ANALISIS PERENCANAAN KEBIJAKANPROGRAM DANA BANTUAN KEUANGAN
(BLOCK GRANT) DESA DAN KELURAHAN TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
DI PROVINSI SULAWESI TENGGARA
BAGIAN ILATAR BELAKANG MASALAH
Kemiskinan, akses pendidikan, kesehatan dan keberdayaan
masyarakat didaerah adalah salah satu isu krusial dalam pembangunan
daerah. persoalan ini pula yang menjadi alasan bagi beberapa daerah
yang dinilai rendah dalam pelaksanaan otonomi daerahnya. Lemahnya
inovasi dari pemerintah daerah dalam menanggulangi masalah
tersebut, kemudian menjadi kendala utama dalam mencarikan
alternatif yang baik.Untuk itu, membangun pemerintahan daerah yang
lebih partisipatif, akuntabel dan membawa jiwa pembaharu di daerah
sangat diperlukan saat ini. yakni dengan lebih mengedepankan adanya
kebijakan maupun program pemerintah yang lebih diorientasikan
kepada pembangunan dan kesejahteraan masyarakat serta pemberdayaan
masyarakat daerah. Kemiskinan merupakan masalah yang seringkali
dihadapi disetiap daerah, faktor penyebab hal itu bisa berasal dari
berbagai aspek misalnya saja keterbatasan sumberdaya, kurangnya
akses terhadap sumberdaya, hingga lemahnya penghantaran sumberdaya
dari pemerintah kepada masyarakat paling bawah. Disisi lain,
disadari bahwa kelemahan utama dari masyarakat adalah
keberdayaannya dalam membangun kehidupan mereka, dan kondisi
masyarakat seperti itu terpusat di masyarakat desa.Provinsi
Sulawesi Tenggara tentunya tidak terlepas pada adanya masalah
tersebut, dari data BPS Sulawesi Tenggara tahun 2008 menunjukkan
Jumlah penduduk miskin di Sulawesi Tenggara pada bulan Maret 2008
berjumlah 435,9 ribu orang atau sekitar 19,53 persen. Kondisi ini
lebih besar daripada persentase penduduk miskin Nasional yang pada
akhir 2008 mencapai 32,53 juta orang atau sekitar 14,15 persen.
Konsentrasi penduduk miskin tersebut beradadi daerah daerah
pedesaan berjumlah yakni berjumlah 408,7 ribu orang atau sekitar
93,76 persen dari total penduduk miskin di
SulawesiTenggara.Persentase pengurangan jumlah masyarakat miskin di
Sulawesi Tenggara pada tahun-tahun sebelumnya memang menunjukkan
adanya penurunan jumlah, namun jumlah penduduk miskin yang
mengalami penurunan tersebut hanya terpusat diwilayah perkotaan
saja. Sehingga penduduk miskin di pedesaan seakan tetap stagnan
pada posisi jumlah keseluruhan penduduk miskin di Sulawesi
Tenggara. Untuk lebih jelasnya dapat diperhatikan dalam tabel
berikut ;
Dari data tersebut, kemudian menunjukkann bahwa konsentrasi
masyarakat miskin di Sulawesi Tenggara perlu carikan solusi dalam
penanggulangan kemiskinan terutama di pedesaan. Karena kemiskinan
di wilayah pedesaan akan lebih kompleks ketimbang di daerah
perkotaan, hal ini bisa menyangkut tingkat keberdayaan masyarakat
dalam menyampaikan aspiranya atau ketersediaan sarana dan prasarana
yang dapat mendukung kegiatan ekonomi masyarakat desa untuk
meningkatkan perekonomian mereka.Disisi lain, pembangunan pada
periode pemerintahan sebelumnya secara umum telah memberikan
manfaat dalam pembangunan daerah dan pembangunan kesejahteraan
masyarakat Sulawesi Tenggara. Namun juga perlu diakui bahwa masih
terdapat beberapa sektor yang perlu ditingkatkan, termasuk sektor
yang secara langsung menyentuh pada kesejahteraan dan keberdayaan
masyarakat. khususnya dalam hal ini adalah masyarakat pedesaan yang
secara ekonomi masih lemah, pelayanan yang belum optimal, sarana
dan prasaranya yang kurang, serta bangunan pemerintahan yang
melayani masyarakat melalui prinsip good governance.Pada dasarnya
keberdayaan dan kesejahteraan masyarakat pedesaan adalah pada
kurangnya penghantaran anggaran ke tingkat desa, sehingga
perekonomian masyarakat desa masih terkendala pada dukungan sarana
dan prasaran, infrastruktur perhubungan sehingga masyarakat desa
dapat membangun jaringan usaha yang lebih baik. Disamping itu juga,
partisipasi terhadap program pemerintah daerah yang kurang masih
ditemukan di masyarakat pedesaan. Maka mesti dibuatkan sebuah
instrumen kebijakan untuk kemudian mampu memberdayakan dan
menghantarkan sumber daya kepada masyarakat desa, sehingga
diharapkan masyarakat desa mampu berpartisipasi dalam pembangunan
daerah.Melalui permasalahan tersebut, merupakan tantangan sekaligus
peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Maka
terpilihnya Kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur periode
2008-2013 yang kemudian menjabaran visi dan misi Gubernur dan wakil
Gubernur kemudian menjadi orientasi perencanaan pembangunan
Sulawesi Tenggara periode Tahun 2008-2013 yakni Membangun
Kesejahteraan Masyarakat Sultra tahun 2008-2013. Pernyataan
tersebut berdasar pada kondisi Sulawesi Tenggara dengan potensi
sumberdaya alam yag cukup melimpah baik sumber daya yang dapat
diperbaharui (renewable resources) di sekitar kelautan, kehutanan,
pertanian dalam arti luas serta sumberdaya yang tidak dapat
diperbaharui (unrenewable resources), seperti pertambangan. Namun
masih kurang dalam pengelolaannya, dan tentu perlu dikelola secara
optimal untuk kesejahteraan masyarakat.Perencanaan pogram
pembangunan tersebut kemudian dikenal dengan Istilah BAHTERAMAS
(Membangun Kesejahteraan Masyarakat) dengan program utamanya, yakni
(a) pembebasan biaya operasional pendidikan, (b) pelaksanaan
program pelayanan kesehatan gratis, (c) pemberian dana Block
Grand/Hibah Rp. 100 juta untuk setiap desa/kelurahan (Dokumen RPJMD
Sultra 2008-2013).Berdasarkan pada data dan beberapa kecenderungan
yang terjadi diatas, kemudian perlu kiranya untuk menentukan
alternatif kebijakan yang kemudian mengacu pada program pembangunan
Bahterama Sulawesi Tenggara khususnya pada program bantuan dana
block grant kepada desa dan kelurahan. Sejalan dengan itu, kemudian
akan diidentifikasi sejumlah sasaran dan tujuan dari program,
kemudian mengidentifikasi alternatif kebijakan dan terakhir adalah
melihat manfaat yang didapati dalam alternatif kebijakan yang telah
dirumuskan tersebut.
BAGIAN IIDISKUSI TEORITIK
Sebelum melangkah dalam menentukan alternatif kebijakan
tersebut, perlu kiranya mengetahui dahulu khasanah dalam kebijakan
publik mengenai perumusan hingga pada evaluasi sebuah kebijakan.
Hal ini dimaksudkan untuk memberikan frame dalam analisis sebuah
kebijakan nantinya.
Kebijakan PublikIstilah kebijakan (policy) serigkali
penggunaanya salaing dipertukarkan dengan istilah tujuan (goals),
program, keputusan, undang-undang, ketentuan-ketentuan,
usulan-usulan, dan rancangan-rancangan besar (Wahab, 1997).
Kebijakan pada intinya adalah sebagai pedoman untuk bertindak.
Pedoman ini boleh jadi sederhana atau kompleks, kualitatif atau
kuantitatif, khusus atau umum, luas atau sempit, serta publik atau
privat.Sejalan dengan itu, Frederick (dalam Islamy, 1997)
menyatakan bahwa kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang
diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu
lingkungan tertentu dengan menunjukkan hambatan-hambatan dan
kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijakan
tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu.Sebuah kebijakan
tentunya berasal dari adanya sebuah masalah publik yang perlu
dicarikan jalan keluar oleh pemerintah dalam bentuk kebijakan
publik. James E. Anderson (1979) mengatakan masalah publik sebagai
suatu kondisi atau situasi yang menghasilkan kebutuhan-kebutuhan
atau ketidakpuasan pada rakyat, sehingga perlu dicarikan cara-cara
penanggulangannya. Kemudian Dunn (1998; 210-213) menambahkan bahwa
masalah publik sebagai kebutuhan-kebutuhan, nilai-nilai,
kesempatan-kesempatan yang tidak terealisir dan hanya dapat dicapai
melalui tindakan kebijakan publik.Carl I. Friederick (Nugroho,
2012; 119) yang menyatakan kebijakan publik sebagai serangkaian
tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam
suatu lingkungan tertentu, dengan ancaman dan peluang yang ada.
Kebijakan yang diusulkan tersebut ditujukan untuk memanfaatkan
potensi sekaligus mengatasi hambatan yang ada dalam rangka mencapai
tujuan tertentu. Merujuk pada posisi daerah, tentu sebuah kebijakan
publik hendaknya didasarkan pada potensi yang ada serta ancaman
yang dapat muncul didaerah tersebut.
Implementasi KebijakanSebagai proses lebih lanjut setelah suatu
program dirumuskan dalam kepusan-keputusan (decision) oleh para
aktor adalah bagaimana program itu diimplementasikan. Tentunya
suatu program kebijakan harus diimplementasikan agar mempunyai
dampak atau tujuan yang diinginkan. Ketika sebuah kebijakan publik
dapat mencapai tujuannya maka kebijakan tersebut harus
diimplementasikan (Nugroho, 2012;674).Terakhir mengenai proses
Implementasi dapat kita mengutip apa yang dikemukakan oleh Anderson
(1979, dalam Nugroho, 2012), secara ringkas menyatakan bahwa dalam
mengimplementasikan suatu kebijakan ada empat aspek yang harus
diperhatikan, yaitu; (1) who is involved in policy implementation
(siapa yang dilibatkan dalam implementasi); (2) the nature of the
administrative process (hakekat proses implementasi); (3)
compliance with policy (kepatuhan atas suatu kebijakan); dan (4)
the effect of implementation or policy contetnt and impact (efek
atau dampak dari isi implementasi).Sejalan dengan pemikiran
Anderson bahwa untuk menunjukkan prasyarat bagi keberhasilan
implementasi kebijakan, menurut Brigman dan Davis (2004 dalam Domai
2011; 71-72) adalah ;a. Disadari oleh postulat atau hipotesis yang
baik mengenai sebab akibat, maka kemungkinan besar kebijakan
tersebut sulit diimplementasikan.b. Memiliki langkah-langkah yang
tidak terlalu banyak dan kompleks.c. Memiliki prosedur
akuntabilitas yang jelas.d. Pihak yang bertanggungjawab memberikan
pelayanan harus terlibat dalam perumusan desain kebijakan.e.
Melibatkan monitoring dan evaluasi yang teratur.f. Para pembuat
kebijakan harus memberi perhatian yang sungguh-sungguh terhadap
implementasi seperti halnya dalam perumusan kebijakan.
Analisis KebijakanSebuah kebijakan publik akan lebih baik dalam
pelaksanaanya jika terus dilakukan evaluasi, bahkan dalam prosesnya
awalnya sehingga menjadi kebijakan publik. sehingga akan terlihat
prospek sebuah kebijakan publik dalam implementasinya kemudian.
Analisis kebijakan publik menurut Riant Nugroho (2012; 293) bahwa
analisis kebijakan publik tidak akan pernah menjadi sebuah teori,
alasannya adalah analisis kebijakan publik menyangkut pada ranah
praktek daripada ranah teori.Jadi, analisis kebijakan adalah teori
yang berasal dari pengalaman terbaik, dan bukan diawali dari
temuan, kajian akademik, atau penelitian ilmiah. Artinya, teori
tentang analisis kebijakan adalah lay theory, bukan academical
theory (Nugroho, 2012). Kepentingan individu, kelompok, dan aliran
membuat kebijakan publik lebih banyak memperjuangkan publik yang
terbatas, yaitu para konstituen kekuasaan politik, daripada
masyarakat luas. Sehingga dalam analisis kebijakan publik, seorang
analisis tidak terlepas dari adanya konflik nilai yang terjadi pada
masyarakat diman sebuah kebijakan publik tersebut di
implementasikan.Pada dasarnya, dikatakan bahwa evaluasi kebijakan
menekankan pada estimasi atau pengukuran dari suatu kebijakan,
termasuk juga materi, implementasi, pencapaian tujuan, dan dampak
dari kebijakan tersebut, bahkan evaluasi juga dapat digunakan untuk
mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau
kegagalan suatu kebijakan, sehingga hasil pengkajian tersebut dapat
digunakan sebagai bahan pengambilan keputusan apakah kebijakan
tersebut akan dilanjutkan, diubah, diperkuat atau diakhiri
(Anderson, 1997: 272).Sedangkan dijabarkan secara lebih speseifik
oleh Willian Dunn, yakni kriteria lain dalam rangka mengevaluasi
suatu kebijakan adalah: 1. Efisiensi : suatu kebijakan dikatakan
efisien, jika hasil (output atau outcomes) lebih besar (berarti)
dari pada biaya untuk implementasi serta penegakan hukuk kebijakan
tersebut. Artinya, yang digunakan adalah kriteria
costeffectiveness, dengan kata lain, suatu kebijakan bersifat
efisien, maka pasti cost-effectiveness, tetapi tidak sebaliknya.2.
Keadilan : yang dimaksud dengan keadilan adalah pembagian
(penyebaran) keuntungan, yang diperoleh dari suatu kebijakan, di
antara kelompok masyarakat (stakeholders).3. Insentif untuk
perbaikan : kebijakan yang baik adalah kebijakan yang mendorong
para stakeholders untuk mencari dan menerapkan pendekatan atau
teknologi untuk perbaikan.4. Kemudahan untuk penegakan hukum
(enforceability) : dapat atau tidaknya suatu kebijakan
diimplementasikan serta ditegakkan.5. Pertimbangan moral (Dunn,
1994).
Disisi lain analisis kebijakan yang berbeda diberikan oleh
Weimer dan Vining (Nugroho, 2012) mengemukakan bahwa kerangka
konseptual analisis kebijakan terdiri atas langkah-langkah
mendiagnosis masalah, mengidentifikasi alternatif kebijakan yang
mungkin, menilai efisiensi kebijakan dikaitkan dengan melakukan
perhitungan cost benefit dari kebijakan. Kedua penulis ini
mengangkat pendekatan model rasionalis dalam analisis kebijakan
yang mempunyai bagian-bagian :1. Mendefinisikan permasalahan
(define the problem),2. Menetapkan kriteria evaluasi (estabilish
evaluation criteria),3. Mengidentifikasi alternatif kebijakan
(identify alternative policies),4. Memaparkan alternatif-alternatif
dan memilih salah satu (display alternatives dan select among
them),5. Memonitor dan mengevaluasi manfaat kebijakan (monitor and
evaluate policy outcomes).
Berdasarkan beberapa defenisi diatas, bahwa dapat ditarik
kesimpulan analisis kebijakan publik sebagai sebuah kegiatan
intelektual. Namun tidak terpisah dari bangunan preferenasi
nilai-nilai yang terbangun di dalam masyarakat dimana kebijakan itu
di laksanakan. Sehingga dalam sebuah analisis kebijakan diperlukan
juga pandangan mengenai kecenderungan tersebut.
BAGIAN IIIBATASAN MASALAH
Merujuk pada hasil BPS Sulawesi Tenggara tahun 2008, menunjukkan
besaran penduduk miskin di Sulawesi Tenggara pada tahun 2008
berjumlah 435,9 ribu orang atau sekitar 19,53 persen. Konsentrasi
penduduk miskin tersebut beradadi daerah daerah pedesaan berjumlah
yakni berjumlah 408,7 ribu orang atau sekitar 93,76 persen dari
total penduduk miskin di SulawesiTenggara.Namun penurunan yang
ditunjukkan tersebut bukanlah data yang dapat menunjukkan tingkat
keberdayaan masyarakat. Disadari bahwa persentase terbesar penduduk
miskin berada di daerah, maka perlu dicarikan jalan keluar dalam
persoalan tersebut. Dengan melalui intervensi kebijakan yang
kemudian dikeluarkan oleh pemerintah provinsi Sulawesi Tenggara,
yang tentunya keterlibatan dari pemerintahan Kabupaten/Kota juga
diperlukan dalam hal ini. Berdasarkan pada hasil evaluasi
pemerintahan periode sebelumnya, dalam dokumen monitoring dan
evaluasi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2008. Dalam
bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa ditemukan
beberapa masalah, yakni :1. Masih perlunya peningkatan layanan
administrasi perkantoran dan optimalisasi pengelolaan administrasi
perkantoran;2. Keterlibatan masyarakat miskin dalam perencanaan,
pelaksanaan dan pengawasan pembangunan belum optimal;3. Peran
pemerintah desa/kelurahan dan lembaga kemasyarakatan yang belum
optimal;4. Belum optimalnya peran lembaga kemasyarakatan dalam
menggerakkan partisipasi masyarakat;5. Menurunnya nilai-nilai
semangat kegotong royongan serta peran Lembaga Adat yang belum
optimal;6. Minimnya akses pengelolaan SDA dengan Pemanfaatan TTG;7.
Kurangnya modal usaha lembaga keuangan mikro pedesaan;8. Belum
optimalnya koordinasi dalam penanggulangan kemiskinan;9.
Terbatasnya lembaga ekonomi mikro sebagai wadah usaha masyarakat di
pedesaan;10. Terbatasnya informasi pasar bagi masyarakat desa;11.
Masih kurang berfungsinya Lumbung Pangan Masyarakat Desa (LPMD);12.
Rendahnya keberdayaan masyarakat di pedesaan.
Berdasarkan temuan tersebut diatas kemudian, melalui penjabaran
visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur periode 2008-2013.
Membuat perencanaan pembangunan provinsi Sulawesi Tenggara yakni
Membangun Kesejahteraan Masyarakat (BAHTERAMAS). Karena disadari
bahwa, keberdayaan masyarakat desa bukan saja dipengaruhi oleh
keterbatasan sumber daya dan wilayah namun juga pada penghantaran
bantuan keuangan dalam mendukung pembangunan infrastruktur dan
prasarana. Disamping itu juga untuk membangun partisipasi
masyarakat pedesaan dalam meningkatkan kesejahteraan
masyarakat.Perencanaan Program Block GrantBantuan Keuangan/ Block
Grant dimaksudkan untuk pemberian bantuan yang bersifat materi atau
dalam bentuk keuangan yang diberikan oleh suatulembaga atau
organisasi yang tertinggi kepada lembaga atau organisasi dibawahnya
yang bersifat hibah. Program ini dimaksudkan untuk mewujudkan
kerangka kebijakan sebagai dasar dari acuan pelaksanaan program
yang berbasis pemberdayaan masyarakat. Program ini dilaksanakan
melalui Pengembangan sistem serta mekanisme
prosedurprogrampenyediaan fasilitator dan pendanaan untuk mendorong
prakarsa dan inovasi masyarakat yang berkelanjutan.Program Bantuan
Keuangan/ Block Grant pada Desa/Kelurahan bersumber dari bantuan
Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dan sumber-sumber lainnya
yang diberikan kepada Desa/Kelurahan mulai pada Tahun Anggaran
2008-2013 sebesar Rp. 100.000.000. (Seratus Juta rupiah) kepada
Desa/Kelurahan di Sulawesi Tenggara. Dalam rangka melaksanakan
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa dan untuk
peningkatan pelayanan serta pemberdayaan masyarakat, Desa harus
mempunyai sumber pendapatan desa. Sehingga bantuan tersebut lebih
diarahkan untuk percepatan pembangunan Desa/ Kelurahan.Kebijakan
Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara melalui pemberian Program
Bantuan Keuangan/Block Grant ini diharapkan diikuti oleh Pemerintah
Kabupaten/Kota, dimana dana ini harus dilihat sebagai bagian yang
bersifat komplementer oleh Pemerintah Kabupaten/Kota. Artinya
dengan kebijakan ini Pemerintah Kabupaten/Kota juga dapat
memberikan sejumlah dana yang bersifat Block Grant seperti Alokasi
Dana Desa (ADD) yang merupakan hak Pemerintah Desa/ Kelurahan
berdasarkan Permendagri Nomor 37 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Desa.
Tujuan dan Sasaran Program Block Grant
Berdasarkan permasalah kemiskinan yang berkembang di wilayah
pedesaan provinsi Sulawesi Tenggara. Maka tentu, perencanaan
program yang akan dicanangkan periode pemerintahan tahun 2008-2013
memiliki tujuan dan sasaran tertentu yang ditujukan untuk
kesejahteraan masyarakat. Adapun rancangan tujuan dan sasaran dalam
perencanaan program block grant, dapat ilustrasikan sebagai berikut
:
Tingkat Persentase penduduk miskin Sultra lebih besar dari
persentase penduduk miskin Nasional.Penduduk Miskin lebih dari 92
persen berada di wilayah pedesaan.Keberdayaan masyarakat Desa
cenderung lemah.Kelembagaan masyarakat pedesaan kurang
optimal.Program bantuan dana block grant kepada desa dan kelurahan,
sebesar 100 juta pertahun perdesa.Peningkatan Kesejahteraan
masyarkat pedesaan, ditunjukkan dengan penurunan tingkat penduduk
miskin pedesaan.Peningkatan partisipasi masyarakat dalam program
pemerintahan.Kelembagaan masyarakat desa yang kuat, sebagai wadah
aspirasi masyarakat desa terhadap kebutuhan mereka.Kondisi Tahun
2008Program BAHTERAMAS SULTRA 2008-2013Tujuan dan sasaran yang
diinginkan :
BAGIAN IVALTERNATIF KEBIJAKAN
Gambaran program sebagai upaya menjawab tuntutan dan kondisi
yang ada, maka berdasarkan pada perumusan kebijakan block grant
yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa,
akan diberikan penjelasan mengenai posisi kebijakan tersebut dalam
beberapa alternatif yang harus menjadi penekanan dalam
Implementasinya, sehingga penyaluran bantuan dana block grant
tersebut dapat berjalan efektif. Alternatif kebijakan ini kemudian
ditujukan pada adanya kecenderungan pengaruh pada beberapa variabel
kebijakan yang muncul. Dimana variabel tersebut bisa datang dari
dalam dan luar pemerintahan, yang kemudian hal ini tentu akan
berpengaruh dalam implementasi kebijakan bantuan dana block grant.
Adapun beberapa hal yang kemudian dianggap dapat menjadi variabel
pengaruh tersebut dibagi menjadi dua yakni :
No.Variabel yang MempengaruhiAlternatif Kebijakan
Intern Pemerintah
1.Aparat Birokrasi1. Dibutuhkan kecakapan Aparat dalam
pendampingan program mulai perencanaan, pelaksanaan hingga
evaluasi.2. Adanya keinginan aparat birokrasi untuk carry out dalam
pelaksanaan program.3. Kerjasama yang dilakukan pemerintah provinsi
dalam pelibatan aparat birokrasi hingga ke tingkat pemerintahan
Kabupaten/Kota4. Dukungan dari pemimpin daerah terhadap aparat
birokrasi dalam pelaksanaanya.
2.Administrasi1. Faktor politis akan sangat berpengaruh bisa
jadi pada tataran realisasi program, dimana program pemerintah
provinsi dan pemerintah kabupaten/kota akan saling bertemu
dilapangan. Maka diperlukan kolaborasi positif tingkat pemerintah
daerah.2. Memberikan kejelasan alur pelaksanaan program,3. Basis
data yang relevan dengan kondisi, sehingga hal ini diperlukan
adanya kolaborasi pemerintahan provinsi dan pemerintahan
kabupaten/kota.4. Revitalisasi pemerintahan desa dalam partisipasi
program dan usahanya dalam pelibatan masyarakat desa dalam
Implementasi
3.Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)1. Melakukan pendampingan
secara intensif terhadap penggunaan anggaran.2. Kerjasama yang
dilakukan dengan pemerintah desa dalam monitoring dan evaluasi.3.
Memberikan pertanggungjawaban fisik kepada pemerintah Kabupaten dan
Kota atas realisasi anggaran.
4.Fasilitator Lapangan1. Pendampingan secara intensif, selain
itu adalah memberikan pemahaman kepada masyarakat dalam peruntukan
bantuan dana block grant tersebut, sehingga penggunaannya sesuai
dengan kebutuhan masyarakat desa.
Ekstern Pemerintah
1.Lingkungan Kebijakan1. Menyangkut nilai-nilai sosial dan
budaya masyarakat, maka diperlukan pendampingan secara persuasif
dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang program block
grant.2. Kondisi kebutuhan masyarakat desa yang berbeda-beda, untuk
itu pelibatan setiap tokoh maupun stakeholder di desa dalam
analisis masalah maupun penjaringan kebutuhan masyarakat desa.3.
Konflik kepentingan, karena bantuan yang diberikan dalam bentuk
materi atau anggaran maka potensi penyimpangan akan sangat tinggi,
maka metode pendampingan melalui musrembang untuk membuat rountdown
program dengan pelibatan partisipasi masyarakat akan sangat
membantu dalam pengawasannya kemudian.
2.Kondisi Ekonomi Masyarakat1. Konsentrasi ekonomi masyarakat
desa sebagian besar pada sektor pertanian dan perikanan, sehingga
aplikasi program senantiasa memberikan dukungan maupun
diorientasikan kepada kebutuhan pengembangan ekonomi masyarakat.2.
Dibutuhkan adanya skema untuk penghantaran modal usaha bagi
kelompok ekonomi di desa, hal ini bisa diporsikan dari realisasi
anggaran block grant maupun sebagai masukan dalam perencanaan
program dalam musrembang desa. Realisasinya kemudian dalam bentuk
permodalan mikro, pelatihan maupun program pemberdayaan
lainnya.
6.Masyarakat 1. Penguatan partisipasi masyarakat dilakukan
dengan penguatan kelembagaan masyarakat desa, hal ini bisa
didasarkan subsektor ekonomi yang berkembang. Disamping itu juga
dalam model kelompok usaha kecil dan menengah yang dilakukan oleh
masyarakat desa.2. Memfokuskan pada tingkat pendidikan masyarakat
untuk kemudian mampu berpartisipasi optimal dalam program, maka
pengawasan dan pendampingan melalui tim fasilitator maupun LPM akan
sangat berengaruh.3. Perlu diperhatikan juga kedepan adalah adanya
desentralisasi pelaksanaan program fisik kepada lembaga masyarakat
desa yang telah dibentuk, sebagai bagian dari partisipasi
masyarakat.
7.Pihak Swasta/LSM/ Ormas1. Pelibatan dunia usaha dalam hal ini
pihak swasta, dalam penyediaan kebutuhan pembangunan desa, maupun
dalam bentuk-bentuk kerjasama lainnya. namun dalam tahap awal tentu
perlu adanya pendampingan dahulu oleh pemerintah terhadap
masyarakat desa.2. Pelibatan sektor ini dalam pengawasan diluar
pemerintah akan sangat dibutuhkan sebagai pengawas independen.
Terutama dalam pengawan mengenai kecurangan-kecurangan dalam
perencanaan dan pelaksanaan program.3. Terkadang, tidak semua
persoalan masyarakat desa bisa dikaitkan dengan bantuan dana block
grant tersebut, maka peran LSM/Ormas kemudian dapat menjembatani
ekpektasi atau harapan masyarakat desa dengan program-program yang
dilaksanakan pemerintah.
Dari beberapa variabel yang dikemukakan diatas tentunya, dalam
hal ini pemerintah provinsi Sulawesi Tanggara dapat membentuk suatu
jaringan yang solid, sehingga komunikasi program tersebut dapat
berjalan baik, yang tentunya implikasinya akan bermuara pada
pelaksanaan program yang efektif. Disamping itu, secara umum dapat
ditekankan bahwa pelaksanaan program bantuan block grant tersebut
diarahkan pada upaya untuk :1. Berdampak pada Kesejahteraan
Masyarakat, variabel yang dapat berpengaruh pada posisi ini adalah
dukungan sumberdaya bagi berjalannya pembelajarandalam masyarakat,
yang dengan itu kemampuan masyarakat terbangun (capability
building) dan dalam hal kelembagaan masyarakat terkuatkan
(strengthening), sehingga program tersebut dapat memberi efek pada
pemberdayaan masyarakat (community empowerment). Hal yang perlu
ditekankan bahwa yang dipentingkan adalah dukungan sumberdaya atas
prakarsa dan swadaya masyarakat, bukan bagaimana dana Rp. 100 juta
tersebut harus habis di tingkat desa/kelurahan. Karena itu sangat
penting dilakukan persiapan sosial pada tingkat desa/kelurahan,
dana dialokasikan berdasarkan kebutuhan masyarakat melalui
perencanaan yang mereka susun sesuai karakteristik
desa/kelurahannya (Salman, 2009).2. Mengedepankan partisipasi
masyarakat, tentunya ini berkaitan dengan variabel perencanaan
pembangunan di desa. Partisipasi masyarakat secara utuh kemudian
diharapkan dapat secara terus menerus ditingkatkan, keterliban
masyarakat desa dalam penyusunan program, pelaksanaan hingga
monitoring dan evaluasi, kemudian dapat membangun sinergitas yang
baik antara masyarakat dengan pemerintah. Hal ini, kemudian mampu
membantu dalam menilai keefektifan program yang dilaksanakan.3.
Wilayah Pedesaan yang memiliki potensi berkembang dan
berkelanjutan, hal ini berkaitan dengan variabel
kolaborasi/keterlibatan multipihak dalam pembangunan daerah. Bila
berbagai program/kegiatan yang selama ini menempatkan
desa/kelurahan sebagai unitnya telah berhasil menjadikan
desa/kelurahan sebagai entitas yang berdaya, yang masyarakat, dunia
usaha dan pemerintahnya berkontribusi efektif bagi keberdayaan
desa/kelurahan tersebut, maka program bantuan block grant ini
idealnya dapat mengkolaborasikan berbagai potensi yang terbangun
dari adanya bantuan pendanaan tersebut. Sehingga keberlanjutan
program tersebut tidak bersifat hanya pada penggunaan anggaran
tersebut, namun bagaimana membentuk jejaring masyarakat berdasarkan
pencapaian penggunaan anggaran tersebut.4. Keterlibatan aktor,
variabel ini dimaksudkan adalah aktor yang berasal dari dalam
pemerintahan (internal) maupun yang berasal dari luar (eksternal).
Bahwa preferensi politik tidak pernah bisa dilepaskan dari sebuah
kebijakan publik, maka akan ada pihak-pihak yang kemudian mencoba
memanfaatkan program ini kearah yang tidak diharapkan. Disamping
itu juga, variabel aktor ini sangat berpengaruh pula pada posisinya
mengsosialisasikan program serta mengawal pelaksanaan program
tersebut sesuai alur yang dioperasionalisasikan.5. Terkait
pengawasan, karena hampir semua dalam alternatif kebijakan yang
diajukan kemudian memuat tentang adanya pengawasan terhadap
kebutuhan dan perencanaan yang dilakukan masyarakat desa. Akan
menuai beberapa tanggapan dimana orientasi dari program ini adalah
memacu keberdayaan masyarakat desa, namun disisi lain pengawasan
oleh pemerintah tetap dilakukan pada tiap-tiap perencanaan program
yang dilakukan masyarakat. lalu pemberdayaanya masyarakatnya
bagaimana? Tentu ini diawal akan digambarkan seperti itu, namun
seiring pemahaman tentang program tersebut telah menunjukkan hal
positif pendampingan dan evaluasi hanya pada tahap awal dan pada
realisasi saja yang akan dilakukan.
BAB VTANTANGAN DAN HAMBATANDari sekian analisa mengenai
perencanaan yang dilakukan pada kebijakan bantuan keuangan (block
grant) tersebut, kemudian dirumuskannya serangkaian masukan dalam
beberapa variabel yang perlu diperharhatikan dalam pelaksanaan
program block grant. Tentunya dari itu semua akan memberikan juga
serangkaian tantangan dan hambatan yang bisa jadi muncul dalam
pelaksanaannya. Adapun tantangan dan hambatan tersebut terbagi
menjadi dua, yakni yang berasal dari intern pemerintah sendiri dan
yang berasal dari ektern pemerintah. Secara garis besar tantangan
dan hambatan tersebut adalah sebagai berikut :a. Intern (dalam)
Pemerintah,Yakni kemudian dalam hal ini menyangkut :1. Komponen
realisasi anggaran yang belum mencapai target 100 juta pertahun
tiap desa, hal ini kemudian akan memberikan feedback negatif atau
bahkan pesimistis dari masyarakat desa yang telah dijanjikan
demikian.2. Ketersediaan aparat birokrasi, hal ini menyangkut
status program block grant yang utamanya pendampingan dalam
perencanaan hingga evaluasi sifatnya lapangan. Maka penyediaan
honorarium khusus untuk pegawai yang dibebani tugas akan menjadi
tambahan mata anggaran dalam APBD.3. Kecakapan aparat pemerintah,
dalam hal ini kemudian menyangkut kompetensi yang dimiliki oleh
aparat pemerintah dalam melakukan sosialisasi program block grant
dan peruntukannya untuk masyarakat desa. Disamping itu juga dalam
kompetensi aparat pemerintah melakukan pendampingan serta
monitoring dan evaluasi terhadap realisasi program block grant.4.
Kolaborasi Kepemimpinan Politik daerah, hal ini tentu tidak dapat
dipisahkan dalam kerangka otonomi daerah dimana preferensi politik
kepala daerah akan mencerminkan pandangan politik partai
pengusungnya. Maka perbedaan pandangan politik bisa menjadi salah
satu hambatan dalam usaha kolaborasi pemerintahan dalam
menyukseskan program block grant.5. Kebutuhan tim fasilitator dan
LPM di tingkat desa dan kelurahan, kondisi geografi Provinsi
Sulawesi Tenggara yang berbentuk kepulauan maka hal ini membutuhkan
tenaga tim fasilitator dan LPM dalam sosialisasi program, terutama
dalam realisasi awal program block grant di pemerintah desa.
b. Ekstern (luar) Pemerintah.Yakni kemudian hal ini menyangkut
:1. Pengetahuan masyarakat, hal ini menyangkut tingkat pendidikan
masyarakat desa dalam mengidentifikasikan kebutuhan mereka.
Tantangan lainnya adalah adanya potensi masyarakat desa yang
tingkat pendidikannya rendah bahkan tidak pernah mengenyam
pendidikan sama sekali. Hal ini tentu selain menjadi hambatan dalam
realisasi dan partisipasi masyarakat dalam program, namun juga
kesulitan dalam hal sosialisasi program tersebut. Karena masyarakat
cenderung menjalankan aktivitasnya seperti kebiasaan atau yang
membudaya di masyarakat tersebut, tentunya ini akan bersinergi
dengan tingkat kesejahteraan masyarakat yang tidak akan berkembang.
Padahal orientasi program adalah adanya peningkatan kesejahteraan
masyarakat pedesaan.2. Nilai sosial yang berkembang di masyarakat
desa, sejalan dengan tantangan yang diatas masalah pendidikan,
nilai-nilai sosial yang berkembang ditengah masyarakat pedesaan
akan sangat mempengaruhi jalannya program block grant terutama
dalam penciptaan keberdayaan bagi masyarakat. karena nilai-nilai
sosial dan budaya yang berkembang akan membentuk mindset
masyarakat, yang kemudian termanifestasi pada kebiasaan dalan
aktivitas mereka. Pada gilirannya, aktivitas ekonomi mereka hanya
pada pemenuhan kebutuhan sehari-hari saja dan belum berorientasi
pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, seperti jejaring ekonomi
dan inovasi aktivitas ekonomi masyarakat.3. Nilai budaya
masyarakat, masih kuatnya budaya patriarkhi di masyarakat desa bisa
menjadi tantangan tersendiri dalam hal pengusahaan partisipasi
masyarakat dalam program block grant. Karena dengan kuatnya budaya
patriatkhi tersebut kemudian, akan menciptakan kecenderungan pada
orientasi kebutuhan masyarakat desa adalah kebutuhan yang
diputuskan oleh kepala desa yang bersangkutan. Padahal belum tentu
bahwa kebutuhan masyarakat secara umum dapat direpresentasikan
kepada kebutuhan yang dibuat oleh kepala desa. Sehingga partisipasi
masyarakat secara keseluruhan dibutuhkan untuk dapat memberikan
gambaran kebutuhan masyarakat, sehingga realisasi program block
grant dapat berjalan efektif tentunya.
Referensi
Abdul Wahab, Solichin, 1997. Analisis Kebijaksanaan; Dari
Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara, Edisi Kedua. Bumi
Aksara; Jakarta......................., 1999. Analisis
Kebijaksanaan Negara; Teori dan Aplikasinya. PT. Danar Wijaya,
Brawijaya University Press: Malang......................., 2008.
Pengantar Analisis Kebijakan Publik. UMM Pres: MalangDomai,
Tjahjanulin, 2011. Sound Governance, Universitas Brawijaya Press;
MalangIslamy, M. Irfan, 2002. Prinsip-Prinsip Perumusan
Kebijaksanaan Negara, Edisi 2 Cet.1. Bina Aksara; Jakarta.Isnian,
Siti Nur.,2011. Tesis, Evaluasi Perencanaan Program Bahteramas
Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Kota Kendari, Pascasarjana
Universitas Gajah Mada; Yogyakarta.,tidak dipublikasikan.Nugroho,
Riant, 2012. Cet.ke-4, Public Policy, Elex Media Komputindo:
Jakarta.Rahman, Niyati., 2011. Block Grand dari Poor Program menuju
Popular Program, dalam :
http://niyantirahman.blogspot.com/2011/11/block-grand-dari-poor-program-menuju.html
(diakses pada 25 April 2013).Salman, Darmawan. 2009. Peranan
BAHTERAMAS dalam Mendorong PembangunanBerbasis Komunitas di
Sulawesi Tenggara, Makalah disampaikan dalam Acara Donor Meeting
Bappeda Sulawesi Tenggara, 17-12-2008. Tidak
dipublikasikan.Tambera, Haris., 2011. Pengaruh Dana Block Grant
Terhadap Pemberdayaan Masyarakat di Kota Kendari , dalam
http://haris-tambera.blogspot.com/2011/01/pengaruh-dana-block-grant-terhadap.html
(diakses 25 April 2013).Winarno, Budi, 2011. Kebijakan Publik;
Teori, Proses dan Studi Kasus, CAPS: Yogyakarta.
DokumenDokumen Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur
Sulawesi Tenggara periode Tahun 2008-2013.Profil Kemiskinan di
Sulawesi Tenggara tahun 2008., Berita Resmi Statistik Badan Pusat
Statistik (BPS) Provinsi Sulawesi Tenggara.Pemerintah Provinsi
Sulawesi Tenggara dan Universitas Haluoleo, 2012. Analisis Keuangan
Publik Provinsi Sulawesi Tenggara 2012 ; Kinerja Pelayanan Publik
dan Tantangan Pembangunan di Bumi HaluoleoPeraturan Daerah Provinsi
Sulawesi Tenggara Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Tenggara 2008
2013Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 25a Tahun 2008
tentang Pedoman Pelaksaaan Program Desentralisasi Fiskal Kegiatan
Bantuan Keungan/ Block Grant pada Desa/ Kelurahan.Peraturan
Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 41 Tahun 2009 tentang Pembebasan
Biaya Pengobatan.Peraturan Gubernur Sulawesi Tanggara Nomor 24
Tahun 2008 tentang pembebasan Biaya Operasional Sekolah Pendidikan
Sekolah Dasar hingga Sekolah Menengah.11
