Upload
others
View
14
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
Analisis Data Pendidikan
Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2018
i
Kata Pengantar
Assalamu'alaikum Wr. Wb.
Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala nikmat dan karunianya, sehingga penyusunan buku Analisis Data Pendidikan
Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018 dapat diselesaikan.
Buku ini menginformasikan tentang gambaran data pendidikan di wilayah Provinsi DKI Jakarta tahun 2018 yang mencakup
data satuan pendidikan, data guru dan tenaga kependidikan, data peserta didik, dan data sarana pendukung. Sumber data
pendidikan yang digunakan dalam analisis ini merupakan data pokok pendidikan (DAPODIK) yang penjaringan datanya
dilakukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan
(PDSPK). Selain data pendidikan dari DAPODIK, digunakan juga data nonpendidikan yang bersumber pada Badan Pusat
Statistik.
Berdasarkan indikator pendidikan yang didasarkan pada data yang telah dikumpulkan, dengan menggunakan misi
pendidikan 5K yaitu ketersediaan, keterjangkauan, kualitas dan relevansi, kesetaraan dan kepastian dalam memperoleh
layanan Pendidikan maka dihasilkan kinerja pendidikan berdasarkan misi pendidikan 5K.
Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) DKI Jakarta mengucapkan terima kasih atas bantuan berbagai pihak
sehingga buku ini dapat disusun. Saran masukan dalam rangka penyempurnaan buku ini sangat diharapkan. Semoga buku
ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan khusunya bagi stakeholder LPMP DKI Jakarta.
Wasalamu'alaikum Wr. Wb.
Jakarta, Desember 2018
Surya Fitri Nurulhuda, SE, M.Si
NIP. 196107021988031002
iii
Daftar Isi
Kata Pengantar _____________________________________________________ i
Bab 1. Pendahuluan
1.1. Latar Belakang _____________________________________________ 1
1.2. Tujuan ___________________________________________________ 2
Bab 2. Metodologi Penulisan
2.1. Sumber Data ______________________________________________ 3
2.2. Konsepdandefinisi ________________________________________ 4
2.3. Metode analisis ___________________________________________ 5
Bab 3. Data dan Informasi Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
3.1. DemografiJakarta _________________________________________ 7
3.2. Jumlah dan Sebaran Satuan Pendidikan di
Provinsi DKI Jakarta ________________________________________10
3.3. Jumlah Guru ______________________________________________ 11
3.4. Tenaga Kependidikan ______________________________________14
3.5. Rasio Pendidikan __________________________________________18
3.6. Partisipasi Pendidikan ______________________________________21
3.7. Pemenuhan Sarana Pendukung _____________________________ 29
3.8. Pencapaian Mutu _________________________________________ 33
Bab 4. Pemanfaatan Data dan Informasi Pendidikan
bagi penjaminan mutu pendidikan
4.1. Pemetaan Mutu Pendidikan ________________________________ 39
Bab 5. Penutup
Daftar Tabel
Tabel 3.2 Jumlah Unit Data Pokok Pendidikan Menurut
Jenjang dan Statusnya di Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2018 _________________________________________ 9
Tabel 3.3 Jumlah Satuan Pendidikan Menurut Jenjang
dan Wilayah di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018 _________10
Tabel 3.4 Jumlah Pengawas Sekolah menurut Wilayah
dan Jenjang tahun 2018 ______________________________15
Tabel 3.5 Jumlah Sekolah Binaan menurut Wilayah dan
Jenjang tahun 2018 __________________________________15
Tabel 3.6 Perbandingan Jumlah Pengawas Sekolah dan
Sekolah Binaannya tahun 2018 ________________________16
Tabel 3.7 Jumlah tenaga kependidikan menurut
kualifikasipendidikandanwilayah ______________________18
Tabel 3.8 Rasio Kelas : Siswa menurut Jenjang dan wilayah _________19
Tabel 3.9 Rasio Sekolah : Rombel menurut Jenjang dan Wilayah ___ 20
Tabel 3.10 Angka Partisipasi Kasar (APK) menurut Jenjang dan
Wilayah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017 ______________ 23
Tabel 3.11 Angka Partisipasi Murni (APM) menurut Jenjang dan
Wilayah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017 ______________ 27
Tabel 3.12 Kepemilikan perpustakaan jenjang SLB_________________ 29
Tabel 3.13 Kepemilikan perpustakaan jenjang SD _________________ 29
Tabel 3.14 Kepemilikan perpustakaan jenjang SMP ________________ 30
Tabel 3.15 Kepemilikan perpustakaan jenjang SMA _______________ 30
Tabel 3.16 Kepemilikan perpustakaan jenjang SMK _______________ 30
Tabel 3.17 Persentase Jumlah Sekolah menurut Akreditasi _________ 38
Daftar Gambar
Gambar 2.1 Mekanisme pengelolaan data dan informasi dapodik ______ 3
Gambar 3.1 Pesertanse luas wilayah Provinsi DKI Jakarta
menurut Kabupaten/Kota ______________________________ 8
Gambar 3.2 Persentase Jumlah Sekolah Menurut Status dan Wilayah ___10
Gambar 3.3 Persentase Jumlah Guru Menurut Jenis Kelamin dan
Wilayah _____________________________________________ 11
Gambar 3.4 Persentase jumlah guru menurut status kepegawaian ______ 11
Gambar3.5 Persentasegurumenurutkualifikasipendidikan ___________12
Gambar 3.6 Sebaran guru berdasarkan kelompok usia ________________12
Gambar 3.7 Rasio guru per sekolah ____________________________ 13Gambar 3.8 Rasio siswa per guru __________________________________13
iv
Gambar 3.9 Jumlah dan persentase tenaga kependidikan
menurut status satuan pendidikan dan wilayah ___________17
Gambar 3.10 Persentase jumlah tenaga kependidikan menurut
status kepegawaian ___________________________________17
Gambar 3.11 Jumlah siswa menurut jenjang dan wilayah provinsi
DKI Jakarta tahun 2018 ________________________________21
Gambar 3.12 Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut
Jenjang Pendidikan Tahun 2016, 2017 ___________________ 23
Gambar 3.13 APK SD Menurut Wilayah Tahun 2017 __________________ 24
Gambar 3.14 APK SMP Menurut Wilayah Tahun 2017 ________________ 24
Gambar 3.15 APK SMA Menurut Wilayah Tahun 2017 ________________ 25
Gambar 3.16 Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) Menurut
Jenjang Pendidikan Tahun 2016, 2017 ___________________ 26
Gambar 3.17 APM SD Menurut Wilayah Tahun 2017 _________________ 27
Gambar 3.18 APM SMP Menurut Wilayah Tahun 2017 ________________ 28
Gambar 3.19 APM SMA Menurut Wilayah Tahun 2017 _______________ 28
Gambar 3.20 Kepemilikan perpustakaan ____________________________ 30
Gambar 3.21 Persentase kepemilikan laboratorium komputer ___________31
Gambar 3.22 Persentase kepemilikan Laboratorium Komputer
menurut jenjang satuan pendidikan _____________________31
Gambar 3.23 Persentase kepemilikan Laboratorium IPA menurut wilayah 32
Gambar 3.24 Persentase kepemilikan Laboratorium Bahasa menurut
wilayah _____________________________________________ 32
Gambar 3.25 Rata-rata capaian nilai UN jenjang SMP _________________ 34
Gambar 3.26 UN SMP per wilayah _________________________________ 34
Gambar 3.27 Rata-rata capaian nilai UN jenjang SMK _________________ 35
Gambar 3.28 UN SMK per wilayah _________________________________ 35
Gambar 3.29 Rata-rata capaian nilai UN jenjang SMA ________________ 36
Gambar 3.30 UN SMA per wilayah _________________________________ 36
Gambar 331 Persentase jumlah sekolah menurut jenjang dan
status akreditasi _____________________________________ 37
Gambar 3.32 Persentase akreditasi sekolah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2018 _________________________________________ 38
Gambar 4.1 Pemetaan mutu tahun 2018 yang dilaksanakan oleh
LPMP DKI Jakarta ____________________________________ 40
Gambar 4.2 Rapor PMP Jenjang SD provinsi DKI Jakarta Tahun 2016
dan 2017 ___________________________________________ 42
Gambar 4.3 Capaian Standar Mutu Jenjang SD _____________________ 42
Gambar 4.4 Capaian Mutu per Kategori Jenjang SD _________________ 42
Gambar 4.5 Capaian Mutu Menurut Wilayah Tahun 2016 dan 2017
Jenjang SD __________________________________________ 42
Gambar 4.6 Rapor PMP Jenjang SMP provinsi DKI Jakarta Tahun 2016
dan 2017 ___________________________________________ 43
Gambar 4.7 Capaian Standar Mutu Jenjang SMP ____________________ 43
Gambar 4.8 Capaian Mutu per Kategori Jenjang SMP ________________ 43
Gambar 4.9 Capaian Mutu Menurut Wilayah Tahun 2016 dan 2017
Jenjang SMP ________________________________________ 43
Gambar 4.10 Rapor PMP Jenjang SMA provinsi DKI Jakarta Tahun 2016
dan 2017 ___________________________________________ 44
Gambar 4.11 Capaian Standar Mutu Jenjang SMA ___________________ 44
Gambar 4.12 Capaian Mutu per Kategori Jenjang SMA _______________ 44
Gambar 4.13 Capaian Mutu Menurut Wilayah Tahun 2016 dan 2017
Jenjang SMA Jenjang SMK ____________________________ 44
Gambar 4.14 Rapor PMP Jenjang SMK provinsi DKI Jakarta Tahun 2016
dan 2017 ___________________________________________ 45
Gambar 4.15 Capaian Standar Mutu Jenjang SMK ____________________ 45
Gambar 4.16 Capaian Mutu per Kategori Jenjang SMK________________ 45
Gambar 4.17 Capaian Mutu Menurut Wilayah Tahun 2016 ____________ 45
Lampiran
Tabel 5.1 Jumlah penduduk menurut kelompok usia 3-18 tahun
dan wiayah tahun 2016 _______________________________ 49
Tabel 5.2 Jumlah penduduk menurut kelompok usia 3-18 tahun
dan wiayah tahun 2017 _______________________________ 49
Tabel 5.3 Jumlah satuan pendidikan menurut jenjang, akreditasi,
dan wilayah di provinsi DKI Jakarta tahun 2018 __________ 50
Tabel 5.4 Jumlah peserta didik aktif menurut jenjang, status,
dan wilayah di provinsi DKI Jakarta tahun 2018 __________ 50
Tabel 5.5 Jumlah ruang kelas menurut jenjang satuan pendidikan,
status, dan wilayah di provinsi DKI Jakarta
tahun 2018 ___________________________________________51
Tabel 5.6 Jumlah rombel sekolah menurut jenjang, status, dan
wilayah di provinsi DKI Jakarta tahun 2018 _______________51
Tabel 5.7 Jumlah keberadaan lab. komputer menurut jenjang
satuan pendidikan dan wilayah di provinsi DKI Jakarta
tahun 2018 __________________________________________ 52
Tabel 5.8 Jumlah keberadaan lab. bahasa menurut jenjang
satuan pendidikan dan wilayah di provinsi DKI Jakarta
tahun 2018 __________________________________________ 52
Tabel 5.9 Jumlah SMA dan SMK menurut Keberadaan Lab. Fisika
menurut Wilayah di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018 _____ 53
Tabel 5.10 Jumlah Sekolah Yang Memiliki Lab. Biologi Jenjang SMA
dan SMK Menurut Wilayah di Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2018 _________________________________________ 53
v
Tabel 5.11 Jumlah Guru menurut Jenjang, Status dan Wilayah di DKI
Jakarta Tahun 2018 __________________________________ 54
Tabel 5.12 Jumlah Guru Menurut Status Kepegawaian dan
Wilayah di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018 _____________ 54
Tabel5.13 JumlahGurumenurutKualifikasiPendidikandan Wilayah di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018 _____________ 55
Tabel 5.14 Jumlah Guru menurut Jenjang, Jenis Kelamin, dan
Wilayah di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018 _____________ 55
Tabel 5.15 Jumlah Guru PNS dan CPNS Menurut Golongan Ruang
dan Wilayah di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018 _________ 56
Tabel 5.16 Jumlah Guru Menurut Kelompok Usia dan Wilayah di
Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018 _______________________ 56
Tabel 5.17 Jumlah Tenaga Kependidikan (Tendik) Menurut Jenjang
dan Wilayah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017/2018 ______ 57
Tabel 5.18 Jumlah Tendik Menurut Status Kepegawaian dan
Wilayah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017/2018 __________ 57
Tabel5.19 JumlahTendikMenurutKualifikasiPendidikandan Wilayah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017/2018 __________ 58
Tabel 5.20 Jumlah Tendik Laki-laki dan Perempuan Menurut Jenjang
dan Wilayah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017/2018 ______ 58
Tabel 5.21 Jumlah Tendik PNS dan CPNS Menurut Golongan dan
Wilayah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017/2018 __________ 59
Tabel 5.22 Jumlah Tenaga Kependidikan Menurut Rentang Usia
dan Wilayah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017/2018 ______ 59
Bab 1
Pendahuluan
1
Analisis Data Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018
Bab 1. Pendahuluan
1.1. Latar Belakang
Pendidikan memiliki peran penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas.
Melalui pendidikan upaya peningkatan kesejahteraan rakyat dapat diwujudkan. Begitu pentingnya pendidikan dalam perkembangan
dan kelangsungan hidup bangsa, sehingga Negara Kesatuan Republik Indonesia menuangkannya dalam Pembukaan UUD 1945 Alinea
IV “…memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan
kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka …”
Selainmemberikontribusisecarasignifikanterhadappembangunanekonomi,pendidikanjugamenetaskansumberdayamanusiayangberkualitas, memiliki pengetahuan dan keterampilan serta menguasai teknologi, serta dapat menumbuhkan iklim bisnis yang sehat dan
kondusif bagi pertumbuhan ekonomi.
Kegagalan dalam membangun pendidikan akan melahirkan berbagai problem krusial, seperti pengangguran, kriminalitas, penyalahgunaan
narkoba, dan welfare dependency yang menjadi beban sosial politik bagi pemerintah. Permasalahan pendidikan yang masih dihadapi oleh
bangsa Indonesia sampai saat ini disebabkan masih kurangnya pemerataan pendidikan, kualitas pendidikan, relevansi pendidikan, dan
efisiensidanefektivitasmanajemenpendidikan.
Untuk mengatasi berbagai kekurangan dalam dunia pendidikan, pemerintah pun mengupayakan berbagai hal agar kualitas pendidikan
di Indonesia bisa berkembang dan maju. Untuk mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang
bermutu, Negara menyelenggarakan program wajib belajar untuk pendidikan dasar. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2008
tentang Wajib Belajar menyatakan bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah bertanggungjawab untuk memberikan pendidikan
minimal bagi warga negara Indonesia untuk dapat mengembangkan potensi dirinya agar dapat hidup mandiri di dalam masyarakat atau
melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.
Salah satu langkah pemerintah untuk mensinergikan program-program pendidikan agar tepat sasaran antara lain dengan adanya program
Pendidikan Untuk Semua (PUS). Sasaran program PUS antara lain adalah Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, Pemberantasan
Buta Aksara, Pendidikan Kecakapan Hidup, Pendidikan Kesetaraan dan Keadilan Gender, dan Peningkatan Mutu Pendidikan.
Untuk mengukur dan menentukan arah kebijakan pemerintah, khususnya dibidang pendidikan, saat ini, tidak hanya pemerintah di level
pusat saja tetapi juga pemerintah daerah sudah semakin membutuhkan data yang terkait dengan pendidikan seperti angka partisipasi
Bab 1
Pendahuluan
2
LPMP DKI Jakarta
sekolah, angka partisipasi murni, angka melek huruf, dan lain-lain. Indikator-indikator tersebut merupakan ukuran-ukuran kuantitif yang
lazim digunakan untuk mengukur kinerja pembangunan pendidikan. Konsekuensi dari globalisasi teknologi informasi yang semakin terbuka
dan serba cepat adalah semakin tingginya tuntutan terhadap kualitas data.
1.2. Tujuan
Maksud dan tujuan utama penyajian buku analisis data pendidikan Propinsi DKI Jakarta tahun 2018 adalah untuk memberikan gambaran
secara rinci dan menyeluruh mengenai kondisi data pendidikan di Provinsi DKI Jakarta baik pada tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
Kondisi dan perkembangan pendidikan dalam publikasi ini akan dilihat dari beberapa aspek yaitu : satuan pendidikan, sarana dan prasarana
pendidikan, guru dan tenaga kependidikan, dan peserta didik.
Secara keseluruhan, publikasi ini menyajikan data pendidikan yang sangat bermanfaat sebagai bahan pencerahan, monitor dan evaluasi
kebijakan maupun program pembangunan di bidang pendidikan. Dalam jangka pendek, informasi yang disajikan dalam publikasi ini
diharapkan dapat pula digunakan sebagai evaluasi penyelenggaraan program wajib belajar pendidikan dasar sesuai dengan target yang
tertuang dalam UUD Tahun 1945 dan UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
Bab 1
Pendahuluan
Bab 2
Metodologi Penulisan
3
Analisis Data Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018
Bab 2. Metodologi Penulisan
2.1. Sumber Data
Sumber data yang digunakan dalam publikasi ini adalah DAPODIK (Data Pokok Pendidikan) yang merupakan sistem pengelolaan data
pendidikan dan kebudayaan yang terintegrasi untuk menunjang tata kelola data dan informasi yang terpadu.
Dapodik adalah suatu konsep pengelolaan data pendidikan yang bersifat relational dan longitudinal, sehingga program-program
pembangunan pendidikan dapat terarah dan akan mempermudah dalam menyusun perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan
pendidikan dalam rangka mewujudkan mutu pendidikan yang merata dan tepat sasaran.
Dapodik terdiri dari empat substansi pokok yaitu: PTK (Pendidik dan Tenaga Kependidikan), Satuan Pendidikan, Peserta Didik, dan Substansi
Pendidikan.
Dapodik mempunyai alur data dan informasi
yang terkait dengan mekanisme pengelolaan
yang di gambarkan dalam gambar 2.1
berikut:
Di dalam alur data dan informasi tersebut,
data dikumpulkan oleh Direktorat Jenderal
melalui Sekretariat masing-masing
kemudian diintegrasikan dan diverifikasioleh Pusat Data dan Statistik Pendidikan
(PDSP), yang selanjutnya di gunakan oleh
unit yang terkait dalam menyusun program-
program pembinaan dan pembangunan
pendidikan.Gambar 2.1 Mekanisme pengelolaan data dan informasi dapodik
Bab 2
Metodologi Penulisan
4
LPMP DKI Jakarta
g. Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah proporsi penduduk yang
masih bersekolah pada suatu jenjang pendidikan tertentu
terhadap jumlah penduduk kelompok umur yang sesuai dengan
jenjang pendidikan tersebut.
h. Satuan Pendidikan adalah satuan pendidikan dasar dan
menengah yang meliputi Sekolah Menengah Pertama/
Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), Sekolah Menengah
Pertama Teologi Kristen (SMPTK), Sekolah Menengah
Pertama Luar Biasa (SMPLB), Sekolah Menengah Pertama
Terbuka (SMPT), Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah
(SMA/MA)/Sekolah Menengah Agama Katolik (SMAK)/
Sekolah Menengah Teologi Kristen (SMTK)/Utama Widya
Pasraman (Sekolah Keagamaan Hindu setingkat SMA), Sekolah
Menengah Atas Luar Biasa (SMALB), dan Sekolah Menengah
Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan (SMK/MAK), Sekolah
Usaha Perikanan Menengah (SUPM), Sekolah Menengah Atas
Terbuka (SMAT), dan Satuan Pendidikan Kerja Sama (SPK),
serta lembaga pendidikan yang menyelenggarakan Program
Paket B/Wustha dan Program Paket C/Ulya.
i. Satuan Pendidikan Kerja Sama, yang selanjutnya disebut SPK,
adalah satuan pendidikan yang diselenggarakan atau dikelola
atas dasar kerja sama antara Lembaga Pendidikan Asing
(LPA) yang terakreditasi/diakui di negaranya dengan Lembaga
Pendidikan di Indonesia (LPI) pada jalur formal dan nonformal
yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
j. Jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan
berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang
akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan.
2.2. Konsep dan definisi
a. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur
dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan
menengah, dan pendidikan tinggi, meliputi SD/MI/sederajat,
SMP/MTs/sederajat, SM/MA/sederajat.
b. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar
pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur
dan berjenjang (Paket A/B/C).
c. Pendidikan formal maupun non formal yang dimaksud disini
adalah yang berada dibawah pengawasan Kementerian
Pendidikan Kebudayaan (Kemdikbud) maupun kementerian
lainnya.
d. Pendidikan anak usia dini (PAUD) adalah suatu upaya
pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai
dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian
rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan
perkembangan jasmani dan rohani anak agar memiliki kesiapan
dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
e. Angka Partisipasi Sekolah (APS) adalah proporsi penduduk
pada kelompok umur jenjang pendidikan tertentu yang masih
bersekolah terhadap penduduk pada kelompok umur tertentu.
f. Angka Partisipasi Murni (APM) adalah proporsi penduduk
pada kelompok umur jenjang pendidikan tertentu yang masih
bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan
kelompok umurnya terhadap penduduk pada kelompok umur
tersebut.
Bab 2
Metodologi Penulisan
5
Analisis Data Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018
Bab 2
Metodologi Penulisan
k. Ujian Sekolah Berstandar Nasional yang selanjutnya disebut
USBN adalah kegiatan pengukuran capaian kompetensi siswa
yang dilakukan sekolah untuk seluruh mata pelajaran dengan
mengacu pada Standar Kompetensi Lulusan untuk memperoleh
pengakuan atas prestasi belajar, kecuali mata pelajaran Muatan
Lokal (Mulok).
l. Ujian Nasional yang selanjutnya disebut UN adalah kegiatan
pengukuran capaian kompetensi lulusan pada mata pelajaran
tertentu secara nasional dengan mengacu pada Standar
Kompetensi Lulusan.
m. Ujian Nasional Berbasis Komputer yang selanjutnya disebut
UNBK adalah ujian yang menggunakan komputer sebagai
media untuk menampilkan soal dan proses menjawabnya.
n. Ujian Nasional Berbasis Kertas dan Pensil yang selanjutnya
disebut UNKP adalah ujian nasional yang menggunakan naskah
soal dan Lembar Jawaban Ujian Nasional (LJUN) berbasis
kertas dan menggunakan pensil.
o. Nilai Ujian Nasional yang selanjutnya disebut Nilai UN adalah
nilai yang diperoleh peserta didik dari hasil UN yang telah
ditempuh.
2.3. Metode analisis
Metode analisis yang digunakan dalam kajian ini adalah analisis
deskriptif satu atau dua sektor dengan penyajian data dalam bentuk
tabel,ulasansederhanadanvisualiasiberupagambar/grafikuntukmemudahkan pembaca dalam memahaminya.
Analisis yang disajikan disertai dengan analisis diferensial untuk
melihat perbedaan pola serta gambaran antar wilayah kabupaten/
kota di propinsi DKI Jakarta. Selain itu disertakan juga analisis
tren dalam upaya memperoleh gambaran secara rinci mengenai
perkembangan pendidikan selama beberapa periode waktu. Pada
akhir publikasi ini dilengkapi pula dengan tabel lampiran untuk
melihat data pada tingkat kabupaten/kota.
Bab 3
Data dan Informasi Pendidikan Provinsi
DKI Jakarta
7
Analisis Data Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018
Bab 3. Data dan Informasi Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
3.1. Demografi Jakarta
Provinsi DKI Jakarta merupakan propinsi terpadat di
Indonesia. Status provinsi DKI Jakarta sebagai ibukota negara
dan pusat perekonomian Indonesia menjadi daya tarik bagi
banyak masyarakat untuk pindah dan menetap di provinsi
DKI Jakarta. Jumlah penduduk DKI Jakarta setiap tahunnya
mengalami peningkatan, baik akibat dari perpindahan
penduduk masuk ke DKI Jakarta maupun pertumbuhan alami.
Menurut proyeksi penduduk dari hasil sensus penduduk 2010,
jumlah penduduk DKI Jakarta pada tahun 2018 sebanyak
10,46 juta jiwa. Terjadi kenaikan jumlah penduduk sebanyak
0,9 persen dari jumlah penduduk di tahun 2017.
Provinsi DKI Jakarta terdiri dari 5 wilayah kota dan 1 kabupaten
administratif yaitu Kota Jakarta Pusat, Kota Jakarta Utara,
Kota Jakarta Barat, Kota Jakarta Selatan, Kota Jakarta Timur,
dan Kabupaten Kepulauan Seribu.
Lima wilayah di DKI Jakarta selain Kabupaten Kepulauan
Seribu memiliki jumlah penduduk diatas 900 ribu jiwa. Jakarta
Pusat yang merupakan pusat pemerintahan dan pusat bisnis
di DKI Jakarta merupakan wilayah dengan jumlah penduduk
terendah yakni sebanyak 924.686 jiwa. Luas wilayah Jakarta
Pusat yang terkecil dibanding wilayah lain membuat Jakarta Pusat memiliki kepadatan penduduk tertinggi di DKI Jakarta dengan kepadatan
penduduk mencapai 19.212 jiwa per km2.
Bab 3
Data dan Informasi Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
8
LPMP DKI Jakarta
“Mewujudkan pendidikan tuntas berkualitas untuk semua,” merupakan salah satu program prioritas yang tercantum dalam RPJMD DKI
Jakarta 2017-2022. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menempatkan pendidikan sebagai tujuan utama pembangunan manusia. Berbagai
program dan kebijakan pun dilaksanakan, antara lain peningkatan sarana prasarana untuk meningkatkan minat baca, peningkatan kualitas
laboratorium dan perpustakaan, training berkala bagi tenaga pendidik, dan lain-lainnya. Selain itu, dicanangkan program unggulan yaitu
Kartu Jakarta Pintar (KJP) bagi siswa dari keluarga yang kurang mampu untuk memperoleh berbagai fasilitas pendidikan dan penunjangnya
secara gratis.
Luas masing-masing wilayah digambarkan dalam diagram disamping.
Wilayah terluas adalah Kota Jakarta Timur yaitu sebesar 29% dari
seluruh wilayah DKI Jakarta atau sebesar 188.03 km2. Sedangkan
wilayah terkecil adalah Kabupaten Kepulauan Seribu sebesar 8.7 km2
wilayah daratnya atau sebesar 1.31%. Untuk wilayah yang lain luas
wilayahnya berkisar 20 - 22% kecuali wilayah Jakarta Pusat yang hanya
seluas 48.13 km2 atau 7% dari keseluruhan wilayah.
Kepulauan
Seribu
1%
Jakarta Selatan
21%
Jakarta Timur
29%
Jakarta Pusat
7%
Jakarta Barat
20%
Jakarta Utara
22%
Gambar 3.1 Pesertanse luas wilayah Provinsi DKI Jakarta menurut Kabupaten/Kota
Bab 3
Data dan Informasi Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
9
Analisis Data Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018
Tabel 3.2 Jumlah Unit Data Pokok Pendidikan Menurut Jenjang dan Statusnya di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018
Jenjang Pendidikan Sekolah Guru Siswa Rombel Ruang Kelas Tendik
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
SLB 88 1,203 5,659 1,159 1,166 142
a. Negeri 9 345 1,687 312 268 39
b. Swasta 79 858 3,972 847 898 103
SD 2,358 39,611 790,854 28,166 25,860 6,002
a. Negeri 1,514 25,946 569,660 19,171 16,834 4,154
b. Swasta 844 13,665 221,194 8,995 9,026 1,848
SMP 1,014 19,154 351,826 11,140 11,413 4,401
a. Negeri 293 10,220 212,466 6,103 5,713 2,938
b. Swasta 721 8,934 139,360 5,037 5,700 1,463
SMA 449 11,177 160,638 5,323 5,758 2,678
a. Negeri 117 5,292 88,143 2,489 2,543 1,599
b. Swasta 332 5,885 72,495 2,834 3,215 1,079
SMK 580 11,832 225,201 7,316 7,396 2,671
a. Negeri 63 2,981 49,262 1,471 1,447 839
b. Swasta 517 8,851 175,939 5,845 5,949 1,832
Jumlah 4,489 82,977 1,534,178 53,104 51,593 15,894
a. Negeri 1,996 44,784 921,218 29,546 26,805 9,569
b. Swasta 2,493 38,193 612,960 23,558 24,788 6,325
sumber : DAPODIK Kemdikbud tahun 2018
Rangkuman data pokok pendidikan di wilayah Provinsi DKI Jakarta digambarkan dalam tabel diatas yang terdiri dari data satuan pendidikan,
data guru dan tenaga kependidikan, data siswa, data rombongan belajar, dan data ruang kelas yang tersedia.
Bab 3
Data dan Informasi Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
10
LPMP DKI Jakarta
3.2. Jumlah dan Sebaran Satuan Pendidikan di Provinsi DKI Jakarta
Sekolah merupakan lembaga sosial yang keberadaannya merupakan bagian dari sistem sosial bangsa yang bertujuan untuk mencetak
manusia susila yang cakap, demokratis, bertanggung jawab, beriman, bertaqwa, sehat jasmani maupun rohani, memiliki pengetahuan dan
keterampilan, berkepribadian yang mantap serta mandiri.
Tabel 3.3 Jumlah Satuan Pendidikan Menurut Jenjang dan Wilayah di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018
Wilayah SLB SD SMP SMA SMK Jumlah
Negeri Swasta Negeri Swasta Negeri Swasta Negeri Swasta Negeri Swasta Negeri Swasta
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
Kab. Kepulauan Seribu - - 14 - 7 - 1 - 1 - 23 -
Kota Jakarta Barat 2 19 360 225 50 215 17 91 9 109 438 659
Kota Jakarta Pusat 1 7 186 96 36 72 13 40 14 46 250 261
Kota Jakarta Selatan 3 24 340 154 66 134 29 61 18 114 456 487
Kota Jakarta Timur 1 23 445 194 95 165 40 78 13 181 594 641
Kota Jakarta Utara 2 6 169 175 39 135 17 62 8 67 235 445
Jumlah 9 79 1,514 844 293 721 117 332 63 517 1,996 2,493
sumber : DAPODIK Kemdikbud tahun 2018
Jumlah sekolah di provinsi DKI Jakarta secara keseluruhan berdasarkan
jenjang sekolah dasar (SD) berjumlah 2,358 sekolah, jenjang SMP
berjumlah 1,014 sekolah, jenjang SMA berjumlah 449 sekolah, jenjang
SMK berjumlah 580, jenjang SLB berjumlah 88 sekolah, baik berstatus
swasta maupun negeri dan tersebar di 6 wilayah.
Perbandingan jumlah sekolah negeri dan swasta digambarkan dalam
grafikdisamping.
Gambar 3.2 Persentase Jumlah Sekolah Menurut Status dan Wilayah
Bab 3
Data dan Informasi Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
11
Analisis Data Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018
3.3. Jumlah Guru
Jumlah pendidik di provinsi DKI Jakarta Tahun 2018 tercatat berjumlah 82.977 orang yang tersebar di 4.4.89 sekolah dari jenjang SD, SLB,
SMP, SMA, SMK yang terdiri dari guru PNS dan non PNS. Guru perempuan lebih banyak dengan persentase 64%.
Sebaran guru berdasarkan jenis kelamin per wilayah
Persentase guru perempuan di wilayah propinsi DKI Jakarta lebih besar dibanding
laki-laki. Perempuan 64% dan laki-laki 36%. Demikian pula komposisi di hampir
seluruh kabupaten dan kota di wilayah DKI Jakarta. Berikut persentase guru
laki-laki dan perempuan tiap wilayah.
Sebaran guru berdasarkan status kepegawaian per wilayah
Persentase guru Non PNS di wilayah propinsi DKI Jakarta lebih besar dibanding
PNS. Guru Non PNS 60% dan PNS 40%. Demikian pula komposisi di hampir
seluruh kabupaten dan kota di wilayah DKI Jakarta. Berikut persentase guru PNS
dan Non PNS tiap wilayah.
Gambar 3.3 Persentase Jumlah Guru Menurut Jenis Kelamin dan Wilayah
Gambar 3.4 Persentase jumlah guru menurut status kepegawaian
Bab 3
Data dan Informasi Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
12
LPMP DKI Jakarta
Guru berdasarkan Kualifikasi PendidikanPersentase guru dengan kualifikasi pendidikan S1 untuk jenjang SLB, SD, SMP, SMA, danSMK di provinsi DKI Jakarta adalah sebesar 86% atau sebanyak 71.084 guru. Persentase
guruberdasarkankualifikasipendidikandapatdigambarkandengangrafikberikut:
Guru Menurut Kelompok Usia dan Wilayah
Sebanyak 25.071 (30%) orang guru di provinsi DKI Jakarta
untuk jenjang SLB, SD, SMP, SMA, dan SMK telah berusia di
atas 50 tahun. Gambaran sebaran guru berdasarkan kelompok
usiadapatdigambarkandengangrafikberikut:
Gambar 3.5 Persentase guru menurut kualifikasi pendidikan
Gambar 3.6 Sebaran guru berdasarkan kelompok usia
Bab 3
Data dan Informasi Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
13
Analisis Data Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018
Rasio guru per sekolah
Rata-rata guru per sekolah di wilayah provinsi DKI Jakarta adalah 18
orang guru per sekolah. Rasio guru per sekolah tertinggi adalah wilayah
Jakarta Timur dan Jakarta Selatan yaitu 20 guru per sekolah. Sedangkan
yang terendah adalah wilayah Kepulauan Seribu yaitu 15 guru per
sekolah. Secara lengkap rasio guru per sekolah di tiap wilayah kab./kota
dapatdisajikanpadagrafisberikut:
Rasio siswa per guru
Jumlah guru di provinsi DKI Jakarta jenjang SD, SLB, SMP, SMA, dan
SMK adalah 82.977 orang. Apabila dibandingkan dengan jumlah siswa
aktif yang mencapai 1.534.178 siswa, maka rasio guru dan murid 1
guru melayani 18 siswa. Rasio terbesar adalah wilayah Jakarta Utara,
Jakarta Barat, dan Jakarta Timur dimana tiap guru melayani 19 siswa.
Sedangkan yang terkecil adalah wilayah Kepulauan Seribu dimana tiap
guru melayani 12 siswa.
Gambar 3.7 Rasio guru per sekolah
Gambar 3.8 Rasio siswa per guru
Bab 3
Data dan Informasi Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
14
LPMP DKI Jakarta
3.4. Tenaga Kependidikan
Tenaga kependidikan meliputi kepala sekolah/madrasah, pengawas satuan pendidikan, tenaga administrasi, tenaga perpustakaan, tenaga
laboratorium, teknisi, pengelola kelompok belajar, pamong belajar, dan tenaga kebersihan.
Menurut Undang-Undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang dimaksud dengan tenaga kependidikan adalah
anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. Tugas dan fungsi tenaga
kependidikan berdasarkan Undang-Undang No 20 tahun 2003 adalah melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan,
pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan.
Pengawas
Mengacu pada SK Menpan nomor 118 tahun 1996 tentang jabatan fungsional pengawas dan angka kreditnya, Keputusan bersama Mendikbud
nomor 03420/O/1996 dan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara nomor 38 tahun 1996 tentang petunjuk pelaksanaan jabatan
fungsional pengawas serta Keputusan Mendikbud nomor 020/U/1998 tentang petunjuk teknis pelaksanaan jabatan fungsional pengawas
sekolah dan angka kreditnya, dapat dikemukakan tentang tugas pokok dan tanggung jawab pengawas sekolah yang meliputi:
a. Melaksanakan pengawasan penyelenggaraan pendidikan di sekolah sesuai dengan penugasannya pada TK, SD, SLB, SLTP dan SLTA,
merujuk dari tugas pokok pada supervisi atau pengawasan manajerial
b. Meningkatkan kualitas proses belajar-mengajar/bimbingan dan hasil prestasi belajar/bimbingan siswa dalam rangka mencapai tujuan
pendidikan, merujuk dari tugas pokok pada supervisi atau pengawasan akademik.
Tugas pengawas sekolah sebagai penjamin mutu pendidikan, terasa begitu berat mengingat minimnya dukungan fasilitas dan biaya. Dengan
jumlah sekolah binaan idealnya adalah 7 sampai dengan 10 sekolah, serta pengawas mengunjungi dua sekolah binaan dalam satu hari.
Dengan tugas pokok dan tanggung jawab pengawas sekolah ini, maka data sebaran jumlah pengawas serta sekolah binaannya sangat
dibutuhkan. Data sebaran pengawas ini didapat dari operator sudin dan Pusdatikomdik Provinsi DKI Jakarta.
Bab 3
Data dan Informasi Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
15
Analisis Data Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018
Tabel 3.4 Jumlah Pengawas Sekolah menurut Wilayah dan Jenjang tahun 2018
Kabupaten/Kota Jumlah KecamatanJenjang
JumlahSLB SD SMP SMA SMK
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Kab. Kepulauan Seribu 2 0 1 1 0 0 2
Kota Jakarta Barat 8 2 45 16 8 7 78
Kota Jakarta Pusat 8 1 27 9 6 4 47
Kota Jakarta Selatan 10 0 52 13 8 8 81
Kota Jakarta Timur 10 2 69 27 10 9 117
Kota Jakarta Utara 6 1 27 16 3 2 49
Sumber data Pusdatikomdik DKI Jakarta
Tabel 3.5 Jumlah Sekolah Binaan menurut Wilayah dan Jenjang tahun 2018
Kabupaten/KotaSLB SD SMP SMA SMK
Negeri Swasta Negeri Swasta Negeri Swasta Negeri Swasta Negeri Swasta
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
Kab. Kepulauan Seribu 0 0 14 0 7 0 1 0 1 0
Kota Jakarta Barat 2 20 358 238 53 219 14 105 9 110
Kota Jakarta Pusat 1 6 194 100 35 78 13 42 14 46
Kota Jakarta Selatan 3 21 344 134 65 158 13 90 16 115
Kota Jakarta Timur 0 12 441 202 94 172 39 83 13 179
Kota Jakarta Utara 1 6 177 197 38 153 7 43 5 33
Sumber data Pusdatikomdik DKI Jakarta
Bab 3
Data dan Informasi Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
16
LPMP DKI Jakarta
Tabel 3.6 Perbandingan Jumlah Pengawas Sekolah dan Sekolah Binaannya tahun 2018
Kabupaten/Kota Jumlah KecamatanJenjang
SLB SD SMP SMA SMK
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Kab. Kepulauan Seribu 2 0 1:14 1:07 1:15 0
Kota Jakarta Barat 8 1:17 1:13 1:17 1:09 1:17
Kota Jakarta Pusat 8 1:07 1:11 1:13 1:13 1:15
Kota Jakarta Selatan 10 0 1:09 1:17 1:12 1:16
Kota Jakarta Timur 10 1:06 1:09 1:10 1:17 1:21
Kota Jakarta Utara 6 1:07 1:14 1:12 1:13 1:13
Sumber data Pusdatikomdik DKI Jakarta
Tenaga Kependidikan lainnya
Tenaga kependidikan di maksud ialah orang yang berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan walaupun secara
tidak langsung dalam proses pendidikan, diantaranya:
a. Tata usaha, adalah tenaga kependidikan yang bertugas dalam bidang administrasi instansi tersebut. Bidang administrasi yang dikelola
diantaranya: administrasi surat menyurat dan pengarsipan, administrasi kepegawaian, administrasi peserta didik, administrasi
keuangan, administrasi inventaris dan lain-lain.
b. Laboran, adalah petugas khusus yang bertanggung jawab terhadap alat dan bahan di laboratorium.
c. Pustakawan, pelatih ekstrakurikuler, petugas keamanan, petugas kebersihan, dan lainnya.
Bab 3
Data dan Informasi Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
17
Analisis Data Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018
Pada tahun 2018 berdasarkan DAPODIK tercatat jumlah tenaga
kependidikan di provinsi DKI Jakarta adalah 15.894 orang.
Berdasarkangrafikdisampingterlihatbahwadarijumlahtenagakependidikan lebih dari 50% bertugas di sekolah negeri di semua
wilayah di provinsi DKI Jakarta.
Sedangkan berdasarkan status kepegawaian sebagian besar atau
61% (9.753) berstatus tenaga honorer baik honorer di sekolah
negeri maupun honorer di sekolah swasta. Sisanya 12% (1.898)
berstatus PNS dan 27% (4.243) berstatus pegawas tetap yayasan.
Hal tersebut tergambar dalam diagram disamping.
Gambar 3.9 Jumlah dan persentase tenaga kependidikan menurut status satuan pendidikan dan wilayah
Gambar 3.10 Persentase jumlah tenaga kependidikan menurut status kepegawaian
Bab 3
Data dan Informasi Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
18
LPMP DKI Jakarta
BerdasarkankualifikasipendidikansebagianbesartenagakependidikandiprovinsiDKIJakartaadalahlulusankurangdariD3yaitusebesar11.027atau69%.Sebanyak1.188mempunyaikualifikasipendidikanD3,3.591berkualifikasipendidikanS1danselebihnyasebanyak88orangberkualifikasipendidikandiatasS1.Jumlahtenagakependidikanmenurutkualifikasipendidikannyadigambarkandalamtabeldibawah.
Tabel 3.7 Jumlah tenaga kependidikan menurut kualifikasi pendidikan dan wilayah
Wilayah < D3 D3 S1 S2 S3 Jumlah
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Kab. Kepulauan Seribu 70 2 24 96
Kota Jakarta Barat 2129 241 673 18 3061
Kota Jakarta Pusat 1278 162 403 11 1854
Kota Jakarta Selatan 2678 288 890 24 3880
Kota Jakarta Timur 3340 341 1096 21 4798
Kota Jakarta Utara 1532 154 505 13 1 2205
Jumlah 11027 1188 3591 87 1 15894
sumber : DAPODIK Kemdikbud tahun 2018
3.5. Rasio Pendidikan
Permendikbud Nomor 17 Tahun 2017 pada pasal 24 yang membahas tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada jenjang pendidikan
Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah
Kejuruan (SMK), atau juga bentuk lain yang sederajat.
Salah satu hal utama yang diatur dan dibahas dalam Permendikbud tersebut ialah mengenai jumlah peserta didik di dalam satu rombongan
belajar (rombel) dan juga jumlah rombel pada setiap sekolah.
Bab 3
Data dan Informasi Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
19
Analisis Data Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018
Sesuai dengan aturan yang di tetapkan dalam Permendikbud tersebut jumlah peserta didik dalam satu Rombongan Belajar diatur sebagai
berikut:
a. SD dalam satu kelas berjumlah paling sedikit 20 (dua puluh) peserta didik dan paling banyak 28 (dua puluh delapan) peserta didik;
b. SMP dalam satu kelas berjumlah paling sedikit 20 (dua puluh) peserta didik dan paling banyak 32 (tiga puluh dua) peserta didik;
c. SMA dalam satu kelas berjumlah paling sedikit 20 (dua puluh) peserta didik dan paling banyak 36 (tiga puluh enam) peserta didik;
d. SMK dalam satu kelas berjumlah paling sedikit 15 (lima belas) peserta didik dan paling banyak 36 (tiga puluh enam) peserta didik.
e. Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB) dalam satu kelas berjumlah paling banyak 5 (lima) peserta didik; dan
f. Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB) dan Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB) dalam satu kelas berjumlah paling
banyak 8 (delapan) peserta didik.
Tabel 3.8 Rasio Kelas : Siswa menurut Jenjang dan wilayah
Wilayah SLB SD SMP SMA SMK
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Kab. Kepulauan Seribu - 1 : 22 1 : 22 1 : 26 1 : 27
Kota Jakarta Barat 1 : 4 1 : 29 1 : 29 1 : 25 1 : 33
Kota Jakarta Pusat 1 : 4 1 : 28 1 : 31 1 : 28 1 : 32
Kota Jakarta Selatan 1 : 4 1 : 30 1 : 30 1 : 28 1 : 29
Kota Jakarta Timur 1 : 6 1 : 33 1 : 33 1 : 31 1 : 29
Kota Jakarta Utara 1 : 7 1 : 32 1 : 31 1 : 27 1 : 31
DKI Jakarta 1 : 5 1 : 31 1 : 31 1 : 28 1 : 30
Bab 3
Data dan Informasi Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
20
LPMP DKI Jakarta
Jumlah Rombongan Belajar pada Sekolah diatur sebagai berikut:
a. SD atau bentuk lain yang sederajat berjumlah paling sedikit 6 (enam) dan paling banyak 24 (dua puluh empat) Rombongan Belajar,
masing-masing tingkat paling banyak 4 (empat) Rombongan Belajar;
b. SMP atau bentuk lain yang sederajat berjumlah paling sedikit 3 (tiga) dan paling banyak 33 (tiga puluh tiga) Rombongan Belajar,
masing-masing tingkat paling banyak 11 (sebelas) Rombongan Belajar;
c. SMA atau bentuk lain yang sederajat berjumlah paling sedikit 3 (tiga) dan paling banyak 36 (tiga puluh enam) Rombongan Belajar,
masing-masing tingkat paling banyak 12 (dua belas) Rombongan Belajar; dan
d. SMK atau bentuk lain yang sederajat berjumlah paling sedikit 3 (tiga) dan paling banyak 72 (tujuh puluh dua) Rombongan Belajar,
masing-masing tingkat paling banyak 24 (dua puluh empat) Rombongan Belajar.
Tabel 3.9 Rasio Sekolah : Rombel menurut Jenjang dan Wilayah
Wilayah SLB SD SMP SMA SMK
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Kab. Kepulauan Seribu - 1 : 8 1 : 6 1 : 17 1 : 14
Kota Jakarta Barat 1 : 11 1 : 11 1 : 9 1 : 10 1 : 13
Kota Jakarta Pusat 1 : 13 1 : 10 1 : 11 1 : 11 1 : 13
Kota Jakarta Selatan 1 : 16 1 : 12 1 : 12 1 : 14 1 : 13
Kota Jakarta Timur 1 : 12 1 : 13 1 : 13 1 : 14 1 : 12
Kota Jakarta Utara 1 : 13 1 : 12 1 : 10 1 : 10 1 : 13
DKI Jakarta 1 : 13 1 : 12 1 : 11 1 : 12 1 : 13
Bab 3
Data dan Informasi Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
21
Analisis Data Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018
3.6. Partisipasi Pendidikan
Partisipasi pendidikan merupakan keterlibatan penduduk dalam mengakses layanan pendidikan. Indikator yang utama adalah jumlah siswa
dan rasio siswa dengan penduduk. Berikut data statistik pendidikan provinsi DKI Jakarta terkait dengan indikator partisipasi pendidikan
tahun 2018.
Jumlah Siswa
Jumlah siswa jenjang SLB provinsi DKI Jakarta
pada tahun 2018 terbanyak berada di wilayah
Jakarta Selatan yaitu sebesar 1,955 siswa atau
34.55% dari total siswa SLB di provinsi DKI
Jakarta yaitu sebesar 5,659 siswa.
Untuk jenjang yang lain yaitu SD, SMP, SMA,
dan SMK wilayah Jakarta Timur mendominasi
jumlah terbanyak. Hal ini sejalan dengan jumlah
satuan pendidikan dan luas wilayahnya.
Gambar 3.11 Jumlah siswa menurut jenjang dan wilayah provinsi DKI Jakarta tahun 2018
Bab 3
Data dan Informasi Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
22
LPMP DKI Jakarta
APK (Angka Partisipasi Kasar) dan APM (Angka Partisipasi Murni) Provinsi DKI Jakarta
Keberhasilan pembangunan suatu wilayah ditentukan oleh sumber daya manusia yang berkualitas. Pendidikan merupakan salah satu cara
meningkatkan kualitas SDM tersebut. Oleh karena itu peningkatan mutu pendidikan harus terus diupayakan, dimulai dengan membuka
kesempatan seluas-luasnya kepada penduduk untuk mengenyam pendidikan, hingga pada peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan
prasarana pendidikan. Untuk mengetahui seberapa banyak penduduk yang memanfaatkan fasilitas pendidikan dapat dilihat dari persentase
penduduk menurut partisipasi sekolah. Untuk melihat partisipasi sekolah dalam suatu wilayah biasa dikenal beberapa indikator untuk
mengetahuinya, antara lain: Angka Partisipasi Sekolah (APS), Angka Partisipasi Kasar (APK), serta Angka Partisipasi Murni (APM).
Angka Partisipasi Kasar (APK)
APK adalah perbandingan antara siswa pada jenjang pendidikan tertentu dengan penduduk usia sekolah dan dinyatakan dalam
persentase.
Angka partisipasi kasar (APK) merupakan proporsi jumlah penduduk yang sedang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan terhadap
jumlah penduduk usia sekolah yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut. APK mengindikasikan partisipasi sekolah penduduk sesuai
jenjang pendidikannya. APK ini dapat diperoleh dengan rumus sebagai berikut:
APKjenjang
= (Siswajenjang
: Penduduk usiajenjang
) x 100
Makin tinggi APK berarti makin banyak anak usia sekolah yg bersekolah di jenjang pendidikan tertentu atau banyak anak di luar usia
sekolah.
APK SD merupakan persentase jumlah penduduk yang sedang sekolah di SD terhadap jumlah penduduk usia 7-12 tahun. Nilai APK bisa lebih
dari 100 persen karena populasi murid yang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan tertentu mencakup anak di luar batas usia sekolah
pada jenjang pendidikan tersebut. Hal ini bisa disebabkan oleh adanya pendaftaran siswa usia dini, pendaftaran siswa yang terlambat
bersekolah, atau pengulangan kelas. Secara umum, APK digunakan untuk mengukur keberhasilan program pembangunan pendidikan yang
diselenggarakan dalam rangka memperluas kesempatan bagi penduduk untuk mengenyam pendidikan.
Bab 3
Data dan Informasi Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
23
Analisis Data Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018
Perkembangan APK berbeda-beda untuk setiap jenjang pendidikan. Gambar 3.12 memperlihatkan peningkatan APK pada jenjang SD, SMP,
dan SMA dari tahun 2016 hingga tahun 2017.
APK SD di Provinsi DKI Jakarta mengalami kenaikan dari tahun 2016
ke tahun 2017. Pada tahun 2016 APK SD sebesar 90,87 persen, dan
menjadi 91,19 persen pada tahun 2017. APK SMA pada tahun 2016
tercatat sebesar 91,57 persen, meningkat menjadi 97,71 persen pada
tahun 2017. Sementara pada jenjang pendidikan SMP cenderung
mengalami penurunan. APK SMP pada tahun 2016 tercatat sebesar
91,90 persen, mengalami penurunan pada tahun 2017 menjadi 89,72
persen.
Gambar 3.12 Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Jenjang Pendidikan Tahun 2016, 2017
Tabel 3.10 Angka Partisipasi Kasar (APK) menurut Jenjang dan Wilayah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017
Wilayah SD SMP SMA
(1) (2) (3) (4)
Kab. Kepulauan Seribu 89.43 73.47 102.72
Kota Jakarta Pusat 104.00 100.22 106.88
Kota Jakarta Utara 91.15 96.15 84.68
Kota Jakarta Barat 88.36 88.75 85.77
Kota Jakarta Selatan 87.43 85.35 104.47
Kota Jakarta Timur 91.89 87.05 106.19
DKI Jakarta 91.19 89.72 97.71
sumber : PDSPK Kemdikbud tahun 2017
Tabel 3.10 menyajikan APK menurut jenjang pendidikan dan wilayah pada tahun
2017. Tabel ini juga mencatat bahwa APK untuk SD, SMP, dan SMA di wilayah
Jakarta Pusat nilainya lebih dari 100 persen. Hal ini menunjukkan bahwa murid
SD di wilayah Jakarta Pusat selain mencakup anak yang berusia 7-12 tahun juga
mencakup anak yang berusia kurang dari 7 tahun dan juga lebih dari 12 tahun.
Kenyataan ini menunjukkan bahwa banyak anak yang terlambat masuk SD atau
sebaliknya sangat dini (belum cukup umur) untuk bersekolah SD, atau masih ada
murid SD yang tinggal kelas. Demikian juga murid jenjang SMP di wilayah Jakarta
Pusat selaian mencakup anak yang berusia 13-15 tahun juga anak yang berusia
kurang dari 13 tahun. Hal ini merupakan dampak dari anak yang berusia kurang dari
7 tahun dan sudah masuk SD sehingga pada saat meneruskan ke jenjang SMP usia
nya masih kurang dari 13 tahun. Demikian juga untuk akan berdampak ke jenjang
SMA.
Bab 3
Data dan Informasi Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
24
LPMP DKI Jakarta
APK di wilayah Jakarta Pusat lebih tinggi dari 5 wilayah
lainnya di provinsi DKI Jakarta. Kesenjangan APK tersebut
merata di semua jenjang pendidikan. APK SD terendah di
wilayah Jakarta Selatan yaitu sebesar 87,43 persen, APK SMP
terendah di wilayah Kepulauan Seribu yaitu sebesar 73,47
persen, dan APK SMA terendah sebesar 84,68 persen di
wilayah Jakarta Utara.
Jika dilihat sebarannya menurut kabupaten/kota seperti yang
disajikan pada Gambar 3.13 terlihat bahwa APK SD tertinggi
di Jakarta Pusat (104,00 persen). Sedangkan APK terendah di
Jakarta Selatan (87,43 persen).
Gambar 3.14 APK jenjang pendidikan SMP secara umum
sudah di atas 80 persen kecuali wilayah Kepulauan Seribu
(73,47 persen) dengan APK tertinggi di Jakarta Pusat (100,22
persen).
Gambar 3.13 APK SD Menurut Wilayah Tahun 2017
Gambar 3.14 APK SMP Menurut Wilayah Tahun 2017
Bab 3
Data dan Informasi Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
25
Analisis Data Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018
Untuk Jenjang SMA digambarkan dalam gambar 3.15, sebagian
besar sudah di atas 100 persen kecuali wilayah Jakarta Barat
(85,77 persen) dan Jakarta Utara terendah (84,68 persen).
Gambar 3.15 APK SMA Menurut Wilayah Tahun 2017
Angka Partisipasi Murni (APM)
APM adalah perbandingan antara siswa usia sekolah tertentu pada jenjang pendidikan dengan penduduk usia yang sesuai dan dinyatakan
dalam persentase.
Angka Partisipasi Murni (APM) merupakan proporsi penduduk kelompok usia sekolah tertentu yang masih bersekolah pada jenjang
pendidikan yang sesuai dengan kelompok usianya terhadap jumlah penduduk pada kelompok usia sekolah tersebut. APM dapat diperoleh
dengan rumus sebagai berikut:
APMjenjang
= (Siswa usia jenjang
: Penduduk usia jenjang
) x 100
Makin tinggi APM berarti makin banyak anak usia sekolah yg bersekolah sesuai usia resmi di jenjang pendidikan tertentu. Nilai idealnya
100%.
APM berfungsi untuk menunjukkan partisipasi pendidikan penduduk pada tingkat pendidikan tertentu yang sesuai dengan usianya, atau
melihat penduduk usia sekolah yang dapat bersekolah tepat waktu. Bila seluruh anak usia sekolah dapat bersekolah tepat waktu, maka
Bab 3
Data dan Informasi Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
26
LPMP DKI Jakarta
APM akan mencapai 100 persen. Sebagai gambaran APM SD adalah proporsi jumlah murid SD yang berusia 7-12 tahun terhadap jumlah
seluruh penduduk usia 7-12 tahun. Secara umum, APM akan selalu lebih rendah dari APK karena APK memperhitungkan jumlah penduduk
di luar usia sekolah pada jenjang pendidikan yang bersangkutan.
Selama periode tahun 2016 sampai 2017, APM provinsi
DKI Jakarta mengalami penurunan pada jenjang pendidikan
SMP dan SMA. APM jenjang pendidikan SMA pada tahun
2016 sebesar 71,24 persen, turun menjadi 70,37 persen
pada tahun 2017. APM jenjang SMP tahun 2016 sebesar
84,25 persen, turun menjadi sebesar 71,24 persen tahun
2016. Pada jenjang pendidikan dasar terjadi peningkatan,
APM untuk tingkat SD tahun 2016 sebesar 84,05 persen,
meningkat menjadi 84,25 persen pada tahun 2017. Kenaikan
angka APM masih di kisaran nilai lebih dari 80 persen
penduduk usia 7-12 tahun yang bersekolah di jenjang SD/MI.
Gambar 3.16 Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) Menurut Jenjang Pendidikan Tahun 2016, 2017
Bab 3
Data dan Informasi Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
27
Analisis Data Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018
Tabel 3.11 Angka Partisipasi Murni (APM) menurut Jenjang dan Wilayah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017
Wilayah SD SMP SMA
(1) (2) (3) (4)
Kab. Kepulauan Seribu 75.72 54.92 62.32
Kota Jakarta Pusat 93.94 75.24 74.16
Kota Jakarta Utara 83.87 75.45 62.51
Kota Jakarta Barat 81.51 70.48 63.95
Kota Jakarta Selatan 81.02 67.11 76.29
Kota Jakarta Timur 85.81 68.75 79.03
DKI Jakarta 84.25 70.37 71.75
sumber : PDSPK Kemdikbud tahun 2017
Tabel 3.11 menunjukkan bahwa pada tahun 2017 secara umum nilai APM
untuk semua jenjang pendidikan kurang dari 100 persen. APM pendidikan
cenderung semakin menurun seiring dengan meningkatnya jenjang
pendidikan. APM pada jenjang SD sebesar 84,25 persen, sedangkan
pada jenjang di atasnya jauh lebih rendah. Secara berturut-turut APM
SMP sebesar 70,37 persen, APM SMA sebesar 71,75 persen.
Jika dilihat sebarannya menurut kabupaten/kota seperti yang
disajikan pada Gambar3.17 terlihat bahwa APK SD tertinggi
di Jakarta Pusat (93,94 persen). Sedangkan APK terendah di
Kepulauan Seribu (75,72 persen).
Gambar 3.17 APM SD Menurut Wilayah Tahun 2017
Bab 3
Data dan Informasi Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
28
LPMP DKI Jakarta
Gambar 3.18 APM jenjang pendidikan SMP secara umum
di bawah 80 persen dengan APM tertinggi di Jakarta Utara
(75,45 persen) dan APM terendah di Kepualaun Seribu
(54,92 persen).
Untuk Jenjang SMA digambarkan dalam gambar 3.19, masih
belum ada yang melampaui 90 persen. Jakarta Timur (79,03
persen) mempunyai APM tertinggi sedangkan Kepulauan
Seribu mempunyai APM terendah (62,32 persen).
Gambar 3.18 APM SMP Menurut Wilayah Tahun 2017
Gambar 3.19 APM SMA Menurut Wilayah Tahun 2017
Bab 3
Data dan Informasi Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
29
Analisis Data Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018
3.7. Pemenuhan Sarana Pendukung
Berbagai sarana dan prasarana sekolah sangatlah dibutuhkan dalam upaya untuk meningkatkan mutu pembelajaran di tiap satuan
pendidikan. Diantara sarana prasarana pendukung mutu antara lain perpustakaan, laboratorium IPA, laboratorium komputer, serta sarana
pendukung lainnya. Berikut potret kepemilikan berbagai sarana prasarana yang dimiliki satuan pendidikan berdasarkan data DAPODIK.
Ruang Perpustakaan
Pada jenjang SLB ruang perpustakaan yang dimiliki 52 ruang. Kepemilikan
ruang perpustakaan merupakan hal penting sebagai salah satu sarana
dalam peningkatan mutu pembelajaran. Tercatat baru 59% sekolah
jenjang SLB yang memiliki ruang perpustakaan. Secara terinci kepemilikan
perpustakaan adalah digambarkan dalam tabel disamping:
Jenjang SD yang memiliki ruang perpustakaan tercatat 1.823 ruang
atau sekitar 77% dari jumlah sekolah jenjang SD. Kepemilikan ruang
perpustakaan untuk jenjang SD digambarkan dalam tabel disamping:
Tabel 3.12 Kepemilikan perpustakaan jenjang SLB
No Ruang Perpustakaan Jumlah
1 Jumlah Sekolah 88
2 Kepemilikan ruang perpustakaan 52
3 % kepemilikan ruang perpustakaan 59%
4 Sekolah yang belum memiliki perpustakaan 36
Tabel 3.13 Kepemilikan perpustakaan jenjang SD
No Ruang Perpustakaan Jumlah
1 Jumlah Sekolah 2.358
2 Kepemilikan ruang perpustakaan 1.823
3 % kepemilikan ruang perpustakaan 77%
4 Sekolah yang belum memiliki perpustakaan 353
Bab 3
Data dan Informasi Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
30
LPMP DKI Jakarta
Pada jenjang SMP ruang perpustakaan yang dimiliki 951
ruang. Tercatat sudah 94% sekolah jenjang SMP yang
memiliki ruang perpustakaan. Secara terinci kepemilikan
perpustakaan adalah sebagai berikut:
Tabel 3.14 Kepemilikan perpustakaan jenjang SMP
No Ruang Perpustakaan Jumlah
1 Jumlah Sekolah 1.014
2 Kepemilikan ruang perpustakaan 951
3 % kepemilikan ruang perpustakaan 94%
4 Sekolah yang belum memiliki perpustakaan 63
Pada jenjang SMA ruang perpustakaan yang dimiliki 449
ruang. Tercatat sudah 96% sekolah jenjang SMA yang
memiliki ruang perpustakaan. Secara terinci kepemilikan
perpustakaan adalah sebagai berikut:
Tabel 3.15 Kepemilikan perpustakaan jenjang SMA
No Ruang Perpustakaan Jumlah
1 Jumlah Sekolah 449
2 Kepemilikan ruang perpustakaan 433
3 % kepemilikan ruang perpustakaan 96%
4 Sekolah yang belum memiliki perpustakaan 16
Pada jenjang SMK ruang perpustakaan yang dimiliki 449 ruang.
Tercatat sudah 96% sekolah jenjang SMK yang memiliki ruang
perpustakaan. Secara terinci kepemilikan perpustakaan adalah
sebagai berikut:
Tabel 3.16 Kepemilikan perpustakaan jenjang SMK
No Ruang Perpustakaan Jumlah
1 Jumlah Sekolah 580
2 Kepemilikan ruang perpustakaan 519
3 % kepemilikan ruang perpustakaan 89%
4 Sekolah yang belum memiliki perpustakaan 61
Secara keseluruhan jenjang SLB, SD, SMP, SMA, dan SMK di provinsi
DKI Jakarta dari 4.489 sekolah tercatat sudah 84% atau 3.778
sekolah yang memiliki ruang perpustakaan. Seperti digambarkan
dalamgrafisberikut:
Gambar 3.20 Kepemilikan perpustakaan
Bab 3
Data dan Informasi Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
31
Analisis Data Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018
Laboratorium Komputer
Kepemilikan laboratorium komputer merupakan kondisi
yang penting bagi setiap sekolah mengingat kebutuhan akan
komputer sangat dibutuhkan untuk kegiatan pembelajaran
saat ini. Tercatat dari seluruh sekolah jenjang SLB, SD,
SMP, SMA, dan SMK di provinsi DKI Jakarta yang memiliki
laboratorium komputer baru 57% atau 2.554 sekolah. Hal
tersebutsepertidigambarkandalamgrafikberikut:
Gambar 3.21 Persentase kepemilikan laboratorium komputer
Secara rinci persentase kepemilikan laboratorium komputer
dapat digambarkan seperti gambar dibawah. Untuk jenjang SMP,
SMA, dan SMK kepemilikan laboratorium komputer sudah di atas
80% sedangkan untuk jenjang SD dan SLB masih di bawah 35%.
Gambar 3.22 Persentase kepemilikan Laboratorium Komputer menurut jenjang satuan pendidikan
Bab 3
Data dan Informasi Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
32
LPMP DKI Jakarta
Laboratorium IPA
Laboratorium IPA merupakan fasilitas pendukung mutu yang
penting. Tahun 2018 tercatat 2.842 sekolah atau 63% dari
jumlah sekolah jenjang SLB, SD, SMP, SMA, dan SMK di
provinsi DKI Jakarta memiliki laboratorium IPA. Persentase
kepemilikan laboratorium IPA terbesar di wilayah Kepulauan
Seribu yaitu sebesar 74% sedangkan untuk wilayah lain rata-
rata sudah di atas 60%. Persentase kepemlikian laboratirium
IPA dapat dilihat pada gambar 3.23.
Gambar 3.23 Persentase kepemilikan Laboratorium IPA menurut wilayah
Di beberapa sekolah terutama sekolah-sekolah jenjang
SLB, SD, dan SMP ruang laboratorium IPA hanya tersedia
laboratorium IPA saja sedangkan di sekolah-sekolah yang
lebih besar biasanya laboratorium IPA dipecah dalam bentuk
laboratorium Fisika, laboratorium Kimia, dan laboratorium
Biologi.
Ruang Bahasa
Ruang Bahasa adalah tempat aktivitas praktek pembelajaran
bahasa bagi seluruh siswa. Akan tetapi kepemilikan ruang bahasa
masih tergolong sedikit untuk provinsi DKI Jakarta, tercatat hanya
18% sekolah di DKI Jakarta yang memiliki ruang bahasa yaitu
sebanyak 806 sekolah. Persentase kepemilikan ruang bahasa
tertinggi di wilayah Jakarta Timur dan Jakarta Selatan yaitu
sebesar 20% sedangkan wilayah lainnya masih di bawah 20%.
Gambar 3.24 Persentase kepemilikan Laboratorium Bahasa menurut wilayah
Bab 3
Data dan Informasi Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
33
Analisis Data Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018
3.8. Pencapaian Mutu
Meningkatnya mutu pendidikan merupakan tujuan yang harus dicapai. Mutu pendidikan dicirikan dari perubahan perilaku peserta didik
dan pelaku pendidikan lain ke arah yang baik sesuai dengan yang diharapkan. Salah satu indikator dari ukuran mutu pendidikan adalah hasil
ujian nasional. Selain itu juga dapat diukur proses pendidikan yang salah satu indikatornya adalah capaian akreditasi. Kualitas pendidikan
yangdapatdiukurdarijumlahdankualifikasinyajugamerupakansalahsatuindikatormutupendidikan.
Nilai Ujian Nasional
Ujian nasional (UN) merupakan kegiatan untuk mengukur capaian kompetensi siswa berdasar standar kompetensi lulusan. Selain itu
melalui UN juga diperoleh peta capaian kompetensi lulusan yang berguna untuk peningkatan mutu dan pembinaan.
Ujian Nasional Berbasis Komputer yang selanjutnya disebut UNBK adalah ujian yang menggunakan komputer sebagai media untuk
menampilkan soal dan proses menjawabnya.
Ujian Nasional Berbasis Kertas dan Pensil yang selanjutnya disebut UNKP adalah ujian nasional yang menggunakan naskah soal dan
Lembar Jawaban Ujian Nasional (LJUN) berbasis kertas dan menggunakan pensil.
Kriteria pencapaian kompetensi lulusan berdasarkan hasil ujian nasional.
Nilai UN merupakan salah satu potret dari pencapaian mutu pendidikan. Makin tinggi nilai rata-rata yang dicapai, maka dapat diasumsikan
bahwa makin tinggi pula ketercapaian kompetensi lulusannya.
Bab 3
Data dan Informasi Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
34
LPMP DKI Jakarta
Rata-rata capaian nilai UN jenjang SMP di Provinsi DKI Jakarta
mengalami penurunan dalan 3 tahun terakhir. Penurunan tersebut
antara lain disebabkan:
a. Semakin banyak sekolah menggunakan UNBK sehingga
kemungkinan terjadinya kecurangan berkurang
b. Kisi-kisi UN yang tidak lagi rinci sehingga siswa harus menguasai
kompetensi
c. Peningkatan persentase soal kemampuan berpikir tingkat tinggi
(HOTs)
Secara rinci rata-rata capaian nilai UN tahun 2016, 2017,
dan 2018 jenjang SMP menurut wilayah dapat dilihat pada
gambar 3.26.
Gambar 3.25 Rata-rata capaian nilai UN jenjang SMP
Gambar 3.26 UN SMP per wilayah
Bab 3
Data dan Informasi Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
35
Analisis Data Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018
Rata-rata capaian nilai UN jenjang SMK di Provinsi DKI
Jakarta mengalami penurunan dalan 3 tahun terakhir.
Penurunan tersebut antara lain disebabkan:
a. Kisi-kisi UN yang tidak lagi rinci sehingga siswa harus
menguasai kompetensi
b. Peningkatan persentase soal kemampuan berpikir
tingkat tinggi (HOTs)
Gambar 3.27 Rata-rata capaian nilai UN jenjang SMK
Gambar disamping ini menunjukkan secara rinci rata-rata
capaian nilai UN tahun 2016, 2017, dan 2018 jenjang SMK
menurut wilayah:
Gambar 3.28 UN SMK per wilayah
Bab 3
Data dan Informasi Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
36
LPMP DKI Jakarta
Capaian rata-rata nilai UN jenjang SMA di Provinsi DKI
Jakarta mengalami sempat mengalami kenaikan yang
cukupsignifikanpadatahun2017dari63.01menjadi65.96.Namun mengalami penurunan kembali pada tahun 2018.
Penurunan tersebut kemungkinan disebabkan oleh: kisi-kisi
UN yang tidak lagi rinci sehingga siswa harus menguasai
kompetensi, peningkatan persentase soal kemampuan
berpikir tingkat tinggi (HOTs)
Gambar disamping menunjukkan secara rinci rata-rata
capaian nilai UN tahun 2016, 2017, dan 2018 jenjang SMA
menurut wilayah.
Gambar 3.29 Rata-rata capaian nilai UN jenjang SMA
Gambar 3.30 UN SMA per wilayah
Bab 3
Data dan Informasi Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
37
Analisis Data Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018
Akreditasi Sekolah
Dari 4,489 satuan pendidikan yang berada
di wilayah propinsi DKI Jakarta sebanyak
62 persen sekolah atau 2,788 sekolah
sudah terakreditasi A, 920 sekolah atau
20 persen terakreditasi B, 33 sekolah
terakreditasi C, dan 748 sekolah atau
17 persen sekolah tidak atau belum
terakreditasi. Banyaknya sekolah yang
belum atau tidak terakreditasi disebabkan
oleh beberapa faktor diantaranya adalah:
terdapatnya beberapa sekolah program
kerjasama (SPK) yang tidak sepenuhnya
menggunakan kurikulum yang berlaku di
Indonesia sehingga tidak bisa di akreditasi,
serta adanya sekolah-sekolah yang
sebenarnya sudah terakreditasi tetapi tidak
mengisi data akreditasinya pada DAPODIK
yang menyebabkan sekolah tersebut
tercatat belum atau tidak terakreditasi.
Presentase jumlah sekolah menurut
akreditasinya digambarkan dalam gambar
3.31.
Gambar 331 Persentase jumlah sekolah menurut jenjang dan status akreditasi
Persentase sekolah yang terakreditasi A terbesar pada jenjang SMA yaitu 77 persen atau
344 sekolah dari 499 sekolah jenjang SMA yang ada di provinsi DKI Jakarta. Sedangkan
jenjang SMK memiliki persentase sekolah terakreditasi terendah yaitu 11% atau 63
sekolah dari 580 sekolah jenjang SMK. Hal tersebut dikarenakan masih banyak SMK yang
tidak mengisi data status akreditasinya pada DAPODIK.
Bab 3
Data dan Informasi Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
38
LPMP DKI Jakarta
Akreditasi sekolah merupakan salah satu indikasi mutu layanan. Tahun 2018 sebagian besar sekolah yaitu 83% (3.741 sekolah) telah
terakreditasi. Sebanyak 2.788 Sekolah (62%) telah terakreditasi dengan kategori A, 20% terakreditasi B, 1% terakreditasi C, dan 17% atau
748 sekolah belum melakukan akreditasi atau tidak mengisi status akreditasi di DAPODIK. Dengan demikian sudah 82% sekolah sudah
terakreditasi minimal B dari sekolah-sekolah jenjang SLB, SD, SMP, SMA, SMK yang ada di wilayah provinsi DKI Jakarta.
Tabel 3.17 Persentase Jumlah Sekolah menurut Akreditasi
No Akreditasi Jumlah Sekolah %
1 A 2.788 62%
2 B 920 20%
3 C 33 1%
4 Belum terakreditasi 748 17%
sumber : DAPODIK Kemdikbud tahun 2017
Secaragrafishasilakreditasisekolahtahun2018diprovinsiDKIJakartadapat di gambarkan seperti gambar 3.32.
Gambar 3.32 Persentase akreditasi sekolah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018
Bab 3
Data dan Informasi Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
Bab 4
Pemanfaatan Data dan Informasi Pendidikan
bagi Penjaminan Mutu Pendidikan
39
Analisis Data Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018
Bab 4. Pemanfaatan Data dan Informasi Pendidikan bagi penjaminan mutu pendidikan
4.1. Pemetaan Mutu Pendidikan
Sekolah sebagai penyelenggara pendidikan memiliki tugas berat dalam memenuhi mutu yang tercantum dalam Standar Nasional
Pendidikan. Sekolah senantiasa melaksanakan aktivitas pendidikan dengan jadwal yang sudah terencana dengan baik yang pada ujungnya
berupaya untuk memenuhi mutu sesuai standar yang telah ditetapkan. Tetapi seringkali sekolah kesulitan memberikan data yang lengkap
jika ditanyakan tentang seberapa capaian sekolah jika dihubungkan dengan pemenuhan mutu 8 SNP tersebut padahal seringkali sekolah
mengisi berbagai instrumen baik dari dinas pendidikan atau kementerian. Hal ini bisa jadi karena sekolah belum secara sadar melakukan
pemetaan mutu terkait implementasi standar mutu di sekolah.
Dilihat dari sistem secara utuh pemetaan mutu merupakan bagian yang tidak terlepas dari program Penjaminan mutu pendidikan.
Penjaminan mutu pendidikan dapat dilihat sebagai sebuah siklus yang dimulai dari pemetaan mutu, penyusunan rencana peningkatan
mutu, pelaksanaan rencana, dan monitoring/evaluasi pelaksanaan rencana yang bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh proses
penyelenggaraan pendidikan telah sesuai dengan standar mutu dan aturan yang ditetapkan.
Dalam upaya pemetaan mutu pendidikan, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah melakukan program pemetaan mutu
satuan pendididikan yang pengumpulan datanya menggunakan aplikasi Penjaminan Mutu Pendidikan (PMP) yang disinkronkan dengan
aplikasi Data Pokok Pendidikan (Dapodik). LPMP DKI Jakarta sebagai lembaga penjaminan mutu yang berada di bawah Direktorat Jenderal
Pendidikan Dasar dan Menengah, mempunyai tugas dan fungsi dalam pembinaan yang sistematis dan terarah untuk peningkatan mutu
pendidikan di Provinsi DKI Jakarta.
Dalam implementasi program pemetaan mutu Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, LPMP berperan sebagai pelaksana
teknis di provinsi untuk mengkoordinasikan kegiatan pemetaan mutu dengan Dinas Pendidikan. Secara keseluruhan kegiatan pemetaan
mutu yang dilaksanakan oleh LPMP DKI Jakarta dapat digambarkan dalam gambar berikut dibawah ini:
Bab 4
Pemanfaatan Data dan Informasi Pendidikan bagi Penjaminan Mutu Pendidikan
40
LPMP DKI Jakarta
Gambar 4.1 Pemetaan mutu tahun 2018 yang dilaksanakan oleh LPMP DKI Jakarta
Mengawali rangkaian kegiatan pemetaan mutu,
LPMP berkomitmen untuk menyiapkan SDM
internal maupun eksternal yang akan mengawal
kegiatan pemetaan mutu secara sistematis.
Untuk pengembangan kapasitas internal LPMP
melaksanakan kegiatan Pelatihan Fasilitator Daerah
yang menyiapkan fasilitator dari LPMP yang akan
mendampingi petugas pemetaan mutu untuk
memahami program pemetaan mutu. Sedangkan
untuk penguatan SDM eksternal LPMP melaksanakan
kegiatan pelatihan petugas pemetaan mutu yang
terdiri dari pengawas sekolah dan operator dapodik
yang akan mensosialisasikan program pemetaan
mutu ke satuan pendidikan
Sosialisasi pemetaan mutu selanjutnya dilakukan
oleh seluruh pengawas DKI Jakarta dan didampingi
operator dapodik yang sudah dilatih di LPMP ke
seluruh sekolah binaannya. Dengan demikian maka
sekolah di DKI Jakarta jenjang SD, SMP, SMA dan SMK
secara keseluruhan mengetahui program pemetaan
mutu ini dan mereka secara serempak melaksanakan
pemetaan mutu dengan menggunakan aplikasi PMP
yang terintegrasi dengan aplikasi dapodik.
Pemetaan mutu di sekolah menggunakan instrumen
PMP yang respondennya terdiri dari kepala sekolah,
perwakilan siswa, perwakilan guru, perwakilan
komite dan pengawas sekolah. Pengumpulan
data mutu di satuan pendidikan dengan pengisian
instrumen pada aplikasi PMP dan diunggah ke server
Bab 4
Pemanfaatan Data dan Informasi Pendidikan bagi Penjaminan Mutu Pendidikan
41
Analisis Data Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018
PMP di Kemdikbud.
Dalam proses pengisian data PMP oleh satuan pendidikan, LPMP DKI melakukan monitoring dan evaluasi pemetaan mutu ke beberapa
sekolah sampel untuk memastikan bahwa proses pemetaan mutu yang dilakukan sekolah telah sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan.
Sementarauntukprosesverifikasidanvalidasidatayangdiinputolehsekolahdilakukanolehpengawassekolahsebagaipembinadisekolahmasing-masing.
Data yang sudah dikirim sekolah melalui aplikasi PMP selanjutnya diolah oleh sistem di Kemdikbud dengan menggunakan berbagai sumber
data.
Data dari berbagai sumber tersebut selanjutnya diolah menjadi rapor mutu capaian SNP sekolah dan diagregasi menjadi peta mutu
pendidikan di provinsi dan Kabupaten/Kota di DKI Jakarta setiap jenjang baik SD, SMP, SMA dan SMK.
Sekolah selanjutnya memiliki akses untuk mengunduh rapor mutu sekolah masing-masing melalui web http://pmp.dikdasmen.kemdikbud.
go.id. Rapor mutu sekolah tersebut dapat dimanfaatkan sekolah untuk dijadikan acuan dalam menyusun rencana kerja sekolah (RKS)
Sementara data peta mutu baik provinsi maupun kabupaten/kota di DKI Jakarta dianalisis menjadi data yang lebih bermakna untuk
mengetahui kekuatan dan kelemahan pada setiap standar dan memberikan rekomendasi peningkatan mutu baik oleh sekolah maupun
dinas pendidikan Provinsi DKI Jakarta.
Adapun perbandingan peta mutu capaian SNP di provinsi maupun kabupaten/kota di DKI Jakarta antara tahun 2016 dan 2017 adalah
sebagai berikut:
Bab 4
Pemanfaatan Data dan Informasi Pendidikan bagi Penjaminan Mutu Pendidikan
42
LPMP DKI Jakarta
Jenjang SD
Gambar 4.2 Rapor PMP Jenjang SD provinsi DKI Jakarta Tahun 2016 dan 2017
Gambar 4.3 Capaian Standar Mutu Jenjang SD
Gambar 4.4 Capaian Mutu per Kategori Jenjang SD
Gambar 4.5 Capaian Mutu Menurut Wilayah Tahun 2016 dan 2017 Jenjang SD
Bab 4
Pemanfaatan Data dan Informasi Pendidikan bagi Penjaminan Mutu Pendidikan
43
Analisis Data Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018
Jenjang SMP
Gambar 4.6 Rapor PMP Jenjang SMP provinsi DKI Jakarta Tahun 2016 dan 2017
Gambar 4.7 Capaian Standar Mutu Jenjang SMP
Gambar 4.8 Capaian Mutu per Kategori Jenjang SMP
Gambar 4.9 Capaian Mutu Menurut Wilayah Tahun 2016 dan 2017 Jenjang SMP
Bab 4
Pemanfaatan Data dan Informasi Pendidikan bagi Penjaminan Mutu Pendidikan
44
LPMP DKI Jakarta
Jenjang SMA
Gambar 4.10 Rapor PMP Jenjang SMA provinsi DKI Jakarta Tahun 2016 dan 2017
Gambar 4.11 Capaian Standar Mutu Jenjang SMA
Gambar 4.12 Capaian Mutu per Kategori Jenjang SMA
Gambar 4.13 Capaian Mutu Menurut Wilayah Tahun 2016 dan 2017 Jenjang SMA
Bab 4
Pemanfaatan Data dan Informasi Pendidikan bagi Penjaminan Mutu Pendidikan
45
Analisis Data Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018
Jenjang SMK
Gambar 4.14 Rapor PMP Jenjang SMK provinsi DKI Jakarta Tahun 2016 dan 2017
Gambar 4.15 Capaian Standar Mutu Jenjang SMK
Gambar 4.16 Capaian Mutu per Kategori Jenjang SMK
Gambar 4.17 Capaian Mutu Menurut Wilayah Tahun 2016 dan 2017 Jenjang SMK
Bab 4
Pemanfaatan Data dan Informasi Pendidikan bagi Penjaminan Mutu Pendidikan
Bab 5
Penutup
47
Analisis Data Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018
Bab 5. Penutup
Pengumpulan dan pengolahan data primer maupun data sekunder yang lengkap, sahih (valid), dapat dipercaya (reliable), relevan dan tepat
waktu sangat diperlukan dalam penyusunan program pendidikan.
Pelaksanaan analisis data pendidikan dapat dikelompokkan sebagai upaya pendayagunaan data untuk mengakomodir kebutuhan
tersedianya informasi yang dapat digunakan sebagai dasar pengambilan kebijakan dalam perencanaan program pendidikan.
Buku Analisis Data Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018 ini diharapkan dapat memberi kontribusi untuk penyediaan data dan
informasi bagi internal maupun eksternal, khususnya dalam mendeskripsikan proses terlaksananya program penjaminan mutu pendidikan
yang berbasis pengolahan data dan informasi yang tersedia.
Bab 5
Penutup
Lampiran
49
Analisis Data Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018
Lampiran Tabel
Tabel 5.1 Jumlah Penduduk menurut Kelompok Usia 3-18 Tahun dan Wilayah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2016
WilayahKelompok Usia
3-6 Tahun 7-12 Tahun 13-15 Tahun 16-18 Tahun
(1) (2) (3) (4) (5)
Kab. Kepulauan Seribu 2,860 2,720 1,571 880 Kota Jakarta Pusat 55,550 78,290 38,525 43,983 Kota Jakarta Utara 129,351 153,189 60,892 67,136 Kota Jakarta Barat 158,084 213,198 86,932 95,377 Kota Jakarta Selatan 188,634 191,203 96,342 90,309 Kota Jakarta Timur 221,179 262,200 121,038 117,515
Jumlah 755,658 900,800 405,300 415,200
sumber : PDSPK – Kemdikbud tahun 2018
Tabel 5.2 Jumlah Penduduk menurut Kelompok Usia 3-18 Tahun dan Wilayah di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017
WilayahKelompok Usia
3-6 Tahun 7-12 Tahun 13-15 Tahun 16-18 Tahun
(1) (2) (3) (4) (5)
Kab. Kepulauan Seribu 2,915 2,772 1,617 881 Kota Jakarta Pusat 56,619 89,759 45,542 44,025 Kota Jakarta Utara 131,840 147,063 61,664 67,201 Kota Jakarta Barat 161,126 209,197 89,463 95,469 Kota Jakarta Selatan 192,264 196,790 96,252 90,396 Kota Jakarta Timur 225,436 272,119 127,562 117,628
Jumlah 770,200 917,700 422,100 415,600
sumber : PDSPK – Kemdikbud tahun 2018
50
LPMP DKI Jakarta
Tabel 5.3 Jumlah Satuan Pendidikan Menurut Jenjang, Akreditasi dan Wilayah di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018
Wilayah SLB SD SMP SMA SMK Jumlah
A B C A B C A B C A B C A B C A B C
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
Kab. Kepulauan Seribu 9 5 3 4 1 1 14 9 - Kota Jakarta Barat 7 8 419 107 3 158 82 1 76 22 2 12 7 672 226 6 Kota Jakarta Pusat 2 3 184 81 7 72 35 46 6 7 1 311 126 7 Kota Jakarta Selatan 14 9 379 66 2 135 58 80 9 18 10 626 152 2 Kota Jakarta Timur 12 3 2 491 118 3 171 67 5 87 24 2 13 11 1 774 223 13 Kota Jakarta Utara 3 4 227 91 3 95 68 2 54 17 12 4 391 184 5
Jumlah 38 27 2 1,709 468 18 634 314 8 344 78 4 63 33 1 2,788 920 33
sumber : DAPODIK Kemdikbud Tahun 2018
Tabel 5.4 Jumlah Peserta Didik Aktif menurut Jenjang, Status, dan Wilayah di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018
Wilayah SLB SD SMP SMA SMK Jumlah
N S N S N S N S N S N S
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
Kab. Kepulauan Seribu 2,545 1,023 473 372 4,413 - Kota Jakarta Barat 240 917 122,457 55,764 36,797 39,197 12,732 17,564 6,848 41,209 179,074 154,651 Kota Jakarta Pusat 177 322 58,854 20,419 23,236 14,969 8,785 9,285 10,381 14,874 101,433 59,869 Kota Jakarta Selatan 718 1,237 121,992 39,871 48,395 28,151 22,663 15,114 12,956 38,435 206,724 122,808 Kota Jakarta Timur 281 1,253 186,858 57,298 74,403 31,346 31,202 20,264 11,644 57,423 304,388 167,584 Kota Jakarta Utara 271 243 76,954 47,842 28,612 25,697 12,288 10,268 7,061 23,998 125,186 108,048
Jumlah 1,687 3,972 569,660 221,194 212,466 139,360 88,143 72,495 49,262 175,939 921,218 612,960
sumber : DAPODIK Kemdikbud Tahun 2018
51
Analisis Data Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018
Tabel 5.5 Jumlah Ruang Kelas Menurut Jenjang Satuan Pendidikan, Status, dan Wilayah di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018
Wilayah SLB SD SMP SMA SMK Jumlah
N S N S N S N S N S N S
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
Kab. Kepulauan Seribu - - 117 - 47 - 18 - 14 - 14 -Kota Jakarta Barat 53 217 3,701 2,382 993 1,621 367 841 207 1,257 207 1,257 Kota Jakarta Pusat 36 87 1,990 880 642 597 250 390 310 488 310 488 Kota Jakarta Selatan 142 302 3,713 1,729 1,313 1,197 667 703 390 1,361 390 1,361 Kota Jakarta Timur 16 242 5,131 2,327 1,919 1,320 891 792 330 2,033 330 2,033 Kota Jakarta Utara 21 50 2,182 1,708 799 965 350 489 196 810 196 810
Jumlah 268 898 16,834 9,026 5,713 5,700 2,543 3,215 1,447 5,949 1,447 5,949
sumber : DAPODIK Kemdikbud Tahun 2018
Tabel 5.6 Jumlah Rombel Sekolah menurut Jenjang, Status, dan Wilayah di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018
Wilayah SLB SD SMP SMA SMK Jumlah
N S N S N S N S N S N S
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
Kab. Kepulauan Seribu 0 0 117 0 42 0 17 0 14 0 190 0 Kota Jakarta Barat 50 184 4,079 2,332 1,050 1,431 360 733 206 1,315 5,745 5,995 Kota Jakarta Pusat 30 75 2,076 865 675 534 250 355 311 488 3,342 2,317 Kota Jakarta Selatan 137 288 4,220 1,686 1,388 1,017 634 582 387 1,294 6,766 4,867 Kota Jakarta Timur 52 237 6,176 2,334 2,122 1,147 882 727 338 1,967 9,570 6,412 Kota Jakarta Utara 43 63 2,503 1,778 826 908 346 437 215 781 3,933 3,967
Jumlah 312 847 19,171 8,995 6,103 5,037 2,489 2,834 1,471 5,845 29,546 23,558
sumber : DAPODIK Kemdikbud Tahun 2018
52
LPMP DKI Jakarta
Tabel 5.7 Jumlah Keberadaan Lab. Komputer menurut Jenjang Satuan Pendidikan dan Wilayah di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018
Wilayah SLB SD SMP SMA SMK
Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
Kab. Kepulauan Seribu 1 13 3 4 1 1 Kota Jakarta Barat 4 17 168 417 219 46 93 15 93 25 Kota Jakarta Pusat 3 5 97 185 96 12 52 1 49 11 Kota Jakarta Selatan 12 15 179 315 168 32 83 7 117 15 Kota Jakarta Timur 6 18 252 387 217 43 97 21 167 27 Kota Jakarta Utara 2 6 99 245 147 27 68 11 61 14
Jumlah 27 61 796 1,562 850 164 394 55 487 93
sumber : DAPODIK Kemdikbud Tahun 2018
Tabel 5.8 Jumlah Keberadaaan Lab. Bahasa menurut Jenjang Satuan Pendidikan dan Wilayah di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018
Wilayah SLB SD SMP SMA SMK
Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
Kab. Kepulauan Seribu - - 2 12 1 6 - 1 1 -Kota Jakarta Barat - 21 26 559 68 197 54 54 19 99 Kota Jakarta Pusat - 8 6 276 31 77 29 24 17 43 Kota Jakarta Selatan 1 26 35 459 58 142 54 36 40 92 Kota Jakarta Timur - 24 42 597 79 181 60 58 65 129 Kota Jakarta Utara - 8 18 326 47 127 34 45 19 56
Jumlah 1 87 129 2,229 284 730 231 218 161 419
sumber : DAPODIK Kemdikbud Tahun 2018
53
Analisis Data Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018
Tabel 5.9 Jumlah SMA dan SMK menurut Keberadaan Lab. Fisika menurut Wilayah di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018
Wilayah SMA SMK
Ada Tidak Ada Tidak
(1) (2) (3) (4) (5)
Kab. Kepulauan Seribu 1 1 Kota Jakarta Barat 70 38 2 116 Kota Jakarta Pusat 41 12 7 53 Kota Jakarta Selatan 69 21 1 131 Kota Jakarta Timur 69 49 10 184 Kota Jakarta Utara 47 32 6 69
Jumlah 296 153 26 554
sumber : DAPODIK Kemdikbud Tahun 2018
Tabel 5.10 Jumlah Sekolah Yang Memiliki Lab. Biologi Jenjang SMA dan SMK Menurut Wilayah di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018
Wilayah SMA SMK
Ada Tidak Ada Tidak
(1) (2) (3) (4) (5)
Kab. Kepulauan Seribu 1 1
Kota Jakarta Barat 64 44 1 117 Kota Jakarta Pusat 39 14 1 59 Kota Jakarta Selatan 69 21 1 131 Kota Jakarta Timur 67 51 5 189 Kota Jakarta Utara 46 33 75
Jumlah 286 163 8 572
sumber : DAPODIK Kemdikbud Tahun 2018
54
LPMP DKI Jakarta
Tabel 5.11 Jumlah Guru menurut Jenjang, Status dan Wilayah di DKI Jakarta Tahun 2018
Wilayah SLB SD SMP SMA SMK Jumlah
N S N S N S N S N S N S
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
Kab. Kepulauan Seribu 195 93 34 32
Kota Jakarta Barat 57 214 5,427 3,360 1,727 2,521 734 1,455 407 1,759 407 1,759 Kota Jakarta Pusat 31 88 2,885 1,290 1,119 925 535 710 635 880 635 880 Kota Jakarta Selatan 157 294 5,829 2,873 2,264 1,861 1,345 1,272 749 2,079 749 2,079 Kota Jakarta Timur 58 218 8,233 3,696 3,666 2,083 1,939 1,523 724 2,948 724 2,948 Kota Jakarta Utara 42 44 3,377 2,446 1,351 1,544 705 925 434 1,185 434 1,185
Jumlah 345 858 25,946 13,665 10,220 8,934 5,292 5,885 2,981 8,851 2,981 8,851
sumber : DAPODIK Kemdikbud Tahun 2018
Tabel 5.12 Jumlah Guru Menurut Status Kepegawaian dan Wilayah di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018
Wilayah Status Kepegawaian Jumlah
PNS Dikbud PNS diluar
Dikbud
Honor
Daerah
Honor
Sekolah
GTY
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Kab. Kepulauan Seribu 185 8 112 50 355 Kota Jakarta Barat 5,760 135 710 3,863 7,192 17,660 Kota Jakarta Pusat 3,653 69 363 2,247 2,766 9,098 Kota Jakarta Selatan 7,855 231 914 3,461 6,262 18,723 Kota Jakarta Timur 11,054 205 1,152 5,237 7,440 25,088 Kota Jakarta Utara 3,837 95 1,183 2,152 4,786 12,053
Jumlah 32,344 743 4,434 17,010 28,446 82,977
sumber : DAPODIK Kemdikbud Tahun 2018
55
Analisis Data Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018
Tabel 5.13 Jumlah Guru menurut Kualifikasi Pendidikan dan Wilayah di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018
WilayahKualifikasi
Jumlah < D3 D3 D4 S1 S2 S3
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (6)
Kab. Kepulauan Seribu 9 - 3 333 9 - 354 Kota Jakarta Barat 862 277 20 15,251 1,243 8 17,661 Kota Jakarta Pusat 417 171 13 7,674 819 4 9,098 Kota Jakarta Selatan 705 249 21 15,847 1,880 21 18,723 Kota Jakarta Timur 801 381 34 21,526 2,325 21 25,088 Kota Jakarta Utara 547 207 18 10,344 929 8 12,053
Jumlah 3,341 1,285 109 70,975 7,205 62 82,977
sumber : DAPODIK Kemdikbud Tahun 2018
Tabel 5.14 Jumlah Guru menurut Jenjang, Jenis Kelamin, dan Wilayah di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018
Wilayah
Jenjang JenjangJumlah
SLB SD SMP SMA SMK
L P L P L P L P L P L P
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
Kab. Kepulauan Seribu - - 63 132 50 43 17 17 20 12 150 204Kota Jakarta Barat 84 187 2,667 6,120 1,876 2,372 986 1,203 1,071 1,095 6,684 10,977Kota Jakarta Pusat 23 96 1,154 3,021 784 1,260 509 736 692 823 3,162 5,936Kota Jakarta Selatan 148 303 2,731 5,971 1,676 2,449 1,150 1,467 1,299 1,529 7,004 11,719Kota Jakarta Timur 61 215 3,141 8,788 2,168 3,581 1,348 2,114 1,698 1,974 8,416 16,672Kota Jakarta Utara 21 65 1,572 4,251 1,202 1,693 726 904 817 802 4,338 7,715
Jumlah 337 866 11,328 28,283 7,756 11,398 4,736 6,441 5,597 6,235 29,754 53,223
sumber : DAPODIK Kemdikbud Tahun 2018
56
LPMP DKI Jakarta
Tabel 5.15 Jumlah Guru PNS dan CPNS Menurut Golongan Ruang dan Wilayah di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018
WilayahGolongan Ruang
< III/a III/a III/b III/c III/d IV/a IV/b IV/c IV/d
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Kab. Kepulauan Seribu 9 76 13 11 13 41 21 1 -Kota Jakarta Barat 214 1,731 518 174 333 2,125 660 4 1Kota Jakarta Pusat 168 1,246 285 88 174 1,410 279 2 1Kota Jakarta Selatan 235 2,264 413 184 362 3,210 1,178 9 -Kota Jakarta Timur 287 3,141 677 216 412 4,537 1,733 47 4Kota Jakarta Utara 115 1,241 328 117 178 1,573 283 2 -
Jumlah 1,028 9,699 2,234 790 1,472 12,896 4,154 65 6
sumber : DAPODIK Kemdikbud Tahun 2018
Tabel 5.16 Jumlah Guru Menurut Kelompok Usia dan Wilayah di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018
WilayahKelompok Usia
Jumlah <25 25 - 30 30 - 40 40 - 50 > 50
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Kab. Kepulauan Seribu 13 30 123 111 77 354 Kota Jakarta Barat 816 2,879 4668 4,782 5,161 18,306 Kota Jakarta Pusat 405 1,259 2074 2,430 3,077 9,245 Kota Jakarta Selatan 763 2,572 4374 5,000 6,932 19,641 Kota Jakarta Timur 1,053 3,552 5444 6,053 9,136 25,238 Kota Jakarta Utara 540 2,068 3485 3,412 3,516 13,021
Jumlah 3,590 12,360 20,168 21,788 27,899 85,805
sumber : DAPODIK Kemdikbud Tahun 2018
57
Analisis Data Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018
Tabel 5.17 Jumlah Tenaga Kependidikan (Tendik) Menurut Jenjang dan Wilayah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017/2018
Wilayah SLB SD SMP SMA SMK Jumlah
Negeri Swasta Negeri Swasta Negeri Swasta Negeri Swasta Negeri Swasta Negeri Swasta
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
Kab. Kepulauan Seribu 31 41 12 12 96 - Kota Jakarta Barat 10 32 968 417 472 318 210 228 104 302 1,764 1,297 Kota Jakarta Pusat 5 17 452 182 333 176 153 162 176 198 1,119 735 Kota Jakarta Selatan 20 34 940 454 695 380 402 267 246 442 2,303 1,577 Kota Jakarta Timur 19 1,257 470 983 351 601 264 184 669 3,025 1,773 Kota Jakarta Utara 4 1 506 325 414 238 221 158 117 221 1,262 943
Jumlah 39 103 4,154 1,848 2,938 1,463 1,599 1,079 839 1,832 9,569 6,325
sumber : DAPODIK Kemdikbud Tahun 2018
Tabel 5.18 Jumlah Tendik Menurut Status Kepegawaian dan Wilayah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017/2018
Wilayah
Status Kepegawaian
JumlahPNS
Dikbud
PNS diluar
Dikbud
Honor
Daerah
Honor
SekolahGTY
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Kab. Kepulauan Seribu 24 - 40 32 - 96 Kota Jakarta Barat 288 - 311 1,592 870 3,061 Kota Jakarta Pusat 215 1 243 925 470 1,854 Kota Jakarta Selatan 526 1 591 1,657 1,105 3,880 Kota Jakarta Timur 666 - 659 2,354 1,119 4,798 Kota Jakarta Utara 177 - 596 753 679 2,205
Jumlah 1,896 2 2,440 7,313 4,243 15,894
sumber : DAPODIK Kemdikbud Tahun 2018
58
LPMP DKI Jakarta
Tabel 5.19 Jumlah Tendik Menurut Kualifikasi Pendidikan dan Wilayah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017/2018
Wilayah < D3 D3 D4 S1 S2 S3 Jumlah
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Kab. Kepulauan Seribu 70 2 24 96 Kota Jakarta Barat 2,129 241 5 668 18 3,061 Kota Jakarta Pusat 1,278 162 2 401 11 1,854 Kota Jakarta Selatan 2,678 288 4 886 24 3,880 Kota Jakarta Timur 3,340 341 3 1,093 21 4,798 Kota Jakarta Utara 1,532 154 2 503 13 1 2,205
Jumlah 11,027 1,188 16 3,575 87 1 15,894
sumber : DAPODIK Kemdikbud Tahun 2018
Tabel 5.20 Jumlah Tendik Laki-laki dan Perempuan Menurut Jenjang dan Wilayah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017/2018
Wilayah SLB SD SMP SMA SMK Jumlah
L P L P L P L P L P L P
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
Kab. Kepulauan Seribu 25 6 29 12 7 5 8 4 69 27 Kota Jakarta Barat 25 17 965 420 516 274 284 154 249 157 2,039 1,022 Kota Jakarta Pusat 14 8 448 186 334 175 223 92 255 119 1,274 580 Kota Jakarta Selatan 36 18 1,047 347 740 335 498 171 477 211 2,798 1,082 Kota Jakarta Timur 8 11 1,280 447 901 433 599 266 538 315 3,326 1,472 Kota Jakarta Utara 3 2 585 246 421 231 255 124 219 119 1,483 722
Jumlah 86 56 4,350 1,652 2,941 1,460 1,866 812 1,746 925 10,989 4,905
sumber : DAPODIK Kemdikbud Tahun 2018
59
Analisis Data Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018
Tabel 5.21 Jumlah Tendik PNS dan CPNS Menurut Golongan dan Wilayah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017/2018
Wilayah < II/a II/a II/b II/c II/d III/a III/b III/c III/d IV/a IV/b Jumlah
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
Kab. Kepulauan Seribu 2 5 3 1 6 4 2 0 0 0 1 24
Kota Jakarta Barat 40 56 13 27 16 28 72 15 13 6 2 288
Kota Jakarta Pusat 18 37 13 14 20 18 50 19 21 5 0 215
Kota Jakarta Selatan 62 124 29 33 21 51 129 30 36 9 2 526
Kota Jakarta Timur 73 131 32 56 59 62 165 32 41 15 0 666
Kota Jakarta Utara 14 35 6 7 12 19 51 14 12 5 2 177
Jumlah 209 388 96 138 134 182 469 110 123 40 7 1,896
sumber : DAPODIK Kemdikbud Tahun 2018
Tabel 5.22 Jumlah Tenaga Kependidikan Menurut Rentang Usia dan Wilayah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017/2018
Wilayah <25 25 - 30 30 - 40 40 - 50 > 50 Jumlah
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Kab. Kepulauan Seribu 4 11 38 29 14 96
Kota Jakarta Barat 267 417 1017 834 597 3,132
Kota Jakarta Pusat 133 234 609 472 426 1,874
Kota Jakarta Selatan 209 440 1185 1,143 996 3,973
Kota Jakarta Timur 332 516 1489 1,288 1,178 4,803
Kota Jakarta Utara 197 320 736 594 453 2,300
Jumlah 1,142 1,938 5,074 4,360 3,664 16,178
sumber : DAPODIK Kemdikbud Tahun 2018