TUGAS KULIAH

AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK

TRANSISI MENUJU AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL

DI INDONESIA

KELOMPOK VII:

1. ARY SUHARYANTO (F1314098)

2. SATRIO WIBOWO (F1314119)

3. KURNIAWAN (F1314100)

1

TRANSISI MENUJU AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL

DI INDONESIA

I. Pengertian Accrual Accounting

Accrual Accounting adalah sebuah metodologi akuntansi dimana transaksi diakui pada saat kajadian

ekonomi terjadi, bukan pada saat kas diterima atau dibayarkan. Maka pendapatan diakui pada saat

income dimiliki, dan beban diakui pada saat kewajiban sudah diakui, bukan pada saat diterima atau

dibayarkan cash-nya

II. Mengapa Harus Accrual Accounting

Pada tataran keuangan makro, pentingnya Accrual Accounting muncul dari fakta bahwa

pengukuran aset dan kewajiban yang relevan pada keseluruhan. Akuntansi akrual menyediakan

ukuran lebih luas dari beban komitmen keuangan pemerintah daripada akuntansi kas. Informasi

tentang implikasi penuh sumber daya, dan  bukan hanya pengeluaran kas

III. Isu-isu yang terkait dengan transisi ke Accrual.

1. Formulating acccounting policies.

Cash Accounting lebih fokus pada pencatatan saat penerimaan dan pembayaran kas, sangat

mudah dilaksanakan. Tapi gagal dalam utk menyediakan informasi penting tentang transaksi non

cash, dan stocks of asset and liabilities. Sedangkan accrual accounting lebih komprehensif yang

mencatat laju dari stocks dalam framework yang terintegrasi. Isu penting sebagai pertimbangan

untuk pindah dari Cash ke Accrual adalah penentuan kebijakan akuntansi yang tepat dan

konsisten dengan standar akuntansi yang relevan.

Pemerintah Indonesia telah menyusun kebijakan akuntansi dalam rangka implementasi Accrual

Accounting. Yang pertama PP Nomor 24 Tahun 2005 dan aturan pendukungnya (Buletin Teknis,

Permenkeu, Permendagri, dsb) dimana diatur bahwa dalam rangka penyiapan implementasi

Accrual Accounting, untuk sementara menggunakan Cash Towards Accrual (CTA) atau juga

disebut Modified Accrual Basis. Kemudian dengan terbitnya PP 71 tahun 2010 dan aturan

pendukungnya (Buletin Teknis, Permenkeu, Permendagri, dsb) maka Pemerintah Indonesia telah

menetapkan kebijakan untuk menerapkan Accrual Accounting.

Maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan yang diambil dalam rangka implementasi Accrual

Accounting telah memadai.

2

2. Gaps in current International Accounting Standards.

Pada Internasional Publik Sector Accounting Standard yang dikeluarkan oleh IPSASB terdapat

beberapa Gabs dalam hal pengakuan dan pengukuran basis akrual, yaitu:

1) Non exchange revenue recognition (contoh Pajak dan Transfer)

2) Accounting for social policies of government sudah ada PSAP dan peraturan terkait

mengenadi Bansos dan Hibah

3) Herritage assets di Indonesia sudah ada PSAP yang menetapkan bahwa hanya dijelaskan

di CALK tidak disajikan di Neraca

4) Private public partnership (PPP) -> misalnya kerjasama Bangun Guna Serah (BGS) BOT,

dll sudah diatur di PSAP

Dimana nomor 1,2 dan 3 sudah diterbitkan consultative document sedangkan nomor 4 masih

proses penyusunan

Accounting for social policies of government adalah kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan

tanggung jawab sosial, misalnya belanja bantuan sosial dan belanja hibah. Dalam hal ini

pemerintah sudah mengatur bagaimana recognition dan measurenment-nya dalam PSAP baik saat

masih menggunakan PP 24/2005 maupun dalam PP 71/2010 beserta peraturan terkait.

Herritage assets adalah aset-aset berupa benda bersejarah atau mempunyai nilai budaya yang

tinggi, misalnya candi, peninggalan sejarah, dll. Dalam hal ini pemerintah sudah mengatur

bagaimana recognition dan measurenment-nya dalam PSAP baik saat masih menggunakan PP

24/2005 maupun dalam PP 71/2010 beserta peraturan terkait. Untuk herritage asset ini sesuai

PSAP bahwa hanya dijelaskan di CALK tidak disajikan di Neraca.

Private public partnership (PPP) ini misalnya kerjasama Bangun Guna Serah (BGS) BOT, dll.

Dalam hal ini pemerintah sudah mengatur bagaimana recognition dan measurenment-nya dalam

PSAP baik saat masih menggunakan PP 24/2005 maupun dalam PP 71/2010 beserta peraturan

terkait

3. Cash information in an accrual framework.

Penerapan basis akuntansi akrual bukan berarti mengabaikan basis kas, tetapi pengelolaan kas

merupakan bagian integral dari kerangka manajemen berbasis akrual. Basis akrual yang modern

mempunyai fungsi-fungsi untuk mendukung basis akuntansi dan pelaporan secara kas.

PP 24/2005 diterapkan TWA, yang berarti bahwa masih terdapat penerapan basis akuntansi dan

pelaporan secara kas. Hal ini dapat ditunjukkan dalam LRA yang menggunakan basis kas.

3

4. Alignment of accrual accounting and budgeting.

Sinkronisasi antara akuntansi akrual dengan anggaran sering diargumentasikan bahwa konsep

akuntansi dan anggaran haruslah disamakan agar terdapat basis yang jelas dan transparan dalam

pembandingan antara apa yang direncanakan pemerintah dan hasil keuangan yang aktual. Namun

demikian, pertanyaannya adalah apa perbedaan basis akuntansi akrual dengan basis akrual dalam

penganggaran. Akuntansi berkaitan dengan pelaporan transaksi ex-post, sementara anggaran

merupakan perencanaan ex-ante dalam basis akrual. Secara teknik, pemerintah dapat menerapkan

basis akuntansi akrual tanpa membuat kerangka pengganggaran yang berbasis kas dan dengan

demikian dalam pelaporan akuntansi berbasis akrual pertanggungjawaban angaran berbasis kas

akan tetap disusun.

Pelaksanaan di Indonesia, anggaran masih berbasis kas, sedangkan pelaporan sudah diatur

menggunakan basis akrual sesuai PP 71/2010.

Jadi sesuai dengan isu yang disampaikan IMF tersebut yang dilakukan di Indonesia sudah

memadai.

5. Budget classification and the charts of accounts.

Apabila pemerintah menerapkan basis akrual pada akuntansi dan anggaran secara simultan, akun

standar dan klasifikasi anggaran sebaiknya disamakan, akan tetapi jika pemerintah menerapkan

basis akrual hanya pada akuntansi dengan masih menerapkan basis kas pada anggarannya, akan

ada perbedaan antara akun standar dengan klasifikasi anggaran. Namun demikian, akun standar

akan tetap mencakup laporan-laporan yang berbasis akrual maupun kas.

Dalam PP 71/2010 anggaran masih menggunakan basis kas, sedangkan untuk akuntansi dan

pelaporannya menggunakan basis akrual. Maka akan ada penambahan/penyesuaian kodefikasi

akun tertentu, misalnya pendapatan-LRA dengan pendapatan-LO yang masing-masing masuk

dalam laporan yang berbeda.

6. Opening Balance Sheet

Identifikasi dan penilaian aset dan kewajiban adalah langkah penting pada saat

pengimplementasian accrual accounting. Neraca awal harus didukung dengan informasi dan

penjelasan yang cukup untuk audit.

Dengan terbitnya PP 24 tahun 2005, maka sebenarnya sampai saat ini seluruh instansi baik pusat

maupun daerah telah memiliki neraca, kecuali untuk daerah baru. Ketentuan dalam PP 24 tersebut

bahwa neraca sudah menggunakan basis akrual, jadi sebagian besar data dan informasi

didalamnya dapat digunakan untuk implementasi basis akrual.

4

Secara umum, terdapat beberapa perbedaan antara PP 24 dengan PP 71, sebagai berikut:

PP 24/2005 : CTA PP 71/2010 : ACCRUAL

Unsur Laporan Keuangan

Neraca

- Aset

- Kewajiban

- Ekuitas Dana

(Paragraf 59 Kerangka Konseptual)

Unsur Laporan Keuangan

Laporan Finansial : Neraca

- Aset

- Kewajiban

- Ekuitas

(Paragraf 64 Kerangka Konseptual)

- Ekuitas Dana yang terbagi;

• Ekuitas Dana Lancar: selisih antara aset

lancar dan kewajiban jangka pendek,

termasuk sisa lebih pembiayaan

anggaran/ saldo anggaran lebih

• Ekuitas Dana Investasi: mencerminkan

kekayaan pemerintah yang tertanam

dalam investasi jangka panjang, aset

tetap, dan aset lainnya, dikurangi dengan

kewajiban jangka panjang

• Ekuitas Dana Cadangan: mencerminkan

kekayaan pemerintah yang dicadangkan

untuk tujuan tertentu sesuai dengan

peraturan perundang-undangan.

(Paragraf 78-81 PSAP Nomor 01)

- Ekuitas, yaitu kekayaan bersih

pemerintah yang merupakan selisih antara

aset dan kewajiban pemerintah pada

tanggal laporan.

(Paragraf 77 PSAP Nomor 01)

Jadi dengan sudah adanya neraca awal menggunakan basis TWA sesuai PP 24/2005 hanya perlu

sedikit mapping/modifikasi sehingga menjadi bentu acrual penuh sesuai PP 71/2010.

7. Central versus Decentralized Financial Process

Pertanyaan penting dalam memutuskan kebijakan implementasi akuntansi adalah Pertama,

apakah proses akuntansi yang detail dan pelaporannya dilaksanakan secara terpusat oleh

5

Kementrian Keuangan atau Kementrian masing-masing. Dalam hal ini pemerintah harus

mempertimbangkan besar dan kompleksitas transaksi.

Yang kedua adalah jika tanggungjawab tersebut didesentralisasikan, haruskah kementrian harus

menyusun sistem keuangan sendiri atau harus secara online sistem yang terpusat di Kementrian

Keuangan. Dalam hal ini pemerintah harus mempertimbangkan pengembangan dan pemeliharaan

satu sistem yang terintegrasi yang didistribusikan prosesnya ke kementrian-kementrian.

Praktek yang telah dilaksanakan di Indonesia pelaksanaan detail proses akuntansi dan

pelaporannya dilaksanakan secara desentralisasi atau dilaksanakan oleh masing-masing instansi,

baru kemudian pada akhir periode dilakukan rekonsiliasi dan konsilidasi laporan keuangan, untuk

pusat dilaksanakan oleh Kementrian Keuangan sedangkan daerah oleh masing-masing daerah

melalui bagian yang menjadi fungsi PPKD. Hal ini lebih cocok diterapkan di Indonesia

mengingat kondisi geografis dan demogrfis serta ketersediaan sarana dan prasarana yang belum

cukup memadai untuk dilakukan secara terpusat. Selain itu juga untuk mengimplementasikan

salah satu fungsi pemerintah yaitu partispasi.

Selanjutnya dalam hal penggunaan sistem (IT) pengembangan yang dilakukan pemerintah dibagi

menjadi dua:

- Keuangan negara.

Kementrian Keuangan menyusun sistem dan dilaksanakan oleh masing-masing instansi pusat

untuk kemudian dilakukan rekonsiliasi dan konsolidasi pada akhir periode. Sistem yang

dimaksud adalah SAI, SIMAK BMN, aplikasi Persediaan, aplikasi SPM, dll.

- Keuangan Daerah

Untuk keuangan daerah ini seharusnya dilakukan oleh Kementrian Dalam Negeri sehingga

dapat mengimplementasikan satu sistem yang seragam. Namun dalam prakteknya

Kementrian Dalam Negeri belum dapat menyusun suatu sistem terintegrasi yang digunakan

oleh seluruh pemerintah daerah. Pemda-pemda di Indonesai sebagian besar sudah

menggunakan sistem pengelolaan akuntansi, namun berbeda-beda tergantung bekerja sama

dengan siapa.

Kedepan seharusnya pemerintah menyusun suatu sistem yang seragam baik untuk keuangan

negara dan keuangan daerah. Tidak boleh lagi ada pembedaan antara keduanya, karena yang

dikelola adalah uang rakyat, uang negara yang satu, Indonesia. Dengan adanya sistem yang

seragam, maka akan dapat disusun suatu Laporan Keuangan Negara Republik Indonesia yang

merupakan gabungan laporan keuangan pusat dan daerah

6

8. Consolidation Issues.

Apapun sistem pemerintahan yang dianut, baik sentralisasi maupun desentralisasi merupakan hal

yang penting bagi pemerintah untuk menggabungkan semua laporan keuangan pemerintah secara

umum. Namun, adanya kemungkinan bahwa tidak semua entitas akuntansi atau tidak semua jenis

transaksi akan menggunakan basis akrual maka akan memunculkan isu yang berkaitan dengan

konsolidasi laporan keuangan

Dengan PP 24/2005 maka seluruh entitas akuntansi sudah menyusun laporan konsolidasian terdiri

dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan

Keuangan, kemudian dengan terbitnya PP 71/2010 laporan konsolidasian yang dibuat terdiri

Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Neraca, Laporan Operasional

(sebelumnya LRA), Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan

Keuangan (dicetak tebal merupakan laporan baru)

Yang masih menjadi pekerjaan berat adalah mapping dari basis kas ke basis akrual untuk seluruh

laporan tersebut.

9. “Controlled” and “administered” items.

Manfaat dari penggunaan basis akrual adalah untuk dapat menyajikan biaya penuh atas

barang/jasa yang disediakan pemerintah. Namun untuk mencapai tujuan itu perlu dipisahkan

antara kewenangan pemerintah yang bersifat mengatur atau kewenangan yang hanya sebatas

administrasi.

Permasalahan utama adalah bagaimana mengukur value for money bagi pemerintah untuk yang

“administered”, karena kalau yang “controlled” relatif bisa langsung dinilai oleh masyarakat.

Praktek yang terjadi di Indonesia selama ini memang belum ada pengukuran secara memadai

mengenai value for money dari “administered” yang telah dilakukan pemerintah. Misalnya

dengan bergitu banyak bantuan dan hibah oleh pemerintah kepada organisasi atau kelompok

masyarakat, tapi belum ada pengukuran yang memadai mengenai value for money yang telah

dihasilkan.

Kedepan perlu di kembangkan suatu sistem untuk dapat menghitung value for money dari

“administered” yang telah dilakukan pemerintah sehingga dapat digabungkan dengan pengukuran

“controlled”.

IV. Prekondisi untuk pindah ke Accrual Accounting.

7

Pada pembahasan sebelumnya telah dijelaskan kesulitan dari peralihan akuntansi berbasis kas ke

akuntansi berbasis akrual. Kondisi-kondisi berikut ini mutlak diperlukan apabila suatu pemerintah

ingin sukses dalam menerapkan akuntansi berbasis akrual:

1. Sistem akuntansi yang sudah baik (An Acceptable Accounting Based System)

Pemerintah yang tidak mempunyai sistem akuntansi yang andal harus terlebih dahulu

memfokuskan dirinya pada perbaikan sistem yang ada, sebelum memutuskan beralih ke

akuntansi akrual.

Kriteria sistem akuntansi dikatakan tidak andal:

1) Klasifikasi anggaran yang kurang memadai

2) Tidak ada model penggunaan Chart of Account dan pencatatan secara double-entry

3) Laporan pajak yang tidak lengkap

4) Kemungkinan masih seringnya timbul perbedaan antara pendapatan dan belanja dengan

data keuangan pendukung.

Indonesia sudah menggunakan sistem pencatatan double-entry sejak diterbitkanya PP 24 Tahun

2005 jadi dapat dikatakan sudah cukum memadai, namun apabila dilihat dengan ketiga kriteria

yang lain kondisi di Indonesia saat ini masih menghadapi permasalahan tersebut. Dengan kata

lain, Indonesia termasuk negara yang belum mempunyai sistem akuntansi yang baik dan

terintegrasi yang tercermin dari:

1) Masih banyak permasalahan dalam penganggaran (budgeting). Salah contohnya adalah

adanya dana pembangunan infrastruktur daerah (DPPID), yang akhirnya bermasalah,

sementara sudah ada Dana Alokasi Khusus (DAK).

2) Laporan fiskal yang tidak lengkap, bahkan belum ada.

3) Sistem perpajakan di Indonesia belum mapan. Contoh paling sederhana adalah saat ini

belum seluruh warga negara indonesia mempunyai NPWP. Saat ini baru tahap

pengembangan misalnya dengan gencar melakukan sosialisasi perpajakan, pajak online,

dll..

4) Belum terpadunya perencanaan dalam anggaran (budget) terhadap pelaksanaannya.

5) Saat ini belum dapat dipastikan berapa sebenarnya pendapatan yang seharusnya kita

peroleh. Saat ini fokus pemeriksaan atau pengawasan keuangan negara yang dilaksanakan

adalah pada pengeluaran/belanja, sedangkan sisi pendapatan belum dilakukan. Padahal

diperkirakan kebocoran keuangan negara yang terbesar adalah pada pendapatan yang

seharusnya masuk tetapi tidak pernah terealisasi. Dengan pengawasan terhadap belanja

8

yang relatif sudah banyak dan berlapis pun masih banyak permasalahan yang ditemukan.

Misalnya korupsi proyek hambalang, Bank Century, dll

6) Sebagian besar hasil Opini BPK atas laporan keuangan belum WTP. Hal ini

mengindikasikan masih banyak permasalahan yang ditemukan baik di pusat maupun daerah

Dari permasalahan-permasalahan di atas, dapat disimpulkan bahwa saat ini Indonesia belum

cukup siap untuk mengimplementasikan Accrual Accounting.

2. Didukung oleh kebijakan politik (Political Ownership)

Rencana peralihan ke akuntansi berbasis akrual harus didukung oleh pimpinan (eksekutif)

secara kuat dan jelas. Dukungan dari lembaga legislatif (parlemen) juga sangat penting.

Reformasi keuangan negara dengan terbitnya tiga paket Undang-Undang Keuangan Negara

(Nomor 17/2003, Nomor 1/2004 dan Nomor 15/2006) menunjukkan adanya keinginan kuat dari

eksekutif dan legislatif untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan, khususnya

akuntansi karena disana diatur penerapan akuntansi berbasis akrual di dalam sistem akuntansi

pemerintahan di Indonesia. Ketentuan Pasal 36 ayat (1) UU No. 17 tahun 2003 dan Pasal 70

ayat (2) UU No. 1 tahun 2004, yang menetapkan bahwa pelaksanaan sistem akuntansi

pemerintahan berbasis akrual paling lambat dilaksanakan 5 tahun sejak UU No. 17 tahun 2003

ditetapkan atau pada tahun 2008.Tetapi ketentuan tersebut tidak dapat dijalankan jika belum

ada Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) yang berbasis akrual. Standar Akuntansi

Pemerintahan (PSAP) berbasis akrual yang dapat digunakan dalam sistem akuntansi

pemerintahan baru ditetapkan dengan PP Nomor 71 tahun 2010. Namun sayangnya, peraturan-

peraturan tersebut masih banyak kelemahan dalam pengimplementasian, yang terlihat dari

adanya permasalahan-permasalahan implementasi akuntansi yang sudah lama diketahui

penyebabnya namun tidak diselesaikan dengan pembuatan kebijakan yang mendukung,

misalnya:

- Adanya sistem akuntansi keuangan negara yang disusun oleh Kemenkeu dan sistem

akuntansi keuangan daerah yang disusun Kemendagri.

Dengan penggunaan sistem akuntansi yang berbeda antara keuangan negara dengan

keuangan daerah, maka sangat sulit untuk dilakukan konsolidasi laporan keuangan pusat

dan daerah sehingga menghasilkan Laporan Keuangan Republik Indonesia

- Adanya kekurangan tenaga Akuntan di seluruh Instansi baik pusat maupun daerah, namun

belum ada kebijakan signifikan yang diambil, misalnya penerimaan CPNS akuntansi yang

besar untuk memenuhi kebutuhan.

Implementasi accrual accounting tentu sangat membutuhkan dukungan SDM yang

memadai baik dari kuantitas maupun kualitas. Namun sampai saat ini permasalahan

9

kekurangan SDM tersebut masih terjadi dihampir seluruh instansi baik pusat maupun

daerah.

Jadi dapat disimpulkan bahwa dalam hal political ownership, Indonesia belum cukup siap

untuk mengimplementasikan Accrual Accounting.

3. Kapasitas Teknis (Technical Capacity)

Pengalaman menunjukkan tidak adanya pelatihan teknis yang memadai dapat menjadi

penyebab utama susahnya implementaasi akuntansi akrual ini. Sangat penting dalam

implementasi Accrual Accounting ini, Pemerintah harus mempunyai SDM pendukung yang

memadai.

Kondisinya sekarang adalah hampir di seluruh Instansi baik pusat maupun daerah belum

didukung dengan kapasitas teknis yang memadai, antara lain:

1) Pihak-pihak yang bertanggung jawab langsung terhadap akuntansi sebagian besar tidak

berlatar belakang akuntansi atau belum pernah mendapat pelatihan teknis yang memadai.

2) Kekurangan tenaga akuntan

3) Kekurangan tenaga ahli IT dalam mengembangkan sistem akuntansinya

Maka dapat disimpulkan bahwa dalam hal kapasitas teknis Indonesia masih belum siap untuk

implementasi Accrual Accounting.

4. Sistem (System)

Secara teori, pencatatan akuntansi dapat diimplementasikan dengan cara manual maupun secara

elektronik. Namun, secara praktik akan menjadi sesuatu yang tidak mungkin bagi suatu

organisasi/entitas dewasa ini untuk mencatat semua transaksi secara manual. Organisasi

tersebut, termasuk organisasi pemerintah, perlu didukung oleh sistem keuangan yang modern

(Information and Technology/IT)

Harus diakui, pengembangan IT khususnya dalam hal pemerataannya masih sangat timpang.

Belum seluruh daerah, terlebih melihat kondisi geografis dan demografis, dapat menikmati

sarana, prasarana dan akses yang sama. Misalnya, jaringan listrik yang sangat dibutuhkan oleh

sistem justru belum menjangkau ke beberapa daerah di Indonesia. Maka merupakan hal yang

sangat sulit untuk mengembangkan IT apabila kebutuhan dasar seperti listrik saja belum

merata. Hal lainnya adalah internet yang juga belum mendukung.

10

Kemudian dapat juga kita lihat dari pengembangan sistem yang sudah dilaksanakan sejak

beberapa tahun belakangan. Pemerintah telah mengembangkan beberapa sistem implementasi

akuntansi, misalnya:

- Pada keuangan negara telah dikembangkan sistem SIA, SIMAK, Aplikasi SPM, Aplikasi

SP2D, dll yang memang sudah membantu dalam impelementasi sistem akuntansi secara

computerized pada Satker-Satker pelaksana anggaran. Namun sayangnya semuanya belum

terintegrasi, artinya masing-masing berjalan sendiri, baru kemudian di akhir periode

direkonsiliasi dan dikonsolidasikan oleh Kemenkeu.

- Pada keuangan daerah, Kemendagri telah mengembangkan SIPKD, namun pada

pelaksanaannya belum semua atau bahkan sedikit sekali pemda yang

mengimplementasikan sistem tersebut. Di lain pihak, ada banyak Instansi lain dan swasta

yang juga mengembangkan sistem akuntansi keuangan daerah yang lain misalnya: SIMDA

(BPKP) atau dari konsultan swasta tentu saja tidak akan dapat terintegrasi karena

dikembangkan masing-masing.

Hal tersebut di atas mengindikasikan bahwa secara sistem kondisi saat ini di Indonesia belum

siap untuk mendukung implementasi Accrual Accounting.

V. Langkah-langkah lanjutan untuk beralih ke Accrual Accounting

Bagian ini memberikan panduan yang luas mengenai urutan yang tepat untuk implementasi penuh

akuntansi akrual termasuk pelaporan keuangan berkala dari entitas dan di seluruh tingkat

pemerintahan sesuai dengan standar akuntansi yang relevan

1. Jangka waktu dan urutan pelaksanaan

Jangka waktu peralihan dari akuntansi berbasis kas menuju penerapan akuntansi berbasis akrual

berbeda-beda tergantung pada prekondisi suatu pemerintah seperti yang telah dijelaskan pada

bagian sebelumnya. Nnegara maju atau negara transisi dengan akses yang baik ke sumber daya

dapat menargetkan jangka waktu keseluruhan 3-5 tahun untuk implementasi penuh akuntansi

akrual. Negara berkembang dengan keterbatasan sumber daya dapat menargetkan jangka waktu

keseluruhan 10 tahun untuk mencapai implementasi penuh.

Jangka waktu tersebut merupakan sesuatu yang relatif bergantung pada kondisi yang ada.

Namun, sebenarnya yang harus ditekankan disini adalah pemerintah harus menerapkan

pendekatan tahap demi tahap dalam rangka mengarah ke tujuan implementasi.

2. Tahap Implementasi berdasarkan bisnis area

11

Proses implementasi akuntansi berbasis akrual dapat dibagi-bagi dalam berbagai tahapan

dengan memilih area bisnis dengan jangka waktu implementasi yang lebih pendek dari pada

keseluruhan jadwal untuk implementasi akrual secara penuh.

3. Tahap implementasi berdasarkan sector atau size, dan percontohan

Implementasi berdaarkan sector atau size adalah dengan memfokuskan upaya implementasi

pada entitas yang lebih besar. Dimana kapasitas rendah, mungkin masuk akal untuk melakukan

studi percontohan di lembaga perwakilan kunci, untuk membangun pengalaman untuk

implementasi yang lebih luas

Pada negara berkembang seperti Indonesia, berikut adalah tahapan-tahapan yang bisa dilakukan

dalam rangka implementasi akuntansi berbasis akrual:

a. Tahap I implementasi (1-3 tahun):

Pemerintah memfokuskan perhatiannya pada general ledger, purchasing, payment dan

accounts payable, revenue, receipts and accounts payable, banking manajemen, cash

management, fund management, data collection and consolidation, financial reporting, dll.

b. Tahap II implementasi (3-4 tahun):

Setelah tahapan pertama dapat diselesaisaikan, pemerintah dapat memusatkan perhatian

pada masalah manajemen investasi dan utang.

c. Tahap III implementasi (3-10 tahun):

Ini adalah tahap terakhir dan membutuhkan waktu paling lama. Pada tahapan ini

pemerintah memfokuskan dirinya pada perbaikan manajemen aset tetap dan manajemen

persediaan.

Sejak terbitnya PP 24/2005 dan sampai sekarang terbit PP 71/2010 tahapan-tahapan tersebut

sudah dilaksanakan di Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat dari tren temuan BPK ataas

pemeriksaan laporan keuangan dimana pada awal-awal implementasi PP tersebut banyak

temuan mengenai masalah manajemen kas, manajemen bank, pembayaran dan utang. Misalnya

temuan mengenai manajemen kas, pemerintah telah membuat kebijakan untuk memperbaiki

manajemen kas antara lain dengan diterbitkannya PP 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang

Negara dan Daerah (tahun ke-2 setelah terbitnya PP24/2005). Selanjutnya pada tahun-tahun

terakhir ini temuan BPK atas pemeriksaan laporan keuangan lebih banyak kepada manajemen

aset tetap.

12

Selanjutnya peraturan-peraturan dan kebijakan yang lain juga diambil pemerintah untuk terus-

menerus malakukan perbaikan implementasi akuntansi, misalnya peraturan mengenai bolehnya

pemda untuk menerbitkan obligasi, tetapi dengan syarat sudah WTP.

VI. Simpulan

Implementasi accrual accounting pada tataran keuangan makro, pengukuran atas aset dan

kewajiban dapat dilakukan secara relevan dan menyeluruh. Akuntansi akrual menyediakan ukuran

lebih luas dari beban komitmen keuangan pemerintah daripada akuntansi kas.

Apabila melihat dari isu-isu implementasi accrual accounting:

1) Formulating acccounting policies.

Secara umum sudah cukup memadai dengan telah adanya peraturan-peraturan yang terkait

2) Gaps in current International Accounting Standards.

Secara umum sudah cukup memadai karena keempat isu gaps utama sudah diatur dalam PSAP

3) Cash information in an accrual framework.

Dengan PP 24/2005 Masih terdapat penerapan basis akuntansi dan pelaporan secara kas. Hal

ini dapat ditunjukkan dalam LRA yang menggunakan basis kas

4) Alignment of accrual accounting and budgeting.

Pelaksanaan di Indonesia, anggaran masih berbasis kas, sedangkan pelaporan sudah diatur

menggunakan basis akrual sesuai PP 71/2010. Jadi sesuai dengan isu yang disampaikan IMF

tersebut yang dilakukan di Indonesia sudah memadai.

5) Budget classification and the charts of accounts.

Dalam PP 71/2010 anggaran masih menggunakan basis kas, sedangkan untuk akuntansi dan

pelaporannya menggunakan basis akrual

6) Opening balance sheet.

Adanya neraca awal menggunakan basis TWA sesuai PP 24/2005 hanya perlu sedikit

mapping/modifikasi sehingga menjadi bentu acrual penuh sesuai PP 71/2010

7) Central versus Decentralized Financial Process

Kedepan seharusnya pemerintah menyusun suatu sistem yang seragam baik untuk keuangan

negara dan keuangan daerah. Tidak boleh lagi ada pembedaan antara keduanya, karena yang

dikelola adalah uang rakyat, uang negara yang satu, Indonesia. Dengan adanya sistem yang

seragam, maka akan dapat disusun suatu Laporan Keuangan Negara Republik Indonesia yang

merupakan gabungan laporan keuangan pusat dan daerah

8) Consolidation Issues.

13

Yang masih menjadi pekerjaan berat adalah mapping dari basis kas ke basis akrual untuk

seluruh laporan tersebut

9) “Controlled” and “administered” items.

Kedepan perlu di kembangkan suatu sistem untuk dapat menghitung value for money dari

“administered” yang telah dilakukan pemerintah sehingga dapat digabungkan dengan

pengukuran “controlled”.

Kemudian dilihat dari prekondisi

1) Sistem akuntansi yang sudah baik (An Acceptable Accounting Based System)

Indonesia sudah menggunakan sistem pencatatan double-entry sejak diterbitkanya PP 24

Tahun 2005 jadi dapat dikatakan sudah cukup memadai, namun apabila dilihat dengan ketiga

kriteria yang lain kondisi di Indonesia saat ini masih menghadapi permasalahan tersebut.

2) Didukung oleh kebijakan politik (Political Ownership)

Dalam hal political ownership, Indonesia belum cukup siap untuk mengimplementasikan

Accrual Accounting.

3) Kapasitas Teknis (Technical Capacity)

Dalam hal kapasitas teknis Indonesia masih belum siap untuk implementasi Accrual

Accounting.

4) Sistem (System)

Secara sistem kondisi saat ini di Indonesia belum siap untuk mendukung implementasi

Accrual Accounting.

14