Analisa Ekonomi RDF

8/20/2019 Analisa Ekonomi RDF

1/15

1

ANALISA KELAYAKAN PROYEK

I. ANALISIS EKONOMI (BIAYA MANFAAT)

Analisa Manfaat dan Biaya Sosial (AMBS) diwajibkan untuk dibuat untuk proyek PPP di

Indonesia yang merupakan penilaian dari biaya sosial dan manfaat dari proyek dari sudut

pandang masyarakat. Jika dalam suatu proyek manfaat sosial lebih besar daripada biaya

sosial, maka proyek dianggap layak secara ekonomis dan proyek harus dilaksanakan olehpemerintah.

Ukuran pertama yang digunakan dalam menghitung AMBS ialah Nilai bersih Ekonomi Saat

Ini atau Economic Net Present Value (ENPV): jika ENPV positif, maka proyek ini layak

secara ekonomis. Kadang-kadang ENPV disebut "surplus sosial" (jika positif). Tingkat

surplus ini bisa menjadi indikator dari jumlah dukungan pemerintah yang dapat diberikan

kepada proyek. Jika jumlah dukungan pemerintah yang diminta melebihi surplus, maka

akan lebih baik untuk menerapkannya sebagai Project sektor publik atau Proyek yang

dilaksanakan oleh BUMN/BUMD. Ukuran kedua ialah Tingkat ekonomi pengembalian

internal atau Economic Internal Rate of Return (EIRR): jika EIRR lebih besar daripada rate

diskon sosial, maka proyek ini layak secara ekonomis. Ukuran ketifa ialah Rasio Manfaat /

Biaya atau Benefit /Cost Ration (B/C Ratio): jika rasio lebih dari satu, maka proyek ini

layak secara ekonomis.

Dalam menghitung ENPV, EIRR dan B/C ratio, yang SCBA didasarkan pada perbandingan 2

situasi: "With Project – Dengan Proyek" dan "Without Project – Tanpa Proyek” tersebut.

Dengan dasar perhitungan adalah “Tanpa proyek”. Dimana pilihan "Dengan Proyek” adalah

pilihan pertama atau “Pilihan yang Disukai” dan hal ini harus menjadi solusi paling murah

dengan teknologi yang direkomendasikan.

Asumsinya adalah Belanja modal (Capex) dan operasi & pemeliharaan (Opex) harus

diestimasi pada basis keadaan yang optimal. Dan semua biaya / harga yang digunakan

dalam AMBS adalah harga "ekonomi" (kadang-kadang disebut "biaya sumber daya" atau

"biaya akuntansi"). Ini berarti harga dikurangi pembayaran transfer (yaitu subsidi), pajak


2/15

2

(misalnya tidak PPN) dan elemen monopoli (ini adalah kekuatan pasar distorsi harga,

sehingga menghasilkan "sewa" yang optimal). Proses memperkirakan harga ekonomi

disebut "shadow pricing". Faktor konversi standar atau Standard Conversion Factor (SCF)

sebagai cara penghitungan yang paling sering digunakan.

Perhitungan Manfaat Sosial adalah Biaya yang tidak jadi dikeluarkan dengan adanya proyek

atau Saving from Existing Cost. Dalam hal TPPAS Nambo ini, Manfaat Sosial adalah Biaya

Pengelolaan Existing terhadap Tempat Pembuangan Akhir Sampah dan proyeksinya.

Sedangkan dalam perhitungan Biaya Sosial adalah Biaya Lingkungan dan Biaya yang harus

ditanggung masyarakat disekitar proyek dalam masalah lingkungan dan kemasyarakatan

serta proyeksinya.

Hasil Perhitungan EIRR adalah 14%, ENPV adalah Rp 240 juta dan B/C Ratio adalah (NPV

Manfaat Sosial) 4 : 3 (NPV Biaya Sosial). Dimana EIRR ini lebih besar dari FIRR dan ENPV

lebih besar daripada FNPV serta Manfaat Sosial lebih besar daripada Biaya Sosial.

II. ANALISIS KEUANGAN

Analisis keuangan terdiri dari Business Analysis, Credit Analysis, Industry Analysis dan

Accounting Analysis. Pada semua Financial Analysis tersebut, didasarkan pada Financial

Model yang memperkirakan Laba/Rugi dalam jangka pendek dan panjang yang berasal dari

Laporan Laba Rugi (Profit & Loss Statement), Posisi Harta Perusahaan yang berasal dari

Laporan Neraca (Balance Sheet), perhitungan Internal Rate of Return (IRR), Net Present

Value and Payback yang berasal dari Laporan Arus Kas (Cash Flow).

Penyusunan Financial Model didasarkan pada Asumsi-asumsi yang digunakan yaitu Costing

Parameter (Capital Expenditure atau Capex dan Operational Expenditure atau Opex),

Capital Parameter (Debt Ratio, Cost of Equity, Interest Rate dan WACC / Weighted Cost ofCapital), Conssession & Regulatory Parameter (Construction Periode, Conssession Periode,

Tax Rate dan Depression Method) dan Revenue & Costing Parameter (Tipping Fee awal dan

pertumbuhannya, RDF price awal dan pertumbuhannya dan Escalasi harga).

Hasil Business Analysis adalah Project Returns yaitu Hasil Analisis berupa Project

IRR,Project NPV, DCSR (Debt Service Coverage Ratio) dan Payback. Hasil Credit Analysis

adalah perbandingan IRR, NPV dan DCSR terhadap Interest dan WACC. Industrial Analysis

ialah memperbandingan IRR dan NPV terhadap Conssession Period dan Revenue Parameter


3/15

3

(terutama harga RDF dan pertumbuhannya). Pada Accounting Analysis adalah analysis

terhadap Balance Sheet, Income Statement dan Cash Flow Statement.

4.2.1. Financial Model

Dalam menilai kelayakan proyek, financial model disusun berdasarkan Costing Parameter

(Capital Expenditure atau Capex dan Operational Expenditure atau Opex), Capital

Parameter (Debt Ratio, Cost of Equity, Interest Rate dan WACC / Weighted Cost of

Capital), Conssession & Regulatory Parameter (Construction Periode, Conssession Periode,

Tax Rate dan Depression Method) dan Revenue & Costing Parameter (Tipping Fee awal dan

pertumbuhannya, RDF price awal dan pertumbuhannya dan Escalasi harga).

Costing Parameter yang digunakan dalam TPPAS Nambo ialah

Dimana Costing Parameter ialah input MSW sebesar 1.500 ton per hari atau sekitar 525.000

ton per tahun. Besar MSW sebesar 1.500 ton per hari ini yang akan menentukan skala

Pabrik dan nanti akan digunakann untuk memperkirakan produksi RDF per hari.

Perhitungan Capital Expenditure sebesar Rp 464,5 Milyar dan perhitungan Opex sebesar

61,75 Milyar per tahun yang diperkirakan akan meningkat sebesar inflasi yaitu sekitar 3-4%

per tahun.

4.2.1.1. Revenue Model

Salah satu tolok ukur penting dalam menentukan kelayakan proyek adalah pernyataan

pendapatan atau Revenue Recognition. Pendapatan dari proyek TPPAS Nambo adalah dari

Tipping Fee dan Penjualan RDF. Dimana Revenue Model ini dinyatakan dalam bagan

sebagai berikut:

1.00

..0 000

.10. 000 1 (1,2 )

1.2.0 000 ( )


4/15

4

Pendapatan dari Tipping Fee terutama digunakan untuk membiaya pengeluaran

Operational atau OPEX. Saldo dari Pengeluaran Tipping Fee yang telah digunakan untuk

OPEX adalah Free Cash Flow, dan setelah ditambah dengan Pendapatan dari RDF (RDF

Income), maka saldo dan pendapatan RDF digunakan untuk membiayai Pengeluaran

Capital. Dengan adanya Debt dari pihak bank yang mempunyai Interest Rate, maka perlu

dihitung DSCR yang dalam jangka panjang nilainya harus lebih dari 1 (satu), berarti Proyek

mempunyai dana untuk melunasi hutang dan adanya Deviden untuk Investor sebagai

pengembalian Equity-nya.

4.2.1.2. Expenditure Model

Pengeluaran untuk proyek TPPAS Nambo terbagi 3 yaitu Pengeluaran Capital (CAPEX),

Pengeluaran Operational (OPEX) dan Modal Kerja (Working Capital) dimana Modal Kerja ini

diperoleh dari Pinjaman karena Proyek harus beroperasi minimal satu tahun untuk

memperoleh Pendapatan, baik dari Tipping Fee maupun Penjualan RDF.

a. Pengeluaran Capex

Pengeluaran Capex untuk TPPAS Nambo diperkirakan sebesar 464,5 Milyar

digunakan untuk:

No Equipment Cost, IDR (000)

1 Shredder 6.652.659

2 Belt Conveyor sorting 3.441.031

3 Dump Truk 6.882.062

4 Baller 1.223.478

5 Wheel Loaders 13.764.123

6 Drum Screen 3.899.835

7 Blower 53.527

8 Windrow Turner 2.599.890

9 Piping 4.542.161

10 Weigh Bridge 4.588.041

11 Metal separator 2.339.901

12 Biodrying facility and equipment 290.575.930

14 Building, road drainage, utility 77.239.670


5/15

5

15 Engineering, design layout 23.399.009

16 Contingency 23.246.074

Jumlah 464.447.390

** Equipment price include mechanical instalation and electrical& instrumentation

b. Pengeluaran Opex

Pengeluaran Opex untuk TPPAS Nambo diperkirakan sebesar 61,75 Milyar digunakan

untuk:

Currency: '000 IDR

No. Position TotalSalary /month

Salary +Benefit 30%

/ year

1 1 15.000 240.000

2 1 10.000 10.000

3 1 10.000 10.000

4 1 10.000 10.000

5 1 10.000 10.000

1 10.000 10.000

1 4.000 4.000

3.000 34.000

10 4 4.500 2.000

11 3.500 44.000

12

4 3.500 224.000

13 4 3.500 224.000

14 12 3.000 5.000

15 2 3.000 .000

1 10 4.000 40.000

1 10 3.500 50.000

1 12 3.500 2.000


6/15

1 3 2.050 1.10.00

20 2.050 25.200

21

12 3.000 5.000

Total 1397.268.000

No Item Unit Cost / year

1 50.540

Ltr / year5.05.400

2 Macinery and equipment Maintenance1.01.200

per year1.01.200

3 14.5.500

14.5.500

4 per year313.150

5 per year200.000

per year200.000

220.000

14.53.500

1.140.000

Total cost 54.484.750

Total O&M in a year61.752.750

c. Modal Kerja

Sehubungan dengan perkiraan operasional tahun pertama, setelah konstruksi

selesai, maka proyek akan beroperasi setahun terlebih dahulu dan tahun kedua

proyek baru akan memperoleh Pendapatan dari Tipping Fee dan Penjualan RDF.

Sehingga dengan demikian Proyek harus meminjam Modal Kerja sebesar 1 (satu)

hingga 1,25 (satu seperempat) kali dari besar OPEX yang diperkirakan. Pinjaman ini

bersifat Subsidiary, Jangka Pendek dan harus segera dilunasi oleh proyek


7/15

4.2.2. Asumsi-Asumsi

4.2.2.1. Asumsi Perkembangan Produksi RDF

Setelah konstruksi usai pada 2017, TPPAS Nambi akan memulai tahap operasi selama 25

tahun ke depan dan akan berakhir pada 2042. Perkiraan hasil RDF yang dihasilkan dari

1500 ton sampah MSW tersebut adalah berdasarkan 3 situasi berikut:

a. Pesimis

Pada kondisi ini diperkirakan produksi RDF yang dihasilkan adalah 30% dari 1500 ton

sehari atau sekitar 450 ton RDF sehari.

b. Moderat


sehari atau sekitar 525 ton RDF sehari

c. Optimis


sehari atau sekitar 600 ton RDF sehari

Hasil IRR, NPV, DSCR and Payback dihitung berdasarkan masing-masing kondisi Pesimis,

Moderat dan Optimis diatas.

4.2.2.2. Asumsi Perkembangan Biaya OPEX

Pada Tahap operasional adalah saat proyek mulai menghasilkan pendapatan, dan juga

memikul biaya operasional. Perkiraan biaya operasional adalah berdasarkan 3 situasi

berikut:

a. Pesimis

Pada kondisi ini biaya OPEX akan naik 5% per tahun dari Rp 61,75 Milyar.

b. Moderat


c. Optimis





8/15

4.2.2.3. Asumsi Perkembangan Besar Tipping Fee

Salah satu sumber pendapatan Badan Usaha adalah dari Tipping Fee yaitu biaya

Pengelolaan Tempat Pembuangan Akhir Sampah. Perkiraan besar Tipping Fee adalah

berdasarkan 3 situasi berikut:

a. Pesimis

Pada kondisi ini perkembangan Tipping Fee akan naik 1% per tahun dari Tipping Fee

awal sebesar Rp 126.000 per ton Sampah

b. Moderat

Pada kondisi ini perkembangan Tipping Fee akan naik 10% per 3 (tiga) tahun dari

Tipping Fee awal sebesar Rp 126.000 per ton Sampah

c. Optimis

Pada kondisi ini perkembangan Tipping Fee akan naik 5% per tahun dari Tipping Fee

awal sebesar Rp 126.000 per ton Sampah.



4.2.2.4 Asumsi Perkembangan Harga RDF

Sumber pendapatan Badan Usaha yang lain adalah dari Penjualan RDF, yang berdasarkanharga RDF. Perkiraan besar Harga RDF adalah berdasarkan 3 situasi berikut:

a. Pesimis

Pada kondisi ini Harga RDF awal adalah Rp 250.000 per ton RDF dan perkembangan

harganya adalah 2% per tahun.

b. Moderat

Pada kondisi ini Harga RDF awal adalah Rp 350.000 per ton RDF dan perkembangan


c. Optimis

d. Pada kondisi ini Harga RDF awal adalah Rp 450.000 per ton RDF dan perkembangan





9/15

4.2.3. Hasil Analisis (IRR, PBP, NPV, Tipping Fee)

Berdasarkan 4 (empat) Asumsi diatas yaitu Produksi RDF, Perkembangan Biaya OPEX, Besar

Tipping Fee dan Perkiraan Harga RDF dan berdasarkan 3 (tiga) kondisi diatas yaitu Pesimis,

Moderat dan Optimis.

Hasil Perhitungannya adalah sebagai berikut:

4.2.3.1 Pesimis

Hasil Perhitungan IRR adalah ....%, NPV adalah Rp.......... DCSR sebesar dan Payback

sebesar ...... Berdasarkan kondisi keuangan ini maka dapat dikatakan pada kondisi pesimis

ini, proyek adalah tidak layak.

4.2.3.2 Moderat



ini, proyek adalah layak.

4.2.3.3 Optimis



ini, proyek adalah layak.


10/15

10

III. MANAJEMEN RESIKO

Manajemen Resiko atau Pengelolaan resiko adalah proses identifikasi sistematis dan

kuantifikasi resiko yang diikuti dengan penerapan strategi yang tepat untuk menghilangkan

atau meminimalkan risiko dan jika mungkin, untuk mengurangi konsekuensi dari peristiwa

resiko yang terjadi.

Sedang Alokasi resiko adalah proses mengalokasikan tanggung jawab mengelola resiko

tertentu dan menyepakati bagaimana konsekuensi dari kegagalan peserta untuk mencegah

peristiwa risiko.

Resiko dialokasikan melalui perjanjian kontraktual oleh pihak proyek. Badan Usaha akan

mencari kompensasi untuk setiap resiko yang diterima melalui tingkat pengembalian atau

pihak yang tidak dapat melakukan mitigasi resiko tertentu tidak boleh diserahkan resiko

tersebut.

4.4.1. Identifikasi Resiko

Secara garis besar untuk TPPAS Nambo ada 4 (empat) macam ketegori utama resiko yang

relevan dengan kontrak tersebut, yaitu:

1. Resiko pembangunan atau penyelesaian proyek, meliputi resiko peningkatan biaya,

resiko keterlambatan penyelesaian, resiko perencanaan, resiko perizinan;

2. Resiko pengoperasian, meliputi resiko biaya pengoperasian, resiko kelalaian Badan

Usaha, resiko ketersediaan Sampah Perkotaan (MSW) dari Kabupaten Bogor, Kota

Bogor dan Kota Depok, dan resiko lingkungan hidup;

3. Resiko keuangan, meliputi resiko pasar, resiko jatuhnya harga RDF, resiko kelalaianmitra kerja sehingga kalori RDF tidak terjaga, resiko inflasi, resiko kurs mata uang

asing, resiko suku bunga dan resiko pembiayaan kembali (refinancing), dan

4. Resiko akibat dari peristiwa yang mengganggu, meliputi resiko politik, resiko

perubahan undang-undang, resiko perubahan peraturan, resiko konvertibilitas dan

repatriasi valuta asing, resiko keadaan kahar alam dan resiko keadaan kahar politik.


11/15

11

4.4.2. Alokasi Resiko

Berdasarkan prinsip dan klasifikasi macam resiko yang mungkin timbul dalam kontrak

TPPAS Nambo, maka resiko-resiko yang mungkin timbul perlu dikelola dan dialokasikan

kepada pihak-pihak yang terlibat dalam kerjasama ini. Perkiraan alokasi resiko untukkerjasama Konsesi antara Pemda Provinsi Jawa Barat (sebagai Penanggung Jawab

Proyek/PJP) dengan Badan Usaha adalah seperti pada tabel berikut:

Alokasi Resiko KPS dalam

TPPAS Nambo

N

o

Jenis

Kategori

Resiko

AlokasiRes

ikoMitigasi

InstiusiKoordinasiMitigasi

PEMD

A

Bad

an

Usa

ha

1.

Resiko

Kegagalan

dalam

Pembangu

nan dan

penyelesai

an proyek

A

Resiko

terjadinya

peningkatan

biaya

v

Hedging Diusulkanuntukkerjasama dg PT SMIuntuk

Contract/Invoice Financing

BResiko

perijinanV v

Koordinasi

dengan

BPLHD

Pengurusan Ijin Lingkungan berdasarkan PP 27 / 2012

D

Resiko

kesalahan

perencanaa

n

v

Perencana

yang baik

2.

Resiko

Kinerja

Proyek

A

Resiko

peningkata

n biaya

pengopera

sian

v

Kontrak

Jangka

Panjang

Perjanjian dengan Stake holder (Supplier, Serikat

Buruh LSM Persampahan dll)


12/15

12

N

o

Jenis

Kategori

Resiko

AlokasiRes

ikoMitigasi


P

EMD

A

Bad

an

Usa

ha

B

Resiko

kelalaian

Badan

Usaha

v

Buat SOP

yang baik

C

Resiko

ketersedia

an

Sampah

Perkotaan

V

Koordinasi

dan kontrak

dengan Pihak

Pemda dan

adanyasangsi bagi

kegagalan

penyediaan

sampah

dibawah

1500 ton per

hari

Dinas Kebersihan Kabupaten Bogor, Kota Bogor

dan Kota Depok

D

Resiko

lingkungan

hidup

V

Ikuti dan teliti

AMDAL yang

baik

Sesuai Ijin Lingkungan berdasarkan PP 27 / 2012

3.

Resiko

kredit

(Keuangan

) proyek

AResiko

Pasarv

Marketing

Plan dan

Survey

Demand

yang baik

Perjanjian jangka panjang dengan Off taker RDF

(Pabrik Semen dll)

BResiko

Sensitifitasv v

Proyeksi

Harga RDF

yang

mendekati

kenyataan

C

Resiko

kelalaian

mitra kerja

(Wanprest

asi)

v

DukunganPih

akke 3

(misalnya

LC)Diusulkanuntukkerjasamadengan Bank untuk

currency hedgingdan PT SMI untuk financing


13/15

13

N

o

Jenis

Kategori

Resiko

AlokasiRes

ikoMitigasi


P

EMD

A

Bad

an

Usa

ha

D

Resiko

kurs mata

uang asing

v

Hedging dan

Dukungan

Pihak ke 3

scheme serta bentuk dukungan pihak ke 3 yang

lain.

E

Resiko

suku

bunga

v

Hedging dan

Dukungan

Pihak ke 3

F

Resiko

pembiayaan kembali

(Refinanci

ng)

v

Dukungan

Pihak ke 3

G Resiko

Transfer

Asset

v DukunganPih

akke 3

4.

Resiko

peristiwa

menggang

u

AResiko

politikv

Koordinasi

dengan

Pemda, LSM

dan

sosialisasi

masyarakat

KoordinasidenganPemerintahProvinsidanLembaga

Pemerintahterkait

B

Resiko

perubahan

Undang-

Undang

v

Koordinasi

dengan

Pemda, LSM

dan

sosialisasi

masyarakat

C

Resiko

perubahan

peraturan

v

Koordinasi

dengan

Pemda, LSM

dan

sosialisasi

masyarakat

D Resikokonvertibilit

v v Hedging danDukungan

Diusulkanuntukkerjasamadengan Bank untukcurrency hedging


14/15

14

N

o

Jenis

Kategori

Resiko

AlokasiRes

ikoMitigasi


P

EMD

A

Bad

an

Usa

ha

as dan

repatriasi

valuta

asing

Pihak ke 3

E

Resiko

keadaan

kahar

politik

v

Kontrak yang

solid dengan

Pemda

dengan

jaminanPemerintah

Sumber : Disarikan dari Risk Management Handbook for PPP in the Water Sector, PURSE

Project, 2005

4.4.3. Mitigasi Resiko

4.4.3.1 Resiko Penyelesaian Proyek akibat adanya Peningkatan Biaya

Kemungkinan kenaikan biaya dikurangi dengan jalan melaksanakan penetapan biaya

didepan (Hedging). Dalamrencana budgetyang dibuat sebelum komitmen untuk

proyek, Pihak Swasta dapat melakukan ’hedging’ (perlindungan nilai) yaitu

membayar sejumlah nilai tertentu kepada Pihak ke-3 dan Pihak ke-3 menjamin pada

anggaran yang sudah disepakati (committed ), bila terjadi kenaikan biaya karena

faktor eksternal, maka Pihak ke-3 yang mengganti selisih biaya tersebut.

Salah satu Pihak ke-3 yang menyediakan layanan Hedging adalah Bank BNI

(http://www.ptbni.com.sg/?GPID=16), terutama berupa ’currency hedging’

termasuk hedging nilai tukar yaitu menghindarkan dari resiko perubahan nilai tukar.

4.4.3.2 Resiko Penyelesaian Proyek akibat Keterlambatan Faktor External

Apabila penyebab keterlambatan adalah faktor operasional (kesalahan desain,

masalah kontraktor pelaksana dll) maka resiko seperti ini akan dibebankan ke Badan

Usaha. Badan Usaha dapat melakukan ’Hedging’ kepada pihak ke-3, bila

keterlambatan disebabkan oleh faktor eksternal, seperti keterlambatan pengiriman

bahan bangunan, keterlambatan karena adanya kesulitan transportasi dll.


15/15

15

5 Resiko Keuangan akbat Kenaikan Biaya Pengoperasian

Untuk menghindari resiko kenaikan biaya operasi, Badan Usaha harus melaksanakan

Kontrak Jangka Panjang dengan semua pihak Pemangku Kepentingan (Stakeholder ),

misalnya dengan Supplier Bahan Kimia untuk kesepakatan harga jangka panjang.

6 Resiko Keuangan akibat kenaikan Biaya Modal Kerja

Badan Usaha harus mempunyai kemampuan modal kerja yang memadai. Selain itu,

resiko ini dapat di-diversifikasi melalui dukungan pihak ketiga (misalnya; Bank dan

lembaga keuangan lainnya)dengan memberikan Performance Bonds (Jaminan

Pelaksanaan) atau Letter of Credit yang akan menyediakan dana jika Pihak Swasta

mengalami kekurangan modal kerja. Perlu dicatat bahwa penambahan dana

pinjaman(credit enhancement) dapat mengakibatkan peningkatan biaya yang bisa

menambah beban keuangan proyek.

Badan Usaha dapat bekerjasama dengan PT SMI (Sarana Multi Infrastruktur) untuk

Contract Financing (http://www.ptsmi.co.id/financingscheme.php) agar kebutuhan

Modal Kerja dapat terjamin sesuai dengan kemajuan kerjasesuai dengan kesepakatan

dengan Pemberi Kerja (Project Owner).

7 Resiko Keuangan akibat Resiko Pasar

Badan Usaha harus memiliki perencanaan marketing (marketing plan) agar perilaku

konsumen (costumer behaviour ) dapat diidentifikasi (misal: Kontrak Pembelian RDF,

Perkiraan Harga RDF hingga tahun 2042 dll). Badan Usaha juga harus melakukan

survey demand dengan baik dalam melakukan analisa pasar, serta

mempertimbangkan aspek demografi dan daya beli dari target pasar, seluruh aspek

penilaian tersebut sebaiknya dimasukan kedalam proyeksi keuangan selama masa

Konsesi.

8 Resiko Peristiawa yang mengganggu akibat Kahar Bencana Alam dan Kahar Politik

Mitigasi yang dapat dilakukan Badan Usaha dengan menegosiasikan kontrak yangsolid dengan pihak Pemerintah dengan menekankan jaminan pihak Pemerintah pada

setiap butir dalam perjanjian keadaan terburuk (worse case scenario) yang mungkin

terjadi.

Documents

Analisa Ekonomi RDF