ANALISIS PELAKSANAAN AKAD MUDHARABAH

PADA KARTU SHAR-E BMI DI PT. POS INDONESIA

CABANG SEMARANG

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1

Dalam Ilmu Syari’ah

Oleh :

ANI SUSANTI

NIM. 072311028

JURUSAN MUAMALAH

FAKULTAS SYARI'AH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO

SEMARANG

2012

ii

iii

iv

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab,

penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak

berisi materi yang telah pernah ditulis oleh

orang lain atau diterbitkan. Demikian juga

skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran

orang lain, kecuali informasi yang terdapat

dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 8 Desember 2011

Deklarator,

Ani Susanti

v

MOTTO

“Janganlah kamu saling memakan harta

sesamamu dengan jalan yang batil,

kecuali dengan jalan perniagaan yang

Berlaku dengan suka sama-suka di

antara kamu.”

(QS. An-Nisa 29)

vi

HALAMAN PERSEMBAHAN

Kupersembahkan karya ilmiah ini kepada

Orang-orang yang telah memberi warna dalam kehidupanku :

1. Puji syukurku kehadirat Allah SWT atas segala anugerah yang tak

ternilai yang kau limpahkan kepadaku kepada orang-orang disekitarku.

2. Orang tuaku tercinta bapak Wahyudi dan ibu Rumini sembah sungkem

putri bungsumu.....terimakasih atas iringan do’a dan restumu sehingga

Allah memberi ridho-Nya, hingga usainya skripsi ini.

3. Kakakku tercinta (Mas Akhsan syafi’i & mbak Fatimah)

4. Terimakasih buat keluarga besarku untuk subsidi financialnya,

sehingga kuliahku selesai tepat waktu.

5. Mas Budi Rimbawan, terimakasih untuk kesetiaan, kasih sayangmu dan

semangat serta doronganmu selama aku kuliah.

6. Buat mbak Cici dan mbak Istikomah yang selalu mendukungku.

7. Four girl ( Tya ( Bunda icen), Mimah, Anies, Dzaky )

8. Anak-anak kos 23 (Mimah, Ida, Diah,Vika, Dany, Anies, Afwa, Lynta,

Aisyah, De2h, Nining ) terimakasih atas suport kalian semua.

9. Teman-teman senasib dan seperjuanganku MUA & MUB (2007) Fak.

Syari’ah, ayo semangat dan tunjukan pada dunia kalau kita bisa dan

sukses selalu.

10. Kepada pihak PT. POS Indonesia Cabang Semarang terimakasih banyak

atas bantuannya dan segenap karyawan.

11. Adik kelasku yang akan meneruskan perjuanganku

12. Bapak dan Ibu kos 23 terimakasih pak kos-kosan nya nyaman banget.

13. Semua pihak yang telah memberikan dukungan dan bantuan yang tidak

dapat penulis sebutkan satu persatu, terima kasih sedalam-dalamnya.

vii

ABSTRAK

Kartu shar-E merupakan tabungan instan investasi syariah yang dikeluarkan

oleh Bank Muamalat Indonesia. Akad yang digunakan dalam kartu shar-E tersebut

adalah akad mudharabah. Yaitu suatu kontrak kemitraan yang berdasarkan pada

prinsip bagi hasil dengan cara seseorang memberikan modalnya kepada pihak lain

untuk melakukan bisnis dan kedua belah pihak membagi keuntungan atau memikul

beban kerugian berdasarkan isi perjanjian bersama. Dalam hal pemasaran kartu shar-

E Bank Muamalat Indonesia menjalin kerjasama dengan PT. POS Indonesia, seiring

berkembangnya kebutuhan konsumen akan hal tersebut.

Berangkat dari masalah di atas yang menjadi rumusan masalah di dalam

skripsi ini adalah bagaimana pelaksanaan akad mudharabah pada kartu shar-E di PT.

POS Indonesia Cabang Semarang dan apakah pelaksanaan akad mudharabah pada

kartu shar-E di PT. POS Indonesia Cabang Semarang tersebut telah sesuai dengan

prinsip-prinsip Muamalah Islam atau tidak..

Penelitian dalam skripsi ini menggunakan penelitian lapangan (field

research) dalam bentuk study kasus dengan menggunakan data primer berupa

dokumen-dokumen pelaksanaan akad mudharabah, wawancara dengan nasabah

pengguna kartu shar-E serta laporan tentang pelaksanaan akad mudharabah yang

diperoleh dari PT. POS Indonesia dan Bank Muamalat Indonesia. Data sekunder

diperoleh dari data kepustakaan berupa buku metodologi penelitian, buku ekonomi

syari’ah dan dokumen lain yang berkaitan dengan PT. POS Indonesia diantaranya

profil,visi dan misi, profil kartu shar-E yang ada di PT. POS Indonesia Cabang

Semarang. Selanjutnya data diperoleh juga menggunakan analisis dengan

menggunakan metode deskriptif analitis.

Dari penelitian yang telah dilakukan, diperoleh hasil sebagai berikut: Bahwa

pelaksanaan akad Mudharabah pada kartu shar-E di PT. POS Indonesia Cabang

Semarang merupakan perwakilan (wakalah) dari Bank Muamalat Indonesia untuk

melakukan penjualan kartu shar-E dan menerima penyetoran tabungan dari nasabah.

Sedangkan yang menjadi pelaku shahibul maal yaitu nasabah pengguna kartu shar-E

dan mudharib nya yaitu pihak Bank yang kemudian diwakilkan kepada PT. POS

Indonesia. Dan dalam penerapan akad mudharabah pada kertu shar-E, sebagaimana

dipraktekkan di PT.POS Indonesia Cabang Semarang sudah sesuai dengan teori

mudharabah yang ada dalam Muamalah Islam karena dalam pelaksanaannya sudah

memenuhi syarat dan rukun dari akad mudharabah dan dalam praktek bagi hasil

yang ada di PT. POS Indonesia Cabang Semarang juga sudah sesuai dengan prinsip-

prinsip Muamalah Islam karena pembagian porsi nisbah bagi hasil sesuai dengan apa

yang telah di sepakati antara kedua belah pihak pada awal melakukan kesepakatan

awal.

viii

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah wa syukurilah, senantiasa kami panjatkan ke hadirat Rabbul

Izzati, Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan nikmat kepada semua

hamba-Nya, sehingga sampai saat ini kita masih mendapat ketetapan iman dan Islam.

Sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepangkuan Rasul

Akhiruzzaman yakni Sayyidina Wa Habibina Rasullah Muhammad SAW pembawa

rahmat bagi makhluk sekalian alam, keluarga sahabat dan para tabi’in serta kepada

ummatnya, semoga kita mendapat pertolongan di akhir (kiamat) nanti.

Skripsi ini yang berjudul Analisis pelaksanaan akad mudharabah pada

kartu shar-E BMI di PT. POS Indonesia Cabang Semarang. Yang dilatar

belakangi oleh permasalahan sebagai berikut: Bagaimana pelaksanaan akad

mudharabah pada kartu shar-E di PT. POS Indonesia Cabang Semarang dan apakah

telah sesuai dengan prinsip-prinsip Muamalah Islam. Diharapkan di dalam kajian

skripsi ini akan ditemukan kesimpulan yang berguna untuk perkembangan ekonomi

syariah yang akan datang.

Dalam penyelesaian skripsi ini tentulah tidak terlepas dari bantuan barbagai

pihak, oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar besarnya

kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Muhibbin, MA., selaku Rektor IAIN Walisongo.

2. Bapak Dr. H. Imam Yahya, M.Ag. sebagai Dekan Fakultas Syari’ah IAIN

Walisongo.

3. Bapak Drs. H. Noor Khoirin, M.Ag dan Ibu Nur Hidayati Setyani, SH, MH.,

selaku pembimbing yang telah berkenan meluangkan waktu dan pikiran untuk

membimbing penulis.

4. Para Dosen Pengajar Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo Semarang, yang

telah membekali berbagai pengetahuan sehingga penulis menyelesaikan

skripsi ini.

ix

5. Kajur dan Sekjur Muamalah. Serta segenap pegawai Fakultas Syari’ah yang

telah banyak membantu penulis.

6. Bapak Wahyudi dan Ibu Rumini yang tercinta atas segala kasih sayang, do’a,

pengorbanan dan kesabarannya.

7. Sahabat-sahabat semua yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang

selalu memberikan bantuan, dan semangatnya.

8. Semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung membantu selama

penulisan skripsi ini.

Kepada mereka semua penulis tidak dapat memberikan apa-apa, hanya

untaian terima kasih dan Semoga menjadi amal yang baik (shaleh) dan

mendapatkan pahala yang berlipat dari Allah SWT.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini jauh dari sempurna

karena keterbatasan ilmu yang penulis miliki. Karena itu penulis berharap saran

dan kritikan yang bersifat membangun dari pembaca.

Semarang, 8 Desember 2011

Penulis

Ani Susanti

072311028

x

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL............................................................................................. i

HALAMAN NOTA PEMBIMBING.................................................................... ii

HALAMAN PENGESAHAN .............................................................................. iii

HALAMAN DEKLARASI................................................................................... iv

HALAMAN MOTTO............................................................................................ v

HALAMAN PERSEMBAHAN............................................................................ vi

HALAMAN ABSTRAKSI................................................................................... vii

HALAMAN KATA PENGANTAR..................................................................... viii

HALAMAN DAFTAR ISI.................................................................................... x

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang .......................................................................... 1

B. Rumusan Masalah...................................................................... 5

C. Tujuan dan Manfaat Penulisan.................................................. 6

D. Telaah Pustaka........................................................................... 6

E. Metode Penelitian......................................................................11

F. Sistematikan Penulisan..............................................................14

BAB II : KONSEP MUDHARABAH, WAKALAH DAN APLIKASINYA

DALAM PERBANKAN SYARIAH

A. Ketentuan Umum Tentang Mudharabah...................................16

1. Pengertian Mudharabah.....................................................16

2. Dasar Hukum Mudharabah................................................19

3. Rukun dan Syarat Mudharabah..........................................21

4. Hak dan kewajiban shahibul maal dan mudharib..............23

xi

5. Jenis-Jenis Mudharabah....................................................24

6. Batal dan rusaknya mudharabah.......................................27

B. Ketentuan umum Tentang Wakalah..........................................28

1. Pengertian Wakalah............................................................28

2. Dasar hukum Wakalah........................................................29

3. Rukun dan Syarat Wakalah................................................30

4. Jenis-Jenis Wakalah............................................................31

5. Batal dan rusaknya Wakalah.............................................32

C. Sistem Mudharabah Dan Perkembangan Di Perbankan

Syariah......................................................................................33

1. Sistem Mudharabah...........................................................34

2. Perkembangan Sistem Mudharabah..................................37

BAB III : PELAKSANAAN AKAD MUDHARABAH PADA KARTU

SHAR-E BMI DI PT. POS INDONESIA CABANG

SEMARANG

A. Profil PT. POS Indonesia Cabang Semarang............................40

B. Visi, Misi dan Falsafah Perusahaan PT. POS Indonesia Cabang

Semarang...................................................................................42

C. Perkembangan PT. Pos Indonesia Cabang Semarang...............43

D. Proses kerjasama antara BMI dengan PT. POS Indonesia

Cabang Semarang......................................................................46

E. Pengertian kartu shar-E..............................................................48

F. Prosedur Pendaftaran Anggota Pemegang Kartu Shar-E BMI di

PT. Pos Indonesia Cabang Semarang........................................49

1. Syarat dan Ketentuan Umum kartu shar-E.........................51

2. Manfaat dan Keuntungan Kartu Shar-E.............................56

3. Layanan Kartu shar-E.........................................................56

4. Keunggulan Kartu shar-E...................................................58

5. Penutupan Rekening kartu shar-E......................................61

xii

BAB IV : ANALISIS AKAD MUDHARABAH PADA KARTU SHAR-E

BMI DI PT. POS INDONESIA CABANG SEMARANG

A. Analisis Pelaksanaan Akad Mudharabah pada kartu shar-E BMI

di PT. POS Indonesia Cabang Semarang...................................64

B. Analisis akad Mudharabah pada kartu shar-E BMI PT. POS

Indonesia Cabang Semarang ditinjau dari segi prinsip-prinsip

Muamalah...................................................................................70

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan................................................................................74

B. Saran-Saran................................................................................76

C. Penutup......................................................................................77

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pos Indonesia merupakan sebuah badan usaha milik negara

BUMN Indonesia yang bergerak di bidang layanan POS. Saat ini, bentuk

badan usaha Pos Indonesia merupakan Perseroan Terbatas dan sering

disebut dengan PT. Pos Indonesia. Bentuk usaha Pos Indonesia ini

berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun

1995. Peraturan Pemerintah tersebut berisi tentang pengalihan bentuk awal

Pos Indonesia yang berupa perusahaan umum (perum) menjadi sebuah

perusahaan (persero).

PT. Pos Indonesia adalah suatu perusahaan skala nasional yang

melayani jasa antar barang baik didalam kota maupun diluar kota. PT. Pos

Indonesia telah memiliki cabang di setiap penjuru Indonesia. Banyak

sekali layanan-layanan yang dilakukan dari PT. Pos seperti: Express Post

(Layanan pengiriman dokumen dan barang), EMS (merupakan layanan

Premium PT. Pos Indonesia (persero) untuk pengiriman dokumen dan

barang dagangan ke Luar Negeri), Paket Pos Internasional, Wesel Pos

Internasional, POS PAY (merupakan jaringan cara tercepat, mudah dan

praktis dalam melakukan setoran tabungan, pembayaran tagihan rekening

telepon, seluler, asuransi, kredit, penerimaan pajak dan isi ulang pulsa

seluler), Wesel Pos Standard (Sarana pengiriman uang untuk tujuan

2

diseluruh Indonesia dengan service level paling cepat 2 hari (H+2) Uang

dapat diantar sampai rumah), Wesel Pos Prima (Sarana pengiriman uang

untuk tujuan diseluruh Indonesia dengan service level H+0/ H+ 1.Produk

Kiriman uang cepat sampai, bisa diantar sampai rumah), Wesel Pos

Instan/Remittance (merupakan solusi untuk pengiriman uang anda secara

cepat dan aman karena penerima dilengkapi dengan PIN dapat diambil

diseluruh Kantor Pos dalam jaringan), Wesel Pos Berlangganan (Sarana

pengiriman uang untuk tujuan diseluruh Indonesia dalam jumlah uang

yang tetap dan rutin kiriman uang dapat diterima dirumah), Wesel Pos

Luar Negeri/Western Union (Sarana pengiriman dan penerimaan uang

untuk tujuan diseluruh dunia dengan level service H+0 kiriman dapat

diterima diseluruh Kantor Pos dalam jaringan), Paket Pos Biasa, Paket Pos

Kilat Khusus/PPKH (Layanan prioritas dari Unit Bisnis Logistik PT. Pos

Indonesia yang tersedia di 28 propinsi di Indonesia. Layanan ini

menawarkan garansi waktu tempuh dan ganti rugi jika terjadi

keterlambatan atau hilang).1

Sesuai dengan perkembangan zaman yang ada, dan berkaitan

dengan kebutuhan manusia yang tak terbatas, maka lahirlah unit pelayanan

jasa yang lain dimana unit pelayanan jasa tersebut bergerak dalam bidang

keuangan, yaitu Bank. Bank adalah lembaga keuangan yang menerima

berbagai jenis simpanan dan mempergunakan dana yang terhimpun di

1 www.Pos Indonesia.co.id di akses pada tanggal 10 Agustus 2011

3

Bank terutama untuk pemberian kredit.2 Istilah bank berasal dari bahasa

italia “Banca” yang berarti meja yang dipergunakan oleh para penukar

uang di pasar. Pada dasarnya bank merupakan tempat penitipan atau

penyaluran kredit dan juga perantara di dalam lalu lintas pembayaran.3

Dewasa ini, Bank dibedakan menjadi dua yaitu bank konvensional

dan bank syari’ah.

a. Bank Konvensional

Sebagaian terbesar bank yang berkembang Indonesia

melaksanakan prinsip konvensionalnya dengan metode; menetapkan

bunga sebagai harga baik itu produk simpanan seperti giro, tabungan

deposito, deposito berjangka, maupun produk penjamin (kredit) yang

diberikan berdasarkan tingkat bunga terentu.4

b. Bank Syari’ah

Bank Syari’ah (Bank bagi hasil) merupakan bank yang

beroperasi dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Dalam

operasionalnya, baik dalam kegiatan penghimpunan dana dari

masyarakat maupun dalam penyaluran dana kepada masyarakat Bank

Syari’ah menetapkan harga produk yang ditawarkan bardasarkan

prinsip jual beli dan bagi hasil.5

2 Sawaldjo Puspopranoto, Keuangan Perbankan Dan Pasar Keuangan Konsep, Teori dan

Realita, Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, 2004, hlm. 5

3 Iswardono, Uang dan Bank, Yogyakarta: BPFE- Yogyakarta, 1999, hlm. 50

4 Martono, Bank Dan Lembaga Keuangan Lain, Yogyakarta: EKONISIA, 2002,

hlm. 30

5 Ibid, hlm. 31

4

Salah satu jenis Bank Syari’ah adalah Bank Mu’amalat Indonesia.

Bank Muamalat Indonesia berdiri pada tanggal 1 November 1991 dan

mulai beroperasi pada tanggal 1 Mei 1992.6 Sebagai Bank Pertama Murni

Syariah, bank muamalat berkomitmen untuk menghadirkan layanan

perbankan yang tidak hanya comply terhadap syariah, namun juga

kompetitif dan aksesibel bagi masyarakat hingga pelosok nusantara.

Komitmen tersebut diapresiasi oleh pemerintah, media massa, lembaga

nasional dan internasional serta masyarakat luas melalui lebih dari 70

award bergengsi yang diterima oleh BMI dalam 5 tahun Terakhir. Shar-E

adalah salah satu produk dari Bank Mu’amalat Indonesia yang bekerja

sama dengan PT. Pos Indonesia sebagai jasa pemasaran dan penjualannya.7

Kartu Shar-E merupakan kartu tabungan instant yang dikeluarkan

oleh Bank Muamalat Indonesia. Shar-E mampu menembus keterbatasan

jaringan perbankan syariah di seluruh Indonesia. Dengan kartu Shar-E,

masyarakat dapat bertransaksi perbankan syariah di daerah terpencil

sekalipun. Sebagai bank syariah pertama di Indonesia, Bank Muamalat

dikenal inovatif. Banyak terobosan yang telah dilakukan oleh bank yang

mengusung semboyan ''Pertama murni syariah'' itu. Salah satunya adalah

Shar-E yang merupakan paket Investment Shariah Card8 pertama di

Indonesia, bahkan di dunia.9 Shar-E adalah tabungan instan investasi

6 Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah dari teori ke praktik, Jakarta: Gema Insani,

2001, hlm. 25

7 www. Muamalat Bank. com di akses pada tanggal 10 agustus 2011

8 Investment Shariah Card : kartu penanaman modal shari’ah

9 http://pikiranmhsw.blogspot.com/2011/05/penelitian-faktor-minat-beli.html/ di akses

pada tanggal 10 agustus 2011

5

syari’ah yang memadukan kemudahan akses ATM, Debit dan Phone

Banking dalam satu kartu dan dapat dibeli di kantor pos seluruh

Indonesia.10

Dalam pelaksanannya kartu shar-E menggunakan akad

mudharabah. Mudharabah adalah suatu kontrak kemitraan (partnership)

yang berdasarkan pada prinsip bagi hasil dengan cara seseorang

memberikan modalnya kepada pihak lain untuk melakukan bisnis dan

kedua belah pihak membagi keuntungan atau memikul beban kerugian

berdasarkan isi perjanjian bersama.

Berdasarkan pada latar belakang diatas, penulis merasa tertarik

untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana pelaksanaan akad mudharabah

pada Kartu shar-E BMI di PT. POS Indonesia Cabang Semarang. Maka

penulis mengambil judul penelitian ini dengan judul : “Analisis

Pelaksanaan Akad Mudharabah pada Kartu Shar-E BMI di PT. POS

Indonesia Cabang Semarang”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan akad mudharabah pada kartu shar-E BMI di

PT. POS Indonesia Cabang Semarang?

2. Apakah pelaksanaan akad mudharabah pada kartu shar-E BMI di PT.

POS Indonesia Cabang Semarang telah sesuai dengan Prinsip-prinsip

Muamalah Islam?

10 http://fauzanijambi.blogspot.com/2008/09/sistem-bagi-hasil-produk-mudharabah.html/

di akses pada tanggal 10 agustus 2011

6

C. Tujuan dan Manfaat Penulisan

1. Tujuan penelitian

a. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan akad mudharabah

pada kartu shar-E BMI di PT. POS Indonesia Cabang Semarang.

b. Untuk mengetahui apakah pelaksanaan akad mudharabah pada

kartu shar-E BMI di PT. POS Indonesia Cabang Semarang telah

sesuai dengan Prinsip-prinsip Muamalah Islam.

2. Manfaat penelitian

a. Menambah wawasan dalam pelaksanaan di bidang akad

mudharabah pada kartu shar-E BMI di PT. POS Indonesia

Cabang Semarang serta diharapkan dapat digunakan sebagai

pemikiran alternative mengenai permasalahan diatas.

b. Bagi PT. POS Indonesia Cabang Semarang penelitian ini dapat

dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil

kebijakan juga sebagai masukan dalam meningkatkan pelayanan.

D. Telaah Pustaka

Pelaksanaan akad mudharabah pada kartu shar-E BMI di PT.

POS Indonesia Cabang Semarang sangat menarik untuk dibahas.

Penyusun berusaha melakukan penelitian terhadap literatur yang cukup

relevan terhadap masalah dan yang menjadi obyek penelitian adalah PT.

POS Indonesia Cabang Semarang sehingga penyusun bisa mendapatkan

keterangan yang lebih jelas dan luas.

7

Adapun yang menjadi telaah pustaka guna menunjang dan sebagai

bahan masukan dalam pembuatan skripsi penulis menggunakan panduan

diantaranya:

“Study Pelaksanaan Tabungan shar-E di Bank Muamalah Indonesia

cabang Semarang”. TA oleh Siti Zulaikah, Nim: 2303007. Mahasiswi

Fakultas Syariah/D3 yang lulus pada tahun 2006. Dalam analisisnya

bahwa pelaksanaan bagi hasil di Bank Muamalah Indonesia Cabang

Semarang berjalan dengan cukup baik, ini dapat dibuktikan dengan adanya

banyak nasabah yang menabung di Bank Muamalah Indonesia Cabang

Semarang karena sesuai dengan Syariah Islam.

Tinjauan Hukum Islam terhadap agunan tambahan dalam

pembiayaan mudharabah menurut pasal 8 No. 10 tahun 1998 ”. Skripsi

oleh Afnul Mardiyah (2101239). Bahwa agunan tambahan pada

pembiayaan mudharabah adalah berupa aset nasabah yang tidak berkaitan

langsung dengan obyek yang dibiayai. Adanya agunan tambahan pada

pembiayaan mudharabah merupakan upaya dilakukan Bank Syar’iah

dalam rangka mengurangi resiko kerugian yang diakibatkan oleh adanya

karakter buruk nasabah. Jadi, agunan tambahan yang ada pada pembiayaan

mudharabah diperbolehkan jika konteksnya adalah charakter risk11

bukan

bussines risk12

dan juga berdasarkan kaidah ushul fiqih yaitu maslahah

mursalah serta memperhatikan tujuan adanya agunan tambahan tersebut

yakni bukan mengamankan dana Bank tetapi untuk meyakinkan bahwa

11 charakter risk : untuk menanggung resiko dari karakter nasabah.

12 bussines risk : bukan di gunakan untuk berbisnis.

8

pengelolaan benar-benar akan melaksanakan segala ketentuan yang telah

dipakai dalam kontrak, dan untuk mengurangi resiko kerugian.

“Praktek Bagi Hasil Dalam Investasi Mudharabah (Studi Kasus Di

BMT Tumang Boyolali )”. TA oleh Widiyanto (NIM 2101200).

Mahasiswa Fakultas Syariah yang lulus pada tahun 2006. Didalam

analisisnya dalam Pembiayaan mudharabah yang dilakukan oleh BMT

Tumang Kab. Boyolali menggunakan dua cara yaitu sistem jatuh tempo

dan sistem angsuran. Pada penyelesaian perselisihan dalam praktek bagi

hasil dalam investasi mudharabah di BMT Tumang penyelesaian

perselisihan dalam praktek bagi hasil dalam investasi mudharabah di BMT

Tumang ada beberapa prosedur yang dilaksanakan oleh BMT Tumang dan

praktek prosedur yang dilaksanakan oleh BMT Tumang belum sesuai

dengan ketentuan-ketentuan hukum Islam.

“Analisa Terhadap Penerapan Sistem Mudharabah Pada Proyek

P2ker13

Di Baitul Maal Muamalat (BMM) Semarang”. Skripsi oleh

Nasrudin (2199208) penulis menguraikan dan membahas beberapa

permasalahan implementasi mudharabah dalam pelaksanaan proyek

peningkatan kemandirian ekonomi rakyat di Baitul Maal Muamalat

Semarang yang termasuk dalam skripsinya menurut hukum Islam adalah

sah.

“Study Deskriptif Risiko Akad mudharabah Pada Tabungan Ummat

di PT. BPRS Asad Alif sukorejo Kendal”. TA oleh Zumrotur Rodiah

13 P2ker : Proyek Peningkatan Kemandirian Ekonomi Rakyat

9

(2303045) Fakultas Syari’ah/D3 bahwa di PT. BPRS Asad Alif Sukorejo

Kendal menerapkan sistem bagi hasil selain itu juga menerapkan bagi laba.

Dan obyek kajiannya adalah penghimpunan dana di BPRS Asad Alif

didasarkan pada dua konsep yang legal yaitu mudharabah dan musyarakah

sebagai alternatif dalam menerapkan bagi hasil (Profit and Lost sharing.

Yang dilakukan di BPRS Asad Alif menggunakan metode bagi hasil laba

yaitu dihitung dari pendapatan setelah dikurangi beban yang berkaitan

dengan pengelolaan dana mudharabah. Dana mudharabah dijamin oleh

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sesuai dengan syarat-syarat yang

ditentukan oleh LPS. Nasabah tidak akan menanggung kerugian Bank,

Jadi dana yang dimasukkan di Bank pasti akan kembali utuh.

“Tinjauan Hukum Islam terhadap kerja sama ATM (ATM bersama)

Bank Syari’ah dengan Bank Konvensional (study kasus di Bank Muamalat

Indonesia cabang Semarang)”. Skripsi oleh Agus Winarno (2199054).

Obyek kajiannya adalah kerja sama ATM (ATM bersama) Bank Syari’ah

dengan Bank Konvensional (study kasus di Bank Muamalat Indonesia

cabang Semarang)”. Bahwa kerja sama adalah sebuah kegiatan yang

diperintahkan dalam al-qur’an, hadits dan ijma’ sehingga boleh dilakukan,

adanya perbedaan prinsip tidak menjadi penghalang untuk melakukan

kerja sama antara Bank Syari’ah dan Bank Konvensional dalam bentuk

apapun (tidak hanya ATM). Selama kerja sama tersebut tidak bertentangan

Syari’ah Islam. Mengenai kerja sama ATM menurut penulis boleh

dilakukan, dalam pelaksanaan kerja sama ATM Bank Muamalat telah

10

memenuhi rukun dan syarat dari sebuah Syirkah (kerja sama), oleh karena

itu dari aspek pemenuhan terhadap rukun dan syarat dapat dikatakan kerja

sama ATM adalah boleh untuk dilakukan.

“Pelaksanaan pembiayaan akad mudharabah di BMT Ben Taqwa ”.

TA oleh Siti Zubaidah (2303003). Penelitian mahasiswi angkatan 2002

Fakultas Syari’ah/D3 ini menyimpulkan konsep mudharabah yang di

munculkan oleh Siti Zubaidah sangat relevan. Didalam praktek

pembiayaan mudharabah di BMT Ben Taqwa Godong tidak sesuai dengan

kaidah fiqih karena dalam prakteknya sama saja dengan jual beli dimana

bagi hasil ditentukan di awal. Untuk pengajuan pembiayaan mudharabah

di BMT Ben Taqwa Godong harus melewati prosedur-prosedur yang

sangat rumit dan tidak ada pengawasan secara khusus dalam akad kerja

sama ini sehingga pihak BMT kurang mengetahui secara pasti tentang

pengalokasian dana yang telah diberikan nasabah. Jadi pelaksanaan akad

mudharabah di BMT Ben Taqwa Godong tidak sesuai dengan syari’ah.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitan ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis

penelitian lapangan (field research) yaitu penelitian yang dimaksudkan

untuk menggambarkan (mendeskripsikan) mengenai suatu masalah.14

14 Sumadi Suryabrata, Metodologi Penelitian, Jakarta: Raja Grafindo Presada, 1997,

hlm.18

11

Dalam hal ini yang menjadi penelitian adalah di PT. POS

Indonesia Cabang Semarang. Dengan fokus penelitian adalah

pelaksanaan akad mudharabah pada kartu shar-E.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari subyek

penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau alat

pengambilan data secara langsung pada subyek sebagai sumber

informasi utama yang dicari.15

Sumber data dalam penelitian

diperoleh melalui nasabah pengguna kartu shar-E dan bagian SOPP

(Sistem Online Payment Poin) di PT. POS Indonesia Cabang

Semarang.

b. Data Sekunder

Data sekunder, yaitu data yang diperoleh lewat pihak lain,

tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitiannya.

Seperti data dari kepustakaan, buku, dokumen dan lain sebagainya

yang berhubungan dengan pelaksanaan akad mudharabah pada

kartu shar-E di PT. POS Indonesia Cabang Semarang, dalam hal ini

ialah buku atau dokumen yang berkaitan dengan PT. POS,

diantaranya profil, visi dan misi, formulir pendaftaran kartu shar-E

yang ada di PT. POS Indonesia Cabang Semarang.

15 Saifuddin Azwar, Metode Penelitian, Yogyakarta:Pustaka Pelajar , 2001, hlm. 91

12

3. Metode Pengumpulan Data.

a. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal

atau variabel yang berupa catatan, transkip, buku, surat kabar,

majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan sebagainya.16

Untuk mendapatkan informasi yang lebih valid maka penulis

mencari dokumen dari instansi terkait sebagai tambahan untuk

bukti penguat yang berupa profil, visi dan misi, formulir

pendaftaran kartu shar-E yang ada di PT. POS Indonesia Cabang

Semarang.

b. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu.

Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara

(interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan yang di

wawancarai (interview) yang memberikan jawaban atas pertanyaan

itu.17

Wawancara dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan

langsung terhadap nasabah pengguna kartu shar-E dan bagian

SOPP yang berkaitan dengan pelaksanaan akad mudharabah pada

kartu shar-E. Seperti keuntungan menggunakan kartu shar-E dan

16

Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta: Rineka

Cipta, 2002), hlm 231

17 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: PT. Remaja RosdaKarya,

2004, hlm.135

13

prosedur untuk menjadi anggota pemegang kartu shar-E, praktek

bagi hasil yang ada di PT. POS Indonesia Cabang Semarang.

4. Metode Analisis

Analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara

sistematis catatan hasil wawancara dan dokumentasi lainnya untuk

meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan

menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain. Sedangkan untuk

meningkatkan pemahaman tersebut analisis perlu dilanjutkan dengan

cara mencari makna (meaning).18

Untuk menganalisa data yang telah diperoleh dan hasil

penelitian, penulis menggunakan metode deskriptif analitis, yaitu

dengan melakukan analisis data dengan metode deskriptif analitis yaitu

sebuah metode dimana prosedur pemecahan penelitian yang diselidiki

dengan menggambarkan dan melukiskan subyek atau obyek pada

seseorang atau lembaga pada saat sekarang dengan berdasarkan fakta

yang tampak sebagaimana adanya. Kemudian dianalisa dengan data

yang ada, selanjutnya dengan analisis seperti yang akan diketahui

bagaimana pelaksanaan akad mudharabah pada kartu shar-E di PT.

POS Indonesia Cabang Semarang, kemudian apakah Pelaksanaan akad

mudharabah pada kartu shar-E BMI di PT. POS Indonesia Cabang

Semarang telah sesuai dengan prinsip-prinsip Muamalah Islam.

18 Noeng muhadjir, Metodologi Penelitian Kualitatif Telaah Positivistik, Rasionalistik,

Phenomenologik, dan Realisme Metaphisik, Yogyakarta: Rake Sarasin, 1991, hlm. 183

14

F. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah gambaran yang jelas dan mudah dalam

memahami tulisan ini, maka penulis membagi kedalam lima bab yaitu:

BAB I : PENDAHULUAN, pada bab ini meliputi latar belakang

masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, telaah

pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : AKAD MUDHARABAH, WAKALAH DAN

APLIKASINYA DI PERBANKAN SYARIAH . Terdiri

atas konsep mudharabah, yang meliputi: pengertian

mudharabah, dasar hukum mudharabah, rukun dan syarat

mudharabah, hak dan kewajiban shahibul maal dan

mudharib, dan jenis-jenis mudharabah, batal dan rusaknya

akad mudharabah, pengertian Wakalah, dasar hukum

wakalah, rukun dan syarat wakalah, jenis-jenis wakalah,

batal dan rusaknya wakalah,dan Sistem mudharabah dan

perkembangan di Perbankan Syariah.

BAB III : PELAKSANAAN AKAD MUDHARABAH PADA

KARTU SHAR-E BMI DI PT. POS INDONESIA

CABANG SEMARANG meliputi; profil PT. POS

Indonesia, sejarah berdirinya, visi-misi dan falsafah,

perkembanganya PT. POS Cabang Semarang, Proses

kerjasama antara PT. POS Indonesia dengan BMI,

pengertian kartu shar-E, prosedur pelaksanaan pendaftaran

15

anggota pemegang kartu shar-E, syarat dan ketentuan

Pemegang kartu shar-E, manfaaat dan keuntungan kartu

shar-E, layanan kartu shar-E, keunggulan kartu shar-E, dan

penutupan kartu shar-E.

BAB IV : ANALISIS AKAD MUDHARABAH PADA KARTU

SHAR-E BMI DI PT. POS INDONESIA CABANG

SEMARANG meliputi; Analisis pelaksanaan akad

mudharabah pada kartu shar-E BMI pada PT. POS

Indonesia dan Analisis akad mudharabah pada kartu shar-E

BMI PT. POS Indonesia Cabang Semarang Ditinjau dari

Segi Prinsip-prinsip Muamalah Islam.

BAB V : PENUTUP, meliputi kesimpulan, saran-saran, dan

penutup.

16

BAB II

AKAD MUDHARABAH, WAKALAH DAN APLIKASINYA

DALAM PERBANKAN SYARIAH

A. Ketentuan Umum Tentang Mudharabah

1. Pengertian Mudharabah

Mudharabah berasal dari kata al-dharb (الضزب) yang

berarti berpergian atau perjalanan. Selain al-dharb, disebut

yang berasal dari al qardhu القزاض ( القزض ) , berarti al-

qath’u ( لقطعا) yang berarti potongan karena pemilik memotong

sebagian hartanya untuk diperdagangkan dan memperoleh

sebagian keuntungannya. Ada pula yang menyebut mudharabah

atau qiradh dengan muamalah.1

Menurut bahasa, mudharabah atau qirod berarti al-

qath’u (potongan), berjalan dan atau bepergian. Sedangkan

menurut istilah, Mudharabah atau qiradh dikemukakan oleh para

ulama diantaranya:

a. Menurut para fuqaha, mudharabah ialah akad antara dua

pihak orang saling menanggung, salah satu pihak

menyerahkan hartanya kepada pihak lain untuk

diperdagangkan dengan bagian yang telah ditentukan dari

1 Hendi Suhendi, Fiqih Muamalah, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2010, hal. 135

17

keuntungan, seperti setengah atau sepertiga dengan syarat-

syarat yang telah ditentukan.

b. Menurut Harfiyah, mudharabah adalah memandang tujuan

dua pihak yang berakad yang berserikat dalam keuntungan

(laba), karena harta diserahkan kepada yang lain dan yang

lain punya jasa mengelola harta itu.2

c. Malikiyah berpendapat bahwa mudharabah ialah akad

perwakilan, dimana pemilik harta mengeluarkan hartanya

kepada yang lain untuk diperdagangkan dengan pembayaran

yang ditentukan (mas dan perak).

d. Syaikh Syihab al-Din al- Qalyubi dan Umairah berpendapat

bahwa mudharabah ialah seseorang menyerahkan harta

kepada yang lain untuk ditijarahkan dan keuntungan

bersama-sama.3

e. Sayyid Sabiq berpendapat, mudharabah ialah akad antara dua

belah pihak untuk salah satu pihak mengeluarkan sejumlah

uang untuk diperdagangkan dengan syarat keuntungan dibagi

dua sesuai dengan perjanjian.4

2 Ibid, hlm. 136

3 Ibid, hlm. 137 4 Sayyid Sabiq, Fiqih Sunah, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006, Hal.217

18

Afzalur Rahman mendefinisikan mudharabah adalah

suatu kontrak kemitraan (partnership) yang berdasarkan pada

prinsip bagi hasil dengan cara seseorang memberikan modalnya

kepada lain untuk melakukan bisnis dan kedua belah pihak

membagi keuntungan atau memikul beban kerugian berdasarkan

isi perjanjian bersama. 5

Pada masa Rasulullah, praktik mudharabah antara

khadijah dengan nabi, saat itu Khadijah mempercayakan barang

dagangannya untuk dijual oleh nabi Muhammad Saw keluar

negeri. Dalam hal ini, Khadijah berperan sebagai pemilik modal

(shahibul maal) sedangkan nabi Muhammad berperan sebagai

pelaksana usaha (mudharib). Bentuk kontrak antara dua pihak

dimana satu pihak berperan sebagai pemilik modal dan

mempercayakan sejumlah modalnya untuk dikelola oleh pihak

kedua, yakni si pelaksana usaha, dengan tujuan untuk

mendapatkan untung disebut mudharabah.6

Mudharabah dapat didefinisikan suatu kerja sama yang

dilakukan oleh dua pihak, didalamnya pihak pertama sebagai

penyedia modal (shahibul maal) dan pihak kedua sebagai

pengelola atau pemakai yang disebut dengan mudharib kemudian

keuntungan dibagi berdua sesuai dengan syarat yang mereka buat.

5 Muhammad Syakir Sula, Asuransi Syariah Life And General: Konsep Dan Sistem

Operasional, Jakarta: GEMA INSANI, 2004, Hlm. 329

6 Adiwarman Azwar Karim, BANK ISLAM Analisis Fiqih dan Keuangan, Jakarta: PT.

Grafindo Persada, 2007, hlm. 204

19

2. Dasar hukum Mudharabah

Para ulama dan mazhab sepakat bahwa mudharabah

hukumnya diperbolehkan berdasarkan Al- Qur’an, sunnah, dan

ijma’ dan qiyas.7 Dasar hukumnya antara lain:

a. Al- Qur’an

1) Dalam Surat Al-Muzzamil ayat 20

artinya: dan yang lainnya, berpergian di muka

bumi mencari karunia Allah (QS. Al-Muzzamil:20) 8

2) Dalam Surat Al- Jumu’ah ayat 10

Artinya: “ Apabila Telah ditunaikan shalat, maka

bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia

Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu

beruntung”. (QS. Surat Jumu’ah: 10).9

7 Ahmad Wardi Muslich, Fiqih Muamalat, Jakarta: AMZAN, 2010, Hal.367 8 Departemen Agama RI, Al-Qur’an Al- Karim Dan Terjemah Bahasa Indonesia, Jakarta:

PT Sygma Examadia Arkanleema, 2009, Hal. 575 9 ibid, Hlm. 554

20

b. Al- hadits

ثالث فيهي الثز : عي صهية رضى اهلل عنو اى النثي صلى اهلل عليو وسلن قا ل

. كة الثيع الى اجل والوقارضة وخلط الثز تا لشعيز للثيث وال للثيع

( ( رواه اتي هاجو

Artinya: “tiga hal yang didalamnya ada keberkahan, ialah

jual beli dengan tempo, akad qiradl, dan mencampur gandum

dengan gandum sya’ir untuk (makanan) dirumah dan tidak

untuk dijual (H.R. Ibnu Majah)".10

c. Ijma

Sejumlah sahabat menyerahkan kepada orang,

(mudharib) harta anak yatim sebagai mudharabah dan tak

ada seorang pun mengingkari mereka. Karenanya, hal itu

dipandang sebagai ijma.

d. Qiyas

Mudharabah di qiyaskan kepada al-musaqah

(menyuruh seseorang untuk mengelola kebun). Selain di

antara manusia, ada yang miskin dan ada yang kaya. Di sisi

lain, tidak sedikit orang miskin yang mau bekerja, tetapi tidak

memiliki modal. Dengan demikian, adanya mudharabah

ditujukan antara lain untuk memenuhi kebutuhan kedua

golongan diatas, yakni untuk kemaslahat. 11

10 Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Hajar al Kanani al ad Qolani Qohiro, Subul Salam,

Bandung: Dahlan, 1982, Hlm.76

11

Rachmat Syafi’i, Fiqih Muamalah, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001, Hlm. 226

21

3. Rukun dan syarat Mudharabah

Rukun Mudharabah akan sempurna jika memenuhi rukun-

rukun sebagai berikut:

a. Ada mudharib ( pelaksana usaha ).

Mudharib pada hakikatnya memegang 4 (empat) jabatan

fungsioner:

1) Mudharib adalah orang yang melakukan dharb,

perjalanan dan pengelolaan usaha, dan dharb ini

merupakan saham penyertaan dari padanya.

2) Wakil, manakala berusaha atas nama perkongsian

yang dibiayai oleh shahiul maal.

3) Syarik yaitu partner penyerta, karena dia berhak untuk

menyertai shahibul maal dalam keuntungan usaha.

4) Pemegang Amanat yaitu dana mudharabah dari

shahibul maal, dimana ia dituntut untuk menjaganya

dan mengusahakannya dalam investasi sesuai dengan

ketentuan-ketentuan yang telah disepakati bersama,

termasuk mengembalikannya manakala usaha sudah

usai.12

b. Ada pemilik dana

c. Ada usaha yang akan dihasilkan

d. Ada nisbah (keuntungan)

12 Muhammad, Sistem & Prosedur Operasional Bank Syariah, Yogyakarta: UII Press

Yogyakarta, 2000, Hlm. 17

22

e. Ada ijab qabul.13

Adapun syarat yang harus dipenuhi dalam mudharabah

adalah sebagai berikut:

a. Pemodal dan pengelola.

Dalam mudharabah ada dua pihak yang berkontrak:

penyedia dana (shahibul maal) dan pengelola (mudharib).

Keduanya ini harus memiliki syarat. Di antaranya:

1) Pemodal dan pengelola harus mampu melakukan

transaksi dan sah secara hukum.

2) Keduanya harus mampu bertindak sebagai wakil dan

kafil dari masing-masing pihak.

b. Sighat (ijab dan qabul)

Ucapan (sighat) yaitu penawaran dan penerima (ijab

dan qabul) harus diucapkan oleh kedua pihak guna

menunjukkan kemauan mereka untuk menyempurnakan

kontrak.

c. Modal (maal).14

Syarat-syarat modal antara lain:

1) Modal harus berbentuk uang tidak berbentuk barang.

2) Modal harus jelas dan diketahui jumlahnya.

3) Modal harus tunai bukan utang.

4) Modal harus diserahkan kepada mitra kerja.15

13 Muhammad Syakir Sula, Op.Cit., hal. 334 14 Nasron Harun, Fiqih Muamalah, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007, Hal. 178

23

d. Keuntungan (nisbah)

Dalam keuntungan disyaratkan bahwa pembagian

keuntungan harus jelas dan bagian masing-masing

diambilkan dari keuntungan dagang itu, seperti setengah,

sepertiga dan seperempat.

4. Hak dan kewajiban shahibul maal dan mudharib

a. Hak dan kewajiban shahibul maal

1) Menerima bagian laba tertentu sesuai yang disepakati

dalam mudharabah.

2) Meminta jaminan dari mudharib atau pihak ketiga yang

dapat digunakan apabila mudharib melakukan

pelanggaran atas akad mudharabah.

3) Mengawasi pelaksanaan kegiatan usaha yang dilakukan

oleh mudharib.

4) Menyediakan seluruh modal yang disepakati.

5) Menanggung seluruh kerugian usaha yang tidak

diakibatkan oleh kelalaian, kesengajaan dan atau

pelanggaran mudharib atas mudharabah.16

b. Hak dan kewajiban mudharib

1) Menerima bagian laba tertentu sesuai yang disepakati

dalam mudharabah.

15 Ascarya, Akad & Produk Bank Syariah,Jakarta: PT. Raja Garfindo Persada, 2008, Hal.

62 16 Yeni Salma Barlinti, Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional Dalam Sistem Hukum

Nasional Di Indonesia, Jakarta: Badan Litbang Dan Diklat Kementrian Agama RI, 2010, hal. 352

24

2) Mengelola kegiatan usaha tercapainya tujuan

mudharabah tanpa campur tangan shahibul maal.

3) Mengelola modal yang telah diterima dari shahibul

maal sesuai dengan kesepakatan, dan memperhatikan

syariah Islam serta kebiasaan yang berlaku.

4) Menanggung seluruh kerugian usaha yang diakibatkan

oleh kelalaian, kesengajaan dan atau pelanggaran

mudharib atas mudharabah.17

5. Jenis-jenis Mudharabah

Para ulama fiqih membagi akad mudharabah menjadi

dua bentuk yaitu mudharabah muthlaqah dan mudharabah

muqayyadah.

a. Mudharabah Muthlaqah

Yang dimaksud dengan transaksi Mudharabah

Muthlaqah adalah bentuk kerja sama antara shahibul maal

dan mudharib yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi

oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis.18

b. Mudharabah Muqayyadah

Mudharabah Muqayyadah adalah suatu akad

mudharabah dimana pemilik modal memberikan ketentuan

atau batasan-batasan yang berkaitan dengan tempat kegiatan

17 Ibid. hlm.353

18 M. Syafi’i Antonio, Loc.Cit., Hlm 97

25

usaha, jenis usaha, barang yang menjadi objek usaha,waktu,

dan dari siapa barang tersebut dibeli.19

Adapun jenis mudharabah Muqayyadah terbagi

menjadi dua, yaitu:

1) Mudharabah Muqayyadah On Balance Sheet (investasi

terikat)

Jenis mudharabah ini merupakan simpanan

khusus dimana pemilik dana dapat menetapkan syarat-

syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh bank. Misalnya,

disyaratkan digunakan untuk bisnis tertentu, atau

disyaratkan digunakan untuk nasabah tertentu.

Adapun kerakteristik jenis simpanan ini adalah

sebagai berikut:

a) Pemilik dana wajib menetapkan syarat-syarat

tertentu yang harus diikuti oleh bank dan wajib

membuat akad yang mengatur persyaratan

penyaluran dana simpanan khusus.

b) Bank wajib memberitahukan kepada pemilik dana

mengenai nisbah dan tata cara pemberitahuan

keuntungan dan atau pembagian keuntungan secara

resiko yang dapat ditimbulkan dari penyimpanan

19 Ahmad Wardi Muslich, Loc.Cit., Hal. 372

26

dana. Apabila telah tercapai kesepakatan, maka hal

tersebut harus dicantumkan dalam akad.20

c) Sebagai tanda bukti simpanan bank menerbitkan

bukti simpanan khusus. Bank wajib memisahkan

dana ini dari rekening lainnya.

2) Mudharabah Muqayyadah Of Balance Sheet

Mudharabah Muqayyadah Of Balance Sheet ini

merupakan jenis mudharabah dimana penyaluran dana

mudharabah langsung kepada pelaksana usahanya,

dimana bank bertindak sebagai perantara (arranger)

yang mempertemukan antara pemilik dana dengan

pelaksana usaha. Pemilik dana dapat menetapkan syarat-

syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh bank dalam

mencari kegiatan usaha yang akan dibiayai dan

pelaksanaan usahanya.

Adapun kerakteristik jenis simpanan ini adalah

sebagai berikut:

a) Sebagai tanda bukti simpanan bank menerbitkan

bukti simpanan khusus. Bank wajib memisahkan

dana ini dari rekening lainnya. Simpanan khusus

dicatat pada pos tersendiri dalam rekening

administratif.

20 Adiwarman Azwar Karim, Loc.Cit, hlm. 100.

27

2) Dana simpanan khusus harus disalurkan secara

langsung kepada pihak yang diamanatkan oleh

pemilik dana.

3) Bank menerima komisi atas jasa mempertemukan

kedua pihak. Sedangkan antara pemilik dana dan

pelaksana usaha berlaku nisbah bagi hasil.21

6. Batal dan rusaknya akad Mudharabah

Para ulama fiqih menyatakan bahwa akad mudharabah

dinyatakan batal dalam hal sebagai berikut:

a. Syarat sahnya mudharabah tidak lengkap.

b. Pihak pekerja melalaikan atau tidak peduli dalam berniaga

dan menjaga modal, atau melakukan tindakan yang

menyalahi tujuan akad mudharabah.22

c. Masing-masing pihak menyatakan akad batal, atau pekerja

dilarang untuk bertindak hukum terhadap modal yang

diberikan, atau pemilik modal menarik modalnya.

d. Salah satu yang berakad meninggal dunia. Menurut jumhur

ulama, jika pemilik modal yang wafat maka akad tersebut

akan batal.

e. Jika salah satu yang berakad kehilangan kecakapan

bertindak hukum, seperti gila sehingga menurut Imam

Hanafi, akad mudharabah menjadi batal.23

21 Ibid, hlm. 101 22 Sayyid Sabiq, Loc.cit., Hal. 220

28

f. Modal rusak ditangan pengusaha sebelum dimanaj

(manage), maksudnya jika harta rusak sebelum

dibelanjakan, mudharabah menjadi batal.24

B. Ketentuan Umum Tentang Wakalah

1. Pengertian Wakalah

Perwakilan adalah al wakalah atau al-Wikalah. Menurut

bahasa artinya al-hifdz (perlindungan), al-kifayat (pencukupan), al-

dhaman (tanggungan) dan al-tafdih (pendelegasian).

Sedangkan menurut istilah wakalah adalah penyerahan yang

dilakukan oleh orang yang boleh ber-tasharuf kepada orang lain

yang juga boleh ber-tasharuf dalam sesuatu yang boleh digantikan.

Al-Hanabillah berpendapat bahwa al-wakalah ialah

permintaan ganti seseorang yang membolehkan tasharuf yang

seimbang pada pihak yang lain, yang didalamnya terdapat

pergantian dari hak-hak Allah dan hak-hak manusia.

Sedangkan menurut Idris Ahmad mendefisinikan al-wakalah

adalah seseorang yang menyerahkan suatu urusannya kepada orang

lain yang dibolehkan oleh syara’ supaya yang diwakilkan dapat

mengerjakan apa yang harus dilakukan dan berlaku selam yang

mewakilkan masih hidup.25

23 Nasron Harun, Loc.cit., hlm180

24 Rachmat Syafi’i, Loc.cit., Hlm.238

25Saleh al-Fauzan,Fiqih Sehari-hari, Jakarta: Gema Insani Press, 200, hlm 428

29

2. Dasar Hukum Wakalah

Dasar hukum wakalah adalah Al-Qur’an dan Al-Hadits

a. Al-Qur’an

1) Dalam Surat al-Kahfi ayat 19:

..........

Artinya: “Maka suruhlah salah seorang di antara

kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu

ini”. (Al-kahfi:19).26

2) Dalam Surat An-Nisa ayat 35:

Artinya: “Dan jika kamu khawatirkan ada

persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang

hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari

keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu

bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah

memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya

Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal”.27

26 Departemen Agama RI, Al-Qur’an Al- Karim Dan Terjemah Bahasa Indonesia,

Jakarta: PT Sygma Examadia Arkanleema, 2009, Hlm.295 27Ibid, Hal. 84

30

b. Hadits

عي جا تز ر ض قا ل ارد ت الخز وج الي خيثز فا جيث النثي ص م فقا ل

(رواه اتىداود )اذااجيث وكيلي تخيثز فحذ هنو خوثة عشز وسقا

Artinya: Dari Jabir r.a. ia berkata: Aku keluar pergi ke

Khaibar, lalu aku datang kepada Rasulullah Saw, maka

beliau bersabda, “Bila engkau datang pada wakilku di

Khaibar, maka ambillah darinya 15 wasaq” (Riwayat Abu

Daud).28

3. Rukun dan Syarat Wakalah

Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional tahun 10/DSN-

MUI/IV2000, ditetapkan bahwa dalam pelaksanaan akad

wakalah, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

a. Syarat-syarat muwakkil (wakil yang mewakilkan).

1) Pemilik sah yang dapat bertindak terhadap sesuatu yang

diwakilkan.

2) Orang mukallaf atau anak mumayyiz (dapat membedakan

antara hal-hal yang benar dan salah) dalam batas-batas

tertentu, yakni dalam hal-hal yang bermanfaat baginya

seperti mewakilkan untuk menerima hibah, menerima

sedekah, dan sebagainya.

b. Syarat-syarat wakil (yang mewakili).

1) Cakap untuk bertindak di mata hukum.

2) Dapat mengerjakan tugas yang diwakilikan kepadanya.

28 Al-hafidz bin Hajar Al-‘Asqalani, Buluqul Maram, Indonesia: Darul Ahya Al-kitab Al-

Arabiyah, Hal, 185

31

3) Wakil adalah orang yang diberi amanat.

c. Hal-hal yang dapat diwakilkan dengan menggunakan prinsip-

prinsip wakalah.

1) Sesuatu hal (perbuatan hukum tertentu) yang diketahui

dengan jelas oleh orang yang mewakili. Jadi, dalam

memberikan kuasa tersebut, penerima kuasa harus

mengerti maksud atau perbuatan hukum yang dikuasakan

oleh pemberi kuasa.

2) Tidak bertentangan dengan syariat Islam.

Pemberian kuasa tersebut tidak boleh untuk suatu tujun

yang bertentangan dengan syariat Islam.

3) Dapat diwakilkan menurut syariat Islam.

d. Shighat yaitu lafadz yang mewakilkan, shighat diucapkan

dari yang berwakil sebagai simbol keridhaannya untuk

mewakilkan, dan wakil menerimanya.29

4. Jenis-jenis Wakalah

Adapun jenis wakalah terbagi menjadi 3 macam, diantara

sebagai berikut:

a. Wakalah Mutlaqah

Yaitu perwakilan secara mutlak tanpa batasan waktu

atau urusan-urusan tertentu.

29 Irma Devita Purnama, Kiat-kiat Cerdas, muda, dan bijak memahami masalah Akad

Syariah, Bandung: Mizan Media Utama, 2007, hlm, 148

32

b. Wakalah muqayyadah

Yaitu suatu perwakilan yang terbatas pada waktu dan

urusan tertentu.

c. Wakalah Aamah

Yaitu Bentuk wakalah antara yang luas dan yang

terbatas.30

5. Batal dan rusaknya Wakalah

TransaksiWakalah dinyatakan berakhir atau tidak dapat

dilanjutkan dikarenakan oleh salah satu sebab dibawah ini:

a. Meninggalnya salah satu pihak yang berakad.

b. Bila salah satunya gila.

c. Pekerjaan yang dimaksud dihentikan.

d. Pemutusan oleh muwakkil terhadap wakil, meskipun

mengetahui (menurut Syafi’i dan Hambali) tetapi menurut

hanafi wakil wajib tahu sebelum ia maka tindakannya seperti

sebelum putusan.

e. Wakil memutuskan sendiri.

f. Keluarnya orang yang mewakilkan (muwakkil) dari status

pemilikan.31

30 Sutan Remy Sjahdeini, Perbankan Syariah dan kedudukannya dalam Tata Hukum

Perbankan Indonesia, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, hlm 103

31 Abdul Rahman Ghazaly, Fiqih Muamalat, Jakarta, PrenadaMedia Group, 2010, hlm

113

33

C. Sistem Mudharabah dan Perkembangan di Perbankan Syariah

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari

masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada

masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam

rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.32

Dengan mendasarkan

pengertian bank menurut Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998

tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang

Perbankan tampak bahwa bank adalah lembaga keuangan yang

berfungsi sebagai sebagai intermediasi keuangan (financial

intermediary institution).33

Sedangkan menurut Undang-Undang No. 21

tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Perbankan Syariah adalah

segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha

Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses

dalam melaksanakan kegiatan usahanya.34

Dengan demikian dalam sebuah bank terdapat minimal dua

macam kegiatan yaitu menghimpun dana dari masyarakat yang

kelebihan dana untuk kemudian menyalurkan kepada masyarakat yang

membutuhkan dana.35

32 Redaksi Sinar Grafika, Undang-Undang Perbankan 1998 (Undang-Undang Nomor 10

tahun 1998), Jakarta: Sinar Grafika, 1998, hal. 9. 33 Abdul Ghofur Anshori, Perbankan Syariah di Indonesia, Yogyakarta: Gadjah Mada

University Press, 2007, hal. 78 34

Muhammad, Model-Model Akad Pembiayaan Di Bank Syariah(Panduan Praktis

Pembuatan Akad/ Perjanjian Pembiayaan Pada Bank Syariah), Yogyakarta: UII Yogyakarta,

2009, hlm. 4 35 Abdul GhofurAnshori, Op. Cit, hal. 78

34

1. Sistem Mudharabah

Bank telah menunjukkan peran yang penting dan berhasil

sebagai lembaga keuangan dalam menjembatani para penabung

dengan para investor. Tabungan yang dimaksud, akan bermanfaat

bila di investasikan oleh Bank kepada pengusaha yang

membutuhkan dana, Sedangkan penabung tidak mempunyai

kemampuan untuk mengelola dan/atau melakukan bisnis. Para

penabung mempercayai sektor perbankan untuk melakukan fungsi

yang bermanfaat kepada warga masyarakat pada umumnya dan

khususnya warga masyarakat Islam membutuhkan dana. Seperti

contoh sistem perbankan syariah dalam mengaplikasikan sistem

mudharabah sebagai berikut:36

a) Di dalam praktik perjanjian dilaksanakan dalam bentuk

perjanjian baku (standard contract). Hal ini bersifat membatasi

atas kebebasan kontrak. Adapun pembatasan yang dimaksud,

berkaitan dengan kepentingan umum agar perjanjian baku itu

diatur dalam undang-undang atau setidaknya diawasi oleh

pihak Dewan Pengawas Syariah Nasional.

b) Bentuk akad produk tabungan mudharabah di Bank Syariah

dimaksud, dituangkan dalam bentuk perjanjian tertulis yang

disebut perjanjian bagi hasil.

36 Zainuddin Ali, Hukum Perbankam Syariah, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hlm. 45

35

c) Dalam perjanjian tertulis akad perjanjian tabungan

mudharabah disebutkan nisbah bagi hasil pemilik dana

(shahibul al-mal) dan untuk pengelola dana disebut

(mudharib). Nisbah bagi hasil berlaku sampai berakhirnya

perjanjian. Perjanjian ini mengikat dan merupakan satu

kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan syarat-syarat dan

ketentuan umum.

d) Pelaksanaan akad tabungan mudharabah terjadi apabila calon

nasabah yang akan menabung atau meminjam modal dari Bank

Syariah. Dalam akad perjanjian tertulis tersebut sebelum

ditandatangani oleh calon nasabah, kreditor atau penabung

telah terlebih dahulu mempelajari dan apabila calon nasabah

menyetujui perjanjian yang dimaksud, maka calon nasabah

menandatangani perjanjian.

e) Nasabah yang meminjam uang kemudian terlambat dalam

membayar, pihak bank tidak memberi denda, tetapi

memberikan peringatan.

f) Sistem Amanah (kepercayaan).37

Selain menggunakan sistem yang disebutkan di atas, pihak

Perbankan Syariah berpedoman pada Undang-Undang Nomor 10

Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7

tahun 1992 tentang Perbankan. Undang-undang yang dimaksud,

37 Ibid, hlm. 46

36

menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan pembiayaan

berdasarkan prinsip syariah adalah penyedia uang atau tagihan-

tagihan yang dapat dipersamakan dengan berdasarkan persetujuan

atau kesepakatan antara pihak bank dengan pihak lain yang

mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau

tagihan tersebut setelah jangka wakrtu tertentu dengan imbalan atau

bagi hasil.38

Berdasarkan Fatwa DSN No. 02/DSN-MUI/IV/2000 bahwa

Tabungan yang dibenarkan secara Syariah adalah yang berdasarkan

prinsip mudharabah, ketentuannya sebagai berikut:

a) Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai shahibul al-

mal atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai mudharib

atau pengelola dana.

b) Dalam kapasitasnya sebagai mudharib, bank dapat

melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan

dengan prinsip syariah dan mengembangkannya, termasuk di

dalamnya melakukan mudharabah dengan pihak lain.

c) Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk

tunai dan bukan piutang.

d) Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk

nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.

38 Ibid, hlm. 47

37

e) Bank sebagai mudharib menutup biaya keuntungan yang

menjadi haknya.

f) Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan

nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.39

2. Perkembangan sistem mudharabah

Perkembangan sistem mudharabah Bank Syariah di

Indonesia bila dibandingkan dengan perkembangan bank

konvensional dan/atau perkembangan perbankan syariah di negara-

negara yang sebagian besar berpenduduk muslim, dapat dikatakan

bahwa perbankan syariah di Indonesia masih dalam tahab awal

perkembangan.40

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia yang secara

formal dimulai sejak tahun 1992, hingga saat ini meskipun pangsa

pasarnya masih relatif kecil. Namun, dari sisi laju pertumbuhan

relatif cukup pesat. Pada tahun 1992 sampai dengan 1998 terjadi

perkembangan yang lambat. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal

di antaranya:

a) Masih kurangnya pemahaman dan banyak terdapat

kesalahpahaman terdapat warga masyarakat mengenai bank

syariah.

39 Dewan Syariah Nasional Majlis Ulama Indonesia, Himpunan Fatwa Dewan Syariah

Nasional, Ciputat: Gaung Persada, 2006, hlm. 8 40 Zainuddin Ali, Loc. cit., Hlm. 52

38

b) Belum lengkapnya ketentuan perbankan, instrumen moneter

dan pasar keuangan yang mendukung operasional bank

syariah.41

c) Terbatasnya jumlah dan disrtibusi jaringan kantor bank

syariah.

d) Kurangnya sumber daya manusia dan tenaga yang ahli dalam

mendukung pengembangan bank syariah.

Berbagai hambatan dimaksud, sudah diatasi dengan

melaksanakan program pengembangan yang sungguh-sungguh,

terutama sejak dikeluarkan UU No. 10. Tahun 1998 tentang

Perbankan. Langkah-langkah pengembangan yang dilakukan dapat

dikelompokan menjadi beberapa kegiatan, yaitu sebagai berikut:

a) Menyempurnakan peraturan dan ketentuan operasional

perbankan syariah serta perangkat-perangkat peraturan

perundang-undangan yang menjadi dasar dan panduan

kegiatan usaha agar terdapat kepastian hukum dan kepastian

usaha.

b) Menyempurnakan infrastruktur keuangan, instrumen moneter

dan pasar keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah guna

mendukung pelaksanaan kebijakan moneter, serta efisiensi

dalam pengelolaan dan bank-bank syariah.

41 Ibid, hlm. 53

39

c) Menciptakan sistem monitoring dan pengawasan yang efektif

untuk menjamin terciptanya sistem perbankan syariah yang

sehat (sound and prudent) dan menjalankan ketentuan syariah

secara konsisten.

d) Melaksanakan koordinasi dan program peningkatan

kompetensi SDM baik di bank sentral maupun para bankir

dan pihak yang terkait dengan perbankan syariah, serta

meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap perbankan

syariah.

Apabila dioptimalisasi perkembangan perbankan syariah

yang didukung oleh kondisi maka akan semakin meningkat

pemahaman dan keinginan warga masyarakat untuk menggunakan

jasa perbankan syariah sehingga tumbuh subur di masa mendatang.

Sementara di lain pihak para bankir dan investor mulai menyadari

mengenai potensi pasar dan keunggulan komperatif yang dimiliki

oleh sistem perbankan syariah sehingga menimbulkan minat untuk

mengembangkan pelayanan jasa perbankan syariah.42

42 Ibid, hlm. 54

40

BAB III

PELAKSANAAN AKAD MUDHARABAH PADA KARTU SHAR-E

BMI DI PT. POS INDONESIA CABANG SEMARANG

A. Profil PT. POS Indonesia Cabang Semarang

Perseroan Terbatas Pos Indonesia adalah salah satu Badan Usaha

Milik Negara (BUMN) yang berada dalam jajaran Direktorat Jendral Pos dan

Telekomunikasi. Penyelenggaraan pelayanan Pos dan Giro diatur berdasarkan

Undang-Undang No. 6 tahun 1989 tentang Pos. PT. Pos Indonesia Cabang

Semarang terletak di jalan Pemuda No. 04 Semarang. Sebagaimana PT. Pos

lain di seluruh Indonesia pada mulanya berbentuk Perusahaan Jawatan

(PERJAN) Pos, Telegraf dan Telepon (P.T.T), kemudian dengan lahirnya

Peraturan Pemerintah No. 240 tahun 1961 terjadi peleburan jawatan Pos,

Telegraf dan Telepon kedalam Perusahaan Negara Pos dan telekomunikasi.

Dengan beralihnya status dari jawatan Pos, Telegraf dan Telepon kedalam

Perusahaan Negara Pos dan Telekomunikasi, maka segala dan kewajiban,

perlengkapan dan kekayaan, serta usaha dari jawatan Pos, Telegraf dan

Telepon berpindah pada Perusahaan Negara Pos dan Telekomunikasi.

Selanjutnya mengingat perusahaan Pos dan Telekomunikasi semakin

pesat dan cepat perkembangannya maka pada tanggal 6 Juli 1965 terjadi

pemecahan kepemimpinan yang tadinya adalah satu perusahaan, Perusahaan

Negara Pos dan Telekomunikasi berubah menjadi dua perusahaan yaitu

Perusahaan Negara Pos dan Giro dengan berdasarkan Peraturan Pemerintah

41

No.29 tahun 1965 dan Perusahaan Negara Telekomunikasi dengan

berdasarkan Peraturan pemerintah No. 30 tahun 1965.

Pada tahun 1967 dengan adanya Intruksi Presiden Republik

Indonesia No. 17 tahun 1967, maka terjadilah penyederhanaan dan

penyempurnaan semua yang ada di Indonesia, dibentuk kedalam tiga bentuk

usaha yang diakui yaitu sebagai berikut:

1. Usaha Negara Perusahaan Jawatan (PERJAN)

2. Usaha Negara Perusahaan Umum (Perum)

3. Usaha Negara Perusahaan Perseroan (Persero)

Sehubungan dengan hal tersebut, maka pada tanggal 9 Maret 1978

berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 9 Maret 1978 seluruh bentuk

Perusahaan Negara atau Perusahaan Jawatan diubah menjadi perusahaan

umum, termasuk pula perusahaan jawatan Pos dan Giro berdasarkan

Peraturan Pemerintah no. 24 tahun 1984 tentang Perusahaan Umum Pos dan

Giro. Terakhir kalinya pada tanggal 27 Februari 1995 Perusahaan umum Pos

dan Giro dirubah menjadi Perseroan Terbatas (P.T) Pos Indonesia,

berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 5 tahun 1995. Oleh karena itu dengan

adanya atau lahirnya Peraturan Pemerintah No. 5 tahun 1995 tentang

Perseroan Terbatas, maka hal itu memberikan dasar hukum dari berdirinya

Perusahaan Perseroan Terbatas Pos Indonesia di nusantara ini. 1

1 Hasil penelitian dokumen Pos Indonesia dan wawancara dengan bapak Agus Bambang

Kepala Bagian Sumber Daya Manusia tanggal 1 oktober 2011

42

B. Visi, Misi dan Falsafah Perusahaan PT. POS Indonesia Cabang

Semarang

Dengan berlandaskan pada Peraturan Pemerintah No. 5 tahun 1995

dan dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas usaha

menyelenggarakan jasa Pos dan Giro, terutama agar lembaga Pos dapat secara

optimal menjalankan perannya sebagai pelaku utama perekonomian dan

kemakmuran nasional. PT. Pos Indonesia mempunyai visi, misi dan falsafah

perusahaan antara lain sebagai berikut:

1. Visi

Menjadi penyedia sarana komunikasi kelas dunia dalam bentuk

layanan yang propesional dan paripurna, serta peduli terhadap

lingkungan sehingga menjadi mampu berkembang sesuai dengan konsep

bisnis yang sehat dan baik.

2. Misi

a) Menyediakan sarana komunikasi yang handal dan terpercaya bagi

masyarakat dan pemerintah guna menunjang pembangunan nasional

serta memperkuat kesatuan dan keutuhan bangsa dan negara.

b) Mengembangkan usaha yang tertumpu pada peningkatan mutu

pelayanan melalui penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi tepat

guna untuk mencapai kepuasan pelanggan serta memberikan nilai

tambah yang optimal bagi karyawan, pemegang saham, masyarakat

dan mitra kerja.2

2 Dokumen PT. Pos Indonesia Cabang Semarang

43

3. Falsafah perusahaan PT. Pos Indonesia Cabang Semarang adalah selalu

berupaya untuk meningkatkan mutu layanan yang berorientasi kepuasan

pelanggan dengan memperhatikan efisiensi, efektivitas dan produktivitas

sumber daya dan kemampuan usaha melalui pemanfaatan ilmu

pengetahuan teknologi, juga guna membangun, mengembangkan

pelayanan pos dan giro dalam arti yang seluas-luasnya untuk

memperlancar hubungan-hubungan masyarakat dalam memacu dalam

terlaksanaannya pembangunan nasional.3

C. Perkembangan PT. Pos Indonesia Cabang Semarang

Perkembangan dan kemajuan yang terjadi setelah perusahaan Umum

Pos dan Giro berubah menjadi PT. Pos Indonesia (Perseroan sejak tanggal 27

Februari 1995, Peraturan Pemerintah No. 5 tahun 1995) adalah adanya

resektrukturisasi yaitu pembentukan unit-unit usaha Devisi yang meliputi:

1. Usaha Devisi Paket Pos

2. Usaha Devisi Filateli

3. Usaha Devisi Transportasi

4. Usaha Devisi Teknologi dan Sistem Informatika (TSI)

5. Usaha Devisi Properti

Pembentukan usaha inilah yang memberikan perkembangan dan

kemajuan yang cepat pada lembaga PT. Pos Indonesia (Persero) baik itu yang

ada di Semarang ataupun pada daerah lainnya. Hal ini terbukti dengan

3 Hasil Penelitian Dokumen Pos Indonesia dan wawancara dengan Dian sebagai CS

(Costemer Service) Pos pada tanggal 29 Oktober 2011

44

banyaknya publik masyarakat (konsumen) yang mempercayai dan mau

berkerja sama dengan lembaga PT. Pos Indonesia (Persero) ini sebagai salah

satu lembaga-lembaga yang memberikan pelayanan dalam bidang jasa.

PT. Pos Indonesia (Persero) Cabang Semarang walau belum atau tidak

ada pembentukan Unit Usaha Devisi, hal ini disebabkan karena dengan

terbatasnya pasar (lingkungan/wilayah masyarakat) yang belum mendukung

untuk terbentuknya Unit Usaha Devisi, PT. Pos Indonesia Cabang Semarang

dalam pelaksanaan dalam bidang jasa yang berbentuk layanan:

a. Layanan Berita

b. Layanan Uang

c. Layanan Barang

d. Layanan Keagenan

Dengan penyelenggaraan tersebut, bila dilihat dari segi penghasilan

atau pendapatan yang diperoleh oleh PT. Pos Indonesia Cabang Semarang,

mengalami peningkatan dan perkembangan yang cukup pesat dibanding

dengan sebelum berubah status menjadi Perseroan Terbatas, yang salah satu

sebabnya adalah karena restrukturisasi atau pembentukan usaha Devisi.

Dengan perubahan status dan adanya restrukturisasi pada PT. Pos

Indonesia, maka srtuktur organisasi serta jalur pimpinan atau komando dan

alur tanggung jawab dari organisasi pada PT. Pos Indonesia Cabang

Semarang ikut berubah. Perubahan itu menjadi sebagai berikut:

45

STRUKTUR ORGANISASI PT. POS INDONESIA

Cabang Semarang

Struktur diatas merupakan struktur organisasi pada PT. POS

Indonesia Cabang Semarang.4

4 Data diperoleh dari dokumen PT. POS Cabang Semarang.

SPV TEKSAR

KAKP

SPV AKUTANSI SPV PRSES

LAYANAN

KOMUNIKAISI

PAGI/SORE

SPV BISNIS

KOMUNIKASI

MANAGER

OPERASIONAL

28kp Cab di

SM,9 Kp

Cabang Bawah

DM

SPV PKC /

UPL

SPV TRAFFIC

PAGI/SORE

SPV GIRO

SPV BISLOG

SPV

DALMUTU

SPV

TABANAS/SOPP

TELKOM/

TELKOMSEL

SPV PENS/JPS

SPV BISNIS

KEUANGAN

SPV

PELAYAANA

N SORE

SPV ADM/

SDM

SPV BANGUS

SPV BPM /

FILATELI

SPV

KEUANGAN

46

D. Proses Kerjasama antara BMI dengan PT. POS Indonesia

Tidak bisa dipungkiri bahwa dengan adanya PT Pos dapat membantu

berbagai kebutuhan hidup manusia, antara lain kebutuhan akan proses

transaksi berupa pengiriman barang maupun transaksi keuangan yang

selama ini cenderung banyak dilakukan di lembaga keuangan yaitu bank.

Seiring berjalan waktu, PT Pos Indonesia telah banyak melakukan

perubahaan di dalam pelayanannya. Hal ini dapat dilihat dari berbagai

kerjasama yang dilakukan PT Pos untuk menguatkan eksistensinya antara

lain dengan melakukan kerjasama dengan Bank Muamalat. Kerjasama

antara Bank Muamalat Indonesia dengan PT. POS Indonesia Cabang

Semarang terjalin sejak tahun 2009. Sampai saat ini pengguna kartu shar-E

di PT. POS Indonesia Cabang Semarang mencapai 251 nasabah.5

Bank Muamalat memilih PT Pos Indonesia sebagai mitra kerja

karena PT Pos Memiliki jaringan terluas sehingga dapat mempermudah

proses distribusi produknya yaitu Shar-E melalui gerai-gerai Bank

Muamalat atau kantor pos on-line yang sudah banyak tersedia di berbagai

daerah di Indonesia. Saat ini PT. Pos Indonesia memiliki lebih dari 4.800

outlet dan ini merupakan jaringan terbesar yang ada di Indonesia. Sehingga

dalam Hal ini tentunya dapat mewujudkan apa yang menjadi tujuan utama

Bank Muamalat dalam hal penyaluran dan pemasaran kartu Shar-E, yang

sudah pasti harus diimbangi dengan kualitas pelayanan atau Customer

services yang memadai.

5 Hasil wawancara dengan Bapak Heri sebagai SOPP di PT. POS pada tanggal 26 september 2011

47

Bank Muamalat Indonesia berkerjasama dengan PT. POS Indonesia

telah menggunakan akad Wakalah (perwakilan), bahwa peran PT. POS

Indonesia sebagai perwakilan dari Bank Muamalat Indonesia untuk

melakukan pembuatan pendaftaran anggota kartu shar-E dan melakukan

penyetoran tabungan dari nasabah. Dan dalam kerja sama ini tentunya

masing-masing pihak mendapatkan keuntungan. Untuk bank muamalat

sendiri atas kerjasamanya dengan PT. Pos Indonesia keuntungan yang

diperoleh adalah dari penyaluran dan pemasaran kartu shar-E yang telah di

pasarkan oleh PT. Pos, kemudian keuntungan yang diperoleh dari PT. Pos

itu sendiri yaitu berdasarkan pemasaran penjualan kartu shar-E tersebut.

Keuntungan yang diperoleh masing-masing pihak diantaranya Bank

Muamalat Indonesia 70% sebagai pemilik produk kartu shar-E kemudian

pihak PT. POS Indonesia mendapatkan keuntungan 10% dari penjualan

kartu shar-E.

Adapun dalam bagi hasil, yang menentukan nisbah atau bagi hasil

pada kartu shar-E ini adalah Bank Muamalat Indonesia, karena Bank

Muamalat Indonesia sebagai pemilik produk kartu shar-E sedangkan PT.

POS Indonesia diberi wewenang untuk menjualkan dan memasarkan kartu

shar-E dan PT. POS hanya mengikuti semua ketentuan-ketentuan yang ada

pada Bank Muamalat Indonesia. bahwa keuntungan yang didapat oleh

pembagian bagi hasil antara nasabah dengan Bank porsi nisbah tersebut

adalah 22:78.6

6 Wawancara dengan Ibu Neti manager Relatioship Bank Muamalat Indonesia Cabang Semarang

48

E. Pengertian Kartu Shar-E

Shar-E (dibaca syar‟i) berarti sesuai dengan syariah yaitu aturan-

aturan allah, tuhan semesta alam yang diberikan untuk kemaslahatan umat

manusia. Shar-E (dibaca share atau sye) berarti pengelolaan rekening shar-

E anda dijalankan secara Islami dan akan memperoleh bagi hasil yang

sesuai dengan syariah. Huruf „E‟ dalam kata shar-E adalah kependekan dari

kata electronic yang berarti shar-E didukung dengan teknologi tinggi yang

memberikan kemudahan layanan transaksi elektronis. Huruf ع atau „ain

dalam logo shar-E dalah simbol dari sebuah kata dalam bahasa arab yang

berarti mata atau lensa yang menerima cahaya. Shar-E merupakan sumber

cahaya yang memberikan solusi juga sumber kebaikan sebagai tempat hijrah

menuju ekonomi non ribawi.7

Jadi, yang dimaksud dengan Shar-E adalah tabungan instan investasi

syari‟ah yang memadukan kemudahan akses ATM, Debit dan Phone

Banking dalam satu kartu dan dapat dibeli di kantor Pos seluruh Indonesia.

Hanya dengan Rp. 50.000,- langsung dapat diperoleh satu paket kartu Shar-

E dengan saldo awal tabungan Rp. 40.000,- sebagai serana menabung dan

berinvestasi di Bank Muamalat. Shar-E dapat dibeli melalui Kantor Pos

Online di seluruh Indonesia. Diinvestasikan hanya untuk usaha halal dengan

bagi hasil kompetitif.

Ada beberapa alasan mengapa dinamakan dengan produk Shar-E,

antara lain adalah:

7 Sumber Data di peroleh: buku panduan penggunaan shar-E

49

1. Easy : Mudah memilikinya, mudah penyetorannya, mudah

pengelolaan dananya. Dengan membeli paket perdana Shar-E anda

akan langsung menjadi Nasabah Bank Muamalat.

2. Everywhere : cukup membeli paket Shar-E di kantor pos online

terdekat di seluruh Indonesia. Selanjutnya nasabah dapat melakukan

penyetoran tabungan investasi melalui seluruh kantor Pos Online.

3. Extraordinary : setiap bulan nasabah memperoleh bagi hasil murni

syari‟ah yang akan ditambahkan ke rekening setiap bulannya.8

F. Prosedur Pendaftaran Anggota Pemegang Kartu Shar-E BMI di PT.

POS Indonesia Cabang Semarang

Untuk mekanisme pelaksanaan, PT. POS Indonesia Cabang

Semarang hanya melayani pendaftaran anggota kartu shar-E dan penyetoran

uang bagi nasabah. Selebihnya dilakukan oleh Bank Muamalat karena

sebagai pemilik produk kartu shar-E.

Adapun prosedur pelaksanaan pendaftaran anggota kartu shar-E di

PT. POS Indonesia Cabang Semarang berdasarkan pada hasil wawancara

dengan Bapak Budi sebagai nasabah pengguna kartu shar-E adalah sebagai

berikut:.

1) Meminta formulir aplikasi shar-E Pos Indonesia.

2) Mengisi formulir aplikasi shar-E Pos Indonesia.

3) Menyerahkan fotocopy KTP atau surat tanda pengenal lainnya.

8 http://fauzanijambi.blogspot.com/2008/09/sistem-bagi-hasil-produk-mudharabah.html/

di akses tanggal 26 juli 2001

50

4) Menyetorkan uang sebesar Rp. 50.000,- ( lima puluh ribu rupiah ) yang

nantinya akan dikurangi biaya administrasi sebesar Rp. 10.000,- (

sepuluh ribu rupiah ) sehingga total saldo awal menjadi Rp. 40.000,-

(empat puluh ribu rupiah) .

5) Setelah penyetoran, kemudian mendapatkan tanda bukti pembayaran

kemudian mendapatkan paket shar-E yang terdiri dari:

a) Satu buah Kartu ATM.

b) Satu buah PIN.

c) Satu buah TIN.9

d) Satu buah Formulir Aplikasi Shar-E.

e) Satu buah buku Panduan Penggunaan shar-E.

Selain kemudahan-kemudahan diatas hal-hal lain yang mendasari

nasabah untuk menggunakan kartu shar-E sebagai Investment Shariah Card

adalah sebagai berikut:

a) Praktis.

b) Tanpa buku tabungan.

c) Tanpa saldo minimum.

d) Gratis biaya penutupan rekening.

e) Bagi hasil bulanan yang kompetetif.

f) Fasilitas Mobile Banking dan sms Banking.

g) Online diseluruh cabang Bank Muamalat.

h) Setoran minimum berikutnya yang ringan10

.

9 TIN : Telephone Identification Number

51

Wawancara selanjutnya dengan ibu istikomah mengenai keuntungan

menggunakan kartu shar-E, beliau menjelaskan bahwa ketertarikan

menggunakan kartu shar-E, karena kartu shar-E sangat praktis dan mudah

dalam transaksi dan biaya administrasinya sangat ringan.11

Selain dengan ibu istikomah wawancara dilakukan dengan ibu Cici

yang mana juga sebagai pengguna kartu shar-E, beliau mengatakan bahwa

kartu shar-E merupakan kartu yang berbeda dengan kartu-kartu

konvensional lainnya, bahwa menurut beliau kartu shar-E merupakan kartu

yang berprinsip bagi hasil dan berbeda dengan kartu konvensional yang

berprinsip bunga. Sehingga beliau yakin menggunakan kartu shar-E dapat

berinvestasi dengan prinsip Syar‟iah.12

1. Syarat Dan Ketentuan Umum Pemegang Kartu Shar-E

Dalam kartu shar-E sangat diperlukan syarat-syarat dan ketentuan

sebagai pemegang kartu shar-E, diantaranya:

a. Kartu shar-E (selanjutnya disebut kartu) diperuntukkan bagi

pembeli paket perdana shar-E (selanjutnya disebut pemegang

kartu) dan hanya boleh dipergunakan untuk transaksi-transaksi

yang ditentukan oleh Bank Muamalat (selanjutnya disebut Bank).

b. Pemegang Kartu bertanggung jawab penuh atas kartu dan

kerahasiaan PIN dan TIN yang diberikan oleh pihak Bank.

10 Wawancara dengan bapak Budi nasabah pengguna kartu shar-E pada tanggal 29

Oktober 2011

11 Wawancara dengan ibu Istikomah nasabah pengguna kartu shar-E pada tanggal 29

Oktober 2011 12 Wawancara dengan ibu Cici nasabah pengguna kartu shar-E pada tanggal 29 Oktober

2011

52

c. Pemegang Kartu bertanggung jawab penuh atas semua transaksi

yang diperoses dengan menggunakan kartu, baik diselenggarakan

secara sepengetahuan pemegang kartu atau tidak.

d. Apabila terjadi kehilangan atau pencurian kartu maka Pemegang

Kartu wajib melaporkan kepada Bank. Bank akan menerima

laporan selama jam kantor. Pemegang kartu bertanggung jawab

atas semua transaksi yang terjadi sampai pemberitahuan tersebut

diterima oleh Bank.

e. Segala data yang diberikan nasabah kepada Bank akan dianggap

benar atau sah karenanya Bank tidak bertanggung jawab atas segala

sengketa yang timbul dikemudian hari karena ketidakbenaran data

yang diberikan.

f. Data yang tersimpan didalam data base Bank Muamalat adalah data

pembeli kartu. Bank tidak bertanggung jawab atas akibat yang

ditimbulkan dari pemindahtanganan kartu kepada orang lain.

g. Pemindahan Kartu shar-E kepada pihak lain harus disertai dengan

pembaharuan dokumen yang diberitahukan secara tertulis kepada

Bank. Dalam hal kelengkapan dokumen tersebut tidak dipenuhi

maka Bank tidak bertanggung jawab terhadap segala bentuk

penyalahgunaan kartu yang terjadi karena hal tersebut.

h. Perubahan nama, kedudukan, alamat, dan perubahan-perubahan

lain yang terjadi pada pemegang kartu rekening harus dengan

segara diberitahukan secara tertulis kepada Bank. Dalam hal ini

53

Bank tidak bertanggung jawab atas kerugian sebagai akibat

kejadian-kejadian tersebut.

i. Bank tidak bertanggung jawab atas penggunaan kartu yang tidak

sah. Bank tidak bertanggung jawab dalam hal ada tuntutan ganti

rugi atas kehilangan karena pengguna kartu secara tidak sah

tersebut.

j. Pemegang Kartu dengan ini memberikan kuasa yang tidak dapat

ditarik kembali kepada Bank untuk mendebet rekening Pemegang

Kartu atas dana yang ditarik oleh pemegang kartu melalui

transaksi-transaksi yang ditentukan oleh pihak Bank beserta jumlah

uang lainnya yang menjadi kewajiban pemegang kartu.

k. Apabila karena apapun dana yang bukan milik pemegang kartu

ditarik melalui pengguna kartu, pemegang kartu harus

mengembalikan dana tersebut pada tanggal yang telah ditentukan

dalam permintaan Bank. Apabila pemegang kartu tidak

mengembalikan dana tersebut pada tanggal yang ditentukan bank

maka atas dana yang ditarik itu akan dikenakan denda yang akan

ditentukan dari waktu kewaktu oleh bank, denda yang mengikat

pemegang kartu.

l. Jika dirasakan perlu oleh pihak Bank, maka bank berhak mendebit

rekening nasabah atau menahan dana untuk sementara waktu atas

rekening nasabah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kenasabah.

54

m. Bank tidak bertanggung jawab atas penggunaan dan kelancaran

bekerjanya mesin ATM bank lain selain ATM Muamalat dan atas

segala kehilangan, pemalsuan, kerusakan atau tuntutan-tuntutan

yang timbul dari kegagalan pemakaian fasilitas dan atau kartu

manapun sarana komunikasi yang diakibatkan hal-hal diluar

pengawasan yang selayaknya dari Bank.

n. Kebijakan mengenai batas penarikan maksimum perhari, jasa-jasa

pengguna atas kartu dan fasilitas lain bagi pemegang kartu

dituangkan dalam penetapan sendiri.

o. Bank dapat menghentikan, menambah, mengurangi mengadakan

perubahan terhadap tingkat pemakaian, cara-cara pemakaian, batas-

batas maksimum penarikan dan transaksi, jam operasi, jasa-jasa

dan penggunaan lainnya atas kartu dan fasilitas atau mengadakan

perubahan-perubahan, amandemen-amandemen atau mengadakan

suplemen-suplemen atas syarat-syarat dan ketentuan ini, dengan

pemberitahuan yang dianggap cukup oleh pihak Bank.

p. Apabila pemegang kartu meninggal dunia, maka saldo yang ada

didalam kartu bisa dipindahkan kepihak lain denga syarat-syarat

yang ditentukan oleh pihak Bank.

q. Pemegang kartu tunduk pada syarat dan ketentuan umum

pembukaan kartu Shar-E.

55

r. Bank berhak setiap saat memblokir, membatalkan dan/atau

mengakhiri pengguna kartu secara sepihak bila pemegang kartu

lalai/tidak mentaati syarat dan ketentuan umum ini.

s. Semua kuasa yang diberikan oleh Pemegang Kartu kepada Bank

berdasarkan syarat dan ketentuan umum ini tidak dapat dijabut

kembali dan tidak akan berakhir karena sebab apapun termasuk

sebab-sebab yang tercantum dalam pasal 1813, 1814, dan 1816

kitab Undang-Undang Hukum Perdata.13

1) Pasal 1813 : “Pemberi Kuasa berakhir: dengan ditariknya

kembali kuasanya si kuasa; dengan pemberitahuan penghentian

kuasanya oleh si kuasa; dengan meninggalnya.

Pengampuannya, atau pailitnya si pemberi kuasa; dengan

perkawinannya siperempuan yang memberikan atau menerima

kuasa.”

2) Pasal 1814 : “Si pemberi kuasa dapat menarik kembali

kuasanya manakala itu dikehendakinya, dan jika alasan untuk

itu, memaksa si kuasa untuk mengembalikan kuasa yang

dipegangnya. ”

3) Pasal 1816 : “pengangkatan seorang kuasa baru, untuk

menjalankan suatu urusan yang sama, meyebabkan ditariknya

kembali kuasa yang pertama, terhitung mulai hari

13 Data diperoleh dari: Formulir Aplikasi shar-E POS Indonesia.

56

diberitahukannya kepada orang yang belakangan ini tentang

pengangkatan tersebut”.14

t. Syarat dan ketentuan-ketentuan ini akan ditafsirkan menurut

hukum RI dan pada para pihak yang bersangkutan menyatakan

dengan tegas tunduk dengan pengadilan RI. Untuk keperluan

tersebut diatas para pihak yang bersangkutan memilih kantor

panitera PN Jakarta Pusat atau PN lainnya dalam wilayah RI yang

disetujui oleh Bank sebagai domisili hukum mereka yang tetap.

2. Manfaat dan Keuntungan Kartu Shar-E

Sangat banyak sekali manfaat dan keuntungan dari kartu shar-

E, diantaranya:

a) Praktis.

b) Tanpa buku tabungan.

c) Tanpa saldo minimum.

d) Gratis biaya penutupan rekening.

e) Bagi hasil bulanan yang kompetetif.

f) Fasilitas Mobile Banking dan sms Banking.

g) Online diseluruh cabang Bank Muamalat.

h) Setoran minimum berikutnya yang ringan.15

3. Layanan kartu shar-E

Dalam layanan kartu shar-E bisa menambahkan saldo dengan

cara sebagai berikut:

14 R.Subekti dan Tjitrosudibio, KitabUndang-Undang Hukum Perdata, Jakarta: PT.

PradnyaParamita, 2004, Hlm. 461

15 Data di peroleh dari brosur Tabungan Muamalat.

57

Transaksi Media / tempat efektifitas Biaya (*)

Setoran tunai Outlet-outlet bank

muamalat

Real time

Bebas

biaya

Counter SOPP pos

Real time

Bebas

biaya

Outlet IZI ULANG Real time Bebas

biaya

Transfer dari

bank lain

Outlet-outlet bank lain

Hari kerja

berikutnya

atau

tergantung

pada lokasi

bank tempat

transfer

Sesuai

kebijakan

masing-

masing

bank

Jaringan ATM

Prima/BCA

Real time

Rp. 4.000,-

Jaringan ATM

Bersama

Real time Rp. 5.000,-

Pemindahbukuan

dari rekening

lain di Bank

Muamalat

Outlet-outlet Bank

Muamalat

Real time

Bebas

biaya

SALAMUAMALAT

Real time

Pulsa lokal

ATM Muamalat

Real time

Bebas

biaya

58

Jaringan ATM

Prima/BCA

Real time

Rp. 4.000,-

Jaringan ATM

Bersama

Real time Rp. 5.000,-

dengan cara di atas akan mempermudah pengguna kartu shar-E dalam

hal penambahan saldo.16

Dalam Penarikan tunai dapat diambil melalui jaringan ATM

Prima/BCA dan ATM-ATM bank lain yang berlogo ATM Bersama

tidak dikenakan biaya. Dan pemegang shar-E dapat berbelanja

disetiap outlet yang bertanda Debit BCA dan dikenakan biaya Rp.

3.000,- untuk setiap transaksi.

4. Keunggulan Kartu Shar-E

Kartu shar-E memiliki banyak sekali keunggulan dari kartu

tabungan yang lain, diantaranya:

a) Mudah pendaftarannya

Pendaftaran sangat mudah, hanya dengan memberikan kartu

identitas diri seperti KTP atau SIM dan mengisi formulir

pendaftaran di Bank Muamalat atau kantor Pos Online

b) Harga pembelian starter pack yang terjangkau

Harga starter pack17

yang ditawarkan Rp. 50.000,-, dengan

harga tersebut nasabah sudah memiliki tabungan senilai Rp.

16 Buku panduan pengguna kartu shar-E, Op.Cit.

59

40.000,-, sedangkan yang Rp.10.000,-, digunakan untuk

administrasi.

c) Kemudahan mengakses

Bank Muamalat Indonesia bekerja sama dengan PT Pos

Indonesia. Pendaftaran tidak harus dilakukan di bank muamalat,

tapi bisa dilakukan di kantor Pos yang berlogo shar-E. Ada sekitar

1600 kantor Pos Indonesia yang berlogo shar-E dan siap melayani

nasabah produk shar-E.

d) Tanpa menggunakan buku tabungan

Rekening shar-E tidak dilengkapi dengan buku tabungan.

Jadi nasabah yang membuka rekening shar-E hanya akan mendapat

kartu yang berfungsi sebagai kartu identitas pemilik shar-E

sekaligus berfungsi sebagai kartu ATM. Untuk cek saldo nasabah

bisa telepon ke call center atau cek atm. Pengecekan saldo atm

akan dikenakan biaya administrasi Rp.1.500,-per pengecekan.

e) Tarik tunai tanpa biaya

Penarikan dana dapat dilakukan melalui teller atau bisa

melalui jaringan atm BCA/bersama. Untuk mengambil di teller,

cukup isi formulir penarikan dana, serahkan ke teller dengan

menunjukan kartu identitas. Tanpa kartu identitas, penarikan di

teller tidak bisa dilakukan. Penarikan dana lewat teller atau ATM

bebas biaya.

17 Starter Pack: paket perdana

60

f) Bebas biaya administrasi bulanan

Nasabah tidak dikenakan beban biaya administrasi bulanan

jika saldo tabungannya di atas Rp.100.000.-. sedangkan jika saldo

tabungan dibawah Rp. 100.000,- hanya dikenakan beban biaya

administrasi Rp.1000-/bulan.

g) Jaringan ATM luas

Penarikan dana tabungan shar-E bisa dilakukan via ATM

yang tersebar luas. Ribuan jaringan ATM BCA dan ATM Bersama

yang tersebar diseluruh nusantara, dapat digunakan untuk

penarikan tanpa biaya.

h) Transaksi BCA

Produk shar-E dapat digunakan untuk bertansaksi melalui

debit BCA. Penggunaan debit ini dapat dikenai biaya Rp.3000,-

/transaksi.

i) Bisa digunakan di Malaysia

Bank Muamalat berkerja sama dengan MEPS (Malaysia

Electric sounthern bank), maybank, honk leong Bank, Affin Bank

dan southern Bank. sehingga produk shar-E dapat digunakan di

malaysia.

j) Sistem Bagi Hasil

Seperti produk tabungan syariah lainnya, pemegang produk

shar-E juga akan mendapatkan bagi hasil. Tanpa menggunakan

sistem bunga.

61

k) Cek saldo via sms

Pengecekan saldo dapat dilakukan melalui telepon selular via

sms dengan melakukan registrasi nomor selular nasabah terlebih

dahulu.

l) Call center 24 jam

Fasilitas layanan call 24 jam untuk pengecekan saldo,

penggantian PIN yang hilang, atau merubah PIN.

m) Transfer real time ke rekening BCA

Transfer ke rekening BCA via ATM, sehingga memudahkan

nasabah mentranfer dana tabungan ke BCA melalui ATM dengan

dikenakan biaya Rp. 4000,-

n) Tidak ada saldo minimal

Jika ditabungan lain harus ada dana yang mengendap di

rekening, di produk shar-E hal tersebut tidak berlaku. Tidak ada

saldo minimal dalam tabungan ini.18

5. Penutupan Rekening Shar-E

a) Penutupan rekening dengan saldo sampai dengan Rp. 10.000.000,-

(sepuluh juta rupiah) dapat dilakukan dengan melakukan penarikan

tunai langsung melalui ATM.

b) Jika saldo rekening di atas Rp. 10.000.000,- cukup datang ke

Counter SOPP Pos tempat membeli Shar-E.

18 www.lontar.vi.ac.id/file?file=digital/ di akses pada tanggal 15 Agustus 2011 jam 15.00

62

c) Meminta Formulir Layanan Shar-E kepada petugas Counter, isi dan

kirimkan Formulir tersebut ke bank Muamalat melalui SOPP Pos

terdekat dengan melampirkan:

- Formulir pembukaan Shar-E

- Fotocopy Identitas diri yang masih berlaku

- Kartu ATM yang telah digunting.

d) Permohonan tersebut akan segera diproses lebih lanjut dan Bank

Muamalat akan mengirimkan surat konfirmasi atas penutupan

rekening tersebut.

63

BAB IV

ANALISIS AKAD MUDHARABAH PADA KARTU SHAR-E BMI

DI PT. POS INDONESIA CABANG SEMARANG

Pos Indonesia merupakan sebuah badan usaha milik negara BUMN

Indonesia yang bergerak di bidang layanan POS. Saat ini, bentuk badan usaha

Pos Indonesia merupakan perseroan terbatas dan sering disebut dengan PT. Pos

Indonesia. Bentuk usaha Pos Indonesia ini berdasarkan Peraturan Pemerintah

Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1995. Peraturan Pemerintah tersebut berisi

tentang pengalihan bentuk awal Pos Indonesia yang berupa perusahaan umum

(perum) menjadi sebuah perusahaan (persero). PT. Pos Indonesia adalah suatu

perusahaan skala nasional yang melayani jasa antar barang baik didalam kota

maupun diluar kota.

Konsep mudharabah telah banyak diterapkan pada setiap lembaga-

lembaga keuangan syariah, begitupun halnya di PT. POS. Walaupun pos

merupakan suatu perusahaan skala nasional yang melayani jasa antar barang

baik didalam kota maupun diluar kota. Didalamnya juga melayani pendaftaran

anggota pemegang kartu shar-E dan terdapat juga praktek bagi hasil antara

Nasabah dengan Bank. Mudharabah diartikan sebagai suatu sistem yang

meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia modal (shahibul al-

mal) dengan pengelola dana (mudharib) kemudian keuntungan di bagi berdua

sesuai dengan kesepakatan yang mereka buat.

64

PT. POS Indonesia pada dasarnya bukan lembaga keuangan, namun PT.

POS Indonesia mewakili dari Bank Muamalat Indonesia dalam pendaftaran

anggota pemegang kartu shar-E dan meneerima penyetoran tabungan dari

nasabah dan PT. POS Indonesia berusaha menerapkan konsep mudharabah

dalam kartu shar-E. Termasuk diantaranya adalah PT. POS Indonesia Cabang

Semarang yang senantiasa berusaha menerapkan pelaksanaan akad mudharabah

pada kartu shar-E. Usaha pelaksanaan akad mudharabah tersebutlah yang akan

penulis analisa dalam bab ini.

A. Analisis Pelaksanaan akad mudharabah pada kartu shar-E BMI di PT.

POS. Indonesia Cabang Semarang

Sebagaimana telah penulis kemukakan dalam bab sebelumnya,

bahwasannya PT. POS Indonesia Cabang Semarang adalah sebuah lembaga

yang menangani jasa antar barang baik didalam kota maupun diluar kota.

Selain itu PT. POS juga memberikan layanan dalam pendaftaran anggota

pemegang kartu shar-E. Kartu Shar-E merupakan kartu tabungan instant

yang dikeluarkan oleh Bank Muamalat Indonesia. Shar-E mampu

menembus keterbatasan jaringan perbankan syariah di seluruh Indonesia.

Dengan kartu Shar-E, masyarakat dapat bertransaksi perbankan syariah di

daerah terpencil sekalipun. Sebagai bank syariah pertama di Indonesia,

Bank Muamalat Indonesia dikenal inovatif. Banyak terobosan yang telah

dilakukan oleh bank yang mengusung semboyan ''Pertama murni syariah''

itu. Salah satunya adalah Shar-E yang merupakan paket Investment Shariah

65

Card1 pertama di Indonesia, bahkan di dunia.

2 Shar-E adalah tabungan

instan investasi syari’ah yang memadukan kemudahan akses ATM, Debit

dan Phone Banking dalam satu kartu dan dapat dibeli di kantor pos seluruh

Indonesia.3

Kantor PT. Pos Indonesia telah dipercaya sebagai mitra jaringan

Bank Muamalat Indonesia yang menjadi tempat atau point of meeting bagi

banyak masyarakat dapat dimanfaatkan masyarakat untuk memperoleh kartu

Shar-E , melalui gerai Muamalat atau kantor pos on-line.

Dalam pelaksanaannya PT. POS Indonesia yang merupakan

perwakilan atau yang disebut dengan wakalah dari Bank Muamalat

Indonesia untuk menjualkan kartu shar-E, melayani pendaftaran anggota

pemegang kartu shar-E dan melayani penyetoran tabungan.

Kartu shar-E BMI pada PT. POS Indonesia Cabang Semarang

menggunakan akad mudharabah. Bahwa pengertian Mudharabah adalah

suatu kontrak kemitraan (partnership) yang berdasarkan pada prinsip bagi

hasil dengan cara seseorang memberikan modalnya kepada orang lain untuk

melakukan bisnis dan kedua belah pihak membagi keuntungan atau

memikul beban kerugian berdasarkan isi perjanjian bersama. Sedangkan

syarat dan rukun dari mudharabah yaitu adanya shahibul al maal (nasabah)

dan mudharib (bank yang diwakilkan kepada PT. POS Indonesia) Dalam hal

1 Investment Shariah Card : kartu penanaman modal shari’ah

2 http://pikiranmhsw.blogspot.com/2011/05/penelitian-faktor-minat-beli.html/ dikutip

hari kamis 10 agustus 2011 3 http://fauzanijambi.blogspot.com/2008/09/sistem-bagi-hasil-produk-mudharabah.html/

dikutip hari kamis 10 agustus 2011

66

ini PT. POS Indonesia Cabang Semarang melayani pendaftaran anggota

kartu shar-E dan melayani penyetoran tabungan, yang mana akad yang

dipakai dalam bagi hasil antara nasabah dengan Bank adalah akad

mudharabah. Bahwa prosedur yang ada di PT. Pos dimulai dari pendaftaran

anggota, penyetoran tabungan kartu shar-E yang nantinya nasabah akan

mendapatkan bagi hasil yang sesuai dengan kesepakatan.

Mudharabah akan sempurna, jika ada rukun sebagai berikut:

1. Ada mudharib ( pelaksana usaha ).

2. Ada pemilik dana

3. Ada usaha yang akan dihasilkan

4. Ada nisbah (keuntungan)

5. Ada ijab qabul.4

Adapun syarat yang harus dipenuhi dalam mudharabah adalah

sebagai berikut:

1. Pemodal dan pengelola.

2. Sighat (ijab dan qabul)

3. Modal (maal).5

4. Keuntungan (nisbah)

Dari ketentuan rukun dan syarat yang ada, PT. POS Indonesia

Cabang Semarang dalam pelaksanaanya sudah sesuai dengan ketentuan

rukun dan syarat akad mudharabah, diantaranya yaitu:

4 Muhammad Syakir Sula, Loc.Cit. hal. 334 5 Nasron Harun, Loc. Cit, Hal. 178

67

1. Adanya pelaksana usaha

Yang mana dalam hal ini pelaksana usahanya yaitu pihak

Bank yang diwakilkan kepada PT. POS Indonesia Cabang

Semarang.

2. Adanya pemilik modal

Dalam hal ini sebagai pemilik modal yaitu pihak nasabah.

3. Adanya usaha yang dihasilkan

Usaha yang dihasilkan adalah uang tabungan dari nasabah.

4. Adanya laba

Yaitu sebuah keuntungan yang diperoleh dari modal nasabah

yang kemudian dikelola oleh pihak bank sehingga mendapatkan

keuntungan (profit).

5. Adanya kesepakatan

Kesapakatan disini adalah kesepakatan antara nasabah

dengan pihak bank yang diwakilkan kepada PT. POS Indonesia

dalam melakukan bagi hasil.

Jadi dalam pelaksanaan akad mudharabah pada kartu shar-E BMI

di PT. POS Indonesia Cabang Semarang bahwa peran PT. POS Indonesia

merupakan perwakilan (Wakalah) dari Bank Muamalat Indonesia dalam

penjualan kartu shar-E dan pendaftaran anggota pemegang kartu shar-E

maupun penyetoran tabungan dapat dilakukan di PT. POS Indonesia

Cabang Semarang. Sehingga dalam pelaksanaan akad mudharabah pada

kartu shar-E telah sesuai dengan rukun dan syarat mudharabah.

68

Adapun hak dan kewajiban sebagai shahibul al-maal dan mudharib

adalah sebagai berikut:

1. Hak dan kewajiban nasabah (shahibul al-maal)

a) Menerima bagian laba tertentu sesuai yang disepakati dalam

mudharabah.

b) Meminta jaminan dari mudharib atau pihak ketiga yang dapat

digunakan apabila mudharib melakukan pelanggaran atas akad

mudharabah.

c) Mengawasi pelaksanaan kegiatan usaha yang dilakukan oleh

mudharib.

d) Menyediakan seluruh modal yang disepakati.

e) Menanggung seluruh kerugian usaha yang tidak diakibatkan oleh

kelalaian, kesengajaan dan atau pelanggaran bank (mudharib) atas

mudharabah.6

2. Hak dan kewajiban bank yang diwakilkan pada PT. POS Indonesia

(mudharib).

a) Menerima bagian laba tertentu sesuai yang disepakati dalam

mudharabah.

b) Mengelola kegiatan usaha tercapainya tujuan mudharabah tanpa

campur tangan nasabah (shahibul al-maal).

6 Yeni Salma Barlinti, Loc. Cit, hal. 352

69

c) Mengelola modal yang telah diterima dari nasabah (shahibul al-

maal) sesuai dengan kesepakatan, dan memperhatikan syariah

Islam serta kebiasaan yang berlaku.

d) Menanggung seluruh kerugian usaha yang diakibatkan oleh

kelalaian, kesengajaan dan atau pelanggaran bank (mudharib)

atas mudharabah.7

Maka antara pihak bank yang diwakilkan kepada PT. POS

Indonesia yang di sebut mudharib dengan nasabah disebut shahibul

al-maal harus melakukan hak dan kewajiban yang telah tentukan

seperti yang tercantum diatas.

Adapun Prosedur pelaksanaan pendaftaran anggota kartu shar-E

BMI di PT. POS Indonesia Cabang Semarang adalah sebagai berikut:

1) Meminta formulir aplikasi shar-E Pos Indonesia.

2) Mengisi formulir aplikasi shar-E Pos Indonesia.

3) Menyerahkan fotocopy KTP atau surat tanda pengenal lainnya.

4) Menyetorkan uang sebesar Rp. 50.000,- ( lima puluh ribu rupiah )

yang nantinya akan dikurangi biaya administrasi sebesar Rp. 10.000,-

( sepuluh ribu rupiah ) sehingga total saldo awal menjadi Rp. 40.000,-

(empat puluh ribu rupiah) .

5) Setelah penyetoran, kemudian mendapatkan tanda bukti pembayaran

kemudian mendapatkan paket shar-E yang terdiri dari:

7 Ibid. hlm.353

70

a) Satu buah Kartu ATM.

b) Satu buah PIN.

c) Satu buah TIN.8

d) Satu buah Formulir Aplikasi Shar-E.

e) Satu buah buku Panduan Penggunaan shar-E.

Penerapan Akad mudharabah yang ada di PT. POS Indonesia

sudah sesuai dengan prinsip syariah, karena dalam pelaksanaanya sudah

memenuhi syarat dan rukun dari mudharabah.

B. Analisis Akad Mudharabah pada kartu shar-E BMI di PT. POS

Indonesia Cabang Semarang Di Tinjau dari Segi Prinsip-prinsip

Muamalah Islam

Pada dasarnya hukum mudharabah adalah boleh (mubah), dasar

hukumnya ialah sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari

Shuhaib r.a., bahwasannya rasullah Saw. Telah bersabda:

ال للبيع ولط البر با لشعير للبيث ت فيهن البر كة البيع الي اجل والمقا رضة وخثةثال

“Ada tiga perkara yang diberkati: jual beli yang

ditangguhkan,memberi modal, dan campur tangan gandum dengan jelai

untuk keluarga, bukan untuk di jual”. 9

Mudharabah adalah suatu kontrak kemitraan (partnership) yang

berdasarkan pada prinsip bagi hasil dengan cara seseorang memberikan

8 TIN : Telephone Identification Number

9 Imam abu bakar muhammad al husni, Kifayatul Akhyar, Semarang, Usaha sekeluarga:

t.th, Hal 301.

71

modalnya kepada pihak lain untuk melakukan bisnis dan kedua belah pihak

membagi keuntungan atau memikul beban kerugian berdasarkan isi

perjanjian bersama.10

Jadi, akad mudharabah yang berprinsipkan bagi hasil

yang mana bagi hasil tersebut akan dibagikan antara nasabah dengan

lembaga keuangan itu adalah keuntungan yang diperoleh dari pengelolaan

dana simpanan yang dijadikan modal. Artinya besar kecilnya nilai uang

yang akan diterima masing-masing pihak tidak bisa ditentukan diawal akad.

Penentuan yang dilakukan diawal akad adalah penentuan nisbah atau porsi

bagi hasil yang akan diterima oleh masing-masing pihak bukan jumlah

nominal uang. Penentuan nisbah bagi hasil tersebut besar kecilnya sesuai

dengan proporsinya masing-masing pihak.

Prinsip bagi hasil dalam lembaga keuangan syariah adalah hal yang

sangat mendasar, karena dengan prinsip bagi hasil inilah lembaga keuangan

syariah dikenal oleh masyarakat luas. Prinsip bagi hasil juga dijadikan

sebagai pembeda antara lembaga keuangan syariah dengan lembaga

keuangan konvensional. Perbedaan tersebut terletak pada pengambilan dan

pembagian keuntungan yang diberikan oleh nasabah kepada lembaga

keuangan atau yang diberikan lembaga keuangan kepada nasabah.

Nisbah Bagi Hasil kartu shar-E yang ada PT. POS Indonesia Cabang

Semarang telah ditentukan oleh bank, sehingga bank sudah berusaha

membagikan keuntungan (profit) yang diperoleh dari keseluruhan

keuntungan dari Bank. Pembagian keuntungan berdasarkan nisbah (bagian)

10 Muhammad Syakir Sula, Loc. Cit, Hlm. 329

72

yang disepakati di awal akad antara Nasabah dengan Bank. Adapun porsi

nisbah tersebut yaitu 22:78, yang artinya 22% keuntungan untuk nasabah

dan yang 78% persen adalah keuntungan untuk Bank.

Dalam Hukum Ekonomi Syariah/fiqih Muamalah, sistem bagi hasil

mempunyai ciri dan karakteristik yang berbeda dengan perhitungan bunga

seperti pada suatu bank-bank konvensional. Bagi hasil dapat dibenarkan

bila:

1. Penentuan besarnya rasio atau nisbah bagi hasil dibuat pada waktu

akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung rugi.

2. Besarnya rasio bagi hasil berdasarkan jumlah keuntungan yang

diperoleh.

3. Bagi hasil bergantung pada proyek yang dibiayai. Bila proyek merugi

maka kerugian akan ditanggung bersama oleh kedua belah pihak.

4. Jumlah pembagian laba meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah

pendapatan.

5. Tidak ada yang meragukan keabsahan bagi hasil.11

11 Muhammad Syafi’i Antonio, Loc. Cit, hlm.61

73

Dengan melihat sistem bagi hasil pada kartu shar-E yang

dipraktekkan di PT. POS Indonesia cabang Semarang seperti apa yang

penulis paparkan diatas dan selanjutnya dilakukan analisis dengan konsep

mudharabah sebagaimana di dalam literatur-literatur Hukum Ekonomi

Islam/Fiqih, maka dapat dikatakan bahwa bagi hasil yang dipraktekkan oleh

PT. POS Indonesia Cabang Semarang adalah telah sesuai dan sudah relevan

dengan prinsip-prinsip Muamalah Islam.

74

BAB V

PENUTUP

Berdasarkan pembahasan dan analisa pada bab-bab sebelumnya, penulis

membuat kesimpulan dari penelitian yang berjudul: Analisis Pelaksanaan akad

Mudharabah pada kartu shar-E BMI di PT. POS Indonesia Cabang Semarang.

A. Kesimpulan

1. Kartu shar-E adalah tabungan instan investasi syari’ah yang

memadukan kemudahan akses ATM, Debit dan Phone Banking dalam

satu kartu. Kartu shar-E ini dikeluarkan oleh Bank Muamalat Indonesia.

Seiring berkembangnya kebutuhan konsumen akan kartu shar-E

tersebut, Bank Muamalat Indonesia melakukan kerjasama dengan PT.

POS Indonesia dalam hal penjualannya. Sehingga untuk mendapatkan

kartu shar-E bisa di akses melalui PT. POS Indonesia. Manfaat dan

Keuntungan dari penggunaan kartu shar-E bagi nasabah adalah kartu

shar-E sangat praktis, tanpa menggunakan buku tabungan,dan bagi hasil

yang kompetetif. Dalam pelaksanannya kartu shar-E menggunakan

akad mudharabah. Yaitu suatu kontrak kemitraan (partnership) yang

berdasarkan pada prinsip bagi hasil dengan cara seseorang memberikan

modalnya kepada pihak lain untuk melakukan bisnis dan kedua belah

pihak membagi keuntungan atau memikul beban kerugian berdasarkan

isi perjanjian bersama. Isi perjanjiannya bahwa jika ada kerugian yang

disebabkan oleh pihak Bank maka yang bertanggung jawab disini

75

adalah pihak bank karena bank sebagai pemilik produk kartu shar-E

kecuali kelalaian dari nasabah tersebut maka pihak tidak akan

memberikan ganti rugi atau tidak akan bertanggung jawab mengenai hal

tersebut.

2. Penerapan akad mudharabah pada kartu shar-E, sebagaimana

dipraktekkan di PT. POS Indonesia cabang Semarang sudah sesuai

dengan teori mudharabah yang ada dalam Muamalah Islam, karena

dalam pelaksanaan akad mudharabah sudah memenuhi syarat dan

rukun dari akad mudharabah, adapun rukun dan syarat dari akad

mudharabah yaitu (i) adanya shahibul maal, yang mana dalam hal ini

adalah nasabah (ii) adanya mudharib, yaitu bank sebagai pengelola

yang diwakilkan kepada PT. POS Indonesia Cabang Semarang (iii)

adanya usaha yang dihasilkan yaitu dari uang tabungan dari nasabah.

Adapun hak dan kewajiban dari shahibul maal (nasabah) yaitu

mengelola atas semua dana dan mudharib (pihak bank yang diwakilkan

kepada PT. POS Indonesia) hanya memberikan dana tabungan. dalam

prakteknya di PT. POS Indonesia Cabang Semarang peran PT. POS

Indonesia mewakili melakukan penjualan kartu shar-E dan hanya

menerima penyetoran tabungan dari nasabah kartu shar-E, dalam

pelaksanaan praktek mudhrabah yang telah sesuai dengan prinsip-

prinsip Muamalah Islam . Dari segi bagi hasilnya antara nasabah

dengan bank pada kartu shar-E telah disepakati bahwa porsi nisbah

76

(bagian) yaitu 22:78 yang artinya 22% keuntungan untuk nasabah

sedangkan 78% keuntungan yang diperoleh oleh bank.

B. Saran-saran

Setelah penyusun mengetahui seluk beluk pelaksanaan akad

mudharabah pada kartu shar-E di PT. POS Indonesia Cabang Semarang.

Maka penyusun memberikan saran sebagai berikut:

1. Akad mudharabah yang ada di PT. POS Indonesia Cabang Semarang

yang selama ini telah dilaksanakan, hendaknya belajar dari lembaga-

lembaga keuangan syariah yang terlebih dahulu ada dan berpengalaman

dalam mengoperasionalkan lembaganya sesuai dengan prinsip-prinsip

syariah yang berlaku. Sehingga kepercayaan masyarakat publik

terhadap layanan dalam kartu shar-E yang dilakukan oleh PT. POS

Indonesia Cabang Semarang semakin besar dan lebih meningkat.

Dengan meningkatnya minat masyarakat untuk membuat kartu shar-E

di PT. POS Indonesia Cabang Semarang, sehingga akan dapat

mendongkrak pendapatan dan keuntungan yang diperoleh oleh PT. POS

Indonesia.

2. Perlu adanya peningkatan kinerja melalui pengembangan SDM.

Sehingga PT. POS Indonesia Cabang Semarang dapat menjadi lembaga

jasa layanan khususnya layanan kartu shar-E yang dapat dipercaya oleh

berbagai kalangan masyarakat.

77

C. Penutup

Dengan mengucapkan puji syukur senantiasa penulis panjatkan puji

syukur kehadiratAllah SWT yang telah melimpahkan nikmat yang terhingga

sehingga penulis mampu menyelasaikan penyusunan sekripsi ini. Penulis

menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari sebuah

harapan kesempurnaan, kekurangan ini tidak lain adalah karena keterbatasan

yang ada pada penulis serta beberapa faktor lainnya, oleh karena itu koreksi,

kritik dan saran yang membangun dari pembaca sangat penulis harapan

demi penyempurnaan karya skripsi ini.

Akhirnya dengan mengucapakan Alhamdulilah penulis sangat

berharap semoga penulis dapat mengambil pelajaran dari segala apa yang

telah penulis dapatkan dan amalkan dalam masa study ini, serta semoga

karya ini mampu memberikan manfaat bagi setiap pembaca sehingga

mampu membuka cakrawala tentang bagi hasil pengguna kartu shar-E di

PT. POS Indonesia.

Dan akhir dari yang terakhir, hanya kepada Allah SWT penulis

berserah diri dan kepadany-Nya penulis memohon segala bimbingan dan

pertolongan. Amin.

DAFTAR PUSTAKA

Ali, Zainuddin, Hukum Perbankam Syariah, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Al-Fauzan, Saleh Fiqih Sehari-hari, Jakarta: Gema Insani Press, 2005

Al-hafidz bin Hajar Al-‘Asqalani, Buluqul Maram, Indonesia: Darul Ahya

Al-kitab Al-Arabiyah,

Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Hajar al Kanani al ad Qolani Qohiro,

Subul Salam, Bandung: Dahlan, 1982

Arikunto, Suharsimi, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek,

Jakarta: Rineka Cipta, 2002.

Ascarya, Akad & Produk Bank Syariah,Jakarta: PT. Raja Garfindo

Persada, 2007.

Azwar, Saifuddin, Metode Penelitian, Yogyakarta: Pustaka Pelajar , 2001

Data di peroleh dari brosur Tabungan Muamalat.

Data di peroleh dari: Formulir Aplikasi shar-E POS Indonesia.

Departemen Agama RI, Al-Qur’an Al- Karim Dan Terjemah Bahasa

Indonesia, Jakarta: PT Sygma Examadia Arkanleema, 2009.

Devita Purnama, Irma Kiat-kiat Cerdas, muda, dan bijak memahami

masalah Akad Syariah, Bandung: Mizan Media Utama, 2011

Dokumen PT. Pos Indonesia Cabang Semarang.

Ghofur Anshori, Abdul , Perbankan Syariah di Indonesia, Yogyakarta:

Gadjah Mada University Press, 2007.

Harun, Nasron, Fiqih Muamalah, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.

Hasil Penelitian Dokumen Pos Indonesia dan wawancara dengan Dian

sebagai CS (costemer service) Pos pada tanggal 29 Oktober

2011.

Hasil wawancara dengan ibu Meilani sebagai sekertaris di PT. POS pada

tanggal 26 September 2011

http://fauzanijambi.blogspot.com/2008/09/sistem-bagi-hasil-produk-

mudharabah.html/ diakases pada tanggal 10 Agustus 2011

http://pikiranmhsw.blogspot.com/2011/05/penelitian-faktor-minat-

beli.html/ diakses pada tanggal 10 Agustus 2011

Iswardon, Uang dan Bank, Yogyakarta: BPFE - Yogyakarta, 1999

J. Moleong, Lexy. Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung:PT. Remaja

Rosdakarya, 2004.

Karim, Adiwarman A, BANK ISLAM Analisis Fiqih dan Keuangan, Dan

Sistem Operasional, Jakarta: GEMA INSANI, 2007.

Martono, Bank Dan Lembaga Keuangan Lain, Yogyakarta: EKONISIA,

2002.

Muhadjir, Noeng, Metologi Penelitian Kualitatif Telaah Positivistik,

Rasionalistik, Phenomenologik, dan Realisme Metaphisik,

Yogyakarta: Rake Sarasin, 1991

Muhammad, Model-Model Akad Pembiayaan Di Bank Syariah(Panduan

Praktis Pembuatan Akad/ Perjanjian Pembiayaan Pada Bank

Syariah), Yogyakarta: UII Yogyakarta, 2009.

__________, Sistem & Prosedur Operasinal Bank Syariah, Yogyakarta:

UII Press Yogyakarta, 2000

Muhammad al husni, Imam abu bakar, Kifayatul Akhyar, Semarang, Usaha

sekeluarga: t.th,

Puspopranoto, Sawaldjo, Keuangan Perbankan Dan Pasar Keuangan

Konsep, Teori dan Realita, Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia,

2004

Rachmat Syafi’i, Fiqih Muamalah, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001.

Rahman Ghazaly, Abdul Fiqih Muamalat, Jakarta, PrenadaMedia Group,

2010

Remy Sjahdeini, Sutan Perbankan Syariah dan kedudukannya dalam Tata

Hukum Perbankan Indonesia, Jakarta: Pustaka Utama

Grafiti,2007

Sabiq, Sayyid, Fiqih Sunah, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006.

Salma Barlinti, Yeni, Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional Dalam

Sistem Hukum Nasional Di Indonesia, Jakarta: Badan Litbang

Dan Diklat Kementrian Agama RI, 2010.

Suhendi, Hendi, Fiqih Muamlah, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,

2010.

Suryabrata, Sumadi, Metodologi Penelitia, Jakarta: Raja Grafindo Presada,

1997

Sumber Data di peroleh: buku panduan penggunaan shar-E.

Syafi’i Antonio, Muhammad, Bank Syariah dari teori ke praktik, Jakarta:

Gema Insani, 2001.

Syakir Sula, Muhammad, Asuransi Syariah (Life And General: Konsep

Konsep Dan Sistem Operasional, Jakarta: GEMA INSANI,

2004.

Tjitrosudibio, dan R. Subekti, KitabUndang-Undang Hukum Perdata,

Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2004.

Wardi Muslich, Ahmad, Fiqih Muamalat, Jakarta: AMZAN, 2010.

Wawancara dengan Bapak Heri sebagai SOPP di PT. POS pada tanggal 26

September 2011.

Wawancara dengan bapak Budi nasabah pengguna kartu shar-E pada

tanggal 29 Oktober 2011.

Wawancara dengan ibu Istikomah nasabah pengguna kartu shar-E pada

tanggal 29 Oktober 2011.

Wawancara dengan ibu Cici nasabah pengguna kartu shar-E pada tanggal

29 Oktober 2011.

Wawancara Hasil penelitian dokumen Pos Indonesia dan wawancara

dengan bapak Agus Bambang Kepala Bagian Sumber Daya

Manusia tanggal 01 oktober 2011.

Wawancara dengan ibu Neti bagian maneger Relationship Bank Muamalat

Indonesia cabang semarang pada tanggal 25 oktober 2011

www. Muamalat Bank.com diakses pada tanggal 10 Agustus 2011.

www.lontar.vi.ac.id/file?file=digital/ diakses pada tanggal 15 agustus

2011.

www.Pos Indonesia.co.id diakses pada tanggal 10 Agustus 2011.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Ani Susanti

Tempat/tanggal lahir : Rimbo Mulyo, 02 Maret 1990

Alamat : Jln. Tulang Bawang, RT/RW: 05/03, Desa. Rimbo Mulyo,

Kec. Rimbo Bujang, Kab. Tebo. JAMBI. 37553

Jenis kelamin : Perempuan

Agama : Islam

Status : Belum Menikah

Jenjang pendidikan :

1. SDN 158 JAMBI : Tahun lulus 2000

2. MTsN Rimbo Mulyo, JAMBI : Tahun lulus 2004

3. MA Nurul Jadid JAMBI : Tahun lulus 2007

4. Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo Semarang : Tahun lulus 2012

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya dan semoga

dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 8 November 2011

Penulis,

Ani Susanti

NIM. 072311028