ANALISIS PENERAPAN PENGANGGARAN BERBASIS …

1 Universitas Indonesia

ANALISIS PENERAPAN PENGANGGARAN BERBASIS KINERJA PADA

PEMERINTAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA

(Studi Kasus Untuk Tahun Anggaran 2011)

Mirna Tri Mulihartanti

Jurusan Akuntansi

Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia, Jakaarta

ABSTRAK

Studi kasus ini bertujuan untuk memahami penerapan Penganggaran

Berbasis Kinerja di Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara.Materi studi

kasus ini terdiri dari proses-proses penganggaran termasuk perencanaan,

implementasi, pengukuran dan evaluasi kinerja serta pelaporan. Disamping itu

studi kasus ini juga menggambarkan kendala-kendala yang dihadapi dalam proses

penganggaran.

Oleh karena merupakan penelitian kualitatif, data diperoleh dengan setting

alamiah.Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan

studi dokumentasi.Hasil pengumpulan data dianalisis dengan metode kualitatif

menggunakan paradikma diskriptif.

Setelah dilakukan analisa seluruh data, informasi dan hasil pengamatan

dapat disimpulkan bahwa dalam praktek penyusunan anggaran masih banyak

ditemukan gejala penggunaan pendekatan traditional budget atau line item,

terutama dalam perencanaan anggaran. Selain itu, terdapat beberapa kendala dan

hambatan dalam penyusunan anggaran berbasis kinerja antara lain (1) kurangnya

pengetahuan, pemahaman dan juga motivasi dari para pegawai untuk menerapkan

anggaran kinerja secara optimal; (2) tidak adanya sistem pengukuran kinerja

terhadap outcome yang dihasilkan.

Kata kunci:

Kualitatif, Penganggaran Berbasis Kinerja

ANALYSIS OF THE IMPLEMENTATION OF PERFORMANCE-BASED

BUDGETING AT LOCAL GOVERNMENT OF NORTH JAKARTA

(CASE STUDY)

ABSTRACT

This study aims to understand the implementation of Performance Based

Budgeting at Local Government of North Jakarta. The subjects of this study report

consist of budgeting process included planning, implementation, performance

measurement and evaluation, and reporting. Besides, this study also describes

problems in budgeting process.

Because of qualitative research, data was set by natural condition. The

technique of collecting data was done by observation, interview and

Analisis penerapan..., Mirna Tri Mulihartanti, FE UI, 2013


documentation study. The result of data collection was analyzed by using

qualitative methods that developed based on descriptive paradigm.

After to analyze data information and observe in the spot, the result of this

research are found traditional budgeting approach or line item budgeting,

especially at the budgeting-planning. There are found many problem in

performance budgeting implementation such as (1) official knowing,

comprehension and motivation to practice performance budgeting are low and; (2)

performance measurement of outcomes are nothing.

Keywords:

Qualitative, Performance-Based Budgeting

1. Pendahuluan

Penganggaran pada

organisasi sektor publik merupakan

suatu proses yang cukup rumit.

Karakteristik penganggaran sektor

publik berbeda dengan

penganggaran pada sektor swasta.

Pada sektor swasta anggaran

merupakan bagian dari rahasia

perusahaan yang tertutup untuk

publik, namun sebaliknya pada

sektor publik anggaran justru harus

diinformasikan kepada publik

untuk dievaluasi, dikritik dan

didiskusikan untuk mendapat

masukan (Sri Rahayu, 2007). Hal

ini sangat berguna bagi perbaikan

kinerja instansi pemerintah.

Kinerja instansi pemerintah

banyak menjadi kritikan akhir-

akhir ini terutama dalam hal

pencapaian kinerja pemerintah

secara konkret. Masyarakat selalu

mengharapkan penyelenggaraan

pelayanan publik yang baik dan

berkeadilan serta produk dan jasa

lainnya yang berkualitas. Hanya

saja dalam prakteknya, harapan ini

tidak selalu dapat dipenuhi oleh

pemerintah, baik di pusat maupun

di daerah. Hingga kini, masih

banyak ditemukan kasus-kasus

pelayanan publik yang jauh dari

harapan masyarakat (Local

Governance Support Program,

2009). Rakyat mulai kritis

mempertanyakan akan nilai yang

mereka peroleh atas pelayanan

yang dilakukan oleh instansi

pemerintah. Tuntutan baru muncul

agar organisasi sektor publik

menerapkan suatu paradigma baru

yaitu prinsip-prinsip good

governance (kepemerintahan yang

baik).

Kepemerintahan yang baik

(good governance) merupakan isu

yang paling mengemuka dalam

pengelolaan administrasi publik

dewasa ini. Pengelolaan

administrasi publik mengalami

reformasi sistem penganggaran

(budgeting reform) yaitu penerapan

Anggaran Berbasis Kinerja

(Performance Based Budgeting).

Anggaran Berbasis Kinerja

(Performance Based Budgeting)

merupakan sistem penganggaran

yang berorientasi pada outcome

organisasi dan berkaitan sangat erat

dengan visi, misi dan rencana

strategis organisasi (Bastian, 2006).

‘Performance budgeting’

mengalokasikan sumber daya pada

program, bukan pada unit

organisasi semata dan memakai



‘output measurement’ sebagai

indikator kinerja organisasi.

Penganggaran dengan pendekatan

kinerja menekankan pada konsep

value for money dan pengawasan

atas kinerja output.

Berdasarkan pengertian

anggaran berbasis kinerja menurut

Bastian (2006), komponen-

komponen visi, misi dan rencana

strategis merupakan bagian yang

tidak terpisahkan dari anggaran

berbasis kinerja. Dengan demikian

penyusunan anggaran berbasis

kinerja membutuhkan suatu

penetapan sasaran strategis dan

indikator kinerja terlebih dahulu

sehingga kinerja anggaran dapat

dicapai berdasarkan ukuran-ukuran

yang telah ditetapkan. Melalui

pengukuran kinerja, manajemen

dapat menentukan keberhasilan dan

kegagalan suatu unit organisasi

dalam pencapaian sasaran dan

tujuan untuk selanjutnya

memberikan penghargaan untuk

keberhasilan atau hukuman untuk

kegagalan. Anggaran yang tidak

efektif dan tidak berorientasi pada

kinerja akan dapat menggagalkan

perencanaan yang telah disusun.

Pengukuran kinerja secara

berkelanjutan akan memberikan

umpan balik, sehingga upaya

perbaikan secara terus menerus

akan mencapai keberhasilan di

masa mendatang (Bastian, 2006).

Pemikiran pertama ketika

menyusun anggaran dengan

pendekatan kinerja adalah berfokus

terhadap target yang ingin dicapai.

Jika berfokus kepada ‘output’,

berarti pemikiran tentang tujuan

kegiatan harus sudah tercakup di

setiap langkah ketika menyusun

anggaran. Sistem ini

menitikberatkan pada segi

penatalaksanaan sehingga selain

efisiensi penggunaan dana juga

hasil kerjanya diperiksa. Tolak

ukur keberhasilan sistem anggaran

ini adalah performance atau

prestasi dari tujuan atau hasil

anggaran dengan menggunakan

dana secara efisien. Dengan

membangun suatu sistem

penganggaran yang dapat

memadukan perencanaan kinerja

dengan anggaran tahunan akan

terlihat adanya keterkaitan antara

dana yang tersedia dengan hasil

yang diharapkan. Jadi,

Penganggaran Berbasis Kinerja

dapat diartikan sebagai penyusunan

anggaran yang didasarkan pada

target kinerja tertentu, dimana

anggaran yang disusun sesuai

dengan beban target kinerja, yang

artinya target kinerja bersifat tetap

dan menjadi dasar dari penyusunan

anggaran.

Pemerintah Indonesia telah

mengamanatkan anggaran berbasis

kinerja untuk semua satuan kerja

yang ada di Indonesia dimana

penerapan anggaran berbasis

kinerja pada instansi pemerintah di

Indonesia dicanangkan melalui

pemberlakuan Undang-Undang

Nomor 17 tahun 2003 tentang

Keuangan Negara dan diterapkan

secara bertahap mulai tahun

anggaran 2005. Dalam penjelasan

PP nomor 58 tahun 2005

dinyatakan bahwa anggaran

dengan pendekatan kinerja adalah

suatu sistem anggaran yang

mengutamakan upaya pencapaian

hasil kerja atau output dari alokasi

biaya atau input yang ditetapkan.

Berdasarkan pengertian tersebut,

setiap input yang ditetapkan dalam

anggaran harus dapat diukur

hasilnya dan pengukuran hasil

bukan pada besarnya dana yang

telah dihabiskan sebagaimana yang



dilaksanakan pada sistem

penganggaran tradisional (line-item

& incremental budget) tetapi

berdasarkan pada tolok ukur

kinerja yang telah ditetapkan.

Menurut Peraturan

Pemerintah nomor 8 Tahun 2006

tentang Pelaporan Keuangan dan

Kinerja instansi Pemerintah

menyatakan bahwa kinerja adalah

keluaran/hasil dari

kegiatan/program yang hendak atau

telah dicapai sehubungan dengan

penggunaan anggaran dengan

kuantitas dan kualitas terukur.

Kinerja ditunjukkan oleh hubungan

antara input (masukan) dengan

output (keluaran). Dalam kajian

beberapa pendapat, diperoleh hasil

bahwa dalam kaitannya dengan

struktur, anggaran berbasis kinerja

harus memuat komponen tolak

ukur dan target kinerja, standard

biaya, dan klasifikasi anggaran.

Kinerja dapat dinilai dengan

ukuran penilaian yang didasarkan

pada indikator berikut (Sancoko,

2008) :

a. Masukan (input), yaitu tolok

ukur kinerja berdasarkan tingkat

atau besaran sumber dana,

sumber daya manusia, material,

waktu, teknologi, dan

sebagainya yang digunakan

untuk melaksanakan program

dan atau kegiatan.

b. Keluaran (output), yaitu tolok

ukur kinerja berdasarkan produk

(barang atau jasa) yang

dihasilkan dari program atau

kegiatan sesuai dengan masukan

yang digunakan.

c. Hasil (outcome), yaitu tolok

ukur kinerja berdasarkan tingkat

keberhasilan yang dapat dicapai

berdasarkan keluaran program

atau kegiatan yang sudah

dilaksanakan.

d. Manfaat (benefit), yaitu tolok ukur

kinerja berdasarkan tingkat

kemanfaatan yang dapat dirasakan

sebagai nilai tambah bagi

masyarakat dan pemerintah daerah

dari hasil. e. Dampak (impact), yaitu tolok

ukur kinerja berdasarkan

dampaknya terhadap kondisi

makro yang ingin dicapai dari

manfaat.

Sebelum berlakunya sistem

Anggaran Berbasis Kinerja,

metode penganggaran yang

digunakan adalah metode

tradisional atau item line budget.

Cara penyusunan anggaran ini

tidak didasarkan pada analisa

rangkaian kegiatan yang harus

dihubungkan dengan tujuan yang

telah ditentukan, namun lebih

dititikberatkan pada kebutuhan

untuk belanja/pengeluaran dan

sistem pertanggungjawabannya

tidak diperiksa dan diteliti apakah

dana tersebut telah digunakan

secara efektif dan efisien atau

tidak. Tolak ukur keberhasilan

hanya ditunjukkan dengan adanya

keseimbangan anggaran antara

pendapatan dan belanja namun jika

anggaran tersebut defisit atau

surplus berarti pelaksanaan

anggaran tersebut gagal. Metode

tradisional mempunyai kelemahan

yaitu tidak adanya muatan

indikator (ukuran) kinerja dalam

anggaran, untuk mencapai tujuan

dan sasaran layanan public

(Haryanto, 2007). Metode ini,

penetapan kinerjanya didasarkan

pada ketersediaan anggaran,

dimana kinerja yang diubah-ubah

sesuai dengan jumlah anggaran

tertentu, yang artinya anggaran

bersifat tetap dan menjadi dasar

dari penentuan target kinerja.

Sebagai contoh dari metode



tradisional, jika anggaran tahun x

adalah Rp A, maka anggaran tahun

x +1 adalah Rp A ditambah 10%.

Demikian pula di tingkat SKPD,

jika ada anggaran untuk suatu

belanja adalah Rp A, maka dalam

merencanakan anggaran tahun

berikutnya, biasanya Rp A + 5%,

10%, atau berdasarkan trend

kenaikan pendapatan daerah yang

diprediksikan. Dengan kata lain

pada penganggaran sistem ini,

aparat tidak berpikir pada

pencapaian kinerja, yaitu bahwa

untuk mencapai kinerja x, maka

dibutuhkan dana Rp. A. Dari

contoh yang sebagaimana

dijabarkan, sistem ini tidaklah

efektif dan efisien lagi jika

digunakan untuk penyusunan

anggaran, karena kegiatan

operasional dikatakan efektif

apabila proses kegiatan mencapai

tujuan dan sasaran akhir kebijakan

(spending wisely).

Berdasarkan hal tersebut,

maka penelitian ini diberi judul

sebagai berikut “Analisis

Penerapan Penganggaran

Berbasis Kinerja Pada Kota

Administrasi Jakarta Utara

(Studi Kasus Untuk Tahun

Anggaran 2011)”. Pertimbangan

penelitian ini dilakukan pada Kota

Administrasi Jakarta Utara karena

Kota Administrasi Jakarta Utara

merupakan salah satu wilayah

administratif dari pemerintah DKI

Jakarta yang melakukan

pengelolaan keuangan daerah

setiap tahunnya. Selama ini

masyarakat mengetahui bahwa

semua pengelola keuangan daerah

diharuskan merubah sistem

penganggarannya menjadi

penganggaran berbasis kinerja.

Begitu juga dengan Kota

Administrasi Jakarta Utara yang

Diharuskan melakukan

penganggaran berbasis kinerja

sehingga penelitian ini ingin

mengungkapkan sejauh mana

penerapan penganggaran yang

diterapkan oleh Kota Administrasi

Jakarta Utara dalam menerapakan

sistem ABK pada

penganggarannya.

1.1. Anggaran

Penganggaran (budgeting)

merupakan aktifitas

mengalokasikan sumberdaya

keuangan yang terbatas untuk

pembiayaan belanja organisasi

yang cenderung tidak terbatas

(Haryanto, 2007). Dengan

demikian, dapat disimpulkan

bahwa anggaran merupakan suatu

alat penting dalam perencanaan

yang dinyatakan dalam satu ukuran

tertentu untuk mencapai tujuan

organisasi dalam kurun waktu yang

relatif singkat.

Suatu sistem penganggaran

memiliki banyak fungsi dan fungsi-

fungsi tersebut bisa saja saling

terkait. Sangat sulit menemukan

suatu sistem penganggaran yang

dapat memenuhi seluruh fungsinya

dengan baik dan dapat memuaskan

seluruh pihak yang berkepentingan.

Secara umum fungsi penganggaran

adalah sebagai berikut: (Haryanto,

2007)

a. Perencanaan (Planing)

Dalam arti luas,

perencanaan meliputi

pemprograman (menentukan

aktivitas yang akan dilakukan),

perolehan sumber daya dan

alokasi sumber daya. Hal ini

berkaitan dengan menentukan

jenis, kuantitas dan kualitas jasa

yang akan disediakan untuk

konstituen, memperkirakan

biaya atas jasa-jasa tersebut,



dan menentukan bagaimana

pembayaran untuk jasa tersebut.

b. Pengendalian dan Pengelolaan

(Controlling and Administering)

Anggaran membantu

memastikan bahwa sumber daya

diperoleh dan digunakan sesuai

dengan rencana. Manajer

menggunakan anggaran untuk

memonitor aliran sumber daya

dan menunjukkan kebutuhan

untuk penyesuaian operasional.

Badan legislatif menggunakan

anggaran untuk menentukan

otoritas pengeluaran terhadap

eksekutif yang akhirnya

menggunakannya untuk

menentukan otoritasnya

terhadap unit kerja dibawahnya

(Departemen atau Lembaga).

c. Pelaporan dan Evaluasi

(Reporting and Evaluating)

Anggaran menjadi dasar

untuk pelaporan,

pengevaluasian pada akhir

priode. Perbandingan realisasi

dengan anggaran menunjukkan

apakah mandat penerimaan dan

pengeluaran sudah

dilaksanakan. Lebih penting

lagi, jika dikaitkan dengan

tujuan organisasi, anggaran

dapat memfasilitasi penilaian

efisiensi dan efektifvitas.

1.2. Kinerja

Berdasarkan UU No.17

tahun 2003, maka penyusunan

APBD dilakukan dengan

mengintegrasikan program dan

kegiatan masing-masing satuan

kerja di lingkungan pemerintah

daerah untuk mencapai sasaran dan

tujuan yang ditetapkan. Dengan

demikian tercipta sinergi dan

rasionalitas yang tinggi dalam

mengalokasikan sumber daya yang

terbatas untuk memenuhi

kebutuhan masyarakat yang tidak

terbatas. Hal tersebut juga untuk

menghindari duplikasi rencana

kerja serta bertujuan untuk

meminimalisasi kesenjangan antara

target dengan hasil yang dicapai

berdasarkan tolok ukur kinerja

yang telah ditetapkan.

Kinerja (Bastian, 2006)

adalah gambaran pencapaian

pelaksanaan suatu

kegiatan/program/kebijaksanaan

dalam mewujudkan sasaran, tujuan,

misi dan visi organisasi. Setiap

kegiatan organisasi harus diukur

dan dinyatakan keterkaitannya

dengan visi dan misi organisasi.

Produk dan jasa akan kehilangan

nilai apabila kontribusi produk dan

jasa tersebut tidak dikaitkan

dengan pencapaian visi dan misi

organisasi.

Ukuran kinerja dalam

anggaran memberikan dorongan

kepada para pelaksana anggaran

untuk dapat mencapai hasil yang

maksimal sesuai ukuran kinerja

yang ditetapkan. Kegagalan dalam

pencapaian kinerja menjadi satu

ukuran untuk melakukan perbaikan

pada masa yang akan datang.

Sementara keberhasilan atas

kinerja membutuhkan suatu

penghargaan untuk dapat

meningkatkan produktivias serta

untuk mendapatkan dukungan

publik terhadap pemerintah

(Bastian, 2006).

1.3. Anggaran Berbasis Kinerja

Sebagai sebuah sistem,

perencanaan anggaran negara telah

mengalami banyak perkembangan.

Sistem perencanaan anggaran

negara pada saat ini telah

mengalami perkembangan dan

perubahan sesuai dengan dinamika

manajemen sektor publik dan



tuntutan yang muncul di

masyarakat, yaitu sistem

penganggaran dengan pendekatan

berbasis kinerja (Performance

Based Budgeting). Munculnya

konsep Penganggaran Berbasis

Kinerja berpengaruh langsung

terhadap konsep anggaran negara

pada umumnya. Salah satu

pengaruh itu adalah terjadinya

perubahan sistem anggaran dari

model anggaran tradisional

menjadi anggaran yang lebih

berorientasi pada kinerja.

Anggaran berbasis kinerja

(Mardiasmo, 2006) adalah suatu

sistem anggaran yang

mengutamakan pada upaya

pencapaian hasil kinerja atau

output dari perencanaan alokasi

biaya atau input yang ditetapkan.

Anggaran dengan pendekatan

kinerja sangat menekankan pada

konsep ekonomis, efisien, efektif,

dan pengawasan atas kinerja

output, dan mengutamakan

mekanisme penentuan dan

pembuatan prioritas tujuan serta

pendekatan yang sistematis dan

rasional dalam proses pengambilan

keputusan.

Dalam rangka penerapan

Anggaran Berbasis Kinerja,

berdasarkan Pedoman Reformasi

Perencanaan dan Penganggaran

(2009), terdapat elemen-elemen

utama yang harus harus ditetapkan

terlebih dahulu yaitu:

a. Visi dan Misi yang hendak

dicapai

Visi mengacu kepada hal

yang ingin dicapai dalam jangka

panjang sedangkan misi adalah

kerangka yang menggambarkan

bagaimana visi akan dicapai.

b. Tujuan

Tujuan merupakan

penjabaran lebih lanjut dari visi

dan misi. Tujuan tergambar

dalam Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Nasional

yang menunjukkan tahapan-

tahapan yang harus dilalui

dalam rangka mencapai visi dan

misi yang telah ditetapkan.

Tujuan harus menggambarkan

arah yang jelas serta tantangan

yang realisitis. Tujuan yang

baik bercirikan, antara lain

memberikan gambaran

pelayanan utama yang akan

disediakan, secara jelas

menggambarkan arah organisasi

dan program-programnya,

menantang namun realistis,

mengidentifikasikan obyek

yang akan dilayani serta apa

yang hendak dicapai.

c. Sasaran

Sasaran menggambarkan

langkah-langkah yang spesifik

dan terukur untuk mencapai

tujuan. Sasaran akan membantu

penyusun anggaran untuk

mencapai tujuan dengan

menetapkan target tertentu dan

terukur. Kriteria sasaran yang

baik adalah dilakukan dengan

menggunakan kriteria spesifik,

terukur, dapat dicapai, relevan,

dan ada batasan waktu (specific,

measurable, achievable,

relevant, timely/ SMART) dan

yang tidak kalah penting bahwa

sasaran tersebut harus

mendukung tujuan (support

goal).

d. Program

Program adalah

sekumpulan kegiatan yang akan

dilaksanakan sebagai bagian

dari usaha untuk mencapai

serangkaian tujuan dan sasaran.

Program dibagi menjadi

kegiatan dan harus disertai

dengan target sasaran output



dan outcome. Program yang

baik harus mempunyai

keterkaitan dengan tujuan dan

sasaran serta masuk akal dan

dapat dicapai.

e. Kegiatan

Kegiatan adalah

serangkaian pelayanan yang

mempunyai maksud

menghasilkan output dan hasil

yang penting untuk pencapaian

program. Kegiatan yang baik

kriterianya adalah harus dapat

mendukung pencapaian

program. Dalam menyusun

anggaran berdasarkan kinerja,

organisasi ataupun unit

organisasi tidak hanya

diwajibkan menyusun anggaran

atas dasar fungsi, program,

kegiatan, dan jenis belanja tetapi

juga menetapkan kinerja yang

ingin dicapai. Kinerja tersebut

antara lain dalam bentuk

keluaran (output) dari kegiatan

yang akan dilaksanakan dan

hasil (outcome) dari program

yang telah ditetapkan. Apabila

telah ditetapkan prestasi

(kinerja) yang hendak dicapai,

baru kemudian dihitung

pendanaan yang dibutuhkan

untuk menghasilkan keluaran

atau hasil yang ditargetkan

sesuai rencana kinerja.

2. Pembahasan

Anggaran berbasis kinerja

mulai disosialisasikan oleh

pemerintah kepada

Kementerian/Lembaga pemerintah

melalui Undang-Undang Nomor 17

Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara. Dengan dikeluarkannya

UU 17/2003 ini, berarti seluruh

Kementerian/Lembaga pemerintah

harus menaatinya dengan

melakukan reformasi keuangan

terutama sistem anggarannya

menjadi anggaran berbasis kinerja.

Dengan dikeluarkan PP 58/2005,

maka mempertegas himbauan

kepada seluruh unit/satuan kerja

Pemerintah DKI Jakarta untuk

menerapkan sistem anggaran

berbasis kinerja secara keseluruhan

dan baik, termasuk wilayah Kota

Administrasi Jakarta Utara.

Penerapan sistem anggaran berbasis

kinerja ini diterapkan sejak tahun

2005, tetapi pada kenyataannya

penerapan penganggaran berbasis

kinerja di lingkungan Kota

Administrasi Jakarta Utara belum

diterapkan secara benar hingga

sekarang.

Pemaparan di bawah ini

merupakan hasil observasi peneliti,

baik dari hasil wawancara maupun

hasil telaah dokumentasi selama

beberapa bulan terakhir dengan

berbagai pihak yang terkait dengan

perencanaan dan pelaksanaan

anggaran di Kantor Walikota

Jakarta Utara. Peneliti akan

menjelaskan dan menganalisis

penerapan anggaran berbasis

kinerja baik dari segi perencanaan

dan penyusunan program/kegiatan,

pelaksanaan program/kegiatan, dan

menganalisis pengukuran kinerja

yang menjadi salah satu elemen

penting dalam penerapan sistem

anggaran berbasis kinerja.

2.1. Analisis Penganggaran

Pemerintah Kota Administasi

Jakarta Utara

Berdasarkan latar belakang

dan rumusan masalah, kajian teori

dan metodologi penelitian yang

telah diuraikan terdahulu, maka

pada subbab ini akan disajikan

hasil penelitian melalui wawancara

langsung dengan informan yang

telah dipilih. Informan tersebut



adalah para pimpinan maupun staf

yang terkait langsung dengan

penganggaran di lingkungan Kota

Administrasi Jakarta Utara. Hal ini

untuk menjamin validitas informasi

yang disampaikan.

a. Analisis Perencanaan Anggaran

Dari analisis penulis di atas,

maka terdapat kesenjangan

pelaksanaan perencanaan anggaran

yang diterapkan di lingkungan Kota

Administrasi Jakarta Utara dengan

prinsip penganggaran berbasis

kinerja yang semestinya (Tabel 1):

Tabel 1

Kesenjangan Antara Prinsip ABK dengan Pelaksanaan Perencanaan

Anggaran Kota Administrasi Jakarta Utara

No Keterangan Prinsip ABK Pelaksanaan

1 Perencanaan

Program/Kegiatan

Program/kegiatan

direncanakan terlebih dahulu

secara memadai dan matang

dengan menetapkan sasaran

strategis, indikator kinerja,

dan target kinerja sehingga

terdapat kepastian dan

kejelasan pelaksanaan

program/kegiatan yang akan

dilaksanakan di tahun

pelaksanaan anggaran..

Penetapan sasaran strategis,

indikator kinerja, dan target

kinerja dilakukan setelah

anggaran ditetapkan oleh

Kepala Daerah, sehingga

sering terdapat perubahan

program/kegiatan di

pertengahan tahun

pelaksanaan anggaran yang

mengakibatkan ketidak-

konsistenan.

2 Dasar dan Tujuan

Anggaran

Anggaran yang diajukan

seharusnya sesuai dengan

tujuan yang hendak dicapai

dan sesuai dengan visi dan

misi yang dirancang

sebelumnya.

Tidak ada penetepan output

dan outcome terlebih dahulu

sebelum anggaran diajukan.

Penetapan output dan

outcome dilakukan setelah


Kepala Daerah, sehingga

pengajuan usulan

program/kegiatan tidak

mengacu pada pencapaian

kinerja yang hendak dicapai.

3 Alokasi Anggaran Anggaran berbasis kinerja

mengisyaratkan bahwa

anggaran yang disetujui


penetapan kinerja yang

memadai.

Lebih mengacu kepada sistem

kinerja berbasis anggaran

(tradisional), dimana alokasi

biaya pada anggaran untuk

tiap kegiatan sesuai dengan

anggaran yang telah

ditetapkan oleh Kepala

Daerah sehingga kinerja yang

dilakukan sesuai dengan

anggaran yang ditetapkan.




4 Penetapan Kinerja

dan Indikator

Kinerja Utama

(IKU)

Penetapan kinerja dan

Indikator Kinerja Utama

(IKU) disusun sebelum pagu

anggaran ditetapkan dan IKU

memberikan informasi berapa

alokasi anggaran yang

dibutuhkan untuk setiap

program/kegiatan.

Penetapan kinerja dan IKU

disusun setelah ada kejelasan

mengenai alokasi anggaran

agar dokumen tersebut lebih

realistis dengan

mempertimbangkan

ketersediaan sumber dana

yang nyata sudah akan

diperoleh.

b. Analisis Penyusunan Rencana

Anggaran Biaya (RAB) Penyusunan Rencana

Anggaran Biaya (RAB) di

lingkungan Kota Administrasi

Jakarta Utara disusun setelah pagu

anggaran untuk setiap kegiatan

ditetapkan oleh Kepala Daerah

Terdapat kesenjangan

penyusunan RAB yang diterapkan

di lingkungan Kota Administrasi

Jakarta Utara dengan prinsip

penganggaran berbasis kinerja yang

semestinya (Tabel 2):

Tabel 2

Kesenjangan Antara Prinsip ABK dengan Pelaksanaan Penyusunan RAB



1 Penyusunan RAB RAB disusun sebelum

menyampaikan usulan

program/kegiatan kepada

bagian perencanaan.

RAB disusun setelah usulan

program/kegiatan

disampaikan dan pagu

anggaran ditetapkan serta

Dolumen Pelaksanaan

Anggaran (DPA) diterbitkan.

2 Standar yang

digunakan

Penyusunan anggaran harus

dilakukan penetapan SPM

dan tolak ukur kinerja

terlebih dahulu berdasarkan

peraturan perundang-

undangan.

SPM tidak pernah dirancang

selama ini di lingkungan Kota


3 Rencana Kerja

dan Anggaran

(RKA)

Pada prinsip ABK,

seharusnya RKA tidak

diberlakukan karena

fenomena yang selama ini

terjadi adalah RKA disusun

selalu mengikuti besarnya

pagu anggaran yang

ditetapkan.

Selama ini penyusunan RKA

di lingkungan Kota


selalu disusun setelah pagu


Kepala Daerah. Kinerja yang

mengikuti besarnya anggaran.




4 Penyusunan

Rencana Kerja

(Renja)

Renja mendiskripsikan

rencana program/kegiatan

yang ingin dilaksanakan

berdasarkan jadwal

pelaksanaan yang telah

ditetapkan sebelumnya.

Terdapat beberapa

program/kegiatan yang tidak

berjalan sesuai dengan jadwal

pelaksanaan yang telah

ditetapkan pada Renja Kota


c. Analisis Standar Biaya

Selain penentuan indikator

kinerja, hal yang diperlukan dalam


adalah menentukan standar biaya.

Standar biaya merupakan

komponen lainnya yang harus

dikembangkan untuk dasar

pengukuran kinerja keuangan

dalam sistem anggaran kinerja.

Standar biaya adalah harga satuan

unit biaya yang berlaku bagi

masing-masing daerah. Penetapan

standar biaya akan membantu

penyusunan anggaran belanja suatu

program atau kegiatan bagi daerah

yang bersangkutan.

Pada Pemerintah Kota

Administrasi Jakarta Utara,

penentuan standar biaya terbagi dua

yaitu Standar Biaya Umum (SBU)

dan Standar Biaya Khusus (SBK).


umumnya menggunakan Standar

Biaya Umum (SBU) sebagai sarana

penentuan batasan alokasi sumber

daya/anggaran dalam suatu

program/kegiatan. SBU dilakukan

dengan menentukan satuan biaya

paling tinggi yang ditetapkan

sebagai biaya masukan dan indeks

satuan biaya keluaran ketika

menyusun Rencana Anggaran

Biaya (RAB). Dengan angka

maksimum tersebut, diharapkan

agar pelaksanaan program/kegiatan

dapat didukung dengan

ketersediaan dana yang memadai.

Berikut beberapa

kesenjangan penerapan standar

biaya yang diterapkan Kota

Administrasi Jakarta Utara dengan

prinsip penganggaran berbasis

kinerja yang semestinya (Tabel 3):

Tabel 3

Kesenjangan Antara Prinsip ABK dengan Penentuan Standar Biaya

Pada Kota Administrasi Jakarta Utara


1 Standar biaya

yang digunakan

SBU dan SBK yang

ditetapkan oleh

Kementerian Keuangan.

Standar biaya yang

digunakan cenderung

menggunakan SBU dan

terdapat estimasi satuan

biaya yang diperkirakan

sendiri.




2 Penetapan standar

biaya

Analisa Standar Biaya

(ASB) perlu dilakukan

untuk menilai kewajaran

atas beban kerja dan biaya

yang digunakan.

Bagian keuangan maupun

perencanaan tidak pernah

melakukan Analisa Standar

Biaya (ASB).

d. Analisis Pelaksanaan Anggaran Menurut hasil telaah

dokumen dan hasil wawancara

dapat disimpulkan bahwa proses

pelaksanaan anggaran pada Kota

Administrasi Jakarta Utara sudah

berjalan dengan lancar sesuai

prosedur yang ada, walaupun pada

tahap perencanaan anggaran Kota

Administrasi Jakarta Utara tidak

diterapkannya sistem anggaran

berbasis kinerja yang semestinya.

Lancarnya pelaksanaan anggaran

terjadi karena efektifnya

komunikasi antara bagian

keuangan, bagian perencanaan, dan

juga bagian-bagian Setko Jakarta

Utara. Proses pelaksanaan anggaran

tidak semata-mata langsung

mencairkan dana yang tersedia,

namun membutuhkan prosedur

yang sangat detail. Prosedur akan

mengatur tentang tata cara

pengajuan dana, pembukuan, dan

pertanggungjawaban pelaksanaan

anggaran. Tidak hanya itu, prosedur

yang dilakukan juga harus sesuai

dengan Renja yang disusun

sebelumnya terutama mengenai

jadwal pelaksanaan anggaran yang

terkait. Terdapat pula beberapa

program/kegiatan yang

dilaksanakan tidak sesuai dengan

jadwal pelaksanaan yang telah

ditetapkan sebelumnya,yang

tertuang dalam dokumen Renja

atau keterlambatan dalam

pelaksanaan anggaran. Tidak hanya

itu, beberapa program/kegiatan

yang telah diusulkan sebelumnya

juga terdapat beberapa perubahan

yang mengakibatkan ketidak-

konsistenan pelaksanaan anggaran

di lingkungan Kota Administrasi

Jakarta Utara.

Sebenarnya hal ini tidak

diperbolehkan dan telah menyalahi

aturan pelaksanaan anggaran yang

semestinya karena akan

menghambat pencapaian kinerja

yang hendak dicapai. Masalah ini

terus menjadi masalah yang

berkelanjutan karena setiap

tahunnya selalu ada pelaksanaan

anggaran yang tidak sesuai dengan

jadwal pelaksanaan anggaran, tidak

terlaksananya program/kegiatan

dan terdapat perubahan

program/kegiatan yang telah

ditetapkan di tahun pelaksanaan

anggaran. Hal ini juga tidak adanya

punishment atas terjadinya masalah

tersebut. Berikut tabel 4 analisa

secara umum dari pelaksanaan

anggaran di lingkungan Kota

Administrasi Jakarta Utara:



Tabel 4

Analisa Pelaksanaan Anggaran


1 Jadwal

pelaksanaan

anggaran

Pelaksanaan anggaran


jadwal pelaksanaan pada

Renja agar mencapai kinerja

yang maksimal.

Terdapat beberapa


tidak sesuai dengan jadwal

pelaksanaan pada Renja.

2 Pelaksanaan

program/kegiatan

Program/kegiatan dan

alokasi anggaran yang telah

ditetapkan seharusnya

dilaksanakan sesuai dengan

target kinerja yang

direncanakan.

Terdapat beberapa


tidak diserap atau tidak

dilaksanakan karena

keterbatasan waktu dan

SDM.

3 Konsistensi

penetapan

program/kegiatan

Program/kegiatan yang telah

ditetapkan sebelum tahun

pelaksanaan anggaran harus

jelas, pasti, konsisten dan

tidak berubah-ubah pada

saat tahun pelaksanaan

anggaran.

Terdapat perubahan

program/kegiatan di tahun

pelaksanaan anggaran. Hal

ini terjadi karena

penetapan program/

kegiatan tidak konsisten

dengan kinerja yang

hendak dicapai dan lebih

memperhatikan

keselarasan dengan

penetapan alokasi

anggaran.

e. Analisis Pengukuran dan

Pengevaluasian Pencapaian

Kinerja

Setelah melaksanakan

program/kegiatan, hal yang

menjadi titik penting dalam


adalah mengukur dan

mengevaluasi pencapaian kinerja

selama setahun. Setiap tahunnya,


sudah melakukan proses

pengukuran dan pengevaluasian

pencapaian kinerja sesuai dengan

prosedur yang memadai.

Pengevaluasian dan pengukuran

kinerja akan memberikan informasi

tentang keberhasilan atau

kegagalan program/kegiatan yang

telah dilaksanakan oleh suatu unit

kerja. Idealnya sebuah keberhasilan

atau kegagalan diberikan

rewards/punishment untuk

meningkatkan kinerja satuan unit

kerja. Dalam hal ini, Inspektorat

Jakarta Utara tidak memberikan

sistem rewards atau punishment

untuk Kota Administrasi Jakarta

Utara mengenai ketercapaian

kinerja selama setahun.

Kekurangan dari evaluasi

kinerja pada Kota Administrasi

Jakarta Utara tidak hanya itu saja.

Penerapan penganggaran berbasis

kinerja pada Kota Administrasi

Jakarta Utara ditemukan bahwa



berjalan optimal. Inspektorat

Jakarta Utara sebenarnya memiliki

kewenangan penuh terhadap

pengevaluasian dan pengawasan

pencapaian kinerja Kota


Inspektorat Jakarta Utara juga bisa

menentukan apakah program/

kegiatan telah dilaksanakan dengan

terdapat sistem kontrol yang belum

semestinya dan outcome yang

ditetapkan telah berhasil dicapai

atau tidak. Tetapi dalam

prakteknya, Inspektorat Jakarta

Utara hanya mengevaluasi

keterlaksanaan program/kegiatan

secara kuantitatif tanpa

mengevaluasi keefektifitasan dan

efisiensi outcome yang dicapai.

Tabel 5

Analisa Pengukuran dan Pengevaluasian Pencapaian Kinerja


1 Landasan alat

ukur kinerja

Pencapaian kinerja diukur

dan dievaluasi berdasarkan

outcome yang ingin dicapai.

Pencapaian kinerja

berdasarkan persentase

penyerapan anggaran saja

dan tidak ada pengukuran

pencapaian outcomeatas

terlaksananya

program/kegiatan tersebut.

2 Control

pelaksanaan

program/kegiatan

Pengevaluasian pelaksanaan

program/kegiatan


target kinerja yang

direncanakan.

Sistem control yang belum

berjalan optimal.

Pengevaluasian

keterlaksanaan

program/kegiatan hanya

secara kuantitatif.

2.2. Kendala Penerapan

Penganggaran Berbasis Kinerja

Periode saat ini merupakan

masa transisi dari single entry ke

double entry (orang menjurnal ke

computer base accounting) untuk

mendukung sistem pengelolaan

keuangan daerah baru, khususnya

untuk Kantor Walikota Jakarta

Utara. Hal ini memerlukan

kesiapan sumber daya manusia

(SDM) yang memadai. Di samping

itu, menyiapkan SDM memerlukan

dana yang tidak sedikit.

Pengukuran prestasi sistem

anggaran lama dilihat dari

bagaimana memanfaatkan

anggaran. Hal ini sangat berbeda

dengan sistem anggaran yang baru

dimana prestasi diukur dengan

pencapaian sasaran kegiatan dari

program-program yang

dianggarkan.

Kondisi ini menghadapkan

sistem yang baru pada bagaimana

mengubah perilaku SDM dari

bagaimana menggunakan dana

yang dianggarkan ke perilaku

bagaimana mencapai sasaran

dengan efisien, efektif, dan

mempunyai nilai ekonomis. Sistem

anggaran yang baru akan

menghadapi masalah perumusan

alat ukur/parameter kinerja. Dalam



sistem anggaran baru dilakukan

pengukuran kinerja bukan laporan

keuangan. Pengukuran kinerja

dalam sistem anggaran berbasis

kinerja menggunakan konsep 3E

(efisiensi, efektif, dan ekonomis).

Kinerja setiap program/kegiatan

tidak semuanya dapat diukur

dengan ukuran kuantitatif (dalam

satuan moneter atau satuan lain).

Namun kendala ini terus menerus

tidak dapat teratasi hingga

sekarang. Paradigma pola pikir

SDM di lingkungan Kota

Administrasi Jakarta Utara masih

menerapkan penganggaran dengan

sistem terdahulu, walaupun melalui

proses wawancara mereka

mengakui bahwa penganggaran

pada Kantor Walikota Jakarta

Utara sudah menerapkan

penganggaran berbasis kinerja.

Perubahan pola pikir semua SDM

pemerintah daerah khususnya

pemerintah Kota Administrasi

Jakarta merupakan hal pertama

yang harus dilakukan. Hal ini

untuk menjamin ketercapaian

kinerja secara maksimal.

Kendala lain dalam


kinerja di Kantor Walikota Jakarta

Utara adalah kendala dalam

memastikan hubungan antara input

dan output. Di pihak lain

penentuan ukuran kinerja

merupakan hal penting sebagai alat

motivator. Contoh, salah satu

akuntabilitas kinerja instansi

pemerintah adalah akuntabilitas

program. Fokus kinerja

akuntabilitas program adalah pada

pencapaian hasil kegiatan instansi

apakah sudah memberikan

kepuasan/kenyamanan kepada

pelanggan (customer) dan

stakeholders serta memberikan

dampak positif kepada kemajuan

masyarakat. Alat ukur untuk

kinerja ini sangat sulit dirumuskan.

Hal ini juga yang menjadi kendala

pemerintah daerah terutama dalam

pengukuran pencapaian kinerja dan

belum teratasi hingga saat ini.

3. Kesimpulan

Instansi pemerintahan

daerah merupakan instansi yang

berhubungan dan

bertanggungjawab langsung

kepada negara dan masyarakatnya.

Akuntabilitas instansi pemerintah

merupakan perwujudan kewajiban

instansi bersangkutan untuk

mempertanggungjawabkan, baik

keberhasilan maupun kegagalan

dalam melaksanakan misi instansi

meraih tujuan serta sasaran yang

telah ditetapkan. Kota Administrasi

Jakarta Utara yang dipimpin oleh

seorang Walikota merupakan salah

satu Satuan Kerja Pemerintahan

Daerah (SKPD) yang

bertanggungjawab mengenai

kinerja yang dilakukan kepada

negara pada umumnya dan

masyarakat serta lingkungan DKI

Jakarta pada khususnya sebagai

bentuk akuntabilitas Pemerintah

Kota Administrasi Jakarta Utara.

Sistem pengelolaan

keuangan daerah yang baru

menunjukkan adanya kewajiban

Pemerintah Daerah memberikan

pertanggungjawaban yang meliputi

menyajikan, melaporkan,

mengungkapkan segala aktivitas

dan kegiatan yang terkait dengan

penerimaan dan penggunaan uang

publik kepada yang berhak dan

berwenang meminta

pertanggungjawaban (DPRD dan

masyarakat luas). Sebelumnya,


melakukan penganggaran terlebih

dahulu untuk melaksanakan



program atau kegiatannya.

Penganggaran dilakukan dengan

pendekatan berbasis kinerja yang

menitikberatkan sebuah

program/kegiatan pada hasil dan

manfaat dari penyelenggaraan

kegiatan tersebut. Penganggaran

berbasis kinerja sebagai bentuk

reformasi penganggaran yang

merupakan perubahan paradigma

anggaran daerah.

Mekanisme ini

memungkinkan pihak terkait

memperoleh informasi sebagai

dasar evaluasi dan

mengidentifikasi masalah kritis

yang dihadapi dan memberi

alternatif pemecahan masalah.

Mekanisme ini dapat

menghasilkan dan memberikan

informasi sebagai dasar pembuatan

keputusan yang rasional dan

memungkinkan dilaksanakan

pembangunan yang

berkesinambungan dalam jangka

panjang.

Berdasarkan analisis


kinerja pada Pemerintah Kota

Administrasi Jakarta Utara, maka

penulis dapat menyimpulkan

bahwa Kota Administrasi Jakarta

Utara belum menerapkan


dengan semestinya. Penganggaran

yang dilakukan selama ini masih

menerapkan sistem terdahulu yaitu

sistem anggaran tradisional

walaupun penganggaran Kota

Administrasi Jakarta Utara tahun

2011 sudah mencoba mengarah ke

sistem Anggaran Berbasis Kinerja.

Dari hasil penelitian yang

diungkapkan pada bab 4,

penganggaran pada Kota


mengacu pada pagu anggaran yang

ditetapkan sebelumnya oleh

Kepala Daerah. Setelah pagu

anggaran ditetapkan, maka

program/kegiatan beserta Rencana

Anggaran Biaya baru disusun

menyesuaikan alokasi anggaran

yang disediakan. Hal ini jelas

menyimpang dari sistem Anggaran

Berbasis Kinerja yang semestinya.

Penulis juga menganalisis

kendala-kendala yang terjadi pada

penganggaran berbasis kinerja di

Pemerintah Kota Administrasi

Jakarta Utara. Kendala yang terjadi

antara lain:

• Pemerintah Kota Administrasi

Jakarta Utara memerlukan SDM

yang memadai untuk

mendukung sistem pengelolaan

keuangan daerah yang baru dan

hal itu memerlukan dana yang

tidak sedikit.

• Pemerintah Kota Administrasi

Jakarta Utara tidak mempunyai

sistem pengukuran kinerja yang

dapat mengukur keberhasilan

sebuah program atau kegiatan,

karena kinerja setiap

progam/kegiatan tidak

semuanya dapat diukur dengan

ukuran kuantitatif (dalam satuan

moneter atau satuan lain).

4. Saran

Penulis melakukan

penelitian ini untuk mengetahui

apakah Pemerintah Kota

Administrasi Jakarta Utara sudah

menerapkan penganggaran

berbasis kinerja dengan

semestinya. Namun pada

kenyataannya penganggaran Kota

Administrasi Jakarta Utara masih

tidak berdasarkan prinsip

penganggaran berbasis kinerja. Hal

ini diharapkan untuk Kota

Administrasi Jakarta Utara dapat

mengubah sistem

penganggarannya sesuai prinsip



ABK agar dapat mencapai

kinerjanya secara maksimal dan

memberikan manfaat yang optimal

sebagai acuan pelaksanaan

kegiatan dan anggaran serta juga

pada saat evaluasi anggaran di

akhir periode. Hal ini juga harus

disertai oleh SDM yang

berkompeten. Maka saran penulis

kepada Kantor Walikota Jakarta

Utara pada khususnya dan

Pemerintah Daerah Provinsi DKI

Jakarta pada umumnya adalah:

• Melakukan requirement SDM

yang berkompeten terutama

dalam urusan penganggaran

untuk semua satuan/unit kerja

di Pemerintah DKI Jakarta,

• Melakukan bimbingan teknis

terkait penganggaran berbasis

kinerja kepada seluruh pegawai

Pemerintah DKI Jakarta, dan

• Mengubah pola pikir para

pimpinan baik tingkat pusat

maupun tingkat wilayah untuk

memahami prinsip Anggaran

Berbasis Kinerja dan mulai

menerapkannya di satuan/unit

kerja masing-masing.

Selain itu, karena

keterbatasan waktu tidak dapat

memungkinkan bagi penulis

melakukan review kembali atas

efektivitas rancangan sistem

pengukuran riil pada tahap

pengukuran dan evaluasi

pencapaian kinerja. Penulis

mengharapkan akan ada penelitian

lanjutan dari penelitian yang

penulis buat saat ini untuk

melakukan review atas tahap

pengukuran dan evaluasi

pencapaian kinerja pada Kota

Administrasi Jakarta Utara yang

dirasa belum mempunyai sistem

pengukuran riil dalam mengukur

keberhasilan suatu program/

kegiatan sebagai bentuk

akuntabilitas terhadap publik.

Demikian saran yang dapat

penulis sampaikan, semoga dapat

bermanfaat bagi para pembaca

pada umumnya dan Kantor

Walikota Jakarta Utara pada

khususnya untuk menjadi bahan

pertimbangan penyusunan

anggaran pada tahun-tahun

berikutnya.

DAFTAR PUSTAKA

-----. Bastian, I. (2006). Akuntansi

Sektor Publik: Suatu Pengantar.

Jakarta: Erlangga.

-----. Bastian, I. (2006). Sistem

Perencanaan dan Penganggaran

Pemerintahan Daerah di

Indonesia. Jakarta: Salemba

Empat.

-----. Haryanto, S., dan Arifuddin,

(2007). Akuntansi Sektor Publik,.

Semarang: Badan Penerbit

Universitas Diponegoro

-----. Mardiasmo.(2006). “Perwujudan

Transparansi dan Akuntabilitas

Publik melalui Akuntansi Sektor

Publik: Suatu Sarana Good

Governance”, Jurnal Akuntansi

Pemerintah, Vol.2 No.1 Mei 2006.

-----. Rakyat Local Governance

Support Program kerjasama

dengan USAID, 2009, Pengawasan

DPRD terhadap Pelayanan Publik

(Seri Penguatan Legislatif).

-----. Sancoko, B. (2008). Kajian

terhadap Penganggaran Berbasis

Kinerja di Indonesia. Badan

Pendidikan dan Pelatihan

Keuangan. Departemen Keuangan

RI.

-----. UU No. 17, Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara.

-----. PP No. 58, Tahun 2009 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah


Documents

ANALISIS PENERAPAN PENGANGGARAN BERBASIS …