i

ANALISA STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR: 2/PDT. SUS/GUGATAN

LAIN-LAIN/2015/PN. MKS JO PUTUSAN NOMOR: 725 K/PDT. SUS-

PAILIT/2015 BENDA JAMINAN ORANG KETIGA DALAM KEADAAN

PAILIT

(Ditinjau dari Pasal 21 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 dan Pasal 21

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996)

PENULISAN HUKUM

Oleh:

MUKHAMAD KHABIB RISVIAN

201310110311116

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

FAKULTAS HUKUM

2017

i

PENULISAN HUKUM

ANALISA STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR: 2/PDT. SUS/GUGATAN

LAIN-LAIN/2015/PN. MKS JO PUTUSAN NOMOR: 725 K/PDT. SUS-

PAILIT/2015 BENDA JAMINAN ORANG KETIGA DALAM KEADAAN

PAILIT

(Ditinjau dari Pasal 21 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 dan Pasal 21

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996)

Disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar

kesarjanaan dalam bidang Ilmu Hukum

Oleh:

MUKHAMAD KHABIB RISVIAN

201310110311116

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

FAKULTAS HUKUM

2017

ii

LEMBAR PENGESAHAN

PENULISAN HUKUM

ANALISA STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR: 2/PDT.SUS/GUGATAN LAIN-LAIN/2015/PN.MKS JO PUTUSAN NOMOR: 725 K/PDT. SUS-

PAILIT/2015 BENDA JAMINAN ORANG KETIGA DALAM KEADAAN PAILIT

(di tinjau dari pasal 21 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Dan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996)

Disusun dan Diajukan Oleh:

Mukhamad Khabib Risvian NIM: 201310110311116

Telah disetujui oleh pembimbing untuk dilakukan Ujian Penulisan Hukum

Pada Tanggal: 10 Juli 2017

DOSEN PEMBIMBING

Pembimbing I Pembimbing II

Prof. Dr. Rahayu Hartini, SH., M.Si., M.Hum

Sofyan Arief, SH., M.Kn

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum UMM

Dr. Sulardi, S.H., M.Si.

iii

LEMBAR PENGESAHAN

PENULISAN HUKUM

ANALISA STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR: 2/PDT.SUS/GUGATAN LAIN-LAIN/2015/PN.MKS JO PUTUSAN NOMOR: 725 K/PDT. SUS-

PAILIT/2015 BENDA JAMINAN ORANG KETIGA DALAM KEADAAN PAILIT

(di tinjau dari pasal 21 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Dan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996)

Disusun dan Diajukan Oleh:

Mukhamad Khabib Risvian NIM: 201310110311116

Telah dipertahankan di depan Majelis Penguji Ujian Penulisan Hukum

Pada tanggal: …………………..

SUSUNAN MAJELIS PENGUJI

Ketua Majelis Sekretaris Majelis Prof. Dr. Rahayu HartiniSH., M.Si., M.Hum

Sofyan Arief. SH., M.Kn

Anggota Majelis Anggota Majelis I

Wasis, SH., M.Si., M.Hum

Anggota Majelis II

Komariah, SH., M.Si., M.Hum

Mengetahui, Dekan Fakultas Hukum UMM

Dr. Sulardi, S.H., M.Si.

iv

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini: Nama : Mukhamad Khabib Risvian NIM : 201310110311116 Program Studi : Ilmu Hukum Fakultas : Hukum Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

1. Tugas Akhir Penulisan Hukum dengan judul: ANALISA STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR: 2/PDT.SUS/GUGATAN LAIN-LAIN/2015/PN.MKS JO PUTUSAN NOMOR: 725 K/PDT. SUS-PAILIT/2015 BENDA JAMINAN ORANG KETIGA DALAM KEADAAN PAILIT (Ditinjau dari pasal 21 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 dan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996) Adalah hasil karya saya, dan dalam naskah Tugas Akhir Penulisan Hukum ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian ataupun keseluruhan kecuali yang tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

2. Apabila ternyata di dalam Tugas Akhir Penulisan Hukum ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI, saya bersedia Tugas Akhir Penulisan Hukum ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

3. Tugas Akhir Penulisan Hukum ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 10 Juli 2017 Yang Menyatakan,

Mukhamad Khabib Risvian

v

Ungkapan Pribadi:

Bukalah hati untuk berbuat baik Maka baik akan mendekat untuk membaikimu Jagalah hati kedua orang tua mu Maka doa dari Allah akan menjadi nada jalanmu

Motto: Langkahku adalah tanggung jawabku

Karena sebuah langkah dapat mengubah hidupku Berfikirlah sebelum melangkah

vi

ABSTRAKSI

Nama : Mukhamad Khabib Risvian Nim : 201310110311116 Judul : Analisa Studi Kasus Putusan Nomor: 2/Pdt. Sus/Gugatan Lain-

Lain/2015/Pn.Mks Jo Putusan Nomor: 725 K/Pdt. Sus-Pailit/2015 Benda Jaminan Orang Ketiga Dalam Keadaan Pailit (Ditinjau dari Pasal 21 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 dan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996)

Pembimbing : Prof. Dr. Rahayu Hartini, SH., M.Si., M.Hum Sofyan Arief, SH., M.Kn

Pemberian kredit oleh Bank harus ada suatu persetujuan atau perjanjian

antara Bank sebagai Kreditor dengan nasabah penerima kredit sebagai debitor yang dinamakan perjanjian kredit bank. Dalam melakukan perjanjian ini bank akan meminta supaya benda tertentu dapat dijadikan jaminan yang dapat diikat secara yuridis yang berfungsi untuk mendapatkan kepastian pelunasan hutangnya apabila debitur wanprestasi kepada bank. Jaminan adalah suatu tanggungan yang di berikan oleh pihak ketiga atau borgtocht kepada kreditur, untuk menjamin pelunasan utang debitur dan menjamin pelunasan debitur ketika mengalami pailit. Berdasarkan dari hasil penelitian Putusan Nomor: 2/PDT. SUS/GUGATAN LAIN-LAIN/2015/PN. MKS Jo Putusan Nomor: 725 K/PDT. SUS-PAILIT/2015 dapat disimpulkan bahwa benda jaminan orang ketiga akan menjadi hak dari kreditur, dan tidak dapat dimasukkan oleh kurator menjadi boedel pailit karena Harta pailit yang dapat digunakan atau dijual oleh kurator terbatas hanya pada barang persediaan (inventory) dan atau barang bergerak (current asset). Dalam pasal 1131 dan 1132 KUHPerdata mengenai benda bergerak maupun benda tak bergerak baik yang sudah ada maupun yang akan ada menjadi jaminan bersama-sama bagi semua kreditur terhadapnya kecuali dalam hal ini di antara para kreditur ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan. Dan dalam permasalahan ini perlu adanya suatu perubahan atau penambahan penjelasan undang-undang baik di dalam undang-undang Kepailitan maupun undang-undang hak tanggungan. Sehingga tidak terjadi lagi benturan antar undang-undang.

Kata Kunci: Kepailitan, Hak Tanggungan, Perjanjian Kredit

vii

ABSTRACT

Name : Mukhamad Khabib Risvian Nim : 201310110311116 Title : Analysis Study Case of Case Verdict Number: 2/Pdt. Sus/

another Lawsuit/2015/Pn. Mks Jo Verdict Number: 725 K/ Pdt. Sus-Bankrupt/2015 Position of Bankruptcy Law and Legal Warranty against Third Person Guarantee In A Bankruptcy (In Review From Article 21 of Law Number 37 Year 2004 And Article 21 of Law Number 4 Year 1996)

Counselor : Prof. Dr. Rahayu Hartini, SH., M.Si., M.Hum Sofyan Arief, SH., M.Kn

The Credit Agreement of a Bank is a credit granting by a Bank for which there shall be an agreement or contract between the Bank as Creditors and credit recipient (customers) as the debtor. In performing this contract the bank will request that certain objects can be used as collateral that can be legally binding which serves to get the certainty of debt repayment if the debtor is defaulted to the bank. Warranty is an obligation granted by a third party or borgtocht to the creditor, to ensure the repayment of the debtor's debt and guarantee the repayment of the debtor when it goes bankrupt. Based on the result of research of Verdict Number: 2/PDT. SUS/ANOTHER LAWSUIT/2015/PN. MKS Jo Verdict Number: 725 K/PDT. SUS-PAILIT/2015 it can be concluded that a third party guarantee will be the right of the creditor, and cannot be included by the curator to become a bankruptcy boedel because the bankruptcy property which can be used or sold by the curator is limited to inventory and/or mobile goods (current asset). In articles 1131 and 1132 of the Civil Code both movable and immovable objects either has been exist or will be exist shall be collateral for all creditors against them except in this condition among the creditors there are legitimate reasons for precedence. In this case, there needs to be a change or addition of explanation of the law both in bankruptcy law and mortgage law. So there will be no conflict between the laws. Key Words: Bankruptcy, Mortgage, Contract Kredit

viii

KATA PENGANTAR

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena rahmat dan

hidayah-Nyalah, penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum dengan judul:

“Kedudukan Hukum Kepailitan Dan Hukum Jaminan Terhadap Benda Jaminan

Orang Ketiga Dalam Keadaan Pailit (Studi Kasus Putusan Nomor: 725 K/Pdt.

Sus-Pailit/2015)”. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada

junjungan Nabi Muhammad SAW yang telah menghantarkan dari zaman

kegelapan hingga ke zaman yang terang benderang penuh dengan rahmat ini.

Penulisan hukum ini disusun dalam rangka memenuhi sebagian syarat

memperoleh gelar kesarjanaan dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Malang. Dalam penyusunan skripsi ini tentunya

penulis mengalami beberapa hambatan, namun berkat bantuan, bimbingan dan

kerjasama yang ikhlas dari berbagai pihak, akhirnya penulisan skripsi ini dapat

terselesaikan dengan baik. Pencapaian ini tidak terlepas dari jasa-jasa berbagai

pihak, ungkapan terima kasih yang tulus penulis persembahkan kepada Ibunda

tercinta Hj. Wiwidayah, S.E dan Ayahanda tercinta Purnomo atas doa dan kasih

sayang yang tak terbatas, serta segala bentuk motivasi yang telah diberikan

kepada penulis selama menempuh pendidikan sampai di tingkat perguruan tinggi.

Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya juga penulis ucapkan kepada adikku

tersayang Annisa Al Sakinata, serta untuk keluarga besar yang telah memberikan

support dan doa demi kelancaran penelitian ini. Kalian adalah kado terindah

dalam hidup penulis.

Penulis menyadari sepenuhnya, bahwa dalam penyelesaian penyusunan

skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Untuk itu,

penyusun menghanturkan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Bapak Drs. Fauzan, M.Pd., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah

Malang yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk

ix

menempuh pendidikan di Universitas Muhammadiyah Malang hingga

terselesaikan program studi Strata 1 Ilmu Hukum.

2. Bapak Dr. Sulardi, S.H., M.Si., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas

Muhammadiyah Malang.

3. Bapak Nu’man Aunuh, S.H., M.Hum., selaku Kepala Jurusan Fakultas

Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.

4. Ibu Prof. Dr. Rahayu Hartini, SH., M.Si., M.Hum., selaku Dosen Wali dan

Dosen Pembimbing I yang telah membantu, membimbing, serta memberi

dukungan selama berkuliah di Fakultas Hukum Universitas

Muhammadiyah Malang. Terimakasih juga sebagai Dosen Pembimbing I

telah meluangkan waktu dan kesempatan untuk membimbing,

mengarahkan dan menyetujui dalam menyelesaikan skripsi ini

5. Sofyan Arief, SH., M.Kn., selaku Dosen Pembimbing II yang telah

meluangkan waktu dan kesempatan untuk membimbing, mengarahkan dan

menyetujui dalam menyelesaikan skripsi ini.

6. Seluruh Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas

Muhammadiyah Malang, yang selalu memberikan motivasi dalam

menyelesaikan skripsi ini.

7. Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, atas

pelayanan administrasi.

8. Keluarga besar “Komunitas Peradilan Semu” Fakultas Hukum Universitas

Muhammdiyah Malang, atas dukungan serta doanya.

9. Teman-teman seperjuangan Kelas B Fakultas Hukum UMM 2013, terima

kasih atas kebersamaannya selama ini.

10. Sahabat-sahabatku “Slengek’an” Lanang Zussaukah, Imansyah Al

Hafiidh, Rifaldi, Dwi Nur Iman, Bagus Fajar, Fajar Jihad, Hasbi Maulana,

Zulfikar Mufthy, Miranto, dan Siti Wulandari, Frista Dwi Lestari, Cecelia

Sheina atas kritik, saran, semangat, support dan doanya.

11. Sahabatku Kos “Mukidi Squad” atas semangat, support dan juga doanya.

12. Sahabatku “Versda” yang sudah menemani sejak susah bahagia dari SMA

sampai sekarang

x

13. Semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penulisan ini yang tidak bisa

penulis sebutkan satu per satu.

Akhir kata penulis memohon maaf sebesar-besarnya jika dalam penulisan

skripsi ini melakukan kesalahan baik yang disengaja maupun yang tidak

disengaja. Semoga Tugas Akhir ini bermanfaat bagi semua pembaca pada

umumnya dan bagi penulis khusunya.

Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Malang, 10 Juli 2017

Penulis

Mukhamad Khabib Risvian

xi

DAFTAR ISI

Lembar Cover/Sampul Dalam.......................................................................... i Lembar Pengesahan Sebelum Ujian ................................................................ ii Lembar Pengesahan Setelah Ujian .................................................................. iii Surat Pernyataan Penulisan Hukum ................................................................ iv Ungkapan Pribadi/Motto ................................................................................. v Abstraksi ......................................................................................................... vi Abstract ........................................................................................................... vii Kata Pengantar ................................................................................................ viii Daftar Isi .......................................................................................................... xi Daftar Lampiran ............................................................................................... xiv BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang ...................................................................... 1 B. Rumusan Masalah ................................................................. 11 C. Tujuan Penulisan ................................................................... 12 D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis .............................................................. 13 2. Manfaat Praktis ............................................................... 13

E. Kegunaan Penelitian 1. Bagi Penulis .................................................................... 13 2. Bagi Masyarakat .............................................................. 14 3. Bagi Kalangan Akademis ................................................ 14

F. Metode Penulisan 1. Metode Pendekatan ........................................................ 14 2. Jenis Bahan Hukum ....................................................... 15 3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum ............................. 16 4. Teknik Analisis Bahan Hukum ...................................... 16

G. Sistematika Penulisan ............................................................ 17

BAB II TINJAUAN PUSTAKA A. Tinjauan Umum Tentang Kepailitan

1. Pengertian dalam Hukum Indonesia .............................. 18 2. Asas-Asas Hukum Kepailitan ........................................ 21 3. Pihak-Pihak dalam Pengurusan Kepailitan

a. Hakim Pengawas ...................................................... 23 1) Tugas Hakim Pengawas ..................................... 24 2) Kewenangan Hakim Pengawas .......................... 25

b. Kurator ..................................................................... 26

xii

1) Pengertian dan Tanggung Jawab Kurator .......... 27 2) Tugas dan Kewenangan Kurator ........................ 28

c. Panitia Kreditur ........................................................ 31 1) Tugas dan Kewenangan Panitia Kreditur ........... 32 2) Rapat Panitia Kreditur ........................................ 33

4. Akibat Pernyataan Pailit Bagi Debitor ........................... 35 5. Akibat Kepailitan Terhadap Benda Jaminan ................. 36 6. Berakhirnya Kepailitan .................................................. 37

a. Pencabutan Kepailitan .............................................. 37 b. Akur atau Damai ...................................................... 38

B. Tinjauan Umum Tentang Jaminan Kredit pada Bank ........... 39 1. Jaminan Kredit

a. Pengertian Jaminan Kredit ...................................... 41 b. Karakteristik Jaminan Kredit .................................. 43 c. Tujuan Jaminan ....................................................... 45

2. Tinjauan Umum Hak Atas Tanah a. Tinjuan Umum Tentang Hak Atas Tanah ............... 46 b. Ketentuan-Ketentuan dalam Hak Atas Tanah ......... 48 c. Ketentuan Umum Hak Tanggungan ....................... 49

3. Penanggungan (Borgtocht) dalam Perbankan a. Jaminan Perseorangan .............................................. 51 b. Eksekusi Terhadap Jaminan Perorangan ................ 52

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Putusan Nomor: 2/Pdt.Sus/Gugatan Lain-Lain/ 2015/ Pn.Mks Jo Putusan Nomor: 725 K/PDT. SUS PAILIT/ 2015 1. Pengadilan Niaga Makasar

a. Para Pihak yang Berperkara .................................... 54 b. Duduk Perkara ........................................................ 54 c. Gugatan Penggugat ................................................. 61 d. Amar Putusan .......................................................... 63

2. Mahkamah Agung a. Para Pihak yang Berperkara .................................... 65 b. Duduk Perkara ......................................................... 66 c. Keberatan-Keberatan yang Diajukan oleh Pemohon

Kasasi ...................................................................... 71 d. Putusan Pengadilan ................................................. 74 e. Pertimbangan Hukum ............................................. 75

xiii

B. Batasan Harta Debitor yang Dimasukkan Menjadi Boedel

Pailit Menurut Pasal 21 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Studi Kasus Putusan Nomor: 2/Pdt.Sus/ Gugatan Lain-Lain/2015/Pn.Mks Jo Putusan Nomor: 725 K/ Pdt. Sus-Pailit/2015 1. Batasan Harta Debitor Menurut Pasal 21 Undang-

Undang Nomor 37 Tahun 2004 ....................................... 77 2. Jaminan Perorangan ........................................................ 78

C. Status Benda Jaminan Milik Orang Ketiga yang Dijadikan Jaminan Bank Ketika Debitor Mengalami Pailit Ditinjau dari Pasal 21 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Dan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah Studi Kasus Putusan Nomor: 2/Pdt.Sus/ Gugatan Lain-Lain/ 2015/Pn.Mks Jo Putusan Nomor: 725 K/ Pdt. Sus-Pailit/2015 ............................................................... 81 1. Jaminan Kredit pada Bank ............................................. 83 2. Kedudukan Penanggung ................................................ 86 3. Kedudukan Pemegang Hak Tanggungan Terhadap

Harta Pailit ..................................................................... 88

BAB IV PENUTUP A. Kesimpulan ........................................................................... 91 B. Saran ..................................................................................... 94

Daftar Pustaka ................................................................................................. 95 Indeks .............................................................................................................. 96 Lampiran 1 Lampiran 2 Lampiran 3

xiv

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Tugas

Lampiran 2. Kartu Kendali Bimbingan Tugas Akhir

Lampiran 3. Putusan Nomor: 725 K/PDT. SUS-PAILIT/2015

91

Daftar Pustaka

Buku: Andrian Sutedi, 2009, Hukum Kepailitan, Bogor: Ghalia Indonesia. Andrian Sutedi, 2010, Hukum Hak Tanggungan, Jakarta: Sinar Grafika. Boedi Harsono, 2008, Hukum Agraria Indonesia, Jakarta: Djambatan. Ida Nurlinda, 2009, Prinsip-Prinsip Pembaharuan Agraria Perspektif Hukum,

Edisi I, PT. Raja Grafindo Persada. Irma Defita Purnamasari, 2014, Hukum Jaminan Perbankan, Bandung: Mizan

Media Utama. Jono, 2010, Hukum Kepailitan, Jakarta: Sinar Grafika. M. Hadi Subhan, 2009, Hukum Kepailitan, Jakarta: Kencana. Munir Fuadi, 2013, Hukum Jaminan Utang, Jakarta: Erlangga. Peter Mahmud Marzuki, 2015, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana. Rachmadi Usman, 2009, Hukum Jaminan Keperdataan, Jakarta: Sinar Grafika. Rahayu Hartini, 2012, Hukum Kepailitan, Malang: UMMPress. ST. Remy Sjahdeini, 1999, Hak Tanggungan, Jakarta: Alumni. Urip Santoso, 2014, Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah, Jakarta:

Kencana. Peraturan Perundang-Undangan: Undang-Undang No. 37 tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan

Kewajiban Pembayaran Utang. Undang-Undang Nomor 4 tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah

Beserta Benda-Benda yang Berkaitan Dengan Tanah.

92

Indeks

A

Akur, 41, 42

Asset, 6, 7, 9, 69, 94, 98

B

Bank, 6, 18, 42, 43, 47, 55, 80, 84,

85, 87, 88, 89, 91, 92, 97

Boedel Pailit, 9, 81

Borgtocht, 7, 8, 18, 54

D

Debitor, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 14, 20,

37, 41, 42, 47, 81, 82, 85, 86, 87,

96

E

Eksekusi, 9, 19, 20, 40, 53, 55, 56,

83, 86, 94, 98

G

Gugatan, 35, 58, 60, 64, 65, 67, 68

H

Hak Agunan, 20, 38, 86, 94, 99

Hak Atas Tanah, 49

Hak Milik, 50, 82, 84, 85, 92, 96, 97

Hak Tanggungan, 10, 11, 12, 13, 16,

43, 52, 53, 54, 80, 81, 85, 87, 91,

92, 93, 97, 98, 100

Hakim Pengawas, 2, 24, 26, 82

Harta Pailit, 3, 25, 26, 28, 29, 87, 94,

95, 99

Hukum Jaminan, 6, 12, 43, 55, 100

Hukum Kepailitan, 2, 12, 20, 23, 26,

100

Hutang, 5, 7, 10, 11, 13, 14, 30, 39,

40, 41, 55, 56, 59, 62, 75, 77, 80,

82, 83, 91, 97, 99

Hutang Kredit, 91, 97

J

Jaminan Perseorangan, 54, 55, 82,

83, 96

Jaminan Umum, 3

Jaminan Utang, 4, 5, 48, 49, 52, 90

K

Kasasi, 9, 70, 71, 72, 74, 75, 77, 78,

79

Kredit, 6, 7, 18, 42, 44, 45, 88

Kreditor, 3, 4, 5, 7, 14, 20, 32, 33,

34, 36, 43, 86, 87, 88

Kreditor Konkuren, 20

Kreditor Preferen, 20

Kreditor Separatis, 20

KUHPerdata, 43, 89

Kurator, 2, 6, 7, 8, 9, 14, 27, 28, 29,

30, 31, 34, 86, 87

93

L

Lembaga Keuangan, 44, 90

M

Mahkamah Agung, 10, 68, 74, 80,

92, 97

P

Pailit, 1, 2, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14,

20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29,

30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39,

40, 41, 43, 57, 69, 80, 81, 82, 84,

86, 87, 89, 91, 92, 93, 94, 95, 96,

97, 98, 99

Panitia Kreditor, 30, 33, 34, 35, 36,

40

Pengadilan Niaga, 8, 10

Perdamaian, 41

Perdamian, 41

Perjanjian Kredit, 6, 11, 13, 43, 46,

88

Pertimbangan Hukum, 78, 79

Perusahaan, 6, 8, 11, 14, 23, 24, 32,

35, 49, 80, 91

Pihak Ketiga, 32, 38, 39, 53, 82, 84,

86, 87, 94, 96

Preferen, 5, 11, 20, 80, 94, 98

Preference, 35

PT. Bank Mandiri, 84, 91, 92

PT. Sultra Jembatan Emas, 92, 97

Putusan, 2, 6, 7, 9, 10, 11, 15, 16, 20,

25, 27, 28, 29, 30, 33, 36, 38, 39,

40, 80, 81, 82, 85, 86, 87, 94, 96,

98

S

Sertifikat Hak Milik, 76, 77

Sita, 2, 5, 13, 14, 39, 95

T

Tanah, 8, 11, 44, 49, 50, 51, 52, 53,

54, 56, 59, 64, 72, 73, 76, 77, 80,

83, 84, 88, 90, 92, 94, 96, 98

Tergugat, 6, 7, 8, 10, 58, 59, 60, 61,

62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 70, 77,

78, 79

U

Utang Piutang, 1, 3, 22

UUHT, 53, 93, 98

UUK, 3, 9, 22, 27, 31, 33, 36, 37, 38,

39, 42

W

Wanprestasi, 3, 5, 46, 53, 54, 56, 83

i