Disusun Oleh: Ahmad Almuhajir, Debby Coralia Toni

Jurusan Akuntansi, Semester IV Kelas A, Universitas Khairun Ternate

ANALISIS LAPORAN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK

2 0 1 4 2 0 1 5

1

Daftar Isi. BAB I Pendahuluan. ........................................................................................................................................................2

1.1. Latar Belakang. .......................................................................................................................................................2

1.2. Maksud dan Tujuan. ............................................................................................................................................2

1.3. Permasalahan. .........................................................................................................................................................2

1.4. Pengertian-Pengertian. ......................................................................................................................................2

BAB II Kajian Teori...........................................................................................................................................................3

2.1. Pengertian.................................................................................................................................................................3

2.2. Konsep dan Teori. .................................................................................................................................................4

2.3. Hasil Penelitian Terdahulu. ...............................................................................................................................5

2.4. Kerangka Pemikiran. ............................................................................................................................................7

BAB III Pembahasan. ......................................................................................................................................................8

3.1. Gambaran Umum..................................................................................................................................................8

3.2. Pembahasan. ...........................................................................................................................................................8

KOMPONEN KOMPONEN LAPORAN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK ....................................................8

TUJUAN DAN FUNGSI LAPORAN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK ......................................................... 11

TUJUAN LAPORAN KEUANGAN MENURUT SFAC NO 4......................................................................... 14

PEMAKAI LAPORAN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK DAN KEPENTINGANNYA .............................. 15

HAK DAN KEBUTUHAN PEMAKAI LAPORAN KEUANGAN .................................................................... 17

LUAS PENGUNGKAPAN (DISCLOSURE) YANG DIPERLUKAN ............................................................... 18

ANALISIS LAPORAN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK..................................................................................... 18

PERBEDAAN LAPORAN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK DENGAN SEKTOR SWASTA .................. 20

BAB IV Penutup. ............................................................................................................................................................ 21

4.1. Kesimpulan ............................................................................................................................................................ 21

4.2. Saran......................................................................................................................................................................... 21

Daftar Pustaka. .................................................................................................................................................................. 22

2

BAB I Pendahuluan. 1.1. Latar Belakang.

Laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada suatu periode

akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan tersebut.

Oleh karena itu diperlukan analisis laporan keuangan dilakukan untuk beberapa alasan, salah

satunya adalah untuk mengkaji lebih dalam sekaligus mengukur kinerja dari suatu entitas,

termasuk sektor publik (pemerintah).

1.2. Maksud dan Tujuan.

Maksud dan tujuan dibuatnya makalah ini adalah selain untuk memenuhi tuntutan tugas dari

mata kuliah Akuntansi Sektor Publik, juga untuk memperdalam pemahaman mengenai

laporan keuangan pada sektor publik (pemerintah) yang cukup berbeda daripada laporan

keuangan perusahaan swasta.

1.3. Permasalahan.

Masalah-masalah yang akan dibahas dalam makalah ini adalah:

1. Pengertian analisis, laporan keuangan, sektor publik, dan keseluruhannya.

2. Hambatan-hambatan penyusunan laporan keuangan sektor publik.

3. Komponen laporan keuangan sektor publik.

4. Tujuan dan fungsi laporan keuangan sektor publik.

5. Pemakai laporan keuangan sektor publik dan kepentingannya.

6. Hak dan kebutuhan pemakai.

7. Luas pengungkapan yang diperlukan.

8. Indikator analisis laporan keuangan sektor publik.

1.4. Pengertian-Pengertian.

Analisis: penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dsb) untuk mengetahui

keadaan yang sebenarnya.

Laporan keuangan: catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada suatu periode

akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan tersebut.

Sektor Publik: suatu entitas yang aktivitasnya berhubungan dengan penyediaan barang dan

jasa untuk memenuhi kebutuhan dan hak publik.

Analisis Laporan Keuangan: aplikasi dari berbagai alat dan teknik analisis pada laporan dan

data keuangan untuk memperoleh ukuran ukuran dan hubungan hubungan yang berarti

dan berguna dalam proses pengambilan keputusan

3

BAB II Kajian Teori. 2.1. Pengertian.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa

(karangan, perbuatan, dsb) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab,

duduk perkaranya, dsb); atau penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan

penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antarbagian untuk memperoleh pengertian yg

tepat dan pemahaman arti keseluruhan.

Sedangkan Laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada

suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan

tersebut. Menurut Myer dalam bukunya Financial Statement Analysis mengatakan laporan

keuangan itu adalah dua daftar yang disusun oleh akuntan pada akhir periode untuk suatu

perusahaan. Kedua daftar itu berupa neraca atau daftar posisi keuangan dan daftar

pendapatan atau rugi-laba. Namun, dewasa ini sudah menjadi kebiasaan bagi perusahaan

untuk menambah daftar ketiga, yaitu daftar surplus atau daftar laba yang tidak dibagikan

(Munawir, 1992:5). Laporan keuanganpada perusahaan merupakan hasil akhir dari kegiatan

akuntansi (siklus akuntansi) yang mencerminkan kondisi keuangan dan hasil operasi

perusahaan.

Menurut Munawir dalam bukunya Analisa Laporan Keuangan menyatakan bahwa laporan

keuangan adalah bersifat historis dan menyeluruh sebagai suatu laporan kemajuan (progress

report). Selain itu, dikatakan bahwa laporan keuangan terdiri dari data-data yang merupakan

hasil dari suatu kombinasi antara fakta-fakta yang telah dicatat (recorded fact), prinsip-prinsip,

dan kebiasaan-kebiasaan di dalam akuntansi (accountung convention and postulate), serta

pendapat pribadi (personal judgement).

Zaki Baridwan menyatakan bahwa Laporan keuangan adalah merupakan ringkasan dari suatu

proses pencatatan, merupakan suatu ringkasan, dan transaksi-transaksi keuangan yang terjadi

selama satu tahun buku yang bersangkutan. Kemudian, pengertian di dalam standar akuntansi

keuangan, Laporan keuangan adalah merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan dan

laporan keuangan lengkap biasanya meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan

posisi keuangan (yang dapat disajikan dalam berbagai cara, seperti sebagai laporan arus kas),

catatan, laporan keuangan lain, dan materi penjelasan yang bagian integral dari laporan

keuangan.

Dari sudut pandang ilmu ekonomi, sektor publik sering didefinisikan sebagai suatu entitas

yang aktivitasnya berhubungan dengan penyediaan barang dan jasa untuk memenuhi

kebutuhan dan hak publik.

Sektor publik merupakan organisasi yang kompleks dan heterogen. Kompleksitas sektor

publik tersebut menyebabkan kebutuhan informasi untuk perencanaan dan pengendalian

manajemen lebih bervariasi. Demikian juga bagi stekeholder sektor publik, mereka

membutuhkan informasi yang lebih bervariasi, handal, dan relevan untuk pengambilan

4

keputusan. Tugas dan tanggung jawab akuntan sektor publik adalah menyediakan informasi

baik untuk memenuhi kebutuhan internal organisasi maupun kebutuhan pihak eksternal.

Dari pengertian-pengertian diatas, dapat dirangkum bahwa analisis laporan keuangan sektor

publik adalah penyelidikan atau penguraian catatan informasi keuangan suatu entitas yang

aktivitasnya berhubungan dengan penyediaan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan

dan hak publik.

2.2. Konsep dan Teori.

Suatu teori perlu didukung dari berbagai riset yang didalamnya terdapat hipotesa-hipotesa

yang di uji kebenaranya. Teori memiliki 3 karakteristik, yaitu:

a. Kemampuan untuk menerangkan atau menjelaskan fenomena yang ada ( the ability

to explain)

b. Kemampuan untuk memprediksi (the ability to predict)

c. Kemampuan mengendalikan fenomena (the ability to control given phenomena).

Suatu disiplin ilmu dapat di klasifikasikan menjadi 5 kelompok, yaitu : ilmu murni atau

abstrak (abstract sciences), ilmu deskriptif (general descriptive sciences), ilmu derivative(special

derivative sciences), ilmu sipnotis (synoptic sciences), dan ilmu terapan (appliend sciences).

Untuk menghasilkan laporan keuangan sector public yang relevan dan dapat di andalkan

terdapat beberapa kendala yang dihadapi akutansi sector public. Hambatan tersebut adalah :

Obyektivitas

Obyektivitas merupakan kendala utama dalam menghasilkan laporan keuangan yang relevan.

Sering kali terjadi masalah obyektivitas laporan kinerja disebabkan oleh adanya benturan

kepentingan antara kepentingan manajemen dengan kepentingan stakeholder. Masalah

obyektifitas juga dapat dijelaskan melalui teori kontrak, menajemen menggunakan variable

artivisial misalnya denganpemilihan teknik akutansi yang bisa menujukkan kinerja yang lebih

baik dan menggunakan variabel rill (transaksional) yang dilakukan dengan cara melakukan

manipulasi transaksi. Oleh karena itu, teknik akutansi yang di gunakan manajemen harus

memiliki derejat obyektivitas yang dapat diterima semua pihak yang menjadi stakeholder.

Konsistensi

Konsistensi mngacu pada penggunaaan metode atau teknik akutansi yang sama untuk

menghasilkan laporan keuangan organisasi selama beberapa periode waktu secara berturut

turut. Tujuannya adalah agar laporan keuangan dapat di bandingakan kinerjannya dari tahun

ketahun.

Daya banding

Kendala daya banding terkait dengan obyektivitas arena semakin obyektif suatu laporan

keuangan maka akan semakin tinggi daya bandingnya, karena dengan dasar yang sama akan

dapat dihasilkan laporang yang berbeda. Adanya alternative penggunaan akutansi juga dapat

menyulitkan tercapainya daya banding.

5

Tepat waktu

Laporan keuangan harus di sajikan tepat waktu agar dapat digunakan sebagai dasar

pengambilan keputusan ekonomi, social, dan politik serta untuk menghindari tertundanya

keputusan tersebut. Permasalahnya adalah semakin banyak kebutuhan informasi maka

semakin banyak pula waktu yang dibutuhkan untuk menghasilkan informasi tersebut.

Ekonomis dalam penyajian laporan

Kendala ekonomis dalam penyajian laporan keuangan bisa berarti bahwa manfaat yang

diperoleh harus lebih besar dari biaya yang di keluarkan untuk menghasilkan laporan tersebut.

Materialitas

Suatu informasi di anggap material apabila mempengaruhi keputusan atau jika informasi

tersebut dihilangkan akan menghasilkan keputusan yang berbeda.

2.3. Hasil Penelitian Terdahulu.

Penelitian 1.

Judul Penelitian: PENGARUH PENERAPAN AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK DAN PENGAWASAN

TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN DAN IMPLIKASINYA TERHADAP AKUNTABILITAS

KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

Oleh: Bambang Pamungkas, Dosen Tetap Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kesatuan Bogor.

Metode Penelitian: Penelitian yang dilakukan merupakan tipe penelitian kausalitas.

Hasil Penelitian:

1) Penerapan akuntansi keuangan sektor publik dan penerapan pengawasan berpengaruh

terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah baik secara parsial maupun simultan.

2) Penerapan akuntansi keuangan sektor publik dan penerapan pengawasan berpengaruh

terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah baik secara parsial maupun simultan.

6

Penelitian 2.

Judul Penelitian: NILAI RELEVAN INFORMASI LAPORAN KEUANGAN TERKAIT FINANCIAL

DISTRESS PEMERINTAH DAERAH

Oleh: SUTARYO, Alumni Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi UNS; BAMBANG SUTOPO,

Fakultas Ekonomi UNS; dan DODDY SETIAWAN

Metode Penelitian:

1. Populasi & Sampel: Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pemerintah daerah

kabupaten/kota seluruh Indonesia yang menerbitkan laporan keuangan dan dipublikasi

melalui website www.bpk.go.id. Teknik pengambilan sampel yang digunakan pada penelitian

ini menggunakan purposive sampling (Sekaran, 2003).

2. Data Dan Sumber Data: Data yang dibutuhkan dalam penelitian tersebut dikumpulkan dari

catatan atau basis data baik berupa hardcopy maupun softcopy yang diperoleh dari hasil

download pada website dan dokumentasi arsip-arsip Badan Pemeriksa Keuangan Republik

Indonesia (BPK RI) yaitu www.bpk.go.id dan sumber lain yang terkait.

3. Model Penelitian: Penelitian ini menggunakan model binary logistic regression. Model

binary logistic regression merupakan regresi dengan dua kategori (binary) (Ghozali, 2006).

Pengujian dengan binary logistic regression mengesampingkan asumsi normalitas data

penelitian, karena variabel penelitian merupakan campuran antara variabel kontiyu (metrik)

dan kategorial (non metrik) sebagaimana dinyatakan oleh Ghozali (2006). Selain itu, model

penelitian ini juga mengesampingkan asumsi klasik yang terdiri dari heteroskedastisitas,

autokorelasi dan multikolineritas (Ghozali, 2006).

Hasil Penelitian: Hasil penelitian ini menyatakan bahwa informasi yang terkandung dalam

laporan keuangan pemerintah daerah mempunyai nilai relevan terkait dengan kondisi financial

distress pemerintah daerah di Indonesia. Simpulan ini didasarkan pada hasil pengujian model

penelitian dengan binary logistic regression yang menunjukkan bahwa variabel ROA, POSGW,

CLGW, CL dan LTDA berpengaruh terhadap financial distress pemerintah daerah di Indonesia

pada periode satu tahun setelah tahun penerbitan laporan keuangan. Untuk pengujian

prediksi financial distress dua tahun

setelah tahun penerbitan laporan keuangan pemerintah daerah membuktikan bahwa variabel

PERGW, LCO, LTDA dan DTR berpengaruh terhadap probabilitas pemerintah daerah

mengalami financial distress.

7

2.4. Kerangka Pemikiran.

Sebagai sebuah siklus, akuntansi sektor publik terangkai dari proses perencanaan,

penganggaran, pengadaan barang dan jasa, realisasi anggaran, pelaporan, audit serta

pertanggungjawaban. Dengan demikian, pembahasan tentang kerangka konseptual akuntansi

sektor publik ini akan meliputi:

Perencanaan publik

Penganggaran publik

Realisasi anggaran publik

Pengadaan barang dan jasa publik

Pelaporan sektor publik

Audit sektor publik

Pertanggungjawaban publik

Perencanaan merupakan proses pertama dan sangat menentukan keberhasilan proses

selanjutnya. Sistem penganggaran adalah tatanan logis, sistematis dan baku yang terdiri dari

tata kerja, pedoman kerja dan prosedur kerja penyusunan anggaran yang saling berkaitan.

Jadi, proses penganggaran yang baik dan berkualitas sangat menentukan keberhasilan serta

akuntabilitas program.

Sebagai tahap pelaksanaan dari hasil proses sebelumnya, dibutuhkan mekanisme bagaimana

agar proses realisasi anggaran dilaksanakan dengan baik dan berkualitas. Pelaksanaan realisasi

anggaran diwujudkan dalam bentuk pengadaan barang dan jasa public, sehingga proses ini

merupakan pembahasan dalam kerangka konseptual. Proses pengadaan barang dan jasa yang

baik akan berdampak terhadap pencapaian efektifitas dan efisiensi program.

Laporan keuangan dan laporan kinerja organisasi sector publik disusun serta disajikan

sekurang-kurangnya setahun sekali untuk memenuhi kepentingan sejumlah besar pemakai.

8

BAB III Pembahasan. 3.1. Gambaran Umum.

Laporan keuangan sector public merupakan representasi posisi keuangan dari transaksi-

transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas sector public. Tujuan umum pelaporan keuangan

adalah untk memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja, dan arus kas dari suatu

entitas yang berguna bagi sejmlah besar pemakai (wide range users) dalam membuat dan

mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya yang dibutuhkan oleh suatu entitas

dalam aktivitasnya untuk mencapai tujuan.

Secara spesifik, tujuan khusus pelaporan keuangan sector public adalah menyediakan

informasi yang relevan dalam pengambilan keputusan, dan menunjukkan akuntabilitas entitas

atas sumber daya yang dipercayakan, dengan cara :

Menyediakan informasi mengenai sumber-sumber alokasi, dan penggunaan sumber

daya keuangan atau financial.

Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas mandanai aktivitasnya dan

memenuhi kebutuhan kasnya

Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas dalam

pendanaan aktivitasnya dan memenuhi kewajiban serta komitmennya

Menyediakan informasi mengenai kondisi financial suatu entitas dan perubahan

didalamnya

Menyediakan informasi agregat yang berguna untuk mengevaluasi kinerja entitas

dalam hal bidang jasa, efisiensi, dan pencapaian tujuan.

3.2. Pembahasan.

KOMPONEN KOMPONEN LAPORAN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK

Komponen laporan keuangan sector public yang lengkap meliputi :

1. Laporan posisi keuangan

2. Laporan kinerja keuangan

3. Laporan perubahan aktiva/ekuitas netto

4. Laporan arus kas

5. Kebijakan akuntansi dan catatan atas laporan keuangan

Komponen laporan keuangan diatas dijadikan sebagai pedoman dalam pembuatan laporan

keuangan sector public

A. Laporan Posisi Keuangan (Neraca)

Laporan posisi keuangan, atau disebut juga dengan neraca ataupun laporan aktiva dan

kewajiban adalah laporan keuangan yang menyajikan posisi aktiva, hutang dan modal pemilik

pada satu saat tertentu. Sevara minimum, laporan posisi keuangan harus memasukkan pos-

pos yang menyajikan jumlah berikut :

9

Properti, pabrik dan peralatan

Aktiva-aktiva tak berwujud

Aktiva-aktiva financial

Investasi yang diperlukan dengan

metode ekuitas

Persediaan

Pemulihan transaksi non

pertukaran, termasuk pajak dan

transfer

Piutang dari transaksi pertukaran

Kas dan setara kas

Hutrang pajak dan transfer

Hutang karana transaksi pertukaran

Cadangan (provision)

Kewajiban tidak lancer

Pertisipasi minoritas, dan

Aktiva/ekuitas neto

B. Laporan Kinerja Keuangan (Laporan Surplus/Devisit)

Laporan kinerja keuangan atau disebut dengan laporan pendapatan dan biaya, laporan rugi

laba, laporan operasi, adalah laporan keuangan yang menyajikan pendapatan dan biaya

selama satu periode tertentu.

Laporan kinerja keuangan minimal harus mencakup pos-pos lini berikut :

Pendapatan dari aktivitas operasi

Surplus atau devisit dari aktivitas operasi

Biaya keuangan (biaya pinjaman)

Surplus atau devisit neto saham asosiasi dan joint venture yang menggunakan metode

ekuitas

Surplus atau devisit dari aktivitas biasa

Pos-pos luar biasa

Saham partisipasi minoritas dari surplus atau devisit neto, dan

Surplus atau devisit neto untuk suatu periode.

C. Laporan Perubahan Dalam Aktiva/Ekuitas Neto

Laporan perubahan aktiva/ekuitas neto dari suatu entitas daiantara dua tanggal pelaporan

menggambarakan peningkatan atau penurunan kekayaan, bedasarkan prinsip pengukuran

tertentu yang diadopsi dan harus diungkapkan dalam laporan keuangan. Perubahan

keseluruhan dalam aktiva atau ekuitas neto menyajikan total surplus/devisit neto untuk suatu

periode, pendapatan dan biaya lainnya yang diakui secara langsung sebagai perubahan dalam

aktiva/ekuitas neto dan setiap kontribusi oleh, dan kontribusi kepada pemilik dalam

kapasitasnya sebagai pemilik.

Laporan perubahan dalam aktiva/ekuitas neto ini paling tidak meliputi :

Kontribusi oleh pemilik dan distribusi kepada pemili dalam kapasitanya sebagai pemilik

Saldo untuk surplus dan devisit akumulasian pada awal periode dan pada tanggal

pelaporan dan pergerakan selama periode

Pengungkapan komponen aktiva/ekuitas neto secara terpisah, dan rekonsiliasi antara

nilai tercatat dari setiap komponen aktova atau ekuitas neto pada awal dan akhir

periode yang mengungkapkan setiap perubahan.

10

D. Laporan Arus Kas

Laporan arus kas menyajikan informasi tentang penerimaan dan pengeluaran dari kas selama

satu periode tertentu. Penerimaan dan pengeluaran kas diklasifikasikan menurut kegiatan

operasi, kegiatan pendanaan, dan kegiatan investasi. Informasi arus kas bermanfaat bagi

pemakai laporan keuangan karena menyediakan dasar taksiran kemampuan entitas untuk

menghasilkan kas dan setara kas, dan kebutuhan entitas untuk menggunakan arus kas

tersebut.

E. Kebijakan Akuntansi dan Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan laporan keuangan dari entitas harus:

Menyediakan informasi mengenai dasar penyusunan laporan keuangan, dan kebijakan

akuntansi spesifik yang dipilih serta menetapkan terhadap transaksi-transaksi dan peristiwa-

peristiwa penting lainnya

Mengungkapkan informasi yang diwajibkan oleh standar akuntansi keuangan sector public,

yang tidak disajikan dalam laporan posisi keuangan, laporan kinerja keuangan, laporan arus

kas, dan laporan perubahan aktiva/ekuitas neto, dan:

Menyediakan informasi yang tidak disajikan pada laporan keuangan, namun persyaratan

penyajian wajar tetap ditetapkan.

Kebijakan akuntansi yang dapat dipertimbangkan oleh suatu entitas untuk disajikan meliputi,

namun tidak terbatas pada hal-hal sebagai berikut:

Pengakuan pendapatan

Prinsip-prinsip konsolidasi, termasuk entitas pengendalian

Investasi-investasi

Pengakuan depresiasi/amortisasi aktiva berwujud dan tak berwujud

Kapitalisasi biaya dan pengeluaran lain

Persediaan yang dimiliki untuk dijual

Aktiva bersyarat lain

Kontrak-kontrak kontruksi

Investasi property

Instrument financial dan investasi

Sewa guna usaha/lease

Biaya penelitian dan pengembangan

Persediaan untuk dikonsumsi

Penyisihan

Biaya manfaat pensun

Penjabaran mata uang asing dan lindung nilai (hedging)

Devinisi segmen-segmen dan dasar alokasi biaya antar segmen

Akuntansi inflasi

Hibah pemerintah.

11

TUJUAN DAN FUNGSI LAPORAN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK Secara umum, tujuan dan fungsi laporan keuangan sektor publik adalah :

1. Kepatuhan dan Pengelolaan (compliance and stewardship)

Laporan keuangan digunakan untuk memberikan jaminan kepada pengguna laporan

keuangan dan pihak otoritas penguasa bahwa pengelolaan sumber daya telah dilakukan

sesuai dengan ketentuan hokum dan peraturan lain yang telah ditetapkan.

2. Akuntabilitas dan Pelaporan Retrospektif (accountability and

retrospective reporting).

Laporan keuangan digunakan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik, untuk

memonitor kinerja dan mengevaluasi manajemen, memberikan dasar untuk mengamati trend

antar kurun waktu, pencapaian atas tujuan yang telah ditetapkan, dan membandingkannya

dengan kinerja organisasi lain yang sejenis jika ada, serta memungkinkan pihak luar untuk

memperoleh informasi biaya atas barang dan jasa yang diterima dan untuk menilai efisiensi

dan efektivitas penggunaan sumber daya organisasi.

3. Perencanaan dan Informasi Otorisasi (planning and authorization

information)

Laporan keuangan berfungsi untuk memberikan daar perencanaan kebijakan dan aktivitas di

masa yang akan datang dan untuk memberikan informasi pendukung mengenai otorisasi

penggunaan dana.

4. Kelangsungan Organisasi (viability)

Laporan keuangan berfungsi untuk membantu pembaca dalam menentukan apakah suatu

organisasi atau unit kerja dapat meneruskan menyediakan barang dan jasa (pelayanan) di

masa yang akan datang.

5. Hubungan Masyarakat (public relation)

Laporan keuangan berfungsi untuk memberikan kesempatan kepada organisasi, untuk

mengemukakan pernyataan atas prestasi yang telah dicapai kepada pemi lik yang dipengaruhi

karyawan dan masyarakat serta sebagai alat komunikasi dengan public dan pihak-pihak lain

yang berkepentingan.

6. Sumber Fakta dan Gambaran (source of facts and figures)

Laporan keuangan bertujuan untuk memberikan informasi kepada kelompok kepentingan

yang ingin mengetahui organisasi secara lebih mendalam.

Bagi organisasi pemerintahan, tujuan umum akuntansi dan laporan keuangan adalah :

1. Untuk memberikan informasi yang digunakan dalam pembuatan keputusan ekonomi,

sosial, dan politik serta sebagai bukti pertanggungjawaban (accontability) dan

pengelolaan (stewardship).

2. Untuk memberikan informasi yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja manajerial

dan organisasional.

12

Laporan keuangan untuk mendukung pembuatan keputusan ekonomi, sosial, dan politik

tersebut meliputi informasi yang digunakan untuk :

a. Membandingkan kinerja keuangan aktual dengan yang dianggarkan

b. Menilai kondisi keuangan dan hasil-hasil operasi

c. Membantu menentukan tingkat kepatuhan terhadap peraturan perundangan yang

terkait dengan masalah keuangan lainnya

d. Membantu dalam mengevaluasi efisiensi dan efektivitas.

Govermental Accounting Standards Board (GASB) dalam Concepts Statement No. 1 tentang

Objectives of Finacial Reporting menyatakan bahwa akuntabilitas merupakan dasar dari

pelaporan keuangan di pemerintah.

Akuntabilitas merupakan tujuan tertinggi pelaporan keuanganpemerintah. GASB

menjelaskan keterkaitan akuntabilitas dan pelaporan keuangan sebagai berikut:

Accountability requires governments to answer to the citizenry to justify the

raising of public resources and the purpose for which they are used. Governmental

accountability is based on the belief that the citizenry has a right to know, a

right to receive openly declared facts that may lead to public debate by the

citizens and their elected representatives. Financial reporting plays a major role

in fulfilling governments duty to be publicly accountable in a democratic society

(par.56).

Laporan keuangan sebagai sumber informasi financial memiliki pengaruh yang sangat besar

terhadap kualitas keputusan yang dihasilkan. Laporan keuangan merupakan tindakan

pragmatis,oleh karena itu laporan keuangan pemerintah harus dievaluasi dalam hal manfaat

laporan tersebut terhadap kualitas keputusan yang dihasilkan serta mudah tidaknya laporan

keuangan tersebut oleh pemakai. Dalam konteks akuntansi sector public, jenis informasi yang

diberikan untuk pengambilan keputusan adalah terbatas pada informasi yang bersifat financial

saja, sedangkan informasi financial itu sendiri adalah informasi yang diukur dengan satuan

moneter.

Secara rinci tujuan akuntansi dan laporan keuangan organisasi pemerintah adalah :

Memberikan informasi keuangan untuk menemukan dan memprediksi aliran kas, saldo

neraca, dan kebutuhan sumber daya financial jangka pendek unit pemerintah.

Memberikan informasi keuangan untuk menentukan dan memprediksi kondisi

ekonomi suatu unit pemerintahan dan perubahan-perubahan yang terjadi di

dalamnya.

Memberikan informasi keuangan untuk memonitor kinerja, kesesuiannya dengan

peraturan perundang-undangan, kontrak yang telah di sepakati, dan ketentuan lain

yang di syaratkan.

13

Memberikan informasi untuk perencanaan dan penganggaran, serta untuk

memprediksi pengaruh akuisisi dan alokasi sumber daya terhadap pencapaian tujuan

operasional.

Memberikan informasi untuk mengevaluasi kinerja manajerial dan operasional.

Sumber Daya Finansial Jangka Pendek

Sumber daya finansial jangka pendek sangat penting bagi pemerintah untuk melakukan

transaksi rutin. Kas merupakan contoh sumber financial jangka pendek yang siap digunakan.

Bagian keuangan perlu mengetahui jumlah uang yang ada ditangan (cash on hand) dan yang

berada di bank. Jika sumber financial tidak mencukupi untuk membiayai transaksi jangka

pendek, maka perlu dicari cara untuk menutup kebutuhan financial jangka pendek tersebut,

mungkin dengan menggunakan pinjaman.

Kondisi Ekonomi

Kondisi ekonomi suatu entitas mengacu pada seberapa bagus nilai ekonomi suatu entitas

pada waktu tertentu. Nilai ekonomi merupakan selisih antara sumber daya total yang dimiliki

oleh suatu entitas dengan total utang yang menjadi kewajibannya.. Unit pemerintah dapat

dipandang sebagai lembaga politik dan juga sebagai lembaga usaha. Sebagai lembaga politik,

pemerintah merupakan alat untuk menyejahterakan konstituennya. Di sisi lain, pemerintah

juga dapat di pnadang sebagai lembaga usaha yang dapat dibenarkan secara hokum untuk

memmiliki kekayaan,melakukan kontrak, dan transaksi ekonomi sebagaimana perusahaan

swasta.

Konsep nilai bersih lebih relevan untuk memandang pemerintah sebagai entitas usaha yang

memiliki kekayaan dan utang. Informasi akuntansi dibutuhkan untuk memprediksi nilai bersih

unit pemerintah dan mengukur kondisi ekonomi ekonomi pemerintah. Informasi mengenai

kondisi ekonomi pemerintah tersebut penting sebagai dasar untuk pengambilan keputusan

ekonomi, social, dan politik baik oleh pemerintah maupun konstituen pemerintah.

Ketentuan Hukum, Kontraktual, dan Ketentuan lainnya

Unit pemerintah memiliki kendala khusus dalam melakukan aktivitasnya, yaitu dibatasi oleh

peraturan hokum dan perundang-undangan serta ketentuan lain yang ditetapkan. Dalam

melakukan eksploitasi sumber daya dan penggunaannya, pemerintah harus selalu mengacu

pada peraturan-peraturan hokum yang mengikat, misalnya undang-undang,peraturan

pemerintah, letter of intent (Lol), memorandum of understanding(MoU), dan sebagainya.

Masyarakat pemilih,legislative,lembaga pengwasan,dan pemberi bantuan sangat

berkepentingan untuk memastikan bahwa sumber dana digunakan sesuai dengan ketentuan

hokum dan perundang-undangan serta kontrak yang disepakati.

Perencanaan dan Penganggaran

Anggaran merupakan alat perencanaan sekaligus alat pengendalian pemerintah. Anggaran

sebagai alat perencanaan mengindikasikan target yang harus dicapai oleh pemerintah,

sedangkan anggaran sebagai alat pengendalian mengindikasikan alokasi sumber dana yang

di setujui legislatif untuk dibelanjakan. Proses penganggaran sector public melibatkan

14

partisipasi banyak pihak, sehingga informasi financial sangat diperlukan agar public dapat

mengevaluasi anggaran yang diajukan pemerintah.

Membuat anggaran membutuhkan pertimbangan-pertimbangan teknis akuntansi yang

matang. Dalam membuat anggaran, akuntansi dibutuhkan terutama untuk mengestimasi

biaya program dan memprediksi kondisi ekonomi pemerintah dan perubahan-perubahan

yang akan terjadi. Informasi akuntansi sangat membantu dalam pemilihan program yang

efektif sesuai dengan kemampuan ekonomi pemerintah.

Kinerja Manajerial dan Organisasional

Kinerja pemerintah tidak dapat dinilai berdasarkan laba yang diperoleh, karena organisasi

pemerintah bukan entitas bisnis yang mencari laba. Mungkin saja pemerintah memiliki

program atau aktivitas yang dari program tersebut dihasilkan pendapatan yang lebih besar

dari biayanya, sehingga pemerintah mengalami surplus atas program tersebut. Akan tetapi,

surplus yang diperoleh tidak berarrti menunjukakan kinerja unit pemerintah yang bagus sebab

harus dilihat juga apakah surplus tersebut karena tariff yang terlalu tinggi yang dibebankan

kepada public,termasuk tingkat kualitas pelayanan yang diberikan apakah sudah memadai.

Laba bukan merupakan ukuran yang relevan bagi unit pemerintah. Akuntansi sector public

berfungsi untuk memfasilitasi terciptanya alat ukur kinerja sector public yang memadai.

Ukuran kinerja sector public dapat berupa biaya program, efisiensi,dan efektivitas program.

Akuntan sector public bertanggung jawab untuk menetapkan biaya program dan menghitung

tingkat efisiensi dan efektivitas program. Pengukuran efisiensi memerlukan informasi biaya,

sehingga biaya pelayanan dapat dijadikan sebagai salah satu ukuran kinerja. Selain informasi

biaya, pengukuran efisiensi memerlukan penghitungan output atau hasil. Akan tetapi, output

pada sector public lebih banyak berupa intangible output, sehingga pengukuran efisiensi

sering mengalami kesulitan. Ukuran kinerja yang kemudian dikembangkan adalah pengukuran

efektivitas. Karena sulitanya mengukur secara tepat kinerja di sector public, maka analisis

terakhir adalaha dengan mempertimabangkan seberapa jauh suatu program dan pelayanan

memenuhi kebutuhan masyarakat relative terhadap biaya yang dikeluarkan.

TUJUAN LAPORAN KEUANGAN MENURUT SFAC NO 4

Sebagai bagian dari usaha untuk membuat rerangka konseptual, Financial Accounting

Standards Board (FASB, 1980) mengeluarkan Statement of Financial Accounting Concepts No.4

(SFAC 4) mengenai tujuan laporan keuangan untuk organisasi nonbisnis/nirlaba (objectives of

financial reporting by nonbusiness organizations). Tujuan laporan keuangan organisasi nirlaba

dalam SFAC 4 tersebut adalah:

1. Laporan keuangan organisasi nonbisnis hendaknya dapat memberikan informasi yang

bermanfaat bagi penyedia dan calon penyedia sumber daya, serta pemakai dan calon

pemakai lainnya dalam pembuatan keputusan yang rasional mengenai alokasi sumber

daya organisasi.

2. Memberikan informasi untuk membantu para penyedia dan calon penyedia sumber

daya, serta pemakai dan calon pemakai lainnya dalam menilai pelayanan yang

15

diberikan oleh organisasi nonbisnis serta kemampuannya untuk melanjutkan member

pelayanan tersebut.

3. Memberikan informasi yang bermanfaat bagi penyedia dan calon penyedia sumber

daya, serta pemakai dan calon pemakai lainnya dalam menilai kinerja manajer

organisasi nonbisnis atas pelaksanaan tanggung jawab pengelolaan serta aspek kinerja

lainnya.

4. Memberikan informasi mengenai sumber daya ekonomi, kewajiban, dan kekayaan

bersih organisasi, serta pengaruh dari transaksi, peristiwa dan kejadian ekonomi yang

mengubah sumber daya dan kepentingan sumber daya tersebut.

5. Memberikan informasi mengenai kinerja organisasi selama satu periode. Pengukuran

secara periodic atas perubahan jumlah dan keadaan/kondisi sumber kekayaan bersih

organisasi nonbisnis serta informasi mengenai usaha dan hasil pelayanan organisasi

secara bersama-sama yang dapat menunjukkan informasi yang berguna untuk menilai

kinerja.

6. Memberikan informasi mengenai bagaimana oganisasi memperoleh dan

membelanjakan kas atau sumber daya kas, mengenai utang dan pembayaran kembali

utang, dan mengenai factor-faktor lain yang dapat mempengaruhi likuiditas organisasi.

7. Memberikan penjelasan dan interprestasi untuk membantu pemakai dalam memahami

informasi keuangan yang diberikan.

PEMAKAI LAPORAN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK DAN

KEPENTINGANNYA

Pemakai laopran keuangan sector public dapat diidentifikasikan dengan menelusur siapa yang

menjadi stakeholder organisasi. Stakeholder organisasi sector public telah dibahas pada bab

2, pada bab ini akan dilakukan pengklasifikasian pengguna laporan keuangan dan kebutuhan

masing-masing kelompok pengguna laporan keuangan sector public tersebut.

Drebin et al. (1981) mengidentifikasikan terdapat sepuluh kelompok pemakai laporan

keuangan. Lebih lanjut Drebin menjelaskan keterkaitan antar kelompok pemakai laporan

keuangan tersebut dan menjelaskan kebutuhannya. Kesepuluh kelompok pamakai laporan

keuangan tersebut adalah:

1. Pembayar pajak (taxpayers)

2. Pemberi dana bantuan (grantors)

3. Investor

4. Pengguna jasa (fee-paying service

recipients)

5. Karyawan/pegawai

6. Pemasok (vendor)

7. Dewan legislatif

8. Manajemen

9. Pemilih (voters)

10. Badan pengawas (oversight bodies)

Pengklasifikasian tersebut didasarkan atas pertimbangan bahwa pembayar pajak, pemberi

dana bantuan, investor, dan pembayar jasa pelayanan merupakan sumber penyedia keuangan

organisasi; karyawan dan pemasok merupakan penyedia tenaga kerja dan sumber daya

material; dewan legislative dan manajemen membuat keputusan alokasi sumber daya; dan

16

aktivitas mereka semua diawasi oleh pemilih dan badan pengawas, termasuk level

pemerintahan yang lebih tinggi.

Anthony mengklasifikasikan pemakai laporan keuangan sector public menjadi lima kelompok,

yaitu:

1. Lembaga pemerintah (governing bodies)

2. Investor dan kreditor

3. Pemberi sumber daya (resource providers)

4. Badan pengawas (oversight bodies)

5. konstituen

Pengklasifikasian pemakai laporan keuangan yang dilakukan Anthony adalah dengan

mempertimbangkan semua organisasi nonbisnis, bukan untuk organisasi pemerintahan saja,

sedangkan Drebin et al. mengklasifikasikan pemakai laporan keuangan untuk sector

pemerintahan saja. Jika dibandingkan dengan analisis Drebin et al., Anthony memasukkan

pembayar pajak, pemilih, dan karyawan dalam satu kelompok yang ia sebut konstituen; ia

mengelompokkan pemberi dana bantuan dan pembayar jasa sebagai pemberi sumber daya;

investor dan kreditor dikelompokkan menjadi satu.

Sementara itu, Hanley et al. (1992) mengklasifikasikan pengguna laporan keuangan sector

public menjadi 12 (dua belas) kelompok, yaitu:

1. Anggota terpilih (elected members)

2. Masyarakat sebagai pemilih

dan/atau pembayar pajak

3. Pelanggan atau klien

4. Karyawan/pegawai

5. Pelanggan dan pemasok

6. Pemerintah

7. Pesaing (competitors)

8. Regulator

9. Pemberi pinjaman (lenders)

10. Donor dan sponsor

11. Investor atau patner bisnis

12. Kelompok penekan lainnya

Pengklasifikasian pemakai laporan keuangan sector public menurut Borgonovi dan Anessi -

Pessina (1997):

1. Masyarakat pengguna jasa public

2. Masyarakat pembayar pajak

3. Perusahaan dan organisasi social ekonomi yang menggunakan pelayanan public

sebagai input atas aktivitas organisasi

4. Bank dan masyarakat sebagai kreditor pemerintah

5. Badan-badan international, seperti Bank Dunia, IMF, ADB, PBB, dsb.

6. Investor asing dan Country Analyst

7. Generasi yang akan datang

8. Lembaga Negara.

17

HAK DAN KEBUTUHAN PEMAKAI LAPORAN KEUANGAN

Pada dasarnya masyarakat (publik) memiliki hak dasar terhadap pemerintah, yaitu :

a. Hak untuk mengetahui (right to know).

Mengetahui kebijakan pemerintah

Mengetahui keputusan yang diambil pemerintah

Mengetahui alasan dilakukannya suatu kebijakan dan keputusan tertentu

b. Hak untuk diberi informasi (right to be informed ).

Meliputi hak untuk diberi penjelasan secara terbuka atas permasalahan permasalahan

tertentu yang menjadi perdebatan publik.

c. Hak untuk didengar aspirasinya ( right to be heard and to be listen to ).

Laporan keuangan pemerintah merupakan hak publik yang harus diberikan oleh pemerintah,

baik pusat maupun daerah. Hak publik atas informasi keuangan muncul sebagai konsekuensi

konsep pertanggungjawaban publik. Pertanggungjawaban publik mensyaratkan organisasi

publik untuk memberikan laporan keuangan sebagai bukti pertanggungjawaban dan

pengelolaan (accountability & stewardship).

Setiap pemakai laporan memiliki kebutuhan dan kepentingan yang berbeda beda terrhadap

informasi keuangan yang diberikan oleh pemerintah. Bahkan di antara kelompok pemakai

laporan keuangan tersebut dapat timbul konflik kepentingan. Laporan keuangan pemerintah

disediakan untuk memberi informasi kepada berbagai kelompok pemakai, meskipun setiap

kelompok pemakai memiliki kebutuhan informasi yang berbeda beda.

Kebutuhan informasi pemakai laporan keuangan pemerintah tersebut dapat diringkas sebagai

berikut :

1. Masyarakat pengguna pelayanan publik membutuhkan informasi atas biaya, harga,

dan kualitas pelayanan yang diberikan.

2. Masyarakat pembayar pajak dan pemberi bantuan ingin mengetahui keberadaan dan

penggunaan dana yang telah diberikan. Publik ingin mengetahui apakah pemerintah

melakukan etaatan fiskal dan ketaatan pada peraturan perundangan atas pengeluaran

pengeluaran yang dilakukan.

3. Kreditor dan investor membutuhkan informasi untuk menghiitung tingkat risiko,

likuiditas, dan solvabilitas.

4. Parlemen dan kelompok politik memerlukan informasi keuangan untuk melakukan

fungsi pengawasan, encegah terjadinya laporan yang bias atas kondisi keuangan

pemerintah, dan penyelewengan keuangan negara.

5. Manajer publik membutuhkan informasi akuntansi sebagai komponen sistem

informasi manajemen untuk membantu perencanaan dan pengendalian organisasi,

pengukuran kinerja, dan membandingkan kinerja organisasi antar kurun waktu dan

dengan organisasi lain yang sejenis.

6. Pegawai membutuhkan informasi atas gaji dan manajemen kompensasi.

18

LUAS PENGUNGKAPAN (DISCLOSURE) YANG DIPERLUKAN

Pemerintah harus menentukan kebijakan yang menjelaskan komponen apa saja yang dapat

dikategorikan sebagai pendapatan atau biaya operasi yang tepat untuk suatu unit kerja yang

dilaporkan, luas pengungkapan (disclosure) dan kebijakan kebijakan akuntansi yang

dipraktikkan secara konsisten. Pemerintah dapat diharapkan dapat memberikan atmbahan

informasi untuk hal hal sebagai berikut :

1. Fokus pengukuran dan dasar akuntansi yang digunakan untuk pembuatan laporan.

2. Kebijakan menghapuskan / menghentikan aktivitas internal unit kerja pada Laporan

Aktivitas.

3. Kebijakan kapitalisasi aktiva dan menaksir umur ekonomi aktiva aktiva tersebut untuk

menentukan biaya depresiasinya.

4. deskripsi mengenai jenis jenis transaksi yang masuk dalam penerimaan program dan

kebijakan untuk mengalokasikan biaya biaya tidak langsung kepada suatu fungsi atau

unit kerja dalam Laporan Aktivitas.

5. Kebijakan pemerintah dalam menentukan pendapatan operasi dan non operasi.

6. Pemerintah harus mengungkapkan secara detail/lengkap dalam catatan (notes)

laporan keuangan mengenai aset moodal dan utang jangka panjang. Aset modal yang

tidak didepresiasi harus diungkapkan secara terpisah dari aset modal yang

didepresiasi.

ANALISIS LAPORAN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK

Analisis laporan keuangan adalah aplikasi dari berbagai alat dan teknik analisis pada laporan

dan data keuangan untuk memperoleh ukuran ukuran dan hubungan hubungan yang

berarti dan berguna dalam proses pengambilan keputusan. Analisa Laporan Keuangan

mengkonversi data-data menjadi informasi.

Pada umumnya laporan keuangan itu terdiri dari Neraca dan Perhitungan Rugi Laba serta

Laporan Perubahan Modal, di mana Neraca menunjukkan/ menggambarkan jumlah aktiva,

hutang dan modal dari suatu perusahaan pada tanggal tertentu, sedangkan Perhitungan

(laporan) Rugi Laba memperlihatkan hasil hasil yang telah dicapai oleh perusahaan serta

biaya yang terjadi selama periode tertentu, dan Laporan Perubahan Modal menunjukan

sumber dan penggunaan atau alasan alasan yang menyebabkan perubahan modal

perusahaan. Tetapi dalam prakteknya sering diikutsertakan kelompok lain yang sifatnya

membantu untuk memperoleh penjelasan lebih lanjut, misalnya laporan perubahan modal

kerja, laporan sumber dan penggunaaan kas atau laporan arus kas, laporan sebab- sebab

perubahan laba kotor, laporan biaya produksi serta daftar- daftar lainnya.

Dalam Prinsip- prinsip Akuntansi Indonesia (Ikatan Akuntansi Indonesia, Jakarta 1974)

dikatakan bahwa laporan keuangtan ialah neraca dan perhitungan rugi laba serta segala

keterangan keterangan yang dimuat dalam lampiran lampirannnya antara lain laporan

sumber dan penggunaan dana- dana. Untuk perusahaan yang banyak pemegang sahamnya,

19

maka disamping laporan keuangan(finansiil) ternaksud diatas sebgaiiknya ditambah

keterangan keterangan tentang:

Kondisi dan faktor-faktor ekonomi yang mempengaruhi

Usaha usaha yang lalu, sekarang maupun yang akan datang

Luasnya produksi

Kebijaksanaan- kebijaksanaan perusahan

Penelitian dan pengembangan

Marketing dan advertising

Rencana encana dalam belanja modal dan pembelelanjaan di masa yang akan datang

Kebijaksanaan mengenai deviden dan sebagainya.

Analisis laporan keuangan dapat ditinjau dari ragam pelaporan yang ada, yaitu:

1. Laporan kinerja keuangan (Neraca)

2. Likuiditas pemerintah

3. Komposisi investasi

4. Kekayaan pemerintah

5. Komposisi kewajiban

6. Ravaluasi cadangan

7. Komposisi hutang pension

8. Laporan kinerja keuangan

(surplus/devisit)

9. Efektifitas penarikan pajak

10. Tingkat pelanggaran peraturan

keuangan

11. Komposisi pendapatan

12. Komposisi pengeluaran

13. Beban bunga pinjaman

14. Rugi surplus translasi keuangan

15. Laporan arus kas

16. Komposisi arus kas

17. Tingkat panarikan pajak baik

indivisual, organisasi maupun

produk

18. Komposisi pajak tidak langsung

19. Komposisi likuiditas pendapatan

lain-lain

20. Komposisi pengeluaran kas

21. Komposisi pengeluaran investasi

22. Komposisi pencairan investasi

23. Komposisi likuiditas pertukaran

mata uang

Selain menganalisis laporan keuangan, pengukuran kinerja perekonomian dapat di lakukan

melalui beberapa indikator, diantaranya:

I. Indikator pertumbuhan ekonomi

Pendapatan nasional bruto per kapita

Tingkat konsumsi per kapita

Volume ekspor

Harga-harga (tingkat inflasi

II. Indikator Structural

Persentase tabungan domestic bruto terhadap pendapatan nasional bruto

Persentase domestic bruto terhadap PNB

Persentase barang-barang primer terhadap total ekspor

Konsumsi energi per kapita

20

III. Indikator social

Tingkat kematian

Tingkat kematian bayi

Konsumsi kalori per kapita

Tingkat pendidikan dasar

Tingkat pendidikan menengah

PERBEDAAN LAPORAN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK DENGAN

SEKTOR SWASTA

Laporan keuangan pemerintahan dalam beberapa hal berbeda dengan laporan keuangan

pada sektor swasta. Perbedaan tersebut meliputi perbedaan jenis jenis laporan keuangan,

elemen laporan keuangan, tujuan pelaporan keuangan, dan teknik akuntansi yang digunakan.

Selain memiliki perbedaan, keduanya juga memiliki persamaan yaitu kedua duanya

membutuhkan standar akuntansi keuangan sebagai pedoman untuk membuat laporan

keuangan

Perbandingan Laporan Keuangan Pemerintah dengan Sektor Swasta

PERBEDAAN

Laporan Departemen Pemerintah Laporan Keuangan Sektor Swasta

Fokus Finansial dan Politik

Kinerja diukur secara finansial dan

non-finansial

Pertanggungjawaban kepada

parlemen dan masyarakat luas

Berfokus pada bagian organiasasi

Melihat ke masa depan secara detail

Aturan pelaporan ditentukan oleh

departemen keuangan

Laporan diperiksa oleh Treasury

Cash Accounting

Fokus Finansial

Sebagian besar diukur secara

finansial

Pertanggungjawaban kepada

pemegang saham dan kreditur

Berfokus pada organisasi secara

keseluruhan

Tidak dapat melihat masa depan

secara detail

Aturan pelaporan ditentukan oleh

undang undang, standar

akuntansi, pasar modal, dan praktik

akuntansi.

Laporan keuangan diperiksa oleh

auditor independen

Accrual Accounting

PERSAMAAN

Memiliki dokumen dokumen sumber

Berperan sebagai hubungan masyarakat

Laporan keuangan pemerintahan yang buruk dapat menimbulkan implikasi negatif, antara lain

:

a. Menurunkan kepercayaan masyarakat kepada pengelola dana publik.

21

b. Investor akan takut menanamkan modalnya karena laporan keuangan tidak dapat

diprediksi yang berakibat meningkatnya resiko investasi.

c. Pemberi donor akan mengurangi atau menghentikan bantuannya.

d. Kualitas keputusan menjadi buruk.

e. Laporan keuangan tidak dapat mencerminkan kinerja aktual.

Pemberi informasi keuangan yang tidak dapat diandalkan akan mempengaruhi kualitas

keputusan baik bagi pemakai internal meupun pemakai eksternal.

BAB IV Penutup. 4.1. Kesimpulan

Analisis laporan keuangan adalah aplikasi dari berbagai alat dan teknik analisis pada laporan

dan data keuangan untuk memperoleh ukuran ukuran dan hubungan hubungan yang

berarti dan berguna dalam proses pengambilan keputusan. Analisa Laporan Keuangan

mengkonversi data-data menjadi informasi.

Pada umumnya laporan keuangan itu terdiri dari Neraca dan Perhitungan Rugi Laba serta

Laporan Perubahan Modal, di mana Neraca menunjukkan/ menggambarkan jumlah aktiva,

hutang dan modal dari suatu perusahaan pada tanggal tertentu, sedangkan Perhitungan

(laporan) Rugi Laba memperlihatkan hasil hasil yang telah dicapai oleh perusahaan serta

biaya yang terjadi selama periode tertentu, dan Laporan Perubahan Modal menunjukan

sumber dan penggunaan atau alasan alasan yang menyebabkan perubahan modal

perusahaan. Tetapi dalam prakteknya sering diikutsertakan kelompok lain yang sifatnya

membantu untuk memperoleh penjelasan lebih lanjut, misalnya laporan perubahan modal

kerja, laporan sumber dan penggunaaan kas atau laporan arus kas, laporan sebab- sebab

perubahan laba kotor, laporan biaya produksi serta daftar- daftar lainnya.

Dalam Prinsip- prinsip Akuntansi Indonesia (Ikatan Akuntansi Indonesia, Jakarta 1974)

dikatakan bahwa laporan keuangtan ialah neraca dan perhitungan rugi laba serta segala

keterangan keterangan yang dimuat dalam lampiran lampirannnya antara lain laporan

sumber dan penggunaan dana-dana.

4.2. Saran.

Laporan keuangan pemerintah merupakan hak publik yang harus diberikan oleh pemerintah,

baik pusat maupun daerah. Hak publik atas informasi keuangan muncul sebagai konsekuensi

konsep pertanggungjawaban publik. Pertanggungjawaban publik mensyaratkan organisasi

publik untuk memberikan laporan keuangan sebagai bukti pertanggungjawaban dan

pengelolaan (accountability & stewardship).

22

Daftar Pustaka. Wikipedia, Laporan Keuangan.

http://id.wikipedia.org/wiki/Laporan_keuangan

Pengertian Ahli, Pengertian Laporan Keuangan Menurut Ahli.

http://www.pengertianahli.com/2013/09/pengertian-laporan-keuangan-menurut-ahli

Artikel LLM, Pengertian Sektor Publik.

http://artikellm.blogspot.com/2011/02/pengertian-sektor-publik

Matkul Akuntansi, Teori dan Teknik Akuntansi Sektor Publik.

http://matkulakuntansi-jami.blogspot.com/2013/10/teor i-dan-teknik-akuntansi-sektor-publik.htmls

Feriyanto16, Kerangka Konseptual Akuntansi Sektor Publik.

http://feriyanto16.wordpress.com/2013/10/30/kerangka-konseptual-akuntansi-sektor-publik/

Jurnal Ilmiah, NILAI RELEVAN INFORMASI LAPORAN KEUANGAN TERKAIT FINANCIAL

DISTRESS PEMERINTAH DAERAH. Oleh: Sutaryo, Bambang Sutopo, dan Doddy Setiawan.

UNS.

Jurnal Ilmiah, PENGARUH PENERAPAN AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK DAN PENGAWASAN

TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN DAN IMPLIKASINYA TERHADAP AKUNTABILITAS

KINERJA INSTANSI PEMERINTAH. Oleh: Bambang Pamungkas. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi

Kesatuan Bogor. 2012.

Jurnal Ilmiah, ANALISIS LAPORAN KEUANGAN PERUSAHAAN SEBAGAI DASAR

PENGAMBILAN KEPUTUSAN INVESTASI SAHAM BERBASIS DU PONT SYSTEM & FUZZY

LOGIC. Oleh: Achmad Zakki Falani. Universitas Narotama Surabaya. 2013.

Jurnal Ilmiah, PERANAN ANALISIS LAPORAN KEUANGAN, PENILAIAN PRINSIP 5C CALON

DEBITUR DAN PENGAWASAN KREDIT TERHADAP EFEKTIVITAS PEMBERIAN KREDIT PADA PD

BPR BANK PASAR KABUPATEN TEMANGGUNG. Oleh: Rosita Ayu Saraswati. Universitas Negeri

Yogyakarta. 2012.

Jurnal Ilmiah, ANALISIS LAPORAN KEUANGAN DALAM MENGUKUR KINERJA KEUANGAN

PADA PT. HANJAYA MANDALA SAMPOERNA TBK. Oleh: Hendry Anders Maith. Universitas

Sam Ratulangi Manado.

Jurnal Ilmiah, ANALISIS KINERJA PERUSAHAAN DENGAN MENGGUNAKAN ANALISA RASIO

KEUANGAN PADA PERUSAHAAN TELEKOMUNIKASI YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK

INDONESIA. Oleh: Silvi Junita, dan Siti Khairani. STIE MDP.