Analisis RAPBD Kota Analisis RAPBD Kota Blitar Blitar

Tahun Anggaran 2010Tahun Anggaran 2010

Oleh:Oleh:

TIM KAJIAN ANGGARANTIM KAJIAN ANGGARAN

KAUM JAGAD BERSINAR KOTA KAUM JAGAD BERSINAR KOTA BLITARBLITAR

PENDAHULUANPENDAHULUAN

• Anggaran publik adalah instrumen penting dalam Anggaran publik adalah instrumen penting dalam perwujudan keadilan dan kesejahteraan rakyatperwujudan keadilan dan kesejahteraan rakyat..

• Kebijakan suatu pemerintahan membutuhkan Kebijakan suatu pemerintahan membutuhkan sumberdaya berupa alokasi anggaran yang sumberdaya berupa alokasi anggaran yang tertuang dalam APBDtertuang dalam APBD

• KAUM (Kontrol Anggaran Untuk Masyarakat) Jagad KAUM (Kontrol Anggaran Untuk Masyarakat) Jagad Bersinar Kota Blitar melakukan kajian cepat Bersinar Kota Blitar melakukan kajian cepat terhadap RAPBD 2010. terhadap RAPBD 2010.

• Hasil dari kajian ini diharapkan menjadi Hasil dari kajian ini diharapkan menjadi rekomendasi baik bagi eksekutif maupun legislatif rekomendasi baik bagi eksekutif maupun legislatif pada saat pembahasan demi terwujudnya pada saat pembahasan demi terwujudnya anggaran yaanggaran yang berpihak pada masyarakatng berpihak pada masyarakat..

MAKSUD DAN TUJUANMAKSUD DAN TUJUAN

• Kecintaan terhadap Kota BlitarKecintaan terhadap Kota Blitar• MMengidentifikasiengidentifikasi p persentase rencana anggaran ersentase rencana anggaran

yang lebih berpihak kepada kepentingan yang lebih berpihak kepada kepentingan rakyat, rakyat,

• MMembuat perbandingan kegiatan/program embuat perbandingan kegiatan/program antara yang tertera di PPAS (Plafon antara yang tertera di PPAS (Plafon Perencanaan Anggaran Sementara) dengan Perencanaan Anggaran Sementara) dengan draft RAPBD, draft RAPBD,

• MMenelisik potensi kebocoran anggaran, enelisik potensi kebocoran anggaran, anggaran irasional dan anggaran yang tidak anggaran irasional dan anggaran yang tidak efisien.efisien.

DASAR HUKUMDASAR HUKUM

• UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah DaerahDaerah

• UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan NasionalPerencanaan Pembangunan Nasional

• PP Nomor 68 tentang Tatacara dan Peran Serta PP Nomor 68 tentang Tatacara dan Peran Serta Masyarakat di Dalam Penyelenggaraan NegaraMasyarakat di Dalam Penyelenggaraan Negara

• PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan DaerahKeuangan Daerah

• Permendagri 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Permendagri 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan DaerahPengelolaan Keuangan Daerah

• Permendagri 59 Tahun 2007 Perubahan Pedoman Permendagri 59 Tahun 2007 Perubahan Pedoman Pengelolaan Keuangan DaerahPengelolaan Keuangan Daerah

• Permendagri 25 Tahun 2009 tentang Pedoman Permendagri 25 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan APBD 2010Penyusunan APBD 2010

ANALISIS UMUMANALISIS UMUM

• Analisis PendapatanAnalisis Pendapatan

PERBANDINGAN PENDAPATAN DAERAH12.30%

67.31%

4.30%

9.44%8.94%

PAD DAU

DAK Bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak

Lain-lain pendapatan yang sah

Analisis BelanjaAnalisis Belanja

PERBANDINGAN BELANJA DAERAH

36.57%

63.43%

Belanja Langsung Belanja Tidak Langsung

Analisis PembiayaanAnalisis Pembiayaan • PPenerimaan pembiayaan hanya bersumber enerimaan pembiayaan hanya bersumber

dari SILPA (sisa lebih perhitungan tahun lalu) dari SILPA (sisa lebih perhitungan tahun lalu) sebesar Rp. 424.507.000sebesar Rp. 424.507.000..

• Jumlah itu terlalu besar untuk disisakan. Hal Jumlah itu terlalu besar untuk disisakan. Hal ini mengindikasikan kinerja pemerintah ini mengindikasikan kinerja pemerintah kurang optimalkurang optimal..

• PPengeluaran pembiayaan hanya engeluaran pembiayaan hanya untukuntuk Pembayaran Pokok Utang sebesar Rp. Pembayaran Pokok Utang sebesar Rp. 424.507.000 yang berasal dari SILPA 424.507.000 yang berasal dari SILPA tersebuttersebut

• Artinya, SILPA tahun lalu tidak dipakai untuk Artinya, SILPA tahun lalu tidak dipakai untuk melaksanakan pembangunan yang belum melaksanakan pembangunan yang belum telaksana pada tahun sebelumnya telaksana pada tahun sebelumnya

ANALISIS KHUSUSANALISIS KHUSUS

Analisis Per SektorAnalisis Per Sektor• Dari 53 urusan pemerintahan atau SKPD Dari 53 urusan pemerintahan atau SKPD

yang ada, terdapat 5 SKPD yang yang ada, terdapat 5 SKPD yang mendapatkan alokasi lebih besar mendapatkan alokasi lebih besar dibandingkan dengan SKPD yang lainnyadibandingkan dengan SKPD yang lainnya

• Menariknya belanja untuk Dinas Pendidikan Menariknya belanja untuk Dinas Pendidikan menurun dibanding tahun 2009 sebesar menurun dibanding tahun 2009 sebesar 5,07% dan Dinas Kesehatan menurun 5,07% dan Dinas Kesehatan menurun sebesar 21,07%. Penurunan ini setelah dilihat sebesar 21,07%. Penurunan ini setelah dilihat lebih jauh terjadi pada belanja langsunglebih jauh terjadi pada belanja langsung

5 SKPD dengan belanja terbesar

29.70%

19.79%

10.30%

7.81%

4.05%

Dinas Pendidikan BPK RSUD Mardi Waluyo

Dinas Pengelola Keuangan Daerah Sekretaris Daerah

Dinas Kesehatan

Anggaran IrasionalAnggaran Irasional (Tidak (Tidak Patut)Patut)

• Ada beberapa anggaran yang terlalu Ada beberapa anggaran yang terlalu besar untuk ukuran sebuah kegiatan, besar untuk ukuran sebuah kegiatan, dan hal ini melanggar azas umum dan hal ini melanggar azas umum anggaran yaitu anggaran yaitu kepatutankepatutan, , anggaran dialokasikan belum anggaran dialokasikan belum proporsionalproporsional

Potensi PemborosanPotensi Pemborosan

• Dalam RAPBD 2010 terdapat Dalam RAPBD 2010 terdapat beberapa potensi pemborosan beberapa potensi pemborosan karena tidak efisien, anggaran itu karena tidak efisien, anggaran itu bisa dialihkan untuk program dan bisa dialihkan untuk program dan kegiatan lain yang lebih bermanfaat kegiatan lain yang lebih bermanfaat langsung untuk masyarakatlangsung untuk masyarakat

PERBANDINGAN ANTARA PERBANDINGAN ANTARA PPAS DENGAN RAPBDPPAS DENGAN RAPBD

• Dengan membandingkan antara dokumen Dengan membandingkan antara dokumen PPAS (Plafon dan Anggaran Sementara) PPAS (Plafon dan Anggaran Sementara) dengan RAPBD, kita dapat mengetahui dengan RAPBD, kita dapat mengetahui program/kegiatan yang berpihak kepada program/kegiatan yang berpihak kepada masyarakat yang diusulkan oleh SKPD masyarakat yang diusulkan oleh SKPD kemudian tidak diakomodir dalam RAPBDkemudian tidak diakomodir dalam RAPBD

• Pada RAPBD 2010 terlihat beberapa Pada RAPBD 2010 terlihat beberapa program yang tidak terencanakan dalam program yang tidak terencanakan dalam PPAS, namun program tersebut muncul PPAS, namun program tersebut muncul dalam RAPBD secara tiba-tiba. dalam RAPBD secara tiba-tiba.

RekapitulasiRekapitulasi

No Kegiatan Jumlah

1. Tabel 1 Potensi Ketidakpatutan

2,638,150,250.00

2. Tabel 2 Potensi Inefesiensi 405,813,500

3. Tabel 3 Inkonsistensi dengan Dokumen Perencanaan (PPAS)

5,445,598,400.00

Total 8,489,562,150.00

REKOMENDASIREKOMENDASI • KKami cukup bangga dengan misi ami cukup bangga dengan misi

pemerintah Kota Blitar yang pemerintah Kota Blitar yang tercantum dalam RPJMD, yaitu tercantum dalam RPJMD, yaitu “meningkatkan kualitas pendidikan “meningkatkan kualitas pendidikan melalui pemantapan fungsi sekolahmelalui pemantapan fungsi sekolah””

• Terlebih itu diturunkan juga dalam Terlebih itu diturunkan juga dalam Sapta Prioritas Daerah, yaitu Sapta Prioritas Daerah, yaitu program yang diutamakan oleh program yang diutamakan oleh pemerintah. Tentunya, realisasi pemerintah. Tentunya, realisasi prioritas itu diturunkan dalam bentuk prioritas itu diturunkan dalam bentuk alokasi anggaran daerahalokasi anggaran daerah

• Data-data yang kami analisis di atas Data-data yang kami analisis di atas merupakan hasil kajian kami—KAUM merupakan hasil kajian kami—KAUM Jagad Bersinar—sebagai bagian dari Jagad Bersinar—sebagai bagian dari masyarakat Kota Blitar dalam masyarakat Kota Blitar dalam memberikan sumbangsih pemikiran memberikan sumbangsih pemikiran untuk Pembangunan Daerah. Untuk untuk Pembangunan Daerah. Untuk itu, kami memandang perlu kiranya itu, kami memandang perlu kiranya Pemerintah Daerah memperhatikanPemerintah Daerah memperhatikan::

1.1. Melihat kembali alur perencanaan Melihat kembali alur perencanaan APBD agar selaras dengan target APBD agar selaras dengan target sasaran yang diamanahkan di dalam sasaran yang diamanahkan di dalam dokumen-dokumen perencanaan. dokumen-dokumen perencanaan. Tampak dalam hasil analisis kami, Tampak dalam hasil analisis kami, terdapat banyak mata anggaran terdapat banyak mata anggaran yang tidak konsisten dengan yang tidak konsisten dengan perencanaan, potensi tidak efisien perencanaan, potensi tidak efisien dan tidak patut karena terlalu besar.dan tidak patut karena terlalu besar.

2. 2. Dalam menyusun program/kegiatan Dalam menyusun program/kegiatan perlu adanya skala prioritas perlu adanya skala prioritas program/kegiatan berdasarkan program/kegiatan berdasarkan kebutuhan dan permasalahan yang kebutuhan dan permasalahan yang terjadi di masyarakatterjadi di masyarakat..

3. 3. Pemerintah daerah diharapkan bisa Pemerintah daerah diharapkan bisa menjelaskan dari beberapa menjelaskan dari beberapa inkonsistensi dalam dokumen-inkonsistensi dalam dokumen-dokumen perencanaan RKPD-KUA-dokumen perencanaan RKPD-KUA-PPAS, agar tidak berbenturan PPAS, agar tidak berbenturan dengan regulasi yang berlaku di dengan regulasi yang berlaku di negara kitanegara kita

4. 4. Pemerintah Daerah menghitung Pemerintah Daerah menghitung ulang besaran plafon anggaran per ulang besaran plafon anggaran per unit kerja di Pemerintah Daerah agar unit kerja di Pemerintah Daerah agar lebih mencerminkan keseriusan lebih mencerminkan keseriusan realisasi visi misi, Sapta Prioritas dan realisasi visi misi, Sapta Prioritas dan tujuan pembangunan yang pertama, tujuan pembangunan yang pertama, yaitu penguatan kualitas pendidikanyaitu penguatan kualitas pendidikan..

5. 5. Karena itu, Karena itu, kami meminta kepada kami meminta kepada Pemerintah DaerahPemerintah Daerah memberikan agar memberikan agar anggaran yang inkonsisten, tidak patut dan anggaran yang inkonsisten, tidak patut dan “proyek siluman” sebagaimana rekapitulasi “proyek siluman” sebagaimana rekapitulasi kami di atas, direalokasi untuk pembiayaan kami di atas, direalokasi untuk pembiayaan pendidikan, yaitu BOSDA. pendidikan, yaitu BOSDA.

Karena BOSDA merupakan realisasi misi Karena BOSDA merupakan realisasi misi pemerintah untuk meningkatkan kualitas pemerintah untuk meningkatkan kualitas pendidikan, pemerataan, akses dan pendidikan, pemerataan, akses dan keterjangkauan siswa dalam berpendidikan.keterjangkauan siswa dalam berpendidikan.

Perhitungan BOSDA akan kami lampirkan Perhitungan BOSDA akan kami lampirkan dalam analisis ini.dalam analisis ini.

SEKIAN SEKIAN

TERIMAKASIHTERIMAKASIHWassalamWassalamu’alaikum Wr. Wb.u’alaikum Wr. Wb.,,

KAUM Jagad Bersinar Kota BlitarKAUM Jagad Bersinar Kota Blitar