ANALISIS DAMPAK PENENTUAN TARIF AIR PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM

(PDAM) TERHADAP KINERJA KEUANGAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM

(PDAM)

(Studi Pada PDAM Kabupaten Tulungagaung dan PDAM Kabupaten Malang)

Yana Anandasari

Jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya.

Abstrak

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) sebagai perusahaan yang dimiliki oleh Pemerintah

Daerah (Pemda) yang mengemban dua misi yaitu sebagai penyedia layanan publik dan sebagai

institusi bisnis yang berusaha mendapatkan keuntungan (profit oriented). Salah satu indikator

pengukuran kinerja PDAM dalam adalah aspek keuangan melalui laporan keuangan dapat dilihat

kinerja keuangan perusahaan yang berkaitan erat dengan optimalisasi pelayanan PDAM kepada

masyarakat dan menjadi cerminan dari kinerja teknis serta kinerja administrasi perusahaan.

Penelitian ini bertujuan menganalisisi penentuan tarif air yang dilakukan Perusahaan Daerah

Air Minum (PDAM) Tirta Cahya Agung Kabupaten Tulungagung dan PDAM Kabupaten Malang dan

membandingkan kinerja keuangan kedua Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Metode penelitian

yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kuantitatif dengan pendekatan diskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan Penetapan besaran tarif air PDAM berpedoman pada

Permendagri No. 23 Tahun 2006 tentang pedoman teknis dan tata cara pengaturan tarif air minum pada

Perusahaan Daerah Air Minum adalah tarif air PDAM Tirta Cahya Agung Kabupaten Tulungagung

sebesar Rp 2.500 per m3 dan tarif air PDAM Kabupaten Malang sebesar Rp 1.500 per m3. Hasil

perbandingan kinerja aspek keuangan PDAM Kabupaten Malang dikatakan lebih baik dari PDAM

Kabupaten Tulungagung dengan nilai Current Ratio, Profit Margin dan Retrun On Investmen (ROI)

yang lebih tinggi dibanding PDAM Kabupaten Tulungagung dan nilai Operating Ratio PDAM

Kabuapten Malang lebih rendah dari pada PDAM Kabupaten Tulungagung

Kata Kunci : Tarif Air, kinerja Keuangan, Balance Scorecard, PDAM

A. PENDAHULUAN

Air merupakan sumber daya mineral yang sangat berharga dan menjadi kebutuhan pokok

disetiap kegiatan makhluk hidup di bumi ini. Untuk menjaga dan mengelola sumber daya air yang

dimiliki negara kesatuan Republik Indonesia dibentuklah dasar hukum tentang sumber daya air dalam

Undang-Undang Nomer 7 Tahun 2004. Salah satu lembaga organisasi perangkat daerah adalah Badan

Usaha Milik Daerah (BUMD). BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) dibentuk berdasrakan Undang-

Undang No 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah, memiliki tujuan melaksanakan pembangunan

daerah melalui pelayanan jasa kepada masyarakat, penyelenggaraan kemanfaatan umum dan

meningkatkan penghasilan pemerintah daerah. Salah satu perusahaan daerah yang tergabung dalam

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan mengelola sumber daya air di setiap daerah adalah

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM).

Upaya PDAM dalam memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat juga tercantum dalam

misi dan visi yang dimiliki setiap PDAM yaitu kuantitas, kualitas dan kontinuitas. Sistem operasi yang

dialkukan PDAM selama ini merupakan prinsip Cost Recovery (Pemulihan Biaya). Prinsip Cost

Recovery (Pemulihan Biaya) memiliki pengertian yaitu perusahaan harus mampu membiayai sendiri

seluruh pengeluarannya dengan tidak mempergunakan sumber pembiayaan diluar perusahaan. Sebagai

kepanjangan tangan Pemda dalam menyediakan layanan publik PDAM dituntut untuk tidak

membebani masyarakat. Sehingga penetapan tarif air yang di terapkan PDAM tidak boleh membebani

pelanggan namun juga mampu membiayai biaya operasional perusahaan

Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) No. 47 Tahun 1999 tentang Pedoman

Penilaian Kinerja Perusahaan Daerah Air Minum menjadi salah satu landasan pengukuran tingkat

keberhasilan PDAM. Salah satu indikator pengukuran kinerja PDAM dalam Keputusan Menteri Dalam

Negeri tersebut adalah aspek keuangan. Melalui laporan keuangan dapat dilihat kinerja keuangan

perusahaan yang berkaitan erat dengan optimalisasi pelayanan PDAM kepada masyarakat dan menjadi

cerminan dari kinerja teknis serta kinerja administrasi perusahaan. Salah satu pendekatan yang

digunakan untuk mengukur kinerja keuangan adalah Balanced Scorecard. Konsep pendekatan

Balanced Scorecard yang diperkenalkan oleh Kaplan dan Norton (2001) menggunakan informasi

keuangan maupun non keuangan sebagai penggukur kinerja.

Berkaitan dengan tugas, kewajiban dan tanggung jawab yang diemban oleh PDAM maka penulis

ingin mengetahui dampak penentuan tarif air pada PDAM Tirta Cahya Agung Kabupaten

Tulungagung terhadap kinerja aspek keuangan perusahaan dan akan dibandingkan dengan PDAM

Kabupaten Malang. Peneliti mengambil judul “Analisis Dampak Penentuan Tarif Air pada Perusahaan

Daerah Air Minum (PDAM) Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM)”.

B. TELAAH TEORI

Pelayanan Publik oleh Pemerintah Daerah

Berdasarkan Undang–Undang No 25 tahun 2009 pelayanan publik merupakan rangkaian

kegiatan dalam pemenuhan kebututuhan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang dan jasa,

maupun pelayanan administrasi oleh penyelenggara pelayanan publik yang diatur dengan peraturan

perundang- undangan. perlayanan publik yang dilakukan oleh pemerintahan atau koporasi yang efektif

dapat memperkuat demokrasi dan hak asasi manusia, mempromosikan kemakmuran ekonomi, kohesi

sosial, mengurangi kemiskinan, meningkatkan perlindungan lingkungan, bijak dalam pemanfaatan

sumber daya alam, memperdalam kepercayaan pada pemerintahan dan administrasi publik.

Dalam peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat Pemerintah telah mengambil

langkah dengan mewajibkan Pemerintah Daerah untuk mencapai Standar Pelayanan Minimal (SPM),

sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah dan PP

No 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyususnan Standar Pelayanan Minimal. . Sesuai dengan urusan

kepemerintahan daerah yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan, maka Standar Pelayanan

Minimal (SPM) merupakan bagian dari pelaksanaan urusan wajib dalam hal penyelenggaraan

pelayanan dasar. Sementara diluar pelayanan dasar terdapat pelayanan lainnya yang merupakan bagian

dari urusan pilihan yang dituangkan dalam bentuk standar pelayanan.

Sedangkan menurut Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara republik Indonesia (

Kemenpan ) Nomor 25 Tahun 2004 dalam menilai atau mengetahui kinerja pelayaanan aparatur

pemerintah kepada masyarakat, perlu dilakukan penilaian atas pendapat masyarakat terhadap

pelayanan melalui Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). IKM adalah data dan informasi tenntang

tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kualitatif dan kuantitatif atas

pendapat masyarakat di dalam memperoleh pelayanan dari aparatur.

Hakikat Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dibentuk berdasarkan UU No. 5 Tahun 1962 tentang

Perusahaan Daerah, yang diperkuat oleh UU No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di

Daerah (Nota Keuangan dan RAPBN, 1997/1998). BUMD bergerak dalam berbagai bidang usaha,

yaitu jasa keuangan dan perbankan (BPD dan Bank Pasar), jasa air bersih (PDAM) dan berbgai jasa

dan usaha produktif lainnya pada industri, perdagangan dan perhotelan, pertanian-perkebunan,

perparkiran, percetakan, dan lain-lain. Sifat dan tujuan dari dibentuknya perusahaan daerah adalah

member jasa, menyelenggarakan kemanfaatan umum, dan memupuk pendapatan.

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) modalnya dimiliki oleh daerah melalui penyertaan

modal secara langsung yang berasal dari kekayaaan daerah yang dipisahkan. BUMD sampai saat ini

masih dianggap memiliki potensi yang baik dalam pengembangan dan pengelolaan namun kurang

optimal dikarenakan oleh faktor internal manajemen perusahaan dan eksternal (Effendy, 2012).

Beberapa faktor eksternal yang mempengaruhi kinerja BUMD di Indonesia antara lain faktor politik,

faktor sosial, faktor ekonomi dan faktor teknologi (Ihwan, 2007).

Selain faktor eksternal yeng telah disebutkan, menurut Ihwan (2007) permasalahan lainnya yaitu

peraturan pemerintah/regulasi berpengaruh terhadap kinerja BUMD karena adanya dualisme tujuan

perusahaan, di satu sisi sebuah BUMD dituntut untuk melayani publik di sisi lain perusahaan ini juga

harus mampu memberikan keuntungan bagi pemerintah daerah. Masalah kemampuan administrasi

pemerintahan terkait dengan kualitas SDM di BUMD dan juga penerapan prinsip-prinsip tata kelola

pemerintahan yang baik (good corporate governance) juga sangat berpengaruh dalam kinerja BUMD.

Konsep Perusahaan Daerah Air Minum

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) adalah perusahaan daerah yang bergerak dalam

bidang pelayanan air minum dan berbentuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang sangat potensial

untuk dikembangkan, sehingga dapat dijadikan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang

cukup besar. PDAM memiliki tujuan sosial, untuk melayani masyarakat dalam mendapatkan air bersih

dan tujuan bisnis, untuk mendapatkan keuntungan (profit oriented) sebagai pembiayaan pelaksanaan

perusahaan dan sebagai salah satu pendapatan daerah. Salah satu tujuan PDAM adalah turut serta

dalam melaksanakan pembangunan daerah khususnya dan pembangunan ekonomi nasional pada

umumnya, dengan cara menyediakan air minum yang bersih, sehat dan memenuhi persyaratan

kesehatan bagi masyarakat di suatu daerah (Saberan, 1997 dalam Kusuma, 2006).

Menurut Effendy (2012:7) PDAM sebagai kepanjangan tangan Pemda mengemban tugas

memberikan pelayanan jasa kepada masayarakat dan sebagai operator pelayanan air minum, melalui

sistem yang dimilikinya. PDAM harus mampu mengupayakan dan mengelola air agar kualiatas air

meningkat, serta meningkatkan kapasitas atau cakupan pelayanan. Untuk dapat mengetahui kinerja

PDAM dapat dilihat melalui beberapa indikator penilaian yaitu aspek keuangan, aspek pelayanan,

aspek operasional dan aspek sumber daya manusia ssesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri

Nomor 47 Tahun 1999. Dan pengkategorian hasil penilaian indikator pelayanan, penyelenggaraan,

pengembangan sistem penyediaan air minum dilihat melalui tiga kriteria yaitu PDAM sehat, PDAM

kurang sehat, PDAM sakit. Di samping itu, penetapan nilai standar masing-masing indikator dilakukan

dengan memperhatikan perbedaan beban yang terjadi pada suatu PDAM, antara lain perbedaaan dari

PDAM Kabupaten dan PDAM Kota, perbedaan jenis sumber air baku dan jenis pengolahannya, serta

perbedaan dalam capaian cakupan pelayanan (BPPSPAM, 2012).

Penentuan Tarif

Menurut McCarthy dan Perreault (1993: 352), tarif merupakan harga atau nilai sesuatu yang telah

diperhitungkan dan ditetapkan yang harus dibayarkan oleh konsumen dengan nilai uang tertentu untuk

mendapatkan suatu komoditi yaitu berupa barang atau jasa. Tarif juga dapat diartikan dalam beberapa

istilah antara lain harga, upah, gaji, dan lain sebagainya. Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM)

menggunakan Istilah tarif untuk harga jual air. Penetapan tarif air oleh PDAM diatur dalam Peraturan

Menteri Dalam Negeri No 23 tahun 2006 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Pengaturan Tarif Air

Minum pada Perusahaan Daerah Air MInum (PDAM). Dalam Permendagri No 23 tahun 2006 dalam

“Himpunan Peraturan tentang PDAM” tarif dijabarkan sebagai kebijakan harga jual air minum dalam

setiap meter kubik (m3) atau satuan volume lainnya sesuai kebijakan yang ditentukan Kepala Daerah

dan PDAM yang bersangkutan (Direktorat Jendral Bina Administrasi Keuangan Daerah, 2007: 149)

Dalam Permendagri Nomor 23 Tahun 2006 yang berdasar pada Undan-undang Nomor 16 Tahun

2005 penetapan tarif air harus mempertibangkan tingkat keterjangkauan masyarakat sebagai

pelanggan, kualitas pelayanan, efisiensi pemakain air, transparansi dan akuntabilitas. Selain

pertimbangan dari kepentingan masyarakat, penentuan tarif air harus juga menjamin kepentingan

perusahan yaitu PDAM sebagai penyelenggara dan badan usaha yang memiliki target pemulihan biaya

penuh (full cost recovery) dan memupuk keuntungan (profit oriented). Tarif yang mengandung konsep

full cost recovery adalah tarif yang sama dengan biaya dasar yang mencakup seluruh total biaya baik

biaya tetap maupun biaya variable. Sistem penetapan tarif sangat tergantung dengan konsep biaya

yaitu total biaya usah yang dikeluarkan. Menurut Sunaryo, dan Waluyo (2005) eksternalitas pada

sumberdaya air dapat menciptakan perbedaan manfaat dan biaya yang dinilai oleh swasta (private)

dengan manfaat dan biaya yang dinilai oleh masyarakat (social).

Balanced Scorecard Menurut Kaplan & Norton(2001) Balanced Scorecard terdiri dari dua kata yaitu scorecard

yang artinya kartu yang digunakan untuk mencatat skor hasil kinerja seseorang yang nantinya

digunakan untuk membandingkan dengan hasil kinerja yang sesungguhnya dan balanced yang

menunjukkan bahwa kinerja perusahaan diukur secara seimbang dan dipandang dari dua aspek yaitu:

keuangan dan non keuangan, jangka pendek dan jangka panjang, dan dari intern maupun ekstern.

Balanced Scorecard memberikan suatu cara untuk mengkomunikasikan strategi suatu perusahaan pada

manajer-manajer di seluruh perusahaan. Balanced Scorecard adalah kumpulan ukuran kinerja yang

terintegrasi yang diturunkan dari strategi perusahaan yang mendukung strategi perusahaan secara

keseluruhan (Kaplan dan Norton, 2001).

Tujuan dan ukuran Balanced Scorecard diturunkan dari visi dan strategi. Tujuan dan ukuran

memandang kinerja perusahaan dari empat perspektif, finansial, pelanggan, proses bisnis internal, serta

pembelajaran dan pertumbuhan (Kaplan dan Norton, 2001). Tujuan dan pengukuran keuangan dalam

Balanced Scorecard bukan hanya penggabungan dari ukuran-ukuran keuangan dan non keuangan yang

ada melainkan merupakan hasil dari proses top-down berdasarkan misi dan strategi dari suatu unit

usaha. Misi dan strategi harus diterjemahkan oleh Balanced Scorecard menjadi suatu tujuan dan

ukuran yang nyata. Kata “Balanced” disini menekankan keseimbangan antara beberapa faktor :

1. Keseimbangan antara pengukuran eksternal bagi stakeholder dan konsumen dengan

pengukuran internal bagi proses internal bisnis, inovasi dan proses belajar dan tumbuh.

2. Keseimbangan antara pengukuran hasil dari usaha masa lalu dengan pengukuran yang

mendorong kinerja masa mendatang,

3. Keseimbangan antara unsur obyektivitas, yaitu pengukuran berupa hasil kuantitatif yang

diperoleh secara mudah dengan unsur subyektivitas, yaitu pengukuran pemicu kinerja yang

membutuhkan pertimbangan.

Dengan demikian, Balanced Scorecard merupakan suatu sistem manajemen pengukuran dan

pengendalian secara cepat dan komprehensif dapat memberikan pemahaman kepada manajemen

tentang kinerja bisnis. Pengukuran kinerja tersebut memandang unit bisnis dari empat perspektif, yaitu

perspektif keuangan, pelanggan, proses bisnis dalam perusahaan serta proses pembelajaran dan

pertumbuhan

C. METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan tata cara yang digunakan dalam melakukan suatu penelitian melalui

tahapan-tahapan penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan dua metode yaitu:

pertama, menggunakan "Library Research" yang mana metode dalam penelitian ini nantinya

menggunakan teori-teori yang diambil dari buku literatur yang mendukung dan relevan dengan judul

skripsi ini. Kedua, peneliti menggunakan penelitian lapangan yang sesuai dengan obyek yang peneliti

pilih dengan metode kualitatif..

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kuantitatif dengan

pendekatan diskriptif. Analisis kuntitatif merupakan pengolahan data baik skunder maupun primer

yang bersifat dapat dihitung untuk mengukur kinerja keuangan. Menurut Masyhuri (2008 dalam

Nugraha 2012), penelitian deskriptif adalah penelitian yang memberikan gambaran terhadap

fenomena, menerangkan hubungan (korelasi), dan membuat prediksi (forecast) kejadian

Analisis deskriptif bersifat eksploratif berupaya menelusuri dan mengungkapkan struktur dan

pola data tanpa mengaitkan secara kaku asumsi-asumsi tertentu. Analisis deskriptif digunakan agar

penelitian tidak hanya terbatas pada data statistik yang bersifat kaku, selain itu agar penelitian dapat

menghasilkan kesimpulan yang lebih menarik. Pada penelitian ini, analisis deskriptif digunakan untuk

membuat gambaran secara sistematis mengenai karakteristik pola pemanfaatan dan pengelolaan

sumberdaya air dalam rangka pemenuhan air bersih bagi masyarakat

Sumber Data

Jenis data yang digunakan meliputi data primer dan sekunder. Data primer akan dikumpulkan

melalui wawancara dengan pihak-pihak terkait. Sedangkan data sekunder akan dikumpulkan dari

institusi formal seperti data yang dimiliki Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) “Tirta Cahya

Agung”, Badan Pusat Statistik (BPS), BAPPEDA, Dispenda dan institusi relevan lainnya tentang

kinerja perusahaan dan pengambilan profit oriented yanga akan disetorkan pada PAD.

Untuk memudahkan dalam pengelolaan data dan analisis penelitian data yang dibutuhkan dalam

penelitian ini antara lain:

a. Data pendapatan PDAM Tirta Cahya Agung Kabupaten Tulungagung

b. Data biaya operasional PDAM Tirta Cahya Agung Kabupaten Tulungagung

c. Data kondisi umum PDAM Tirta Cahya Agung Kabupaten Tulungagung

d. Data kinerja PDAM Tirta Cahya Agung Kabupaten Tulungagung baik kinerja keuangan.

Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

Penetapan Tarif

Pada proses produksi air PDAM produk yang dihasilkan hanya satu jenis dalam suatu proses

produksi, maka untuk menetapkan harga pokok air PDAM dapat dilakukan dengan metode pembagian

yaitu membagi seluruh biaya produksi dengan jumlah satuan air yang diproduksi pada periode tertentu.

Sedangkan rumus matematikanya adalah :

BT = BL + BTL

HPP =

Keterangan :

BT = Biaya Total

HPP = Harga Pokok Penjualan

BL = Biaya Langsung

BTL = Biaya Tidak Langsung

Pendataan dilakukan pada biaya langsung yang berkaitan secara langsung dengan pengolahan air

baku menjadi air bersih baik biaya tetap yang dikeluarkan tiap tahun serta biaya variabel yang memang

dikeluarkan setiap tahunnya. Selanjutnya pendataan pada biaya tidak langsung yang berkaitan dengan

pembiayaan umum, administrasi dan keuangan. Perhitungan aktiva baik aktiva tetap, aktiva lancar,

investasi jangka panjang dan aktiva produktif juga dilakukan. Perhitungan dengan mekanisme ini akan

menghasilkan empat sistem penetapan tarif dasar yaitu tarif dasar, tarif rendah, tarif penuh dan tarif

khusus. Tarif yang dianggap full cost recovery adalah tarif rata-rata yang minimal sama dengan tarif

dasar yang akan sama dengan biaya dasar per m3

air. Berikut ini Tabel tarif dasar penetapan tarif

PDAM .

Tabel 1: Penetapan Tarif Dasar PDAM

PELANGGAN BLOK KONSUMSI

BLOK I (sampai dengan 10 m³)

BLOK II (di atas 10 m³)

Kelompok I Tarif Rendah Tarif Dasar

Kelompok II Tarif Dasar Tarif Penuh

Kelompok III Tarif Penuh Tarif Penuh

Kelompok Khusus Berdasarkan Kesepakatan

Sumber: Permendagri No 23 tahun 2006 dalam “Himpunan Peraturan tentang PDAM”

Kinerja Perspektif Keuangan

Penilaian kinerja keuangan perusahaan berhubungan dengan pengukuran profitabilitas, yaitu

kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba selama periode tertentu (Riyanto, 2001). Rasio-rasio

yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Current Ratio

Kemampuan untuk membayar hutang yang segera harus dipenuhi dengan aktiva lancar.

Merupakan aset jangka pendek (aktiva lancar) dibagi dengan hutang jangka pendek (hutang

lancar), dinyatakan dalam persen.

Current Ratio=

x 100%

2. Profit Margin, digunakan untuk melihat besar kecilnya laba usaha dalam hubungannya

dengan penjualan untuk mengetahui efisiensi perusahaan.

Profit Margin =

x 100%

3. Operating Ratio, pemanfaatan biaya yang dimiliki perusahaan dalam menghasilkan penjualan

bersih. Merupakan biaya operasi dibagi dengan penjualan bersih, dan dinyatakan dalam

persen. Biaya operasi sendiri terdiri dari harga pokok penjualan (HPP) ditambah dengan biaya

usaha

Operating Ratio =

x100%

4. Return on Investment (ROI), kemampuan dari modal yang diinvestasikan dalam keseluruhan

aktiva untuk menghasilkan keuntungan bersih. Merupakan rasio keuntungan bersih terhadap

total aset dinyatakan dalam persen.

Return On Investment =

x 100%

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Aktivitas Usaha Perusahan

PDAM Tirta Cahya Agung Kabupaten Tulungagung sampai tahun 2013 memiliki nilai

kinerja 52,54 dengan katagori “Cukup” yang didasarkan dari Kepmendagri no 47 tahun 1999 dan

penilaian kesehatan oleh BPPSPAM menyatakan tingkat kesehatan PDAM Kabupaten Tulungagung

tergolong “Sehat” dengan nilai 3,01. Meski pada penilaian oleh BPPSPAM PDAM Tirta cahya Agung

dianggap telah sehat namun pada kenyataanya PDAM Kabuapten Tulungagung masih dalam kondisi

“kurang sehat” menurut cakupan pelayanan dan biaya operasi yang tinggi, disamping itu PDAM Tirta

Cahya Agung Kabupaten Tulungagung masih belum mampu menghasilkan laba yang dibagi hasilkan

ke pada Pemerintah Daerah.PDAM Tirta Cahya Agung Kabupaten Tulungagung sampai saat ini

memiliki 12 kantor unit (cabang) yang membantu operasional dalam pendistribusian air meliputi 12

kecamatan dengan 69 kelurahan. Jumlah kapasitas yang terpasang adalah 453 liter/detik, sedangkan

kapasitas yang dioperasikan adalah sebesar 237 liter/detik. Jumlah penduduk yang terlayani atau

menjadi pelanggan PDAM Tirta Cahya Agung Kabupaten Tulungagung sampai tahun 2013 adalah

142.340 sambungan. Sampai tahun 2013 air baku yang digunakan adalah air permukaan/hulu Sungai

Song dengan kapasitas maksimal 250 l/dt dengan pipa transmisi ukuran 400 s/d 300 mm, namun

sampai saat ini masih dimanfaatkan sebesar 150 liter/dt dan sumber lain adalah Sumur bor.

PDAM Kabupaten Malang berdasarkan Kepmendagri no 47 tahun 1999 sampai akhir tahun

2013 memiliki nilai kinerja 63,93 dengan katagori “Baik” sedangkan menurut BPPSPAM menyatakan

tingkat kesehatan PDAM Kabupaten Malang dalam katagori “Sehat”. PDAM Kabupaten Malang

sampai tahun 2013 memiliki jumlah pelanggan yang dilayani kurang lebih sebanyak 84.696

sambungan. Untuk memenuhi dan melayani kebutuhan masyarakat / pelanggan PDAM Kabupaten

Malang memiliki 25 kantor unit (cabang) yang berada di kecamatan. PDAM Kabupaten Malang

memiliki kurang lebih 44 buah sumber air yang dikelola perusahaan dengan kapasitas debit air kurang

lebih sebanyak 824,5 liter/detik. PDAM Kabupaten malang dengan pendapatanya telah mampu

menyumbangkan dalam pembagian labanya ke pada Pemda sesuai yang ditentukan sebesar 55% dari

laba bersih perusahaan.

Analisis Dampak Penetapan Tarif Air PDAM

Tarif air minum merupakan biaya jasa pelayanan air minum yang wajib dibayar pelanggan

untuk setiap pemakaian air minum yang diberikan oleh penyelenggara. Besarnya tarif air minum

ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah atas usul direksi setelah disetujui oleh Dewan dan telah

dikonsultasikan ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Perhitungan dan penetapan tarif air

minum didasarkan pada prinsip-prinsip: keterjangkauan dan keadilan, mutu pelayanan, pemulihan

biaya secara penuh (full cost recovery), efisiensi pemakaian air, transparansi, akuntabilitas dan

perlindungan air baku.

Pedoman teknis dan tata cara pengaturan tarif ditetapkan oleh Menteri yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri. Ketentuan yang berlaku saat ini, Nomor 23

Tahun 2006 tentang pedoman teknis dan tata cara pengaturan tarif air minum pada Perusahaan Daerah

Air Minum. Menurut Permendagri No 23 Tahun 2006, pendapatan PDAM harus memenuhi prinsip

pemulihan biaya yang secara penuh dicapai dari hasil perhitungan, tarif rata-rata minimal harus sama

dengan biaya dasar. Dalam menentukan besaran tarif air Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) juga

harus memperhatikan kondisi pelanggan khususnya pelanggan rumah tangga. Pada umumnya

pelanggan terbanyak PDAM adalah rumah tangga kurang lebih 90%. Hal tersebut sejalan dengan

PDAM yang memiliki misi yaitu mampu mensejahterakan masyarakat, maka tarif yang ditetapkan

perusahaan haruslah terjangkau. Perhitungan untuk pengeluaran pelanggan rumah tangga per bulan

untuk pemenuhan kebutuhan dasar air minimum tidak lebih dari 4% dari rata-rata pendapatan rumah

tangga (UMK).

Tabel 2 : Perbandingan Tarif Dasar air PDAM

Perusahaan Tarif

2009 (Rp) 2010 (Rp) 2011 (Rp) 2012 (Rp) 2013 (Rp)

PDAM “Tirta Cahya

Agung” Kab. Tulungagung

1.900 1.900 2.300 2.300 2.500

PDAM Kab. Malang 1.000 1.500 1.500 1.500 1.500

Sumber: Data primer (diolah) 2014

Dari tabel 2 dapat dilihat perbandingan tarif dasar air pada Perusahaan Daerah Air Minum

(PDAM) “Tirta Cahya Agung” dengan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Malang.

Tarif dasar PDAM “Tirta Cahya Agung” masih cenderung lebih tinggi dan mengalami perubahan tarif

pada setiap 2 (dua) tahun sekali. Sedangkan tarif dasar PDAM Kabupaten Malang cenderung rendah

bahkan tarif dasar PDAM kabupaten Malang termasuk yang paling rendah dibanding PDAM Kota

Malang dan sekitarnya. Namun PDAM Kabupaten Malang tidak mengalami perubahan atau

penyesuaian tarif lebih dari 4 (empat) tahun. Meskipun tarif dasar air PDAM Tirta Cahya Agung masih

relatif tinggi dibanding PDAM kabupaten lain disekitar Kabupaten Tulungagaung namun harga

penjualannya masih lebih rendah dari harga pokok penjualannya, maka perlu penyesuaian tarif untuk

mencukupi biaya operasional perusahaanTingginya biaya operasional pada PDAM Tirta Cahya Agung

Kabupaten Tulungagung dikarenakan pengelolaan air yang berasal dari sumber masih harus dikelola

dengan penyaringan dan pembersihan sebelum dikirimkan kepada pelanggan. Hal ini sehubungan

dengan kualitas air yang banyak mengandung kapur. Sehingga PDAM Tirta Cahya Agung Kabupaten

Tulungagung mengalami perubahan tarif setiap 2 (dua) tahun sekali dengan pertimbangan penyesuaian

harga 9 (sembilan) bahan baku yang mengalami kenaikan harga dan tingkat inflasi.

Belum adanya perubahan tarif dasar lebih dari 4 (empat) tahun pada PDAM kabupaten Malang

dikarenakan kondisi pelanggan PDAM, yang mayoritas atau lebih dari 95% merupakan pelanggan

rumah tangga. Dengan melihat kondisi pelanggan PDAM Kabupaten Malang memutuskan untuk tidak

melakukan perubahan tarif. Sedangkan untuk meningkatkan pendapatan sebagai pemenuhan biaya

operasional, PDAM Kabupaten Malang berusaha meminimalisir kebocoran air dan menambah

pelanggan baru. Meminimalisir kebocoran air dilakukan dengan evaluasi angka penjualan air yang

dilakukan setiap bulan, dan penambahan pelanggan baru dilakukan dengan mengadakan promosi dan

diskon pada setiap kesempatan seperti even besar PDAM maupun Kabupaten Malang.

Peminimalisiran kebocoran air pada PDAM Tirta Cahya Agung Kabupaten Tulungagung

dengan melakukan evaluasi setiap bulan baik evaluasi jumlah penjualan air maupun evaluasi lapang,

serta pelayanan pengaduan selama 24 jam di beberapa unit besar, sedangkan unit lain selama 18 jam

per hari karena keterbatasan sistem. Dengan adanya pengawasan rutin, PDAM Tirta Cahya Agung

berusaha agar tingkat kebocaran yang terjadi dapat berkurang sehingga pendapatan dapat diterima

semaksimal mungkin. Selain itu usaha yang dilakukan PDAM Tirta Cahya Agung untuk meningkatkan

pendapatan dengan cara menambah pelanggan setiap tahunnya. Hal yang dilakukan PDAM Tirta

CAhya Agung cemderung sama PDAM Kabupaten Malang maupun PDAM lain yaitu mengadakan

diskon atuu pelayanan yang lebih murah untuk sambungan baru pada saat even besar PDAM.

Dari perbedaan besaran tarif yang ditetapkan oleh perusahaan kadang tidak mempengaruhi pada

pendapatan yang diterima PDAM. Banyaknya jumlah pelanggan PDAM juga tergantung dari

banyaknya populasi masyarakat suatu daerah. Jumlah pelanggan membuat perbedaan pada jumlah

pendapatan perusahaan ditunjukkan dalam tabel 3 sebagai berikut:

Tabel 3 : Perbandingan PDAM Kab. Tulungagung dan PDAM Kab. Malang

Tahun PDAM Kab.Tulungagung PDAM Kab. Malang

Pelanggan (SR) Pendapatan (Rp) Pelanggan (SR) Pendapatan (Rp)

2009 17.679 7.637.206.056 74.680 30.786.600.000

2010 18.210 8.304.821.070 71.853 40.371.596.99

2011 18.805 9.395.264.080 74.755 46.547.242.908

2012 20.347 10.998.432.020 80.195 52.187.065.727

2013 25.282 12.021.521.410 84.696 57.402.281.846

Sumber : Data Primer (diolah) 2014

Perbandingan jumlah pelanggan dan besar pendapatan PDAM Tirta Cahya Agung Kabupaten

Tulungagung dan PDAM Kabupaten Malang selama 5 tahun di perlihatkan pada tabel 3 Dari tahun ke

tahun pelangan PDAM kabupaten Tulungagung maupun PDAM Kabupaten Malang terus mengalami

peningkatan. PDAM Tulungagung mengalami peningkatan 500-1.000 sambungan pada setiap

tahunnya, sedangkan PDAM Kabupaten Malang mengalami peningkatan yang lebih besar yaitu lebih

dari 3.000 sambungan baru. Jauhnya Selisih jumlah pelanggan PDAM Kabupaten Tulungagung

dengan Kabupaten Malang dikarenakan faktor geografis daerah dan kultur masyarakat yang masih

banyak menggunakan sumur dan keyakinan penggunaan air tidak perlu membayar.

Dari banyaknya jumlah pelanggan dapat diketahui skala ekonomi Perusahaan Daerah PDAM

yang juga digunakan untuk melihat kinerja pada PDAM yang termasuk dalam perusahaan monopoli.

Perusahaan dalam pasar monopoli memiliki skala yang ekonomis (economic of scale) dikarenakan

adanya keadaan subadditive, yaitu keadaan dimana setiap tambahan output membuat biaya rata-rata

total yang semakin murah, dan terjadi keadaan biaya marjinal total, tambahan biaya total akibat

tambahan satu satuan output, lebih murah dari biaya rata-rata total (Riyardi, 2012). Pelanggan PDAM

Kabupaten Tulungagung masih dibawah 50.000 pada umumnya masih tergolong dalam PDAM kurang

sehat berbeda dengan PDAM Kabupaten Malang yang memiliki pelanggan diatas 50.000 dan telah

dianggap sehat.

Analisis Komparatif kinerja Keuangan

Ukuran kinerja prespektif keuangan dengan menggunakan analisis balance scorecard memakai

ROI (Retrun On Investment), current ratio, profit margin, operating ratio sebagai tolak ukur utama,

karena tolak ukur tersebut secara umum digunakan untuk mengetahui laba maupun kerugian yang

sedang diterima perusahaan.

a. Current Ratio PDAM Kabupaten Tulungagung dan Kabupaten Malang

Perbandingan kemampuan bertahan hidup perusahaan dalam mengelola aset perusahaan PDAM

Kabupaten Malang dengan PDAM Kabupaten Tulungagung adalah sebagi berikut:

Gambar 1: Perbandingan Current Ratio PDAM

Sumber: Hasil olahan data sekunder 2014

Dari gambar grafik 1 diatas dapat dilihat bahwa nilai current ratio PDAM Tirta Cahya Agung

Kabupaten Tulungagung masih berada dibawah atau lebih rendah dari pada PDAM Kabupaten

Malang.PDAM Kabupaten Malang merupakan salah satu PDAM yang telah menghasilkan laba dan

memberikan kontribusi pada daerahnya. Penurunan grafik sebesar 47,9% pada PDAM Kabupaten

malang di tahun 2012 dikarenakan nilai aktiva perusahaan menurun sedangkan beban hutang lancar

yang ditangguang perusahaan meningkat.Sedangkan pada PDAM Tirta Cahya Agung Kabupaten

Tulungagung mengalami kenaikan yang signifikan pada selang waktu 2009 sampai tahun 2012 sebesar

145,6% dan tahun 2013 mengalami penurunan sebesar 14,28% yang disebabkan oleh aktiva tahun

2013 menurun. Dari grafik 1 dapat dilihat dan disimpulkan nilai current ratio terus meningkat secara

signifikan pada setiap tahun baik pada PDAM Kabupaten Tulungagung maupaun PDAM Kabupaten

0,00%

100,00%

200,00%

300,00%

2009 2010 2011 2012 2013

Pro

sen

tase

Tahun

PDAM Kab.Tulungagung

PDAM Kab. Malang

Malang. Hal ini mencerminkan kemampuan perusahaan untuk bertahan hidup meningakat lebih baik

pada tiap tahunnya dan perusahaan mampu menangani kewajiban lancar yang ditanggung dengan

sangat baik.

b. Profit Margin PDAM Kabupaten Tulungagung dan Kabupaten Malang

Perbandingan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba pada PDAM Kabupaten Malang

dan PDAM Kabupaten Tulungagung adalah sebagai berikut:

Gambar 2: Perbandingan Profit Margin PDAM

Sumber: Hasil olahan data sekunder 2014

Pada nilai rasio profit margin PDAM Tirta Cahya Agung Kabupaten Tulungagung didapati

nilai negative, hal ini dikarenakan perusahaan masih dalam kondisi merugi. Sedangkan pada PDAM

Kabupaten Malang yang telah mampu menghasilkan laba dan berkontribusi pada daerah memiliki nilai

positif pada hasil rasio profit margin. Namun penurunan nilai profit margin yang signifikan di setiap

tahunnya pada PDAM Tirta Cahya Agung Kabupaten Tulungagung berdampak positif untuk

kelangsungan perusahaan dan diharapkan untuk tahun selanjutnya perusahaan mampu menghasilkan

laba. Sedangakn kenaikan yang signifikan pada PDAM Kabupaten Malang terjadi di tahun 2010

sebesar 7,07% dibanding tahun 2009, hal ini dikarenakan adanya perubahan tarif dasar air yang

diterapkan perusahaan. Sedangkan tahun 2010 sampai tahun 2013 garis grafik cenderung landai, hal ini

terjadi dikarenakan tidak banyak perubahan pada jumlah laba dan penjualan perusahaan.

c. Operating Ratio PDAM Kabupaten Tulungagung dan Kabupaten Malang

Perbandingan efisiensi perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasionalnya adalah sebagai

berikut:

Gambar 3: Perbandingan Operating RatioPDAM

Sumber: Hasil olahan data sekunder 2014

-40,00%

-20,00%

0,00%

20,00%

2009 2010 2011 2012 2013

Pro

sen

tase

Tahun

PDAM Kab.Tulungagung

PDAM Kab. Malang

0,00%

50,00%

100,00%

150,00%

2009 2010 2011 2012 2013

Pro

sen

tase

Tahun

PDAM Kab.Tulungagung

PDAM Kab. Malang

Dari grafik 3 dapat dilihat nilai operating ratio kedua PDAM masih sama-sama tinggi, nilai

operating ratio yang baik adalah semakin kecil atau rendah. Namun PDAM Kabupaten malang masih

berada dibawah PDAM Tirta Cahya Agung Kabupaten Tulungagung. Pada tahun 2009 nilai operating

ratio PDAM Tirta Cahya Agung Kabupaten Tulungagung mencapai 138,5% hal ini dikarenakan beban

usaha yang ditanggung perusahaan masih lebiih besar dibanding penjualannya. Meskipun tahun tahun

selanjutnya beban usaha yang ditanggung PDAM Tirta Cahya Agung Kabupaten Tulungagung masih

lebih besar dibanding penjualannya, namun pada tiap tahunnya terjadi pertambahan jumlah penjualan

sehingga biaya operasi yang ditanggun perusahaan setiap tahunnya dapat berkurang.Besar kecilnya

penjulan tiap tahunnya tergantung pada banyaknya jumlah pelanggan yang bertambah.

Sedangkan untuk operating ratio PDAM Kabupaten Malang posisi tertinggi pada tahun 2009 yang

memiliki nilai 100%, hal ini menggambarkan bahwa hasil penjualan sama dengan besar beban usaha

yang ditanggung. Namun di tahun selanjutnya yaitu tahun 2010 terjadi penurunan grafik dikarenakan

hasil penjualan meningkat sejalan dengan adanya perubahan tarif mendaji Rp 1.500. Tahun 2011-2013

grafik cenderung meningkat meskipun tidak banyak dikarenakan beban usaha yang meningkat dengan

adanya kenaikan bahan baku yang digunakan PDAM Kabupaten Malang.Pada Operating ratio terjadi

penurunan yang stabil pada setiap tahunnya, menunjukkan bahwa bahwa perusahaan semakin efisien

dalam membelanjakan pengeluaran.

d. Retrun On Investmen Kabupaten Tulungagung dan Kabupaten Malang

Perbandingan kemampuan pengembalian investasi perusahaan dalam bentuk laba pada PDAM

Kabupaten Tulungagung dan PDAM Kabupaten Malanga adalah sebagai berikut:

Gambar 4: Perbandingan Retrun On InvestmenPDAM

Sumber: Hasil olahan data sekunder 2014

Pada grafik 4 menunjukkan ROI (Retrun On Investment) PDAM Tirta Cahya Agung Kabupaten

Tulungagung masih berada pada posisi minus sedangkan PDAM Kabupaten Malang memiliki nilai

yang cukup tinggi. Naiknya grafik yang signifikan pada PDAM Kabupaten Malang terjadi pada tahun

2010 yaitu menduduki posisi 10,9% hal ini sehubungan dengan adanya perubahan tarif yang

menyebabkan jumlah laba yang diterima perusahaan meningkat pula. Pada PDAM Tirta Cahya Agung

Kabupaten Tulungagung tahun 2010 juga terjadi kenaikan grafik yang signifiakn meski masih di batas

minus yaitu pada posisi -4,08% dan diikuti tahun-tahun selanjutnya yang terus mengalami penurunan

niali rasio ROI.

Sedangkan pada PDAM Kabupaten Malang pada tahun 2011 sampai 2012 terjadi penurunan nilai

ROI yang disebabkan oleh naiknya total aktiva perusahaan, namun pada tahun 2013 kembali terjadi

peningkatan.Pada umumnya turunnya nilai rasio ROI (Retrun On Investment) berarti buruk namun

-15,00%

-10,00%

-5,00%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

2009 2010 2011 2012 2013

Pro

sen

tase

Tahun

PDAM Kab.Tulungagung

PDAM Kab. Malang

untuk kasus PDAM Tirta Cahya Agung sebaliknya hal ini dikarenakan perusahaan masih belum dapat

menghasilkan laba bersih. Melihat dari adanya peningkatan nilai ROI seharusnya berbanding terbalik

dengan nilai operating ratio, karena dangan kemampuan perusahaan dalam meningkatkan pendapatan

dan menghasilkan laba perusahaan dianggap mampu lebih efisien dalam pembiayaan operasionalnya.

Semakin meningkatnya nilai ROI akan diiringi dengan penurunan nilai operating ratio. Namun

untuk kedua PDAM nilai ROI maupun operating ratio masih sama-sama terjadi peningkatan. Hal ini

diakrenakan pada PDAM Kabupaten Tulungagung masih memiliki beban hutang perda yang harus

dibayarkan karena lambannya proses restrukturisasi hutang PDAM. Sedangkan pada PDAM

Kabupaten Malang masih tingginya beban penyusutan dari penyertaan modal yang berasal dari

pemerintah membuat biaya operasional tinggi sehingga laba yang dihasilkan PDAM Kabupaten

Malang tidak dapat meningkatkan nilai ROInya.

Dari uraian diatas dapat dilihat perbandingan kinerja keuangan PDAM Tirta Cahya Agung

kabupaten Tulungagung dengan PDAM kabupaten Malang dan dapat disimpulkan bahwa keduanya

memiliki kinerja aspek keuangan yang baik meskipun PDAM Kabupaten Tulungagung masih dalam

kondisi merugi. Hal ini dapat dilihat dengan semakin membaiknya kondisi keuanganPDAM Tirta

Cahya Agung baik dari segi pemasukan, penjualan maupun beban usaha yang ditangguang perusahaan.

Namun disisi lain masih banyaknya angka minus atau kondisi merugi PDAM Tirta Cahya Agung

Kabupaten Tulungagaung menunjukan masih banyaknya perbaikan atau pembenahan diri yang harus

dilakukan PDAM Tirta Cahya Agung Kabupaten Tulungagung. Sedangkan PDAM Kabupaten Malang

memiliki kinerja keuangan yang sangat baik meskipun dengan penetapan tarif yang sangat

murah.Penggunaan konsep balanced scorecard diharapkan mampu memberikan gambaran penilaian

perusahaan dari aspek keuangan.

E. KESIMPULAN

Berdasarkan penjabaran bab sebelumnya tentang penetapan tarif air serta dampak yang terjadi pada

kinerja keuangan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Cahya Agung Kabupaten

Tulungagung dan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Malang dapat disimpulkan

sebagai berikut:

1. Penetapan besaran tarif air PDAM berpedoman pada Permendagri No. 23 Tahun 2006 tentang

pedoman teknis dan tata cara pengaturan tarif air minum pada Perusahaan Daerah Air Minum.

2. Tarif air PDAM Tirta Cahya Agung Kabupaten Tulungagung lebih tinggi dibandingkan

PDAM Kabupaten Malang, yaitu sebesar Rp 2.500 per m3, dikarenakan harga pokok

penjualan sebagai biaya operasional perusahaan masih tinggi, dan jumlah pelanggan yang

terlayani masih sebagian kecil dari populasi penduduk Kabupaten Tulungagung.

3. Tarif air PDAM Kabupaten Malang sebesar Rp 1.500 per m3 tergolong rendah dikarenakan

pertimbangan pada kondisi pelanggan PDAM Kabupaten malang yang lebih dari 95% adalah

sambungan rumah tangga dan memiliki cakupan pelayanan dua kali lipat lebih luas dari

PDAM Kabupaten Tulungagung.

4. Hasil perbandingan kinerja aspek keuangan PDAM Kabupaten Malang dikatakan lebih baik

dari PDAM Kabupaten Tulungagung dengan nilai Current Ratio, Profit Margin dan Retrun

On Investmen (ROI) yang lebih tinggi dibanding PDAM Kabupaten Tulungagung karena

PDAM Kabupaten Malang telah mampu menghasilkan laba sedangkan PDAM Kabupaten

Tulungagung masih dalam kondisi merugi.

5. Nilai Operating Ratio PDAM Kabuapten Malang lebih rendah dari pada PDAM Kabupaten

Tulungagung karena hasil penjualan air lebih tinggi dan terjadi peningkatan yang signifikan

setiap tahunnya. Nilai Operating Ratio PDAM Kabupaten Tulungagung secara bertahap

menurun karena pertambahan jumlah penjualan yang diakibatkan dari pertambahan jumlah

pelanggan baru.

Saran

Berdasarkan hasil analisi dan kesimpulan diatas peneliti memberikan beberapa masukan

antara lain penetapan atau perubahan tariff sebaiknya dilakukan secara berkala untuk menyesuaikan

kondisi daerah maupun kenaikan harga bahan baku dan kemampuan membayar pelanggan dan

sebelum melakukan perubahan tarif sebaiknya PDAM melakukan sosialisai kepada masyarakat dan

pelanggan untuk menjelaskan tentang alasan adanya perubahan tarif serta rencana perusahaan terkait

dengan perubahan tarif.

Masukan lainnya adalah PDAM KabupatenTulungagung perlu adanya perbaikan aspek

keuangan yang didukung dengan menambah jumlah pelanggan baru dengan mengadakan promosi atau

marketing yang lebih menarik perhatian masyarakat. Sedangkan PDAM Kabupaten Malang agar

kinerja perusahaan tetap baik dan sehat harus menjaga kondisi perusahaan dengan menyesuaikan tarif

dengan harga pasar sehingga ada peningkatan laba dan pembagian laba pada Pemda.

DaftarPustaka

Ainun Nurul. 2013. Analisi Kinerja Keuangan Pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta

Jenebereng Kabupaten Gowa. Universitas Hasanudin. Makasar

Akadun. 2007. Administrasi Perusahaan Negara. Bandung: Alfabet.

Dwiyanto, Agus. 2008. Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik. Gadjah Mada

University Press.

Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia (2007), Himpunan PeraturanTentang PDAM. Jakarta:

Direktorat Jendral Bina Administrasi Keuangan Daerah.

Effendy, Sjahril. 2012. ”PDAM Operator Pelayanan Air Bersih & Air Minum”. Medan

Esanawati,Ratih. 2009. Analisis Ekonomi Fungsi Produksi, Penetapan Tarif Dan Lokasi Air MInum

Yang Efisien (Studi Kasus PDAM Tirta Patriot. Kota Bekasi). Skripsi. Fakultas Ekonomi Dan

Manajemen .Institut Pertanian Bogor

Himawandan Juarsah. Balanced Scorecard Sebagai Alat Pengukuran Kinerja Manajemen ( Studi

Kasus PT. Makro Indonesia Cabang Pasar Rebo Jakarta). ESENSI, Volume 8 No. 1/2005

Ihwan, Susila. 2007. ANALISIS EFISIENSI LEMBAGA KEUANGAN MIKRO. Jurnal Ekonomi

Pembangunan Vol. 8 Muhammdiyah Surakarta. Yogyakarta

Kamaluddin Rustian. 2001. Perandan Pemberdayaan BUMD Dalam Rangka Peningkatan

Perekonomian Daerah. Depdagri dan Otda. Jakarta.

Kaplan Robert S dan Norton David P, 2001. Balanced Scorecard: Menerapkan Strategi Menjadi Aksi;

Penerbit Erlangga, Jakarta.

Khusaini, M. 2013. Ekonomi Mikro, Dasar-Dasar Teori. UB Press. Malang

Kusuma, Nimas E. 2006. Analisis Ekonomi Pengelolaan Sumber Daya Air dan Kebijakan Tarif Air

PDAM Kota Madiun. Skripsi. Jurusan Ilmu-IlmuSosial Ekonomi Pertanian, Fakultas Pertanian,

Institut Pertanian Bogor. Bogor.

Mardiasmo. 2009. “Tata Kelola Keuangan Daerah Untuk Kemandirian Daerah dan Perbaikan

PelayananPublik”, Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta

McCarthy, E Jerome dan William D. Perreault. 1993. Dasar-dasarPemasaranEdisi 5. Jakarta.

Erlangga

MulyadidanSetyawanJohny, 2001. Sistem Perencanaan dan Pengendalian Perusahaan. Edisi Kedua.

Penerbit Salemba Empat, Jakarta.

Moleong, L. J. (2004). Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung : PT Remaja Rosdakarya.

Mursalim. 2012. Analisis Lingkungan Bisnis dan Strategi serta Pengaruhnya terhadap Kinerja

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) di Sulawesi. Universitas Hasanudin. Jurnal Aplikasi

Manajemen Vol.10.

Nurkin, Baharuddin. 2005. “Otonomi Daerah Dan Pengelolaan Sumberdaya Alam: Kasus

Pengelolaan Hutan Di Sulawesi Selatan”.Universitas Hasanuddin. Jurnal Perennial, 2(1) : 25-30

Rusdiyanto, Ahmad F.2010. Analisis Kinerja Dengan Pendekatan Balanced Scorecard pada PDAM

Kabupaten Semarang. Skripsi. Fakultas Ekonomi. Universitas Diponegoro. Semarang

Suhartati dan Fathorrazi. 2012. Teori Ekonomi Mikro. Graha Ilmu. Yogyakarta

Suliyanto. Evaluasi Penyesuaian Tarif Dasar Pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM)

Kabupaten Purbalingga. PERFORMANCE: Vol. 12 No.1 Septermber 2010 (p.79-102)

Sunaryo dan Walujo. 2005. Pengelolaan Sumber Daya Air, konsep dan penerapan. Cetakan pertama.

Malang. Bayumedia Publishing.

Surya Indradan Ivan Y. Pererapan Good Corporate Governance. Jakarta: Kencana Prada Media

Group.

Wahyuni, Sri. 2011. Analisis Balanced Scorecard Sebagai Alat Pengukuran Kinerja Pada PT. Semen

Bosowa Maros. Skripsi Jurusan Akutansi, Fakutas Ekonomi, Universitas Hasanudin. Makasar

Website :

BPPSPAM. 2012. Kinerja PDAM 2012 Wilayah II PulauJawa. dalam

http://www.bppspam.com/index.php?option=com_content&view=article&id=696&Itemid=102diakses

tanggal 11 Oktober 2013

Cahyokusumo, Himawan.2007. USAHA PENINGKATAN PELAYANAN JASA AIR MINUM (Studi

Tentang Optimalisasi PelayananTerhada pKonsumen Di Perusahaan daerah Air Minum Kabupaten

Sidoarjo). Semarang. Dalamhttp://eprints.undip.ac.id/19326/(Diunduh 11 November 2013)

Kushandayani. Standart Pelayanan Minimal Dan Peningkatan Pelayanan Publik di Era Otonomi

Daerah,dalam http://eprints.undip.ac.id/909/1/Artikel_Kushandayani.pdf (diunduh 11 November

2013).

Kusumawati, Eka F. Analisis Kinerja Perusahaan Daerah Air MInum (PDAM) Kabupaten Gresik

Dengan Pendekatan Balanced Scorecard. Universitas Negeri Surabaya. Dalam

http://ejournal.unesa.ac.id/article/4106/57/article.pdf (diunduh 11 November 2013).

Mashuri, Ilham, 2008. Pengembangan Koleksi. http://perpusstainkdr.multiply.com/ journal/item/5 (di

unduhtanggal 10 Oktober 2013).

Munawir. Retrunt On Investmen. Dalam http://forum.detik.com/pengertian-roi-return-on-investment-

t385600. Dikutip pada tanggal 27 Agustus 2014 pukul 7.15 WIB

Rahadian Achmad. “ Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik. Dalam

http://portal.kopertis3.or.id/bitstream/123456789/494/1/Mewujudkan%20Good%20Goverment.pdf-

diakses tanggal 8 November 2013

Riadi, Muchlisin. 2012. Pengertian Profit Margin.dalam http://www.kajianpustaka.com/2012/11/rasio-

profit-margin.html Dikutip pada tanggal 27 Agustus 2014 pukul 10.44 WIB

Riayardi Agung. 2012. Ekonomi Pembangunan dalam http:// ep.unnes.ac.id/wp-

content/uploads/2012/03/agus-riyardi2.pdf Dikutip pada tanggal 6 November 2014 pukul 14.00 WIB