Analisis Kontribusi Pad Thdp Belanja Pemda

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN

SEKOLAH TINGGI AKUNTANSI NEGARA TANGERANG

SKRIPSI

ANALISIS KONTRIBUSI PENDAPATAN ASLI DAERAH TERHADAP BESARNYA BELANJA OPERASIONAL PEMERINTAH KOTA KUPANG

TAHUN 2006-2008

Diajukan Oleh : EURIKE FERDERIKE DANIELA ADOE

NPM : 08460004741

AJUN AKUNTAN

Sekolah Tinggi Akuntansi Negara Tahun 2007

Untuk Memenuhi Sebagian dari Syarat-syarat

Guna Mencapai Gelar Sarjana Sains Terapan Pada Sekolah Tinggi Akuntansi Negara

Tahun 2009

2


SEKOLAH TINGGI AKUNTANSI NEGARA

TANGERANG

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Nama : Eurike Ferderike Daniela Adoe

Nomor Pokok Mahasiswa : 08460004741

Bidang Skripsi : Manajemen Keuangan Pemerintah

Judul Skripsi : Analisis Kontribusi Pendapatan Asli Daerah Terhadap

Besarnya Belanja Operasional Pemerintah Kota

Kupang Tahun 2006-2008

Dengan ini menyatakan bahwa sesungguhnya skripsi ini adalah hasil tulisan saya

sendiri dan atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin atau tiru

tanpa memberikan pengakuan pada penulis aslinya. Bila terbukti saya melakukan

tindakan plagiarisme saya siap dinyatakan tidak lulus dan dicabut gelar yang telah

diberikan.

Tangerang, 23 Oktober 2009 Yang memberi pernyataan,

Eurike Ferderike Daniela Adoe

3



TANGERANG

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA : EURIKE FERDERIKE DANIELA ADOE

NOMOR POKOK MAHASISWA : 08460004741

BIDANG SKRIPSI : MANAJEMEN KEUANGAN PEMERINTAH

JUDUL SKRIPSI : ANALISIS KONTRIBUSI PENDAPATAN

ASLI DAERAH TERHADAP BESARNYA

BELANJA OPERASIONAL PEMERINTAH

KOTA KUPANG TAHUN 2006-2008

Mengetahui Menyetujui

Direktur, Dosen Pembimbing,

Kusmanadji, Ak., MBA Margono, Ak., MM NIP.196009151981121001 NIP.195405251977121001

4



TANGERANG

PERNYATAAN LULUS UJIAN KOMPREHENSIF

NAMA : EURIKE FERDERIKE DANIELA ADOE

NOMOR POKOK MAHASISWA : 08460004741

BIDANG SKRIPSI : MANAJEMEN KEUANGAN PEMERINTAH

JUDUL SKRIPSI : ANALISIS KONTRIBUSI PENDAPATAN

ASLI DAERAH TERHADAP BESARNYA

BELANJA OPERASIONAL PEMERINTAH

KOTA KUPANG TAHUN 2006-2008

Tangerang, 23 Oktober 2009

1. .................................................................... Drs.Achmad Ghozali.,Ak.,ST (Ketua Penguji)

2. ..................................................................... Margono, Ak., MM (Anggota Penguji/Pembimbing) NIP.195405251977121001

3. ..................................................................... Budi Mulyana, SE., M.Si (Anggota Penguji) NIP.197201051992031002

5

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur bagi Tuhan Yesus Kristus atas segala rahmat dan berkat-Nya

yang senantiasa dilimpahkan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penyusunan

skripsi ini dengan baik. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan guna

mencapai gelar Sarjana Sain Terapan pada Sekolah Tinggi Akuntansi Negara.

Penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan serta dukungan moril maupun

materiil dari berbagai pihak. Untuk itu, pada kesempatan ini dengan segenap kerendahan

hati penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada :

1. Bapak Kusmanadji, Ak., MBA selaku Direktur Sekolah Tinggi Akuntansi Negara.

2. Bapak Margono, Ak., MM selaku dosen pembimbing materi skripsi yang telah

memberikan petunjuk, pengarahan, bimbingan materi dan telah meluangkan waktu

serta pikirannya kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.

3. Bapak Cucu Pujasetia, SE selaku dosen pembimbing teknis yang telah meluangkan

waktu untuk memberikan arahan kepada penulis.

4. Seluruh widyaiswara, dosen dan semua staf pada Bidang Akademis pendidikan

Akuntan yang telah mendidik, mengajar, membimbing dan memberikan bekal ilmu

pengetahuan dan wawasan kepada penulis.

5. Gubernur NTT yang telah memberikan kesempatan dan dukungan moril dan materi

kepada penulis untuk mengikuti pendidikan di Sekolah Tinggi Akuntansi Negara.

6

6. Bapak Drs.Daniel Adoe selaku Walikota Kupang yang telah memberikan izin untuk

melakukan riset dalam penyusunan skripsi ini.

7. Kepala Biro Kepegawaian Setda Provinsi NTT beserta seluruh kabag, kasubag dan

staf. Atas dukungannya kepada penulis selama mengikuti pendidikan di Sekolah

Tinggi Akuntansi Negara.

8. Bapak Drs.Noldianus.R.Dethan selaku Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota

Kupang beserta seluruh staf.

9. Bapak Gabriel Manuain, SE selaku Kepala Bagian Keuangan Setda Kota Kupang

beserta seluruh staf.

10. Ibu Maya Edon, Ibu Tien Siokh, Ibu Irma, Ibu Peggy, Bapak Dai Bolle, serta Bapak

Ope yang telah membantu penulis dalam pengumpulan data.

11. Teman-teman seperjuangan, Ibu Corlin dan Pak Blasius

12. Teman-teman DIV angkatan 2008 dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan

satu per satu, yang telah benyak memberikan bantuan moril maupun materil kepada

penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Secara khusus penulis mengucapkan tarima kasih yang tak terhingga kepada

Ayahanda Daniel Adoe dan Ibunda Welmintje Adoe yang telah melahirkan, merawat,

mendidik dan membesarkan penulis, Bapa R Bugel dan Mama Heni Bugel, suamiku

tercinta Renold Alberto Bugel dan anakku tersayang Rilda Welny Putri Bugel, kakak dan

adikku Tanti-Alti, Emi-Alex, Sandra-Rudi, Elis-Molly, Ina-Sofri, Oland-Vi, Heri-

Soemin, Adipapa-Citra, Wulan beserta semua keponakanku tersayang, yang senantiasa

7

memberikan dukungan moril dan materi serta mendoakan setiap langkah penulis. Semoga

Tuhan Yesus senantiasa memberikan berkat, ramat dan kasih yang berlimpah.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih terlalu jauh dari sempurna. Oleh karena

itu, berbagai masukan, saran dan kritik dari pembaca sangatlah penulis harapkan. Akhir

kata, penulis mohon maaf atas segala kekurangan dalam skripsi ini. Semoga skripsi ini

dapat memberikan manfaat sebagaimana yang diharapkan.

Tangerang, 23 Oktober 2009

Eurike Ferderike Daniela Adoe

8

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .................................................................................................

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI....................................................................

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI .........................................................................

TANDA LULUS MEMPERTAHANKAN SKRIPSI ...............................................

KATA PENGANTAR ...............................................................................................

DAFTAR ISI .............................................................................................................

DAFTAR TABEL .....................................................................................................

DAFTAR LAMPIRAN .............................................................................................

i

ii

iii

iv

v

viii

xi

xiii

BAB I

BAB II

PENDAHULUAN ..

A. Latar Belakang Penelitian .......

B. Ruang Lingkup Penelitian ...

C. Masalah Penelitian..

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian ...

E. Metodologi Penelitian .

F. Sistematika Pembahasan .

LANDASAN TEORI .

A. Pengertian Kontribusi..

B. Konsep Otonomi Daerah........................................

1

1

2

3

3

4

4

6

6

6

9

BAB III

1. Pengertian Otonomi Daerah......................................................

2. Tujuan Otonomi Daerah............................................................

C. Laporan RealisaiAnggaran...........................................................

1. Pendapatan Asli Daerah.............................................................

2. Belanja Daerah...........................................................................

D. Teknik Analisa Data............................. ..........................................

1. Analisis Kontribusi PAD Terhadap Besarnya Belanja

Operasional.......................... .....................................................

2. Analisis Laju Pertumbuhan PAD..... ........................................

3. Analisis Kinerja Administrasi Penerimaan PAD......................

GAMBARAN UMUM ORGANISASI DAN LAPORAN

REALISASI ANGGARAN KOTA KUPANG TAHUN 2006-2008

A. Gambaran Organisasi.................................... ..................................

1. Pemerintah Kota Kupang...........................................................

a. Sejarah Singkat Kota Kupang..............................................

b. Kewilayahan, Kondisi Geografis dan Kondisi Ekonomi

Kota Kupang........................................................................

2. Dinas Pendapatan Daerah Kota Kupang....................................

a. Struktur Organisasi..............................................................

b. Tugas Pokok dan Fungsi.....................................................

6

7

8

9

15

17

17

20

20

22

22

22

22

24

27

27

29

10

BAB IV

BAB V

B. Realisasi PAD dan Belanja Operasional Tahun 2006-2008............

C. Anggaran dan Realisasi Pajak Daerah Tahun 2006-2008

D. Anggaran dan Realisasi Retribusi Daerah Tahun 2006-2008.

E. Biaya Perolehan PAD Tahun 2006-2008

ANALISIS KONTRIBUSI PENDAPATAN ASLI DAERAH

TERHADAP BESARNYA BELANJA OPERASIONAL

PEMERINTAH KOTA KUPANG TAHUN 2006-2008.......

A. Analisis Kontribusi PAD Terhadap Besarnya Belanja Oparasional

1. Potensi Pajak Daerah...

2. Potensi Retribusi Daerah.

3. Kontribusi PAD Terhadap Belanja Operasional.

B. Analisis Laju Pertumbuhan PAD.....

C. Analisis Kinerja Administrasi Penerimaan PAD.............................

1. Efektivitas PAD.........................................................................

2. Efisiensi PAD ............................................................................

3. Kemandirian Keuangan Daerah.

SIMPULAN DAN SARAN ...................................................................

A. Simpulan ........................................................................................

B. Saran ................................................................................................

DAFTAR PUSTAKA ............................................................................

30

33

34

35

37

37

39

44

53

58

63

66

68

70

73

73

76

79

11

LAMPIRAN-LAMPIRAN ....................................................................

DAFTAR RIWAYAT HIDUP ...............................................................

81

82

12

DAFTAR TABEL

No. Nama Tabel Halaman

II.1 Matriks Potensi Pajak dan Retribusi Daerah

18

III.1 Laju Pertumbuhan PDRB Kota Kupang Menurut Lapangan Usaha Tahun 2006-2007.

27

III.2 Anggaran dan Realsiasi PAD Tahun 2006-2008........................

32

III.3 Anggaran dan Realisasi Belanja Operasional Tahun 2006-2008

33

III.4 Anggaran dan Realsiasi Pajak Daerah Tahun 2006-2008...........

34

III.5 Biaya Perolehan Pendapatan Asli Daerah tahun 2006-2008.......

36

IV.1 Matriks Potensi Pajak dan Retribusi Daerah...

38

IV.2 Realisasi Pajak Daerah Kota Kupang tahun 2006-2008.............

40

IV.3 Matriks Potensi Pajak tahun 2007...

41

IV.4 Matriks Potensi Pajak tahun 2008...

43

IV.5 Matriks Potensi Retribusi Daerah Tahun 2007........................... 45

13

IV.6 Matriks Potensi Retribusi Daerah tahun 2008.............................

47

IV.7 Kontribusi Pajak dan Retribusi Daerah dalam PAD 2006-2008

51

IV.8 Kontribusi PAD dalam Pendapatan Daerah tahun 2006-2008

52

IV.9 Perkembangan Peningkatan Belanja Operasional 2006-2008

54

IV.10

IV.11

Kontribusi PAD terhadap Belanja Operasional 2006-2008

Transfer pemerintah Pusat Dana Perimbangan 2006-2008......

56

57

IV.12 Realisasi Penerimaan PAD tahun 2006-2008.

59

IV.13 Pertumbuhan PAD...

60

IV.14 Anggaran dan Realisasi PAD tahun 2006-2008..

64

IV.15

IV.16

Biaya Perolehan PAD tahun 2006-2008.

Pendapatan Transfer tahun 2006-2008

65

71

14

DAFTAR LAMPIRAN

No. Nama Lampiran Halaman

1

2

3

4

5

6

Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2006...........................................

Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2007...........................................

Laporan Realisasi Anggaran Tahun2008............................................

Perhitungan Potensi Pajak Daerah Tahun 2007-2008.........................

Perhitungan Potensi Retribusi Daerah Tahun 2007-2008...................

Data Perkembangan Penduduk, Pembangunan dan Aset Tahun 2008

32

32

32

40

44

49

15

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Krisis ekonomi dan krisis kepercayaan yang pernah melanda Indonesia

memberikan dampak positif dan dampak negatif bagi upaya peningkatan kesejahteraan

seluruh rakyat Indonesia. Di satu sisi, krisis tersebut telah membawa dampak yang luar

biasa pada tingkat kemiskinan, namun di sisi lain krisis tersebut juga telah membuka

jalan bagi munculnya reformasi total diseluruh aspek kehidupan bangsa Indonesia. Salah

satu unsur reformasi total tersebut adalah tuntutan pemberian otonomi yang luas kepada

daerah kabupaten dan kota.

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah

Daerah, sekarang ini daerah telah diberi kewenangan yang utuh untuk dapat

merencanakan, melaksanakan, mengawasi, mengendalikan serta mengevaluasi kebijakan-

kebijakan daerah. Dengan demikian pemerintah daerah diharapkan untuk dapat lebih

menggali sumber-sumber atau potensi daerahnya sendiri agar dapat membiayai

pengeluaran yang dipakai untuk melaksanakan kegiatan operasional daerah. Dimana

anggaran belanja operasional daerah dipergunakan untuk merencanakan kebutuhan

sehari-hari dalam menjalankan pemerintahan, serta bersifat rutin karena pengeluaran

tersebut ada dan berulang-ulang setiap tahunnya.

16

Kota Kupang sebagai salah satu daerah otonom yang termasuk ke dalam

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur tidak lepas dari dampak penerapan

pelaksanaan otonomi daerah. Pemerintah Daerah Kota Kupang berusaha untuk

meningkatkan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan pengeluaran yang dipakai untuk

melaksanakan kegiatan operasional daerah, dimana sejalan dengan tuntutan otonomi

daerah, telah terjadi peningkatan belanja oparasional setiap tahunnya hal ini terjadi

karena pengembangan dan peningkatan Pegawai Negeri Sipil Daerah yang sampai

dengan tahun 2008 tercatat Pegawai Negeri Sipil Daerah pada pemerintah Kota Kupang

sebanyak 6.426 orang.

Berdasarkan hal tersebut diatas, penulis ingin mengetahui berapa besar kontribusi

PAD terhadap belanja operasional daerah Kota Kupang dengan melihat terlebih dahulu

pemetaan potensi pajak dan retribusi daerah, serta melihat bagaimana laju pertumbuhan

PAD dan akhirnya dapat mengukur kinerja administrasi penerimaan PAD Pemerintah

Kota Kupang. Untuk itu penulis memilih judul untuk penulisan skripsi ini adalah:

Analisis Kontribusi Pendapatan Asli Daerah Terhadap Besarnya Belanja

Operasional Pada Pemerintah Daerah Kota Kupang Tahun 2006-2008.

Pada bagian akhir dari penulisan ini, penulis memberikan saran-saran kepada

Pemerintah Daerah Kota Kupang agar dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

B. Ruang Lingkup Penelitian

Agar penulisan skripsi lebih fokus, penulis membatasi ruang lingkup penulisan

skripsi sebagai berikut:

17

1. Penulis hanya melakukan analisis pada Pemerintah Daerah Kota Kupang untuk tiga

tahun terakhir, yaitu dari tahun 2006-2008.

2. Pada analisis kontribusi PAD, penulis membuat pembatasan hanya pada belanja

operasional.

C. Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang penelitian diatas, penulis mengidentifikasikan masalah

sebagai berikut:

1. Berapa besar kontribusi PAD terhadap Belanja Operasional pada Pemerintah Daerah

Kota Kupang serta bagaimana pemetaan potensi pajak dan retribusi daerah,

2. Bagaimana laju pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah,

3. Bagaimana kinerja administrasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah.

D. Tujuan dan Manfaat penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan ini adalah:

1. Memberikan gambaran yang jelas mengenai kontribusi PAD terhadap besarnya

belanja operasional Pemerintah Daerah Kota Kupang dengan melihat terlebih dahulu

pemetaan potensi pajak dan retribusi daerah,

2. Mengukur laju pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah,

3. Mengukur kinerja administrasi penerimaan PAD dengan menggunakan ratio

efektivitas dan efisiensi Pendapatan Asli Daerah.

Selain tujuan diatas, penulis juga mengharapkan agar penulisan ini dapat memiliki

manfaat selain bagi penulis dalam menambah wawasan dan cara berpikir penulis, juga

18

bagi Pemerintah Daerah Kota Kupang diharapkan dapat memberikan sumbangan saran

serta dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan khususnya yang

berkaitan dengan Pendapatan Asli Daerah serta Belanja Operasional Daerah. Dan juga

bagi pihak lain diharapkan dapat menambah wawasan para pembaca dan dapat menjadi

bahan referensi untuk penelitian selanjutnya.

E. Metode Penelitian

Dalam mengumpulkan data sebagai bahan penulisan skripsi ini, penulis

menggunakan metode penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan.

1. Study Kepustakaan (Library Research), dilakukan dengan membaca dan menelaah

berbagai literatur, artikel maupun bahan-bahan kuliah yang mempunyai relevansi

dengan materi skripsi.

2. Penelitian Lapangan (Field Research), penulis mengumpulkan data dari obyek

penelitian, baik data kuantitatif maupun data kualitatif, dengan mengunjungi langsung

obyek penelitian serta melakukan wawancara dengan pejabat terkait.

F. Sistematika Pembahasan

Skripsi ini terbagi dalam lima bab dan tiap bab terbagi dalam subbab-subbab

dengan sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis menguraikan latar belakang penelitian, ruang lingkup

penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian yang digunakan

untuk memperoleh bahan penulisan skripsi ini, serta sistematika penulisan..

19

BAB II LANDASAN TEORI

Untuk mendukung dan memperkuat pembahasan yang akan dilakukan, bab ini

akan menguraikan dasar-dasar teori yang akan digunakan pambahasan

penulisan yang meliputi konsep Otonomi Daerah, Laporan Realisasi Anggaran,

konsep PAD, konsep belanja operasional, analisis kontribusi PAD terhadap

belanja operasional, analisis laju pertumbuhan PAD, serta analisis pengukuran

kinerja administrasi penerimaan PAD Kota Kupang.

BAB III GAMBARAN UMUM ORGANISASI DAN LAPORAN REALISASI

ANGGARAN KOTA KUPANG TAHUN2006-2008

Pada bab ini menguraikan secara ringkas hasil penelitian lapangan, meliputi

gambaran umum organisasi serta uraian materi yang terkait dengan PAD dan

Belanja Operasional.

BAB IV ANALISIS KONTRIBUSI PENDAPATAN ASLI DAERAH TERHADAP

BESARNYA BELANJA OPERASIONAL PEMERINTAH DAERAH KOTA

KUPANG TAHUN 2006-2008

Pada bab ini penulis akan menganalisis kontribusi PAD terhadap besarnya

belanja operasional Pemerintah Daerah Kota Kupang tahun 2006-2008, dengan

melihat terlebih dahulu pemetaan potensi pajak dan retribusi daerah, laju

pertumbuhan PAD, serta mengukur kinerja administrasi penerimaan PAD.

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

20

Dalam bab terakhir ini penulis akan mengambil kesimpulan berdasarkan hasil

tinjauan yang pada bab sebelumnya, serta akan mencoba untuk memberikan

saran-saran perbaikan yang penulis pandang perlu.

21

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Kontribusi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian Kontribusi adalah

sumbangan; sedangkan menurut Kamus Ekonomi (T.Guritno 1992,76) kontribusi adalah

sesuatu yang diberikan bersama-sama dengan pihak lain untuk tujuan biaya, atau

kerugian tertentu. Sedangkan kontribusi disini dapat diartikan sebagai sumbangan yang

diberikan oleh Pendapatan Asli Daerah terhadap besarnya Belanja Operasional.

B. Konsep Otonomi Daerah

Sebagai konsekuensi atau akibat dari pelaksanaan desentralisasi dalam system

pemerintahan di Indonesia, maka timbullah daerah-daerah otonom atau daerah yang

mempunyai otonomi. Sebelum digunakan cukup luas dalam skripsi ini, maka penulis

akan berusaha untuk menerangkan pengertian dan hal-hal yang berhubungan dengan

otonomi daerah tersebut.

1. Pengertian Otonomi Daerah

Otonomi atau authonomy berasal dari bahasa yunani, auto berarti sendiri

dan nomos berarti hukum atau peraturan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik

Indonesia Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah,

Otonomi Daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus

22

kepentingan setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai

dengan peraturan perundang-undangan.

Menurut Encyclopedia of social science seperti yang dikutip oleh SerundaJang

(2001,33):

Otonomi dalam pengertian asli adalah the legal self sufficiency body and ats actual independence. Dalam kaitannya dengan politik atau pemerintah, Otonomi Daerah berarti self Government atau the condition of living under ones own laws. Jadi Otonomi Daerah adalah daerah yang memiliki legal self sufficiency yang bersifat self government yang diatur dan diurus oleh own laws. Namun demikian, walaupun otonomi tersebut sebagai self government, self sufficiency, dan actual independence, keotonomian tersebut tetap berada dalam batas yang tidak melampaui wewenang pemerintah pusat yang menyerahkan urusan kepada daerah.

Dalam ketentuan umum Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 pasal 1 ayat (5)

dan (6) menyebutkan :

Otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenag mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Tujuan Otonomi Daerah

Tujuan dari otonomi daerah dengan sistem desentralisasi adalah agar pemerintah

daerah memiliki wewenang untuk merencanakan dan melaksanakan pembangunan

daerahnya masing-masing sesuai dengan aspirasi dan kehendak mereka. Dengan

wewenang tersebut, pemerintah daerah diharapkan mampu mengurus dan mengatur

daerahnya sendiri.

23

Sehubungan dengan sistem pemerintahan dengan berazaskan desentralisasi,

Suparmoko (2002,16) menyebutkan bahwa tujuan dari desentralisasi adalah: (i)

Mewujudkan keadilan antara kemampuan dan hak daerah, (ii) Meningkatkan pendapatan

asli daerah dan mengurangi subsidi dari pemerintah pusat, (iii) Mendorong pembangunan

daerah sesuai dengan aspirasi masyarakat daerah.

Pemberian wewenang yang seharusnya diberikan oleh pemerintah pusat kepada

pemerintah daerah (hubungan kewenangan) adalah sebagai konsekuensi logis untuk

tercapainya maksud dan tujuan pemberian otonomi kepada daerah, serta untuk imbalan

terhadap kewajiban dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam melaksanakan otonomi

daerahnya.

C. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Laporan Realisasi Anggaran merupakan salah satu laporan keuangan yang wajib

dibuat oleh pemerintah daerah. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005

tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, tujuan pelaporan realisasi anggaran adalah

memberikan informasi tentang realisasi dan anggaran entitas pelaporan secara tersanding.

Penyandingan antara anggaran dan realisasinya menunjukan tingkat ketercapaian target-

target yang telah disepakati antara legislatif dan eksekutif sesuai dengan peraturan

perundang-undangan.

Laporan Realisasi Anggaran terdiri dari empat elemen utama yaitu pendapatan,

belanja , transfer dan pembiayaan. Informasi dalam LRA berguna bagi para pengguna

24

laporan dalam mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber-sumber daya ekonomi,

akuntabilitas dan ketaatan entitas pelaporan terhadap anggaran.

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

a. Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Menurut ketentuan umum Undang-Undang nomor 33 Tahun 2004 tentang

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang dimaksud

dengan Pendapatan Asli Daerah adalah: Pendapatan yang diperoleh daerah yang

dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pendapatan Asli Daerah bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam

menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas

desentralisasi.

Sedangkan pengertian pendapatan Asli Daerah menurut Indra Bastian (2001,110)

menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah merupakan akumulasi dari pos penerimaan

pajak daerah dan pos retribusi daerah, pos penerimaan pajak yang berisi hasil perusahaan

milik daerah, pos pengelolaan investasi serta pengelolaan sumber alam.

b. Komponen-Komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Menurut pasal 157 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah

Daerah, sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah terdiri dari:

1. Hasil Pajak Daerah;

2. Hasil Retribusi Daerah;

3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan; dan

25

4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.

1) Pajak Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 pengertian Pajak Daerah adalah:

Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi / badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

Menurut Mardiasmo (2003,98) defenisi Pajak Daerah adalah:

Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi / badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

Adapun Jenis-jenis Pajak Daerah adalah sebagai berikut:

1. Pajak daerah provinsi, terdiri atas:

a. Pajak kendaraan bermotor dan kendaraan diatas air

b. Bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan diatas air

c. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor

d. Pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan aur permukaan

2. Pajak daerah kabupaten/kota, terdiri atas:

a. Pajak hotel

b. Pajak restoran

c. Pajak hiburan

d. Pajak reklame

26

e. Pajak penerangan jalan

f. Pajak bahan galian golongan C

g. Pajak parkir

2) Retribusi Daerah

Menurut ketentuan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 dan Peraturan

Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, yang dimaksud dengan

Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atasa jasa atau pemberian

ijin tertentu yang khusus disediakan dan atau yang diberikan oleh Pemerintah Daerah

untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Dalam penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi

Daerah, dijelasakan bahwa untuk meningkatkan pelaksanaan pembangunan dan

pemberian pelayanan kepada masyarakat serta peningkatan, pertumbuhan perekonomian

di daerah diperlukan penyediaan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah yang hasilnya

memadai. Upaya peningkatan penyediaan pembiayaan dari sumber tersebut antara lain

dilakukan dengan peningkatan kinerja pemungutan, penyempurnaan dan penambahan

jenis retribusi serta pemberian bagi daerah untuk menggali sumber-sumber penerimaan

khususnya dari sektor retribusi daerah.

Jenis-jenis retribusi adalah pengelompokan retribusi yang meliputi Retribusi Jasa

Umum, Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perizinan Tertentu.

1. Retribusi jasa umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemerintah

daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh

27

orang pribadi atau badan. Berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 66

Tahun 2001 bahwa jenis-jenis retribusi umum adalah:

a. Retribusi pelayanan kesehatan

b. Retribusi pelayanan persampahan / kebersihan

c. Retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil

d. Retribusi pemakaman dan pengabuan mayat

e. Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum

f. Retribusi pelayanan pasar

g. Retribusi pengujian kendaraan bermotor

h. Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran

i. Retribusi penggantian biaya cetak peta

j. Retribusi pengujian kapal perikanan

2. Retribusi jasa usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan pemerintah daerah

dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh

sektor swasta. Jenis-jenis retribusi jasa usaha adalah sebagai berikut:

a. Retribusi pemakaian kekayaan daerah

b. Retribusi pasar grosir dan atau pertokoan

c. Retribusi tempat pelelangan

d. Retribusi terminal

e. Retribusi tempat khusus parkir

f. Retribusi tempat penginapan /pesanggarahan /villa

28

g. Retribusi penyedotan kakus

h. Retribusi rumah potong hewan

i. Retribusi pelayanan pelabuhan kapal

j. Retribusi tempat rekreasi dan olahraga

k. Retribusi penyebrangan di atas air

l. Retribusi pengolahan limbah cair

m. Retribusi penjualan produksi usaha daerah

3. Retribusi perizinan tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu pemerintah daerah

dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi / badan yang dimaksud untuk

pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan

ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana dan sarana atau fasilitas

tertentu guna melindungi kepentingan umumdan menjaga kelestarian lingkungan.

Jenis-jenis retribusi perizinan tertentu adalah sebagai berikut:

a. Retribusi izin mendirikan bangunan

b. Retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol

c. Retribusi izin gangguan

d. Retribusi izin trayek

Rincian dan masing-masing jenis retribusi daerah diatur dalam peraturan daerah

yang bersangkutan. Selain jenis retribusi yang telah ditetapkan dalam Peraturan

Pemerintah, dengan peraturan daerah dapat ditetapkan jenis retribusi lainnya sesuai

kriteria yang ditetapkan dalam Undang-Undang.

29

3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Menurut penjelasan pasal 157 huruf a ayat (3) Undang-undang Nomor 32 Tahun

2004tentang Pemerintah Daerah, bahwa yang dimaksud dengan hasil pengelolaan

kekayaan daerah yang dipisahkan adalah Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang

dipisahkan adalah antara lain bagian laba dari BUMD, hasil kerjasama dengan pihak

ketiga.

Menurut Abdul Halim (2004,68), yang dimaksud dengan hasil pengelolaan

kekayaan daerah yang dipisahkan adalah Hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang

dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang berasal dari hasil perusahaan milik

daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Jenis-jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan meliputi objek

pendapatan berikut:

a. Bagian laba perusahaan milik daerah

b. Bagian laba lembaga keuangan bank

c. Bagian laba lembaga keuangan non bank

d. Bagian laba atas penyertaan modal / investasi

4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) Yang Sah

Menurut penjelasan pasal 57 huruf a ayat (4) Undang-undang Nomor 32 Tahun

2004 tentang Pemerintah Daerah, bahwa yang dimaksud dengan lain-lain PAD yang sah

adalah Lain-lain PAD yang sah antara lain penerimaan daerah diluar pajak dan retribusi

daerah seperti jasa giro, dan hasil penjualan aset daerah.

30

Sedangkan pengertian lain-lain PAD yang sah menurut Abdul Halim (2004,67),

yaitu Lain-lain PAD yang sah merupakan penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain

milik Pemerintah Daerah.

Jenis-jenis lain-lain PAD yang sah meliputi objek pendapatan berikut ini:

1. Hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan

2. Penerimaan jasa giro

3. Penerimaan bunga deposito

4. Denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan

5. Penerimaan ganti rugi atas kerugian / kehilangan kekayaan daerah (TP-TGR)

Sedangkan menurut pasal 6 ayat (2) Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004

tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah,

bahwa lain-lain PAD yang sah meliputi:

1. Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan;

2. Jasa giro;

3. Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;

4. Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan atau

pengadaan barang dan atau jasa oleh daerah.

2. Belanja Daerah

Pengeluaran daerah (belanja daerah) menurut Undang-Undang 33 Tahun 2004

pasal 1 ayat (14) merupakan Belanja Daerah adalah semua kewajiban daerah yang

31

diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang

bersangkutan.

Menurut Mahmudi (2007,68) pos belanja diklasifikasikan menjadi tiga, yaitu

belanja operasi, belanja modal dan belanja tak terduga.

a. Belanja Operasi, meliputi: Belanja pegawai, Belanja barang dan jasa, Belanja Bunga ,

Belanja Subsidi, Belanja Hibah dan Belanja Bantuan sosial.

b. Belanja Modal, meliputi: Balanja tanah, Belanja peralatan dan mesin, Belanja gedung

dan bangunan, Belanja jalan, irigasi dan jaringan, Belanja aset tetap lainnya, dan

Belanja aset lainnya.

c. Belanja Tak Terduga, meliputi: Bantuan bencana alam, Bantuan bencana social,

Bantuan korban politik.

Sedangkan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar

Akuntansi Pemerintahan, belanja diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi (jenis

belanja), organisasi, dan fungsi.

a. Klasifikasi belanja menurut ekonomi (jenis belanja) adalah pengelompokan belanja

yang didasarkan pada jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas. Klasifikasi

belanja menurut ekonomi terdiri dari:

1. Belanja Operasional, merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-

hari pemerintah pusat/daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja

operasional antara lain meliputi belanja pegawai, belanja barang, belanja bunga,

belanja subsidi, belanja hibah dan belanja bantuan sosial.

32

2. Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan

aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja

modal terdiri dari belanja aset tetap, belanja aset tetap lainnya dan melanja aset

lainnya

3. Belanja Tak Terduga, merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang

sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan

bencana alam, bencana sosial dan pengeluaran tidak terduga lainnya.

b. Klasifikasi belanja menurut organisasi, merupakan klasifikasi berdasarkan unit

organisasi pengguna anggaran. Klasifikasi belanja menurut organisasi pada

Pemerintah Daerah terdiri dari belanja Sekretariat DPRD, Sekretariat Daerah

pemerintah provinsi / kabupaten / kota dan lembaga teknis daerah provinsi /

kabupaten / kota.

c. Klasifikasi belanja menurut fungsi, merupakan klasifikasi yang didasarkan pada

fungsi-fungsi utama pemerintah pusat/daerah dalam memberikan pelayanan kepada

masyarakat. Klasifikasi ini terdiri atas belanja pelayanan umum, pertahanan,

ketertiban dan keamanan, ekonomi, perlindungan lingkungan hidup, perumahan dan

permukiman, kesehatan, pariwisata dan budaya, agama, pendidikan dan perlindungan

sosial.

Menurut Mardiasmo (2002,66), pengeluaran pemerintah yang dikategorikan

dalam anggaran operasional adalah Belanja Rutin (recurrent expenditure). Dikatakan

belanja rutin karena sifat pengeluaran tersebut berulang-ulang ada setiap tahunnya.

33

Pengertian Belanja rutin adalah pengeluaran yang manfaatnya hanya untuk satu tahun

anggaran dan tidak dapat menambah aset atau kekayaan bagi pemerintah.

Sedangkan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar

Akuntansi Pemerintah, Belanja Operasional adalah pengeluaran anggaran untuk

kegiatan sehari-hari pemerintah pusat/daerah yang memberikan manfaat jangka pendek.

Belanja operasional antara lain meliputi belanja pegawai, belanja barang, belanja bunga,

belanja subsidi, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial.

D. Teknik Analisis Data

1. Analisis Kontribusi PAD Terhadap Besarnya Belanja Operasional

Analisis ini dilakukan untuk mengetahui berapa besar kontribusi PAD terhadap

belanja operasional, apabila semakin tinggi kontribusi PAD maka semakin tinggi

kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai pembelanjaan daerah

(Mahmudi,2007,131). Rumus yang digunakan untuk menghitung kontribusi PAD

terhadap besarnya belanja operasional adalah sebagai berikut:

Pendapatan Asli Daerah Kontribusi PAD = X 100% Total Belanja Operasional

Namun sebelum penulis membahas lebih jauh tentang kontribusi PAD, maka

terlebih dahulu penulis ingin melihat bagaimana komponen PAD, khususnya pajak dan

retribusi daerah yang memiliki peranan penting dalam PAD, jika dipetakan dalam matriks

potensi sesuai dengan yang dikemukakan Mahmudi (2007,135).

34

Pemetaan dalam matrik potensi dibawah ini dilakukan guna mengetahui jenis

pajak dan retribusi daerah tertentu apakah masuk dalam kategori potensial, prima,

berkembang atau terbelakang. Untuk dapat memetakan kategori potensial, prima,

berkembang dan terbelakang tersebut perlu dibuat matriks potensi pajak/retribusi daerah

sebagai berikut:

Tabel II.1. Matriks Potensi Pajak / retribusi daerah

PROPORSI

PROPORSI

Yi 1

Yi < 1

Yi 1

Y

PRIMA

BERKEMBANG

Yi < 1

Y

POTENSIAL

TERBELAKANG

Keterangan:

Yi : Penerimaan pajak atau retribusi i pada tahun t

: Nilai rata-rata pajak atau retribusi pada tahun t

Yi : Tambahan penerimaan jenis pajak atau retribusi i pada tahun t

Y : Tambahan penerimaan pajak atau retribusi tahun t

Sementara itu,untuk mengetahui Yi dan Y dihitung dengan rumus:

Yi,tahun t Yi, tahun(t-1)

Yi = X 100% Yi, tahun (t-1)

35

Ytahun t Ytahun (t-1) Y = X 100% Ytahun (t-1)

Yi : Proporsi suatu jenis pajak atau retribusi i dari rerata pajak atau Retribusi

Yi : Proporsi tambahan suatu jenis pajak atau retribusi dari total Y Tambahan penerimaan pajak atau retribusi

Semakin besar suatu proporsi suatu pajak atau retribusi dari rerata pajak atau

retribusi, maka semakin layak pajak atau retribusi tersebut untuk diupayakan

peningkatannya dimasa mendatang. Sebaliknya, semakin kecil proporsi pajak atau

retribusi tersebut maka upaya identifikasi mengenai kelayakan untuk dijadikan sumber

penerimaan dimasa mendatang perlu diintensifkan. Sementara untuk proporsi tambahan,

semakin besar proporsi tambahan suatu pajak atau retribusi dari total penerimaan pajak

atau retribusi, maka semakin layak pajak atau retribusi tersebut untuk diupayakan

peningkatannya. Sebaliknya semakin kecil proporsi tambahan suatu jenis pajak atau

retribusi maka upaya identifikasi mengenai kelayakan untuk dijadikan sumber

penerimaan dimasa mendatang perlu diintensifkan.

Setelah melihat matriks diatas, maka dapat diketahui faktor-faktor yang

memengaruhi besar atau kecilnya kontribusi pajak dan retribusi daerah dalam PAD,

karena banyaknya jenis pajak atau retribusi yang dikategorikan prima atau potensial

maka hal ini akan mempengaruhi juga besarnya kontribusi PAD terhadap belanja

operasional.

36

2. Analisis Laju Pertumbuhan PAD

Analisis ini bermanfaat untuk mengetahui apakah PAD mengalami pertumbuhan

positif ataukah negatif. Diharapkan pertumbuhan PAD tersebut positif dan

kecenderungannya (trend) meningkat. Sebaliknya jika terjadi pertumbuhan negatif maka

harus ditelusuri penyebabnya (Mahmudi,2007,125). Rumus yang digunakan untuk

menghitung laju pertumbuhan PAD adalah sebagai berikut:

PAD tahun t PAD tahun (t-1) Pertumbuhan PAD tahun t = X 100%

PAD tahun (t-1)

3. Analisis Kinerja Administrasi Penerimaan PAD

Analisis ini dilakukan dengan menggunakan rasio efektivitas, rasio efisiensi dan

rasio kemandirian keuangan daerah. Rasio Efektivitas PAD menunjukkan kemampuan

pemerintah daerah dalam memobilisasi penerimaan PAD sesuai dengan yang ditargetkan.

Kemampuan memperoleh PAD dikategorikan efektif apabila rasio ini mencapai minimal

1 atau 100%. Rasio efisiensi dihitung dengan cara membandingkan biaya yang

dikeluarkan pemerintah daerah untuk memperoleh PAD dengan realisasi penerimaan

PAD. Kinerja pemerintah daerah dalam melakukan pemungutan PAD dikategorikan

efisien apabila rasio yang dicapai kurang dari 10% (Mahmudi,2007,129). Sedangkan

rasio kemandirian keuangan daerah menunjukkan kemandirian keuangan suatu daerah

dalam menjalankan otonomi daerah. Rasio kemandirian keuangan daerah dihitung

dengan cara membandingkan jumlah penerimaan Pendapatan Asli Daerah dibagi dengan

37

jumlah pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan provinsi serta pinjaman daerah.

Menurut Mahmudi (2007,128) semakin tinggi angka rasio ini menunjukkan suatu

pemerintahan daerah dengan tingkat kemandirian keuangan daerah yang tinggi. Rumus

yang digunakan adalah sebagai berikut:

Realisasi penerimaan PAD Rasio Efektivitas PAD =

Target penerimaan PAD

Biaya pemerolehan PAD Rasio Efisiensi PAD =

Realisasi penerimaan PAD

Pandapatan Asli Daerah Rasio Kemandirian Daerah = Transfer Pusat + Provinsi + Pinjaman

38

BAB III

GAMBARAN UMUM ORGANISASI DAN LAPORAN REALISASI

ANGGARAN PEMERINTAH KOTA KUPANG

TAHUN 2006 - 2008

A. Gambaran Umum Organisasi

Objek penelitian yang diambil penulis adalah tentang Analisis Kontribusi

Pendapatan Asli Daerah Terhadap besarnya Belanja Operasional pada Pemerintah Kota

Kupang khususnya pada Dinas Pendapatan Daerah yang merupakan unsur pelaksana dan

pengelola Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kota Kupang yang dipimpin oleh seorang

Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota Kupang.

Tugas Dinas Pendapatan Daerah adalah melaksanakan sebagian tugas rumah

tangga Pemerintah Kota Kupang dalam bidang pendapatan daerah yang diserahkan oleh

Walikota Kupang. Hal tersebut berkaitan erat dengan upaya Pemerintah Kota Kupang

dalam menggali sumber Pendapatan Asli Daerah di Kota Kupang dalam rangka

pelaksanaan otonomi daerah.

1. Pemerintah Kota Kupang

a. Sejarah Singkat Pemerintah Kota Kupang

Asal mula nama Kupang sesungguhnya diambil dari nama raja Helong Nai

Koepan atau Lai koepan yang menguasai dan memerintah wilayah ini sebelum

kedatangan bangsa barat (Portugis dan Belanda).

39

Pada tanggal 29 Desember 1645 seorang Padri Portugis yang bernama Antonio

Desao Jasinto mendarat di Kupang dan selanjutnya membangun benteng pertahanan yang

disebut Ford Concordia dan pada tahun 1653 VOC Belanda merebut benteng Concordia

tersebut. Tanggal 23 April 1886 oleh Residen Greeve ditetapkan batas Kota Kupang

seluas 2 km yang diumumkan dalam Lembaran Negara Nomor 171 Tahun 1886,

kemudian pada tahun 1949 Kota Kupang berstatus Heminte.

Melalui Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor PUD.5/16/46 tanggal 22

Oktober 1955 Kota Kupang disamakan statusnya menjadi Kecamatan, sementara

penetapan Wilayah Kota Kupang ditetapkan dalam Surat Keputusan Gubernur Kepala

Daerah Tingkat I Propinsi Nusa Tenggara Timur, Nomor 17/1969 tanggal 12 Mei 1969.

Dalam perkembangan lebih lanjut, dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 1978,

Kota Kupang ditingkatkan statusnya menjadi Kota Administratif Kupang dengan luas

wilayah 25,13 km yang peresmiannya dilakukan pada tanggal 18 September 1978.

Pada tahun 1996, dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1996 tanggal 20 Maret

1996 Kota Administratif Kupang ditingkatkan lagi statusnya menjadi Kotamadya Daerah

Tingkat II Kupang, dengan luas wilayah 180,27 km. Seiring adanya deregulasi, maka

dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan di

Daerah, istilah Kotamadya Kupang mengalami perubahan menjadi daerah Kota Kupang.

b. Kewilayahan, Kondisi Geografis dan Kondisi Ekonomi Kota Kupang

Dalam wilayah Kota Kupang sampai dengan tahun 2008 terdapat 4 kecamatan

dan 49 kelurahan dengan rincian sebagai berikut:

40

1. Kecamatan Kelapa Lima : 15 Kelurahan

2. Kecamatan Oebobo : 14 Kelurahan

3. Kecamatan Maulafa : 9 Kelurahan

4. Kecamatan Alak : 11 Kelurahan

Dengan jumlah penduduk sampai dengan akhir tahun 2008 berjumlah 282.035

jiwa yang dirinci menurut jenis kelamin, laki-laki berjumlah 143.164 jiwa dan perempuan

berjumlah 138.871 jiwa.

Dilihat dari aspek astronomis, Kota Kupang terletak pada bagian

Utara : 10 7' 10" Lintang Selatan

Selatan : 10 17' 39" Lintang Selatan

Timur : 123 31' 35" Bujur Timur

Barat : 123 41' 00" Bujur timur

Sedangkan dari aspek geografis, Kota Kupang berada diujung barat pulau Timor,

dekat dengan negara baru Timor Leste, berhadapan dengan Australia Bagian Utara.

Posisi ini menempatkan Kota Kupang sebagai satu-satunya ibukota Provinsi yang terletak

dibagian paling selatan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan

sendirinya, perkembangan Kota Kupang ke depan akan menjadi pintu gerbang masuk-

keluar / arus lalu lintas (entry and exit gate) orang, barang dan jasa tidak saja pada aras

lokal, regional dan nasional tetapi sudah meluas pada lingkup global.

41

Sebagai ibukota provinsi, Kota Kupang yang luas wilayahnya hanya sebesar

180,27 km atau 18.027 Ha, memiliki sedikit potensi unggulan jika dibandingkan dengan

kabupaten lain. Potensi unggulan tersebut antara lain:

1. Perikanan laut

2. Pertambangan dan penggalian : Batu gamping, batu mangan

3. Industri pengolahan : Sektor perikanan dan sektor pertanian sub sektor peternakan

4. Pariwisata : Wisata alam, wisata bahari dan wisata budaya

5. Industri kerajinan : Tenun ikat

Kondisi makro ekonomi Kota Kupang saat ini telah tumbuh dengan peningkatan

yang positif pada semua sektor antara lain pertanian, perikanan, pertambangan dan

penggalian, industri pengolahan, listrik, gas dan air, bangunan/konstruksi, perdagangan,

hotel dan restoran, pengangkutan dan komunikasi, keuangan, persewaan dan jasa

perusahaan serta sektor jasa.

Perkembangan pertumbuhan ekonomi Kota Kupang sampai dengan tahun 2008

juga seiring dengan perkembangan pertumbuhan PAD Kota Kupang yang dipicu antara

lain dengan bertambahnya jumlah objek pajak dan retribusi sebagai sumber penerimaan

PAD. Diketahui bahwa sampai dengan tahun 2008 jumlah hotel yang berada di Kota

Kupang sebanyak 49 hotel, objek pajak reklame sebanyak 202, objek pajak hiburan yang

terdiri dari tempat karaoke dan panti pijat sebanyak 230, objek pajak restoran sebanyak

451 dengan rincian restoran sebanyak 79 dan rumah makan kecil sebanyak 372. Selain

penambahan objek pajak dapat juga dipengaruhi oleh perkembangan penduduk dan

42

pembangunan serta kekayaan daerah yang dimiliki oleh pemerintah Kota Kupang (lihat

lampiran 6).

Dalam kurun waktu empat tahun terakhir pertumbuhan ekonomi Kota Kupang

terus mengalami peningkatan rata-rata sebesar 0,52% per tahun. Pada tahun 2007

pertumbuhan ekonomi makro berdasarkan asumsi RPMJ Kota Kupang berada pada

kisaran 5,75%, sedangkan dalam perkembangan dinamis ekonomi makro daerah, BPS

Kota Kupang mencatat pertumbuhan ekonomi mencapai kisaran 7,75% (Laporan

Pertanggungjawaban Walikota Kupang Tahun 2008,15). Ini membuktikan bahwa

kebijakan dan strategi pembangunan ekonomi Kota Kupang dengan memberikan

pembobotan yang cukup signifikan terhadap sektor tersier, khususnya jasa dan

perdagangan merupakan pilihan yang tepat.

Salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi

adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB disajikan atas harga yang

berlaku dan atas harga konstan. PDRB disajikan atas harga berlaku, semua data agregat

dinilai atas harga yang berlaku pada tahun yang bersangkutan, sedangkan penyajian atas

harga konstan, semua data agregat dinilai atas harga tetap yang ditetapkan pada tahun

dasar, sehingga perkembangan agregat pendapatan dari tahun ke tahun hanya disebabkan

oleh perkembangan riil, bukan oleh perkembangan harga.

Berdasarkan data PDRB menurut harga yang berlaku dan harga konstan, tiga

sektor yang paling besar memberikan kontribusi bagi peningkatan PDRB Kota Kupang

adalah sektor jasa umum, disusul dengan sektor perdagangan, hotel dan restoran dan yang

43

ketiga adalah pengangkutan dan komunikasi. Untuk data laju pertumbuhan PDRB Kota

Kupang atas harga berlaku dan harga konstan tahun 2006-2007 dapat telihat pada tabel

dibawah ini :

Tabel III.1. Laju Pertumbuhan PDRB Kota Kupang Menurut Lapangan Usaha

Tahun 2006 - 2007

PDRB Harga Berlaku PDRB Harga Konstan Lapangan Usaha 2006 2007 2006 2007

2 3 4 5 6

1. Pertanian

127.315.511,00

141.019.143,00 86.014.657,00 90.273.883,00 2. Pertambangan dan

Penggalian

50.152.793,00

56.847.993,00 34.720.845,00 37.007.046,00 3. Industri Pengelolaan 84.502.606,00 93.942.973,00 61.107.817,00 63.739.929,00

4. Listrik, Gas dan Air

26.917.746,00

31.571.228,00 19.071.683,00 22.817.456,00

5. Bangunan/Konstruksi

317.188.087,00

356.499.315,00 131.777.718,00 169.846.224,00 6. Perdaganan, Hotel

dan Restoran

649.429.559,00

722.232.669,00 480.717.788,00 505.362.006,00 7. Pengangkutan dan

Komunikasi

321.268.700,00

360.734.117,00 237.679.150,00 256.531.590,00

8. Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan

119.733.135,00

132.313.727,00 81.950.907,00 85.839.316,00

9. Jasa-Jasa

715.709.459,00

793.359.500,00 514.516.996,00 543.825.840,00

PDRB 2.412.217.596,00

2.688.520.665,00 1.647.557.561,00 1.775.313.290,00 Sumber : Laporan Pertanggungjawaban Walikota Kupang Tahun 2008

2. Dinas Pendapatan Daerah Kota Kupang

Dinas Pendapatan Daerah Kota Kupang dibentuk dengan Peraturan Daerah Kota

Kupang Nomor 34 Tahun 2002 tentang pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas

Pendapatan Kota Kupang. Dalam menjalankan tugas, Dinas Pendapatan Daerah Kota

Kupang sebagai unsur pelaksana Pemerintah Kota Kupang dipimpin oleh seorang Kepala

44

Dinas dengan eselon II-b yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota

melalui Sekretaris Daerah.

a. Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Kota Kupang

Struktur organisasi adalah kerangka kerja yang didalamnya mencakup pembagian

kerja dan kegiatan ke dalam bagian-bagian yang ada baik pada perusahaan swasta

maupun di pemerintahan, sehingga dapat terjamin koordinasi dan kerja sama untuk

mencapai tujuan yang telah ditentukan. Untuk menghindari terjadinya kesimpangsiuran

setiap bagian dalam melaksanakan tugas yang dilaksanakan pada Dinas Pendapatan

Daerah Kota Kupang, perlu adanya penyusunan struktur organisasi. Adapun pegawai

yang melaksanakan tugas pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Kupang berjumlah 131

orang, dengan rincian eselon II-b sebanyak 1 orang, eselon III-a sebanyak 1 orang,

eselon III-b sebanyak 6 orang, eselon IV-a sebanyak 21 orang, staf sebanyak 82 orang

dan tenaga honorer sebanyak 20 orang.

Struktur organisasi pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Kupang diatur

berdasarkan Keputusan Walikota Kupang Nomor 220/KEP/HK/2002 tanggal 26

Nopember 2002. Berikut ini adalah struktur organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kota

Kupang:

1. Kepala Dinas

2. Bagian Tata Usaha, membawahi:

a. Subbagian Umum dan Perlengkapan

b. Subbagian Keuangan

45

c. Subbagian Kepegawaian

3. Subdinas Program, membawahi:

a. Seksi Data, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

b. Seksi Bimbingan dan Penyuluhan

c. Seksi Peraturan Perundang-undangan dan Pengkajian Pendapatan

4. Subdinas Pendaftaran dan Pendataan, membawahi:

a. Seksi Pendaftaran

b. Seksi Pendataan

c. Seksi Dokumentasi dan Pengolahan Data

5. Subdinas Penetapan, membawahi:

a. Seksi Perhitungan

b. Seksi Angsuran

c. Seksi Penerbitan Surat Ketetapan

6. Subdinas Penagihan, membawahi:

a. Seksi Penagihan

b. Seksi Keberatan

c. Seksi Pendapatan Lain-lain

d. Seksi pengendalian Operasional

7. Subdinas Pembukuan dan Pelaporan, membawahi:

a. Seksi Penerimaan

b. Seksi Pembukuan dan Persediaan

46

c. Seksi Pelaporan

8. Subdinas Bagi Hasil Pajak dan Non Pajak, membawahi:

a. Seksi Bagi Hasil Pajak

b. Seksi Bagi Hasil Non Pajak

9. Unit Pelaksana Teknis Dinas

10. Kelompok Jabatan Fungsional

b. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendapatan Kota Kupang

Dinas Pendapatan Daerah Kota Kupang merupakan salah satu dinas di lingkungan

Pemerintah Kota Kupang yang mempunyai tugas pokok membantu Walikota dalam

melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah di bidang pendapatan serta

melaksanakan tugas-tugas lain yang diserahkan oleh Walikota.

Untuk melaksanakan tugas pokok diatas, Dinas Pendapatan Daerah Kota Kupang

memiliki fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan dan pelaksana kebujakan teknis dibidang pendapatan sesuai dengan garis

kebijaksanaan pemerintah daerah.

2. Pelaksanaan pendaftaran, pendataan, penetapan, penagihan dan pembagian hasil

pajak daerah.

3. Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum.

4. Pelaksanaan koordinasi teknis dengan instansi lain guna memperlancar

penyelenggaraan pelaksanaan tugas.

5. Pembinaan kepada Unit Pelaksana Teknis Dinas.

47

6. Pelaksanaan administrasi ketatausahaan Dinas

7. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Walikota.

B. Realisasi Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Operasional Tahun 2006-2008

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang diperoleh daerah

yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-

undangan. Pendapatan Asli Daerah pada Pemerintah Kota Kupang bersumber:

1. Pajak Daerah, meliputi :

Pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan,

pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan c, dan pajak parkir.

2. Retribusi Daerah, terdiri dari tiga jenis retribusi, yaitu:

a. Retribusi Jasa Umum

Meliputi : retribusi pelayanan kesehatan, retribusi pelayanan persampahan,

retribusi pengganti biaya cetak KTP & akte catatan sipil, retribusi pelayanan

pemakaman, retribusi parkir tepi jalan umum, retribusi pengujian kendaraan

bermotor, retribusi PHB/Askes, retribusi izin penggunaan tanah, retribusi alat

mesin pertanian, retribusi izin usaha sarana kesehatan hewan, retribusi jasa

pelayanan kesehatan hewan, retribusi izin tempat penyimpanan & penjualan BBM

dan gas, retribusi izin usaha jasa konstruksi, retribusi izin pengelolaan air bawah

tanah, retribusi izin usaha sarana kesehatan.

b. Retribusi Jasa Usaha

48

Meliputi : retribusi terminal, retribusi parkir di tempat khusus, retribusi

penyediaan / penyedotan kakus, retribusi rumah potong hewan, retribusi tempat

rekreasi dan olah raga, retribusi penjualan produksi usaha daerah (UPTD).

c. Retribusi Perizinan Tertentu

Meliputi : retribusi izin mendirikan bangunan, retribusi izin tempat penjualan

minuman beralkohol, retribusi izin gangguan dan keramaian, retribusi izin trayek

dan retribusi izin usaha perikanan.

3. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, terdiri dari:

a. Bagian laba perusahaan milik daerah, meliputi bagian bagi hasil laba PD pasar

dan UPTD air bersih.

b. Bagian laba atas penyertaan modal / investasi pada pihak ketiga,meliputi deviden

Bank NTT, deviden Bank Bukopin, Deviden KPN Maju.

4. Lain-lain PAD yang sah, terdiri dari:

a. Jasa giro kas daerah

b. Sumbangan pihak ketiga

c. Penerimaan lain-lain

Tujuan dari Pendapatan Asli Daerah bagi Pemerintah Kota Kupang adalah untuk

memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan

otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi. Pendapatan Asli Daerah Kota

Kupang dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan. Sesuai Laporan Realisasi

Anggaran tiga tahun terakhir (Lampiran 1-3), pada tahun 2006 PAD Kota Kupang

49

berjumlah Rp25.427.999.965,00 pada tahun 2007 berjumlah Rp30.659.877.526,00

sedangkan pada tahun 2008 berjumlah Rp32.036.713.530,00. Untuk lebih jelasnya dapat

dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel III.2. Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Kupang

Tahun 2006-2008

Pendapatan Asli Daerah 2006 2007 2008

Pendapatan Pajak Daerah Pendapatan Retribusi Daerah Pendapatan Hasil Pengelolaan

Kekayaan Daerah Yang

Dipisahkan

Lain-lain PAD yang sah

6.685.303.661,00 6.228.427.868,00 1.803.363.274,95

10.710.905.161,85

8.198.294.642,00 7.593.047.533,00 2.809.443.014,00

12.059.092.337,00

9.946.115.049,00 8.898.181.422,00 3.284.624.905,00

9.907.792.154,94

Total PAD 25.427.999.965,80 30.659.877.526,00 32.036.713.530,94

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Kupang Tahun 2006-2008

Sedangkan Belanja Operasional merupakan anggaran yang digunakan untuk

merencanakan kebutuhan sehari-hari dalam menjalankan pemerintahan. Dimana belanja

operasional tediri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja

subsidi, belanja hibah dan belanja bantuan sosial.

Seiring dengan meningkatnya Pendapatan Asli Daerah, Belanja Operasional pun

juga mengalami peningkatan yaitu pada tahun 2006 berjumlah Rp225.432.911.024,00

tahun 2007 berjumlah Rp253.537.914.667,00 dan pada tahun 2008 berjumlah

Rp341.199.025.335,00. Pada Pemerintah Kota Kupang semua Pendapatan Asli Daerah

diprioritaskan untuk membiayai kegiatan rutin atau membiayai belanja operasional.

50

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat rincian belanja operasional setiap tahunnya pada tabel

dibawah ini:

Tabel III.3. Realisasi Belanja Operasional Pemerintah Kota Kupang

Tahun 2006-2008

Belanja Operasional 2006 2007 2008

Belanja Pegawai Belanja Barang Belanja Bunga Belanja Subsidi Belanja Hibah Belanja Bantuan Sosial

141.230.554.783,00 69.306.068.594,00

-

-

-

14.896.287.647,00

187.424.302.848,00 54.156.111.819,00

-

-

-

11.957.500.000,00

259.143.152.057,00 66.122.467.778,00

-

-

1.577.090.500,00 14.356.315.000,00

Total Belanja Operasional 225.432.911.024,00 253.537.914.667,00 341.199.025.335,00

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Kupang Tahun 2006-2008

C. Anggaran dan Realisasi Pajak Daerah Tahun 2006-2008

Pajak Daerah merupakan iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi / badan

kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang dipergunakan untuk

membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

Penerimaan pajak daerah Kota Kupang selalu mengalami peningkatan dari tahun

ke tahun. Pada tahun 2006 pendapatan pajak daerah berjumlah Rp6.685.303.661,00 tahun

2007 berjumlah Rp8.198.294.642,00 mengalami peningkatan 22,63% dari tahun 2006

dan pada tahun 2008 mencapai jumlah Rp9.946.115.049,00 dengan peningkatan 21,32%

dari tahun 2007. Pajak penerangan jalan merupakan penyumbang terbesar, kemudian

51

pajak hotel dan diikuti oleh pajak restoran. Realisasi pendapatan pajak daerah selalu

melebihi yang dianggarkan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel III.4. Anggaran dan Realisasi Pajak Daerah Tahun 2006-2008

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kota Kupang Tahun 2008

D. Anggaran dan Realisasi Retribusi daerah Tahun 2006-2008

Retribusi Daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau

pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan atau yang diberikan oleh Pemerintah

Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Pada Pemerintah Kota Kupang terdapat 25 retribusi yang dipungut, dimana setiap

tahunnya selama tiga tahun terakhir pendapatan retribusi mengalami peningkatan. Pada

tahun 2006 pendapatan retribusi daerah berjumlah Rp6.228.472.868,00 pada tahun 2007

pendapatan retribusi mengalami peningkatan sebanyak 21,90% menjadi

2006 2007 2008

Pajak Daerah Anggaran (Rp)

Realisasi (Rp)

Anggaran (Rp)

Realisasi (Rp)

Anggaran (Rp)

Realisasi (Rp)

Pajak Hotel

Pajak Restoran

Pajak Hiburan

Pajak Reklame

Pajak Penerangan Jalan

Pajak Bahan Galian

gol C

Pajak Parkir

600.000.000,00

325.000.000,00

62.500.000,00

300.000.000,00

4.800.000.000,00

340.000.000,00

37.500.000,00

706.935.840,00

368.175.110,00

63.840.500,00

362.429.846,00

4.796.888.405,00

363.028.760,00

24.005.200,00

750.000.000,00

400.000.000,00

62.500.000,00

350.000.000,00

5.700.000.000,00

365.000.000,00

46.200.000,00

811.363.475,00

516.655.894,00

61.221.200,00

373.866.160,00

5.896.824.613,00

485.547.100,00

52.816.200,00

1.110.000.000,00

715.000.000,00

85.000.000,00

460.000.000,00

5.700.000.000,00

425.000.000,00

60.000.000,00

1.115.942.764,00

1.244.286.319,00

89.360.250,00

574.804.848,00

6.407.897.575,00

453.823.293,00

60.000.000,00

Jumlah Pajak Daerah

6.465.000.000,00

6.685.303.661,00 7.673.700.000,00 8.198.294.642,00

8.555.000.000,00

9.946.115.049,00

52

Rp7.593.047.533,00 sedangkan tahun 2008 mengalami peningkatan sebesar 17,18%

menjadi Rp8.898.181.422,00 dengan penyumbang terbesar untuk tiga tahun berturut-turut

adalah retribusi pengganti biaya cetak KTP, retribusi izin mendirikan bangunan dan

retribusi izan gangguan dan keramaian. Hal ini didukung dengan kondisi yang

sebenarnya, karena Kota Kupang merupakan Ibukota Provinsi dengan kepadatan

penduduk yang cukup tinggi serta menjadi pilihan tempat untuk berinvestasi. Untuk lebih

jelasnya dapat dilihat pada tabel anggaran dan realisasi retribusi daerah dapat dilihat pada

lampiran 5.

E. Biaya Perolehan PAD Tahun 2006-2008

Dalam melaksanakan otonomi daerah, Pemerintah Kota Kupang harus

mempertimbangkan dalam memperoleh Pendapatan Asli Daerah. Salah satu yang

menjadi pertimbangan penting adalah biaya perolehan yang dianggarkan oleh instansi

penghasil PAD setiap tahunnya. Dimana idealnya adalah kenaikan biaya perolehan tiap

tahunnya juga diimbangi oleh kenaikan PAD.

Biaya perolehan PAD merupakan biaya yang dikeluarkan oleh instansi terkait

dalam memperoleh PAD. Dalam Pendapatan Asli Daerah, pendapatan yang

membutuhkan biaya dalam perolehannya adalah pendapatan pajak daerah dan pendapatan

retribusi daerah.

Berikut adalah data perolehan Pendapatan Asli Daerah selama tiga tahun terakhir

mulai dari tahun 2006 - 2008:

53

Tabel III.5. Biaya Perolehan Pendapatan Asli Daerah Tahun 2006-2008

Biaya Perolehan PAD Jumlah (Rp)

2006

2007

2008

1.472.747.000,00

1.778.755.340,00

1.544.714.364,00

Sumber : Bagian Keuangan dan Dispenda Kota Kupang Tahun 2006-2008

Dari tabel diatas terlihat bahwa biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh

Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2007 terjadi peningkatan yaitu 20,78% sedangkan

pada tahun 2008 terjadi penurunan biaya perolehan sebesar 13,16%. Adapun instansi

penghasil PAD yang mengeluarkan biaya dalam perolehan PAD antara lain Dinas

Pendapatan Daerah, Dinas Kependudukan, Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan, dan

Dinas Kebersihan.

54

BAB IV

ANALISIS KONTRIBUSI PENDAPATAN ASLI DAERAH

TERHADAP BESARNYA BELANJA OPERASIONAL PADA

PEMERINTAH KOTA KUPANG TAHUN 2006-2008

A. Analisis Kontribusi PAD Terhadap Besarnya Belanja Operasional

Salah satu sumber keuangan daerah untuk menyelenggarakan kegiatan pemerintah

adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan

yang harus terus digali dan ditingkatkan secara terus menerus oleh Pemerintah Kota

Kupang khususnya Dinas Pendapatan Daerah, sehingga kedepan bisa mengurus rumah

tangganya sendiri dan juga untuk meningkatkan kesejahteraan para pegawai

dilingkungan Pemerintah Kota Kupang serta untuk meningkatkan pembangunan

diberbagai sektor.

Jika berbicara tentang PAD, maka yang paling berperan adalah pajak daerah dan

retribusi daerah. Hal ini disebabkan karena pajak dan retribusi daerah merupakan sumber

penerimaan daerah yang bersifat tetap dan berjangka panjang. Selain itu juga pajak dan

retribusi daerah memberikan sumbangan yang cukup besar dalam PAD. Untuk

mengetahui berapa besar kontribusi pajak dan retribusi daerah terhadap PAD secara

keseluruhan, maka perlu mengetahui terlebih dahulu potensi pajak dan retribusi yang

55

dimiliki oleh daerah dengan menggunakan matriks yang dikemukakan oleh Mahmudi

(2007,135) sebagai berikut:

Tabel IV.1. Matrks Potensi Pajak / Retribusi Daerah

PROPORSI

PROPORSI

Yi 1

Yi < 1

Yi 1

Y

PRIMA

BERKEMBANG

Yi < 1

Y

POTENSIAL

TERBELAKANG

Keterangan: Yi : Penerimaan pajak atau retribusi i pada tahun t

: Nilai rata-rata pajak atau retribusi pada tahun t

Yi :Tambahan penerimaan jenis pajak atau retribusi i pada tahun t

Y : Tambahan penerimaan pajak atau retribusi tahun t

Sementara itu, untuk mengetahui Yi dan Y dihitung dengan rumus sebagai

berikut:

Yi,tahun t Yi, tahun(t-1) Yi = X 100% Yi, tahun (t-1)

Ytahun t Ytahun (t-1) Y = X 100% Ytahun (t-1)

56

Yi : Proporsi suatu jenis pajak atau retribusi i dari rerata pajak atau Retribusi

Yi : Proporsi tambahan suatu jenis pajak atau retribusi dari total Y Tambahan penerimaan pajak atau retribusi

Menurut Mahmudi (2007,135), semakin besar suatu proporsi suatu pajak atau

retribusi dari rerata pajak atau retribusi, maka semakin layak pajak atau retribusi tersebut

untuk diupayakan peningkatannya dimasa mendatang. Sebaliknya, semakin kecil proporsi

pajak atau retribusi tersebut maka upaya identifikasi mengenai kelayakan untuk

dijadikan sumber penerimaan dimasa mendatang perlu diintensifkan. Sementara untuk

proporsi tambahan, semakin besar proporsi tambahan suatu pajak atau retribusi dari total

penerimaan pajak atau retribusi, maka semakin layak pajak atau retribusi tersebut untuk

diupayakan peningkatannya. Sebaliknya semakin kecil proporsi tambahan suatu jenis

pajak atau retribusi maka upaya identifikasi mengenai kelayakan untuk dijadikan sumber

penerimaan dimasa mendatang perlu diintensifkan.

1. Potensi Pajak Daerah

Jika dilihat dari jenis pajak yang ada pada Pemerintah Kota Kupang, maka pajak

daerah sangat potensial sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah.

Perkembangan pembangunan yang cukup pesat pada pemerintah Kota Kupang,

seharusnya dapat membuat kenaikan penerimaan pajak daerah yang cukup besar.

57

Berikut ini data mengenai pendapatan Pajak Daerah pada Pemerintah Kota

Kupang selama tiga tahun terakhir dari tahun 2006-2008, sebagai berikut:

Tabel IV.2. Realisasi Pajak Daerah Kota Kupang Tahun 2006-2008

2006 2007 2008

Pajak Daerah Realisasi (Rp)

Realisasi (Rp)

Realisasi (Rp)

Pajak Hotel Pajak restoran Pajak Hiburan Pajak Reklame Pajak Penerangan Jalan Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C Pajak Parkir

706.935.840,00 368.175.110,00

63.840.500,00 362.429.846,00

4.796.888.405,00 363.028.760,00

24.005.200,00

811.363.475,00 516.655.894,00

61.221.200,00 373.866.160,00

5.896.824.613,00 485.547.100,00

52.816.200,00

1.115.942.764,00 1.244.286.319,00

89.360.250,00 574.804.848,00

6.407.897.575,00 453.823.293,00

60.000.000,00

Total Pajak Daerah 6.685.303.661,00 8.198.294.642,00 9.946.115.049,00

Rata-Rata Pajak Daerah 955.043.380,14,00 1.171.203.591,71

1.420.873.578,43

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kota Kupang Tahun 2006-2008

Jika dilihat pada tabel diatas, penerimaan pajak daerah baik secara total maupun

dari setiap komponennya mengalami kenaikan dari tahun ke tahun, kecuali pajak hiburan

yang mengalami penurunan pada tahun 2007 dan pajak pengambilan bahan galian

golongan C yang mengalami penurunan pada tahun 2008. Pajak penerangan jalan

merupakan penyumbang terbesar dalam pajak daerah, kemudian disusul dengan pajak

hotel dan pajak restoran yang juga memberikan sumbangan yang cukup besar, hal ini

58

disebabkan karena adanya penambahan objek pajak, baik untuk pajak hotel maupun pajak

restoran selama tiga tahun terakhir.

Berdasarkan data diatas maka dapat dihitung dan dipetakan kedalam matriks

potensi Pendapatan Asli Daerah (perhitungan lihat lampiran 4).

a. Potensi Pajak Daerah Tahun 2007

Berdasarkan hasil perhitungan (lampiran 4) maka jenis-jenis pajak daerah tersebut

dipetakan sebagai berikut:

Tabel IV.3. Matriks Potensi Pajak Daerah Tahun 2007

PROPORSI

PROPORSI

Yi 1

Yi < 1

Yi 1

Y

PRIMA :

- Pajak penerangan jalan

BERKEMBANG :

- Pajak restoran - Pajak pengambilan bahan

galian golongan C - Pajak parkir

Yi < 1

Y

POTENSIAL :

-

TERBELAKANG :

- Pajak hotel - Pajak hiburan - Pajak reklame

Untuk potensi pajak daerah tahun 2007 sesuai hasil pemetaan pada matriks diatas

maka dapat terlihat bahwa jenis pajak yang dikategorikan prima hanyalah pajak

penerangan jalan, sedangkan pajak restoran, pajak pengambilan bahan galian golongan C,

59

dan pajak parkir masuk kedalam kategori berkembang, dan yang dikategorikan

terbelakang yaitu pajak hotel, pajak hiburan, serta pajak reklame, dan juga sesuai hasil

diatas maka tidak ada jenis pajak yang dikategorikan potensial.

Masuknya pajak penerangan jalan dalam kategori prima karena realisasi

penerimaan pada tahun 2007, pajak penerangan jalan realisasinya sangat melampaui atau

rentangannya sangat jauh dari jenis pajak lainnya. Berdasarkan perhitungan dengan

menggunakan rumus matriks, penerimaan pajak penerangan jalan pada tahun 2007

dibagi rata-rata pajak pada tahun 2007 hasilnya melebihi satu ( >1) yaitu 5,034 dan

tambahan jenis pajak penerangan jalan dibagi dengan tambahan penerimaan pajak total

pajak nilainya melebihi 1 ( >1) yaitu 1,013. Hal ini disebabkan karena di kota Kupang

semua masyarakat membutuhkan listrik yang bersumber dari PLN. Sampai dengan tahun

2008 Pemerintah Kota Kupang belum memiliki alternatif sumber listrik selain dari PLN.

Selain itu, hal ini juga dipicu oleh penambahan penduduk dan lahan usaha baru setiap

tahunnya, dan sistem pembayaran yang dilakukan oleh PLN terbilang cukup keras yaitu,

apabila pelanggan menunggak hingga dua bulan maka aliran listrik langsung diputuskan.

Hal ini mempengaruhi penerimaan pajak penerangan jalan yang diterima oleh Kota

Kupang.

Pajak Restoran, Pengambilan pajak galian C dan pajak parkir dikategorikan

berkembang karena dengan menggunakan perhitungan matriks, pajak-pajak ini pada

tahun 2007 hanya tambahan per jenis dibagi tambahan total penerimaannya pada tahun

2007 hasilnya melebihi 1 (>1) sedangkan penerimaan masing-masing pajak tersebut pada

60

tahun 2007 dibagi dengan rata-rata pajaknya pada tahun 2007 kurang dari 1 (< 1),

sehingga berdasarkan pemetaan ketiganya digolongkan berkembang.

Pajak hotel, hiburan, reklame dikatakan terkebelakang karena baik penerimaan

pajak pada tahun 2007 dibagi rata-rata penerimaan tahun 2007 dan juga tembahan per

jenis pajak 2007 dibagi dengan tambahan penerimaan pajak 2007, dua-duanya kurang

dari 1. Hal ini perlu menjadi perhatian pemerintah Kota Kupang. Untuk pajak hotel,

hiburan dan reklame yang dikategorikan terbelakang masih harus mendapat perhatian

lebih dari Pemerintah Kota Kupang, misalnya saja di Kota Kupang masih banyak

iklan/reklame yang dipasang tanpa izin dari Pemerintah Kota Kupang. Oleh karena itu

Pemerintah Kota Kupang perlu melakukan peninjauan kembali atas penetapan pajak,

sistem pemungutan serta Peraturan Daerah yang mengatur tentang pajak-pajak tersebut,

terutama untuk pajak-pajak yang diketegorikan terbelakang.

b. Potensi Pajak Daerah Tahun 2008

Berdasarkan hasil perhitungan (lampiran 4) maka jenis-jenis pajak daerah tersebut


61

Tabel IV.4. Matriks potensi pajak Daerah Tahun 2008

PROPORSI

PROPORSI

Yi 1

Yi < 1

Yi 1

Y

PRIMA :

-

BERKEMBANG :

- Pajak hotel - Pajak restoran - Pajak hiburan - Pajak reklame

Yi < 1

Y

POTENSIAL :

- Pajak penerangan jalan

TERBELAKANG :

- Pajak pengambilan bahan galian golongan C

- Pajak parkir

Dari matriks diatas diketahui bahwa pada tahun 2008 tidak ada jenis pajak di Kota

Kupang yang tergolong prima. Pajak penerangan jalan yang pada tahun 2007

dikategorikan prima pada tahun 2008, pajak tersebut masuk kategori potensial karena

berdasarkan pemetaan matriks penerimaan pajaknya pada tahun 2008 dibagi rata-rata

pajaknya pada tahun 2008 hasilnya lebih dari 1 (>1), sedangkan tambahan per jenis pajak

dibagi total pajaknya hasilnya kurang dari 1 (

62

1 (> 1) yaitu masing masing hotel 1,7, restoran 6,6, hiburan 2,1 dan reklame 2,5

sedangkan penerimana pajaknya tahun 2008 dibagi dengan rata-rata pajak tahun 2008

hasilnya kurang dari 1 (< 1).

Pajak pengambilan bahan galian golongan C dan pajak parkir pada tahun 2008

justru mengalami kemunduran menjadi terbelakang karena berdasarkan pemetaan

tambahan per jenis pajak dibagi dengan total penerimaan pajak dan penerimaan masing-

masing pajak dibagi dengan rata-rata pajak dua-duanya memperoleh hasilnya kurang dari

1 (< 1). Menurunnya pajak pengambilan bahan galian golongan C menjadi kategori

terbelakang , hal ini disebabkan karena penurunan realisasi pada tahun 2008, dimana

dalam pengerjaan proyek kali dendeng pada tahun 2008, ada pengambilan bahan galian

golongan C yang pajaknya belum dibayar dengan nilai yang cukup besar.

2. Potensi Retribusi Daerah

Berdasarkan data realisasi retribusi daerah tahun 2006-2008 (lihat lampiran 5),

terlihat bahwa realisasi retribusi tahun 2006 mencapai Rp6.228.427.868,00 untuk tahun

2007 sebesar Rp7.593.047.533,00 sedangkan untuk tahun 2008 sebesar

Rp8.898.181.422,00. Dari total pendapatan Retribusi Daerah selama tiga tahun terakhir

mangalami peningkatan yaitu pada tahun 2007 mengalami kenaikan sebanyak

Rp.1.364.619.665,00 dari tahun 2006, sedangkan pada tahun 2008 juga mengalami

kenaikan sejumlah Rp.1.305.133.889,00 dari tahun 2007. Dari data diatas maka akan

dihitung sehingga dapat dipetakan kedalam matriks potensi Pendapatan Asli Daerah

(perhitungan lihat lampiran 5).

63

a. Potensi Retribusi Daerah Tahun 2007

Berdasarkan hasil perhitungan (lampiran 5) maka jenis-jenis retribusi daerah

tersebut dipetakan sebagai berikut:

Tabel IV.5. Matriks Potensi retribusi Daerah Tahun 2007

PROPORSI

PROPORSI

Yi 1

Yi < 1

Yi 1

Y

PRIMA :

- Ret penggandaan biaya cetak KTP

- Ret izin mendirikan bangunan

BERKEMBANG :

- Ret parkir tepi jalan umum - Ret izin penggunaan tanah - Ret izin usaha sarana kesehatan

hewan - Ret izin penyimpanan dan penjualan

BB Migas - Ret penyedotan kakus - Ret tempat rekreasi dan olah raga - Ret izin trayek

Yi < 1

Y

POTENSIAL :

- Ret Pelayanan kesehatan - Ret penngujian kendaraan

bermotor - Ret PHB/Askes - Ret terminal - Ret tempat penjualan

minuman beralkohol - Retribusi izin gangguan

TERBELAKANG :

- Ret kebersihan / sampah - Ret pelayanan pemakaman - Ret alat mesin pertanian - Ret jasa pel kesehatan hewan - Ret izin usaha jasa konstruksi - Ret izin pengolahan air bawah tanah - Ret parkir ditempat khusus - Ret rumah potong hewan - Ret izin usaha perikanan

Dengan melihat matriks diatas pada tahun 2007, retribusi daerah yang tergolong

prima adalah retribusi pengadaan KTP dan retribusi izin mendirikan bangunan sedangkan

yang lainnya termasuk dalam kategori berkembang, potensial dan terbelakang. Retribusi

izin KTP dan IMB ini dikategorikan prima karena berdasarkan perhitungan pembagian

penerimaan retribusi dibagi dengan rata-rata retribusi tahun 2007 dan perhitungan

64

pembagian tambahan penerimaan per jenis dibagi dengan penerimaan total hasilnya

melebihi 1 (> 1).

Penerimaan retribusi pengadaan KTP yang tergolong baik menunjukkan bahwa

adanya kesadaran masyarakat untuk mengurus administrasi kependudukan dibarengi

dengan pertumbuhan jumlah penduduk yang selalu meningkat, dan dengan adanya

peningkatan penerimaan retribusi IMB menunjukkan bahwa adanya peningkatan

pembangunan diberbagai sektor di Kota Kupang.

Retribusi parkir di tepi jalan umum, izin penggunaan tanah, izin usaha sarana

kesehatan hewan, izin penyimpanan dan penjualan BB Migas, penyedotan kakus,

rekreasi dan olah raga, dan izin trayek dikategorikan berkembang karena berdasarkan

matriks tambahan per jenis retribusi dibagi dengan total penerimaan retibusi hasilnya

lebih besar 1 (> 1) sedangkan penerimaan retribusinya pada tahun 2007 dibagi dengan

rata-rata retribusi tahun 2007 hasilnya kurang dari 1 (< 1).

Retribusi pelayanan kesehatan, pengujian kendaraan bermotor, PHB/askes,

terminal, penjualan minuman beralkohol dan izin ganguan dikategorikan potensial karena

berdasarkan pemetaan matriks penerimaan retribusi pada tahun 2007 dibagi rata-rata

retribusi hasilnya lebih dari 1 (>1), sedangkan tambahan per jenis retribusi dibagi total

retribusi hasilnya kurang dari 1 (

65

tergolong terbelakang karena berdasarkan pemetaan, tambahan per jenis retribusi dibagi

dengan total penerimaan retribusi dan pembagian penerimaan masing-masing retribusi

dengan rata-rata retribusi keduanya memperoleh hasilnya kurang dari 1 (< 1).

b. Potensi Retribusi Daerah Tahun 2008

Berdasarkan hasil perhitungan (lampiran 5) maka jenis-jenis retribusi daerah tersebut


Tabel IV.6. Matriks Potensi Retribusi Daerah Tahun 2008

PROPORSI

PROPORSI

Yi 1

Yi < 1

Yi 1

Y

PRIMA : - Ret kebersihan / sampah - Ret penggandaan biaya

cetak KTP - Ret penngujian kendaraan

bermotor - Ret PHB/Askes - Ret tempat penjualan

minuman beralkohol

BERKEMBANG : - Ret izin usaha jasa konstruksi - Ret izin pengolahan air bawah

tanah - Ret parkir ditempat khusus - Ret penyedotan kakus - Ret tempat rekreasi dan olah

raga

Yi < 1

Y

POTENSIAL : - Ret Pelayanan kesehatan - Ret terminal - Ret penjualan produksi

usaha daerah (UPTD) - Ret izin mendirikan

bangunan - Retribusi izin gangguan

TERBELAKANG : - Ret pelayanan pemakaman - Ret parkir tepi jalan umum - Ret izin penggunaan tanah - Ret alat mesin pertanian - Ret izin usaha sarana kesehatan

hewan - Ret jasa pel kesehatan hewan - Ret rumah potong hewan - Ret izin trayek - Ret izin usaha perikanan

Berdasarkan matriks retribusi tahun 2008 terlihat bahwa retribusi yang tergolong

prima adalah retribusi kebersihan, pengadaan KTP, pengujian kendaraan bermotor,

66

PHB/Askes, dan izin penjualan minuman beralkohol karena retribusi izin KTP dan IMB

ini dikategorikan prima karena berdasarkan perhitungan pembagian penerimaan

retribusi dibagi dengan rata-rata retribusi tahun 2008 dan perhitungan pembagian

tambahan penerimaan per jenis dengan penerimaan total hasilnya melebihi 1 (> 1).

Retribusi-retribusi yang tergolong prima diatas berdasarkan data perkembangan

(lihat lampiran 6), baik itu perkembangan penduduk maupun perkembangan

pembangunan yang terjadi di Kota Kupang sampai dengan tahun 2008 sangat

mempengaruhi peningkatan penerimaan retribusi-retribusi tersebut, misalnya saja untuk

retribusi biaya cetak KTP hal ini di sebabkan karena adanya peningkatan jumlah

penduduk yang sampai dengan tahun 2008 berjumlah 282.035 jiwa. Untuk itu pemerintah

berkewajiban untuk tetap bahkan meningkatkan upaya dalam perolehan retribusi-retribusi

tersebutdi atas, hal yang sangat penting dan berpengaruh adalah kesadaran masyarakat

Kota Kupang sendiri sebagai wajib retribusi. Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat

tersebut maka Pemerintah Kota Kupang harus terus melakukan sosialisasi kepada

masyarakat.

Retribusi yang tergolong berkembang pada tahun 2008 adalah retribusi izin usaha

jasa konstruksi, izin pengolahan air bawah tanah, parkir tempat khusus, penyedotan

kakus, tempat rekreasi dan olah raga karena berdasarkan matriks tambahan per jenis

retribusi dibagi dengan total penerimaan retibusi hasilnya lebih besar 1 (> 1) sedangkan

p

Documents

Analisis Kontribusi Pad Thdp Belanja Pemda