ANALISIS

(Studi Pa

DiajukGelar S

S EFISIENS

ada Dinas P

an Untuk MSarjana Ekon

Un

D

FAK

UNIVERS

SI DAN EFE

RETRI

Pendapatan

Kabup

NASKA

Memenuhi Tunomi Jurusanniversitas M

D

DIAN MU

B

KULTAS E

ITAS MUH

EKTIVITA

IBUSI DAE

, Pengelolaa

paten Sukoh

AH PUBLIK

ugas dan Syan Akuntansi

Muhammadiy

Disusun oleh:

STIKA W

200 090 124

EKONOMI

HAMMADIY

2013

S PENERIM

ERAH

an Keuanga

harjo).

KASI

arat-Syarat GFakultas Ek

yah Surakarta

:

WARDANI

4

DAN BISN

YAH SURA

MAAN PAJ

an dan Aset

Guna Mempekonomi dan Ba

NIS

AKARTA

JAK DAN

Daerah

eroleh Bisnis

PENGESAHAN

Yang bertandatangan dibawah ini telah membaca naskah publikasi dengan judul:

ANALISIS EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS PENERIMAAN PAJAK DAN

RETRIBUSI DAERAH

(Studi Pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Kabupaten Sukoharjo).

Yang ditulis DIAN MUSTIKA WARDANI NIM: B 200090147

Penandatangan berpendapat bahwa Naskah Publikasi tersebut telah memenuhi

syarat untuk diterima.

Surakarta, ……November 2013

ANALISIS EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS PENERIMAAN PAJAK DAN

RETRIBUSI DAERAH

(Studi Pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Kabupaten Sukoharjo).

DIAN MUSTIKA WARDANI

B 200 090 124

ABSTRAKSI

Penelitian ini berjudul “Analisis Efisiensi dan Efektivitas Penerimaan

Pajak dan Retribusi Daerah (Studi Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten

Sukoharjo). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat efisiensi dan

efektivitas penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten

Sukoharjo. Obyek dari penelitian ini adalah penerimaan pajak dan retribusi

daerah Kabupaten Sukoharjo tahun 2007-2012.

Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif Hasil yang diperoleh

adalah Nilai rata-rata efisiensi penerimaan pajak daerah di Kabupaten

Sukoharjo sudah sangat efisien yang menyebabkan meningkatnya pendapatan

asli daerah dan menurunnya biaya pemungutan pajak. Nilai rata-rata

efektivitas penerimaan pajak daerah periode tahun 2007-2012 sangat efektif

ini menyebabkan meningkatnya pendapatan asli daerah. Nilai rata-rata

efisiensi penerimaan retribusi daerah di Kabupaten Sukoharjo sudah sangat

efisien ini menyebabkan meningkatnya pendapatan asli daerah dan

menurunnya biaya pemungutan pajak. Rata-rata efektivitas penerimaan

retribusi daerah periode tahun 2007-2012 termasuk kategori efektif ini

menyebabkan meningkatnya pendapatan asli daerah.

Kata Kunci: Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Efisiensi, Efektivitas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. PENDAHULUAN

Tuntutan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) semakin besar

seiring dengan semakin banyaknya kewenangan pemerintah yang dilimpahkan

kepada daerah disertai pengalihan personil, peralatan, pembiayaan dan

dokumen ke daerah dalam jumlah besar. Sementara, sejauh ini dana

perimbangan yang merupakan transfer keuangan oleh pemerintah kepada

daerah dalam rangka mendukung pelaksanaan otonomi daerah, meskipun

jumlahnya relative memadai namun daerah harus lebih kreatif dalam

meningkatkan PAD-nya. Oleh karena itu, daerah harus dapat menggali sumber

PAD yang potensial secara maksimal namun tentu saja harus dalam koridor

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 dan 25 Tahun

1999, tentang Perimbangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah,

merupakan awal dimulainya otonomi daerah, yaitu diberikannya peran yang

lebih besar kepada kabupaten atau kota untuk mengatur rumah tangganya

sendiri. Otonomi daerah merupakan suatu proses yang memerlukan

transformasi paradigmatic dalam penyelenggaraan pemerintah daerah.

Ditinjau dari aspek ekonomi, perubahan yang utama terletak pada perspektif

bahwa sumber-sumber ekonomi yang tersedia di daerah harus dikelola

secaramandiri dan bertanggung jawab, dan hasilnya lebih diorientasikan

kepada kesejahteraan masyarakat.

Penelitian ini merupakan replikasi Enggar D. P. A, Sri Rahayu dan I.

Wahyudi (2011). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu

adanya penambahan variabel Retribusi Daerah, lokasi penelitian dan periode

penelitian. Pada penelitian sebelumnya menggunakan lokasi penelitian di

Jambi serta periode yang digunakan yaitu tahun 2002-2009, sedangkan pada

penelitian ini menggunakan lokasi di Kabupaten Sukoharjo dengan periode

yang dilakukan yaitu tahun 2007-2012. Karena beberapa alasan tersebut,

penulis tertarik untuk mengambil judul “ANALISIS EFISIENSI DAN

EFEKTIVITAS PENERIMAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

(Studi Pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Kabupaten Sukoharjo).”

B. LANDASAN TEORI

1. Pengertian Pemerintah Daerah

Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan

perangkat daerah sebagai unsure penyelenggara Pemerintah Daerah.

Dengan demikian, peran Pemerintah Daerah adalah segala sesuatu yang

dilakukan dalam bentuk cara tindak baik dalam rangka melaksanakan

otonomi daerah sebagai hak, wewenang, dan kewajiban Pemerintah Daerah

untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan

kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundan-

undangan.

2. Efisien

Hasibuan (2004:243), mendefinisikan efisiensi merupakan

perbandingan yang terbaik antara input (masukan) dan output. Syafri Daud

(Abdul Halim, 2002:166) menyatakan bahwa efisiensi ketetapan atau cara

untuk mengelola pajak (tidak membuang biaya, kemampuan menjalankan

tugas pemungutan dengan baik, penggunaan jumlah tenaga/bahan yang

sesuai dengan standar) yang telah ditetapkan dan perbandingan antara input

dan output dalam suatu proses. Disimpulkan bahwa efisiensi merupakan

suatu ukuran yang menggambarkan perbandingan antara biaya yang

dikeluarkan dengan hasil yang dicapai.

3. Efektivitas

Menurut Mardiasmo (2004:134), Efektivitas adalah ukuran

berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Kegiatan

operasional dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan

sasaran akhir kebijakan (spending wisely). Dapat disimpulkan bahwa

efektivitas merupakan seberapa jauh hasil sebenarnya mencapai hasil atau

target yang diharapkan. Adapun kaitan konsep efektivitas dengan kinerja

organisasi pemerintah khususnya pemerintah daerah dalam hal

pemungutan pendapatan daerah, konsep efektivitas lebih mengacu pada

keberhasilan pemerintah dalam mengemban tugas pokok dan fungsi

pemerintahan dalam mengumpulkan pendapatan daerah sehingga target

yang telah ditetapkan bisa tercapai.

4. Pajak Daerah

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yan menjadi dasar hokum pemungutan

pajak daerah dan retribusi daerah, pasal 10 dijelaskan bahwa pajak daerah

yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada darerah

yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan

Undang-Undang, denga tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan

diunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran

rakyat. Menurut Perda Kabupaten Sukoharjo No. 7 Tahun 2011, jenis

pajak kabupaten atau kota terdiri atas:

a. Pajak Hotel

b. Pajak Restoran

c. Pajak Hiburan

d. Pajak Reklame

e. Pajak Penerangan Jalan

f. Pajak Gol. C

g. Pajak Parkir

5. Retribusi Daerah

Menurut undang-undang nomor 34 tahun 2000 tentang pajak

daerah dan retribusi daerah. Dalam pasal 1, angka 26 undang -Undang

yang dimaksud menyebutkan bahwa retribusi daerah yang selanjutnya

disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran jasa atau

pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan pemerintah

daerah untuk kepentingan pribadi atau golongan. Yang menjadi objek dari

retribusi daerah adalah berbentuk jasa. Jasa yang dihasilkan terdiri dari:

jasa umum, jasa khusus dan perizinan tertentu.

C. METODE PENELITIAN

Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan

metode dokumentasi. Metode dokumentasi yaitu dengan cara mengumpulkan,

mencatat, dan mengkaji data sekunder yang berupa laporan realisasi PAD

yang diperoleh dari DPPKAD.

1. Tingkat Efisiensi

100

Kriteria pengukuran

a) Apabila hasilnya dibawah 20 % berarti sangat efisien.

b) Apabila hasilnya antara 20 % sampai dengan 85 % berarti efisien.

c) Apabila hasilnya diatas 85 % berarti tidak efisien.

2. Tingkat Efektivitas

100%

Kriteria Pengukuran

a) Hasil perbandingan tingkat pencapaian diatas 100% berarti sangat

efektif

b) Hasil perbandingan tingkat pencapaian sama dengan 100% berarti

efektif

c) Hasil perbandingan tingkat pencapaian dibawah 100% berarti

efektif.

D. HASIL PENELITIAN

1. Efisiensi Pajak Daerah

Rata-rata efisiensi penerimaan pajak daerah yang paling rendah pada

kurun waktu 2007-2012 adalah pajak hotel yaitu mencapai rata-rata 5,62%

sehingga sangat efisien. Artinya biaya yang dikeluarkan untuk

pemungutan pajak adalah rendah. Sedangkan tertinggi adalah pajak galian

golongan C yang mencapai 14,54%. Dari data di atas dapat dilihat bahwa

efisiensi penerimaan pajak daerah di Kabupaten Sukoharjo sudah sangat

efisien dengan rata-rata sebesar 8,74% (kurang dari 20%). Penerimaan

pajak daerah yang sangat efisien ini menyebabkan meningkatnya

pendapatan asli daerah dan menurunnya biaya pemungutan pajak. Rata-

rata pertumbuhan pada tahun 2007-2008 mengalami kenaikan dan pada

tahun 2009-2012 mengalami penurunan.

2. Efektivitas Pajak Daerah

Efektivitas pencapaian target penerimaan pajak daerah yang paling

maksimal dalam kurun waktu 2007-2012 adalah pajak hotel yaitu

mencapai rata-rata 135,64% dan terendah adalah pajak reklame yaitu

100,44%. Dari data di atas dapat dilihat bahwa rata-rata efektivitas

penerimaan pajak daerah periode tahun 2007-2012 mencapai 111,41% (di

atas 100%), sehingga sangat efektif. Pencapaian target penerimaan pajak

daerah yang sangat efektif ini menyebabkan meningkatnya pendapatan asli

daerah. Rata-rata pertumbuhan pada tahun 2007-2009 mengalami

kenaikan, pada tahun 2010 – 2011 mengalami penurunan, dan pada tahun

2012 mengalami kenaikan.

3. Efisiensi Retribusi Daerah

Bahwa rata-rata efisiensi penerimaan retribusi daerah yang paling

rendah pada kurun waktu 2007-2012 adalah retribusi jasa usaha yaitu

mencapai rata-rata 5,47% sehingga sangat efisien. Artinya biaya yang

dikeluarkan untuk pemungutan retribusi adalah rendah. Sedangkan

tertinggi adalah retribusi perijinan tertentu yang mencapai 6,67%. Dari

data di atas dapat dilihat bahwa efisiensi penerimaan retribusi daerah di

Kabupaten Sukoharjo sudah sangat efisien dengan rata-rata sebesar

6,12% (kurang dari 20%). Penerimaan pajak daerah yang sangat efisien

ini menyebabkan meningkatnya pendapatan asli daerah dan menurunnya

biaya pemungutan pajak. Rata-rata pertumbuhan pada tahun 2007-2008

mengalami kenaikan, tahun 2009-2012 mengalami penurunan.

4. Efektivitas Retribusi Daerah

Efektivitas pencapaian target penerimaan retribusi daerah yang paling

maksimal dalam kurun waktu 2007-2012 adalah retribusi perijinan

tertentu yaitu mencapai rata-rata 93,45%. Sedangkan tertinggi adalah

retribusi perijinan tertentu yang mencapai 95,16% dan terendah adalah

retribusi jasa usaha yaitu 90,56%. Dari data di atas dapat dilihat bahwa

rata-rata efektivitas penerimaan retribusi daerah periode tahun 2007-2012

mencapai 93,45% (berada di antara 80 - 100%), sehingga termasuk

kategori sangat efektif. Pencapaian target penerimaan retribusi daerah

yang sangat efektif ini menyebabkan meningkatnya pendapatan asli

daerah. Rata-rata pertumbuhan pada tahun 2007-2008 mengalami

penurunan, tahun 2009-2010 mengalami penurunan, tahun 2010-2011

mengalami kenaikan, dan pada tahun 2011-2012 mengalami penurunan.

E. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

a. Nilai rata-rata efisiensi penerimaan pajak daerah di Kabupaten

Sukoharjo sudah sangat efisien dengan rata-rata sebesar 8,74%

(kurang dari 20%). Penerimaan pajak daerah yang sangat efisien ini

menyebabkan meningkatnya pendapatan asli daerah dan menurunnya

biaya pemungutan pajak. Rata-rata pertumbuhan pada tahun 2007-

2008 mengalami kenaikan dan pada tahun 2009-2012 mengalami

penurunan.

b. Nilai rata-rata efektivitas penerimaan pajak daerah periode tahun 2007-

2012 mencapai 111,41% (di atas 100%), sehingga sangat efektif.

Pencapaian target penerimaan pajak daerah yang sangat efektif ini

menyebabkan meningkatnya pendapatan asli daerah. Rata-rata

pertumbuhan pada tahun 2007-2009 mengalami kenaikan, pada tahun

2010 – 2011 mengalami penurunan, dan pada tahun 2012 mengalami

kenaikan.

c. Nilai rata-rata efisiensi penerimaan retribusi daerah di Kabupaten

Sukoharjo sudah sangat efisien dengan rata-rata sebesar 6,12%

(kurang dari 20%). Penerimaan pajak daerah yang sangat efisien ini

menyebabkan meningkatnya pendapatan asli daerah dan menurunnya

biaya pemungutan pajak. Rata-rata pertumbuhan pada tahun 2007-

2008 mengalami kenaikan, tahun 2009-2012 mengalami penurunan.

d. Rata-rata efektivitas penerimaan retribusi daerah periode tahun 2007-

2012 mencapai 94,45% (berada di antara 80 - 100%), sehingga

termasuk kategorfi efektif. Pencapaian target penerimaan retribusi

daerah yang sangat efektif ini menyebabkan meningkatnya pendapatan

asli daerah. Rata-rata pertumbuhan pada tahun 2007-2008 mengalami

penurunan, tahun 2009-2010 mengalami penurunan, tahun 2010-2011

mengalami kenaikan, dan pada tahun 2011-2012 mengalami

penurunan.

2. Saran

Dari hasil penelitian, analisis data, pembahasan, dan simpulan yang

telah diambil, maka dapat di kemukakan saran sebagai berikut:

a. Bagi peneliti di penelitian lebih diperpanjang lagi, yaitu tidak hanya

enam tahun, sehingga tingkat generalasinya lebih baik.

b. Bagi peneliti mendatang hendaknya melibatkan variabel lainnya.

c. Bagi peneliti mendatang hendaknya sampel dan daerah penelitian lebih

diperluas lagi, yaitu tidak terbatas pada Kabupaten Sukoharjo,

sehingga akan memberikan hasil yang lebih mendekati kenyataan

yang sebenarnya.

DAFTAR PUSTAKA

Dajan, Anton. 1986. Pengantar Metode Statistik. Jakarta: LP3ES.

Enggar D. P. A. dan Sri Rahayu, dkk. 2011. “ Analisis Efisiensi dan Efektivitas Penerimaan Pajak Daerah Propinsi Jambi”. Jurnal Penelitian Universitas Jambi Seri Humaniora, Vol. 13, No. 1, Hal: 69-82.

Halim, Abdul. 2001. “Buna Rampai Manajemen Daerah”. Yogyakarta: UPP AMP

YKPN.

Halim, Abdul. 2004. Menejemen Keuangan Daerah, Yogyakarta: UPP AMP

YKPN.

Harjono, Taufiq. 2008. “Analisis Potensi Pajak Hotel di Kabupaten Ponorogo”. Jurnal Ilmiah di Bidang Ekonomi, Vol. 3, No. 2, Hal: 83-96.

Hasibuan Malahayu SP. “Menejemen (Dasar, Pengertian, dan Masalah). Edisi Revisi. Jakarta: Bumi Aksara.

Kurniawan, Panca dan Agus Purwanto. 2004. “ Pajak Daerah dan Retribusi di Indonesia”. Malang: Banyu Media Publising.

Mahsun, Muhammad. 2006. “Pengukuran Kinerja Sektor Publik”. Yogyakarta: BPFE UGM.

Mardiasmo. 2001. “Perpajakan”. Yogyakarta: Andi.

Mudrajad, Kuncoro. 2003. “ Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi”. Jakarta: Erlangga.

Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo No. 7 Tahun 2011 “Tentang Pajak Daerah”.

Resmi, Siti. 2007. “Perpajakan Teori dan Kasus”. Edisi 3. Jakarta: Salemba Empat.

Rosidah, Euis dan Yosi Muhammad Nur. 2010. “Analisis Efektivitas dan Efisiensi Pemungutan Pajak Reklame Serta Kontribusinya Terhadap Penerimaan Pajak Daerah”. Jurnal Akuntansi, Vol. 5, No. 2, Hal:508-522.

Sidik, Machmud. 1994. Keuangan Daerah. Jakarta: Universitas Terbuka.

Sujoko, Eferin. Et al. 2004. Metode Penelitian Untuk Akuntasni: Malang: Banyumedia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2000. “Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah”.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004. “Tentang Pemerintah Daerah”.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004. “Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah”.

Wartini, Sri dan Ita Salsalina. 2010. “Pengaruh Pemungutan Pajak Reklame Terhadap Penerimaan Pajak Derah Di Kota Bandung”. Jurnal Akuntansi, Vol. 2, No. 2, Hal: 181-201.

Wahyu Nugrahadi,Eko dan Aisma Syamsi. 2011. “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Realisasi Pajak Daerah di Kota Medan”. Jurnal Visi Ekonomi, Vol. 10, No. 1, Hal:36-43.