional. Undang-undang Republik Indonesia nomor 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil yang berkaitan dengan penelitian dan pengembangan terdapat pada Bab VII pasal 42 46.

METODE PEMBAHASANBerdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan, maka jenis penelitian ini adalah adalah non ekperimental bersifat deskriptif kualitatif mengkaji pengembangan sarana dan prasarana transportasi pada pulau-pulau kecil di wilayah Kota Makassar. Data diperoleh dengan observasi dan wawancara kepada stakeholder dan warga yang bermungkim di lokasi penelitian. Lokasi penelitian difokuskan pada pulau Lanjukang, Langkai, Lumu-Lumu, Bonetambung, Kodingareng Keke, Samalona dasar pertimbangan penentuan lokasi penelitian adalah karena terbatasnya akses transportasi menuju pulau-pulau tersebut.

ANALISIS DAN PEMBAHASANa. Kondisi Sistem transportasi Kondisi sistem transportasi antar pulau-pulau kecil pada wilayah Kota Makassar saat ini masih sangat terbatas dilihat dari aktivitas yang ada di pelabuhan penyeberangan seperti di Pelabuhan penyeberangan kayu bangkoa rute penyeberangan dari dan antar pulau-pulau kecil yang sudah terlayani dengan transportasi reguler dalam sehari hanya satu kali penyeberangan yakni pada Jam 6.00 wita kapal motor 40 PK sudah tiba di Makassar dari pulau-pulau kecil tersebut dan sekitar jam 11.00 wita kapal motor tersebut kembali menyeberangkan penduduk atau barang ke pulau asalnya. Dari 11 pulau-pulau kecil yang ada di wilayah Kota Makassar baru 5 pulau yang terlayani dengan transportasi reguler, selebihnya ke 6 pulau-pulau kecil lainnya belum terlayani dengan transportasi reguler.

3


b. Potensi Daerah Kepulauan di Kota Makassar Daerah kepulauan di Kota Makassar terkenal tidak hanya ikan dan hasil laut lainnya tetapi juga potensi laut seperti DIVING and snorkeling cukup indah untuk para wisatawan baik dari mancanegara maupun wisatawan domestik. Untuk menjual potensi wisata kepulauan di Kota Makassar, masih menjadi hal yang sangat mustahil jika hanya pemerintah Kota Makassar yang memikirkannya. Untuk mewujudkan potensi wisata diving and snorkeling , peran semua elemen masyarakat sangat menentukan. PETA PULAU-PULAU KECIL DI WIL. KOTA MAKASSAR Beberapa kendala dalam mewujudkan kepulauan Makassar sebagai tujuan wisata. Kendati pada beberapa pulau di kawasan ini sudah terdapat fasilitas seperti resort, pos keamanan, dan fasilitas lainnya namun kendala tetap muncul khususnya pada sistem transportasi laut, ketersediaan air bersih yang memang tidak ada sama sekali, fasilitas listrik, penginapan yang representatif, restoran, hingga infrastruktur. Akses transportasi laut menjadi persoalan utama. untuk mengakses beberapa pulau di kota Makassar wisatawan membutuhkan waktu yang cukup lama berkisar satu- dua jam dari kota Makassar, karena itu, perlu ada sistem transportasi laut khusus yang dapat memobilasi masyarakat antar kepulauan di Kota Makassar

4


Olehnya diperlukan arah kebijakan pembangunan transportasi laut lainnya yang terkait peningkatan daya saing sektor riil, antara lain adalah a. Meningkatkan kualitas dan kapasitas pelayanan transportasi laut untuk mendukung kelancaran distribusi barang dan jasa serta mendukung pengembangan daerah pariwisata dan sentra-sentra produksi perikanan dan industri; b. Mendorong efisiensi transportasi barang dan penumpang terutama dari aspek penegakan hukum, deregulasi pungutan dan retribusi di jalan, penataan jaringan dan ijin trayek; c. Meningkatkan strategi pelayanan angkutan yang lebih berdaya saing secara antarmoda dan intermoda; d. Meningkatkan kelancaran, kapasitas dan kualitas pelayanan pada lintas dan koridor yang telah jenuh dan kesinambungan transportasi laut yang terputus di dalam pulau (sungai dan danau) dan antarpulau dengan pelayanan point to point; e. Mengembangkan transportasi laut massal di kepulauan yang terjangkau dan efisien f. Memenuhi perkembangan teknologi dan ketentuan internasional. Strategi untuk pelaksanaan arah kebijakan tersebut adalah: (1) membangun sarana dan prasarana transportasi laut di wilayah cepat tumbuh; (2) membangun sistem pelayanan terpadu (National Single Window) di pelabuhan-pelabuhan utama, (3) membangun sarana dan prasarana berbasis subsektor dan per pulau; (4) menyelesaikan masterplan transportasi laut per pulau; (5) menunjang program pembangunan pembangkit listrik 10.000 Mega Watt; (6) mengembangkan sarana dan prasarana laut yang terpadu dengan pengembangan wilayah; serta (7) mengembangkan jaringan pelayanan penyeberangan sebagai penghubung jalur jalan yang terputus di perairan Ketiga, untuk mendukung kelancaran distribusi barang, jasa, dan informasi baik dalam transportasi antar kepulauan dengan kebijakan pembangunan transportasi melalui skema Kerjasama Pemerintah dan Swasta (KPS) dilakukan dengan: (a) mendorong peran swasta pada sektor transportasi melalui reformasi kelembagaan dan peraturan perundangundangan yang memungkinkan penyediaan infrastruktur dilakukan secara efektif dan efisien melalui kompetisi yang adil, transparan dan terbuka, (b) mendorong kerjasama dan peningkatan kapasitas pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam merencanakan, mempersiapkan serta melakukan transaksi proyek KPS, (c) melakukan bundling dan unbundling proyek KPS sektor transportasi dan menyediakan fasilitas-fasilitas pendukung kelayakan proyek untuk lebih menarik untuk swasta dalam KPS. Strategi untuk pelaksanaan arah kebijakan tersebut adalah: (a) melibatkan berbagai sumber pendanaan dalam pembiayaan pembangunan sarana dan prasarana transportasi laut termasuk dana infrastruktur, perbankan, pasar modal, dana pensiun, asuransi, dan obligasi, baik domestik maupun internasional; (b) deregulasi sektor transportasi untuk meningkatkan keterlibatan swasta dan masyarakat, antara lain, melalui penerapan tarif yang bersifat pemulihan biaya dan kepastian penerapan tarif berkala, dengan mempertimbangkan aspek sosia-ekonomi dan kemampuan daya beli masyarakat, dan penerapan manajemen resiko yang tepat; (c) menciptakan peraturan perundang-undangan yang lebih operasional yang merupakan turunan dari UU bidang transportasi; (d) mendorong restrukturisasi dan reformasi kelembagaan meliputi pemberdayaan Simpul KPS (PPP Nodes) dan peningkatan kapasitas fungsi regulator ekonomi dan penanggung jawab proyek serta reposisi BUMN sektor transportasi sebagai operator sepenuhnya

5


(bukan sebagai regulator); (e) mengembangkan bundling pembangunan sarana dan prasarana transportasi dengan pengembangan pusat kegiatan, kawasan industri, kawasan ekonomi khusus, kawasan perdagangan bebas, atau sektor infrastruktur lainnya (seperti jaringan migas, listrik, telekomunikasi, air bersih); (f) mengembangkan unbundling pembangunan infrastruktur transportasi melalui penyediaan dukungan pemerintah, baik langsung maupun tidak langsung, yang bersumber dari APBN/APBD murni dan/atau pinjaman/hibah luar negeri untuk penyediaan prasarana nonkomersial termasuk lahan, sedangkan dana pihak swasta digunakan untuk membiayai sarana dan prasarana komersial; (g) mengembangkan skema subsidi/PSO khususnya untuk tarif pelayanan sarana transportasi kelas ekonomi agar terjangkau masyarakat; (h) meningkatkan kerjasama daerah dalam pembangunan sarana dan prasarana transportasi, baik yang bersifat lokal, regional, maupun nasional; serta (i) meningkatkan kerjasama regional dan bilateral serta multilateral khususnya dalam penyediaan fasilitas pendanaan jangka panjang termasuk hibah dan pinjaman lunak yang disertai transfer pengetahuan dan teknologi yang tepat. Tabel 1No. 1 2

Sarana dan Prasarana yang terdapat pada pulau-pulau kecil sebagai berikut :Nama Pulau Lanjukang Langkai Jarak Dari Kota Makassar 40,17 km 35,8 km Luas 11 ha 142 ha Sarana Transportasi Belum Tersedia Transportasi Reguler Belum Tersedia Transportasi Reguler Belum Tersedia Transportasi Reguler Belum Tersedia Transportasi Reguler Sudah Tersedia Transportasi Reguler Belum Tersedia Transportasi Reguler Sudah Tersedia Transportasi Reguler Sudah Tersedia Transportasi Reguler Belum Tersedia Transportasi Reguler Sudah Tersedia Transportasi Reguler Sudah tersedia perahu penyeberangan Prasarana Transportasi Belum tersedia fasilitas dermaga Terdapat sebuah dermaga perahu di sisi utara pulau Terdapat sebuah dermaga kayu di sisi timur pulau Telah dibangun dermaga di sisi selatan pulau Terdapat 2 buah dermaga di sisi timur pulau Ada 2 buah dermaga (tradisional dan semi permanen) Terdapat sebuah dermaga di sisi barat pulau Terdapat sebuah dermaga Terdapat sebuah dermaga kayu Sudah dilengkapi pelabuhan penyeberangan khusus bagi wisatawan

3

Lumu-Lumu

27,54 km

3,75 ha

4

Bone Tambung

17,87 km

5 ha

5

Kodingareng Lompo Kodingareng keke Barang Lompo

15,05 km

14 ha

6 7

13,48 km 12,77 km

1 ha 19,23 ha

8

Barang Caddi

11,15 km

4 ha

9 10 11

Samalona Lae-Lae Kayangan

6,8 km 1,2 km 800 m

2,34 ha 11,6 ha 1 ha

6


Tabel 2No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7 8 9 10 11

Gambaran Umum Pulau-Pulau Kecil.Nama Pulau Jumlah Penduduk 301 jiwa 430 jiwa 984 jiwa 481 jiwa 4.170 jiwa 3.563 jiwa 1.263 jiwa 82 jiwa 1.500 jiwa Mata Pencaharian Penduduk Nelayan, Nelayan, Pengrajin Perahu, Pedagang Klontong, Guru, Peg. Neg Nelayan Nelayan Nelayan NelayanTangkap dan Pemancing, Pedagang serta Pegawai Negeri Nelayan Tradisional Nelayan Tangkap dan Pedagang Wisata Pelaut dan Nelayan -

Lanjukang Langkai Lumu-Lumu Bonetambung Kodingareng Lompo Kodingareng Keke Barang Lompo Baramng Caddi Samalona Lae-Lae Kayangan

Adapun hasil analisis indikator kinerja transportasi pada pulau pulau kecil di wilayah Kota Makassar berdasarkan data dari hasil pengamatan dan wawancara di lapangan disajikan pada tabel dibawah ini: Tabel 3 Indikator Kinerja Transportasi Pada Pulau-Pulau Kecil di Kota MakassarPulau Lanjukang a. Aksesibilitas b. Kapasitas c. Lancar dan cepat d. Mudah dicapai e. Kenyamanan f. Tepat waktu g. Tariff terjangkau h. Efisien Pulau Lumu-Lumu a. Aksesibilitas b. Kapasitas c. Lancar dan cepat d. Mudah dicapai e. Kenyamanan f. Tepat waktu g. Tarif terjangkau h. Efisien Pulau Bonetambung Bone a. Aksesibilitas b. Kapasitas c. Lancar dan cepat d. Mudah dicapai e. Kenyamanan f. Tepat waktu g. Tarif terjangkau h. Efisien SB B C Keterangan KB TB

1

2

3

7


Tabel 34

Indikator Kinerja Transportasi Pada Pulau-Pulau Kecil di Kota Makassar (lanjutan)

5

6

7

8

Pulau Kodingareng Keke a. Aksesibilitas b. Kapasitas c. Lancar dan cepat d. Mudah dicapai e. Kenyamanan f. Tepat waktu g. Tarif terjangkau h. Efisien Pulau Samalona a. Aksesibilitas b. Kapasitas c. Lancar dan cepat d. Mudah dicapai e. Kenyamanan f. Tepat waktu g. Tarif terjangkau h. Efisien Pulau Langkai a. Aksesibilitas b. Kapasitas c. Lancar dan cepat d. Mudah dicapai e. Kenyamanan f. Tepat waktu g. Tarif terjangkau h. Efisien Pulau Barang Lompo a. Aksesibilitas b. Kapasitas c. Lancar dan cepat d. Mudah dicapai e. Kenyamanan f. Tepat waktu g. Tarif terjangkau h. Efisien Pulau Barang Caddi a. Aksesibilitas b. Kapasitas c. Lancar dan cepat d. Mudah dicapai e. Kenyamanan f. Tepat waktu g. Tarif terjangkau h. Efisien

8


Tabel 39

Indikator Kinerja Transportasi Pada Pulau-Pulau Kecil di Kota Makassar (lanjutan)

10

11

Pulau Kodingareng Lompo a. Aksesibilitas b. Kapasitas c. Lancar dan cepat d. Mudah dicapai e. Kenyamanan f. Tepat waktu g. Tarif terjangkau h. Efisien Pulau Lae-Lae a. Aksesibilitas b. Kapasitas c. Lancar dan cepat d. Mudah dicapai e. Kenyamanan f. Tepat waktu g. Tarif terjangkau h. Efisien Pulau Kayangan a. Aksesibilitas b. Kapasitas c. Lancar dan cepat d. Mudah dicapai e. Kenyamanan f. Tepat waktu g. Tarif terjangkau h. Efisien

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan, maka dapat disimpulkan 1. Pulau lumu-lumu, dermaga yang telah ada perlu direhabilitasi ataupun dibangun yang baru dan pemerintah perlu menyediakan sarana transportasi regular berupa kapal motor dengan kapasitas 7-10 GT Jadwal pelayaran 3x sehari; 2. Pulau Langkai, dermaga perahu yang telah ada perlu direhab dan pemerintah perlu menyediakan sarana transportasi regular berupa kapal motor dengan kapasitas 7 10 GT Jadwal pelayaran 3x sehari; 3. Pulau Lanjukang, belum tersedia fasilitas dermaga sehingga perlu dibangun fasilitas dermaga serta penyediaan sarana transportasi regular berupa kapal motor dengan kapasitas > 10 GT mengingat jarak pulau ini cukup jauh; 4. Pulau Bonetambung, fasilitas dermaga telah tersedia di sisi selatan pulau dan pemerintah perlu menyediakan sarana transportasi reguler; 5. Pulau Kodingareng Keke, belum tersedia fasilitas dermaga dan belum tersedia sarana transportasi reguler; 6. Pulau Samalona, belum tersedia fasilitas dermaga serta sarana transportasi reguler sehingga pemerintah sarana dermaga dan moda transportasinya; 7. Pulau Lae-Lae, Pulau Barang Lompo, Pulau barang caddi, Pulau Kodingareng Keke pada ke empat pulau ini sudah tersedia sarana/ transportasi reguler dan sudah dilengkapi fasilitas dermaga;

9


8. Pulau Kayangan, sudah tersedia perahu penyeberangan yang sudah ditentukan jadwalnya setiap saat dapat diseberangkan dan fasilitas pulau ini sudah lengkap sebagai tempat wisata.

KESIMPULANJumlah sarana dan prasarana transportasi untuk mendukung pergerakan dari dan ke pulau-pulau kecil masih sangat terbatas terutama untuk prasarana pelabuhan dan dermaga; Perlu pengembangan moda transportasi untuk pulau Lumu-Lumu, Pulau Lanjukang, dan Pulau Langkai dimana ketiga pulau ini merupakan pulau terluar Kota Makassar; Penyediaan angkutan penyeberangan antar pulau dengan mendapatkan subsidi dari pemerintah; Hal strategis yang perlu dipikirkan dalam upaya pengembangan sistem transportasi di pulau-pulau kecil di wilayah Kota Makassar adalah bagaimana meningkatkan sistem transportasi pada pulau-pulau kecil tersebut sehingga dapat meningkatkan aksesibilitas antar pulau. Pemikiran ini menjadi sangat penting dengan pertimbangan bahwa kekuatan atau kemampuan serap pasar internal sangat terbatas dan biaya transportasi (transportation cost) dari dan ke pulau-pulau kecil yang relatif masih sangat tinggi. .

DAFTAR PUSTAKADahuri R, dkk. 1996. Pengelolaan Sumber daya Wilayah Pesisir dan Kelautan Secara Terpadu, PT. Pradnya Paramita, Jakarta. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1995. Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta. Kusumastanto, T. 2003. Ocean Policy dalam Membangun Negeri Bahari di Era Otonomi Daerah, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. Tamin, OZ. 2000. Perencanaan dan Pemodelan Transaportasi, edisi kedua Penerbit Institut Teknologi. Undang-Undang RI No. 27 Tahun 2007, Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

10

Documents

an Transportasi Antar Pulau-pulau Kecil Di Wilayah Kota Makassar