Analisa Undang Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

8/12/2019 Analisa Undang Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

1/3

Analisa Undang Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Oleh : Victor Andrean Santoso 10/297216/SP/23949

Penyiapan dan penentuan kebijakan

Undang Undang narkotika yang disahkan pada 14 September 2009 merupakan revisi

dari Undang Undang No. 22 Tahun 1997 tentang narkotika. Pemerintah meniai UU No. 22

Tahun 1997 tidak dapat men!egah tindak pidana narkotika yang semakin meningkat se!ara

kuantitati" maupun kuaitati" serta bentuk ke#ahatannya yang terorganisir. Namun se!ara

substansia$ UU Narkotika yang baru tidak mengaami perubahan yang signi"ikan

dibandingkan dengan UU terdahuu$ ke!uai penekanan pada ketentuan ke%a#iban

rehabiitasi$ penggunaan pidana yang berebihan$ dan ke%enangan &NN yang sangat besar.

Penuis mem"okuskan diri daam meihat Undang Undang No '( tahun 2009 tentang

narkotika$ didaamnya terdapat "okus yaitu nuansa yang terkandung daam Undang Undang

dan penggoongan gan#a sebagai narkotika goongan 1. )aam ketentuan ini yang dimaksud

dengan *Narkotika +oongan 1, adaah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tu#uan

imu pengetahuan dan tidak digunakan daam terapi$ serta mempunyai potensi sangat tinggi

mengakibatkan ketergantungan -UU No.'( pasa ayat 1 tahun 2009/.

Realisasi kebijakan yg telah dipersiapkan

Undangundang Nomor '( tahun 2009 tentang narkotika teah memberikan harapan

baru bagi bangsa ini untuk terus memerangi peredaran dan penyaahgunaan narkoba.

enyataan menun#ukan bah%a gan#a adaah Narkotika +oongan 1 %aaupun tidak didukung

oeh data imiah. )i siniah akar permasaahan mengapa gan#a diniai sebagai sesuatu yang

buruk terbentuk. Seama Undang Undang narkotika yang baru ini masih beraku$ para

pengedar dan pemakai gan#a akan seau dihantui beratnya hukuman yang diberikan

pemerintah terhadap mereka. Pemerintah teah menyatakan perang terhadap pengedar dan

pemakai narkoba. Pertanyaan mendasar yang mun!u$ apakah Undang Undang tersebut

merupakan !ara yang tepat untuk memerangi peredaran narkoba )an mengapa pemakai

narkoba harus diperangi Pendekatan ini teah ama dipakai oeh bangsa kita$ namun beum

menun#ukkan hasi yang optima. &uktinya$ angka pemakaian narkoba terus bertambah dari

tahun ke tahun$ dan tidak #arang kita mendengar berita mengenai peredaran geap narkoba.

UU No. '(32009 memberikan porsi besar bagi &NN. Saah satu ke%enangan &NN

adaah men!egah dan memberantas penyaahgunaan dan peredaran nakotika dan prekusor

narkotika. Seain itu &NN dapat mempergunakan masyarakat dengan !ara memantau$

mengarahkan dan meningkatkan kapasitas mereka untuk meakukan pen!egahan terhadap

penyaahgunaan narkotika dengan !ara memberdayakan anggota masyarakat. )aam ha

meakukan pemberantasan narkotika$ &NN diberi ke%enangan untuk meakukanpenyeidikan dan penyidikan terhadap penyaahgunaan$ peredaran narkotika$ dan prekusor


2/3

narkotika beserta dengan ke%enangan yang dimiki penyeidik dan penyidik seperti

penangkapan seama ' 24 #am dan dapat diperpan#ang '524 #am ditambah penyadapan.

Pemberian ke%enangan yang besar terhadap &NN$ khususnya men#adikan &NN

sebagai penyidik menimbukan pertanyaan$ apakah karena pihak kepoisiaan diniai tidak bisa

meakukan pengusutan terhadap tindak pidana narkotika dengan baik$ kemudian ke%enangan

untuk meakukan penyeidikan dan penyidikan diberikan kepada &NN Porsi ke%enangan

&NN yang terau besar seperti daam penahanan dan penggeedahan yang tidak dimiiki oeh

penyidik kepoisiaan akan menimbukan permasaahan se!ara keembagaan$ dan rasa

persamaan hukum bagi tersangka yang diperiksa di &NN dan kepoisian.

Seain memberikan ke%engan yang besar terhadap penegak hukum$ khususnya &NN$

UU No. '( Tahun 2009 #uga me%a#ibkan masyarakat untuk berperan akti" daam upaya

pen!egahan dan pemberantasan narkotika. 6asyarakat di#adikan seperti penyeidik dengan

!ara men!ari$ memperoeh$ dan memberikan in"ormasi dan mendapatkan peayanan daam

haha tersebut. )aam UU ini masyarakat tidak diberikan hak untuk meakukan penyuuhan$

pendampingan dan penguatan terhadap pe!andu narkotika. Peran serta masyarakat yang

dikumpukan daam suatu %adah oeh &NN dapat men#adi suatu ketakutan tersendiri karena

masyarakat mempunyai egitimasi untuk meakukan pen!egahan dan pemberantasan

narkotika tanpa adanya hak yang ditentukan oeh UndangUndang.

Ealuasi dan pelajaran

UU No. '( Tahun 2009 memiiki ken!ederuangan mengkriminaisasi orang$ baikprodusen$ distributor$ konsumen dan masyarakat dengan men!antumkan ketentuan pidana

sebanyak '9 pasa dari 1(0 pasa yang diatur daam UU tersebut. UU No. '( Tahun 2009

menggunakan pendekatan pidana untuk meakukan penga%asan dan pen!egahan terhadap

penyaahgunaan narkotika. Penggunaan pidana masih dianggap sebagai suatu upaya untuk

menakutnakuti agar tidak ter#adinya penggunaan narkotika. a tersebut didukung dengan

diberikannya suatu ke%eangan yang besar bagi &NN yang bermeta"ora men#adi institusi yang

ber%enang untuk meakukan penyadaran kepda masyarakat$ meakukan penyeidikan$

penyidikan$ serta penuntutan daam tindak pidana narkotika.

)aam anaisa penuis$ meniai ketentuan pidana yang diatur di daam UU No. '(

Tahun 2009 sebagai berikut 8

1. +an#a bukan merupakan narkotika

6ari#uana -gan#a/ bukanah narkotika. aaupun undangundang menyebutnya sebagai

narkotik$ gan#a berbeda se!ara "armakoogis dengan keuarga dan turunan opium dan narkotik

sintetis. :da 2 a yang mun!u dari aporan komite ahi ; tahun 194 di


3/3

2. Tidak mementingkan unsur kesenga#aan daam tindak pidana narkotika

Penggunaan kata =Setiap orang tanpa hak dan mea%an hukum= daam beberapa pasa

UU No. '( Tahun 2009 dengan tidak memperduikan unsur kesenga#aan$ dapat men#erat

orangorang yang memang sebenarnya tidak mempunyai niatan meakukan tindak pidana

narkotika$ baik karena adanya paksaan$ desakan$ ataupun ketidaktahuan.

3. Penggunaan sistem pidana minima

Penggunaan sistem pidana minima daam UU No. '( Tahun 2009 memperkuat asumsi

bah%a UU tersebut memang diberakukan untuk memidanakan masyarakat yang

berhubungan dengan narkotika. Penggunaan pidana minima #uga akan menutup hakim daam

men#atuhkan putusan %aaupun di daam prakteknya$ hakim dapat men#atuhkan putusan

kurang dari pidana minima dan ha tersebut diperboehkan oeh etua 6ahkamah :gung.

4. riminaisasi &agi orang tua dan masyarakat

UU No. '( Tahun 2009 memberikan an!aman hukuman pidana - buan kurungan/ bagi

orang tua yang senga#a tidak meaporkan anaknya yang menggunakan narkotika untuk

mendapatkan rehabiitasi. 6eskipun unsur >kesenga#aan tidak meapor> tersebut harus

dibuktikan terebih dahuu$ unsur tersebut tidak menge!uaikan orang tua yang tidak

mengetahui bah%a ?at yang dikonsumsi anaknya adaah narkotika. UU No. '( Tahun 2009

#uga menuntut agar setiap orang meaporkan tindak pidana narkotika. UU ini memberikan

an!aman pidana maksima 1 tahun bagi orang yang tidak meaporkan adanya tindak pidana

narkotika. Penerapan pasa ini akan sangat suit diterapkan karena biasanya pasa ini

digunakan bagi pihakpihak yang ditangkap ketika berkumpu dengan para penggunanarkotika. ;rang tersebut #uga dapat dipergunakan sebagai saksi mahkota untuk

memberatkan suatu tindak pidana narkotika. Pasa ini #uga mengan!am para pihak yang

mendampingi komunitas pe!andu narkotika. Pada ketentuaan peran serta masyarakat daam

&:& @AAA masyarakat tidak di%a#ibkan untuk meaporkan #ika mengetahui adanya

penyaahgunaan narkotika atau peredaran geap narkotika. etentuan ini menun#ukan ketidak

singkronan antara "orma dengan materii.

5. Persamaan hukuman bagi per!obaan dan tindak pidana seesai

UU No. '( Tahun 2009 menyamakan hukuman pidana bagi peaku tidak pidana seesaidengan peaku tidak pidana per!obaan. Tindak Pidana Narkotika adaah suatu ke#ahatan

karena perbuatan tersebut memiiki e"ek yang buruk. Per!obaan mensyaratkan suatu tindak

pidana tersebut ter#adi$ sehingga akibat tindak pidana tersebut tidak seesai$ sehingga

seharusnya pemidanaan antara peaku tidak pidana per!obaan dan peaku tidak pidana seesai

harus dibedakan.

Re!erensi

Undang Undang No '( Tahun 2009

Documents

Analisa Undang Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika