80
ANALISIS PENERAPAN AKAD IJRAH PADA PENGADAAN ALAT KESEHATAN SERTA KESESUAIANNYA DENGAN FATWA DSN-MUI NO. 09/DSN-MUI/IV/2000 TENTANG PEMBIAYAAN IJRAH (Studi Kasus Rumah Sakit Islam Jakarta Cempaka Putih, Jakarta Pusat) Tesis Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Magister Hukum (MH)(Prodi HES) Oleh : Nurul Roudatul Zannah NIM. 21720272 PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH PASCASARJANA MAGISTER INSTITUT ILMU AL-QUR’AN (IIQ) JAKARTA 2021 M/1442 H

ANALISIS PENERAPAN AKAD IJᾹRAH PADA PENGADAAN ALAT

  • Upload
    others

  • View
    18

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: ANALISIS PENERAPAN AKAD IJᾹRAH PADA PENGADAAN ALAT

ANALISIS PENERAPAN AKAD IJᾹRAH PADA

PENGADAAN ALAT KESEHATAN SERTA

KESESUAIANNYA DENGAN FATWA DSN-MUI

NO. 09/DSN-MUI/IV/2000 TENTANG

PEMBIAYAAN IJᾹRAH

(Studi Kasus Rumah Sakit Islam Jakarta

Cempaka Putih, Jakarta Pusat)

Tesis

“Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Magister Hukum (MH)”

(Prodi HES)

Oleh :

Nurul Roudatul Zannah

NIM. 21720272

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

PASCASARJANA MAGISTER

INSTITUT ILMU AL-QUR’AN (IIQ) JAKARTA

2021 M/1442 H

Page 2: ANALISIS PENERAPAN AKAD IJᾹRAH PADA PENGADAAN ALAT

i

ANALISIS PENERAPAN AKAD IJᾹRAH PADA

PENGADAAN ALAT KESEHATAN SERTA

KESESUAIANNYA DENGAN FATWA DSN-

MUI NO. 09/DSN-MUI/IV/2000 TENTANG

PEMBIAYAAN IJᾹRAH

(Studi Kasus Rumah Sakit Islam Jakarta

Cempaka Putih, Jakarta Pusat)

Tesis

“Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Magister Hukum (MH)”

(Prodi HES)

Oleh :

Nurul Roudatul Zannah

NIM. 21720272

Pembimbing :

Dr.H.Endy M.Astiwara,MA.

Dr.Hidayat, MA.

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

PASCASARJANA MAGISTER

INSTITUT ILMU AL-QUR’AN (IIQ) JAKARTA

2021 M/1442 H

Page 3: ANALISIS PENERAPAN AKAD IJᾹRAH PADA PENGADAAN ALAT

ii

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Tesis dengan judul “ANALISIS PENERAPAN AKAD IJᾹRAH

PADA PENGADAAN ALAT KESEHATAN SERTA

KESESUAIANNYA DENGAN FATWA DSN-MUI NO. 09/DSN-

MUI/IV/2000 TENTANG PEMBIAYAAN IJᾹRAH (Studi Kasus

Rumah Sakit Islam Jakarta Cempaka Putih, Jakarta Pusat)”

yang disusun oleh Nurul Roudatul Zannah dengan Nomor Induk

Mahasiswa 21720272 telah melalui proses bimbingan telah

memenuhi syarat ilmiah untuk diujikan di sidang Munaqasyah.

Pembimbing I, Pembimbing II,

Page 4: ANALISIS PENERAPAN AKAD IJᾹRAH PADA PENGADAAN ALAT

iii

Page 5: ANALISIS PENERAPAN AKAD IJᾹRAH PADA PENGADAAN ALAT

iv

PERNYATAAN PENULIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nurul Roudatul Zannah

NIM : 21720272

Tempat/Tanggal Lahir : Jakarta, 31 Maret 1993

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa tesis dengan judul “ANALISIS PENERAPAN

AKAD IJᾹRAH PADA PENGADAAN ALAT KESEHATAN

SERTA KESESUAIANNYA DENGAN FATWA DSN-MUI NO.

09/DSN-MUI/IV/2000 TENTANG PEMBIAYAAN IJᾹRAH

(Studi Kasus Rumah Sakit Islam Jakarta Cempaka Putih,

Jakarta Pusat)” adalah benar-benar karya saya kecuali kutipan-

kutipan yang sudah disebutkan. Kesalahan dan kekurangan di dalam

karya ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Nurul Roudatul Zannah

Page 6: ANALISIS PENERAPAN AKAD IJᾹRAH PADA PENGADAAN ALAT

v

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TESIS UNTUK

KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademik Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ) Jakarta, saya yang

bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nurul Roudatul Zannah

NIM : 21720272

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan

kepada Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ) Jakarta Hak Bebas Royalti Non Ekslusif

(Non Exlusif Royalty Fee Right) atas karya ilmiah saya yan berjudul :

ANALISIS PENERAPAN AKAD IJᾹRAH PADA PENGADAAN

ALAT KESEHATAN SERTA KESESUAIANNYA DENGAN FATWA

DSN-MUI NO. 09/DSN-MUI/IV/2000 TENTANG PEMBIAYAAN

IJᾹRAH (Studi Kasus Rumah Sakit Islam Jakarta Cempaka Putih,

Jakarta Pusat)

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti

Non Ekslusif Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ) Jakarta berhak menyimpan,

mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data

(database) merawat, dan mempublikasikan Tesis saya selama tetap

mencantumkan nama saya sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Bekasi

Pada Tanggal : 8 Februari 2021

Yang menyatakan,

Page 7: ANALISIS PENERAPAN AKAD IJᾹRAH PADA PENGADAAN ALAT

vi

بسم الله الرحمن الرحيم KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puja dan puji syukur penulis panjatkan ke hadirat

Allah SWT, yang telah menganugerahkan rahmat, hidayah, taufiq

serta nikmat-Nya hingga dapat menyelesaikan tesis yang berjudul

“ANALISIS PENERAPAN AKAD IJᾹRAH PADA

PENGADAAN ALAT KESEHATAN SERTA

KESESUAIANNYA DENGAN FATWA DSN-MUI NO. 09/DSN-

MUI/IV/2000 TENTANG PEMBIAYAAN IJᾹRAH (Studi Kasus

Rumah Sakit Islam Jakarta Cempaka Putih, Jakarta Pusat)”.

Şalawat serta salam tak lupa pula penulis curahkan kepada khatamul

anbiyᾱ, Nabiyallah Muhammad SAW beserta ahlul bait, sahabat dan

para pengikutnya hingga akhir zaman.

Penulis menyadari tanpa adanya bantuan dari banyak pihak,

penulisan tesis ini akan sukar untuk diselesaikan. Oleh karena itu,

penulis ingin mengucapkan rasa terimakasih sedalam-dalamnya

dalam kesempatan ini kepada :

1. Rektor Institut Ilmu Al-Qur‟an (IIQ) Jakarta, Ibu Prof. Dr. Hj.

Huzaemah Tahido Yanggo, MA.

2. Direktur Pascasarjana Institut Ilmu Al-Qur‟an (IIQ) Jakarta,

Bapak Dr. H. Muhammad Azizan Fitriana, Lc, MA.

3. Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah/Muamalah,

Bapak Dr. Syarif Hidayatullah, S.S.I., MA.

4. Dr. H. Endy M. Astiwara, MA. Dan Dr. H. Hidayat, MA. Sebagai

dosen pembimbing tesis yang telah meluangkan waktunya untuk

memberikan bimbingan, arahan dan petunjuk dengan sabar

kepada penulis hingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini.

Page 8: ANALISIS PENERAPAN AKAD IJᾹRAH PADA PENGADAAN ALAT

vii

5. Seluruh Dosen yang telah memberikan bekal pengetahuan beserta

staf-staf Fakultas Hukum Ekonomi Syariah IIQ Jakarta,

khususnya Nina Herlina, MH. dan Dafika Andiani, M,Ag. Yang

telah membantu penulis dari proses awal hingga akhir penulisan

tesis.

6. Teman-teman mahasiswa di Program Pascasarjana Institut Ilmu

Al-Qur‟an (IIQ) Jakarta tahun ajaran 2017/2018.

7. Ibu Nr. Siti Rochana S.Kep,.M.Kep, Ibu Sunarti, Bapak Papan,

Bapak H. Fathurrahmam, S.Pd.I beserta staf-staf Rumah Sakit

Islam Jakarta Cempaka Putih yang telah meluangkan waktunya

untuk membantu penulis melakukan penelitian.

8. Ibunda tercinta Edah Suedah yang selalu menyemangati penulis

untuk terus belajar dan berusaha tanpa kenal lelah dan batasan

waktu. Terimakasih atas doanya setiap malam dan segala jerih

payahnya mendidik penulis hingga saat ini.

9. Ayahanda Suryanto yang dengan segala keterbatasannya tetap

mendukung cita-cita penulis dan memotivasi penulis untuk

berkembang hingga saat ini. Terimakasih untuk semuanya.

10. Seluruh adik-adik penulis, Ryan al Fazri, Namira Salsa Faradilla

dan Nanda Shafa Aulia. Terimakasih untuk doa dan perhatian

yang kalian curahkan. Semoga Allah memberkahi saudara-

saudariku dengan ilmu dan magfirah.

11. Sabahat fillah, khususnya Asmaul Husna, Aniesa Maqbullah,

Ramustika, Nuryani Fitria, Ibu Humaida serta rekan-rekan di

SDIT Bait Qur‟ani dan SD Al-Fursan yang turut serta

memberikan bantuan serta semangat hingga penulis dapat

menyelesaikan tesis.

Page 9: ANALISIS PENERAPAN AKAD IJᾹRAH PADA PENGADAAN ALAT

viii

12. Serta seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per

satu namanya namun tidak mengurangi rasa hormat penulis dan

telah membantu penulis dalam menyelesaikan tesis.

Atas semua bantuan yang telah diberikan, penulis hanya dapat

memanjatkan doa kepada Allah SWT semoga seluruh kebaikan yang

telah diberikan dapat bernilai ibadah dan Allah balas dengan pahala

yang berlipat ganda, Aaamiin.

Akhirnya, penulis serahkan semua urusan hanya kepada Allah

SWT, dan berdoa semoga hasil penelitian yang penulis lakukan dapat

bermanfaat bagi semua dan mendapat rida dari Allah SWT.

Penulis.

Page 10: ANALISIS PENERAPAN AKAD IJᾹRAH PADA PENGADAAN ALAT

ix

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi adalah penyalinan dengan panggantian huruf dari abjad

yang satu ke abjad yang lain. Dalam penulisan tesis dan disertasi di

Program Pascasarjana IIQ, transiliterasi Arab-Latin mengacu pada

berikut ini :

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab Nama Huruf Latin Keterangan

Alif اTidak

dilambangkan

Tidak

dilambangkan

- Bᾱ‟ b ب

- Tᾱ' t ت

Śᾱ' ś ثs (dengan tanda

titik di atas)

- Jim j ج

‟Hᾱ' ha حh (dengan tanda

titik di bawah)

- Khᾱ' kh خ

- Dal d د

Źal ź ذz (dengan tanda

titik di atas)

- Rᾱ' r ر

- Zai z ز

- Sīn s س

- Syīn sy ش

Page 11: ANALISIS PENERAPAN AKAD IJᾹRAH PADA PENGADAAN ALAT

x

Şᾱd ş صS (dengan

tanda titik di

bawah)

Dᾱd ḍ ضd (dengan

tanda titik di

bawah)

Tᾱ‟ ţ طt (dengan

tanda titik di

bawah)

Zᾱ‟ ẓ ظz (dengan

tanda titik di

bawah)

„ Aynˊ عKoma terbalik

ke atas

- Gain g غ

- Fᾱʾ f ؼ

- Qᾱf q ؽ

- Kᾱf k ؾ

- Lᾱm l ؿ

- Mīm m ـ

- Nūn n ف

- Waw w و

- Hᾱ‟ h ى

Hamzah ʾ Aspostrof ء

- Yᾱ y ي

Page 12: ANALISIS PENERAPAN AKAD IJᾹRAH PADA PENGADAAN ALAT

xi

B. Konsonan Rangkap Dengan Tasyīd Ditulis Rangkap

دة ditulis muta‟addidah متػعد

ة ditulis Iddah عد

C. Tā’ Marbūţah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan, ditulis h.

ditulis Hikmah حكمة

ditulis Jizyah جزية

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang

sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, salat

dan sebagainya, kecuali di kehendaki lafal aslinya).

2. Bila Tā‟ marbūţah diikuti dengan kata sandang “al” serta

bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

‟ditulis Karᾱmah al-auliyᾱ كرامةالأولياء

3. Bila Tā‟ marbūţah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah

dan dammah ditulis t.

الفطرزكاة ditulis zᾱkat al-fitr

D. Vokal Pendek

Faţḥah ditulis A

Kasrah ditulis I

Ḍammah ditulis U

Page 13: ANALISIS PENERAPAN AKAD IJᾹRAH PADA PENGADAAN ALAT

xii

E. Vokal Panjang

1. Faţḥah + alif ditulis Ᾱ

ditulis jᾱhiliyyah جاىلية

2. Faţḥah + ya‟ mati ditulis Ᾱ

ditulis Tansᾱ تػنسي

3. Kasrah + ya‟ mati ditulis Ῑ

ditulis Karīm كري

4. Ḍammah + wawu mati ditulis Ū

ditulis Furūd فػروض

F. Vokal Rangkap

1. Faţḥah + alif ditulis Ai

نكم ditulis Bainakum بػيػ

2. Faţḥah + ya‟ mati ditulis Au

ditulis Qaul قػوؿ

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalaam Satu Kata dipisahkan

dengan apostrof

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ditulis aˊantum اانػتم

ditulis uˊiddat اعدت

ditulis laˊin syakartum لئنشكرت

H. Kata Sandang Alif + Lᾱm

1. Bila diikuti huruf Qamariyyah.

ditulis al-Qurˊᾱn القراف

ditulis al-Qiyᾱs القياس

Page 14: ANALISIS PENERAPAN AKAD IJᾹRAH PADA PENGADAAN ALAT

xiii

2. Bila diiikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan huruf syamsiyyah

yang mengikutinya serta menghilangkan huruf l (el)-nya.

‟ditulis as-samᾱ السماء

ditulis asy-syams الشمس

I. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.1

ditulis zawi al-furūd ذوىالفروض

ditulis ahl al-sunnah اىلالسنة

1Huzaemah T.Yanggo, Pedoman Penulisan Proposal, Tesis dan Disertasi,

(Jakarta : IIQ Press, 2020), Cet. I, h. 18-22

Page 15: ANALISIS PENERAPAN AKAD IJᾹRAH PADA PENGADAAN ALAT

xiv

DAFTAR ISI

COVER .................................................................................................... i

PERSETUJUAN PEMBIMBING ........................................................ ii

LEMBAR PENGESAHAN TESIS....................................................... iii

PERNYATAAN PENULIS ................................................................... iv

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TESIS UNTUK

KEPENTINGAN AKADEMIS ............................................................. v

KATA PENGANTAR ........................................................................... vi

PEDOMAN TRANSLITERASI ........................................................... ix

DAFTAR ISI ......................................................................................... xiv

ABSTRAKSI ......................................................................................... xix

BAB 1 : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah ....................................................... 1

B. Permasalahan ....................................................................... 9

1. Identifikasi Masalah ....................................................... 9

2. Pembatasan Masalah ...................................................... 11

3. Perumusan Masalah ....................................................... 12

C. Tujuan Penelitian ............................................................... 12

D. Kegunaan Penelitian ........................................................... 13

E. Definisi Operasional ........................................................... 13

F. Kajian Pustaka .................................................................... 16

G. Metodologi Penelitian ........................................................ 25

1. Jenis Penelitian ............................................................. 25

2. Pendekatan Penelitian .................................................... 26

3. Sumber Data Penelitian ................................................. 27

4. Teknik Pengumpulan Data ............................................ 28

5. Teknik Analisa Data ...................................................... 29

6. Teknik Validasi Data ..................................................... 30

Page 16: ANALISIS PENERAPAN AKAD IJᾹRAH PADA PENGADAAN ALAT

xv

7. Teknik Penulisan Tesis .................................................. 31

H. Sistematika Penelitian ........................................................ 31

BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG PENGADAAN, ALAT

KESEHATAN, IJᾹRAH DAN RUMAH SAKIT

A. Tinjauan Umum Pengadaan................................................. 35

1. Pengertian Pengadaan .................................................... 35

2. Prinsip dan Etika Pengadaan ......................................... 39

3. Landasan Hukum Pengadaan ........................................ 42

4. Pihak-Pihak yang Terkait dalam Pengadaan ................. 49

5. Macam-Macam Pengadaan............................................ 50

6. Metode Pengadaan ......................................................... 52

7. Metode Pemilihan Penyedia Barang.............................. 52

8. Proses Pengadaan Barang Swasta.................................. 54

9. Tujuan Pengadaan Barang ............................................. 55

10. Pengadaan Barang Menurut Islam ................................. 56

11. Landasan Hukum Islam pada Pengadaan ...................... 57

12. Macam-Macam Akad pada Pengadaan ......................... 59

13. Pengadaan yang Dilarang Islam .................................... 62

B. Sewa-Menyewa (Ijᾱrah) ...................................................... 63

1. Pengertian Ijᾱrah .......................................................... 63

2. Landasan Hukum Ijᾱrah ............................................... 67

3. Rukun dan Syarat Ijᾱrah ............................................... 73

4. Sifat Ijᾱrah .................................................................... 76

5. Macam-macam Ijᾱrah ................................................... 78

6. Ketentuan Ijᾱrah dalam Kompilasi Hukum Ekonomi

Syariah ........................................................................... 81

7. Manfaat dan Resiko Ijᾱrah............................................ 85

8. Ketentuan Fatwa DSN-MUI tentang Ijᾱrah .................. 85

Page 17: ANALISIS PENERAPAN AKAD IJᾹRAH PADA PENGADAAN ALAT

xvi

9. Berakhirnya Ijᾱrah ........................................................ 88

C. Alat Kesehatan ..................................................................... 89

1. Pengertian Alat Kesehatan ............................................. 89

2. Fungsi Alat Kesehatan ................................................... 90

3. Ketentuan Alat Kesehatan Menurut Fatwa DSN-MUI .. 91

D. Rumah Sakit ......................................................................... 92

1. Pengertian Rumah Sakit ................................................ 93

2. Tugas dan Fungsi Rumah Sakit ..................................... 95

3. Jenis dan Klasifikasi Rumah Sakit ................................ 97

4. Perbedaan Rumah Sakit Umum, Rumah Sakit

Berprinsip Syariah dan Rumah Sakit Islam .................. 100

5. Lima Maqâshid ash-Syarîah dalam Rumah Sakit

Berprinsip Syariah ......................................................... 102

6. Pembagian Pengadaan Barang di Rumah Sakit

Menurut Fatwa DSN-MUI ............................................ 116

7. Pengadaan Alat Kesehatan di Rumah Sakit .................. 117

8. Akad-akad dalam Pengadaan Alat Kesehatan

Menurut Fatwa DSN-MUI ............................................ 120

BAB III : AKAD IJᾹRAH PADA PENGADAAN ALAT

KESEHATAN DI RUMAH SAKIT ISLAM JAKARTA

CEMPAKA PUTIH

A. Rumah Sakit Islam Jakarta Cempaka Putih ........................ 124

1. Sejarah Rumah Sakit Islam Jakarta Cempaka Putih ..... 124

2. Visi, Misi, Falsafah, Motto, Tujuan dan Sasaran

Strategi Rumah Sakit Islam Jakarta Cempaka Putih ..... 129

3. Fasilitas dan Pelayanan Rumah Sakit Islam Jakarta

Cempaka Putih .............................................................. 131

4. Prestasi Rumah Sakit Islam Jakarta Cempaka Putih ..... 146

Page 18: ANALISIS PENERAPAN AKAD IJᾹRAH PADA PENGADAAN ALAT

xvii

5. Struktur Organisasi Rumah Sakit Islam Jakarta

Cempaka Putih .............................................................. 148

B. Akad Ijᾱrah Pengadaan Alat Kesehatan di Rumah Sakit

Islam Jakarta Cempaka Putih .............................................. 151

1. Unsur-unsur Kontrak Pengadaan Alat Kesehatan di

Rumah Sakit Islam Jakarta Cempaka Putih .................. 151

2. Alat kesehatan dengan Akad Ijᾱrah di Rumah Sakit

Islam Jakarta Cempaka Putih ........................................ 152

3. Prosedur Pengadaan Alat Kesehatan di Rumah Sakit

Islam Jakarta Cempaka Putih ........................................ 154

4. Ketentuan Pengadaan Alat Kesehatan dengan Akad

Ijarᾱh di Rumah Sakit Islam Jakarta Cempaka Putih ... 156

BAB IV: ANALISIS PENERAPAN AKAD IJᾹRAH PADA

PENGADAAN ALAT KESEHATAN DI RUMAH

SAKIT ISLAM JAKARTA CEMPAKA PUTIH

A. Akad-akad pada Pengadaan Alat Kesehatan di Rumah

Sakit Islam Jakarta Cempaka Putih .................................... 159

B. Penerapan Akad Ijarᾱh pada Pengadaan Alat Kesehatan

di Rumah Sakit Islam Jakarta Cempaka Putih ................... 170

C. Analisis Kesesuaian Akad Ijᾱrah dalam Pengadaan Alat

Kesehatan di Rumah Sakit Islam Jakarta Cempaka Putih

dengan Fatwa No. 09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Akad

Ijarah .................................................................................. 176

Page 19: ANALISIS PENERAPAN AKAD IJᾹRAH PADA PENGADAAN ALAT

xviii

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan ........................................................................... 196

B. Saran ..................................................................................... 197

DAFTAR PUSTAKA .............................................................................. 197

Lampiran-lampiran ................................................................................. 226

Curriculum Vitae ..................................................................................... 227

Page 20: ANALISIS PENERAPAN AKAD IJᾹRAH PADA PENGADAAN ALAT

xix

ABSTRAK

Analisis Penerapan Akad Ijᾱrah Pada Pengadaan Alat Kesehatan

Serta Kesesuaiannya Dengan Fatwa DSN-MUI No. 09/DSN-

MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Ijᾱrah (Studi Kasus Rumah Sakit

Islam Jakarta Cempaka Putih, Jakarta Pusat), oleh Nurul Roudatul

Zannah, 21720272.

Tujuan penelitian ini adalah mengkaji pengadaan alat kesehatan

dalam perspektif Islam yang terdapat di lembaga swasta yaitu Rumah

Sakit Islam Jakarta Cempaka Putih.

Penelitian ini berdasarkan penelitian “Legalitas Pengadaan Barang

atau Jasa Pemerintah dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah” oleh

Mutiara Ramadhani Kusumadewi, Universitas Islam Negeri (UIN)

Antasari, Banjarmasin tahun 2017 dan memiliki persamaan

pembahasan penelitian yaitu membahas pengadaan barang dalam

perspektif Ekonomi Islam. Adapun perbedaannya dengan penelitian

sebelumnya yaitu diteliti di lembaga swasta dan menurut perspektif

fatwa DSN-MUI.

Hasil penelitian menemukan : Pertama, akad-akad yang diterapkan

pada pengadaan alat kesehatan di Rumah Sakit Islam Jakarta

Cempaka Putih adalah bayʾ dan ijᾱrah. Kedua, pelaksanaan akad

ijᾱrah pada pengadaan alat kesehatan di Rumah Sakit Islam Jakarta

Cempaka Putih terdapat pada pengadaan alat biometri antara Nusa

Indah Optikal dan Rumah Sakit Islam Jakarta yang diawali dengan

negosiasi kemudian diadakan kerjasama pengadaan alat kesehatan di

antara keduanya dan melakukan hak dan kewajiban pada pengadaan

alat kesehatan dengan akad ijᾱrah. Ketiga, Penerapan akad ijᾱrah

pada pengadaan alat kesehatan di Rumah Sakit Islam Jakarta

Cempaka Putih sesuai dengan Fatwa DSN yaitu pada ketentuan akad,

ketentuan musta‟jir dan mu‟jir serta ketentuan manfa‟âh aīn dan

ujrah. Penerapan ini juga memiliki ketidaksesuaian dengan Fatwa

DSN-MUI yaitu pada tempat penyelesaian perselisihan apabila tidak

tercapai mufakat.

Adapun metodologi penelitian yang diterapkan adalah metode

penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris serta bersifat

deskriptif analisis yang bersumber dari data primer yang diperoleh

dari wawancara dengan staf Rumah Sakit Islam Jakarta Cempaka

Putih berupa tanya jawab langsung dan dokumen pengadaan.

Penelitian juga bersumber dari data sekunder yang berasal dari

literatur-literatur kepustakaan yang berkaitan dengan penelitian.

Kata Kunci : Pengadaan, alat kesehatan, akad ijarah, Rumah Sakit

dan Fatwa DSN-MUI Nomor 09 Tentang Pembiayaan Ijarah.

Page 21: ANALISIS PENERAPAN AKAD IJᾹRAH PADA PENGADAAN ALAT

xx

ABSTRACT

Analysis of Ijᾱrah Contracts Implementation in the Medical

Devices Procurement and Their Compliance with the DSN-MUI

Fatwa Number 09/DSN-MUI/IV/2000 Regarding Ijᾱrah Financing

(Case Study of Jakarta Islamic Hospital at Cempaka Putih, Central

Jakarta), by Nurul Roudatul Zannah, 21720272.

The purpose of the research is to examine the medical devices

procurement from an Islamic perspective in private institutions,

namely the Jakarta Islamic Hospital at Cempaka Putih.

This research is based on the research "Legality of Goods or

Services Government Procurement in the Sharia Economic Law

Perspective" by Mutiara Ramadhani Kusumadewi, Antasari State

Islamic University (UIN), Banjarmasin in 2017 and has a similar

research discussion, namely discussing the goods procurement from

the Islamic Economics perspective. The difference with previous

research is that it was examined in private institutions and according

to the DSN-MUI fatwa perspective.

The results of the research are : First, the contracts that are applied

to the Jakarta Islamic Hospital medical devices procurement at

Cempaka Putih are bay and ijᾱrah. Second, the implementation of the

ijᾱrah contract on the Jakarta Islamic Hospital medical devices

procurement at Cempaka Putih is the biometric equipment

procurement between Nusa Indah Optikal and the Jakarta Islamic

Hospital which begins with negotiations and then a medical devices

procurement cooperation was held between the two of them to

exercise the rights and obligations of the medical device procurement

under the ijᾱrah contract. medical devices with an ijᾱrah contract.

Third, the implementation of the ijᾱrah contract to the Jakarta Islamic

Hospital medical devices procurement at Cempaka Putih in

accordance with the DSN-MUI Fatwa, namely the contract provisions,

the musta‟jir and mu‟jir provisions as well as the manfa'âh aīn and

ujrah provisions. This implementation also has an inconsistency with

the DSN-MUI Fatwa, namely the settlement place of disputes if no

consensus is reached.

The research methodology applied is a qualitative research method

with an empirical juridical approach and a descriptive analysis which

is sourced from primary data obtained from interviews with the

Jakarta Islamic Hospital staff at Cempaka Putih in the form direct

discussion and procurement documents. Research is also sourced from

secondary data from literature related to research.

Keywords: Procurement, Medical Equipment, Ijᾱrah Contract,

Hospital and DSN-MUI Fatwa Number 09 on Ijᾱrah Financing.

Page 22: ANALISIS PENERAPAN AKAD IJᾹRAH PADA PENGADAAN ALAT

xxi

الخلاصةوالطبيةالدستلزماتالأجهزةشراءفيالإجارةعقودتنفيذتحليل لفتوىفقا

DSN-MUI90رقم /DSN-MUI / IV / 2000 دراسة)الإجارةتمويلبشأف،فيمباكاشالإسلاميجاكرتاستشفىمعنقضية الوسطىاكرتابجوتيو )،

.١١نةالجروضةنوروؿبقلمللشريعةالطبيةالدستلزماتشراءفحصىوالبحثمنالغرضكاف وفقاالإسلاميجاكرتامستشفىاوتحديد،الخاصالقطاعاتفيةسلاميالإ .وتيوفيمباكاش

و"بعنوافبحثإلىالبحثىذايستند السلع أوالدشترياتمشروعإعداد الإسلاميةالحكوميةالخدمات للشريعة وفقا رمضافموتيارابقلم"فيبانجرماسين،أنتاساري(UIN)الإسلاميةالدولةجامعة،كوزوماديوي

وفقاسلعشراءمناقشةوىي،مماثلةبحثيةمناقشةولديو١عاـالسابقالبحثمعحيثأفىناؾاختلافا.ةالإسلامييةقتصادحكاـالإللا .DSN-MUIفتوىالةلدنظوروفقااةةالخالقطاعاتفيافحصهتالتي

الدستلزماتوالأجهزةشراءعلىالدطبقةالعقود،أول:ىيالدراسةونتائجىيفيمباكاشالإسلاميجاكرتامستشفىفيالطبية .والإيجارالبيعوتيومستشفىفيالطبيةالأجهزةوشراءبشأفالإجارةعقدتنفيذيتم،ثانيا

نوساةيدليةبينبيومتريةمعداتشراءفيوتيوفيمباكاشالإسلاميجاكرتابالدفاوضاتبدأتوالتي وتيوفيمباكاشةالإسلاميجاكرتامستشفىوإنداهعلىثم التعاوفوالعقد الحقوؽبوالإلتزاـالطبيةالأجهزةلشراءبينهما

كمافيعقدالإيجارالدشترياتفيإعدادوالواجبات .والأجهزةالطبية

Page 23: ANALISIS PENERAPAN AKAD IJᾹRAH PADA PENGADAAN ALAT

xxii

جاكرتاستشفىبمالطبيةالأجهزةشراءفيالإجارةعقدتنفيذ،ثالثا .وتيوفيمباكاشالإسلامي

وكذلكوالدوجورالدستجدوأحكاـالعقد،أحكاـ،DSN-MUIلفتوىوفقاوالأجرةالعينمنفعةمنالأحكاـ فتوىمعيتعارضأيضاالتنفيذىذا.

DSN-MUI،تسويةموقعفيالآراءفيتوافقإلىالتوةلعدـيجبأنوأي .الدنازعاتقانونيتجريبينهجذاتنوعيبحثطريقةىيالدطبقةالبحثمنهجيةإجراءمنعليهاالحصوؿتالتيالأوليةالبياناتمنمشتقوةفيوتحليلالأسئلةوطرحوتيوفيمباكاشالإسلاميجاكرتامستشفىموظفيمعلةالدقاب

أيضاالبياناتعلىالحصوؿتمصادرالبحث:.الشراءوسجلاتالدباشرةنفسالدوضوعمن الدتعلقةالكتبوالدؤلفاتالتيتحتويعلىشملتعلى

.بالبحثالدستشفى والإجارةوعقدالطبيةوالدعداتالدشتريات :المفتاحية الكلمات

.الإجارةتمويلبشأف٩٠ رقمDSN-MUIوفتوى

Page 24: ANALISIS PENERAPAN AKAD IJᾹRAH PADA PENGADAAN ALAT

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia selaku negara dengan penduduk terbesar ke empat di

dunia dengan keragaman bahasa, agama, suku yang memiliki pola

pikir, gaya hidup serta daya konsumsi masyarakat yang variatif

hingga menimbulkan daya permintaan akan kesediaan barang yang

tinggi serta menghasilkan dinamika bisnis yang berbeda untuk

memenuhi kebutuhan tersebut.2 Warga Negara Indonesia yang

beragama Islam memiliki kewajiban untuk mengikuti norma dan

prinsip Islam baik pada kehidupan ibadah maupun kehidupan

muamalah baik dalam hal makan dan minum, bersosialisasi, berwisata

bahkan berobat. Tugas seorang muslim untuk menyembuhkan diri

sesuai dengan syariat Islam meningkatkan kesadaran masyarakat akan

pentingnya peranan industri jasa kesehatan terutama Rumah sakit

berprinsip Islam.3 Rumah sakit Islam merupakan salah satu contoh

kegiatan bisnis syariah dimana semua kegiatan usahanya harus sesuai

dengan aturan syariat dalam menjalankan usaha yakni memiliki

pemahaman tentang bisnis yang halal dan haram, selalu berpijak pada

nilai-nilai rûhiyah, sesuai dengan syariah yang benar dan berorientasi

ibadah kepada Allah.4 Rumah Sakit Islam Jakarta Cempaka Putih

adalah rumah sakit yang berdiri sejak tahun 1971 dengan mengadopsi

prinsip Islam karena kebutuhan masyarakat Jakarta terhadap rumah

2Ni Desak Made Sri Adnyawati DKK, Prilaku Konsumen, (Depok : PT

RajaGrafindo Persada, 2017), h. 4 3Emil Ibrahim, Entrepreneurship for Hospital, (Jakarta : Bumi Aksara : 2019),

h. xix 4Hamdi Agustin, Studi Kelayakan Bisnis Syariah, ( Depok : PT Rajagrafindo

Persada, 2017), h. 7

Page 25: ANALISIS PENERAPAN AKAD IJᾹRAH PADA PENGADAAN ALAT

2

sakit yang berparadigma Islam5 yang kala itu belum memiliki Fatwa

DSN-MUI sebagai payung hukum ekonomi Islam yang diakui di

Indonesia. Pengadaan alat kesehatan merupakan aspek inti dalam

pelayanan institusi kesehatan Islam, hanya saja belum ada penelitian

yang membahas pengadaan alat kesehatan dalam perspektif Islam.

Oleh karenanya penulis melakukan penelitian untuk membahas sudah

sesuaikah akad-akad pada pengadaan alat kesehatan yang merupakan

faktor inti pengobatan di Rumah Sakit Islam Jakarta Cempaka Putih

selaku Rumah sakit Islam dengan fatwa DSN-MUI?

Pengadaan barang adalah kegiatan untuk memperoleh barang

yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai

diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang yang

dilakukan oleh oleh Kementerian atau Lembaga atau Satuan Kerja

Perangkat Daerah atau Institusi Swasta.6 Pengadaan alat kesehatan

adalah kegiatan yang dilakukan pihak rumah sakit untuk mencukupi

alat-alat kesehatan yang dibutuhkan di rumah sakit agar terciptalah

peningkatan kualitas dan mutu pelayanan kesehatan di rumah sakit.7

Proses pengadaan alat kesehatan ini dilakukan dengan penilaian

lebih condong pada harga yang lebih rendah namun mengutamakan

efektifitas, efisiensi dan kesesuaian alat kesehatan yang di gunakan di

rumah sakit. Pengadaan alat kesehatan di rumah sakit terjadi dengan

undangan peserta pengadaan barang yang diberikan kepada rekanan

usaha baik dengan surat elektronik, surat dari pos atau telepon dan

5“Sejarah Rumah Sakit Islam Jakarta Cempaka Putih”, diakses dari

https://www.rsi.co.id/tentang-kami/sejarah pada hari Rabu, tanggal 26 Agustus 2020 6“Pepres Nomor 4 tahun 2015 tentang Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah

Pasal 1”,

http://www.lkpp.go.id/v3/files/attachments/12_hHmWsSdaYSPhakMzMyXwLVANb

tuDNgTK.pdf, diakses tanggal 27 Januari 2020 7Jon Kenedi, dkk,”Analisis Pengadaan Alat Kesehatan di Rumah Sakit Umum

Daerah Padang Pariaman Tahun 2017” dalam Jurnal Kesehatan Andalas Vol. 7

2018, h.1

Page 26: ANALISIS PENERAPAN AKAD IJᾹRAH PADA PENGADAAN ALAT

3

mengutamakan kecepatan pengadaan barang.8 Apabila terjadi

kesepakatan harga terjadilah transaksi pengadaan barang antara rumah

sakit syariah dan produsen pertama selaku penyedia barang. Proses ini

merupakan proses penting dalam menjamin standar managemen

rumah sakit berprinsip syariah dan tercantum di dalam Fatwa DSN-

MUI Nomor 107. Salah satu pengadaan barang yang di bahas di

dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 107 Tentang Pedoman

Penyelenggaraan Rumah Sakit Berdasarkan Prinsip Syariah adalah

pengadaan alat kesehatan yang berbunyi :

“Akad antara Rumah Sakit dengan Pemasok Alat Kesehatan dan

Pemasok Alat Laboratorium (selanjutnya disebut Pemasok) dapat

berupa akad ijᾱrah; rumah sakit sebagai penyewa (mustaʾjīr), dan

pemasok sebagai pihak yang menyewakan (mūʾjīr) ....”9

Ketentuan fatwa di atas, khususnya ketentuan dalam huruf (a)

merupakan pembahasan dalam tesis ini.

Adapun pengertian alat kesehatan menurut Peraturan Menteri

Kesehatan Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2014 yaitu

instrumen, apparatus (peralatan), mesin, perkakas, dan atau implant,

reagen in vitro dan kalibrator, perangkat lunak, bahan atau material

yang digunakan tunggal atau kombinasi, untuk mendiagnosis,

mencegah, menyembuhkan, dan meringankan penyakit, merawat

orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan atau

membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh, menghalangi

pembuahan, desinfeksi alat kesehatan, dan pengujian in vitro terhadap

8Albert Ryan, Buku Pegangan Pengadaan Barang dan Jasa, (Yogyakarta:

Gradien Mediatama, 2011), h.69 9“Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No. 107/DSN-

MUI/X/20016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Rumah Sakit Berdasarkan Prinsip

Syariah, h.12”, https://drive.google.com/file/d/0BxTl-

lNihFyzeGtndWNWTWRkbXM/view, diakses tanggal 03 April 2020

Page 27: ANALISIS PENERAPAN AKAD IJᾹRAH PADA PENGADAAN ALAT

4

spesimen dari tubuh manusia, dan dapat mengandung obat yang tidak

mencapai kerja utama pada tubuh manusia melalui proses

farmakologi, imunologi atau metabolisme untuk dapat membantu

fungsi atau kinerja yang diinginkan.10

Pengertian di atas, menyebutkan bahwa alat kesehatan berfungsi

sebagai :

1. Mencegah, mendiagnosa, menyembuhkan dan meringankan

penyakit manusia.

2. Mendiagnosa, memantau, merawat, meringankan atau

memulihkan cedera.

3. Memeriksa, mengganti, memodifikasi, atau menunjang anatomi

atau proses fisiologis.

4. Memelihara dan menopang kehidupan.

5. Mengontrol pembuahan.

6. Mendesifektan alat kesehatan.

7. Menyediakan informasi untuk tujuan medis atau mendiagnosa

melalui pengujian in vitro terhadap spesimen dan tubuh manusia

yang aksi utamanya di dalam atau pada tubuh manusia tidak

mencapai proses farmakologi, imunologi dan metabolisme, tetapi

dalam mencapai fungsinya dapat dibantu oleh proses tersebut.11

Dari beberapa ketentuan di atas, menyebutkan bahwa alat

kesehatan yang sesuai dengan maqâşidu as-syarīah yaitu menjaga diri

10

“Permenkes RI Nomor 70 Tahun 2014 Tentang Perusahaan Rumah Tangga

Alat Kesehatan Dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga”,

https://www.slideshare.net/ulfahhanum1/pmk-no-70-ttg-perusahaan-rumah-tangga-

dan-alkes, diakses tanggal 21 September 2020 11

“Pedoman Klasifikasi Izin Edar Alat Kesehatan”, Bab II,

http://regalkes.kemkes.go.id/informasi_alkes/Pedoman%20Klasifikasi.pdf, diakses

tanggal 21 September 2020

Page 28: ANALISIS PENERAPAN AKAD IJᾹRAH PADA PENGADAAN ALAT

5

(h ifz u an-nafs) adalah alat kesehatan yang bertujuan untuk mencegah,

mendiagnosa, menyembuhkan dan meringankan penyakit manusia.12

Pada Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor

116/SK/79, Alat kesehatan dapat digolongkan berdasarkan sifat

pemakaian yaitu :

1. Peralatan yang habis dipakai (consumable) contoh spuit, plester

kain kassa.

2. Peralatan yang dapat digunakan terus-menerus contoh

termometer, tensimeter, urinal, pispot.13

Transaksi ijᾱrah dalam pengertian ekonomi syariah adalah

kewenangan untuk menggunakan barang atau jasa dengan membayar

imbalan tertentu tanpa disertai perpindahan kepemilikan barang atau

jasa.14

Akad ini tentulah tidak cocok pada pengadaan alat kesehatan

pada angka (1) yaitu peralatan yang habis pakai (consumable) karena

manfaat barang tidak dapat digunakan berulang-ulang sehingga tidak

cocok dengan ketentuan ijᾱrah, oleh karenanya alat kesehatan yang

diteliti pada penelitian ini adalah alat kesehatan pada angka (2) yaitu

peralatan yang dapat digunakan terus-menerus.

Rumah sakit Islam merupakan contoh dunia usaha dimana

ketaaatan terhadap aturan tata kelola yang bersih dan baik (good

corporate governance) dapat memberikan dampak yang baik dan

memperlancar perekonomian Indonesia. Good corporate governance

menurut Islam mencakup asas tauhid, ketaqwaan, keseimbangan,

12

“Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No. 107/DSN-

MUI/X/20016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Rumah Sakit Berdasarkan Prinsip

Syariah, h.10” 13

“Pharmacy care” https://www.mipa-farmasi.com/2016/05/alat-kesehatan-

alkes.html , diakses tanggal 22 September 2020 14

Adiwarman Karim, Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan, (Jakarta : PT

Rajagarifindo Persada, 2011),Cet. 11, h. 137-138

Page 29: ANALISIS PENERAPAN AKAD IJᾹRAH PADA PENGADAAN ALAT

6

kemaslahatan dan etika bisnis. Perwujudan tata kelola yang bersih dan

baik ini memiliki peran signifikan dalam memakmurkan bumi.15

Salah satu bagian dari kemaslahatan adalah mencari pengobatan

atas berbagai penyakit yang timbul di masyarakat. Hal ini berdasarkan

hadiś :

عبد الرحن عبد أب عن عطاء عن سفياف ثػنا قاؿحد حبيب بن اللواللهل إف وسلم عليو ةلىاللو النبي بو لغ يػبػ مسعود بن اللو سعتعبد)رواه جهلو من وجهلو , علمو من علمو , شفاء لو إلانػزؿ داء يػنزؿ

16 (أحد

Telah menceritakan kepada kami Sufyᾱn dari 'Aţᾱ` dari Abī

Abdurrahman yakni Abdullah bin Habīb ia berkata; Aku mendengar

Abdullah bin Mas'ūd disampaikan sesuatu dari Nabi SAW

bersabda:“Sesungguhnya Allah tidaklah menurunkan suatu penyakit

kecuali Dia pun menurunkan padanya penawar. (Penawar tersebut)

diketahui orang yang tahu, dan tidak diketahui oleh orang yang tidak

tahu”(HR Ahmad)

Hadiś di atas mendorong umat Islam untuk berobat apabila sakit.

Beberapa hadiś menekankan bahwa obat yang digunakan haruslah

benda yang baik dan halal bukan benda yang buruk dan haram. Hal

ini tentu meningkatkan kesadaran muslim akan pengobatan dengan

cara yang baik dan halal,17

oleh karenanya tidak heran pula banyak

konsumen muslim mulai beralih mencari rumah sakit yang sesuai

dengan standarisasi hukum Islam. Hal inilah yang menyebabkan

rumah sakit berprinsip syariah mulai bermunculan di Indonesia.

15

Saiful Anwar dkk., Pengantar Falsafah Ekonomi dan Keuangan Syariah,

(Depok : Rajawali Press, 2018), h. 156-161 16

Ahmad bin Muhamad bin Hambal bin Hilal bin Asad al Marwazi al

Baghdadi, Musnad Ahmad, (Mesir : Dᾱrul Hadiś, 1995),Juz.1, h.496 17

Hendri Saparini, Akhmad Akbar Susamto dan Mohammad Faisal, Bisnis

Halal Teori dan Praktik, (PT Rajagrafindo Persada : Depok, 2018), h. 87-93

Page 30: ANALISIS PENERAPAN AKAD IJᾹRAH PADA PENGADAAN ALAT

7

Rumah sakit berprinsip syariah adalah lembaga di bidang

pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan

perorangan secara lengkap yang menyediakan pelayanan rawat inap,

rawat jalan dan gawat darurat18

dan penyelenggaraannya sesuai

dengan standar syariah, instrument syariah serta Fatwa DSN-MUI

Nomor 107/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan

Rumah Sakit Berdasarkan Prinsip Syariah serta fatwa-fatwa yang

berhubungan dengan rumah sakit. Rumah sakit berprinsip syariah

diwajibkan terakreditasi Lembaga Nasional kemudian lulus pada

pemeriksaan sertifikasi syariah bagi lembaga kesehatan yang

diadakan oleh Majelis Upaya Kesehatan Islam Seluruh Indonesia

(MUKISI) selaku Lembaga yang dipercaya DSN-MUI untuk

pemeriksaan kesesuaian penerapan prinsip syariah di rumah sakit.19

Menurut pendapat Dr.H.Masyhudi, AM,M,Kes. selaku ketua

Umum MUKISI, rumah sakit berprinsip syariah adalah rumah sakit

yang seluruh aktifitasnya berdasar pada maqâşidu as-syarīah yaitu

memelihara agama (h ifz u ad-dîn), memelihara diri (h ifz u an-nafs),

memelihara akal (h ifz u al-aql), memelihara keturunan (h ifz u an-nasl)

dan memelihara harta (h ifz u al-mâl) dan pelayanannya berdasarkan

kasih sayang, saling menyelamatkan, kehalalan untuk mendapatkan

keberkahan dan menutup aurat karena rasa taat pada Allah.20

Sebelum

rumah sakit berprinsip syariah lahir di Indonesia, Indonesia mengenal

rumah sakit Islam yang prinsip dasarnya berasaskan prinsip Islam.

18

“Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit”, h. 1-24,

http://dkk.balikpapan.go.id/assets/files/1.UU44-09-RS_.pdf, diakses tanggal 4

November 2019 19

“RS Syariah Sajikan Pelayanan Berstandar Islami”,

https://republika.co.id/berita/pnl28t458/rs-syariah-sajikan-pelayanan-berstandar-

islami diakses tanggal 21 September 2020 20

“Mengenal Rumah sakit syariah”, https://mukisi.com/#, diakses tanggal 13

Maret 2020

Page 31: ANALISIS PENERAPAN AKAD IJᾹRAH PADA PENGADAAN ALAT

8

Rumah Sakit Islam ini dibangun akan kebutuhan masyarakat

beragama Islam kala itu yang membutuhkan pengobatan yang sesuai

dengan prinsip Islam. Rumah sakit ini walaupun tidak memiliki

parameter yang sama dengan Rumah sakit berprinsip syariah namun

keduanya sama-sama memiliki prinsip Islam yang menjadi dasar.

Rumah Sakit Islam Jakarta Islam merupakan contoh rumah sakit

Islam yang sudah berdiri berpuluh-puluh tahun di Jakarta yang

berfungsi sebagai unit pelayanan di bidang kesehatan dengan prinsip

yang di atur dalam Islam.21

Penelitian berfokus pada pengadaan alat kesehatan di Rumah

Sakit Islam karena jarangnya penelitian yang di adakan di lembaga

swasta terkait pengadaan barang, terutama di Rumah Sakit Islam.

Penelitian tentang pengadaan barang memang telah dilakukan

sebelumnya namun sayangnya belum ada penelitian tentang

pengadaan barang dari sudut pandang Islam. Maraknya penelitian di

Rumah Sakit berprinsip syariah namun kebanyakan hanya mengulas

tentang pelayanan di Rumah Sakit padahal pengadaan alat kesehatan

merupakan kegiatan paling penting dalam pelayanan kesehatan di

Rumah sakit sesuai dengan Permenkes RI Nomor 72 Tahun 2016

yang menyebutkan pelayanan kesehatan di rumah sakit harus

berorientasi pada pelayanan kesehatan, penyediaan sedia farmasi, alat

21

Rumah Sakit Islam Jakarta Cempaka Putih adalah rumah sakit berprinsip Islam

yang dibangun pada tahun 1981 diprakarsai oleh Dr.H.Kusnadi, salah satu tokoh

Muhammadiyah karena kebutuhan masyarakat Jakarta terhadap Rumah Sakit

berprinsip Islam. Rumah sakit ini lahir sebelum 10 rumah sakit syariah pertama

tersertifikasi syariah pada tahun 2018 dan telah memperoleh predikat Paripurna pada

Standar Nasional Akreditasi Rumah Sakit (SNARS) yang diselenggarakan oleh

Komisi Akreditasi Rumah Sakit (KARS) pada hari Jum‟at, 28 Juni 2019. “Sejarah

Rumah Sakit Islam Jakarta Cempaka Putih”, diakses dari

https://www.rsi.co.id/tentang-kami/sejarah

Page 32: ANALISIS PENERAPAN AKAD IJᾹRAH PADA PENGADAAN ALAT

9

kesehatan dan bahan habis pakai (BHMP) yang bermutu dan

terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat.22

Penelitian ini bertempat di Rumah Sakit Islam Jakarta Cempaka

Putih karena rumah sakit ini telah memberikan pelayanan kesehatan

bagi masyarakat khususnya di daerah Jakarta selama lebih dari 39

tahun, banyaknya pengalaman dan prestasi yang ditorehkan dapat

menjadi tempat berbagi pengetahuan khususnya tentang pengadaan

alat kesehatan di Rumah Sakit Islam yang telah menerapkan prinsip

Islam dalam pelayanan kesehatan.23

Berdasarkan uraian terkait pengadaan alat kesehatan serta Rumah

Sakit Islam Jakarta Cempaka Putih di atas, maka penulis ingin

mengkaji lebih dalam melalui penelitian tesis yang berjudul

“ANALISIS PENERAPAN AKAD IJᾹRAH PADA

PENGADAAN ALAT KESEHATAN SERTA

KESESUAIANNYA DENGAN FATWA DSN-MUI NO. 09/DSN-

MUI/IV/2000 TENTANG PEMBIAYAAN IJᾹRAH (Studi Kasus

Rumah Sakit Islam Jakarta Cempaka Putih, Jakarta Pusat)” .

B. Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah adalah suatu tahap permulaan dari

penguasaan masalah di mana objek dalam suatu jalinan tertentu

22

“Peraturan Mentri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 72 tahun 2016”,

https://peraturan.bpk.go.id/Home/Download/105431/Permenkes%20Nomor%2072%2

0Tahun%202016.pdf, diakses tanggal 14 Januari 2021 23

Di Rumah Sakit Islam Jakarta Cempaka Putih terdapat komite koordinasi

Pendidikan (komkordik) yang bertugas untuk melakukan dan membantu penelitian

terkait Rumah Sakit dan sebagainya. Dalam divisi inilah peneliti dapat meminta

informasi terkait pengadaan alat kesehatan di Rumah Sakit. “Struktur Organisasi

Rumah Sakit Islam Jakarta Cempaka Putih” diakses dari

http://repository.fe.unj.ac.id/7228/1/LAPORAN%20PRAKTEK%20KERJA%20LAP

ANGAN%20-%20AHMAD%20NATSIRUDDIN.pdf Jum‟at, 19 Desember 2020

Page 33: ANALISIS PENERAPAN AKAD IJᾹRAH PADA PENGADAAN ALAT

10

dapat kita kenali sebagai suatu masalah.24

Identifikasi masalah

merupakan suatu cara agar kita dapat melihat, menduga, mengira

dan menguraikan, serta menjelaskan sebuah masalah.25

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis dapat

mengidentifikasi masalahnya sebagai berikut :

a. Pengadaan barang di Rumah Sakit Islam Jakarta Cempaka

Putih.

b. Jenis pengadaan barang di Rumah Sakit Islam Jakarta

Cempaka Putih.

c. Konsep pengadaan barang menurut perundang-undangan di

Indonesia tentang pengadaan barang.

d. Kesesuaian konsep pengadaan barang dengan perundang-

undangan di Indonesia tentang pengadaan barang.

e. Fatwa DSN-MUI Nomor 107/DSN-MUI/X/2016 Tentang

Pedoman Penyelenggaraan Rumah Sakit Berdasarkan Prinsip

Syariah.

f. Fatwa DSN-MUI Nomor 09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang

Pembiayaan Ijᾱrah.

g. Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang

Murâbahah.

h. Fatwa DSN-MUI Nomor 27/DSN-MUI/III/2002 Tentang Al-

Ijᾱrah al-Muntahiyyat bi at-Tamlīk.

i. Fatwa DSN-MUI Nomor 73/DSN-MUI/X1/2008 Tentang

Musyârakah Mutanâqişah.

24

Jujun S. Suriasumantri, Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer, (Jakarta:

Pustaka Sinar Harapan, 2001), h. 309 25

Husein Umar, Metodologi Penelitian; Aplikasi Dalam Pemasaran, (Jakarta:

Gramedia, 2001), h. 68

Page 34: ANALISIS PENERAPAN AKAD IJᾹRAH PADA PENGADAAN ALAT

11

j. Fatwa DSN-MUI Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang

Mudhârabah (Qirᾱḍ).

k. Fatwa DSN-MUI Nomor 10/DSN-MUI/IV/2000 Tentang

Wakâlah.

l. Fatwa DSN-MUI Nomor 52/DSN-MUI/III/2006 Tentang

Akad Wakâlah Bi Al-Ujrah pada Asuransi dan Reasuransi

Syariah .

m. Penggolongan alat kesehatan berdasarkan fungsinya.

n. Penggolongan alat kesehatan berdasarkan sifat pemakaiannya.

o. Akad-akad pada pengadaan alat kesehatan menurut Fatwa

DSN-MUI Nomor 107/DSN-MUI/X/20016 Tentang Pedoman

Penyelenggaraan Rumah Sakit Berdasarkan Prinsip Syariah .

p. Penerapan akad ijᾱrah pada pengadaan alat kesehatan di

Rumah Sakit Islam Jakarta Cempaka Putih.

q. Kesesuaian akad ijᾱrah pada pengadaan alat kesehatan di

Rumah Sakit Islam Jakarta Cempaka Putih dengan Fatwa

DSN-MUI Nomor 09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang

Pembiayaan Ijᾱrah.

2. Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah merupakan bagian yang diawali dengan

pembatasan masalah apa saja, dari keseluruhan masalah yang

didefinisikan di bagian latar belakang, yang akan menjadi fokus

perhatian penelitian.26

Jadi, Pembatasan masalah adalah

memberikan gambaran yang jelas pada faktor-faktor tertentu

dalam masalah yang diteliti.27

26

Huzaemah T. Yanggo, dkk, Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis, dan Disertasi,

(Jakarta: IIQ Press, 2020), h. 9 27

Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja

Rosdakarya, 2009), Cet. Ke-26, h. 97

Page 35: ANALISIS PENERAPAN AKAD IJᾹRAH PADA PENGADAAN ALAT

12

Menurut penjelasan latar belakang dan identifikasi masalah di

atas, penulis membatasi tesis ini sebagai berikut :

a. Akad-akad pada pengadaan alat kesehatan di Rumah Sakit

Islam Jakarta Cempaka Putih.

b. Penerapan akad ijᾱrah pada pengadaan alat kesehatan di

Rumah Sakit Islam Jakarta Cempaka Putih.

c. Kesesuaian akad ijᾱrah pada pengadaan alat kesehatan di

Rumah Sakit Islam Jakarta Cempaka Putih dengan Fatwa

DSN-MUI Nomor 09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang

Pembiayaan Ijᾱrah.

3. Perumusan Masalah

Dari pembatasan masalah tersebut dapat dirumuskan beberapa

pertanyaan sebagai berikut :

a. Apa saja akad-akad yang digunakan dalam pengadaan alat

kesehatan di Rumah Sakit Islam Jakarta Cempaka Putih ?

b. Bagaimana penerapan akad ijᾱrah pada pengadaaan alat

kesehatan di Rumah Sakit Islam Jakarta Cempaka Putih ?

c. Apakah akad ijᾱrah pada pengadaan alat kesehatan di Rumah

Sakit Islam Jakarta Cempaka Putih sudah sesuai dengan

konsep fatwa Nomor 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang

Pembiayaan Ijᾱrah ?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah di atas, maka dapat

dirumuskan tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui akad-akad yang diterapkan pada pengadaan

alat kesehatan di Rumah Sakit Islam Jakarta Cempaka Putih.

2. Untuk mengetahui penerapan akad ijᾱrah pada pengadaan alat

kesehatan di Rumah Sakit Islam Jakarta Cempaka Putih.

Page 36: ANALISIS PENERAPAN AKAD IJᾹRAH PADA PENGADAAN ALAT

13

3. Untuk mengkaji kesesuaian penerapan akad ijᾱrah pada

pengadaan alat kesehatan di Rumah Sakit Islam Jakarta Cempaka

Putih dengan dan fatwa DSN-MUI Nomor 09/DSN-MUI/IV/2000

Tentang Pembiayaan Ijᾱrah.

D. Kegunaan Penelitian

Sesuai dengan tujuan penelitian di atas, maka penelitian ini

bertujuan agar dapat bermanfaat :

1. Secara teoritis penelitian ini ditunjukan sebagai sarana untuk

memajukan pengetahuan dan teori yang diperoleh di perguruan

tinggi terkait akad ijᾱrah pada pengadaan alat kesehatan ditinjau

dari perpektif Islam dan Fatwa DSN-MUI Nomor 09/DSN-

MUI/IV/2000 tentang pembiayaan ijᾱrah guna disajikan sebagai

bahan studi ilmiah terutama yang berkaitan dengan implementasi

akad ijᾱrah pada pengadaan alat kesehatan.

2. Secara praktis dan pemerhati hasil penelitian ini diharapkan dapat

mengembangkan pengetahuan pada bidang bisnis syariah serta

mengungkapkan masalah-masalah yang timbul di lapangan dan

masyarakat serta memberikan solusi bagi masalah yang terkait

bisnis syariah khususnya Rumah sakit berprinsip syariah.

E. Definisi Operasional

Pada dasarnya dalam setiap penelitian seharusnya memiliki suatu

acuan, yang mana acuan tersebut akan dipakai untuk mengkaji dan

meneliti terkait permasalahan yang akan diteliti sehingga hal ini

menjadi sebuah tolak ukur dalam menyelesaikan permasalahan dalam

sebuah penelitian. Sesuai dengan hal tersebut, maka definisi

operasional pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

Page 37: ANALISIS PENERAPAN AKAD IJᾹRAH PADA PENGADAAN ALAT

14

Tabel 1. Definisi Operasional

No. Variabel Definisi Operasional Instrumen

Pengumpulan

Data

1. Akad ijᾱrah Ijᾱrah merupakan sewa

guna manfaat barang atau

jasa pada jangka waktu

yang ditentukan dengan

imbalan.

1. Wawancara.

2. Observasi

dokumen

perjanjian

sewa-

menyewa.

2. Pengadaan

barang

Pengadaan barang adalah

usaha untuk mendapat

barang secara transparan,

efektif dan efisien sesuai

dengan kebutuhan dan

keinginan penggunanya

dengan cara menyewa

barang.

1. Wawancara.

2. Observasi

dokumen

perjanjian

sewa-

menyewa.

3. Alat kesehatan Alat kesehatan

merupakan instrumen

yang dipakai untuk

meringankan penyakit

manusia. Dalam

pelaksanaan akad ijᾱrah,

alat kesehatan yang

dimaksud adalah alat

biometri yang berfungsi

1. Wawancara.

2. Observasi

dokumen

perjanjian

sewa-

menyewa..

Page 38: ANALISIS PENERAPAN AKAD IJᾹRAH PADA PENGADAAN ALAT

15

untuk menentukan

ukuran lensa IOL serta

kelainan dalam bola mata

bagi pasien penderita

katarak sebelum di

operasi.

4. Fatwa DSN

MUI Nomor

09/DSN-

MUI/2000

tentang

pembiayaan

ijᾱrah

Fatwa yang membahas

aturan pada akad ijᾱrah

baik rukun ijᾱrah seperti

adanya pihak-pihak yang

melakukan akad ijᾱrah

(pemberi sewa dan

penyewa), shigat akad

ijᾱrah yang jelas baik

verbal maupun bentuk

lainnya (kontrak),

ketentuan objek akad

ijᾱrah (manfaat barang

dan upah), serta

kewajiban penyewa dan

pemberi sewa alat

kesehatan.

Kesesuaian akad ijᾱrah

pada pengadaan barang

ini akan ditinjau dari

ketentuan fatwa DSN-

MUI di atas.

1. Wawancara.

2. Observasi

dokumen

perjanjian

sewa-

menyewa

dan fatwa

DSN-MUI

Nomor 09

Tentang

Pembiayaan

Ijᾱrah

F. Kajian Pustaka

Page 39: ANALISIS PENERAPAN AKAD IJᾹRAH PADA PENGADAAN ALAT

16

Penelitian terdahulu yang relevan ini diklasifikan menjadi dua,

yaitu: penelitian yang berupa penelitian terdahulu yang berupa tesis,

disertasi dan jurnal ilmiah yang memiliki korelasi dengan judul tesis

yang diteliti, yakni tentang penerapan Fatwa DSN-MUI Nomor

09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Ijᾱrah pada pengadaan

alat kesehatan di Rumah Sakit Islam Jakarta Cempaka Putih dan buku

terkait pengadaan barang.

1. Penelitian terdahulu yang berbentuk tesis, jurnal dan buku

diantaranya adalah :

a. Tesis dengan judul “Implementasi Good Governance pada

Pengadaan Barang dan Jasa pada Pemerintah Kabupaten

Bungo (Studi Kasus pada Dinas Pendidikan)” oleh mahasiswa

Universitas Terbuka Jakarta Tahun 2016, Syayuti. Tesis ini

membahas kesesuaian pengadaan barang dan jasa pada

program pendidikan di Kabupaten Bungo dengan penerapan

konsep good governance. Adapun maksud konsep good

governance adalah konsep penyelenggaraan pemerintahan

yang bersih, transparan, akuntabel, efisien, efektif dimana

pemerintah mampu membangun manajemen yang

bertanggung jawab dan dan solid sesuai dengan prinsip

demokrasi dan pasar yang efisien dan menghindari kelalaian

penyaluran dana dan investasi dan pencegahan korupsi baik

politik maupun administratif. Penelitian ini menguraikan

bahwa pengadaan barang dan jasa program pendidikan yang

dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

(APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

(APBD) di Kabupaten Bungo telah berjalan dengan baik dan

sesuai konsep good governance ditinjau dari prinsip

Page 40: ANALISIS PENERAPAN AKAD IJᾹRAH PADA PENGADAAN ALAT

17

partisipasi, rule of law, kesamaan hak dan pemerataan,

konsensus, efisiensi serta akuntabilitas dan berpedoman pada

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 dan Peraturan

Presiden Nomor 70 Tahun 2012. Peran masyarakat dalam

merencanakan hingga mengawasi agar regulasi tetap berjalan

dengan baik. Publikasi masa terkait pengadaan barang dan

jasa harus ditingkatkan dan pihak-pihak legislatif mematuhi

aturan dan regulasi hingga tidak terjadi intervensi yang

menimbulkan efek diskriminatif dan kepincangan dalam

pembangunan penduduk.

Tesis ini memiliki sedikit persamaan dengan penelitian

yang dikaji yaitu membahas pengadaan barang, namun

terdapat perbedaan yang mendasar dengan penelitian yang

akan dikaji yaitu penelitian sebelumnya meneliti tentang

penerapan good governance di Pemerintah Kabupaten

Bungo.28

Namun pada penelitian yang penulis teliti berfokus

pada analisis akad ijᾱrah pengadaan alat kesehatan yang

terjadi pada Rumah Sakit Islam Jakarta Cempaka Putih serta

kesesuaiannya dengan Fatwa DSN-MUI.

b. Tesis dengan judul “Legalitas Pengadaan Barang atau Jasa

Pemerintah dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah” oleh

Mutiara Ramadhani Kusumadewi, Mahasiswi Pasca Sarjana

Universitas Islam Negeri (UIN) Antasari, Banjarmasin pada

Tahun 2017. Tesis ini membahas tentang kesesuaian prinsip

ekonomi syariah terhadap Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun

2010 pengadaan barang dan jasa yang memiliki tiga tahapan

28

Syayuti, “Implementasi Good Governance pada Pengadaan Barang dan Jasa

Pada Pemerintah Kabupaten Bungo (Studi Kasus pada Dinas Pendidikan)”, Tesis,

(Jakarta : Pasca Sarjana Universitas Terbuka, 2016), Tidak diterbitkan (t.d)

Page 41: ANALISIS PENERAPAN AKAD IJᾹRAH PADA PENGADAAN ALAT

18

penting yaitu persiapan, pemilihan dan pelaksanaan.

Ketentuan ini merupakan asas hukum pengadaan barang dan

jasa yang berlaku di Indonesia, dimana penduduknya

mayoritas beragama Islam. Dilandasi oleh latar belakang di

atas, peneliti menyimpulkan dalam penelitiannya bahwa

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 harus dimulai

dengan perencaan yang baik, pemilihan alternatif-alternatif

dan penggunaaan strategi pengadaan barang dan jasa yang

terbaik. Penelitian ini juga menyimpulkan adanya kesesuaian

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 dengan Al-Qur‟an,

hadiś, prinsip-prinsip muamalah seperti: al-aşlu fi-al

mu‟âmalâti al-ibâhah (hukum asal dari segala sesuatu adalah

boleh), menetapkan harga yang kompetitif, meninggalkan

intervensi yang yang dilarang, menghindari eksploitasi, jujur,

amanah, sesuai dengan asas saddu aź-źarîah dan wakâlah

muzayyadah. Selain itu sudah sesuai dengan hukum ekonomi

syariah yang memuat asas sukarela (ikhiyᾱri), kehati-hatian

(ikhtiyâti), asas menepati janji (amanah), asas tidak berubah

(luzūm), asas saling menguntungkan, asas kemudahan (taysīr),

asas kesetaraan (taswiyah), asas i‟tikad yang baik, asas sebab

yang halal, asas kebebasan berkontrak (hurriyyah), dan asas

tertulis (kitâbah).

Tesis ini memiliki persamaan dengan penelitian yang dikaji

yaitu membahas pengadaan barang dan jasa serta aspek

legalitas hukum Islam. Perbedaan di antara keduanya adalah

penelitian yang dibuat oleh Mutiara Ramadhani Kusumadewi

yaitu berfokus pada kesesuaian prinsip ekonomi Islam dengan

Page 42: ANALISIS PENERAPAN AKAD IJᾹRAH PADA PENGADAAN ALAT

19

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010.29

Namun pada

penelitian yang penulis teliti berfokus pada analisis akad

ijᾱrah pada pengadaan alat kesehatan di Rumah Sakit Islam

Jakarta Cempaka Putih serta kesesuaiannya dengan fatwa

DSN-MUI.

c. Tesis dengan judul “Implementasi Sistem Pengadaan Barang

atau Jasa secara Elektronik (SPSE) dalam Mewujudkan

Transparansi Pemerintahan (studi pada Badan Layanan

Pengadaan Barang atau Jasa (BLPBJ) dan Layanan Pengadaan

secara Elektronik (LPSE) Provinsi Lampung” oleh Firli

Satriawan, Mahasiswa Program Magister Universitas

Lampung, Bandar Lampung pada Tahun 2018. Tesis ini

membahas tentang sistem pengadaan barang dan jasa

pemerintah secara elektrorik dan biasa disebut e-procurement.

Penerapan metode ini selain karena perkembangan media

elektronik juga diharapkan dapat mengurangi penyalah-

gunaan kewenangan yang sering terjadi pemerintahan yang

dilatar-belakangi kecurangan oknum pemerintah yang

membatasi informasi proyek pengadaan barang dan jasa untuk

memonopoli pengadaan proyek-proyek Pemerintah serta

beberapa oknum tertentu yang berupaya memberikan fee atau

menekan oknum Pemerintah menggunakan preman agar dapat

memenangkan tender.

Penelitian ini menjelaskan bahwa Sistem Pengadaan

Barang atau Jasa Secara Elektroknik (SPSE) telah

mewujudkan transparansi, akuntabilitas atau terbuka, adil atau

29

Mutiara Ramadhani Kusumadewi, “Legalitas Pengadaan Barang atau Jasa

Pemerintah dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”, Tesis, (Banjarmasin : Pasca

Sarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Antasari, 2017) Tidak Diterbitkan (t.d)

Page 43: ANALISIS PENERAPAN AKAD IJᾹRAH PADA PENGADAAN ALAT

20

tidak diskriminatif walau ada beberapa kekurangan seperti

gangguan server. Penelitian ini juga menyimpulkan pada

tahapan pendaftaran lelang sejalan dengan Peraturan Presiden

Nomor 54 Tahun 2010 namun belum ada peningkatan yang

signifkan terkait peserta pelelangan dan tidak samanya

pemahaman peserta lelang terhadap cara dan ketentuan yang

berlaku. Dalam tahap uraian masalah terdapat kekurangan

seperti kurang maksimalnya panitia pelelangan dalam

menjabarkan informasi dan kurangnya personil pekerja

dibanding paket pekerjaan yang dilakukan. Pada tahap

penetapan terdapat kesulitan dalam memenuhi persyaratan

dokumen yang teralu sulit dipenui serta tingkat pemahaman

yang sama diantara para peserta.

Tesis ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang

peneliti akan teliti yaitu meneliti pengadaan barang dan jasa.

Sedangkan perbedaannya dengan penelitian terdahulu adalah

ruang lingkup penelitian pengadaan barang atau jasa adalah

media elektronik dan dilakukan pada Pemerintah kota

Bengkulu serta kesesuaiannya dengan Peraturan Presiden

Nomor 54 Tahun 2010,30

adapun ruang lingkup penelitian

yang penulis teliti terkait analisis akad ijᾱrah yang terdapat

pada pengadaan barang di Rumah Sakit Islam Jakarta

Cempaka Putih serta kesesuaiannya dengan Fatwa DSN-MUI.

d. Jurnal Riset Akutansi Tahun 2017 dengan Judul “Analisis

Sistem Pengadaan Barang dan Jasa (Penunjung Langsung)

30

Firli Satriawan, “Implementasi Sistem Pengadaan Barang atau Jasa secara

Elektronik (SPSE) dalam Mewujudkan Transparansi Pemerintahan (studi pada Badan

Layanan Pengadaan Barang atau Jasa (BLPBJ) dan Layanan Pengadaan secara

Elektronik (LPSE) Provinsi Lampung” Tesis, (Bandar Lampung : Magister

Universitas Lampung, 2018), Tidak Diterbitkan (t.d)

Page 44: ANALISIS PENERAPAN AKAD IJᾹRAH PADA PENGADAAN ALAT

21

Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang Kota Manado” oleh Nurul Ilmi Faisal,

Jenny Morasa dan Lidia M. Mawikere. Penelitian ini mengkaji

kelayakan sistem pengadaan barang dan jasa Dinas Pekerjaan

Umum pada Kota Manado. Hal ini dilatar-belakangi karena

penyelengaraan pengadaan barang dan jasa publik yang buruk

akan berakibat pada kerugian yang diterima oleh masyarakat,

termasuk minimnya tingkat pelayanan yang diterima

Pemerintah. Kesimpulan dari penelitian ini adalah

penyelengaraan pengadaan barang dan jasa pada Dinas Umum

Kota Manado ini sudah sejalan dengan Peraturan Presiden

Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Perubahan Pasal 4 Peraturan

Presiden Nomor 54 Tahun 2010, begitu pula dengan proses

penunjukan langsung mobil dinas pada Dinas Umum Kota

manado yang sudah mengikuti peraturan dan prosedur yang

berlaku seperti persiapan negoisasi harga, negoisasi harga,

surat perjanjian kerja sama dan pemesanan barang. Penelitian

ini memiliki kesamaan dengan tesis yang penulis teliti yaitu

meneliti pengadaan barang dan jasa.

Sedangkan perbedaannya dengan penelitian terdahulu

adalah ruang lingkup penelitian pengadaan barang atau jasa

adalah pengadaan barang di Dinas Umum Kota Manado serta

kesesuaiannya dengan Peraturan Presiden Nomor5 Tahun

2015,31

adapun ruang lingkup penelitian yang penulis teliti

terkait analisis akad ijᾱrah yang tedapat pada pengadaan alat

31

Nurul Ilmi Faisal, Jenny Morasa dan Lidia M. Mawikere “Analisis Sistem

Pengadaan Barang dan Jasa (Penunjung Langsung) Pada Dinas Pekerjaan Umum dan

Penataan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Manado” dalam Jurnal Riset

Akutansi Going Concern Tanggal 2 Desember 2017

Page 45: ANALISIS PENERAPAN AKAD IJᾹRAH PADA PENGADAAN ALAT

22

kesehatan di Rumah Sakit Islam Jakarta Cempaka Putih serta

kesesuaiannya dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 09/DSN-

MUI/IV/2000 terkait pembiayaan ijᾱrah.

e. Jurnal Pengadaan Vol.3 No. 3, bulan November 2013: 73-80

dengan tema Manajemen Pengadaan Publik yang ditulis oleh

Togar M. Simatupang dan Fanny Kartika. Pada jurnal ini

penulis menjelaskan pentingnya pengadaan barang dalam

sistem pemerintahan karena pengadaan publik dinilai dapat

membuat kehidupan masyarakat lebih baik, namun di

dalamnya terdapat kendala yaitu sistem penilaian kantor

berdasarkan percepatan penyerapan dana anggaran yang

menyebababkan pelaksanaan anggaran lebih mengutamakan

jumlah realisasi dibanding pemilihan jenis barang atau jasa

yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dampak positIf

dari percepatan anggaran ini adalah pengadaan publik

berkelanjutan yang diimplementasikan melalui sistem kontrak

dan relasi dengan penyedia.32

Persamaan penelitian ini dengan tesis yang penulis tulis

adalah objek penelitian yaitu pengadaan barang sedang

perbedaannya adalah penelitian terdahulu membahas

pengadaan barang publik yang di dalamnya terdapat implikasi

terkait penerapan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012

sedang dalam tesis yang penulis akan teliti adalah kesesuaian

akad ijᾱrah pada pengadaan alat kesehatan di Rumah Sakit

Islam Jakarta Cempaka Putih dengan fatwa DSN-MUI Nomor

09/DSN-MUI/IV/2000 terkait pembiayaan ijᾱrah.

32

Togar M. Simatupang dan Fanny Kartika, ”Manajemen Pengadaan Publik”

dalam Jurnal Pengadaan Vol.3 No. 3, November 2013

Page 46: ANALISIS PENERAPAN AKAD IJᾹRAH PADA PENGADAAN ALAT

23

2. Penelitian yang berbentuk buku

a. Buku dengan judul Konsolidasi Terbaru Peraturan Presiden

Tentang Pengadaan Barang Atau Jasa Pemerintah Dari Pepres

54/2010, Pepres 35/2011. Pepres 70/2012, Pepres 172/2014

Sampai Pepres 4/2015, yang ditulis oleh Tim Redaksi BIP.

Dalam bukunya ini penulis membahas ketentuan-ketentuan

penting seputar pengadaan barang atau jasa pemerintah

menurut Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 yang

merupakan perubahan keempat atas Peraturan Presiden Nomor

54 Tahun 2010. adapun isinya sebagai berikut : Pertama,

penjelasan tentang pengadaan barang atau jasa pemerintah,

pihak-pihak yang terkait di dalam pengadaan barang, prinsip-

prinsip dalam pengadaan barang serta sistem-sistem yang

terdapat pada pengadaan barang contoh: pelelangan yaitu

sistem seleksi penyedia barang, seleksi yaitu sistem seleksi

untuk penyedia jasa konsultasi, sayembara yaitu sistem

pemilihan penyedia jasa yang tidak ada di pasar dan tidak

memiliki harga satuan di pasar dan kontes yaitu sistem

pemilihan penyedia barang yang tidak tersedia di pasar dan

tidak ada harga satuannya di pasar.33

Dari pembahasan di atas, memiliki sedikit persamaan

dengan penelitian yang akan penulis kaji, yaitu membahas

masalah pengadaan barang atau jasa. Namun terdapat

perbedaan yang mendasar dalam buku ini, di sini penulis tidak

menemukan pembahasan mengenai akad-akad syariah pada

33

Redaksi BIP, Konsolidasi Terbaru Peraturan Presiden Tentang Pengadaan

Barang Atau Jasa Pemerintah Dari Pepres 54/2010, Pepres 35/2011. Pepres

70/2012, Pepres 172/2014 Sampai Pepres 4/2015,(Jakarta : Penerbit Bhuana

Ilmu Populer, 2017) h. 1-243

Page 47: ANALISIS PENERAPAN AKAD IJᾹRAH PADA PENGADAAN ALAT

24

pengadaan barang atau jasa khususnya di bidang swasta

sebagaimana yang akan penulis kaji.

b. Buku dengan judul Aspek Pengadaan barang dan jasa dan

bebagai permasalahannya yang dikarang oleh Adrian Sutedi,

S.H., M. H. Pada buku ini menjelaskan tinjauan umum terkait

pengadaan barang atau jasa, serta etika dan norma, juga

penyelenggara pengadaan barang dan jasa, kendala-kendala

yang terjadi pada pengadaan barang atau jasa pemerintah

conroh korupsi, suap, penyimpangan pengadaan barang atau

jasa, persengkolan dan monopoli. Di dalamnya juga terdapat

program-program untuk menghilangkan kendala-kendala yang

sering muncul di pengadaan barang atau jasa pemerintah

contohnya menggunakan sistem Layanan Pengadaan Barang

Secara Elektronik (LPSE), pakta integritas, audit serta sanksi-

sanksi bagi pelaku penyelewengan di dalam pengadaan

barang. Dari pembahasan di atas, memiliki sedikit persamaan

dengan penelitian yang akan penulis kaji, yaitu pengadaan

barang, namun terdapat perbedaan yang mendasar dalam buku

ini yaitu penulis tidak menemukan pengadaan barang menurut

hukum Islam serta akad-akad yang terdapat pada pengadaan

barang atau jasa.34

c. Buku dengan judul Fikih Mu‟amalah Maliyyah Akad Ijᾱrah

dan Ju‟alah yang dikarang oleh Prof.Dr. Jaih

Mubarok.,SE.,M.H.,M.Ag dan Dr.Hasanaudin,M.Ag. Pada

buku ini menjelaskan tinjauan umum terkait akad ijᾱrah

beserta ju‟alah baik pengertian, dalil, rukun, ragam, ujrah,

34

Adrian Sutedi, Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa dan Berbagai

permasalahannya,( Jakarta : Sinar Grafika, 2016), h. 1- 430

Page 48: ANALISIS PENERAPAN AKAD IJᾹRAH PADA PENGADAAN ALAT

25

mahal al manfa‟ah dan fatwa-fatwa terkait ijᾱrah dan ju‟alah.

Dari pembahasan di atas, memiliki sedikit persamaan dengan

penelitian yang akan penulis kaji, yaitu akad ijarah, namun

ada beberapa hal yang tidak ada di dalam buku yaitu tentang

Fatwa Nomor 09 Tentang Pembiayaan Ijᾱrah.35

G. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah

kualitatif yaitu studi kasus dengan meneliti di lapangan (field

research) menggunakan penelitian kualitatif, sebagai salah satu

prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa

ucapan atau tulisan dan perilaku yang diamati.36

Jenis penelitian ini adalah yuridis empiris yaitu penelitian

yang bertujuan untuk menelaah penerapan Fatwa Nomor 09/DSN-

MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijᾱrah pada pengadaan alat

kesehatan di Rumah Sakit Islam Jakarta Cempaka Putih. Agar

mencapai tujuan dari tesis ini, penulis menggunakan dua macam

penelitian, yaitu :

a. Penelitian Kepustakaan (Library Research)

Penelitian ini ditujukan untuk memperoleh literatur yang

berkenaan dengan pengadaan barang atau jasa dan

menganalisa beberapa Peraturan Presiden dan beberapa fatwa

DSN-MUI yang digunakan untuk membahas pengadaan alat

kesehatan di Rumah sakit berprinsip syariah. Metode ini

digunakan untuk mencari data teraktual yang bersifat teoritis

35

Jaih Mubarok dan Hasanaudin, Fikih Mu‟amalah Maliyyah Akad Ijᾱrah dan

Ju‟alah, (Bandung : Simbiosa Rekatama Media, 2020), Cet. 4, h. iii-vii 36

V. Wiratna Sujarweni, Metodologi Penelitian Lengkap, Praktis dan Mudah

Dipahami, (Yogyakarta: T.p, T.th)

Page 49: ANALISIS PENERAPAN AKAD IJᾹRAH PADA PENGADAAN ALAT

26

dengan menggunakan buku-buku, majalah, karya-karya

ilmiah, koran, dan bahan pustaka lainnya yang berkaitan

dengan materi tesis ini baik yang berada di perpustakaan dan

juga media elektronik.

b. Penelitian Lapangan (Field Research)

Penulis melakukan penelitian lapangan untuk memperoleh

data-data yang berhubungan tentang penelitian ini dengan

melakukan pengamatan langsung ke tempat objek penelitian

untuk melakukan wawancara dan pengambilan dokumen-

dokumen terkait.

Adapun tempat penelitian yang dikaji adalah Jalan Cempaka

Putih Tengah I/1 Jakarta Pusat, 10510.37

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif yang bertujuan membuat

deskripsi secara faktual, sistematis dan akurat tentang fakta-fakta

dan sifat-sifat populasi atau objek tertentu.38

Metode deskriptif-

kualitatif merupakan suatu cara yang mencari teori, bukan

menguji teori.39

Penelitian ini menghasilkan data deskriptif, yaitu metode

penelitian yang digunakan untuk menggambarkan semua data atau

keadaan subjek penelitian mengenai penerapan Fatwa Nomor

09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Ijᾱrah pada

pengadaan alat kesehatan di Rumah Sakit Islam Jakarta Cempaka

Putih. Pada penelitian ini penulis berfokus tentang penelitian pada

studi kritis terhadap penerapan Fatwa Nomor 09/DSN-

37

„Home”, https://www.rsi.co.id/, diakses tanggal 26 Agustus 2020 38

Kriyantono, Teknik Praktis Riset Komunikasi, (Jakarta: Kencana, 2006), h.69 39

Ardianto, Metode Penelitian untuk Public Relations Kuantitatif dan

Kualitatif, (Bandung : Simbiosa Rekatama Medi, 2010), h.6

Page 50: ANALISIS PENERAPAN AKAD IJᾹRAH PADA PENGADAAN ALAT

27

MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Ijᾱrah pada pengadaan alat

kesehatan di Rumah Sakit Islam Jakarta Cempaka Putih.

Penulis melakukan pendekatan penelitian di atas untuk

memperoleh data terkait informasi yang dibutuhkan dengan

melakukan observasi langsung ke tempat objek penelitian untuk

melakukan wawancara, melakukan pengamatan langsung, dan

memeperoleh dokumen yang terkait dengan penelitian.

3. Sumber Data Penelitian

Jenis data yang dipakai pada penelitian ini adalah bersumber

dari:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang dikumpulkan langsung

oleh peneliti dari sumber pertama. Sumber data primer dalam

penelitian ini adalah :40

1) Person: sumber data ini adalah diperoleh dengan cara

wawancara secara mendalam kepada para staf Rumah Sakit

Islam Jakarta Cempaka Putih.

2) Place: Sumber data yang diperoleh dari gambaran, tentang

situasi dan kondisi yang berlangsung berkaitan dengan

permasalahan yang dibahas pada penelitian.

3) Paper, yaitu sumber data yang menyediakan tanda berupa

huruf, angka, gambar, atau simbol lain.

b. Sumber Data Sekunder.

Data sekunder adalah data yang tidak diusahakan peneliti,

data sekunder ini bersifat penunjang dan melengkapi data

40

Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Sosial: Format Kuantitatif Dan

Kualitatif, (Surabaya: Airlangga University, 2005), h. 128

Page 51: ANALISIS PENERAPAN AKAD IJᾹRAH PADA PENGADAAN ALAT

28

primer. Data ini biasanya diperoleh dari perpustakaan dan

laporan penelitian yang sudah ada, yaitu sumber yang tidak

langsung memberikan data kepada pengumpul data seperti,

dokumen, koran, majalah, jurnal dan lainnya yang berkaitan

dengan permasalahan penelitian.41

Data sekunder dalam

penelitian ini antara lain yakni berupa literatur ilmiah, buku,

atau tulisan yang berkaitan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data, penulis menggunakan teknik sebagai

berikut :

a. Teknik literasi, yaitu pengumpulan data dengan membaca

literatur atau buku-buku tentang pengadaan barang dan jasa,

akad-akad di pada pelaksanaan rumah sakit dengan prinsip

syariah dan Fatwa DSN-MUI.

b. Dokumenter, yaitu penggalian masalah-masalah yang diteliti

dengan meneliti data dari perjanjian kerjasama sewa-menyewa

Rumah Sakit Islam Jakarta Cempaka Putih.

c. Teknik Pengamatan, yaitu mengamati langsung objek

penelitian melalui penelaahan Perjanjian Kerjasama Antara

Rumah sakit Islam Cempaka Putih dengan Nusa Indah Optikal

tentang Operasional Alat Biometri Antara Rumah sakit Islam

Cempaka Putih Nomor 034/PKS/X/02/2018, Addendum

Perjanjian Kerjasama Antara Rumah sakit Islam Cempaka

Putih dengan Nusa Indah Optikal tentang perubahan harga alat

Biometri Antara Rumah sakit Islam Cempaka Putih Nomor

145/PKS/X/12/2019 serta Surat Perintah Kerja Nomor

41

Sugiyono, Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan

R&D,(Bandung: Alfabeta, 2009), h. 299

Page 52: ANALISIS PENERAPAN AKAD IJᾹRAH PADA PENGADAAN ALAT

29

150/SPK/X/11/2020 di Rumah Sakit Islam Jakarta Cempaka

Putih kepada Optik Nusa Indah yang berhubungan dengan

pengadaan alat kesehatan di Rumah Sakit Islam Jakarta

Cempaka Putih.

d. Teknik Wawancara, yaitu penggalian data dengan

mewawancarai para staff Rumah Sakit Islam Jakarta Cempaka

Putih dan anggota DSN-MUI. Melalui tanya jawab secara

lisan menggunakan pedoman wawancara yang terstruktur

demi mendapatkan keterangan yang berhubungan dengan

penelitian dan mendapatkan informasi yang akurat.

5. Teknik Analisa Data

Data yang telah diperoleh dalam penelitian selanjutnya diolah,

dianalisa, untuk mencari pokok permasalahan yang diteliti.

Karena pendekatan data utama penelitian ini adalah kualitatif,

maka baik untuk jenis data normatif maupun empiris, akan

dilakukan dengan cara menganalisis isi. Selanjutnya data

dideskripsikan dan dijelaskan melalui tahapan-tahapan berikut ini:

a. Reduksi Data

Data yang diambil melalui studi literatur dan studi lapangan

akan diperiksa kelengkapannya dan kemudian dipilah-pilah

berdasarkan satuan konsep, kategori, atau tema tertentu. Pada

hal ini data yang tidak diperlukan disisihkan hingga data

diperlukan saja yang akan digunakan.

b. Display Data

Berdasarkan banyaknya data yang harus dianalisis dan

untuk mengurangi tingkat kesulitan dalam penjelasan dan

penegasan kesimpulan, maka perlu dibuat sketsa, matrik, atau

Page 53: ANALISIS PENERAPAN AKAD IJᾹRAH PADA PENGADAAN ALAT

30

grafik sehingga keseluruhan data dan bagian- bagian rincinya

dapat dipetakan secara jelas.

c. Kesimpulan

Data yang telah diurutkan dan disusun secara sistematik,

baik melalui penentuan tema maupun yang telah dibuat sketsa

dan matriknya akan diambil kesimpulan sehingga makna data

dapat ditemukan.

6. Teknik Validasi Data

Data dapat dinyatakan benar apabila adanya kesesuain antara

yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi

pada objek yang diteliti.42

Dan suatu penelitian dianggap objektif

apabila siapa pun dengan prosedur kerja yang sama menghasilkan

kesimpulan penelitian yang sama.43

Pengujian kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data

hasil penelitian kualitatif dapat dilakukan dengan cara:44

a. Perpanjangan pengamatan: peneliti kembali ke lapangan,

melakukan pengamatan, melakukan wawancara dengan

narasumber, baik yang pernah ditemui maupun yang baru

ditemui.

b. Peningkatan ketekunan: melakukan pengamatan secara lebih

berkesinambungan dan cermat sehingga validasi data dan

urutan peristiwa akan dapat dicatat secara pasti dan sistematis.

c. Triangulasi data: mencocokan data untuk menguji kebenaran

dari berbagai sumber dengan bermacam metode dan beragam

42

Sugiyono, Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan

R&D, h. 299 43

Noeng Muhadjir, Metodologi Penelitian kualitatif (Pendekatan Positivistik,

rasionalistik, Phenomenologik, dan Realisme Metaphisik) Telaah Studi Teks dan

Penelitian Agama, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996), h. 36 44

Sugiyono, Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan

R&D,h. 299

Page 54: ANALISIS PENERAPAN AKAD IJᾹRAH PADA PENGADAAN ALAT

31

waktu. Dilakukan dengan cara mengecek data yang diperoleh

melalui beberapa sumber data yaitu wawancara dari staft

manajemen Rumah Sakit Islam Jakarta Cempaka Putih,

observasi perjanjian kerjasama pengadaan alat kesehatan

dengan akad ijᾱrah di Rumah Sakit Islam Jakarta Cempaka

Putih.

d. Analisis kasus negatif: mencari data yang berbeda atau bahkan

berlawanan dengan data yang ditemukan. jika tidak ada data

yang berbeda atau berlawanan dengan temuan, maka data yang

ditemukan sudah dapat dipercaya.

e. Menggunakan bahan referensi: adanya tambahan data untuk

membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti, dapat

berupa foto-foto, rekaman, dan dokumen otentik.

f. Member check: proses pengecekan data yang berasal dari

narasumber untuk mengetahui seberapa jauh data yang

diperoleh sesuai dengan apa yang diberikan oleh nara sumber.

7. Teknik Penulisan Tesis

Teknik penulisan tesis ini beerdasarkan pada buku pedoman

penulisan Proposal, Tesis dan Disertasi yang diterbitkan oleh IIQ

Press Jakarta tahun 2020 yang diterbitkan oleh Institut Ilmu Al-

Qur‟an Jakarta.45

H. Sistematika Penulisan

Penulisan tesis ini dibagi menjadi lima bab yang terdiri dari lima

bab dengan pembahasan sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan, merupakan bab pertama terdiri dari, latar

belakang masalah, permasalahan, tujuan penelitian, kegunaan

45

Yanggo, dkk., Pedoman Penulisan Proposal, Tesis, dan Disertasi, h. 1-125

Page 55: ANALISIS PENERAPAN AKAD IJᾹRAH PADA PENGADAAN ALAT

32

penelitian, definisi operasional, kajian pustaka, metodologi penelitian

dan sistematika penelitian.

BAB II : Tinjauan Umum Tentang Pengadaan, Alat Kesehatan,

Ijᾱrah dan Rumah Sakit, yang mencakup empat pembahasan.

pertama, tinjauan umum pengadaan yang berisi pengertian

pengadaan, prinsip dan etika pengadaan, landasan hukum pengadaan,

pihak-pihak yang terkait dalam pengadaan, metode pengadaan,

macam-macam pengadaan, proses pengadaan barang swasta, metode

pemilihan penyedia barang, tujuan pengadaan, pengadaan barang

menurut Islam, macam-macam jual beli pada pengadaan barang,

pembagian pengadaan barang di rumah sakit berprinsip syariah, akad-

akad dalam pengadaan di rumah sakit berprinsip syariah dan

pengadaan barang yang dilarang Islam. Kedua sewa-menyewa

(ijᾱrah) yang berisi tentang pengertian ijᾱrah, landasan hukum

ijᾱrah, rukun dan syarat ijᾱrah, sifat ijᾱrah, macam-macam ijᾱrah,

ketentuan ijᾱrah dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, manfaat

dan resiko ijᾱrah, ketentuan fatwa DSN-MUI tentang ijᾱrah,

berakhirnya ijᾱrah. ketiga, alat kesehatan yang terdiri dari :

pengertian alat kesehatan, fungsi alat kesehatan, ketentuan alat

kesehatan menurut fatwa DSN-MUI. keempat, tinjauan umum rumah

sakit yang terdiri dari: pengertian rumah sakit, tugas dan fungsi rumah

sakit, jenis dan klasifikasi rumah sakit, perbedaan rumah sakit umum,

rumah sakit syariah dan rumah sakit Islam, lima maqâshid ash-

syarîah dalam rumah sakit berprinsip syariah.

BAB III : Akad Ijᾱrah pada Pengadaan Alat Kesehatan di

Rumah Sakit Islam Jakarta Cempaka Putih, Bab ini menguraikan

Page 56: ANALISIS PENERAPAN AKAD IJᾹRAH PADA PENGADAAN ALAT

33

secara mendalam tentang dua pembahasan. Pertama, Rumah sakit

Islam Jakarta Cempaka Putih meliputi : sejarah singkat perjalanan

rumah sakit, visi, misi rumah sakit, falsafah rumah sakit, motto rumah

sakit, tujuan rumah sakit dan sasaran strategi rumah sakit, fasilitas dan

layanan rumah sakit, prestasi rumah sakit serta struktur organisasi

Rumah Sakit Islam Jakarta Cempaka Putih. Kedua, Pengadaan Alat

Kesehatan di Rumah Sakit Islam Jakarta Cempaka Putih yang terdiri

dari unsur-unsur kontrak pengadaan alat kesehatan di Rumah Sakit

Islam Jakarta Cempaka Putih, alat kesehatan dengan akad ijᾱrah di

Rumah Sakit Islam Jakarta Cempaka Putih, prosedur pengadaan alat

kesehatan di Rumah Sakit Islam Jakarta Cempaka Putih, dan

ketentuan pengadaan alat kesehatan dengan akad ijarᾱh di Rumah

Sakit Islam Jakarta Cempaka.

Bab IV : Analisis Penerapan Akad Ijᾱrah Pada Pengadaan Alat

Kesehatan Di Rumah Sakit Islam Jakarta Cempaka Putih,

Pembahasan mengenai analis akad ijᾱrah dalam pengadaan alat

kesehatan di Rumah sakit Islam Cempaka Putih serta kesesuaiannya

dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang

Pembiayaan Ijᾱrah. Uraiannya meliputi : Pertama, akad-akad yang

terdapat di Rumah Sakit Islam Jakarta Cempaka Putih. Kedua,

penerapan akad ijᾱrah yang terdapat pada pengadaan alat kesehatan

menurut Fatwa Nomor 09/DSN-MUI/IV/2000 di Rumah Sakit Islam

Jakarta Cempaka Putih. Ketiga, analisis kesesuaian akad ijᾱrah pada

pengadaan alat kesehatan di Rumah Sakit Islam Jakarta Cempaka

Putih dengan Fatwa Nomor 09/DSN-MUI/IV/2000.

Page 57: ANALISIS PENERAPAN AKAD IJᾹRAH PADA PENGADAAN ALAT

34

BAB V : Penutup, yang terdiri atas kesimpulan dan penutup dari

pembahasan pada bab-bab sebelumnya serta saran-saran yang penulis

sampaikan agar dapat diterapkan di kemudian hari dan pada bab ini

dilengkapi dengan daftar pustaka dan lampiran-lampiran yang

berkenaan dengan penelitian.

Page 58: ANALISIS PENERAPAN AKAD IJᾹRAH PADA PENGADAAN ALAT

196

196

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang dipaparkan di atas, penulis menguraikan

beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Akad-akad yang diterapkan pada pengadaan alat kesehatan di

Rumah Sakit Islam Jakarta Cempaka Putih adalah akad jual beli

(bay‟) dan akad sewa menyewa (ijᾱrah).

2. Penerapan akad ijᾱrah pada pengadaan alat kesehatan di Rumah

Sakit Islam Jakarta Cempaka Putih terdapat pada pengadaan alat

biometri. Pengadaan alat kesehatan di Rumah Sakit Jakarta

Cempaka Putih adalah aktifitas untuk mewujudkan kebutuhan alat

kesehatan yang dirancang dan disepakati menggunakan akad ijᾱrah

di Rumah Sakit Islam Jakarta Cempaka Putih. Kegiatan ini berawal

dari negosiasi diantara kedua belah pihak lalu pembuatan dokumen

pengadaan alat kesehatan yang berisi kesepakatan di antara dua

pihak dalam pengadaan kemudian pihak rumah sakit (mustaˊjīr)

akan memeriksa kesesuaian antara surat pesanan, spesifikasi benda,

dokumen, alat pendukung setelah itu pihak rumah sakit melakukan

pembayaran sewa sesuai waktu yang disepakati kepada Nusa Indah

Optikal (mu‟jīr).

3. Kesesuaian akad ijᾱrah pada pengadaan alat kesehatan di Rumah

Sakit Islam Jakarta Cempaka Putih dengan Fatwa DSN-MUI

Nomor 09 Tentang Pembiayaan Ijᾱrah ditinjau dari dokumen-

dokumen perjanjian beserta wawancara dengan staf-staf rumah

sakit mengindikasikan dua kesimpulan yaitu sesuai jika ditinjau

Page 59: ANALISIS PENERAPAN AKAD IJᾹRAH PADA PENGADAAN ALAT

197

baik dari ketentuan akad, aqidayni manfaˊah ˊain dan ujrah dan

tidak sesuai jika ditinjau dari tempat penyelesaian sengketa.

B. Saran

Adapun saran penulis berdasarkan uraian kesimpulan di atas adalah

sebagai berikut :

1. Hendaklah pihak Rumah Sakit Islam Jakarta Cempaka Putih

menambahkan ketentuan di dalam perjanjian kerjasama sewa-

menyewa terkait tanggung jawab rumah sakit kepada barang

sewaan, kewajiban penggunaan Lembaga Keuangan Syariah dalam

akad ijᾱrah serta mengubah tempat penyelesaian sengketa apabila

tidak tercapai mufakat sesuai dengan Fatwa tentang ijᾱrah.

2. Hendaklah pihak Rumah Sakit Islam Jakarta Cempaka Putih

mengadakan sosialisasi akad-akad syariah kepada seluruh

karyawan terutama bagian-bagian yang terkait serta perusahaan

yang ikut bekerjasama dengan Rumah Sakit sebagai langkah

menuju Rumah Sakit Islam.

3. Bagi kalangan akademisi untuk melanjutkan penelitian terkait

pengadaan alat kesehatan di rumah sakit menggunakan akad-akad

syariah misalnya bay‟, wakᾱlah bi al-ujrah, muḍᾱrabah dan ijᾱrah

muntahiyat bi at-tamlîk.

4. Bagi para peneliti, khususnya di bidang hukum ekonomi syariah

untuk menganalisa penerapan akad-akad syariah di Lembaga

Keuangan Non Perbankan.

Demikianlah uraian kesimpulan dan saran yang penulis dapat

sampaikan, penulis berharap penelitian ini dapat menambah khazanah

keilmuan serta bermanfaat, khususnya untuk perkembangan rumah

sakit berprinsip syariah di Indonesia.

Page 60: ANALISIS PENERAPAN AKAD IJᾹRAH PADA PENGADAAN ALAT

198

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, Daud Vicay dan Keon Chee. Buku Pintar keuangan Syariah, terj.

Satrio Wahono, Jakarta : Zaman, 2012

Addendum Perjanjian Kerjasama Antara Rumah Sakit Islam Cempaka Putih

dengan Nusa Indah Optikal tentang perubahan harga alat Biometri

Antara Rumah Sakit Islam Cempaka Putih Nomor :

145/PKS/X/12/2019

Adnyawati, Ni Desak Made Sri DKK, Prilaku Konsumen, Depok : PT

RajaGrafindo Persada, 2017

Agustin, Hamdi. Studi Kelayakan Bisnis Syariah, Depok : PT Rajagrafindo

Persada, 2017

Amalia, Euis, Keadilan Distibutif dalam Ekonomi Islam, Penguatan Peran

LKM dan UKM di Indonesia, Jakarta : PT RajaGrafindoPersada, 2009

___________, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, Depok : Gramata

Publishing, 2010

al-Andalusi, Abu Walid Muhammad Ibn Ahmad Ibnu Rusyd al-Qurtubi.

Bidayat al-Mujtahid Wa Nihayat al-Muqtashid, Kairo : Daarul Kutub

al-haditsah, 2004, Vol.1

Antonio, Syafii. Bank Syariah dari Teori ke Praktik, Jakarta : Gema Insani,

2001

Anwar,Saiful. Pengantar Falsafah Ekonomi dan Keuangan Syariah, Depok :

Rajawali Press, 2018

Ardianto. Metode Penelitian untuk Public Relations Kuantitatif dan

Kualitatif, Bandung: Simbiosa Rekatama Medi, 2010

Arsana, I Putu Jati. Manajemen Pengadaan Barang dan Jasa

Pemerintah,Yogyakarta : Penerbit Deepubish, 2012, Cet.1

Page 61: ANALISIS PENERAPAN AKAD IJᾹRAH PADA PENGADAAN ALAT

199

Auda, Jasser. Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah,

Bandung : Mizan Media Utama, 2015, terj. Rosidin dan Ali Abd el

Mun‟im, Cet. 1

Azwar, Azrul. Pengantar Administrasi Kesehatan, Jakarta: Binarupa Aksara,

1996

Azzam, Abdul Aziz. Fiqh Muamalat, Jakarta : Amzah, 2010

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kamus Besar Bahasa

Indonesia, Jakarta : Balai Pustaka, 2017, Cet. Ke Lima

al-Baghdadi, Ahmad bin Muhamad bin Hambal bin Hilal bin Asad al

Marwazi. Musnad Ahmad, Mesir : Dᾱrul Hadiś, 1995, Juz 1

al-Bahuti, Kassyf al-Qina‟ an Matn al-Iqna‟, Mekah, Mathabi‟ al-hukumah,

1394, Vol.8

al-Bujairimy, Sulaiman bin Muhammad bin Umar. Al Bujairimy bin al

Khatib, Kairo : Daarul Hadits, 1951

Bungin, Burhan. Metodologi Penelitian Sosial : Format Kuantitatif Dan

Kualitatif, Surabaya : Airlangga University, 2005

Calunda, Rasidin. Manajemen Kesehatan, Makasar : CV Sah Media, 2018

Dahlan, Sofwan. Hukum Kedokteran (Rambu-rambu Bagi Profesi Dokter),

Semarang: BP UNDIP, 2000

Dewi, Gemala. Hukum Perikatan Islam di Indonesia, Jakarta : Prenada

Media Group, 2005, Cet.2

DM, Sukarno. dkk, Konsolidasi Peraturan Presiden Republik Indonesia

No.54 Tahun 2010 dan Perubahannya tentang Pengadaan Barang /

Jasa Pemerintah, Jakarta : CV. Mini Jaya Abadi, 2015

DSN-MUI dan Mukisi, Standar dan Instrument Sertifikasi Rumah Sakit

Rumah Sakit Syariah Versi 1438, Jakarta : Muksi, 2015

Ghazaly, Abdul Rahman. Fiqh Muamalat, Jakarta : Kencana, 2010

Page 62: ANALISIS PENERAPAN AKAD IJᾹRAH PADA PENGADAAN ALAT

200

Hakim, Abdul Hamid. Mabadiˊ al-Awwaliyah, Jakarta : Maktabah as -

Saadiyah Futra, 1967

Hallq, Wael B. Sejarah Teori Hukum Islam, terj. E. Kusumadiningrat, Jakarta

: Rajagrafindo Persada, 2000

Hariri, Wawan Muhwan. Hukum Perikatan Dilengkapi Hukum Perikatan

dalam Islam, Bandung : CV Pustaka Setia, 2011

Haroen,Nasrun. Fiqh Muamalah, Jakarta : Gaya Media Pratama, 2002, Cet. 2

Haroen, Sudin. Islamic Banking : Rules & Regulations, Kuala Lumpur :

Pelanduk, 1997

Hidayat, Enang. Transaksi Ekonomi Syariah, Bandung : PT. Remaja

Rosdakarya, 2016, Cet I

Hidayatullah, Syarif. Qawaidh Fiqhiyyah dan Penerapannya dalam

Transaksi Keuangan Syariah Kontenporer, Muamalat Maliyyah

Islamiyyah Mua‟shirah, Jakarta : Gratama Publishing, 2012

HS, Salim. Perkembangan Hukum Kontrak di Luar KUH Perdata, Jakarta :

Rajagrafindo, 2007

Huda, Qamarul Fiqh Muamalah, Yogyakarta: Sukses Offset, 2011

Huda, Nurul. dkk, Ekonomi Makro Islam Pendekatan Teoritis, Jakarta,

Prenada Media Group, 2008

Hulwati, Ekonomi Islam Teori dan Prakteknya dalam Perdagangan Syariah

di Pasar Modal Indonesia dan Malaysia, Ciputat : Ciputat Press, 2009

Ibrahim, Emil. Entrepreneurship for Hospital, Jakarta : Bumi Aksara : 2019

Ibnu Hajar al- Asqalânȋ, Bulûgul Maram Min Adillati Al-Ahkâm, terj. Kahar

Masyhur Buku I, Jakarta : Rineka Cipta, 1992

Imantoro,A. Seputar Alat Kesehatan, Jakarta : Loka Aksara, 2019

Indrajit, Richardus Eko dan Richardus Djokopranoto. Strategi Manajemen

Pembelian Dan Supply Chain, Jakarta : PT Grasindo, 2005

Page 63: ANALISIS PENERAPAN AKAD IJᾹRAH PADA PENGADAAN ALAT

201

al-Jauziyyah, Ibnu Qayyim, Iˊlam al-Muwaqqiˊiyan an Rabb al-ˊalamīn,

Beirut : Dar al-Fikr, 1997

Jazuli. Kaidah-Kaidah Fikih Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam

menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis, Jakarta : Prenadamedia

Group, 2016), Cet. Ke-6

Jurjani, Abdullah bin „Adi bin Abdullah bin Muhammad Abu Ahmad. al-

Kamil fi al-dhu‟âfâ ar-Rijal, Beirut : Daarul Fikr, 1988, Cet. III. Juz.4

Karim, Adiwarman. Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan, Jakarta : PT

Rajagarifindo Persada, 2011, Cet. 11

________________, Ekonomi Mikro Islam, Jakarta : Rajawali Press, 2014

Karisma, Jawade Hafidz Arsyadi Dian. Sentralisasi Birokrasi Pengadaan

Barang dan Jasa Pemerintah, Jakarta: Sinar Grafika, 2018

Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, Jakarta : Rajawali press,

2011

Kriyantono. Teknik Praktis Riset Komunikasi, Jakarta: Kencana, 2006

Majelis Upaya Kesehatan Islam Seluruh Indonesia (MUKISI), Pedoman

Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit, Jakarta : MUKISI, 2017

Mubaroh, Jaih dan Hasanudin, Fiqh Mu‟amalat Maliyyah Akad Ijarah dan

Ju‟alah, Bandung : Simbiosa Rekatama Media,2020, Cet.4

Mubarok, Jaih. Kuliah Umum “Fatwa dan Peraturan Perundang-undangan

Terkait Ekonomi dan Keuangan Syariah di Indonesia”, disampaikan

pada tanggal 13 Maret 2020 di Kampus IIQ Jakarta

Muhadjir, Noeng. Metodologi Penelitian kualitatif (Pendekatan Positivistik,

rasionalistik, Phenomenologik, dan Realisme Metaphisik) Telaah Studi

Teks dan Penelitian Agama, Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996

Muslich, Ahmad Wardi. Fiqh Muamalat, Jakarta : Amzah, 2010

Moleong, Lexy J. Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: Remaja

Rosdakarya, 2009, Cet. Ke-26

Page 64: ANALISIS PENERAPAN AKAD IJᾹRAH PADA PENGADAAN ALAT

202

NH, Muhammad Firdaus. dkk, Sistem & Mekanisme Pengawasan Syariah,

Jakarta : Reinaisan, 2007

Pasaribu, Chairuman. Hukum Perjanjian Dalam Islam, Jakarta: Sinar

Grafika, 1994

Perjanjian Kerjasama Antara Rumah Sakit Islam Cempaka Putih dengan

Nusa Indah Optikal tentang Operasional Alat Biometri Antara Rumah

Sakit Islam Cempaka Putih Nomor : 034/PKS/X/02/2018

al-Qazwayni, Ibn Majah Abu ˊAbdullah Muhamad Ibnu Yazid. Sunan Ibnu

Majah, Kairo: Daar al-Fikr,2004, Vol.II

Ramli, Samsul dan Muhammad Ide Ambardi. Bacaan Wajib Menyusun

Perencanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah, Jakarta :

Visimedia, 2015, Cet.1

Rauzi, Sarah Binti „Adil Ibn Muhammad Amin. al-Uqūd al-Mᾱliyah al-

Mustajaddah wa Dhawabituha : Dirᾱsah Uşūliyyah Taţbiqiyyah, KSA

: Universitas Umm Al-Qura, 2010

Redaksi BIP, Konsolidasi Terbaru Peraturan Presiden Tentang Pengadaan

Barang Atau Jasa Pemerintah Dari Pepres 54/2010, Pepres 35/2011.

Pepres 70/2012, Pepres 172/2014 Sampai Pepres 4/2015 Jakarta :

Penerbit Bhuana Ilmu Populer, 2017

Rikomah, Setya Enti. Farmasi Rumah Sakit, Sleman : CV Budi Utama, 2017

Ryan, Albert. Buku Pengadaan Barang dan Jasa, Yogyakarta : Gradien

Mediatama, 2011

Saparini, Hendri. at.all, Bisnis Halal Teori dan Praktik, PT Rajagrafindo

Persada : Depok, 2018

Sari, Nilam. Kontrak (Akad) dan Implementasinya pada Perbankan Syariah

di Indonesia, Banda Aceh : Yayasan peNa Banda Aceh, 2015

Satibi, Manajemen Obat Di Rumah Sakit, Yogyakarta : Gadjah Mada

University Press, 2018, Cet. 2

Page 65: ANALISIS PENERAPAN AKAD IJᾹRAH PADA PENGADAAN ALAT

203

aş-Şan‟ani, Muhammad bin Ismail bin Al-Amir. Subulus Salam al Mausulah

Ila Bulugul Maram, Jeddah – Riyadh : Daar ibn al Jauzi, 1421 H

as-Shiddiqy, Hasbi. Pengantar Fiqh Muamalah, Jakarta :Bulan Bintang,

1989

as-Sijistani, Abu Daud Sulaiman Ibn al-Asyath ibnu Ishaq al-Azdi. Sunan

Abi‟ Daud, Kairo : Daarul al-fajr Litturats,1935

Solihin, Ahmad Ifham. Buku Pintar Ekonomi Syariah, Jakarta : PTGramedia

Pustaka Utama, 2010, Cet.1

Soemitra, Andri. Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga

Keuangan dan Bisnis Kontemporer, Jakarta : Kencana, 2019, Cet.1

Subekti, R. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Jakarta : Indonesia Legal

Center Publishing, 2013, Cet. Ke 2

Sudarsono, Heri. Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, Yogyakarta :

Ekonisia, 2007, Cet. IV

Sugiyono. Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan

R&D,Bandung: Alfabeta, 2009

Suhendi, Hendi. Fiqh Muamalah, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2002

Suherman, Sherly A. Tips Jitu Menang Tender, Jakarta : Medpress, 2010

Sujarweni, V. Wiratna Metodologi Penelitian Lengkap, Praktis dan Mudah

Dipahami, Yogyakarta: T.p, T.th

Surat Perintah Kerja No: 150/SPK/X/11/2020 di Rumah Sakit Islam Jakarta

Cempaka Putih kepada Optik Nusa Indah

Suriasumantri, Jujun S. Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer, Jakarta:

Pustaka Sinar Harapan, 2001

Sutedi, Adrian. Aspek Hukm Pengadaan Barang dan Jasa dan Berbagai

permasalahannya, Jakarta : Sinar Grafika, 2016

Syah, Ismail Muhammad. dkk, Filsafat Hukum, Jakarta : Bumi Aksara, 1992

Page 66: ANALISIS PENERAPAN AKAD IJᾹRAH PADA PENGADAAN ALAT

204

Tim Cv. Tamita Utama, Himpunan Peraturan Keppres, Pepres, Inpres

Pepres No.95 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan

Barang / Jasa Pemerintah Tahun 2010, Jakarta : CV Tamita Utama,

2010

Tim Penyusun KHES, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Jakarta:

Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktorat Badan Peradilan

Agama, 2011

Tim Redaksi Pustaka Yustisia. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010

tentang Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah, Yogyakarta :

Pustaka Yustisia, 2010

Tim Redaksi Pustaka Yustisia, Juklak Lengkap Pengadaan Barang /Jasa,

Jakarta : Penerbit Pustaka Yustisia, 2010, Cet. Kedua

Tim Redaksi Pustaka Yustisia, Kitab Lengkap KUHPer, KUHAPer, KUHP,

KUHP, KUHAP, KUHD, Jakarta : Penerbit Pustaka Yustisia, 2011,

Cet. Pertama

Umar, Husein. Metodologi Penelitian; Aplikasi Dalam Pemasaran, Jakarta:

Gramedia, 2001

Usman, Rachmadi. Produk dan Akad Perbankan Syariah di Indonesia,

Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2009

Wahhab, Muhammad. Pengantar Fiqh Muamalat, Jakarta : Rumah Fiqh

Publishing, 2018

Yahya, Marzuqi dan Endah Fitri Susanti. Buku Pintar Pengadaan Barang

dan Jasa Pemerintah Sesuai dengan Pepres, Jakarta : Laskar Aksara,

2012

Yanggo, Huzaemah T. dkk, Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis, dan Disertasi,

Jakarta: IIQ Press, 2020

Yustina, Endang Wahyati, Mengenal Hukum Rumah Sakit, Jakarta : Keni

Media, 2012

Page 67: ANALISIS PENERAPAN AKAD IJᾹRAH PADA PENGADAAN ALAT

205

al-Zuhaili, Wahbah. Fiqh Islam wa Adilatuhu terj.Abdul Hayyie al Kattani,

Jakarta : Gema Insani, 2011, Juz IV

________________, al-Qawᾱiḍ al-Fiqhiyyah al-Kubrᾱ wa Atsaruha fi al-

Muˊᾱmalᾱti al-Muˊaşirah, Damaskus : Dᾱr al-Qalam :2002

Jurnal

Asliana, Endang “Pengadaan Barang dan Jasa di Indonesia”, Jurnal Ilmiah

Esai Vol.6 No. 1, Januari 2012

Faisal, Nurul Ilmi at.all “Analisis Sistem Pengadaan Barang dan Jasa

(Penunjung Langsung) Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Manado”, Jurnal Riset

Akutansi Going Concern, tanggal 2 Desember 2017

Falahuddin dan Icut Aprilia. “Analisis Penerapan Akutansi Pembiayaan

Ijarah Berdasarkan PSAK Nomor 107 di PT Bank Rakyat Indonesia

Syariah Cabang Lhokseumawe”, Jurnal Akutansi dan Keuangan

Kenedi, Jon. Dkk.,”Analisis Pengadaan Alat Kesehatan di Rumah Sakit

Umum Daerah Padang Pariaman Tahun 2017”, Jurnal Kesehatan

Andalas Vol. 7 2018

Simatupang,Togar M. dan Fanny Kartika,” Manajemen Pengadaan Publik”,

Jurnal Pengadaan Vol.3 No. 3. November 2013

Sulistyowati, Arlina Dhian. dkk., “Gambaran Pelaksanaan Indikator Mutu

Syariah Perawat di Rumah Sakit Islam Yogyakarta PDHI”, Jurnal

Kepemimpinan dan Manajemen Perawatan, Vol.2 No.1 May 2019,

https://www.researchgate.net/publication/337559556_Gambaran_Pelak

sanaan_Indikator_Mutu_Syariah_Perawat_di_Rumah_Sakit_Islam_Yo

gyakarta_PDHI/link/5dddd288a6fdcc2837ed88b4/download, diakses

tanggal 15 Januari 2021

Yusliati, dkk., “Gambaran Perencanaan Pengadaan Alat Kesehatan di

Puskesmas Siompu Kabupaten Buton Selatan Tahun 2015”, Jurnal

Ilmiah Mahasiswa Kesehatan Masyarakat, Vol.1 No.2 2006

Page 68: ANALISIS PENERAPAN AKAD IJᾹRAH PADA PENGADAAN ALAT

206

Tesis

Iskandar, A. Ika. “Analisis Pengadaan Barang Atau Jasa di Pemerintah Kota

Sukabumi, Pemerintah Bogor dan Lembaga Kebijakan pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)” , Tesis, Program Magister

Universitas Indonesia, 2012. Tidak diterbitkan

Kusumadewi, Mutiara Ramadhani. “Legalitas Pengadaan Barang atau Jasa

Pemerintah dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”, Tesis, Pasca

Sarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Antasari, 2017. Tidak

Diterbitkan

Satriawan, Firli. “Implementasi Sistem Pengadaan Barang atau Jasa secara

Elektronik (SPSE) dalam Mewujudkan Transparansi Pemerintahan

(studi pada Badan Layanan Pengadaan Barang atau Jasa (BLPBJ) dan

Layanan Pengadaan secara Elektronik (LPSE) Provinsi Lampung”

Tesis, Magister Universitas Lampung, 2018. Tidak Diterbitkan

Syayuti, “Implementasi Good Governance pada Pengadaan Barang dan Jasa

Pada Pemerintah Kabupaten Bungo (Studi Kasus pada Dinas

Pendidikan)”, Tesis, Pasca Sarjana Universitas Terbuka, 2016. Tidak

diterbitkan

Internet

“Fasilitas lainnya di Rumah Sakit Islam Jakarta Cempaka Putih”

https://www.rsi.co.id/fasilitas/fasilitas-lainnya, diakses tanggal 27

Agustus 2020

“Fasilitas Umum di Rumah Sakit Islam Jakarta Cempaka Putih diakses dari

https://www.rsi.co.id/fasilitas/fasilitas-umum, diakses tanggal 27

Agustus 2020

“Fasilitas Penunjang Medis Audiometri”,

https://www.rsi.co.id/fasilitas/penunjang-medis/audiometri, diakses

tanggal 27 Agustus 2020

Page 69: ANALISIS PENERAPAN AKAD IJᾹRAH PADA PENGADAAN ALAT

207

“Fasilitas Penunjang Medis Bone Densitometry”,

https://www.rsi.co.id/fasilitas/penunjang-medis/bone-densitometry,

diakses tanggal 27 Agustus 2020

“Fasilitas Penunjang Medis Bronkskopi”,

https://www.rsi.co.id/fasilitas/penunjang-medis/bronkhoskopi, diakses

tanggal 27 Agustus 2020

“Fasilitas Penunjang Medis Carsiotograpy (CTG)”,

https://www.rsi.co.id/fasilitas/penunjang-medis/cardiotocography-ctg,

diakses tanggal 27 Agustus 2020

“Fasilitas Penunjang Medis Cath Lab”,

https://www.rsi.co.id/fasilitas/penunjang-medis/cath-lab, diakses

tanggal 27 Agustus 2020

“Fasilitas Penunjang Medis Echocardiografi”,

https://www.rsi.co.id/fasilitas/penunjang-medis/echocardiografi,

diakses tanggal 27 Agustus 2020

“Fasilitas Penunjang Medis Endocopy Urologi Set”,

https://www.rsi.co.id/fasilitas/penunjang-medis/endocopy-urologi-set,

diakses tanggal 27 Agustus 2020

“Fasilitas Penunjang Medis Endoskopi Retrograde Cholangio Pancreatografi

(ERCP)”, https://www.rsi.co.id/fasilitas/penunjang-medis/endoscopi-

retrograde-cholangio-pancreatografi-ercp, diakses tanggal 27 Agustus

2020

“Fasilitas Penunjang Medis Elektrokardiografi (EKG)”,

https://www.rsi.co.id/fasilitas/penunjang-medis/elektrokardiografi-ekg,

diakses tanggal 27 Agustus 2020

“Fasilitas Penunjang Medis Elektrosefalogi (EEG)”,

https://www.rsi.co.id/fasilitas/penunjang-medis/elektroensefalografi-

eeg, diakses tanggal 27 Agustus 2020

Page 70: ANALISIS PENERAPAN AKAD IJᾹRAH PADA PENGADAAN ALAT

208

“Fasilitas Penunjang Medis Elektro Myography (EMG) – Biofeedback”,

https://www.rsi.co.id/fasilitas/penunjang-medis/elektro-myography-

emg-biofeedback, diakses tanggal 27 Agustus 2020

“Fasilitas Penunjang Medis ENT Treatment”,

https://www.rsi.co.id/fasilitas/penunjang-medis/ent-treatment, diakses

tanggal 27 Agustus 2020

“Fasilitas Penunjang Medis Esofagus Gasro Duodenoskopi”,

https://www.rsi.co.id/fasilitas/penunjang-medis/esofagus-gastro-

duodenoskopi, diakses tanggal 27 Agustus 2020

“Fasilitas Penunjang Medis Extracorporeal Shock Wave Lithotripsy”,

https://www.rsi.co.id/fasilitas/penunjang-medis/eswl-extracorporeal-

shock-wave-lithotripsy, diakses tanggal 27 Agustus 2020

“Fasilitas Penunjang Medis Holter Monitoring”,

https://www.rsi.co.id/fasilitas/penunjang-medis/holter-monitoring,

diakses tanggal 27 Agustus 2020

‟Fasilitas Penunjang Medis Infra Red (IR)”,

https://www.rsi.co.id/fasilitas/penunjang-medis/infra-red-ir, diakses

tanggal 27 Agustus 2020

“Fasilitas Penunjang Medis Kolposkopi”,

https://www.rsi.co.id/fasilitas/penunjang-medis/kolposkopi, diakses

tanggal 27 Agustus 2020

“Fasilitas Penunjang Medis Kolonoskopi”,

https://www.rsi.co.id/fasilitas/penunjang-medis/kolonoskopi, diakses

tanggal 27 Agustus 2020

“Fasilitas Penunjang Medis Parafin Bath”,

https://www.rsi.co.id/fasilitas/penunjang-medis/parafin-bath, diakses

tanggal 27 Agustus 2020

Page 71: ANALISIS PENERAPAN AKAD IJᾹRAH PADA PENGADAAN ALAT

209

“Fasilitas Penunjang Medis Phaco Emulsifikasi”,

https://www.rsi.co.id/fasilitas/penunjang-medis/phaco-emulsifikasi,

diakses tanggal 27 Agustus 2020

“Fasilitas Penunjang Medis Magnetic Resonance Imaging (MRI)”,

https://www.rsi.co.id/fasilitas/penunjang-medis/mri-magnetic-

resonance-imaging, diakses tanggal 27 Agustus 2020

“Fasilitas Penunjang Medis Microwave Diathermy (MWD)”,

https://www.rsi.co.id/fasilitas/penunjang-medis/microwave-diathermy-

mwd, diakses tanggal 27 Agustus 2020

“Fasilitas Penunjang Medis MSCT Scan 128 Slice”,

https://www.rsi.co.id/fasilitas/penunjang-medis/msct-scan-128-slice,

diakses tanggal 27 Agustus 2020

“Fasilitas Penunjang Medis Short Wave Diathermy (SWD)”,

https://www.rsi.co.id/fasilitas/penunjang-medis/short-wave-diathermy-

swd, diakses tanggal 27 Agustus 2020

“Fasilitas Penunjang Medis Spiral CT Scan”,

https://www.rsi.co.id/fasilitas/penunjang-medis/spiral-ct-scans, diakses

tanggal 27 Agustus 2020

“Fasilitas Penunjang Medis Spirometri”,

https://www.rsi.co.id/fasilitas/penunjang-medis/spirometri, diakses

tanggal 27 Agustus 2020

“Fasilitas Penunjang Medis Ultrasound”,

https://www.rsi.co.id/fasilitas/penunjang-medis/ultrasound, diakses

tanggal 27 Agustus 2020

“Fasilitas Penunjang Medis Uroflowmetri”,

https://www.rsi.co.id/fasilitas/penunjang-medis/uroflowmetri, diakses

tanggal 27 Agustus 2020

Page 72: ANALISIS PENERAPAN AKAD IJᾹRAH PADA PENGADAAN ALAT

210

“Fasilitas Penunjang Medis USG Color Dopler”,

https://www.rsi.co.id/fasilitas/penunjang-medis/usg-color-dopler,

diakses tanggal 27 Agustus 2020

“Fasilitas Penunjang Medis Transcuntaneous Eletrical Nerve Stimulation

(TENS)”, https://www.rsi.co.id/fasilitas/penunjang-

medis/transcutaneous-electrical-nerve-stimulation-tens, diakses tanggal

27 Agustus 2020

“Fasilitas Penunjang Medis Treadmill”,

https://www.rsi.co.id/fasilitas/penunjang-medis/treadmill, diakses

tanggal 27 Agustus 2020

“Fasilitas Penunjang Medis Vitrectomy”,

https://www.rsi.co.id/fasilitas/penunjang-medis/vitrectomy, diakses

tanggal 27 Agustus 2020

“Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No. 06/DSN-

MUI/IV/2000 tentang Jual Beli Istishna”, http://mui.or.id/wp-

content/uploads/files/fatwa/06-Istisna_.pdf, diakses tanggal 22

Desember 2020

“Fatwa DSN-MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Ijarah”,

https://drive.google.com/file/d/0BxTl-

lNihFyzWTJMRVY3bzdiYVk/view, diakses tanggal 03 April 2020

“Fatwa DSN-MUI Nomor 27/DSN-MUI/III/2002 Tentang Ijarah Muntahiyat

bi at-Tamlik”, http://mui.or.id/wp-conte nt/uploads/files/fatwa/27-

Ijarah_IMBT.pdf, diakses tanggal 03 April 2020

“Fatwa DSN-MUI Nomor 44/DSN-MUI/VIII/2004 Tentang Akad Ijarah

Multijasa”, https://drive.google.com/file/d/0BxTl-

lNihFyzMlRsek9RMjdFUU0/view, diakses tanggal 03 April 2020

Page 73: ANALISIS PENERAPAN AKAD IJᾹRAH PADA PENGADAAN ALAT

211

“Fatwa DSN Nomor 71/DSN-MUI/VI/2008 tentang Sale and Lease Back”,

https://drive.google.com/file/d/0BxTl-lNihFyzeElvSkI2SU0zcFU/view,

diakses tanggal 03 April 2020

“Fatwa DSN Nomor 72/DSN-MUI/VI/2008 tentang Ijarah Sale and Lease

Back”, https://drive.google.com/file/d/0BxTl-

lNihFyzbGVEMFZncHltc2c/view, diakses tanggal 03 April 2020

“Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No. 85/DSN-

MUI/XII/2012 tentang Waad dalam Transaksi Keuangan Syariah dan

Bisnis Syariah”, https://drive.google.com/file/d/0BxTl-

lNihFyzTFVrQUU2SnNfOEE/view, diakses tanggal 04 April 2020

“Fatwa DSN-MUI Nomor 101/DSN-MUI/X/2016 Tentang Akad al-Ijarah

al-Mausufah fii al-Dzimmah”, https://drive.google.com/file/d/0BxTl-

lNihFyzRl84dkE1M2lBalE/view, diakses tanggal 03 April 2020

“Fatwa DSN-MUI Nomor 102/DSN-MUI/X/2016 Tentang akad al-Ijarah

al-Mausufah fii al-Dzimmah untuk Produk Pembiayaan Pemilikan

Rumah (PPR) – Inden”, https://drive.google.com/file/d/0BxTl-

lNihFyzNVpfaDR0emtKLUE/view, diakses tanggal 03 April 2020

“Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No. 107/DSN-

MUI/X/20016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Rumah Sakit

Berdasarkan Prinsip Syariah”, https://drive.google.com/file/d/0BxTl-

lNihFyzeGtndWNWTWRkbXM/view, diakses tanggal 03 April 2020

“Fatwa DSN-MUI Nomor 112/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Ijarah”,

https://drive.google.com/file/d/1ZogoMTJgVp9kuVtfW1Gy_VT_4gw3

RnQx/view, diakses tanggal 03 April 2020

“Home”, https://www.rsi.co.id/, diakses tanggal 26 Agustus 2020

Informasi SDM Kesehatan Nasional”

http://bppsdmk.kemkes.go.id/info_sdm/info/fasyankes?unit=3173073,

diakses tanggal 20 Maret 2021

Page 74: ANALISIS PENERAPAN AKAD IJᾹRAH PADA PENGADAAN ALAT

212

“Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor: 147/MENKES/PER/I/2010

Tanggal : 27 Januari 2010”,

https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/139972/permenkes-no-

147menkesperi2010-tahun-2010, diakses tanggal 15 Januari 2021

“Layanan Khusus Rumah Sakit Islam Jakarta Cempaka Putih”,

https://www.rsi.co.id/layanan/layanan-khusus, diakses tanggal 27

Agustus 2020

“Layanan 24 jam Rumah Sakit Islam Jakarta Cempaka Putih”,

https://www.rsi.co.id/layanan/layanan-24-jam, diakses tanggal 27

Agustus 2020

“Medical Check Up Rumah Sakit Islam Jakarta Cempaka Putih”,

https://www.rsi.co.id/layanan/medical-check-up, diakses tanggal 27

Agustus 2020

“Mukisi, Penggagas Rumah Sakit Bersistem Syariah”,

https://mukisi.com/494/mukisi-penggagas-rumah-sakit-bersistem-

syariah/, diakses hanggal 25 Desember 2020

“_______, Standar dan Sertifikasi Rumah Sakit Syariah”

https://mukisi.com/503/standar-dan-sertifikasi-rumah-sakit-syariah/,

diakses tanggal 20 Maret 2021

“_______, Mengenal Rumah Sakit Syariah”, https://mukisi.com/#, diakses

tanggal 13 Maret 2020

“_______, Alkes Halal Wajib untuk RS Syariah”

https://MUKISI.COM/1038/alkes-halal-wajib-untuk-rs-syariah/,

diakses tanggal 20 Maret 2021

“_______, 100 RS Ditargetkan Miliki Sertifikasi Syariah pada 2020”,

https://mukisi.com/2913/100-rs-ditargetkan-miliki-sertifikasi-syariah-

pada-2020/, diakses tanggal 9 Januari 2021

“Pharmacy care”, https://www.mipa-farmasi.com/2016/05/alat-kesehatan-

alkes.html, diakses tanggal 22 September 2020

Page 75: ANALISIS PENERAPAN AKAD IJᾹRAH PADA PENGADAAN ALAT

213

“Pedoman Klasifikasi Izin Edar Alat Kesehatan”, Bab II,

http://regalkes.kemkes.go.id/informasi_alkes/Pedoman%20Klasifikasi.

pdf, diakses tanggal 21 September 2020

“Pelantikan Direksi Rumah Sakit Islam Jakarta Cempaka Putih Periode 2018-

2020”, https://rsi.co.id/berita/item/582-pelantikan-direksi-rumah-sakit-

islam-jakarta-cempaka-putih-periode-2018-2022, tanggal 19 Desember

2020

“Pepres Nomor 4 tahun 2015 tentang Pengadaan Barang atau Jasa

Pemerintah Pasal 1”,

http://www.lkpp.go.id/v3/files/attachments/12_hHmWsSdaYSPhakMz

MyXwLVANbtuDNgTK.pdf, diakses tanggal 27 Januari 2020

“Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005”,

https://www.bi.go.id/id/peraturan/perbankan/Documents/5381fcc4facf4

29e9330ee355087bdc7pbi74605.pdf, diakses pada tanggal 3 April

2020

“Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/19/PBI/2007”,

https://www.bi.go.id/id/peraturan/perbankan/Documents/7918efee3dbd

4fbfaf879e87d6e6b2bapbi_091907.pdf, diakses tanggal 3 April 2020

“Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2006 Tentang

Perubahan Ke Lima atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003

Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang atau Jasa

Pemerintah”, http://jdih.kkp.go.id/peraturan/perpres-79-2006.pdf,

tanggal 13 Februari 2021

“Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 Tentang

Perubahan Ke Tujuh atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003

Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang atau Jasa

Pemerintah”,

Page 76: ANALISIS PENERAPAN AKAD IJᾹRAH PADA PENGADAAN ALAT

214

https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2006/8TAHUN2006PERPRES.Ht

m, tanggal 13 Februari 2021

“Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2005 Tentang

Perubahan Ke Tiga atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003

Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang atau Jasa

Pemerintah”, , https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/42597/perpres-

no-70-tahun-2005, tanggal 13 Februari 2021

“Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2005 Tentang

Perubahan Ke Dua atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003

Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang atau Jasa

Pemerintah”, https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/42566/perpres-

no-32-tahun-2005, tanggal 13 Februari 2021

“Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2004 Tentang

Perubahan Ke Tujuh atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003

Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang atau Jasa

Pemerintah”, https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/55733/keppres-

no-61-tahun-2004, tanggal 13 Februari 2021

“Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2007 Tentang

Perubahan Ke Tujuh atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003

Tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah”,

https://jdih.lkpp.go.id/regulation/peraturan-presiden/peraturan-

presiden-nomor-106-tahun-2007, tanggal 13 Februari 2021

“Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2007 Tentang

Perubahan Ke Tujuh Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003

Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang atau Jasa

Pemerintah”, http://www.bphn.go.id/data/documents/07pr095.pdf,

tanggal 13 Februari 2021

Page 77: ANALISIS PENERAPAN AKAD IJᾹRAH PADA PENGADAAN ALAT

215

“Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaaan Barang atau

Jasa Pemerintah”,

http://www.lkpp.go.id/v3/files/attachments/1_AdRQsAeFlVOdLPKM

YiDxPzorXXmSrSWj.pdf, diakses tanggal 24 April 2020

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2011 Tentang

Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah”,

https://luk.staff.ugm.ac.id/atur/Perpres35-2011.pdf, tanggal 13 Februari

2021

“Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang”

diakses dari https://jdih.lkpp.go.id/regulation/peraturan-

presiden/peraturan-presiden-nomor-70-tahun-2012, tanggal 17 Maret

2021

“Permenkes RI Nomor 70 Tahun 2014 Tentang Perusahaan Rumah Tangga

Alat Kesehatan Dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga”,

https://www.slideshare.net/ulfahhanum1/pmk-no-70-ttg-perusahaan-

rumah-tangga-dan-alkes, diakses tanggal 21 September 2020

“Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 172 Tahun 2014 Tentang

Perubahan Ke Tiga atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010

Tentang Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah”,diakses dari

https://jdih.lkpp.go.id/regulation/peraturan-presiden/peraturan-

presiden-nomor-172-tahun-2014, tanggal 13 Februari 2021

“Peraturan Mentri Keuangan Nomor 08/PMK.02/2006 Tentang Kewenangan

Pengadaan Barang atau Jasa pada Badan Layanan Umum (BLU)”,

http://www.anggaran.kemenkeu.go.id/api/Medias/bc75a0c6-79b8-

4d6b-ad7d-e83ee24e5337, tanggal 13 Februari 2021

Page 78: ANALISIS PENERAPAN AKAD IJᾹRAH PADA PENGADAAN ALAT

216

“Peraturan Mentri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 72 tahun 2016”,

https://peraturan.bpk.go.id/Home/Download/105431/Permenkes%20No

mor%2072%20Tahun%202016.pdf, diakses tanggal 14 Januari 2021

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor

1191/MENKES/PER/VIII/2010 Tentang Penyaluran Alat Kesehatan,

www.bkpm.go.id diakses tanggal 24 Maret 2021

“Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor

147/MENKES/PER/I/2010 tentang Rumah Sakit”,

https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/139972/permenkes-no-

147menkesperi2010-tahun-2010, diakses tanggal 15 Januari 2021

“Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia

No.340/MENKES/PER/III/2000”,

http://pelayanan.jakarta.go.id/download/regulasi/peraturan-menteri-

kesehatan-nomor-340-tentang-klasifikasi-rumah-sakit.pdf, diakses

tanggal 15 Januari 2021

“Peraturan Mentri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2016

Tentang Pemenuhan Kebutuhan Alat Kesehatan di Lingkungan

Kementrian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia”,

https://www.kemhan.go.id/kuathan/wp-

content/uploads/2017/02/Permenhan_27_2016-1.pdf, diakses tanggal

17 Mei 2020

“Pengertian Alat Biometri”,

https://issuu.com/jec.risdik/docs/pemeriksaan_biometri_iolmaster,

diakses tanggal 19 Desember 2020

Pengertian Auto Refraktometer Keratometer (ARK).

https://rsmataachmadwardi.com/auto-refraktometer-keratometer-ark/,

tanggal 19 Desember 2020

Page 79: ANALISIS PENERAPAN AKAD IJᾹRAH PADA PENGADAAN ALAT

217

“Prestasi Rumah Sakit Islam Jakarta Cempaka Putih”,

https://www.rsi.co.id/tentang-kami/prestasi, tanggal 19 Desember 2020

Putra, Purnama. dan Aan Finarti, “Implementasi Maqashid al-Syari‟ah

Terhadap Pelaksanaan CSR Bank Islam Studi Kasis Pada PT Bank BRI

Syariah” Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam, Vol. 4 No,1 (Januari –

Juni 2015), https://jurnal.ar-

raniry.ac.id/index.php/Share/article/view/724, diakses tanggal 15

Januari 2021

“Rawat Inap Rumah Sakit Islam Jakarta Cempaka Putih”,

https://www.rsi.co.id/layanan/rawat-inap, diakses tanggal 27 Agustus

2020

“Rawat Jalan Rumah Sakit Islam Jakarta Cempaka Putih”,

https://www.rsi.co.id/dokter, diakses tanggal 27 Agustus 2020

“RS Syariah Sajikan Pelayanan Berstandar Islami”,

https://republika.co.id/berita/pnl28t458/rs-syariah-sajikan-pelayanan-

berstandar-islami, diakses tanggal 21 September 2020

“Sejarah Rumah Sakit Islam Jakarta Cempaka Putih”,

https://www.rsi.co.id/tentang-kami/sejarah, diakses tanggal 26 Agustus

2020

“Struktur Orgnisasi Rumah Sakit Islam Jakarta Cempaka Putih” diakses dari

http://repository.fe.unj.ac.id/7228/1/LAPORAN%20PRAKTEK%20K

ERJA%20LAPANGAN%20-%20AHMAD%20NATSIRUDDIN.pdf

Jum‟at, 19 Desember 2020

“Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 Tentang kesehatan”, Bab 1 pasal 1

nomor 11”, https://www.balitbangham.go.id/po-

content/peraturan/uu.%20no%2023%20tahun%201992%20tentang%20

kesehatan.pdf, diakses tanggal 21 September 2020

Page 80: ANALISIS PENERAPAN AKAD IJᾹRAH PADA PENGADAAN ALAT

218

“Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan

Menengah”, https://www.bi.go.id/id/tentang-bi/uu-

bi/Documents/UU20Tahun2008UMKM.pdf, diakses tanggal 26 April

2018

“Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang

Perbankan”,

https://jdih.kemenkeu.go.id/fullText/1998/10Tahun~1998UU.html

diakses tanggal 25 Desember 2020

“Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah”,

https://www.bi.go.id/id/tentang-bi/uu-

bi/Documents/UU_21_08_Syariah.pdf ,diakses tanggal 3 April 2020

“Undang Nomor 23 Tahun 1992”, https://www.balitbangham.go.id/po-

content/peraturan/uu.%20no%2023%20tahun%201992%20tentang%20

kesehatan.pdf, diakses tanggal 14 Januari 2021

“Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit”,

http://dkk.balikpapan.go.id/assets/files/1.UU44-09-RS_.pdf, diakses

tanggal 4 November 2019

“Visi dan Misi Rumah Sakit Islam Jakarta Cempaka Putih”,

https://www.rsi.co.id/tentang-kami/visi-misi, diakses tanggal 27

Agustus 2020

Wawancara

Wawancara dengan Manajer Penunjang Rumah Sakit Islam Jakarta Cempaka

Putih, Papan, Jakarta, 15 Desember 2020

Wawancara, Manajer Binroh Rumah Sakit Islam Jakarta Cempaka Putih,

Fathurrahman, Jakarta, 16 Oktober 2020

Wawancara, Kasi Nafsul Muthmainnah Rumah Sakit Islam Jakarta Cempaka

Putih, Widodo, Jakarta, 16 Oktober 2020