ANALISA FIQIH TERHADAP HUTANG PIUTANG ANDIL PADA

JAMA’AH YASINAN DI RT 06 RW 02 DESA TAMBANG

KECAMATAN PUDAK KABUPATEN PONOROGO

SKRIPSI

Oleh

IKA FITRIANI

NIM:210212166

Pembimbing:

Drs. H. SUBROTO, M. S. I

NIP. 195202111980031003

PROGRAM STUDI MUAMALAH

JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI

(STAIN) PONOROGO

2016

ABSTRAK

Ika Fitriani. Nim: 210212166. “Analisa Fiqih Terhadap Hutang Piutang Andil Pada

Jama’ah Yasinan Di RT 06 RW 02 Desa Tambang Kecamatan Pudak

Kabupaten Ponorogo”. Skripsi. Program Studi Mu’amalah Jurusan Syariah

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Ponorogo.

Kata Kunci: Qard, penambahan hutang, wanprestasi.

Dalam Islam interaksi antar sesama manusia disebut dengan mu’amalah,

mulai dari hutang piutang, sewa menyewa dan lain sebagainya. Salah satu bentuk

mu’amalah adalah hutang piutang. Hutang piutang diperbolehkan dalam Islam,

karena hutang piutang mengandung unsur ta’awun (tolong menolong). Apabila

dalam kebutuhan mendesak maka orang terpaksa berhutang kepada orang lain

yang lebih mampu. sebagai contoh hutang piutang yang ada di RT 06 RW 02

Desa Tambang Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo. Praktik hutang piutang

ini adalah jama’ah Yasinan yang diwakilkan kepada bendahara Yasinan

memberikan piutang uang, akan tetapi dalam pengembaliannya terdapat tambahan

dari hutang pokoknya. Dari latar belakang tersebut penulis mengambil judul

Analisa Fiqih Terhadap Hutang Piutang Andil pada jama’ah Yasinan di RT 06

RW 02 Desa Tambang Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo. Dengan rumusan

masalah bagaimana analisa fiqh terhadap praktik hutang piutang Andil pada

jama’ah Yasinan di RT 06 RW 02 Desa Tambang Kecamatan Pudak Kabupaten

Ponorogo serta bagaimana penyelesaian wanprestasi hutang piutang pada jama’ah

Yasinan di RT 06 RW 02 Desa Tambang Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo.

Penelitian ini adalah termasuk penelitian lapangan (field research). Peneliti

dalam penggalian data lapangan dengan menggunakan pendekatan kualitatif,

dengan analisis menggunakan metode induktif. Untuk pengolahan data, penulis

menggunakan editing, organizing dan penemuan hasil. Dalam penelitian ini,

landasan teori yang penulis gunakan adalah Qard, riba, wanprestasi.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa, hutang piutang dengan adanya

penambahan atau bunga yang terjadi pada jama’ah Yasinan di RT 06 RW 02

Desa Tambang, Kecamatan Pudak, Kabupaten Ponorogo menurut analisa fiqih

tidak sesuai, karena memakai syarat penambahan hutang yang diperjanjikan di

awal, hal tersebut akan merugikan peminjam. Penyelesaian wanprestasi yang

terjadi setelah ditinjau dari analisa fiqih tidak sesuai, karena dengan adanya

penambahan denda secara terus menerus sampai yang berhutang mampu

membayar hutangnya tersebut merugikan bagi yang berhutang dan termasuk

dalam riba nasi’ah.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Allah SWT telah menjadikan manusia masing-masing saling

membutuhkan satu sama lain. Supaya mereka tolong-menolong dalam

urusan kepentingan hidup. Seiring dengan perkembangan ilmu

pengetahuan dan teknologi, maka keidupan manusia juga semakin

kompleks yang semuanya harus dipenuhi baik secara individu maupun

bantuan orang lain.1

Manusia selalu hidup berinteraksi, saling tolong menolong dan

bekerjasama untuk memenuhi kebutuhannya. Islam sebagai agama Allah

memberi pedoman bagi kehidupan manusia di berbagai bidang. Dalam

Islam kegiatan mu’amalah terdapat berbagai macam bentuk. Salah satunya

utang piutang yang sering kita temui dalam masyarakat.

Hutang piutang (Qard) adalah memberikan harta kepada orang

yang akan memanfaatkannya dan mengembalikan gantinya di kemudian

hari.2

Islam memandang bahwa kehidupan yang harus dijalankan

manusia adalah kehidupan yang seimbang dan tidak terpisahkan antara

urusan dunia dan akhirat.

1Sulaiman Rasjid, Fqih Islam (Bandung: Sinar Baru Algensindi, 1996), 278.

2 Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah (Jakarta: Kencana Prenadamedia, 2013), 333-334.

Sebagaimana firman Allah dalam surat al-Maidah ayat 2:

Artinya : “dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan)

kebajikan dan taqwa dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa

dan aniaya.”3

Sesungguhnya hutang piutang adalah pertolongan yang bercorak

ta’awun (pertolongan) kepada pihak lain untuk memenuhi kebutuhannya.4

Menurut Ahmad Azhar Basyir, nilai agama dalam bidang

mu’amalah dicerminkan dengan adanya hukum halal dan haram.

Misalnya, aqad jual beli merupakan mu’amalah yang halal, utang piutang

yang mengandung unsur riba merupakan mu’amalah yang haram dan lain

sebagainya.5

Beliau juga memberikan prinsip muamalah sebagai berikut:

1. Pada dasarnya segala bentuk mu’amalah adalah mubah, kecuali ada

ketentuan lain dalam al-Qur’an dan al-Hadits.

2. Mu’amalah dilakukan atas dasar kerelaaan tanpa mengandung unsur

paksaan.

3. Mu’amalah dilakukan atas dasar pertimbangan manfaat dan

menghindarkan madarat dalam kehidupan bermasyarakat.

3 Depag RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya (Jakarta: l-Mujamma’, 1971), 902.

4 Abdul Ghofur Anshori, Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Islam di Indonesia

(Yogyakarta:Citra Media, 2006), 126. 5 Ahmad Azhar Basyir, Asas-Asas Hukum Muamalat (Yogyakarta: UII Pres, 2004), 13.

4. Mu’amalah menghindarkan unsur-unsur penganiayaan, unsur-unsur

pengambilan kesempatan dan kesempitan.6

Dalam Islam adanya hutang piutang ini diperbolehkan sepanjang

dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip yang di benarkan oleh syara’.7

Hutang piutang atau pinjam meminjam uang adalah suatu

perjanjian dimana seseorang yang berutang atau peminjam diwajibkan

untuk mengembalikannya dengan barang yang sama pula. Menurut ahli

fiqh, hutang atau pinjaman adalah transaksi antara dua pihak, yang satu

menyerahkan uangnya secara sukarela untuk di kembalikan lagi

kepadanya oleh pihak kedua dengan hal yang serupa, atau seorang yang

menyerahkan uang kepada pihak lain untuk dimanfaatkan dan kemudian di

kembalikan lagi sejumlah yang dihutang. Begitu pula bila seseorang

meminjam 100 sha’ (600 kg) beras belanda, maka ia wajib mengembalikan

sama dengan itu (100 sha), di waktu jatuh tempo melunasi, begitu pula

dalam soal uang.8 Hakikat al-qard adalah pertolongan dan kasih sayang

bagi yang meminjam. Ia bukan sarana untuk mencari keuntungan bagi

yang meminjamkan, di dalamnya tidak ada imbalan dan kelebihan

pengembalian. Ia mengandung nilai kemanusiaan dan sosial yang penuh

kasih sayang untuk memenuhi hajat peminjam.9

Berkaitan dengan keterangan diatas, fuqaha sepakat bahwaa

perjanjian hutang piutang tidak boleh dikaitkan dengan suatu persyaratan

6 Ibid., 52.

7 Anshori, Pokok-Pokok , 126.

8 Abu Sura’i Hadi, Bunga Bank Dalam Islam (Surabaya: Al-Ikhlas, 1993), 129.

9 Atang Abd Hakim, Fiqih Perbankan Syariah:Transformasi Fiqih Muamalah ke Dalam

Peraturan Perundang-Undangan (Bandung: Refika Aditama, 2011), 267.

diluar hutangpiutang itu sendiri yang menguntungkan salah satu pihak

yang menghutangi. Misalnya, memberikan persyaratan memberikan

keuntungan atau manfaaat, apapun bentuknya, atau tambahan hukumnya

haram.10

Didalam al-Qur’an Allah melarang riba, terdapat dalam surat al-

Imran ayat 130”

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan Riba

dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu

mendapat keberuntungan.”11

Berdasarkan al-Qur’an diatas, perbuatan riba hukumnya adalah haram. Dalam

praktiknya, walaupun sudah diatur sedemikian rupa oleh Allah sebagai mana

dalam firmannya, namun masih ada yang berprilaku menyimpang, khusunya

dalam hal hutang-piutang, yang bertujuan mendapat keuntungan. Sebagai contoh

praktik hutang piutang yang terjadi pada jamaah Yasinan di Desa Tambang Pudak

Ponorogo.

Gambaran tentang hutang piutang pada jama’ah Yasinan yang

terjadi di Desa Tambang Kecamatan Pudak Ponorogo yaitu, jama’ah

10

Ibid. 11

Depag RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, 129.

Yasinan biasanya mengembangkan uang Yasinan dengan cara

meminjamkan uang yasinan kepada jama’ah yasinan, maka kedua belah

pihak (peminjam dan bendahara Yasinan) harus mengetahui hukum

transaksi yang dilakukan, apakah praktiknya telah sesuai dengan syari’at

Islam atau belum. Maka dalam hutang piutang harus mengetahui hal-hal

yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan dalam Islam, terutama

mengenai tambahan pembayaran hutang, karena telah jelas disebutkan

Allah mengharaman riba.

Transaksi hutang piutang antara bendahara Yasinan di desa

Tambang Kecamatan Pudak jika dilihat dari praktiknya yaitu anggota

jama’ah yasinan meminjam uang andil dengan mengembalikan hutang

pokok disertai bunganya, misalnya meminjam uang Rp 100.000,00 maka

mengembalikannya harus Rp 100.000,00 × 5% (Bunga yang sudah

disepakati sejak awal oleh seluruh jamaah Yasinan) = Rp 105.000,00 jadi

yang harus dibayar oleh peminjam adalah Rp 105.000,00, tetapi dibayar

dengan sistem angsuran sebanyak 5 kali angsuran, jadi hutang 100,000,00

di angsur 5 kali, setiap angsuran 21.000,00 × 5 (banyak angsuran) =

105.000,00.

Banyaknya hutang dikali terlebih dahulu dengan bunga 5% hasilnya dibagi

5 (banyaknya angsuran) sehingga diketahui jumlah angsuran setiap

bulannya.

Setelah penambahan hutang tersebut terkumpul banyak, maka

dikembangkan atau dimanfaatkan misalnya untuk buku Yasin, seragam

Yasinan dan lain-lain.

Persoalan yang lain adalah tentang penambahan utang di desa

Tambang kecamatan Pudak. Bagaimana pandangan Islam tentang hutang

piutang dengan adanya uang lebih dari hutang pokoknya yang telah

diperjanjikan di awal, serta penyelesaian kasus wanprestasi hutang piutang

dengan pembayaran denda. Untuk itu, penulis ingin mengkaji lebih lanjut

lagi apakah hutang piutang serta penyelesaian kasus wanprestasi tersebut

sudah sesuai dengan hukum Islam atau belum. Dan penulis memilih lokasi

penelitian di desa Tambang kecamatan Pudak kabupaten Ponorogo. Untuk

itu penulis ingin meneliti masalah ini dengan mengambil judul Analisa

Fiqh Terhadap Hutang Piutang Pada jamaah Yasinan Di RT 06 RW

02 Desa Tambang Pudak Ponorogo.

B. Penegasan Istilah

1. Fiqih, yaitu ilmu yang menjelaskan tentang hokum syar’iyah yang

berhubungan dengan tindakan manusia, baik berupa ucapan atau

perbuatan yang di ambil dari nash-nash yang ada atau menginstimbath

dalil-dalil syariat Islam.

2. Hutang Piutang, yaitu memberikan sesuatu kepada seseorang dengan

perjanjian dia akan membayar yang sama dengan itu.12

12

H. Chairurnan Pasaribu & K. Suharawardi Lubis, Hukum Perjaanjian daalam Islam

(Jakarta: Sinar Grafika, 1994), 136.

3. Andil, yaitu nama hutang piutang yang disertai dengan penambahan

hutang pokoknya.

4. Jama’ah Yasinan, yaitu sekumpulan orang yang mengikuti Yasinan.

C. Rumusan Masalah

Melihat dari uraian latar belakang masalah diatas maka dapat

dirumuskan beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana analisa fiqh terhadap praktik andil (tambahan pembayaran

hutang) pada jama’ah Yasinan di Desa Tambang Pudak Ponorogo?

2. Bagaimana analisa fiqih terhadap penyelesaian wanprestasi hutang

piutang pada jama’ah Yasinan di RT 06 RW 02 Desa Tambang Pudak

Ponorogo?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui analisa fiqih terhadap praktek Andil (tambahan

pembayaran hutang).

2. Untuk mengetahui analisa fiqih terhadap penyelesaian wanprestasi

utang piutang pada jama’ah Yasinan di RT 06 RW 02 Desa Tambang

Pudak Ponorogo.

E. Kegunaan Penelitian

Kegunaan yang diharapkan dalam penelitian ini adalah:

1. Kegunaan ilmiah

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan sebagai bentuk sumbangsih

dalam memperkaya pengetahuan dalam bermuamalah. Selain itu,

penelitian ini dapat digunakan sebagai pijakan bagi penelitian lebih

lanjut dan pihak-pihak yang konsen terhadap hutang piutang (Qard).

2. Kegunaan praktis

a. Bagi peminjam andil

Sebagai upaya untuk memberikan pemahaman mengenai hutang

piutang (Qardh) yang diperbolehkan syariat Islam.

b. Bagi penulis

Sebagai proses pembelajaran dan pengetahuan tentang hutang

piutang dalam jamaah Yasinan Desa Tambang

F. Telaah Pustaka

Dari penelusuran yang penulis lakukan, ada beberapa yang sudah

melakukan penelitian tentang hutang piutang yaitu:

1. Skripsi karya Imam Mustaqim, skripsi tahun 2012 dengan judul

”Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Hutang Piutang di Koprasi

Sri Rejeki di Desa Demangan Kecamatan Siman Kabupaten

Ponorogo” . Menjelaskan praktik hutang piutang di koprasi Sri Rejeki

di Desa Demangan Kecamatan Siman Ponorogo, yaitu hutang piutang

pada koprasi dimana pembayarannya menggunakan padi. Hasilnya

bahwa akad hutang piutang yang berada di Koprasi Sri Rejeki menurut

tinjauan hukum Islam tidak sesuai, karena aqadnya memakai syarat

tertentu yang akhirnya merugikan salah satu pihak yaitu Koprasi Sri

Rejeki mau meminjamkan piutang uang kepada pihak peminjam,

asalkan nanti pada waktu pengembalian utang uang tersebut para

peminjam mengembalikan dengan menggunakan padi atau gabah.

Serta aqad utang piutang tersebut menggunakan akad diluar utang

piutang.

Mekanisme pelunasan utang piutang di Koprasi Sri Rejeki setelah

ditinjau tidak sesuai karena pelunasan uangnya menggunakan padi,

padahal sesuatu yang diukur dalam ukuran tertentu harus dikembalikan

dalam ukuran yang sama.13

Walaupun penelitian ini sama-sama membahas tentang hutang

piutang, tetapi fokus penelitian ini berbeda, jika dalam penelitian diatas

pengembalian hutang menggunakan padi sedangkan dalam penelitian ini

pengembalian hutangnya menggunakan uang, dalam penelitian ini terdapat

persamaan yaitu tentang kelebihan pembayaran hutang.

2. Skripsi karya Pujiati, Skripsi tahun 2009 dengan judul “Tinjauan

Hukum Islam Terhadap Hutang Piutang Marning dengan Sistem

“Nyaur Nggowo” di Desa Babadan Kecamatan Babadan Kabupaten

Ponorogo”. Skripsi ini membahas tentang pedagang Marning di Desa

tersebut yang melakukan transaksi hutang piutang Marning namun

pembayarannya tidak secara langsung melainkan pembayarannya

tunda atau dengan sistem “Nyaur Nggowo”. Hasilnya menurut hukum

Islam pelaksanaan hutang piutang dengan sistem “Nyaur Nggowo”

adalah sah karena sudah sesuai dengan syarat dan rukunnya, yaitu

13

Imam Mustaqim, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Hutang Piutaang di

Koprasi Sri Rejeki di Desa Demangan Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo (Skripsi STAIN

Ponorogo, 2012)

berakal, kehendak sendiri, tidak mubadzir dan baliqh atau dewasa.

Begitu pula dalam penyelesaian kasus kerusakan Marning antara

pengusaha marning dan pedagang pasar menurut hukum Islam telah

sesuai karena antara pengusaha marning dan pedagang pasar tidak ada

yang dirugikan. 14

3. Skrpsi karya Wahyu Pangestuti, skrpsi tahun 2010 dengan judul

“tinjauan fiqih terhadap Piutang Bersyarat Antara Petani dengan

Tengkulak di Desa Kranggan Kecamatan Sukorejo Kabupaten

Ponorogo. Skripsi ini membahas tentang utang piutang bersyarat

antara petani dengan tengkulak di Desa Kranggan Kecamatan Sukorejo

Kabupaten Ponorogo. Hasilnya pelaksanaan akad piutang bersyarat

yang ada di Desa Kranggan Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo

tidak sesuai, karena akadnya memakai syarat tertentu yang pada

akhirnya merugikan petani. Begitu pula penetapan hargaa jual padi

yang dilakukan oleh tengkulak setelah ditinjau dengan fiqih tidak

sesuai.15

4. Skripsi karya, Lis Fitria Zulaikah dengan judul “Tinjauan Fiqh

Terhadap Pemberian Pinjaman Uang oleh Tengkulak Gabah kepada

Petani di Desa Babadan Kecamatan Babadan Kabupaten

Ponorogo.skripsi ini membahas tentang praktik pemberian pinjaman

uang oleh ttengkulak gabah kepada petani, persyaraatan pengembalian

14

Pujiati, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hutang Piutang Marning dengan Sistem

“Nyaur Nggowo” di Desa Babadan Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo (Ponorogo:STAIN

Po Press, 2009) 15

Wahyu Pangestuti, Tinjauan Fiqh Terhadap Pemberian Pinjaman Uang oleh Tengkulak

Gabah Kepada Petani di Desa Babadan Kabupaten Ponorogo, Skripsi, STAIN Ponorogo, 2005.

hutang dan pengembalian pinjaman uang antara tengkulak gabah

dengan petani. Hasilnya, bahwa penetapan jatuh tempo pengembalian

daalam akad pemberian hutang adalah sesuai dengan fiqih, karena

dilakukan sebagaimana adat kebiasaan yang berlaku, pada saat panen

tiba, hutang telah dibayaar petani, yang berdasar pada pendapat

Malikiyah. Bahwa persyaratan pemberiaan hutang adalah tidak sesuai

ddengan fiqih, karenatengkulak telah memberatkan pihak petani.

Bahwa pengembalian hutang adalah tidak sesuai dengan fiqh, karena

ttengkulak telah mencarai tambahan yang merugikan pihak petani.16

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang peneliti lakukan adalah study kasus penelitian

lapangan (fiel research) yaitu mencari data langsung kelapangan

dengan melihat dari dekat objek yang diteliti.

2. Pendekatan Kualitatif

yaitu prosedur penelitian yang lebih menekankan pada aspek proses

suatu tindakan yang dilihat secara menyeluruh, dimana cara atau

proses, waktu dan keadaan yang berkaitan dengan memakai metode

survei yakni dibatasi pada penelitian yang datanya dikumpulkan dari

16

Lis Fitria Zulaikah , Tinjaun Fiqih Terhadap Pemberian Pinjaman Uang oleh

Tengkulak Gabah Kepada Petani di Desa Babadan Kecaamatan Babadan Kabupaten Ponorogo,

Skripsi Stain Ponorogo, 2010.

sampel untuk mewakili keseluruhan objek.17

Dalam hal ini adalah

praktik andil (tambahan pembayaran hutang) pada kegiatan Yasinan di

Desa Tambang Pudak Ponorogo.

3. Lokasi atau Tempat Penelitian

Lokasi penelitian pada jama’ah Yasinan di Desa tambang

kecamatan pudak , tepatnya di RT 06 RW 02 desa Tambang

Kecamatan Pudak, karena di jamaah Yasinan Tersebut ada sebuah

sistem hutang piutang dengan sistem bunga untuk kemajuan

jamaah Yasinan. Maka dari itu, penulis tertarik untuk melakukan

penelitian pada jamaah Yasinan tersebut.

4. Data Penelitian

Adapun data yang dibutuhkan dalam penelitian adalah

a. analisa fiqh terhadap praktik andil (tambahan pembayaran

hutang) pada jamaah Yasinan di Desa Tambang Pudak Ponorogo

b. analisa fiqih terhadap penyelesaian wanprestasi hutang piutang

pada jama’ah Yasinan di RT 06 RW 02 Desa Tambang Pudak

Ponorogo

5. Sumber Data

Adapun data data di atas akan digali pada:

a. Jamaah Yasinan

b. bendahara Yasinan

17

Aji Damanuri, Metode Penelitian Muamalah (Ponorogo: STAIN Po Press , 2010), 10.

6. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang akan

digunakan adalah:

a. Interview (Wawancara) yaitu percakapan dengan maksud

yang dilakukan pewawancara (interviewer) dengan

mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai member

jawaban atas pertanyaannya.18

b. Observasi yaitu melakukan pengamataan langsung terhadap

objek penelitian langsung dengan menganalisa, mengamati,

mendengarkan terhadap pristiwa dan keadaan-keadaan yang

dapat dijadikan data.19

7. Metode Analisa Data

a. Editing yaitu memeriksa kembali data yang telah didapat terutama

dari segi kelengkapannya, kejelasan makna, kesesuaian secara

keseragaman diantara masing-masing data tersebut.20

b. Organizing yaitu menyusun dan membuat sistematika paparan

yang diperoleh dengan kerangka yang sudah direncanakan

sebelumnya.21

18

Lexy J. Moelong, Metode Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja Rsda Karya, 1995),

135. 19

Sutrisno Hadi, Metodologi Reserh I (Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas

Psikologi UGM, 1987), 42. 20

Ibid,.

21 Aji Damanuri, Metodologi Penelitian, 153.

c. Penemuan Hasil yaitu melakukan analisis lanjutan mengenai hasil

pengorganizing data dengan memberikan teori.

8. Metode Analisa Data

Teknik analisa data yang penulis gunakan adalah dengan

menggunakan metode deduktif, yaitu metode berfikir yng diawali

dengan teori-teori, dalil-dalil dan ketentuan yang bersifat umum

dan selanjutnya dipaparkan realita yang bersifat khusus, yaitu

mencari dasar-dasar hukum-hukum Islam tentang jual beli yang

kemudian digunakan untuk mencermati masalah yang terjadi di

lapangan.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam rangka mempermudah pemahaman maka maka

pembahasannya akan disusun secara sistematis sesuai dengan tata urutan

dan permasalahan yang ada,antara lain yaitu:

Bab 1: Pendahuluan

Bab ini merupakan gambaran untuk memberikan pola

pemikiran bagi seluruh isi yang terdiri dari latar belakang

masalah, penegasan istilah, tujuan penelitian, kegunaan

penelitian, telaah pustaka, teknik analisa data, serta

sistematika pembahasan.

Bab II: Pada bab II, penulis akan menyajikan konsep hutang

piutang dalam konsep Islam, serta teori al-Qard, riba serta

wanprestasi, dan pada bab ini berfungsi sebagai landasan

teori pada skripsi yang akan disusun nantinya.

Bab III: Dalam bab ini penulis akan memaparkan data hasil

penelitian hutang piutang pada jamaah Yasinan di RT 06

RW 02 Desa Tambang Pudak Ponorogo.

Bab IV: Berisikan analisa fiqh terhadap praktik hutang piutang pada

jamaah Yasinan di RT 06 RW 02 Desa Tambang

Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo, dengan

mengaitkan dan mengacu pada landasan teori yang sudah

tertera pada bab II.

bab V: memuat kesimpulan akhir terhadap hasil analisis penulis

antara teori dan fakta yang terjadi di lapangan, apakah

transaksi hutang piutang jamaah Yasinan Desa Tambang

Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo sesuai dengan

hukum Islam atau tidak, pada bab ini juga berisikan saran-

saran dari penulis dengan permasalahan di lapangan.

BAB II

HUTANG PIUTANG DALAM ISLAM

A. UTANG PIUTANG

1. Pengertian

Hutang piutang adalah memberikan sesuatu kepada seseorang

dengan perjanjian dia (orang yang meminjami) akan mengembalikan

sejumlah dipinjam.22

Pengembalian hutang harus sama dengan uang yang

dipinjam semula, tidak boleh ada bunga di dalamnya. Karena dalam Islam

mengembalikan uang di atas hutang yang sebenarnya, merupakan riba

yang jelas-jelas itu di larang oleh Allah SWT. Islam tidak mengenal nilai

waktu dari uang (time value of money), yang ada hanyalah bahwa uang

adalah sebagai alat tukar, bukan barang komoditi. Dalam perjanjian Islam

berlaku asas tidak ada untung tanpa resiko dan tidak ada pendapatan tanpa

biaya.

Dengan demikian hutang-piutang di perbolehkan sepanjang tidak

memakai sistem bunga atau dengan menuntut pengembalian uang yang

terhutang melebihi hutang pokoknya.23

Al-qard secara etimologi yaitu membatasi dan memutuskan. al-

qard secara terminologi adalah memberikan harta untuk dimanfaatkan

oleh orang lain, dimana kelak orang tersebut akan mengembalikannya.24

22

Abdul Ghofur Anshori, Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Islam di Indonesia ,

(Tangerang: Citra Media, 2016), 126. 23

Ibid, 127.

Kata hutang piutang dalam kamus bahasa Indonesia terdiri atas

dua suku kata yaitu “utang” yang mempunyai arti uang yang dipinjamkan

dari orang yang dipinjamkan dari orang lain. Sedangkan, “piutang”

mempnyai arti uang yang dipinjamkan dapat ditagih dari orang lain.

Pengertian utang piutang, sama dengan pengertian pinjam meminjam yang

dijumpai dalam ketentuan kitab undang-undang hukum perdata pasal 1754

yang berbunyi : “pihak lain pinjam meminjam adalah suatu perjanjian

dengan mana pihak yang satu memberikan kepada suatu jumlah barang-

barang tertentu dan habis karena pemakaian dengan syarat bahwa yang

belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam

yang sama pula”.25

Dalam bahasa arab, hutang piutang adalah (al-dain) merupakan

sesuatu yang berada dalam tanggung jawab orang lain. Dain disebut juga

dengan wasfu al-Dzimmah yaitu sesuatu yang harus dilunasi atau

diselesaikan.26

hutang menurut bahasa artinya adalah “potongan, sedangkan

menurut syara ialah menyerahkan uang kepada orang yang bisa

memanfaatkannya, kemudian ia meminta pengembaliannya sebesar uang

tersebut.27

24

Abdullah bin Abdurrahman Al Bassam, Syarah Bulughul Maram (Jakarta:Pustaka

Azzam, 2006), 475. 25

Pengertian-Hutang Piutang, (online), (http // kafe Ilmu. Com. /2011/02/, diakses 2

Mei 2016). 26

Nurul Huda, Ahmad Aliyad dkk, Kebijakan Utang Terhadap Pembiayaan

Pembangunan Dalam Ekonomi Islam, (Jakarta:Kencana Prenada Media, 2012), 259. 27

Ismail Nawawi, Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer (Bogor:Ghlia Indonesia,

2012), 178.

Hakikat al-qard adalah pertolongan dan kasih sayang bagi yang

meminjam. Ia bukan sarana untuk mencari keuntungan bagi yang

meminjamkan, di dalamnya tidak ada imbalan dan kelebihan

pengembalian. Ia mengandung nilai kemanusiaan dan sosial yang penuh

kasih sayang untuk memenuhi hajat peminjam.28

Pengembalian

keuntungan oleh yang meminjamkan (muqtaridl) harta membatalkan

kontrak al-qard. Hal ini sesuai dengan kaidah yang mengatakan, setiap

pinjaman yang mengandung unsur-unsur pengambilan keuntungan yang

dilakukan oleh yang meminjamkan adalah haram, atau piutang yang

mendatangkan manfaat bagi yang berpiutang adalah riba.29

Dalam hal pinjam meminjam uang, atau dalam istilah arabnya

dikenal dengan al-qard, dapat dibedakan menjadi dua maacam, yaiu:

a. Al-qard al-hasan, yaitu meminjamkan sesuatu kepada orang

lain, dimana pihak yang dipinjami sebenarnya tidaak ada

kewajiban mengembalikan. Adanya al-qard al-hasan ini

sejalan dengan ketentuan al-Qur’an surat At-Taubah ayat 60

yang memuat sasaran atau orang-orang yang berhak atas

zakat, yang salah satunya adalah gharim, yaitu pihak yang

mempunyaai hutang dijalan Allah. Melalui al-qard al-hasan,

maka dapat sekali membantu orang yang berhutang dijalan

Allah untuk mengembalikan hutang tersebut kepada pihak

yang meminjami.

28

Atang, Fiqih Perbankan Syariah, 267. 29

Ibid.

b. Al-qard, yaitu meminjami sesuatu kepada orang lain dengan

kewajiban mengembalikan pokoknya kepada pihaak yang

meminjami.30

2. Dasar Hukum Utang Piutang

Dasar hukum diperbolehkannya hutang-piutang dalam Islam, yakni

sama dengan yang mendasari pinjam-meminjam, yakni ayat yang terdapat

dalam surat al- Maidah ayat 2:

Artinya:

“dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan

taqwa dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan

aniaya.”31

Terdapat pula dalam surat al- Hadid ayat 11:

Artinya : “Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjamaan

yang baik, maka Allah akan melipat gandakan (balasan) pinjaman itu

untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak”32

30

Abdul Ghofur Anshori, Hukum Perjanjian di Indonesia (Yogyakarta: Gadjah Mada

Ubiversity Press, 2010), 184. 31

Depag RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya (Jakarta: l-Mujamma’, 1971), 902.

Berdasarkan uraian di atas dalam QS al-Hadid ayat 11, berarti bagi muqrid

(orang yang menghutangi) hukumnya sunah. Dan bagi muqtarid (orang yang

berhutang) hukumnya adalah mubah. Islam tidak menganggap hutang piutang

sebagai perbuatan makruh, sehingga jangan sampai orang yang sedang dalam

keadaan yang membutuhkan merasa keberatan, karena menjaga diri. Begitu

pula, Islam tidak menganggap sunah. Sehingga jangan sampai setiap orang

ingin melakukannya karena mengharapkan pahala. Jadi utang adalah mubah,

sehingga tidak melakukan hutang kecuali orang yang benar-benar kepepet

dan bukanlah soal yang tercela, karena Rasullah sendiri pernah berhutang.33

Sabda Nabi SAW:

صاى عليه و سلم قا ل ر سو : عن ا بى هر ير ة قا ل من يسهر على معسر , ل ا لله

ا لله عليه فى الذه نيا و ا لا خر ةز

Artinya:

“Dari Abu. Hurrairah, beliau berkata: Rasulullah SAW bersabda: “Barang

siapa memberi kemudahan kepada orang lain Muslim (kesulitan), niscaya

Allah memudahkan kepadanya di dunia dan di akhirat”.34

3. Rukun dan Syarat Hutang Piutang

Agar utang piutang yang dilakukan seorang muslim sah, maka hutang

piutaang tersebut harus memenuhi rukun dan syarat sebagaimana yang telah

32

Ibid, 902. 33

Hadi, Bunga, 126. 34

Abu Abdullah Muhammad Bin Yazid Ibn Majah, Sunan Ibn Majah Juz 11, terj.

Abdullah Shonhaji (Semarang: CV. Asy Syifa’, 1993), 225-226.

diatur dalam ketentuan syarak. Adapun rukun dan syarat utang piutang ini

adalah sebagai berikut:

a. Rukun Hutang piutang

1.Adanya orang yang berpiutang, ia adalah orang yang akan

memberikan hutang kepada pihak lain yang membutuhkan. Oleh

karena itu ia harus sudah cakap melakukan perbuatan hukum.

Dalam artian sudah dewasa, sehat akalnya, dan tidak terhalang

untuk melakukan perbuatan hukum itu.35

2. Adanya orang yang berhutang, yaitu pihak yang membutuhkan

pinjaman uang. Ia juga harus telah cakap melakukan perbuatan

hukum.

3. Adanya objek hutang piutang, dengan ketentuan diketahui secara

pasti berapa nilainya.36

4. Lafaz, adanya pernyataan baik dari pihak yang menghutangkan

maupun pihak yang akan menerima.37

b. Syarat-syarat Hutang Piutang

1). Dalam hutang piutang harus ada ijab dan qabul. Tidak ada

perbedaan di kalangan fuqaha bahwa ijab itu sah dengan lafal

hutang dan dengan semua lafaz yang menunjukkan maknanya,

35

Ansori, Pokok-Pokok, 127-128. 36

Ibid. 37

Doi A. Rahman, Penjelasan Tentang Hukum-Hukum Allah (Jakarta: Raja Grafindo

Persada, 2002)185.

seperti kata, “aku memberimu hutang” atau “aku menghutangimu”.

Demikian pula qabul sah dengan semua lafaz menunjukkan

kerelaan. Seperti “akun berhutang” atau “aku menerima” atau “aku

ridha” dan lain sebagainya.

2). pemberi hutang (muqrid) adalah termasuk ahli tabarru (orang

yang boleh memberikan derma), yakni merdeka, baliqh, berakal

sehat, dan pandai (rasyid, dapat membedakan yang baik dan yang

buruk).38

3). Harta benda yang menjadi objeknya, harta yng dihutangkan

berupa harta yang ada padanannya, maksudnya harta yang satu

sama lain dalam jenis yang sama tidak banyak berbeda yang

mengakibatkan perbedaan nilai, seperti uang, barang-barang yang

dapat ditakar, ditimbang, ditanam dan dihitung.39

Selain itu dalam permasalahan syarat tempo qard mayoritas ulama

berpendapat bahwa tidak sah mensyaratkan adanya tempo dalam hutang-

piutang dan tidak mengharuskan hal itu. Hal ini karena qard merupakan

hutang secara kondisional. Sedangkan kondisi tidak dapat dibatasi waktu,

sehingga syarat adanya tempo tidak sah (bathil) dan tidak harus dilakukan

jika mensyaratkan (adanya tempo).40

38

Miftakhul Khoiri, Ensiklopedia Fiqih Muamalah Dalam Empat Madzhab (Yogyakarta:

Maktabah Al-Hanif, 2012), 162.. 39

Ibid. 40

Miftakhul, Ensiklopedia, 165-166.

Kreditur boleh meminta kepaada debitur uang secara kontan, baik

oleh kedua belah pihak telah ditetapkan waktu pelunasannya atau tidak.

Demikian ini adalah pendapat mayoritas ahli fiqh, sebab adalah menjadi

tanggungan debitur untuk membayar sekaligus, walaupun kreditur mau

memberi penundaannya.41

Disamping utang piutang ini merupakan

kesukarelaan. Karena itu hal ini dapat dilakukan oleh orang-orang yang

memiliki hak untuk memberi hak secara sukarela. Namun golongan Maliki

berbeda dengan mayoritas ahli fiqh yang telah menetapkan jatuh tempo

sebagai salah satu syaratnya. Mereka berkata: jika kedua belah pihak telah

sepakat mengenai tempo pelunasan, maka mereka wajib menepati

kesepakatan ini. Alasan golongan Maliki adalah: utang piutang termasuk

dalam transaksi sukarela dan pemberian tempo juga dalam kesukarelaan.

Apabila kreditur memberikan tempo dengan sukarela, maka ia telah

memberikan kesukarelaannya ini secara khusus dan tepat waktu merupakan

salah satu tanggung jawab debitur.42

Jika kreditur mau mengalah atas hak

tagihnya, kemudian debitur melunasi kewajibannya jatuh tempo, maka ia

telah melakukan kewajibannya dengan baik.43

41

Hadi, Bunga, 136. 42

Ibid. 43

Ibid.

4. Pendapat Para Ulama’ Tentang Ketentuan-Ketentuan yang Terkait

Dengan Al-Qard

Beberapa ulama’ berpendapat tentang akad al-qard yang

diperbolehkan menurut syariat islam, diantaranya sebagai berikut:

a. Mazhab Maliki berpendapat bahwa hak kepemilikan dalam

shadaqah dan ariyah berlangsung dengan transaksi, meski tidak

menjadi qard atas harta. Muqtaridl diperbolehkan mengembalikan

harta semisal yang telah dihutang dan boleh juga mengembalikan

harta yang dihutang itu sendiri. Baik harta itu memiliki

kesepadanan atau tidak, selama tidak mengalami perubahan,

bertambah atau berkurang, jika berubah maka harus

mengembalikan harta yang semisalnya.44

b. Mazhab Syafi’i menurut riwayat yang paling shahih dan mazhab

Hambali berpendapat, hak milik dalam qard berlangsung dengan

qard. Menurut Syafi’i muqtaridl mengembalikan harta yang

semisal manakala harta yang dihutang adalah harta yang sepadan,

karena yang demikian itu lebih dekat dengan kewajibannya dan

jika yang dihutang adalah yang memiliki nilai, ia mengembalikan

dengan bentuk yang semisal, karena Rasulullah SAW telah

berutang unta usia bikari lalu mengembalikan unta usia ruba’iyah,

44 http:// ekonomiislam.blogspot.co.id/2012/11/al-qardh.html, di akses pada tanggal 26

April 2016, Pukul 14:35 WIB.

seraya berkata “sesunguhnya sebaik-baik kamu adalah yang paling

baik dalam membayar utang”.45

c. Hambaliah mengharuskan pengembalian harta semisal jika yang

dihutang adalah harta yang bisa ditakar dan ditimbang,

sebagaimana kesepakatan di kalangan para ahli fiqih. Sedangkan

jika obyek qard bukan harta yang ditakar dan ditimbang, maka ada

dua versi yaitu, harus dikembalikan nilainya pada saat terjadi qard,

atau harus dikembalikan semisalnya dengan kesamaan sifat yang

mungkin.46

Sedangkan dalam hal al-qard yang mendatangkan keuntungan, para ulama

juga memiliki pendapat yang berbeda-beda, diantaranya sebagai berikut:

a. Mazhab Hanafi dalam pendapatnya yang paling kuat menyatakan

bahwa qard yang mendatangkan keuntungan hukumnya haram, jika

keuntungan tersebut disepakati sebelumnya. Jika belum disepakati

sebelumnya dan bukan merupakan tradisi yang biasa berlaku, maka

tidak mengapa. Begitu juga hukum hadiah bagi muqridl. Jika ada

dalam persyaratan maka dimakruhkan, kalau tidak maka tidak

makruh.47

b. Mazhab Maliki menyatakan bahwa tidak diperbolehkan mengambil

manfaat dari harta muqtaridl, seperti menaiki untanya dan makan di

rumahnya karena hutang tersebut dan bukan karena penghormatan

dan semisalnya. Sebagaimana hadiah dari muqtaridl diharamkan

45Ibid.

46Ibid.

47Ibid.

bagi pemilik harta jika tujuannya untuk penundaan pembayaran

hutang dan sebagainya.

c. Mazhab Syafi’i dan Hanabilah berpendapat bahwa qard yang

mendatangkan keuntungan tidak diperbolehkan, seperti

mengutangkan seribu dinar dengan syarat rumah orang tersebut

dijual kepadanya. Atau dengan syarat dikembalikan seribu dinar dari

mutu yang lebih baik atau dikembaliakan lebih banyak dari itu.

Karena Nabi SAW melarang hutang bersama jual beli.48

d. Menurut Dr. Wahbah Zuhaili jika seseorang mengutangkan kepada

orang lain tanpa ada persyaratan tertentu, lalu orang tersebut

membayarnya dari jenis yang lebih baik atau jenis yang lebih banyak

maka muqridl boleh mengambilnya.49

Dari sini dapat disimpulkan bahwa, akad al-qard dapat dilakukan dengan

memenuhi 2 ketentuan yaitu:

a. Tidak mendatangkan keuntungan. Jika keuntungan tersebut untuk

muqridl, maka para ulama sudah bersepakat bahwa ia tidak

diperbolehkan. Karena ada larangan dari syariat dan karena sudah

keluar dari jalur kebajikan, jika untuk muqtaridl, maka

diperbolehkan. Dan jika untuk mereka berdua, tidak boleh, kecuali

jika sangat dibutuhkan. Akan tetapi ada perbedaan pendapat dalam

mengartikan “sangat dibutuhkan”.

48

Ibid. 49

Ibid.

b.Tidak dibarengi dengan transaksi lain, seperti jual beli dan lainnya.

Adapun hadiah dari pihak muqtaridl, maka menurut Malikiah tidak

boleh diterima oleh Muqridh karena mengarah pada tambahan atas

pengunduran. Sedangkan Jumhur ulama membolehkan jika bukan

merupakan kesepakatan. Sebagaimana diperbolehkan jika antara

Muqridh dan Muqtaridl ada hubungan yang menjadi fakor

pemberian hadiah dan bukan karena hutang tersebut.50

5.Tatakrama Berhutang

Ada beberapa hal yang dijadikan penekanan dalam hutang pinjam

meminjam atau utang piutang tentang nilai sopan santun yang terkait di dalamnya,

ialah sebagai berikut :

Sesuai dengan QS. Al-Baqarah 282

50

Ibid

Artinya :

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai

untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah

seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah

penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka

hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan

(apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya,

dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang

berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau Dia

sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan

dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki

(di antaramu). jika tak ada dua oang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua

orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa

Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi

keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang

itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian

itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat

kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali

jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka

tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah

apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit

menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu

adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah

mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

Bermuamalah ialah seperti berjualbeli, hutang piutang, atau sewa menyewa dan

sebagainya.”51

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa:

a. hutang piutang supaya dikuatkan dengan tulisan dari pihak yang

berhutang dengan tulisan dari pihak berutang dengan disaksikan dua orang

saksi laki-laki atau dengan seorang saksi laki-laki dan dua saksi wanita.

b. Pinjaman hendaknya dilakukan atas dasar adanya kebutuhan yang

mendesak disertai niat dalam hati akan membayarnya atau

mengembalikannya.

c. Pihak yang berhutang hendaknya berniat memberikan pertolongan kepada

pihak berutang. Bila yang meminjam tidak mampu mengembalikan, maka

hendaknya yang berpiutang membebaskannya.

d. Pihak yang berpiutang bila sudah mampu membayar pinjaman hendaknya

dipercepat pembayaran utangnya karena lalai dalam pembayaran pinjaman

berarti berbuat zalim.52

6. Kelebihan pembayaran hutang

Ada dua kemungkinan yang mendorong pihak yang berutang untuk

membayar utangnya melebihi jumlah yang dipinjamkan, yaitu:

a. Kelebihan yang tidak diperjanjikan

51

Depag RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, 208. 52

Mardani, Fiqih Ekonomi , 333.

Apabila pengembalian hutang melebihi hutang pokok dilakukan

secara sukarela oleh pihak yang berhutang, bukan didasarkan karena

adanya perjanjian sebelumnya, maka perjanjian tersebut sah dan dapat

dibenarkan menurut ketentuan syara’. Hal ini juga sebenarnya

merupakan kewajiban secara moral bagi pihak berhutang, sebagai

ucapan terimakasih karena ia sudah dapat terhindar dari kesulitan, atas

jasa pihak yang meghutang.53

Dasar hukum mengenai anjuran untuk mengembalikan segala

sesuatu yang dipinjam dengan lebih baik ini, terdapat dalam hadits

Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Ahmad dan At-

Tirmizi yang artinya: “Dari Abu Hurairah r.a, ia berkata: Rasulluah

telah berhutang hewan yang lebih tua umurnya dari hewan yang beliau

utang itu, dan Rasullulah SAW, dapat membayar hutangnya dengan

lebih baik.54

b. kelebihan Hutang yang Diperjanjikan di Awal Perjanjian

Yang kedua ini adalah kebalikan yang pertama, yakni bahwa

pengembalian hutang dengan melebihkan hutang pokok tetapi dengan

terlebih dahulu diperjanjikan oleh para pihak. Biasanya berupa

presentase dari uang yang dipinjamkan, atau dengan kata lain bagi

peminjam dikenakan bunga. Hukum dari pengembalian hutang akan

melebihkan tetapi melalui suatu perjanjian di depan adalah haram atau

dilarang oleh syara’.

53

Ansori, Pokok-Pokok, 128. 54

Ibid, 129

Mengembalikan hutang melebihi hutang pokok ini termasuk dalam

kategori riba jahiliyah , jika hutang dibayar lebih dari hutang pokoknya

karena si peminjam tidak mampu membayar hutangnya pada waktu

yang telah ditetapkan. Atau riba nasi’ah jika memang sejak semula

diperjanjikan, bukan karena faktor terlambat mengembalikan

hutangnya. Riba nasi’ah adalah riba yang mendasarkan pada

keuntungan tanpa resiko, dan memperoleh pendapatan tanpa biaya.

Secara singkat dapat dikatakan bahwa pengembalian hutang

melebihi hutang pokoknya sah apabila tidak diperjanjikan sejak

semula, melainkan semata-mata sebagai ucapan terimakasih dari si

berutang. Sedangkan apabila hal tersebut telah diperjanjikan sejak

semula, maka adanya merupakan sesuatu yang dilarang oleh syara’.55

Secara singkat dapat dikatakan bahwa pengembalian hutang

melebihi hutang pokoknyaa sah apabila tidak diperjanjikan sejak semula,

melainkan semata-mata sebagai ucapan terimakasih dari si berutang, sedangkan

apabila hal tersebut telah diperjanjikaan sejak semula, maka adanya merupakan

sesuatu yang dilarang oleh syara’.56

7. Hukum Hutang Piutang

Hukum asal utang piutang adalah dibolehkan, yakni jika peminjam merasa

mampu untuk membayarnya. Namun bisa saja hukumnya berubah tergantung

sebab musabab yang menyertainya.

55

Ibid, 129-130. 56

Ibid.

a. Sunnat apabila dasarnya adalah tolong menolong dalam kebaikan,

bahkan hukumnya dapat berubah menjadi wajib jika orang yang akan

berutang itu benar-benar memerlukan, sebab jika tidak diberikan

pinjaman misalnya dia akan terlantar atau binasa.

b. Makruh apabila benda yang diutangkan itu digunakan untuk sesuatu

yang makruh.

c. Haram apabila utang tersebut misalanya akan digunakan untuk

berbuat maksiat, perjudian, membunuh, dan lain-lainyang dilarang

oleh syariat islam.57

7. Manfaat utang piutang

Hikmah Qard diantaranya yaitu:

a. Bersatunya jiwa dan lembutnya hati orang yang meminjamkan58

b. memberikan kemudahan bagi manusia dalam pergaulan hidup karena di

antara umat manusia ada yang berkecukupan dan ada yang kekurangan

c. orang yang kekurangan dapat memanfaatkan hutang dari pihak yang

berkecukupan.

B. RIBA

1. Pengertian Riba

Menurut bahasa, riba memiliki beberapa pengertian, yaitu:

a. Tambahan, karena salah satu perbuatan riba adalah meminta

tambahan dari sesuatu yang dihutangkan. Ziyadah disini ialah

57

Hendi Suhendi, Fiqih Muamalah (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 94-95. 58

Ali Ahmad Al-Jarjawi, Indahnya Syariat Islam (Jakarta: Gema Insani, 2006) 483

tambahan atas modal, baik penambahan itu sedikit maupun

banyak.59

b. Berkembang, berbunga, karena salah satu perbuatan riba adalah

membungakan harta uang atau yang lainnya yang dipinjamkan

kepada orang lain.60

c. Berlebihan atau menggelembung, kata-kata ini berasal dari firman

Allah SWT.

..........

Artinya:

“ bumi jadi subur dan gembur.”61

Istilah riba berasal dari kata r-b-w, yang digunakan dalam al-Qur’an

sebanyak 20 kali, di dalam al-Qur’an kata riba dapat dipahami dalam delapan

macam arti, yaitu: pertumbuhan (growing), peningktan (increasing),

bertambah (swelling), meningkat (rising), menjadi besar (being big), besar

(great), dan bukti kecil (hillock). Walaupun istilah riba tampak dalam

beberapa makna, namun dapat diambil satu kesimpulan umum, yaitu

meningkat (increase), baik kualitas maupun kuantitasnya.62

59

Sumar’in, Konsep Kelembagaan Bank Syariah (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), 21. 60

Ibid. 61

Departemen Agama, Al-Qur’an…., 22:5, 265. 62

Abdullah Saeed, Bank Islam dan Bunga (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), 33-34.

Menurut Abdurrahman al-Jaiziri, yang dimaksud dengan riba

adalah akad yang terjadi dengan penukaran tertentu, tidak diketahui sama

atau tidak menurut aturan syara’ atau terlambat salah satunya.63

Syaikh Muhammad Abduh berpendapat bahwa yang dimaksud

dengan riba adalah penambahan-penambahan yang diisyaratkan oleh orang

yang memiliki harta kepada orang yang meminjamkan hartanya (uangnya),

karena pengunduran janji pembayaran oleh peminjam dari waktu yang

telah ditentukan.64

Al-Jurjani berependapat bahwa definisi riba yaitu, riba secara

syar’i adalah kelebihan atau tambahan pembayaran tanpa ada ganti atau

imbalan, yang disyaratkan bagi salah seorang dari dua orang yang membuat

akad atau transaksi65

. Dengan demikian riba terdapat 3 unsur:

1. Kelebihan dari pokok pinjaman

2. Kelebihan pembayaran dari tempo pembayaran

3. Jumlah pembayaran yang disyaratkan dalam transaksi66

.

2. Dasar Hukum Riba

Dalam al-Qur’an, istilah riba disebutkan sebanyak tujuh kali. Dari

tujuh ayat tersebut, proses keharaman riba tidak berlangsung satu kali , tetapi

berlangsung secara bertahap, terkait dengan kondisi dan kesiapan masyarakat

dalam menerima suatu perintah.67

63

Sohari Sahrani, Fikih Muamalah (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 56. 64

Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah (Jakarta: Rajawal Pers, 2013), 58. 65

Muslimin H. Kara, Bank Syariah di Indonesia (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta

(anggota IKAPI), 2005), 76. 66

Hadi, Bunga Bank, 23. 67

Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 13

a. Tahap pertama adalah surat al-Rum (30):39

ayat yang menerangkan tentang asumsi manusia yang

menganggap harta riba akan menambah hartanya,

padahal disisi Allah swt asumsi itu sebenarnya tidak

benar, karena hartanya tidak bertambah karena

melakukan riba. Allah swt berfirman

artinya:

“dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah

pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan

apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk

mencari keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-

orang yang melipat gandakan (pahalanya)”

Ayat makkiyah ini turun belum secara tegas menyatakan haramnya

riba, tapi Allah hanya menyatakan bahwa perbuatan tersebut tidak disukai-Nya.

b. Tahap kedua, diceritakan bahwa orang-orang Yahudi

dilarang melakukan riba, tapi larangan itu dilanggarnya

sehingga mereka mendapatkan murka Allah. Hal itu di

jelaskan Allah swt dalam surat An-Nisa : 161

Artinya:

”Dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah

dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta orang dengan jalan

yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir antara mereka

itu siksa yang pedih.”

c. Tahap ke tiga, turun berkaitan dengan pengharaman

riba yng berlipat ganda, yaitu pada surat Ali Imran:130

Artinya:

”Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta riba secara

berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat

keberuntungan”.

d. Tahap ke empat, merupakan larangan Allah swt secara

menyeluruh untuk tidak melakukan riba, termasuk sisa-

sisa riba yang dipraktikkan pada asa itu. Hal ini dapat

dilihat dari firman Allah dalam surat al-Baqarah:278-

279

Artinya:

Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa

riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman (278). Maka

jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba) maka ketahuilah, maka

Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari

pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu, kamu tidak menganiaya dan

tidak pula dianiaya (279).68

Dasar hukum dalam Al-sunnah

لعن ر سول ا لله صلي ا لله عليه و سلم اكل الر با وم : عن جا بر ر ضي ا لله عنه قا ل هم سوا ء: هديه و قا لمو كمله وكا تبه و شا

Artinya:

“Dari Jabir r.a ia berkata: Rasullulah SAW melaknat orang-orang yang suka

memakan riba, orang-orang yang menjadi wakilnya, juru tulisnya, orang-orang

yang menyaksikannya, dan seterusnya. Rasullulah SAW berkata : “Mereka

semua adalah sama.

Dasar hukum Ijma’, seluruh ulama sepakat bahwa riba diharamkan dalam Islam.69

Dalam hal keharaman riba tersebut di atas, ulama berbeda pendapat, yang terbagi

menjadi dua kelompok, yaitu:

a. Kelompok yang mengharamkan riba, kelompok ini menyatakan riba

hukumnya haram, baik banyak maupun sedikit kadarnya. Kelompok ini

banyak di dukung oleh kalangan ulama fikih, termasuk ulama

kontemporer seperti Abu al-A’la al-Maududi, Hasan al-Banna dan

lainnya.

68

Muslimin H. Kara, Bank Syariah, 77-78. 69

Ibid.

Kelompok ini memperkuat argumentasinya dengan dalil dalam ayat-ayat al-

Qur’an, seperti surat al-Rum (30):39, Ali Imran (3):30, al-Baqarah (2):275, 276,

278 dan 279.

b. Kelompok kedua beralasan bahwa riba yang diharamkan dalam al-Quran

adalah yang masyhur, riba yang dipraktekkan masyarakat arab pada masa

kenabian yaitu dikenal dengan riba jahiliyah.70

3. Sebab-Sebab di Haramkan Riba

a. Karena riba menghendaki pengambilan harta orang lain

dengan tidak ada imbangannya, seperti seseorang

menukarkan uang kertas Rp10.000,00 dengan uang recehan

senilai Rp9.950,00, makaa uang senilai Rp50,00 tidak ada

imbangannya, maka uang senilai Rp50,00 adalah riba.71

b. Dengan melakukan riba, orang tersebut menjadi malas berusaha yang sah

menurut syara’.

c. Riba itu telah ditetapkan keharamannya dengan nas al-Qur’an dan hadits

Nabi. Oleh sebab itu, wajiblah diyakini bahwa riba itu haram hukumnya.72

Dalam riba, orang yang berhutang dan yang berpiutang kelihatan suka sama

suka, namun sukanya orang yang berutang itu, hanya terpaksa, apalagi bila ia

miskin. Sukanya itu terpaksa karena kemiskinannya, sehingga apa saja akad yang

70

Ibid,79-80. 71

Hendi, Fikih Muamalah, 60 72

Ibid.

dibuat oleh pemilik uang (barang), sekalipun berat baginya, dengan terpaksa pula

ia menerima. Kalau tidak dituruti ia dan keluarganya akan kelaparan.73

Sepintas, surat al-Imran ayat130 memang hanyaa melarang

riba yang berlipat ganda. Akan tetapi, memahami kembali ayat

tersebut secara cermat, termasuk mengaitkannya dengan ayat-ayat

riba lainnya secara komperehensif, serta pemaahaman terhadap

fase-fase pelarangan riba secara menyeluruh, akan sampai pada

kesimpulan bahwa riba daalam segala bentuk dan jenisnya mutlak

diharamkan.74

4 Jenis-jenis Riba dan Hukumnya

Di antara para ahli hukum Islam (fuqaha) terdapat perbedaan pendapat

tentang pembagian riba. Namun pada umumnya, praktik riba dapat terjadi dalam

akad hutang piutang maupun jual beli. Termasuk kategori riba hutang piutang

seperti riba qard dan riba jahiliyah, sedangkan termasuk riba jual beli seperti riba

fadhl dan riba nasi’ah.75

a. Riba nasi’ah, yaitu penambahan bersyarat yang diperuntukkan bagi yang

memberi hutang, yang diperoleh dari orang yang berhutang karena

adanya penangguhan masa pembayaran.76

73

Ibnu Mas’ud dkk, Fiqh Madhhab Shafi’Ii (Jakarta: Pustaka Setia, 2000), 78. 74

Ibid. 75

Burhanudin S, Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah (Yogyakarta: Graha Ilmu,

2010), 41. 76

Syukri Iska, Sistem Perbankan Syariah di Indonesia (Yogyakarta: Fajar Media Press,

2014), 230.

b. Riba fadl, menurut Ibnu ‘Arabi riba fadl adalah semua tambahan yang

melebihi nilai bagi pihak lain tanpa adanya nilai pembenar atas tambahan

tersebut.77

c. Riba Qardh, yaitu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang

dipersyaratkan dalam utang.

d. Riba Jahiliyah, yaitu pengembalian hutang melebihi utang pokoknya

setelah peminjam tidak mampu melunasi pada waktu yang ditentukan.

Dinamakan riba jahiliyyah karena pada jaman dulu orang-orang

jahiliyyah suka member pinjaman yang disertai bunga dan menunda

pembayarannya, lalu mereka mengatakan, “Undzurni Azidka” (tundalah

pembayaran utang kepadaku itu, sehingga aku akan memberimu bunga

pembayaran utang).78

E. Dampak Negatif Atau Bahaya Riba

Adapun dampak negatif atau bahaya dari pada riba itu dapat di uraikan

sebagai berikut :

a). Bahaya kepada jiwa, dapat menumbuhkan perasaan egois, sehingga

para pelaku riba itu, mereka tidak kenal melainkan terhadap dirinya sendiri

dan tidak mau memperhatikan kecuali demi kemaslahatan dirinya sendiri,

77

Dimyudin Djuwaini, Pengantar Fiqh Muamalah (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2008),

198. 78

Burhanuddin, Aspek Hukum, 42.

oleh karena itu, riba ini dapat menghilangkan jiwa pengorbanan dan

mengutamakan orang lain.79

b). Bahaya terhadap masyarakat, dapat melahirkan permusuhan dikalangan

anggota masyarakat itu dan memutuskan ikatan kemanusiaan, serta

menghancurkan seluruh bentuk kasih sayang. Dan yang sudah pasti,

bahwa setiap orang yang dalam kalbunya sudah tidak ada lagi perasaan

belas kasih dan sayang, akan hilanglah semua perasaan penghargaan

kepada anggota masyarakat itu.

c). bahaya terhadap ekonomi, riba membagi manusia dalam dua tingkatan

yaitu, tingkatan elite dan tingkatan miskin, riba itu cara bekerja untuk

mencari kekayaan yang paling buruk. Dimana kekayaan hanya akan

bertumpuk di tangan beberapa orang tertentu saja dan disinilah pangkal

terjadinya bala yang menimpa baangsa-bangsa dan golongan, yang

selanjutnya terjadilah berbagai bencana, huru hara dan bertambah pula

pemberontakan-pemberontakan di dalam negeri.80

5. Hikmah Diharamkan Riba

Diantara hikmah diharamkannya riba, selain hikmah-hikmah umum secara

menyeluruh berkaitan dengan perintah-perintah syar’i, yaitu: menguji keimanan

seorang muslim, hikmah-hikmah umum lainnya adalah:

a. Melindungi harta seorang muslim agar tidak dimakan dengan bathil.81

79

M. Ali al-Shabuni, Tafsir Ayat Ahkam , terj. Mu’ammal Hamidy dan Imroa A. Manan

(Surabaya: Bina Ilmu, 2003), 332 80

Ibid, 233. 81

Yusuf Qardhawi, Haruskah Hidup Dengan Riba (Jakarta: Gema Insani, 1992), 36.

b. Mendorong kaum muslimin untuk menginvestasikan hartanya pada usaha-

usaha yang bersih dari penipuan, menjahui hal-hal yang bisa menimbulkan

kesulitan dan kemarahan diantara kaum muslimin, misalnya: dengan cocok

tanam, industry bisnis yang benar dan lain sebagainya.82

c. Menutup pintu permusuhan antara kaum muslimin.83

d. Menjauhkan kaum muslimin dari kebinasaan, karena pemakan riba sebagai

orang yang dzalim dan akibat dari kedzaliman ialah kesusahan.

e. Membuka pintu-pintu kebaikan bagi kaum muslimin sebagai bekaal untuk

akhiratnya.84

C. Wanprestasi Menurut Fikih

1. Pengertian Wanprestasi

Tercapainya kesepakatan merupakan unsur penting dalam

kontrak, sebab kesepakatanlah lahir atau adanya kontrak dan

perikatannya. Lahirnya perikatan berarti lahirnya hak dan kewajiban.

Para pihak menjadi terikat satu sama lain dengan hal-hal yang terdaapat

dalam perikatan yang telah lebih dahulu mereka sepakati. Perjanjian

tersebut harus sesuai dengan term dan condition sebagaimana yang

disebutkan dalam perjanjian. Jikalau tidak maka akan menimbulkan

82Ibid.

83Ibid, 37.

84 Ibid.

kerugian, dan kerugian itu bisa terjadi karena kesalahan salah satu atau

para pihak dalam kontrak, bisa pula terjadi tanpa ada kesalahan para

pihak atau di luar kesalahn para pihak dalam kontrak.

Pembelokan pelaksanaan kontrak sehingga menimbulkan

kerugian yang disebabkan oleh kesalahan salah satu atau para pihak ,

kontruksi tersebut dikenal dengan sebutan wanprestasi atau default atau non

fulfillment atau cidera janji.85

Kata wanprestastasi berarti kelengahan atau kelalaian seseorang,

yaitu berupa:

a. Tidak melakukan apa yang sanggup dilakukannya.

b. Melakukan apa yang diperjanjikan tapi tidak sebagaimana mestinya.

c. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

d. Melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat.86

2. Larangan Wanprestasi Dalam Islam

Dalam Islam wanprestasi sangatlah dilarang, Karena hal tersebut

dianggap dapat merugikan pihak lain yang melakukan perjanjian. Larangan

tersebut telah dijelaskan dalam al-Qur’an surat al-Maidah ayat 1, yang

berbunyi:

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu” (QS.

Al-Maidah, 5:1)87

85

Wawan Muhwan Hariri, Hukum Perikatan (Bandung: Pustaka Setia, 2011), 103. 86

Salim, Hukum Kontrak dan Teknik Penyusunan Kontrak (Jakarta: Sinar Grafika, 2003),

98. 87

Kementrian Agama , Al-Qur’an dan Terjemahannya, 156.

Dalam aqad tersebut dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan

uqud ialah perjanjian yang telah diadakan Allah terhadap hamba-hambaNya

yaitu, apa saja yang telah Dia wajibkan dan apa-apa yang telah dihalalkan

dan apa-apa yang telah Dia bataskan dalam al-Qur’an seluruhnya, bahwa

semua itu tidak boleh dilanggar.88

Perjanjian tersebut antara lain adalah perjanjian Allah dengan

hamba-Nya, perjanjian antara hamba dengan dirinya sendir, dan perjanjian

antara dirinya sendiri dengan orang lain. Setiap mu’min berkewajiban

menunaikan apa yang telah ia janjikan dan akadkan sebagaimana perintah

Allah SWT, selagi yang ia janjikan tidak bersifat menghalalkan

menghalalkan barang haram atau mengharamkan barang halal.

Seperti janji untuk memakan harta orang lain secara bathil.89

Perintah ayat ini menunjukkan betapa al-Qur’an sangat menekankan betapa

perlunya memenuhi akad dalam segala bentuk dan maknanya dengan

pemenuhan sempurna. Ini karena rasa aman dan bahagia manusia secara

pribadi atau kolektif, tidak dapat terpenuhi kecuali bila mereka memenuhi

ikatan-ikatan perjanjian yang mereka jalin.90

3. Penyelesaian Wanprestasi dalam Islam

Jika wanprestasi terjadi masih di dalam batas kemampuan

manusia, berupa tidak berprestasi atau berprestasi tetapi tidak sempurna,

berprestasi tidak tepat waktu, atau melakukan segala sesuatu yang dilarang

dalam perjanjian. Maka adanya resiko lebih disebabkan oleh adanya

88M.Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah, vol.3 (Jakarta: Lentera Hati, 2001), 7.

89Ahmad Mustafa al-Maraghi, Tafsir al-Maraghi (Semarang:CV. Toha Puta, 1987), 80.

90Ibid, 81.

keadaan atau adanya situasi dimana memang seorang debitur mustahil

untuk memenuhi prestasi. Dalam Islam penyelesaian wanprestasi itu

berupa:

a. Perdamaian (AL-Sulh)

Secara bahasa ”Sulh” berarti meredam pertikaian, sedangkan menurut

istilah ”Sulh” berarti suatu jenis akad atau perjanjian untuk mengakhiri

perselisihan atau pertengkaran antara dua belah pihak yang bersengketa secara

damai.91

Menyelesaikam masalah berdasarkan perdamaian untuk mengakhiri

suatu perkara sangat dianjurkan oleh Allah SWT sebagaiman dalam surat Al-

Nisa ayat 128:

Artinya: ”dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka)” (QS.Al-Nisa, 4:128)92

Ada tiga rukun yang harus dipenuhi dalam perjanjian perdamaian

yang harus dilakukan oleh orang melakukan perdamaian, yakni ijab, qabul dan

lafazd dari perjanjian damai tersebut. Jika ketiga hal ini sudah dipenuhi, maka

perjanjian itu telah berlangsung sebagaimana yang diharapkan. Dari erjanjian

damai itu lahir suatu ikatan hukum yang masing-masing pihak berkewajiban

untuk melaksanakannya. Perlu diketahui bahwa perjanjian damai yang sudah

disepakati itu tidak bisa dibatalkan secara sepihak. Jika ada pihak yang tidak

menyetujui isi perjanjian itu, maka pembatalan perjanjian itu harus ada

persetujuan kedua belah pihak.

91

Gemala Dewi dkk, Hukum Perikatan Islam di Indonesia (Jakarta: Kencana Prenada

Media Group, 2003), 96. 92

Kementrian Agama, Al-Qur’an dan Terjemahannya, 143.

c. Arbitrase (Tahkim)

Dalam perspektif Islam arbitrase dapat disepadankan dengan istilah

Tahkim berasal dari kata kerja hakkama. Secara etimologis, kata itu berarti

menjadikan seseorang sebagai penjegah suatu sengketa. Pengertian tersebut

erat kaitannya dengan pengertian menurut terminologis. Selain kata arbitrase

Islam yang berfungsi sebagai lembaga penyelesain sengketa para pihak seperti

dikemukakan di atas, di dalam Islam dikenal sebagai lembaga penyelesaian

sengketa para pihak disebut Tahkim adalah tempat bersandarnya dua orang

yang bertikai kepada seseorang yang mereka ridhai keputusannya untuk

menyelesaikan perselisihan para pihak yang bersengket.93

Menurut R. Soebekti, arbitrase adalah sesuatu kekuasaan untuk

menyelesaikan sesuatu menurut kebijaksanaan, artinya penyelesaian sengketa

yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang arbiter atas dasar

kebijaksanaannya dan para Pihak tunduk pada putusan yang diberikan oleh arbiter

yang mereka pilih atau tunjuk tersebut.

Menurut Abdulkadir Muhammad, arbitrase adalah badan peradilan swasta

di luar lingkungan peradilan umum yang dikenal khusus dalam dunia perusahaan.

Penyelesaian di luar pengadilan Negara yang merupakan kehendak bebas yang

dibuat secara tertulis oleh para pihak.

Dasar hukum penyelesaian sengketa melalui arbitrase adalah QS. al-Nisa ayat 35:

93

Burhanuddin, Hukum Bisnis Syariah (Yogyakarta: UII Yogyakarta, 2011), 244.

“Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah

seorang hakam[293] dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga

perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud Mengadakan perbaikan,

niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha

mengetahui lagi Maha Mengenal.”94

Penyelesaian secara arbitrase sudah berlaku sejak permulaan islam.

Sebelum Nabi Muhammad menerima tugas kerasulan, beliau pernah bertindak

sebagai hakim ketika terjadi perselisian di antara suku Quraish tentang perkara

perebutan hak meletakkan hajar aswad di tempat semula. Upaya Nabi untuk

menyelesaikan perselisihan tersebut mendapat kepercayaan dan diterima secara

sukarela oleh para pihak yang bersengketa waktu itu. Tindakan Nabi Muhammad

untuk menyelesaikan perkara secara damai merupakan bagian dari tahkim.95

Adapun keuntungan penyelesaian persengketaan melalui arbitrase (Tahkim):

1). Persengketaan dapat diselesaikan dengan cepat.

94

Kementrian Agama, Al-Qur’an dan Terjemahannya, 156. 95

Burhanuddin, Hukum Bisnis, 246.

2). Persengketaan diselesiakan oleh ahli yang dipilih pihak-pihak yang

bersengketa. Dengan demikian tentunya akan lebih memungkinkan bagi para

pihak untuk mengemukakan rasa keadilan.

3). Penyelesaian persengketaan tersebut dilakukan dengan pintu tertutup sehingga

persengketaan tidak sampai diketahui oleh masyarakat banyak.96

96

Gemala Dewi dkk, Hukum Perikatan, 101.

BAB III

PRAKTIK UTANG PIUTANG PADA JAMAAH YASINAN DESA

TAMBANG KECAMATAN PUDAK KABUPATEN PONOROGO

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Wilayah Desa Tambang terdiri dari 2 Dusun yaitu: Dusun Tambang

dan Dusun Tumpak Rejo dan dibagi menjadi 2 Rukun warga (RW)

Serta 6 Rukun Tetangga (RT).97

1. Letak Geografis Desa Tambang

Secara Geografis Desa Tambang terletak pada posisi 7°21'-7°31'

Lintang Selatan dan 110°10'-111°40' Bujur Timur. Desa Tambang adalah

Desa yang berbukit-bukit yang terdiri dari:98

a. Tanah sawah :34 Ha

b. Tanah ladang :98 Ha

c. Tanah pekarangan :25 Ha

d. Tanah kritis dan tandus :2 Ha

e. Tanah hutan Negara : 800 Ha

Dengan kondisi sebagai berikut :99

a. Curah hujan :700 mm/th

b. Ketinggian dari laut :900 mdpl

c. Temperatur :24°-32°C

97

Data Profil Desa Tambang Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo. 98

Ibid. 99

Ibid.

Secara dmininstratif, Desa Tambang terletak dalam wilayah

kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo dan dibatasi oleh wilayah–wilayah

Desa Tetangga. Di sebelah utara berbatasan dengan Desa Banaran Kecamatan

Pulung, sebelah selatan berbatasan dengan Desa Pudak Wetan Kecamatan

Pudak, sebelah barat berbatasan dengan Desa Bareng Kecamatan Pudak, dan

sebelah timur berbatasan dengan Desa Krisik Kecamatan Pudak.

Jarak tempuh Desa Tambang ke Kecamatan sekitar 3 km, yang dapat

ditempuh dengan waktu sekitar 5 menit. Sedangkan jarak tempuh ke ibukota

Kabupaten sekitar 30 km dengan waktu tempuh sekitar 1 jam.100

2. Data Penduduk Desa Tambang

Berdasarkan data admininstrasi pemerintahan Desa Tambang sampai

akhir Tahun 2014, penduduk Desa Tambang terdiri 220 KK, dengan

jumlah total penduduk sebanyak 878 jiwa, dengan rincian 404 laki-laki

dan 474 perempuan.101

Sebagaimana yang tertera dalam tabel berikut ini:

a. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

Tabel 4.1: Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin102

NO. Jenis Kelamin Jumlah Jiwa

1 Laki-laki 440 Jiwa

2 Perempuan 474 Jiwa

JUMLAH 874 Jiwa

Sumber: Arsip Desa Tambang

100

Ibid, 2. 101

Ibid. 102

Arsip Desa Tambang

b. Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia103

Tabel 4.2: Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia

NO. Usia(tahun) Laki-laki Perempuan Jumlah

1. 0-4 25 orang 22 orang 47 orang

2. 5-9 23 orang 31 orang 54 orang

3. 10-14 21 orang 27 orang 48 orang

4. 15-19 25 orang 33 orang 58 orang

5. 20-24 28 orang 33 orang 61 orang

6. 25-29 27 orang 31orang 58 orang

7. 30-34 39 orang 46 orang 85 orang

8. 35-39 43 orang 43 orang 86 orang

9. 40-44 40 orang 46 orang 86 orang

10. 45-49 38 orang 45 orang 83 orang

11. 50-54 35 orang 42 orang 77 orang

12. 55-58 32 orang 35 orang 67 orang

13. >59 28 orang 40 orang 68 orang

JUMLAH 404 474 878

Sumber: Arsip Desa Tambang

3. Pembagian Wilayah Desa Tambang

Wilayah Desa Tambang terdiri dari 2 Dusun yaitu: Dusun Tambang

dan Dusun Tumpak Rejo dan dibagi menjadi 2 Rukun warga (RW)

Serta 6 Rukun Tetangga (RT). Dengan rincian yaitu:

103

Arsip Desa Tambang Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo

a. Dusun Tambang terdiri dari:

1). Rukun Warga sebanyak 1 (satu)

2). Rukun Tetangga sebanyak 4 (empat)104

b. Dusun Tumpak Rejo

1). Rukun Warga sebanyak 1 (satu)

2). Rukun Tetangga sebanyak 2 (dua)105

4. Kondisi Ekonomi

Secara umum mata pencaharian warga masyarakat Desa Tambang

dapat teridentifikasi dalam beberapa sektor yaitu pertanian, peternakan, jasa

atau perdagangan, dan lain-lain. Namun berdasarkan data yang ada,

perekonimian masyarakat secara umum di dominasi pada sektor pertanian,

peternakan, perdagangan, dan lain-lain. Namun berdasarkan data yang ada,

perekonomian masyarakat secara umum di dominasi pada sektor pertanian.

Produk pertanian Desa Tambang untuk lahan basah berupa padi, jagung,

aneka sayur-sayuran, jahe dan lain-lain.106

Sedangkan untuk lahan kering (tegalan) produk unggulannya berupa

tanman cengkeh. Sedangkan pada sektor peternakan di dominasi ternak sapi,

kambing, dan domba. Selain itu masih banyak lahan yang kurang produktif

sehingga perlu di adakan penyuluhan untuk meningkatkan produktifitas lahan.

Sehingga perekonomian masyarakat semakin meningkat.107

104

Catatan Profil Desa Tambang, 4. 105

Ibid. 106

Ibid. 107

Ibid, 5.

B. Gambaran Umum Tentang Yasinan

Seluruh masyarakat Desa Tambang beragama Islam sehingga hal

tersebut dapat mempengaruhi kebiasaan kehidupan sehari-hari. Hal ini

terlihat dengan adanya kegiatan keagamaan di lingkungan Desa Tambang

seperti yasinan, pengajian, sima’an al-Qur’an dan lainnya.

Jama’ah Yasinan yang ada di Desa Tambang RT 06 RW ini terdiri

dari 33 kepala rumah tangga, namun tidak semua mengikuti yasinan untuk

sementara, diantaranya dikarenakan hamil tua dan ada yang anaknya

masih bayi. Namun yang berhenti sementara tersebut tetap meminta

rumahnya mendapatkan giliran yasinan seperti ibu-ibu yang lain, hanya

saja mereka tidak bisa hadir pada yasinan ditempat jama’ah yang lain.108

Yasinan rutinan ini diadakan satu minggu sekali, yaitu pada hari minggu

malam senin.

Jajaran pengurus jama’ah Yasinan terdiri dari:

1. Ketua : ibu Wantini109

2. Bendahara : ibu Suprih

3. Anggota : ibu Rupi

: ibu Karti

: ibu Tumi

: ibu Simi

: ibu Tukinem110

108

Wantini, Wawancara, Tambang, 10 Mei 2016. 109

Ibid. 110

Ibid.

: ibu Tumiati

: ibu Samiyem

: ibu Tamiyem

: ibu Parti

: ibu Yayuk

: ibu Tukiyem

: ibu Painem

: ibu Toini

: ibu Suprihatin111

: ibu Yatina

: ibu Yuni

: ibu Kasemi

: ibu Sarmi

: ibu Siwuh

: ibu Soinem

: ibu Tutik

: ibu Narmi112

: ibu Tumini

: ibu Desi ana

: ibu Maniyem113

: ibu Saki

: ibu Warsi114

111 Ibid.

112 Ibid.

113 Ibid.

: ibu Situn

: ibu Laminem115

: ibu Yatini

C. Praktik Andil (tambahan pembayaran hutang) antara Peminjam

dengan Pengurus Uang Pada Jamaah Yasinanan

Hutang piutang yang ada pada jama’ah Yasinan di RT 06 RW 02

Desa Tambang Pudak Ponorogo, berawal dari adanya keinginan para

jama’ah Yasinan untuk mempunyai uang kas yang dapat dikembangkan,

yang nantinya bisa dipergunakan sesuai dengan kebutuhan jama’ah.

Sehingga muncul pemikiran dari jama’ah Yasinan untuk mengadakan

iuran. Setelah uang terkumpul uang tersebut dipinjamkan kepada jama’ah

yang membutuhkan, dengan sistem angsuran yang disertai dengan

penambahan hutang pokoknya. Sehingga karena kebutuhan maka para

jama’ah meminjam uang iuran tersebut, yang lebih di kenal dengan uang

Andil. Transaksi hutang piutang tersebut dilakukan di salah satu rumah

jama’ah yang mendapatkan giliran Yasinan116

Praktik hutang piutang atau Andil kepada peminjam yang penulis

dapatkan dilapangan sebagai berikut:

Praktik hutang piutang yang terjadi antara peminjam dengan pemberi

pinjaman (diwakilkan pada bendahara)

115 Ibid.

116 ibid

Anggota jama’ah Yasinan biasanya meminjam uang Andil dengan

pernyataan ijab yang peminjam lakukan dengan menggunakan kata-kata

bahasa jawa yaitu dengan kata “Aku nyilih duwet Andil” dan pernyataan

qabulnya kadang bendahara Yasinan mengucapkan “enggih”.117

Sistem pembayaran hutang yaitu dengan mengembalikan hutang

pokok disertai bunganya dengan cara mengangsur118

. Misalnya meminjam

uang Rp. 100.000,00 maka mengembalikannya harus Rp. 100.000.00 ×

5% (bunga yang sudah disepakati sejak awal oleh seluruh jamaah Yasinan)

= Rp. 105.000,00 jadi yang harus di bayar oleh peminjam adalah Rp.

105.000,00, tetapi dibayar dengan sistem angsuran sebanyak 5 kali

angsuran, yaitu setiap angsuran Rp. 21.000,00 × 5(Banyaknya angsuran)

=Rp. 105.000,00.

Banyaknya hutang dikali terlebih dahulu dengan bunga 5%

hasilnya dibagi 5 (banyaknya aangsuran) sehingga diketahui jumlah

angsuran setiap bulannya.119

apabila pada saat jatuh tempo pembayaran

tidak bisa membayar, maka dikenai denda 5% dari hutangnya, angsuran

hutang tersebut dibayar setiap hari minggu kliwon.120

Lebih lanjut ibu tamiyem selaku penerima hutang mengatakan

“dalam pembayaran tersebut tergantung si penerima hutang untuk berapa

kali dalam mengangsur hutangnya, maksimal angsuran yaitu 5 kali

117

Suprih, Tambang, Wawancara 18 Mei 2016. 118

Ibid. 119

Ibid. 120

Ibid.

angsuran, apabila mengangsur 2 kali maka itu boleh namun dengan

penambahan yang sama dengan angsuran 5 kali.121

Menurut ibu Suprih (bendahara Yasinan) pada saat akan di buat

perjanjian hutang tersebut dilakukan dengan pengambilan suara terbanyak,

Suara terbanyaklah yang dianggap akan menentukan, dan pada saat itu

suara terbanyak yaitu suara yang setuju dengan sistem hutang dengan

adanya penambahan.122

Bagi yang setuju dengan alasan supaya uang kas

dapat berkembang, namun ada beberapa jama’ah yang tidak setuju dengan

alasan jika berhutang takut memberatkan pada yang berhutang.123

Menurut ibu Tamiyem selaku penerima hutang, dengan adanya

penambahan hutang tersebut dirasa cukup memberatkan, karena orang

yang berhutang adalah orang yang membutuhkan dan berharap dengan

adanya pinjaman tersebut dapat meringankan beban peminjam, tapi

kenyataannya justru memberatkan di belakang karena selain mengangsur

hutang pokok juga harus membayar penambahannya, hal tersebut sangat

merugikan peminjam.124

meskipun pada awal perjanjian akan diadakannya

program hutang dengan sistem penambahan atau bunga ia juga termasuk

jama’ah yang setuju. Ibu Karti juga merasa keberatan dengan adanya

penambahan hutang tersebut, menurutnya ia merasa keberatan karena yang

harus dibayar bukan hanya hutang piutang Andil ini saja, tetapi ada

beberapa bank yang juga menjadi tanggungannya serta mengurus anak

121

Tamiyem, Wawancara, Tambang 10 Mei 2016. 122

Suprih, Wawancara, Tambang 11 Mei 2016. 123

Ibid.. 124

Tamiyem, Wawancara, Tambang 20 Mei 2016.

sekolah.125

Sedangkan menurut ibu Soinem adanya penambahan hutang

tersebut tidak terlalu memberatkan, karena ia hanya meminjam uang

dalam jumlah sedikit.126

Menurut ibu Desiana ia merasa dirugikan dengan

adanya penambahan hutang, karena dengan adanya penambahan tersebut

akan merugikan peminjam dan semakin membuat peminjam terlilit hutang

yang berkepanjangan, karena belum tentu orang yang berhutang dapat

melunasi hutangnya.127

Lebih lanjut, menurut ibu Tumiati, sebagai

peminjam dengan penambahan hutang tersebut peminjam merasa

dirugikan, karena uang yng digunakan untuk membayar penambahan

tersebut seharusnya sudah bisa digunakan untuk mengangsur hutangnya,

agar dapat segera terlunasi.128

Dari keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa dalam praktik

utang piutang Andil dengan sistem penambahan atau bunga dirasa

merugikan peminjam karena selain harus membayar hutang pokok ia juga

harus membayar penambahan hutangnya.

D. Penyelesaian Wanprestasi Hutang Piutang Antara Pengurus

Dengaan Peminjam

Peminjam meminjam uang Andil pada jama’ah Yasinan namun peminjam

tidak menepati janji yang telah disepakati pada awal perjanjian, yaitu janji atau

kesepakatan akan melunasi hutang dengan mengangsur atau langsung lunas,

125

Karti, Wawancara, Tambang 15 Mei 2016. 126

Soinem, Wawancara, Tambang 20 Mei 2016. 127

Desiana, Wawancara, Tambang 22 Mei 2016. 128

Tumiati, Wawancara, Tambang 25 Mei 2016.

tetapi peminjam berhenti mengikuti Yasinan sebelum hutangnya lunas.129

Lebih

lanjut menurut ibu Wanti kasus wanprestasi ini pernah terjadi pada beberapa

jama’ah, penyelesaian wanprestasi hutang piutang tersebut dengan menambahkan

denda secara terus menerus pada setiap kali membayar angsuran sampai yang

berhutang melunasi hutangnya.130

Wanprestasi ini pernah di alami oleh ibu Narmi,

karena pada saat mengangsur ia belum mempunyai uang, sehingga hutangnya

semakin bertambah, ibu Narmi merasa dirugikan dengan adanya penyelesaian

wanprestasi tersebut karena akan semakin merugikan peminjam, dengan adanya

denda tersebut peminjam akan semakin terbelit hutang.131

Menurut ibu Tutik

denda tersebut merugikan peminjam karena hutangnya akan semakin bertambah,

adanya penyelesaian dengan denda tersebut hanya menambah masalah baru,

karena untuk mengangsur saja belum bisa tetapi hutangnya harus ditambah

dengan denda.132

Menurut ibu maniyem, denda tersebut akan semakin merugikan

peminjam, karena selain mengembalikan hutang pokok peminjam juga harus

membayar denda.133

Lebih lanjut menurut ibu Tumini, sebagai peminjam, dengan

penyelesaian wanprestasi menggunakan denda selain merugikan peminjam juga

membuat jama’ah malas untuk Yasinan, karena faktor malu kepada jama’ah yang

lain karena belum bisa membayar hutang.134

Dari keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa penyelesaian wanprestasi

pada hutang piutang dengan menambahkan denda.

129

Suprih, Wawancara, 23 Mei 2016. 130

Wanti, Wawancara, 23 Mei 2016. 131

Narmi, Wawancara, 25 Mei 2016. 132

Tutik, Wawancara, 27 Mei 2016. 133

Maniyem, Wawancara, 30 mei 2016. 134

Tumini, Wawancara, 20 Mei 2016.

BAB IV

ANALISA FIQIH TERHADAP HUTANG PIUTANG PADA JAMAAH

YASINAN DI RT 06 RW 02 DESA TAMBANG KECAMATAN PUDAK

KABUPATEN PONOROGO

A. Analisa Fiqh Terhadap Praktik Penambahan hutang piutang Andil Pada

Jamaah Yasinan di Desa Tambang

Sesuai data yang penulis paparkan di bab III bahwa, Praktik hutang

piutang Andil pada jama’ah Yasinan di RT 06 RW 02 Desa Tambang

Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo adalah sebagai berikut:

Praktik hutang piutang yaitu dengan mengembalikan hutang pokok

disertai bunganya dengan cara mengangsur135

. Misalnya meminjam uang Rp.

100.000,00 maka mengembalikannya harus Rp. 100.000.00 × 5% (bunga yang

sudah disepakati sejak awal oleh seluruh jama’ah Yasinan) = Rp. 105.000,00

jadi yang harus di bayar oleh peminjam adalah Rp. 105.000,00, tetapi dibayar

dengan sistem angsuran sebanyak 5 kali angsuran, yaitu setiap angsuran Rp.

21.000,00 × 5(Banyaknya angsuran) =Rp. 105.000,00.

Banyaknya hutang dikali terlebih dahulu dengan bunga 5% hasilnya

dibagi 5 (banyaknya angsuran) sehingga diketahui jumlah angsuran setiap

bulannya.136

angsuran hutang tersebut dibayar setiap hari minggu kliwon.137

Sedangkan teori dalam bab II yang membahas tentang hutang piutang

( qard). Adapun hutang piutang adalah memberikan sesuatu kepada seseorang

135 Suprih, Wawancara, Tambang 18 Mei 2016.

136 Ibid.

137Ibid.

dengan perjanjian dia (peminjam) akan mengembalikan sejumlah yang

dipinjam.138

Pengembalian hutang harus sama dengan uang yang dipinjam

semula, tidak boleh ada bunga di dalamnya. Karena dalam Islam

mengembalikan uang di atas hutang yang sebenarnya, merupakan riba yang

jelas-jelas itu di larang oleh Allah SWT. Dan termasuk riba orang yang

mengambil harta orang lain tanpa ada imbangan. Sabda Nabi SAW sebagai

berikut :

(ا جر جه ا لبيهفى ) كله قر ض جره منفعة فهو و جه من و جو ه ا لر با

Artinya : “Tiap-tiap piutang yang mengambil manfaat atau keuntungan

maka ia semacam dari beberapa macam riba”. (Dikeluarkan oleh

Baihaqi).139

Yang dimaksud dengan keuntungan dalam hadits tersebut di atas

adalah kelebihan atau tambahan yang disyaratkan dalam akad hutang-piutang

atau ditradisikan untuk menambah pembayaran. Bila kelebihan itu adalah

kehendak yang iklas dari Muqtarid (orang yang berhutang) sebagai balas jasa

yang diterimanya, maka yang demikian bukan riba, bahkan cara ini dianjurkan

oleh Nabi saw.140

Dalam pratiknya perjanjian awal sudah ditentukan jumlah penambahan

hutang dan denda yang harus dibayar ketika belum mampu membayar

angsuran yang harus diberikan kepada bendahara sebagai wakil pemberi

hutang, yang nantinya uang tersebut akan dibagi seluruh jama’ah .

138

Abdul Ghofur Anshori, Pokok-Pokok, 126. 139

Hendi Suhendi, Fiqh Mu’amalah, 97. 140

Amir Syarifuddin, Garis-Garis Besar Fiqih, (Jakarta:Prenada Media, 2003),224-225.

Sedangkan kelebihan hutang yang diperjanjikan di awal perjanjian

yakni bahwa pengembalian hutang dengan melebihkan hutang pokok tetapi

dengan terlebih dahulu diperjanjikan oleh para pihak. Biasanya berupa

presentase dari uang yang dipinjamkan, atau dengan kata lain bagi peminjam

dikenakan bunga. Hukum dari pengembalian hutang akan melebihkan, tetapi

melalui suatu perjanjian di depan adalah haram atau dilarang oleh syara’.

Mengembalikan hutang melebihi hutang pokok ini termasuk dalam

kategori riba jahiliyah, jika hutang dibayar lebih dari hutang pokoknya, karena

si peminjam tidak mampu membayar hutangnya pada waktu yang telah

ditetapkan. Atau riba nasi’ah jika memang sejak semula diperjanjikan.

pengembalian hutang melebihi hutang pokoknya sah apabila tidak

diperjanjikan sejak semula, melainkan semata-mata sebagai ucapan

terimakasih dari si berutang. Sedangkan apabila hal tersebut telah

diperjanjikan sejak semula, maka adanya merupakan sesuatu yang dilarang

oleh syara’.141

Sedangkan dalam fiqih dijelaskan sebagaimana pendapat Al-Jurjani

bahwa definisi riba yaitu, riba secara syar’i adalah kelebihan atau tambahan

pembayaran tanpa ada ganti atau imbalan, yang disyaratkan bagi salah

seorang dari dua orang yang membuat akad atau transaksi142

. Dengan

demikian riba terdapat 3 unsur yaitu:

4. Kelebihan dari pokok pinjaman

5. Kelebihan pembayaran dari tempo pembayaran

141

Ibid, 129-130. 142

Muslimin H. Kara, Bank Syariah di Indonesia (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta

(anggota IKAPI), 2005), 76.

6. Jumlah pembayaran yang disyaratkan dalam transaksi143

.

Adapun tujuan dan hikmah dibolehkannya hutang piutang itu adalah

memberi kemudahan bagi umat manusia dalam pergaulan hidup, karena di

antara umat manusia itu ada yang berkecukupan dan ada yang berkekurangan.

Orang yang berkekurangan dapat memanfaatkan utang dari pihak yang

berkecukupan.144

Mazhab Hanafi dalam pendapatnya menyatakan bahwa qard yang

mendatangkan keuntungan hukumnya haram, jika keuntungan tersebut telah

disepakati sebelumnya. 145

Hakikat al-qard adalah pertolongan dan kasih sayang bagi yang

meminjam. Ia bukan sarana untuk mencari keuntungan bagi yang

meminjamkan, di dalamnya tidak ada imbalan dan kelebihan pengembalian. Ia

mengandung nilai kemanusiaan dan sosial yang penuh kasih sayang untuk

memenuhi hajat peminjam.146

Pengembalian keuntungan oleh peminjam

(muqtaridl) harta membatalkan kontrak al-qard. Hal ini sesuai dengan kaidah

yang mengatakan, setiap pinjaman yang mengandung unsur-unsur

pengambilan keuntungan yang dilakukan oleh yang peminjamkan adalah

haram, atau piutang yang mendatangkan manfaat bagi yang berpiutang adalah

riba.147

Dari sini dapat disimpulkan bahwa, akad al-qard dapat dilakukan

dengan memenuhi 2 ketentuan yaitu:

143

Hadi, Bunga Bank, 23. 144

Ibid, 223-224. 145

Http warung ekonomi islam 146

Atang Abd Hakim, Fiqih Perbankan Syariah:Transformasi Fiqih Muamalah ke

Dalam Peraturan Perundang-Undangan (Bandung: Refika Aditama, 2011), 267. 147

Ibid.

1. Tidak mendatangkan keuntungan.

2. Tidak dibarengi dengan transaksi lain.

Dari perpaduan data tentang penambahan hutang yang terdapat di RT 6

RW II Desa Tambang Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo dengan konsep

atau teori hutang piutang (qard), maka menurut hemat penulis dengan adanya

penambahan yang terjadi pada jama’ah Yasinan di RT 06 RW 02 Desa

Tambang, Kecamatan Pudak, Kabupaten Ponorogo menurut analisa fiqih

tidak sesuai, karena memakai syarat penambahan hutang yang diperjanjikan di

awal, penambahan hutang yang diperjanjikan di awal adalah termasuk riba,

dengan adanya penambahan hutang tersebut merugikan peminjam. Hal itu

bertentangan dengan hakikat al-qard yaitu pertolongan dan kasih sayang bagi

yang meminjam, bukan sarana untuk mencari keuntungan. Dengan adanya

hutang piutang yaitu untuk meringankan beban orang yang berhutang, tapi

pada praktiknya dengan adanya penambahan tentu akan menambah beban bagi

orang yang berhutang.

B. Analisa Fiqih Terhadap Penyelesaian Wanprestasi Pada Hutang Piutang

Andil Pada Jama’ah Yasinan di Desa Tambang

Sesuai data yang penulis paparkan di bab III bahwa, dalam

penyelesaian wanprestasi yang terjadi di RT 06 RW 02 Desa Tambang

Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo, peminjam meminjam uang Andil

pada jama’ah Yasinan namun peminjam tidak menepati janji yang telah

disepakati pada awal perjanjian, yaitu janji atau kesepakatan akan melunasi

hutang dengan mengangsur atau langsung lunas, tetapi peminjam berhenti

mengikuti Yasinan sebelum hutangnya lunas.148

Lebih lanjut menurut ibu

Wanti kasus wanprestasi ini pernah terjadi pada beberapa jama’ah,

penyelesaian wanprestasi hutang piutang tersebut dengan menambahkan

denda secara terus menerus pada setiap kali membayar angsuran sampai yang

berhutang melunasi hutangnya.149

Adapun penyelesaian wanprestasi hutang piutang Andil pada jama’ah

Yasinan di Desa Tambang Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo yang

dilakukan antara peminjam dengan bendahara serta sesuai kesepakatan

jama’ah Yasinan yaitu secara damai, hanya saja hutang tersebut tetap akan

bertambah dendanya setiap angsuran yaitu 5% dari hutang pokok serta

penambahan dari hutang pokoknya. Dengan adanya penyelesaian tersebut

peminjam merasa dirugikan, karena hutang peminjam akan semakin

menumpuk.

Sedangkan teori pada bab II yang membahas tentang riba dan

wanprestasi, kata wanprestasi berarti kelengahan atau kelalaian seseorang,

yaitu berupa:

Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

1. Tidak melakukan apa yang sanggup dilakukan

2. Melakukan apa yang diperjanjikan tapi tidak

sebagaimana mestinya

148

Suprih, Wawancara, 23 Mei 2016. 149

Wanti, Wawancara, 23 Mei 2016.

3. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh

dilakukan

4. melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat.150

Menyelesaikam masalah berdasarkan perdamaian untuk mengakhiri

suatu perkara sangat dianjurkan oleh Allah swt sebagaiman dalam

surat Al-Nisa ayat 128:

Artinya: ”dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka)” (QS.Al-Nisa,

4:128)151

Berkaitan dengan penyelesaian wanprestasi hutang piutang dengan

membayar denda penulis menggunakan teori riba.

Riba memiliki beberapa pengertian, yaitu:

a. Tambahan, karena salah satu perbuatan riba adalah meminta tambahan

dari sesuatu yang dihutangkan. Ziyadah disini ialah tambahan atas modal,

baik penambahan itu sedikit maupun banyak.152

b. Berkembang, berbunga, karena salah satu perbuatan riba adalah

membungakan harta uang atau yang lainnya yang dipinjamkan kepada

orang lain.153

c. Berlebihan atau menggelembung, kata-kata ini berasal dari firman Allah

SWT.

150

Salim, Hukum Kontrak dan Teknik Penyusunan Kontrak (Jakarta: Sinar Grafika,

2003), 98. 151

Kementrian Agama, Al-Qur’an dan Terjemahannya, 143. 152

Sumar’in, Konsep Kelembagaan Bank Syariah (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), 21. 153

Ibid.

..........

Syaikh Muhammad Abduh berpendapat bahwa yang dimaksud

dengan riba adalah penambahan-penambahan yang disyaratkan oleh orang

yang memiliki harta kepada orang yang meminjamkan hartanya (uangnya),

karena pengunduran janji pembayaran oleh peminjam dari waktu yang

telah ditentukan.154

Al-Jurjani berpendapat bahwa definisi riba yaitu, riba secara syar’i

adalah kelebihan atau tambahan pembayaran tanpa ada ganti atau

imbalan, yang disyaratkan bagi salah seorang dari dua orang yang

membuat akad atau transaksi155

.

Dengan demikian riba terdapat 3 unsur:

1. Kelebihan dari pokok pinjaman

2. Kelebihan pembayaran dari tempo pembayaran

3. Jumlah pembayaran yang disyaratkan dalam transaksi156

.

لعن ر سول ا لله صلي ا لله عليه و سلم اكل الر : عن جا بر ر ضي ا لله عنه قا ل

هم سوا : با وم مو كمله وكا تبه و شا هديه و قا لArtinya: “Dari Jabir r.a ia berkata: Rasullulah SAW melaknat orang-

orang yang suka memakan riba, orang-orang yang menjadi

wakilnya, juru tulisnya, orang-orang yang menyaksikannya,

dan seterusnya. Rasullulah SAW berkata : “Mereka semua

adalah sama.

Jenis-jenis Riba

154

Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah (Jakarta: Rajawal Pers, 2013), 58. 155

Muslimin H. Kara, Bank Syariah di Indonesia (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta

(anggota IKAPI), 2005), 76. 156

Hadi, Bunga Bank, 23.

1. Riba nasi’ah, yaitu penambahan bersyarat yang diperuntukkan bagi yang

memberi hutang, yang diperoleh dari orang yang berhutang karena adanya

penangguhan masa pembayaran.157

2. Riba fadl, menurut Ibnu ‘Arabi riba fadl adalah semua tambahan yang

melebihi nilai bagi pihak lain tanpa adanya nilai pembenar atas tambahan

tersebut.158

3. Riba Qardh, yaitu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang

dipersyaratkan dalam utang.

4. Riba Jahiliyah, yaitu pengembalian hutang melebihi utang pokoknya

setelah peminjam tidak mampu melunasi pada waktu yang ditentukan.

Dinamakan riba jahiliyyah karena pada jaman dulu orang-orang jahiliyyah

suka memberi pinjaman yang disertai bunga dan menunda

pembayarannya, lalu mereka mengatakan, “Undzurni Azidka” (tundalah

pembayaran utang kepadaku itu, sehingga aku akan memberimu bunga

pembayaran utang).159

Dari perpaduan data tentang wanprestasi dengan teori riba yang

terdapat di RT 06 RW 02 Desa Tambang Kecamatan Pudak Kabupaten

Ponorogo, dapat penulis pahami bahwa, penyelesaian wanprestasi hutang

piutang yang terjadi pada jama’ah Yasinan di RT 06 RW 02 Desa Tambang,

Kecamatan Pudak, Kabupaten Ponorogo menurut analisa fiqih tidak sesuai,

karena dengan adanya penambahan denda secara terus menerus sampai yang

157

Syukri Iska, Sistem Perbankan Syariah di Indonesia (Yogyakarta: Fajar Media Press,

2014), 230. 158

Dimyudin Djuwaini, Pengantar Fiqh Muamalah (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2008),

198. 159

Burhanuddin, Aspek Hukum, 42.

berhutang mampu membayar hutangnya tersebut akan merugikan bagi

peminjam dan termasuk dalam riba nasi’ah yaitu penambahan bersyarat yang

diperuntukkan bagi yang memberi hutang, yang diperoleh dari orang yang

berhutang karena adanya penangguhan masa pembayaran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari seluruh uraian yang telah penulis paparkan tentang hutang

piutang Andil di Desa Tambang Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo,

maka penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa :

1. Hutang piutang dengan adanya penambahan atau bunga yang

terjadi pada jama’ah Yasinan di RT 06 RW 02 Desa Tambang,

Kecamatan Pudak, Kabupaten Ponorogo menurut analisa fiqih

tidak sesuai, karena memakai syarat penambahan hutang yang

diperjanjikan di awal, hal tersebut akan merugikan peminjam dan

termasuk riba.

2. Penyelesaian wanprestasi pada hutang piutang yang terjadi pada

jama’ah Yasinan di RT 06 RW 02 Desa Tambang, Kecamatan

Pudak, Kabupaten Ponorogo menurut analisa fiqih tidak sesuai,

karena dengan adanya penambahan denda secara terus menerus

sampai peminjam mampu membayar hutangnya tersebut

merugikan peminjam dan termasuk riba nasi’ah.

B. Saran-saran

penulis menyarankan pada Jama’ah Yasinan RT 06 RW 02 Desa

Tambang Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo.

1. Hendaknya hutang piutang tersebut tidak di syaratkan adanya

penambahan. Sehingga tolong menolong antar sesama manusia dapat

terjalin lebih baik.

2. Dalam penyelesaian wanprestasi pada hutang piutang seharusnya tidak

diberlakukan denda karena dengan adanya denda hutang peminjam akan

semakin menumpuk dan merugikan peminjam.

DAFTAR PUSTAKA

Rasjid, Sulaiman. Fqih Islam. Bandung: Sinar Baru Algensindi, 1996.

Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah. Jakarta: Kencana Prenadamedia, 2013.

Depag RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya. Jakarta: l-Mujamma, 1971

Anshori , Abdul Ghofur. Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Islam di Indonesia

Yogyakarta:Citra Media, 2006.

Azhar Basyir, Ahmad. Asas-Asas Hukum Muamalat. Yogyakarta: UII Pres, 2004.

Sura’I, Abu & Hadi, Abdul. Bunga Bank Dalam Isla. Surabaya: Al-Ikhlas,

1993.

Abd Hakim, Atang. Fiqih Perbankan Syariah:Transformasi Fiqih Muamalah ke

Dalam Peraturan Perundang-Undangan. Bandung: Refika Aditama,

2011.

Damanuri, Aji. Metode Penelitian Muamalah. Ponorogo: STAIN Po Press , 2010.

Moelong, Lexy J. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosda Karya.

Hadi, Sutrisno. Metodologi Reserh I. Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas

Psikologi UGM, 1987.

Abdullah, bin Abdurrahman Al Bassam. Syarah Bulughul Maram. Jakarta:Pustaka

Azzam, 2006.

Pengertian-Hutang Piutang. (online), (http // kafe Ilmu. Com. ,diakses 2 Mei

2016.

Aliyad, Nurul Huda Ahmad dkk. Kebijakan Utang Terhadap Pembiayaan

Pembangunan Dalam Ekonomi Islam. Jakarta:Kencana Prenada Media,

2012

Nawawi, Ismail. Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer. Bogor:Ghalia

Indonesia,

Anshori, Abdul Ghofur. Hukum Perjanjian di Indonesia. Yogyakarta: Gadjah

Mada University Press, 2010.

Rahman, Do’i A. Penjelasan Tentang Hukum-Hukum Allah. Jakarta: Raja

Grafindo Persada, 2002.

Khoiri, Miftakhul. Ensiklopedia Fiqih Muamalah Dalam Empat Madzhab.

Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2012.

http:// ekonomiislam.blogspot.co.id/2012/11/al-qardh.html, di akses pada

tanggal 26 April 2016, Pukul 14:35 WIB.

Suhendi, Hendi. Fiqih Muamalah. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.

Al-Jarjawi, Ali Ahmad. Indahnya Syariat Islam. Jakarta: Gema Insani, 2006.

Sumar’in, Konsep Kelembagaan Bank Syariah. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012.

Saeed, Abdullah. Bank Islam dan Bunga. Yogyakarta: Pustaka Pelajar,

2003.

Sahrani, Soehari. Fikih Muamalah. Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.

Suhendi, Hendi. Fiqh Muamalah. Jakarta: Rajawal Pers, 2013.

H. Kara, Muslimin. Bank Syariah di Indonesia. Yogyakarta: UII Press

Yogyakarta (anggota IKAPI), 2005.

Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

Mas’ud, Ibnu dkk. Fiqh Madhhab Shafi’Ii. Jakarta: Pustaka Setia, 2000.

S, Burhanuddin. Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah. Yogyakarta: Graha

Ilmu, 2010.

Iska, Syukri. Sistem Perbankan Syariah di Indonesia. Yogyakarta: Fajar Media

Press, 2014.

Al-Shabuni, M.Ali. Tafsir Ayat Ahkam, terj. Mu’ammal Hamidy dan Imroa A.

Manan. Surabaya: Bina Ilmu, 2003.

Qardhawi, Yusuf. Haruskah Hidup Dengan Riba. Jakarta: Gema Insani, 1992.

Djuwaini, Dimyudin. Pengantar Fiqh Muamalah. Yogyakarta : Pustaka Pelajar,

2008.

Hariri, Wawan Muhwan. Hukum Perikatan. Bandung: Pustaka Setia,

2011.

Salim, Hukum Kontrak dan Teknik Penyusunan Kontrak. Jakarta: Sinar Grafika,

2003.

Shihab, Quraish. Tafsir Al-Misbah, vol.3. Jakarta: Lentera Hati, 2001.

al-Maraghi, Ahmad . Tafsir al-Maraghi. Semarang:CV. Toha Puta, 1987.

Dewi, Gemala dkk. Hukum Perikatan Islam di Indonesia. Jakarta: Kencana

Prenada Media Group, 2003.

Burhanuddin, Hukum Bisnis Syariah. Yogyakarta: UII Yogyakarta, 2011.