Analisis Kebijakan Moneter Indonesia

5/17/2018 Analisis Kebijakan Moneter Indonesia - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/analisis-kebijakan-moneter-indonesia 1/19

• Ekonomi Ma

Analisis Kebijakan Moneter Indonesia: Pelaksanaan - Restrukturisasi - Implikas

Wahid Salim")

Abstract:

It is hypothetically believed that Rupiah's devaluation policy of the New Order Indonesian

govenunent since 1970's and the floating exchange rate policy might be the "driving force" of the

Indonesian monetary crisis that is marked by Rupiah's depreciation toward the US Dollar up to now.

In addition, the Indonesian central bank's intervention to money market seems to be meaningless,

even it just drain the exchange rate. In order to overcome the crisis, it is proposed to restructure the

monetary policy from floating exchange rate to fixed exchange rate by employing Iceberg model.

Pendahuluan

Bank Indonesia sebagai otoritas rnoneterIndonesia bertanggung jawab bagi stabilitas

nilai tukar Rupiah terhadap Dolar Amerika Se-

rikat. Bank Indonesia dalarn usahanya rnerne-

lihara stabilitas rnoneter, telah rnelaksanakan

beberapa kebijakan. Kebijakan itu telah rnern-

bawa irnplikasi bukan saja terhadap naiknya

nilai tukar Dolar AS terhadap Rupiah, tetapi

juga berdampak terhadap sektor-sektor lain.

Guna rnernberikan garnbaran yang jelas

rnengenai implikasi kebijakan rnoneter yangditerapkan oleh Bank Indonesia, dan bagaima-

na bangsa Indonesia dapat rnengatasi kernelut

nilai tukar Rupiah tersebut, kajian akadernik

ini akan rnernbahas dua topik utarna, yaitu (l)

pelaksanaan kebijakan rneneter Indonesia dan

implikasinya, serta (2) restrukturisasi kebijak-

an rnoneter Indonesia dan irnplikasinya. Kedua

topik termaksud akan dianalisis secara argu-

rnentatifpada tulisan ini.

Pokok Masalah

Salah satu tujuan kebijakan moneter yan

dilaksanakan oleh Bank Indonesia adalah un

tuk rnenstabilkan nilai tukar Rupiah. Narnu

tujuan itu kelihatannya belurn dapat rnernenu

harapan rnasyarakat, ditandai oleh terns rnel

mahnya nilai tukar Rupiah terhadap Dolar AS

Dengan kata lain, apresiasi Dolar AS terhada

Rupiah sernakin takterbendung lagi oleh berba

gai kebijakan rnoneter yang diterapkan

Indonesia. Untuk itu perlu dipikirkan ahematirestrukturisasi kebijakan yang rnernungkinka

bangsa Indonesia keluar dari kernelut nil

tukar yang berkepanjangan. Berkenaan denga

itu seluruh penyelenggara negara dan kompo

nen bangsa diharapakan dapat rnernberi kon

tribusi sesuai dengan perannya rnasing-rnasing

Untuk rnemfokuskan pembahasan ata

kedua topik utarna tersebut, beberapa pokok

rnasalah dirumuskan sebagai berikut.

")

Penulis adalah dosen Faku1tas Ekonomi Universitas Pancasila sejak tabun 1976 dan sekarang menjabat sebagai staf ahIi Menteri Negara ResllUkturis

Ekonomi Nasiona~ RI. Ia luIus Slljana Ekonomi dati UGM Jogyakarta, lulus Slljana Hukum dari Universitas Janabadra YogyaklJ1l, dan lulus Master

Social Science dati Binningbam University, London.

PANtJrAN BISNIS ISSN 1410-7805 VOLUME 4 NOMOR 1 lULl 2001

http://www.univpancasila.ac.id 7/2



• Ekonomi Makro

1. Bagaimana pelaksanaan kebijakan moneter

Indonesia dan impilkasinya?

2. Mengapa nilai tukar Rupiah melemah?

3. Apakah akar masalahnya dan struktur kebi-

jakan moneter yang bagaimanah yang dapat

menstabilkan nilai tukar Rupiah terhadap

Dolar Amerika Serikat?

4. Bagaimana pandangan para ahli mengenai

restrukturisasi kebijakan moneter Indonesia?

5. Bagaimana peran IMF dalam merestrukturi-

sasi kebijakan moneter Indonesia?

6. Apakah "driving force" merosotnya nilai

tukar Rupiah terhadap Do1ar AS?

7. Apakah implikasi diberlakukannya struktur

kebijanan moneter "fixed exchange rate" di

Indonesia?

Masalah pertama akan dianalisis dalam

topik pertama dengan menggunakan instrumen

analisis "The Operations System" dari Prof.

Howard 1. Weiss dan Prof. Mark E. Gershon

dalam bukooya Production and OperationManagement (1991: 5). Masalah kedua sampai

dengan masalah ketujuh akan di bahas dalam

topik kedua dengan menggunakan instrumen

analisis "Iceberg Model" dari Peter Schwartz

and James A. ogilvy dalam buku Learning

From the Future diedit oleh Liam Fahey and

Robert M. Randall (1998 : 68).

Manfaat Dan Tujuan Analisis

Kajian diharapkan bermanfaat bagi para

penyelenggara negara sebagai masukan ootuk

mengubah struktur kebijakan moneter Indonesia.

Adapoo tujuan analisis ini adalah terc

tanya nilai tukar Rupiah yang stabil agar bangIndonesia dapat keluar dari krisis ekonomi d

bangkit kembali ootuk dapat mencerdaskan

hidupan bangsa dan memajukan kesejahtera

umum.

PELAKSANAAN KEBIJAKAN MONETE

DAN IMPLIKASINY A

Kajian mengenai topik pertama ini di

sari oleh tiga preposisi sebagai berikut.

I. Bank Indonesia sebagai otontas moneberdasarkan ketentuan UU No. 23 Tah

1999, pasal 58 ayat (1) dan (2) harus

nyampaikan laporan setiap triwulan kep

DPR RI.

2. Dalam laporan triwulan 1-2001, Bank In

nesia memaparkan perkembangan ekono

moneter dan perbaikan serta kebijakan m

datang.

3. Kebijakan-kebijakan yang telah dilaksa

kan oleh Bank Indonesia dalam laporan

wulan tersebut bukanlah kebijakan b

tapi merupakan kebijakan-kebijakan y

selama ini dijalankan dan akan terus d

rapkan. Kebijakan itu adalah :

a. tight monetary policy (kebijakan u

ketat);

b. menaikkan booga surat berharga B

Indonesia (SBI);

c. intervensi pasar valuta asing;

d. pengawasan langsung (on site supervisio

e. pembatasan transaksi Rupiah oleh

resident.

6 VOLUME 4 NOMOR 1 JULl2001PANUfAN BISNIS ISSN 14




1. Tight Monetary Policy

a. Pengendalian uang primer yang beredar

merupakan pelaksanaan kebijakan uang

ketat melalui pasar terbuka. Sasaran yang

ingin dicapai adalah pertumbuhan uang

primer antara II % - 12 %.

b. Kenaikan booga SBI merupakan alat dari

pengetatan / pengendalian uang primer

yang beredar. SBI tersebut dijual

melalui operasi pasar terbuka. Hasil

lelang sampai dengan akhir triwulan I -

2001 mencapai Rp. 90,06 trilioo atau

mengalami peningkatan Rp. 11,IS trilioo

dibandingkan dengan posisi akhir triwu-

Ian IV - 2000 yang nilainya mencapai

Rp. 78,91 trilioo.

c. Kebijakan pengendalian / kebijakan uang

ketat dijalankan dengan strategi "front

loading" (sejak awal taboo). Kebijakan

ini telah berhasil menurunkan jumlah

uang beredar. Posisi uang beredar sam-

pai dengan bulan Maret 2001 mencapaiRp 103,2 trilioo atau mengalami penu-

runan sebesar Rp. 22,4 trilioo dibanding-

kan dengan posisi Desember 2000 yang

tercatat Rp. 125,6 trilioo.

d. Kebijakan uang ketat dan menaikkan

suku booga SBI, tidak berhasil menekan

laju inflasi. Pada triwulan I - 2001 laju

inflasi sebesar 10,62% lebih tinggi

dibandingkan dengan triwulan IV - 2000

yaitu sebesar 9,35 %.

• Ekonomi Ma

2. Depresiasi Rupiah Terhadap Dolar AS

Instrumen Kebijakan HI

Untuk menekan laju depresiasi Rup

terhadap Dolar AS, Bank Indonesia mel

sanakan tiga alat kebijakan moneter yaitu:

a. intervensi pasar valas dan kenaikan su

booga SBI

b. pengawasan langsoog (on site supervi

on) ootuk semua bank terutama ba

asing

c. pembatasan transaksi Rupiah oleh n

resident (PBI NO.3/3/PBI/2001 tang

12 Januari 2001)

a. Intervensi Pasar Valas dan kenaik

suku bunga SBI

Bank Indonesia melakukan int

vensi pasar ootuk memenuhi kebutuh

masyarakat akan Dolar AS. Sejalan deng

kebijakan tersebut, Bank Indonesia ju

menaikkan suku booga SBI. Kedua ke

jakannya itu disebut kombinasi kebijakatau 'instrument mixed'. Menurut pen

lasan Gubemur BI, bahwa kedua inst

men ito dimaksudkan ootuk menek

likuiditas pasar gooa menstabilkan nil

Intervensi pasar akan dilakukan seti

hari dan secara berkelanjutan agar tid

menekan nilai .

b. On site Supervision

Pengawasan langsoog BI dilak

kan kepada semua bank, terutama ban

P ANlJ fAN B IS NI S I SS N 1410- 7805 VOLUME 4 NOMOR 1 JULI2001




• Ekonom; Makro

asing. Tidak begitu jelas apa yang ingin

dicapai oleh BI dengan site supervision.

Namun dapat dimaklumi bahwa instru-men ini untuk menekan laju depresiasi

Rupiah terhadap Dolar AS.

c. Pembatasan Transaksi Rupiab oleb Non

Resident

Bank Indonesia pada tanggal 12

Januari menetapkan peraturan Bank Indo.

nesia yang membatasi transaksi Rupiah

oleh non resident. Ketentuan ini tertuang

dalam PBI No. 3/3/PBV2001. Peratur

BI ini terkesan diskriminatif, karenany

instrumen ini tidak begitu populer,

IMPLIKASI PELAKSANAAN KEBIJAKAN

MONETER INDONESIA

Untuk menjelaskan implikasi dari pela

sanaan instrumen kebijakan otoritas monet

maka akan digunakan instrumen analisis 't

Operations System' seperti diilustrasikan pad

skema di bawah ini.

Skema: THE OPERATIONS SYSTEM

" R E s b U R C E S

" : < : : : ~ ~ 1 ; ~ . t \ NBI: ' . ' . ',,'("'/ . ,,;"'~'

8

I NP V T .

S TR U KruR '.' . '" ., .MO~TER;.

N U .A 1 :fU K AR ' .

M E N G A M B JW d .

Sumber: Weiss dan Gershon (1991: 5)

VOLUME 4 NOMOR I IULI20ll1

'~ 1~ ,

T R A N S F O R M A T I O N

N I L A 11 1J 1( A R .•

M E . N G A M J 3 ~ O . ~:

..~BU~j'!3I.

PANUfAN BlSNIS ISSN 1410




Skema di atas memberi gambaran menge-

nai cara operasi dari suatu sitem operasi dalam

manajemen perekonomian Indonesia. Elemen

sistem kerja tersebut meliputi:

1. INPUT

Struktur kebijakan moneter Indonesia

adalah struktur dengan nilai tukar mengam-

bang (floating exchange rate). Struktur ini

dikualifikasi sebagai input (masukan).

2. RESOURCES

Bank Indonesia menerapkan kebijakan

tight monetary policy (pengendalian/ penge-tatan), menaikkan suku bunga surat berharga

Bank Indonesia (SBI), intervensi pasar valas

pengawasan langsung (on site supervision).

pembatasan transaksi Rupiah oleh non resi-

dent. Tujuan kebijakan tersebut adalah untuk

menstabilkan nilai tukar Rupiah. Semua ke-

bijakan tersebut merupakan resources.

3. TRANSFORMATION SYSTEM

Proses transformation antara struktur

moneter dengan nilai tukar mengambang dan

kebijakan-kebijakan yang diterapkan oleh

Bank Indonesia terjadi dalam perekonomian

Indonesia. Proses transformasi itu akan meng-

hasilkan main product dan by product

4. OUTPUT (MAIN PRODUC1)

Sebagai konsekuensi proses transforma-

si tersebut, nilai tukar Rupiah (sebagai main

output) merosot/turun. Kenyataan ini terjadi

dalam perekonomian Indonesia. Dengan demi-

kian kebijakan Bank Indonesia tidak mampu

menstabilkan nilai tukar Rupiah. Dengan kata

• Ekonomi Ma

lain, kebijakan itu tidak dapat berfungsi se

gai stimulan untuk menstabilkan nilai tu

Rupiah dalam struktur kebijakan moneter y

mengam-bang (floating exchange rate).

5. BY PRODUCTS

a. Permintaan Dolar AS

Sebagai hasil sampingannya

product) adalah permintaan akan Dolar

oleh masyarakat akan terus meningk

Masyarakat lebih untung memiliki Do

AS dari pada memegang Rupiah. Dal

hal ini harus dimaklumi bahwa setiap mnusia berpikir dan bertindak rasional. M

syarakat dihadapkan pada situasi mon

dengan nilai tukar Rupiah yang cenderu

menurun sedangkan Dolar AS cenderu

naik. Konsekuensinnya, permintaan ak

Dolar AS meningkat, dengan motif spe

lasi, berjaga-jaga dan untuk transaksi.

b. Restrukturisasi Kebijakan

Proses tranformation yang meng

silkan kedua macam output tersebut akterus berjalan sampai Bank Indonesia seb

gai otoiritas moneter meng-ubah struk

moneter Indonesia dari struktur ya

mengambang ke struktur dengan nilai tuk

tetap.

c. Uang Beredar

I) Kebijakan BI menjual SBI di pasar t

buka untuk menurunkan jumlah ua

yang beredar dapat dikatakan cuk

berhasil dalam arti uang beredar da

ditekan. Posisi uang beredar sam

dengan bulan Maret 2001 mencapai R

PANUfAN BISNIS ISSN 1410.7805 VOLUME 4 NOMOR 1 lULl 2001




• Ekonom; Makro

103,2 triliun, mengalami penurunan sebe-

sar Rp 22,4 dibandingkan dengan bulan

Desember 2000 yang tercatat Rp 125,6triliun. Namun pengendalian tersebut ku-

rang bermakna dalam mengatasi fenome-

na nilai tukar Rupiah.

2) Secara teoritik dikatakan bahwa pada

saat bank sentral menjual surat-surat

berharga di pasar terbuka maka cadangan

bank-bank komersial akan menurun,

bank-bank ini akan menurunkan depo-

sito sehingga mengurangi jumlah uang

yang beredar. Kelemahan dari kebijakan

uang ketat adalah "timbulnya siklus suku

bunga yang tajam dan suku bunga rata-

rata tinggi" sebagaimana terjadi di Arne-

rika Serikat pada sekitar tahun sembilan

puluhan" (Richard G. Lipcy, et.al.,Tj,

1990,222 &231).

3). Kebijakan <tightmonetary policy' tidak

dapat menurunkan tingkat inflasi dan de-

presiasi nilai Rupiah terhadap Dolar AS.

Namun Bank Indonesia tidak memiliki

insrumen lain untuk mengatasi kedua haltersebut.

d. Nilai Tukar Rupiah

I) Kebijakan BI seperti intervensi pasar

valas, on site supervision, batasan tran-

saksi Rupiah oleh non resident dan

kenaikan suku bunga SBI serta kebi-

akan uang ketat tidak mampu menekan

depresiasi Rupiah terhadap Dolar AS.

Nilai Rupiah terus merosot sedangkan

apresiasi Dolar AS terus meningkat.Pada akhir triwulan I - 2001 nilai tukar

10 VOLUME4 NOMOR I lULl 2001

adalah Rp 10.450/ US$ 1 dan pada ta

gal 21 April mencapai tingkat Rp 11.

/US$ 1.

2) Kebijakan intervensi pasar valas sep

membuang garam ke laut. Tambahan

nawaran Dolar AS ke pasar kelihatan

diikuti oleh tambahan permintaan a

Dolar AS. Kemungkinan tambahan

belum dapat menutupi kekurangan p

mintaan akan Dolar AS untuk bertr

saksi.

3) Tambahan penawaran Dolar AS ke pa

juga diikuti oleh tambahan permintuang untuk berspekulasi dan untuk b

jaga-jaga. Masyarakat mengetahui ke

jakan intervensi itu hanya merupa

respon BI terhadap perilaku pasar

mereka beranggapan memegang D

AS lebih menguntungkan daripada

megang Rupiah. Peristiwa ini oleh BI

istilahkan sebagai <panicbuying'.

Bagaimana menghilangkan 'panic b

ing' itu tidak dijelaskan dalam lapo

triwulan 1-2000 tersebut. Dengan dekian penawaran Dolar AS ke pasar ti

akan menurunkan nilainya, bahk

justru apresiasi Dolar AS terus terj

Bangsa Indonesia hams dapat mem

lumi keadaan ini, sampai adanya p

ubahan struktural dari kebijakan mon

Indonesia.

e. Inflasi

I) Dalam laporan BI triwulan I - 2

diperlihatkan laju inflasi berdasarkIRK yang telah mencapai 10,62 % Ie

PANUTANBlSNIS ISSN 14




tinggi dibandingkan dengan triwulan IV -

2000, yaitu sebesar 9,35%. Penyebab

ulama meningkat-nya laju inflasi tersebut

adalah kenaikan pada kelompok peru-

mahan, makanan dan depresiasi nilai

Rupiah terhadap Dolar AS. Perlu di catat

bahwa peningkatan harga pada kelompok

makanan sebesar 2,5 % karena adanya

peningkatan harga beras impor (imported

inflation). Dengan demikian bila Bank

Indonesia ingin menurunkan tingkat infla-

si maka penyebab utama dari inflasi itu

hams dapat dihilangkan.

2) Imported inflation dan apresiasi Dolar AS

terhadap Rupiah tidak akan dapat dihi-

1angkan dalam perekonomian Indonesia

selama Pemerintah Indonesia secara kon-

sisten melaksanakan kebijakan yang saat

ini diterapkan.

3) Kedua hal tersebut akan menjadi tumor

dalam perekonomian Indonesia, kecuali

Pemerintah Indonesia sadar bahwa kebi-

jakan itu harus dapat di ganti dengan

kebijakan lain yaitu merubah strukturmoneter perekonomian Indonesia.

f. Pembayaran Hutang Pemerintab

1) Sebagai implikasi terhadap APBN dari

aprisiasi Dolar AS tersebut maka Peme-

rintah Indonesia hams dapat menyedia-

kan uang Rupiah ootuk membeli Dolar

AS ootuk pembayaran hutang luar negeri.

Penyediaan Rupiah tersebut menyebab-

kan anggaran pengeluaran konsumsi

pemerintah meningkat.Permintaan akanDolar AS guna pembayaran hutang luar

• Ekonomi Ma

negeri pemerintah dapat dikatakan seba

'driving force' apresiasi Dolar AS terhad

Rupiah. Dalam harian "The Indones

Observer" terbitan 21 April 200 I juml

hutang Indonesia saat ini adalah US $ 1

milyar (billion). Jumlah ini equivalent

ngan 100% GDP. Seandainya Pemerin

Indonesia membayar cicilan hutang US $

mi1yar/taboo dan di lain pihak Pemerin

Indonesia tidak berhutangi taboo ma

hutang tersebut akan dapat dilooasi da1

waktu 70 taboo (US $ 140 billion : US $

billion). Dengan hutang sebesar itu ma

setiap rakyat Indonesia terbebani hutaUS$ 7001 penduduk.

2) Jika pembayaran hutang 1uar negeri sesu

dengan yang disepakati maka beban huta

tersebut akan bergeser dari 90% pada tah

2000 menjadi 67% pada tahoo 2004.

samping itu jika program pemerintah Indon

sia yang telah saling disepakati dengan IM

yaitu mengurangi subsidi pemerintah, dese

tra1isasi fiska1, mendorong penyehatan p

bankan dan merijamin tabungan masyaraktidak digunakan ootuk rekapitalisasi p

bankan, Indonesia akan dapat keluar d

krisis ekonomi setelah me1alui masa pros

10 tahoo terhitung mulai taboo 2000. (Tra

sition Indonesia, Des.2000 East Asean InColombia University, New York, NY 1002

Jika Negara Kesatuan Republik Indone

diasumsikan sebagai sebuah perusahaan ma

sesungguhnya perusahaan Negara Kesatu

Republik Indonesia sudah tidak liquid dan tid

solvabel lagi. Namoo kita semua berharakiranya Negara Kesatuan Repub1ik Indones

PANlJfAN BISNIS ISSN 1410.7805 VOLUME 4 NOMOR I lULl 2001




• Ekonomi Makro

ini dapat segera kembali menemui jati dirinya.

Untuk itu Bangsa dan rakyat Indonesia harus

berani mengambil risiko dengan meninggalkankebijakan BTdan mencari alternatiflain.

RESTRUKTURISASI KEBIJAKAN MONE-

TER INDONESIA

Pembahasan mengenai restrukturisasi

kebijakan moneter Indonesia ini didasari oleh

empat premis berikut.

1. Devaluasi Rupiah adalah sebuah model

kebijakan moneter yang diterapkan oleh

Pemerintah "ORDE BARU" pada sekitartahun tujuh puluhan. Tujuan yang hendak

diwujudkan antara lain adalah tertingkat-

kannya daya saing dan kinerja ekspor.

Pemerintah Orde Baru dengan TRILOGI

pembangunan berhasil menciptakan kes-

tabilan politik. Namun karena fundamental

ekonomi Indonesia lemah, maka kebijakan

devaluasi itu secara berulang kali dilaksa-

nakan. Pada tahun 1960 nilai tukar Rupiah

terhadap Dolar AS adalah Rp 0,0900/US$.

Pada tahun 1997 nilai tukar Rupiah Rp2.431/US $ dan pada tahun 1998 nilai tukar

Rupiah berkisar antara Rp.12.000 sampai

dengan 17.000/ US$. Kebijakan devaluasi

telah menjadi 'driving force' (kekuatan pen-

dorong) terjadinya depresiasi nilai tukar

Rupiah terhadap Dolar AS sampai saat ini.

2. Peningkatan daya saing dan peningkatan

ekspor komoditi (non rnigas) Indonesia

kiranya bukanlah terletak pada kebijakan

devaluasi, namun lebih disebabkan padafundamental ekonomi Indonesia. Salah satu

12 VOLUME4 NOMOR 1 AGUSWS 2001

model fundamental ekonomi yang dibang

adalah Industri Subsitusi Impor (lSI) y

'inward looking '. Indusri ini menghasilkproduk yang hanya memiliki 'competit

advantage' dan 'comparative advantag

Untuk beberapa hal (to some extend) bel

memiliki 'absolute advantage'. Industri S

situsi Impor (lSI) telah melahirkan ke

gantungan kepada luar negeri dan mewam

pembangunan Industri Indonesia sela

pemerintahan ORDE BARU. Konsentr

lokasi perusahaan sebagian besar di Pu

Jawa. Misalnya, industri tekstil 99% b

lokasi di Pulau Jawa .

3. Depresiasi nilai Rupiah akan terus berla

sung. Instrumen kebijakan moneter bel

membuahkan hasil yang diharapkan kare

lajunya depresiasi Rupiah terhadap Do

AS akan terus berlanjut. Dalam "Kerang

Ekonorni Makro" yang merupakan lampir

UU No. 35 Tahun 2000 tentang APB

tahun 2001, diperkirakan bahwa nilai tuk

Rupiah relatif stabil yaitu berkisar p

rentang Rp. 7.000 - Rp. 8.000/ Dolar dan akan menguat pada rentang Rp 6.5

Rp 7.500/ Dolar AS pada tahun 20

Dengan kemerosotan nilai Rupiah saat

maka pemerintah kelihatannya akan me

alami kesukaran penyediaan anggaran ru

dalam memenuhi kewajiban pembayar

hutangluarnegen.

4. Mencermati ketidakmampuan instrumen ke

jakan moneter untuk menekan laju depres

si Rupiah, maka otontas moneter dan pemrintah seyogyanya mencari pola kebijakan l

PANUfAN BlSNIS ISSN 141




sebagai suatu altematif kebijakan dalam me-

nekan lajunya depresiasi Rupiah terhadapDolar AS.

MENGAPA RUPIAH TERUS MELEMAH?

I. Salah satu model analisis yang dapat mem-

berikan gambaran yang jelas mengenai

mengapa nilai tukar Rupiah terns melemah

adalah 'Iceberg Model' (model ciptaan asli

Prof Peter Senge dalam bukunya the Fifth

Discipline). Model ini dapat memberikan

gambaran mengenai melemahnya nilai tukar

Rupiah terhadap Dolar AS. Dalam analisis

'Iceberg Model' terdapat tiga buah ele-

ments (unsur) yang menjadi pusat perhatian

analisis yaitu Events, Patterns, dan Structure.

a. Events (tingkat puncak iceberg)

Events adalah kejadian-kejadian yang

muncul ke permukaan. Kejadian-kejadian

termaksud sering dilihat sebagai suatu

masalah yang hams diselesaikanldiatasi(visible manifestations)

Contob: Untuk menekan lajunya depre-

siasi Rupiah terhadap Dolar AS, maka

otoritas moneter dan pemerintah mene-

rapkan kebijakan 'intervensi pasar '.

b. Patterns (tingkat tengah iceberg)

Patterns adalah pola kecenderungan

(trends) di masyarakat. Kecenderungan

• Ekonomi Ma

ini selalu melahirkan kejadian-kejadi

di permukaan.

Contob: Permintaan Dolar AS un

motif spekulasi dan untuk motif berjag

jaga dalam melakukan transaksi di kem

dian hari telah mendorong perminta

akan Dolar AS meningkat. Keadaan

mendorong kenaikan nilai Dolar

terhadap Rupiah"

c. Structure (tingkat bawah iceberg)

S'tructure adalah akar masala

Akar masalah ini mernpakan 'drivi

force' timbulnya pola atau kecenderun

an dan kejadian-kejadian yang terdap

di permukaan (causal relationship). m

kipun tidak tertutup adanya penyebab la

Contob: Kejadian merosotnya nilai tuk

Rupiah didorong oleh pola perminta

akan Dolar AS untuk berspekulasi d

untuk berjaga. Keadaan tersebut dap

terjadi karen a struktur kebijakan ni

tukar yang diterapkan oleh otoritas m

neter adalah nilai tukar yang men

ambang (floating exchange rate).

2. Penyebab utama melemahnya nilai tukar R

piah terhadap Dolar AS terletak pada stru

tur kebijakan moneter yang diterapkan

Indonesia selama ini oleh Bank Indones

sebagaimana tergambar dalam Iceberg M

del (Skenario I) berikut.

P ANlJ I' AN B IS NI S I SS N 1410- 7805 VOLUME 4 NOMOR I .IUL12001




• Ekonomi Makro

THE SYSTEM ICEBERG MODEL

(SKENARIO I)

PATTERNS S PEK ULA SI ~

BERJAGA 'it TRANSAKSI ,/ .

STRUCTURE

MENGAMBANG

A

OTORITAS.MONETER

DAN PEMERINT AH

INTERVENSI PASAR

PATTERNS S PEK ULA SI ~

BERJAGA

T RA NS AK SI ~

STRUCTURE

MENGAMBANG

B

3. Iceberg Model A dan B di atas memberi

gambaran sebagai berikut

a. Pada iceberg model A digambarkan

suatu keadaan struktur moneter yang

sedang dilaksanakan dalam perekono-

mian Indonesia yaitu Struktur kebijakan

moneter dengan 'nilai tukar mengam-

bang'. Dengan struktur ini maka per-

mintaan akan Dolar AS oleh masyarakat

didorong oleh motif spekulasi, motif

berjaga-jaga dan motiftransaksi. Permin-taan akan Dolar AS tersebut cenderung

14 VOLUME 4 NOMOR 1 AGUSlUS 2001

meningkat, karena masyarakat mengh

dapi ketidakpastian (uncertainty) sehing

mereka berspekulasi dan berjaga-ja

untuk melakukan transaksi yang le

menguntungkan. Dengan tendensi ya

demikian itu maka terjadilah depresi

nilai Rupiah semakin merosot terhad

nilai tukar Dolar AS.

b. Untuk menaikkan nilai tukar Rupi

atau menekan lajunya depresiasi n

Rupiah, pemerintah dan otoritas monemelakukan intervensi pasar dengan m

PANlJfANBISNIS [SSN 1410




nambah jumlah penawaran Dolar AS.

Hal serupa dilakukan juga oleh BUMN

dan BPPN dengan menjual Dolar AS

yang mereka miliki ke pasar. Namun

instrumen kebijakan terse but hanya dapat

menekan laju depresiasi Rupiah sesaat

saja dan tidak akan dapat mengembali-

kan nilai Rupiah ke posisi semula. Otori-

tas moneter dan pemerintah hanya ingin

menghilangkan kejadian (events) dan

menghilangkan kejadian itu sifatnya ha-

nya sementara saja.

Catatan :

Penjualan perkebunan kelapa sawit kepa-

da Gutrie Bhd menghasilkan devisa seni-

lai US$ 368 juta. Jumlah ini harnpir sarna

dengan pinjaman IMF yang berjumlah

US $ 400 juta yang sampai dengan saat

ini belum terrealisasi. Pelepasan Dolar AS

oleh BUMN dan BPPN seharusnya lebih

didasarkan pada pertimbangan likuiditas,

solvabilitas, dan rentabilitas; bukan seke-

dar sebagai alat otoritas moneter.

c. Kebijakan yang dilakukan oleh otoritas

moneter dan pemerintah tidak dapat

mengurangi/meniadakan pola permintaan

akan Dolar AS oleh masyarakat. Kea-

daan ini dapat dilihat pada iceberg Model

B. Pola permintaan Dolar AS dengan

motif spekulasi dan motif berjaga-jaga,

dan motif transaksi tetap terus mening-

kat. Permintaan inilah yang mendorong

terjadinya depresiasi nilai tukar Rupiah

PANUfAN BISNIS ISSN 1410-7805

15

• Ekonomi Mak

terus merosot/ melemah. Karena itul

kebijakan intervensi pasar dan peningka

an suku bunga SBI tidak akan membua

kan hasil. Kebijakan itu ibarat memb

ang garam ke laut.

c. Dengan demikan instrumen kebijak

yang diterapkan tidak dapat menahan k

rena hanya mempengaruhi events d

belum menyentuh akar masalahnya. S

lama struktur kebijakan moneter itu tid

diubah, instrurnen kebijakan BI tid

akan rnarnpu menstabilkan nilai Rupia

terhadap nilai Dolar AS.

AKAR MASALAH & PEMECAHANNYA

1. Akar Masalah

Analisis Iceberg Model di atas membe

garnbaran bahwa instrumen kebijakan yan

selarna ini dijalankan belum menyentuh ak

masalahnya dan kebijakan itu hanya mem

pengaruhi tingkat kejadian (events). Ole

karena itu diharapkan otoritas rnoneter dapemerintah dapat mengubah struktur keb

jakan rnoneter di perekonomian Indonesi

dati "floating exchange rate" ke "fixe

exchange rate ". Inilah yang diduga menjad

akar rnasalah fenornena rnoneter Indonesia

2. Pemecahan: Stabilisasi Nilai Tukar Rp

Bagaimana menstabilkan nilai tukar

Rupiah? Untuk menjawab masalah ini akan

diilustrasikan dengan menggunakan Iceberg

Model seperti berikut ini.

VOLUME 4 NOMOR 1 AGUSTIJS 2001




• Ekonom; Makro

THE SYSTEM ICEBERG MODEL(SKENARIO II)

A

RP~

PATTERNS

S PE KU LA SI ~

BERJAGA /],

TRAN SAKSI /' .

STRUCTURE

MENGAMBANG

OTORITAS.MONETER

DAN PEMERINT AH

PATTERNS

T RANSAKSI - -.

STRUCTURE

TETAP

c

Analisis Iceberg Model A dan C di atas

memberikan gambaran sebagai berikut.

a. Iceberg Model A menggambarkan struktur

moneter di perekonomian Indonesia saat ini.

Kebijakan moneter yang diterapkan adalah

nilai tukar mengambang. Patterns (pola)

permintaan Dolar AS dalam masyarakat

adalah dengan motif spekulasi, motif ber-

jaga-jaga, dan motif transaksi meningkat.

Dalam keadaan seperti ini, pada 'events',

terjadilah nilai tukar Rupiah terhadap Dolar

AS terus melemahl merosot.

16 VOLUME 4 NOMOR 1 AGUS11JS 2001

b. Otoritas moneter dan pemerintah tidak l

menerapkan kebijakan intervensi pasar d

menaikkan suku bunga serta instrumen ke

jakan yang lain, tetapi lebih melihat kepa

akar masalah pada struktur moneter dal

perekonomian Indonesia.

c. Otoritas moneter dan pemerintah melih

pada 'driving force' yang menimbulk

'patterns' (motif spekulasi, motif berjag

jaga, motiftransaksi) yang selalu meningk

dan 'events' berupa melemahnya nilai tuk

Rupiah terhadap Dolar AS. Oleh karena

P AN UT AN BI SN IS I SS N 1410




Otoritas moneter dan pemerintah melakukan

perubahan struktur moneter dari nilai tukarmengambang ke nilai tukar tetap (fixed ex-

change rate).

d. Dalam Iceberg Model C digambarkan per-

ubahan kebijakan struktur moneter dalam

perekonomian Indonesia. Perubahan struk-

tur merupakan suatu 'skenario logic' yang

dijalankan oleh otoritas moneter dan pe-

merintah. Perubahan ini sekaligus menjadi

'drivingforce' bagi 'patterns' dan 'events'.

Masyarakat tidak lagi menghadapi suatusituasi moneter yang "uncertain" seperti

yang dihadapi pada nilai tukar mengam-

bang. Situasi moneter yang dihadapi oleh

masyarakat adalah "certain". Keadaan ini

menumbuhkan kecenderungan masyarakat

untuk tidak lagi meminta Dolar AS untuk

motif spekulasi dan motif berjaga-jaga.

Bagi mereka memegang Dolar AS saat ini

akan sarna nilai tukamya dengan Rupiah

pada masa-masa yang akan datang. Keperca-

yaan akan Rupiah meningkat. Masyarakatlebih tertarik menyimpan kekayaannya da-

lam bentuk obligasi atau saham karena akan

lebih memberikan keuntungan yang lebih

besar daripada berspekulasi dan berjaga-

jaga memegang Dolar AS Permintaan Dolar

AS dalam masyarakat hanya untuk melaku-

kan transaksi yang relatif stabil.

e. Dengan perubahan struktur seperti yang

digambarkan pada Iceberg Model C di atas,

pada tingkat events (kejadian) menunjukkankurs Rupiah terhadap Dolar AS relatif stabil

PANL,TAN BISNIS ISSN 1410-7805

17

• Ekonomi Mak

Keadaan ini akan berlangsung sepanja

masa (dibaca: dalam jangka panjang).Catatan:

Bila otoritas moneter dan pemerintah tid

mengubah struktur kebijakan moneter yangterapkan (tetap menerapkan floating exchan

rate), depresiasi Rupiah terhadap Dolar A

akan terus berlangsung.

PANDANGAN PARA AHLI

1. Fahrial Anwar &Hariyadi B. Sukamdan

Dalam harian Rakyat Merdeka tangg24 Maret 2001, kedua ahli valas terseb

menjelaskan bahwa instrumen yang dipak

oleh BI untuk mengatasi gejolak nilai tuk

sangat konservatif, tidak ada terobosan bar

BI hanya mempunyai tiga buah instrum

yaitu menaikkan bunga SBI, menaikkan su

bunga pasar uang, dan intervensi pasa

Ketiga kebijakan itu terbukti tidak efek

karena pasar sudah kebal. Mereka menam

bahkan bahwa kenaikan suku bunga ak

menghancurkan sektor riil dan bank-bankolaps (bleeding). Devisa yang telah dilem

par ke pasar untuk mengatasi gejolak ni

tukar berjumlah sekitar US$ I milyar, nam

kebijakan itu tidak dapat mengendalikan ni

tukar ke posisi semula, maksudnya kond

sebelum adanya gejolak nilai tukar). Pandan

an kedua analis valas tersebut sejalan deng

pandangan mantan Direktur Pelaksana IM

yaitu Hubert Neiss. Ia menyatakan bahw

langkah intervensi BI di pasar uang dan ti

dakan menaikkan suku bunga itu tidak akada artinya.

VOLUME 4 NOMOR I AGUS11JS 2001




• Ekonom; Makro

2. Prof. Dr.Suroso(UNAIR) dan Prof.Dr. Sri

Edi Swasono (VI)

Dalam suatu wancara TVRI padaminggu kedua Maret 2001, kedua ekonom

Indonesia tersebut sependapat bahwa :

a. Pemerintah dapat menerapkan dua macam

mata uang Rupiah yaitu nilai tukar tetap

Rp 1.000,- sama dengan US $ 1, . dan

nilai tukar mengamhang sesuai dengan

yang sedang terjadi saat into Nilai tukar

yang terakhir ini secara perlahan-Iahan

ditarik dari peredaran dan diganti dengan

mata uang Rupiah dengan nilai tukar tetap

sebesar Rp 1.000,- per US$ 1. Kebijakansemacarn ini diterapkan oleh pemerintah

RRC saat ini. Pemerintah Indonesia hen-

daknya dapat menimba pengalarnan d

mempelajari penerapan kebijakan tersebu

h. Mereka bersepakat bahwa pertumbuhaekonomi Indonesia sebagaimana teIja

pada tahun 2000 dan akan terjadi pu

pada tahun 2001 ,dipengaruhi oleh adan

kekuatan pendorong secara otomatik

dalam perekonomian Indonesia.

3. Prof. Dr. Kurt Schuler (Amerika Serikat)

Pandangan dan konsep Prof. Dr. Ku

Schuler dari Amerika Serikat ini rupan

sarna dengan pandangan dan konsep ya

dtkemukakan oleh Prof. Dr. Suroso dan PrDr. Sri Edi Swasono. Beberapa catatan pe

ting pandangan beliau adalah sebagai berikut

a. Perbedaan Antara Sistem Dewan Mata Uang dan Bank Sentral

Dewan Mata Uang Bank Senttal

• Nilai tukar tetap (fixed exchange rate) dengan • Nilai tukar pagged atau nilai tukarmenggunakan mata uang acuan mengambang

• Cadangan devisa 100% • Cadangan devisa bervariasi• Konvertibilitas penuh • Konvertibilitas terbatas• Kebijakan moneter berdasarkan peraturan • Kebijakan moneter bersifat diskresioner• Bukan merupakan lender of the last resort • Lender of the last resort

• Tidak melakukan regulasi terhadap bank-bank • Seringkali melakukan regulasi terhadapkomersial bank-bank komersial

• Transparan • Tidak transparan• Bebas dari tekanan-tekanan politis • Tidak terbatas dari tekanan politis• Kredibilitas tinggi

• Kredibilitas rendah• Memperoleh seignorage dari bunga • Memperoleh seignorage dari inflasi• Tidak menimbulkan inflasi • Dapat menimbulkan inflasi• Tidak dapat membiayai pengeluaran pemerintah • Dapat biayai pengeluaran pemerintah• Tidak memerlukan prasyarat untuk diadakannya • Memerlukan prasyarat untuk diadakannya

reformasi moneter. reformasi moneter.

Sumber: Media Indonesia, 7 Februari, 1998

18 VOLUME 4 NOMOR I AGlJSTUS 2001 PANt!l'AN BISNIS ISSN 1410




b. Cadangan Devisa Indonesia

Apakah Indonesia kekurangan cadang-an devisa sebesar 100% dari jumlah uang

kertas, uang logam dan deposito ootuk mem-

berlakukan sistem Dewan Mata Uang? Prof.

Dr. Kurt Schuler menjawab "tidak". Beliau

mengemukakan fakta-fakta sebagai berikut.

Jumlah cadangan devisa yang mula-mula

diperlukan oleh sistem Dewan Mata Uang

adalah sebesar 100% daTi nilai uang primer

dalam Rupiah. Berdasarkan angka statistik

terakhir yang tersedia, yaitu ootuk bulan

November 1997, uang primer bernilai 26

trilioo rupiah. Bank Indonesia juga memiliki

kewajiban luar negeri sebesar Rp 14 trilioo,

sehingga jumlah keseluruhan uang primer

dan kewajiban luar negeri adalah sebesar Rp

41 trilioo. Cadangan devisa BI diperkirakan

sejumlah US$ 20 miliar. Jumlah cadangan

devisa sebesar itu cukup ootuk memberikan

jaminan 100 % atas uang primer dan kewa-

jiban luar negeri Bank Indonesia dengan

nilai tukar lebih besar dari 2.000 Rupiah persatu dolar Amerika - suatu tingkat apresiasi

yang signifikan diandingkan dengan nilai

tukar saat ini yang berkisar pada 10.000

Rupiah per satu dolar Amerika. Jika nilai

tukar Rupiah ditentukan tetap pada tingkat

yang cadangan devisanya dapat menjamin

lebih daTi 105%, maka Dewan Mata Uang

harus menyerahkan kelebihannya kepada pe-

merintah. Jika Bank Indonesia tidak dapat

menggunakan seluruh cadangan devisa yang

dirnilikinya (rnisalnya karena Bank Indone-sia menyimpannya sebagai trust), dan Dewan

Mata Uang memerlukan tambahan cadangan

PANUfAN BISNIS ISSN 1410-7805

19

• Ekonomi Ma

devisa, maka ia dapat memperoleh tamb

an kredit dari IMF atau daTi pasar keuang

internasional (BUMN dan BPPN). Progrini dapat diselesaikan dalam jangka waktu

hari ootuk mendirikan sistem Dewan M

Uang di Argentina, Estonia, Bulgaria, dan

negara-negara lain. (Media Indonesia,

Februari 1998)

c. Pendirian Dewan Mata Uang Indonesia

PendiTian Dewan Mata Uang di Indo

sia hams menjadi pertimbangan utama, ber

sarkan pada beberapa alasan berikut.

1) Kondisi ekonomi Indonesia mempoo

kesamaan dengan yang dialami oleh Ho

kong pada bulan September 1983. Pe

Tintah Hongkong berhasil mengatasi kr

mata uang pada tanggal 15 Oktober 1

(hanya dalam waktu kurang dari dua

lan), karena kembali menggunakan sis

Dewan Mata Uang yang telah diting

kannya pada tahoo 1974. Nilai tukar d

Hongkong ditentukan tetap (fixed) p

nilai 7.80IUS$. Nilai tersebut tetap behan sampai sekarang, stabilitas nilai tu

telah menjadikan pertumbuhan ekono

nya yang tinggi. Hongkong berhasil

lampaui bekas penjajahnya yaitu Ing

dalam nilai produksi per penduduk. Se

rang berada pada tingkat yang sama

ngan Amerika Serikat. Disarankan seb

nya Indonesia meniru Hongkong den

menganut sistem Dewan Moneter (Ho

kong menjadi salah satu pusat perdagan

dunia yang kinerja eknominya jauh lebaik dari Indonesia karena berhasil me

ubah struktur kebijakan moneternya).

VOLUME4 NOMOR 1 AGUSnJS 2001




• Ekonomi Makro

2) Lebih dari 70 negara telah mempunyai

Dewan Mata Uang atau sejenisnya.

3) Pengalaman historik mendukung pemya-taan bahwa jika Indonesia mendirikan

Dewan Mata Uang maka juga akan menik-

mati kinerja ekonomi yang baik.

4) Sistem bank sentral di banyak negara

berkembang dan juga Indonesia tidak ber-

jalan dengan baik. Pendirian bank sentral

hanya sebagai suatu simbul kemerdekaan

dari negara yang menjajahnya.

5) Brunei Darussalam hanya menjamin 70 %

cadangan devisanya dan bukan 100%.

d. Dewan Mata Uang &Kurs yang Berlaku

1) Bank Indonesia dijadikan Dewan Mata

Uang. Tidak ada pejabat dan pegawai BI

yang kehilangan pekerjaan. Mereka dapat

bekerja pada organisasi Dewan Mata

Uang.

2) Nilai tukar Rupiah mengambang murni

terhadap nilai tukar mata acuan. Nilai

tukar haruslah tepat. Nilai tukar terlalutinggi (overvalued) akan menyebabkan

harga barang ekspor tidak kompetetif di

pasar dunia dan bila terlalu rendah (under-

valued) akan menyebabkan harga barang

impor terlalu tinggi sehingga tidak dapat

terbeli. Nilai tukar yang tepat ditentukan

oleh mekanisme pasar berda-sarkan hukum

permintaan dan penawaran. Langkah per-

tama dalam menetapkan nilai tukar Rupiah

adalah dengan membiarkan nilai tukar

Rupiah terhadap uang acuan mengambang

murni selama jangka waktu 30 hari (tidak

boleh lebih).

20 VOLUME 4 NOMOR 1 AGUSTlJS 2001

DRIVING FORCE MEROSOTNY A NILA

TUKAR RUPIAH

1. Para pejabat otoritas moneter sering membuat pemyataan-pemyataan bahwa mer

sotnya nilai tukar Rupiah saat ini leb

disebabkan oleh kondisi politik yang belu

stabil, terkendalai oleh adanya pertentanga

elit politik, dan bukan karena struktu

kebijakan moneter. Kelihatannya otorita

moneter masih terpaku pada paradigm

lama yaitu "the enemy is out there". Pan

dangan ini cenderung melontarkan kesalaha

pada orang lain.

2. Apabila pandangan "the enemy is out there

dibenarkan, maka sudah waktunya Pemerin

tah Indonesia mencarai struktur kebijaka

yang lain yang tahan banting terhadap

gejolak politik seperti yang diterapkan

India. Struktur kebijakan itu adalah 'fIX

exchange rate'. Beberapa negara As

seperti India, Malaysia, juga mengalam

gejala politik didalam negeri namun nil

tukar Rupee dan Ringgit Malaysia relat

stabil. Driving force dari stabilnya niltukar mata uang negara tersebut adala

struktur kebijakan moneter yang menerap

kan 'fIXed exchange rate'.

3. Sebenamya demonstrasi/unjuk rasa buka

suatu kerusuhan atau keadaan tidak ad

stabilitas keamanan di Indonesia. Demon

strasi itu terjadi di semua negara demo

krasi. Namun otoritas mODeter tampaknya

memandang demonstrasi/ unjuk rasa seba

gai suatu 'driving force' merosotnya nila

Rupiah. Indonesia adalah negara demokras

dan karenanya demonstrasil unjuk rasa akan

PANUrAN BlSNlS ISSN 14J(}.




selalu terjadi sepanjang masa. Dengan demi-

kian, kebijakan yang sesuai dengan negarademokrasi seperti Indonesia adalah nilai

tukar tetap yang merupakan 'driving force'

kestabilan nilai tukar Rupiah.

4. Dengan demikian 'floating exchange rate'

akan merupakan tumor dan sekaligus

'driving force' merosotnya nilai tukar

Rupiah sepanjang masa yang harus dibayar

mahal oleh bangsa dan rakyat Indonesia dan

tidak mampu menghadapi gejolak politik.

Sebaliknya 'fIXed exchange rate' merupa-kan 'driving force' stabilnya nilai tukar Ru-

piah dan mampu menghadapi gejolak politik.

PERANAN IMF

1. IMF diharapakan tetap dapat berperan dalam

menanggulangi depresiasi nilai tukar Rupiah

terhadap Dolar AS yang sedang dialami oleh

bangsa Indonesia saat ini. Menurut Prof. Dr.

Kurt Schuler, IFM diharapakan berperan

dalam memberikan dana pinjaman bagikebutuhan cadangan devisa bila diperlukan

dalam penerapan sistem Dewan Mata Uang

Indonesia dengan 'fIXed exchange rate " di

samping perannya selama ini.

2. Mencermati peranan IMF terse but di atas,

maka seyogianya IMF dapat lebih berperan,

terutama dalam merestrukturisasi kebijakan

moneter Indonesia karena beban hutang

yang dipikul oleh bangsa Indonesia dengan

penerapan 'floating exchange rate' sangat

membebani pengeluaran rutin APBN.

P ANUT AN B IS NI S I SS N 1410- 7805

21

• Ekonomi Ma

IMPLIKASI STRUKTURISASI KEBUAKAN

I. Uraian diatas memberikan arahan bah

sepantasnyalah bangsa Indonesia melakuk

restrukturisasi kebijakan moneter dal

rangka restrukturisasi ekonomi nasional d

bukan terpukau oleh pandangan otori

moneter.

2. Restrukturisasi yang disarankan adalah pen

rapan kebijakan 'fIXed exchange ra

sebagai pengganti kebijakan 'floating

change rate' dan pendirian Dewan MUang Indonesia.

3. Beberapa implikasilkeunggulan 'fIXed e

change rate' dengan sistem Dewan M

Uang Indonesia antara lain:

a. Nilai tukar Rupiah stabil;

b. Berkurangnya permintaan Dolar AS d

ngan motif spekulasi dan berjaga-jaga;

c. Adanya kepastian nilai tukar;

d. Transaksi berjalan normal;

e. Kinerja ekonomi meningkat;f. Pertumbuhan ekonomi tinggi;

g. Investasi (PMA) meningkat;

h. Tingkat pendapatan masyarakat menin

kat;

1. Daya bayar masyarakat meningkat;

J . Inflasi rendah, mengikuti negara acuan

k. Ekspor meningkat;

1. Tabungan masyarakat meningkat;

m. Tabungan pemerintah meningkat;

n. Krisis APBN atas beban pembayaran

hutang luar negeri dapat terhindari.

VOLUME 4 NOMOR 1 AGUS'lUS 2001




• Ekonomi Makro

SIMPULAN

a. Instrumen kebijakan otoritas moneter yang

sedang dan akan terns dilaksanakan/diterap-

kan adalah tight monetary policy (kebijakan

pengendalian/ pengetatan), menaikkan suku

booga surat berharga Bank Indonesia (SBI),

intervensi pasar valas, pengawasan langsoog

(on site supervision) dan pembatasan tran-

saksi Rupiah oleh non resident.

b. Dengan menggunakan alat analisis The Ope-

rations System' maka implikasi pelaksana-

an instrnmen kebijakan otoritas moneter

adalah :I) Penerapan instrumen kebijakan tersebut

tidak dapat berfungsi sebagai stimulan

ootuk menstabilkan nilai tukar Rupiah

dalam struktur kebijakan moneter 'float-

ing exchange rate'.

2) Permintaan masyarakat terhadap mata

uang Dolar AS dengan motif spekulasi,

motif berjaga-jaga dan transaksi terns

meningkat.

3) Infllasi tinggi

4) Pembayaran hutang pemerintah mern.

pakan 'driving force' meningkatnya nilai

tukar Dolar AS sehingga terjadi krisis

APBN.

c. Jika program kerjasama pemerintah dengan

IMF berhasil maka hutang Indonesia akan

turun dari 90% dari GDP pada tahoo 2000

menjadi 67% dari GDP pada taboo 2004

dan Indonesia akan keluar dari krisis

ekonomi setelah melalui masa proses 10

taboo terhitoog mulai taboo 2000.

22 VOLUME 4 NOMOR I lULl 2001

d. Dengan menggunakan alat analisis 'The Sy

tem Iceberg Model' terindikasikan bahw

melemahnya nilai tukar Rupiah terhada

Dolar AS disumbang oleh tidak efektifuy

instrnmen kebijakan otoritas moneter yan

hanya menyentuh atau mempengaruhi 'even

(kejadian) dan tidak dapat menghilangka

pola permintaan masyarakat terhadap Dol

AS yang terns meningkat.

e. Akar masalah melemahnya nilai tukar R

piah tersebut terletak pada struktur kebijaka

moneter Indonesia. Untuk menstabilkan nil

tukar Rupiah maka diperlukan pernbaha

strnktur kebijakan moneter dari 'l'/oati

exchange rate' ke JlXed exchange rate'.

f. Para ahli moneter Indonesia dan juga da

Amerika Serikat menganjurkan Pemerinta

Indonesia ootuk segera mengubah struktu

kebijakan moneter Indonesia dari floatin

exchange rate kefIXed exchange rate.

g. Floating exchange rate bagaikan tumor d

sekaligus sebagai 'driving force' meroso

nya nilai tukar Rupiah terhadap Dolar A

sepanjang masa yang harns dibayar mah

oleh bangsa dan rakyat Indonesia dan tida

mampu menghadapi gejolak politik. Sebali

nya 'fIXed exchange rate' mernpakan 'dr

ving force' kestabilan nilai tukar Rupia

terhadap Dolar AS dan mampu menghadap

gejolak politik.

h. Menurut pandangan Prof. Kurt Schuler bahw

IMF diharapkan berperan dalam merestruk

turisasi kebijakan moneter Indonesia, terntam

dalam penyediaan pinjaman cadangan devis

PANUfAN B1SNIS ISSN 1410.




1. Implikasi pelaksanaan struktur kebijakan

'fixed exchange rate' adalah nilai tukar

Rupiah stabil, permintaan masyarakat akanDolar AS dengan motif spekulasi dan

berjaga-jaga akan hilang; seiring dengan

normalnya transaksi, terkendalinya inflasi,

tertingkatkannya daya beli masyarakat dan

pertumbuhan ekonomi, serta terbaikinya

investasi, kinerja ekonomi, ekspor, tabungan

masyarakat dan pemerintah, serta terhindari-

nya krisis APBN.

Daftar Rujukan

Anwar, Fahria1. dan Hariyadi B. Sukamdani, 2001,

BI dan Gejolak Nilai Tukar Rupiah,

Harian Rakyat Merdeka, 24 Maret.

Bank Indonesia, 200 I, Peraturan Bank Indone-

sia Nomor: 3/3/PBI/2001, tentang Pem-

batasan Transaksi Rupiah oleh Non

Resident, Jakarta: BI, 12 Januari.

East Asian Institute, 2000, How to Overcome the

Indonesian Economic Crisis, Transition

Indonesia, New York, NY 10027: Colom-

bia University.

The Indonesian Observer, 2001, Indonesian Fo-

reign Debt, 21 April.

Lipsey, Richard G., Peter D.Steiner,dan Douglas D.

Puvis, 1990,Tj., Economics, alih bahasa

Jaka Wasana dkk, Jakarta: Erlangga,

halaman 222 dan 231.

PANUTA:'oI BISNIS ISSN 1410-7805

23

• Ekonomi Mak

REKOMENDASI

a. Pemerintah Indonesia hendaknya memben

tuk TIM untuk mengambil langkah-langka

yang diperlukan bagi diberlakukannya struk

tur kebijakan moneter fIXed exchange rate

b. Tim tersebut dapat melakukan kajian da

studi banding ke negara-negara yang tela

berhasil menerapkan struktur kebijakan mo

neter fIXed exchange rate _

Republik Indonesia, 1999, Undang-Undang N

mor 23 Tabun 1999 tentang Bank Indo

nesia, Jakarta, Sekretariat Negara, Pas

58, ayat 1-2.

Suroso, dan Sri Edi Swasono, 2001, Wawanca

ra: Perekonomian Indonesia, TYRMaret.

Schuler, Kurt, 1998, Currency Bord System

(CBS), Media Indonesia, 7 Februari.

Schwartz dan James A. Ogilvy, 1998, Iceber

Model, dalam Liam Fahey dan Robe

M.Randall, Learning From the Future

Hannonsworth: Penguin BooksLtd.

Weiss, Howard J., dan Gershon, Mark E., 199

Production and Operation Manage

ment, New Jersey: PH Publishing.

VOLUME 4 NOMOR 1 AGUSlUS 2001


Documents

Analisis Kebijakan Moneter Indonesia