ANALISIS PENGARUH INFLASI, SERTIFIKAT BANK …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/3104/1/ENDANG NURJAYA-FEB.pdf · Pengalaman Kerja: 1 Karyawan (Magang) KSU UBASYADA

ANALISIS PENGARUH INFLASI, SERTIFIKAT BANK INDONESIA SYARIAH (SBIS), NON PERFORMING FINANCING (NPF) DAN DANA

PIHAK KETIGA (DPK) TERHADAP PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA BANK SYARIAH DI INDONESIA

(Periode Januari:2007 – Maret:2011)

Oleh

Endang Nurjaya NIM: 107084001836

JURUSAN ILMU EKONOMI DAN STUDI PEMBANGUNAN

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH

JAKARTA 1432 H/2011 M

7

i

RIWAYAT HIDUP

Nama : Endang Nurjaya

Tempat Tanggal Lahir : Jakarta, 06 Mei 1988

Alamat : Kp. Bintaro, Gg Swadaya Rt/Rw 007/02 No. 26

Kelurahan/Kecamatan Pesanggrahan 12320

Jakarta Selatan

Agama : Islam

Nomor Telpon : 085719218918

Email : [email protected]

Facebook : Endang Nurjaya

Twitter : @doel_zhadoel

Riwayat Pendidikan Formal:

1. SDN Bintaro 02 Pagi Tahun 1995 – 2001

2. MTs N 13 Jakarta Selatan Tahun 2001 – 2004

3. MAN 4 Model Jakarta Tahun 2004 – 2007

4. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB)

Prodi Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan (IESP) Konsentrasi

Ekonomi Islam Tahun 2007 – 2011

ii

Riwayat Pendidikan Informal:

1. Studi Banding Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan (IESP) ke

Universitas Indonesia, Universitas Padjajaran, Universitas Gajah Mada,

dan Universitas Islam Indonesia, 2008.

2. Seminar Nasional Ekonomi Islam “Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi

Indonesia“ Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan (IESP) UIN Syarif

Hidayatullah Jakarta, 2008.

3. Seminar Ekonomi “Peran Ekonomi Islam dalam Menghadapi Krisis

Global“ BEM-J Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan (IESP) UIN Syarif


4. Seminar “Sanitasi Melalui Pelestarian Air dan Lingkungan“. Kerja sama

BEM-J IESP UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2008.

5. International Seminar on “Religion in The Contemporary World“ UIN

Syarif Hidayatullah Jakarta, 2009.

6. Seminar “Problem Kepemimpinan Politik dalam Demokrasi Indonesia”.

Kerja sama BEM-J Pemikiran Politik Islam UIN Syarif Hidayatulah

Jakarta, 2009.

7. Seminar “Indonesia 2009: Prospek Ekonomi, Politik, Sosial dan Budaya“.

Kerja sama BEM UIN dan HMI Cabang Ciputat, 2009.

8. Seminar Nasional “Menemukan Kembali Spirit Kebangsaan dan

Kemandirian dengan Cinta Bangsa dan Negara“. Kerja sama BEM-F

Syariah dan Hukum dan Departemen Sosial Republik Indonesia, 2009.

iii

9. Seminar Nasional “Tindak Pidana Pemilu 2009: Antara Harapan dan

Realitas“. Kerja sama BEM-J Syariah dan Hukum UIN Syarif


10. Peserta Pelatihan SPSS & Mathematica, kerja sama BEM-J PMTK UIN


11. Peserta Pelatihan Statistika dengan SPSS, kerja sama Pusat Laboratorium

Terpadu (PLT) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2009.

12. Insurance Goes To Campus Seminar Nasional “Peran Asuransi dalam Era

Globalisasi“. Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Syarif Hidayatullah

Jakarta, 2010.

13. Peserta Pasar Modal Syariah Kerja Sama P.T. VALBURY ASIA

SECURITIES dengan Ikatan Mahasiswa Ekonomi Syariah (IMES) UIN


14. Visit Museum Bank Indonesia dan Bank Mandiri Ikatan Mahasiswa

Ekonomi Syariah Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan (IMES-IESP)

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010.

15. Seminar “Peluang Berkarir di Dunia Syariah“ Ikatan Mahasiswa Ekonomi

Syariah Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan (IMES-IESP) UIN Syarif


16. Seminar “Optimalisasi BMT dalam Menguatkan Sektor UMKM“. Kerja

sama BEM-FSH dan BEM-FEB UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, BMT

Al-Fath dan DEKOPIN, 2010.

iv

17. Peserta Kuliah Kerja Sosial Bebas Terkendali (KKS-BT)/Magang.

Kerjasama Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial (FEIS) UIN Syarif


Pengalaman Organisasi:

1. Badan Eksekutif Mahasiswa Jurusan (BEM-J) Ilmu Ekonomi dan Studi

Pembangunan (IESP) Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) UIN Syarif

Hidayatullah Jakarta. Amanat sebagai Koordinator Bidang Olahraga dan

Seni Tahun 2010 – 2011.

2. Ketua Penyelenggara “IESP CUP 2011” Fakultas Ekonomi dan Bisnis

(FEB).

3. Ikatan Mahasiswa Ekonomi Syariah Ilmu Ekonomi dan Studi

Pembangunan (IMES-IESP) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Amanat

sebagai Wakil Ketua Tahun 2010 – 2011.

4. Ikatan Remaja Swadaya (IRS) 76, Warga Rt 006 dan Rt 007 Rw 02

Kelurahan/Kecamatan Pesanggrahan. Amanat sebagai Ketua IRS 76

Tahun 2011 – 2014.

5. Penyelenggara Peringatan Hari Besar Islam (PHBI) “Isra Mi’raj Nabi

Muhammad SAW 1432 H”. Kerja sama Mushollah Al-Jihad dan IRS 76.

Amanat sebagai Ketua Panitia.

Pengalaman Kerja:

1 Karyawan (Magang) KSU UBASYADA Ciputat 2010

v

ABSTRACT

The purpose of this research is to analyze the effect of Inflation, Indonesia Bank Certificate Syariah (SBIS), Non Performing Financing (NPF) and Third Party Fund (DPK) to Murabahah Financing in the syariah bank in Indonesia. The data used was Time Series data periods of Januari:2006 – Maret:2011 from Statistic Banking of Indonesia. The method used Multiple Linear Regression.

The results of this research indicate that the variable Inflation, Indonesia Bank Certificate Syariah (SBIS), Non Performing Financing (NPF) and Third Party Fund (DPK), have a partial effect to Murabahah Financing. In this research indicate that the Inflation, Non Performing Financing (NPF) and Third Party Fund (DPK) have a positively significant effect on the Murabahah Financing. Meanwhile, Indonesia Bank Certificate Syariah (SBIS) has a negatively significant effect on Murabahah Financing. Keywords: Inflation, SBIS, NPF, DPK and Murabahah Financing

vi

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa pengaruh Inflasi, Sertifikat

Bank Indonesia Syariah (SBIS), Non Performing Financing (NPF) dan Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap Pembiayaan Murabahah pada bank syariah di Indonesia. Data yang digunakan adalah data Time Series periode Januari:2006 – Maret:2011, yang bersumber dari Statistik Perbankan Indonesia. Untuk menganalisis, penulis menggunakan metode Regresi Linier Berganda.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel Inflasi, Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS), Non Performing Financing (NPF) dan Dana Pihak Ketiga (DPK) berpengaruh signifikan secara parsial terhadap Pembiayaan Murabahah. Dalam penelitian ini diketahui bahwa Inflasi, Non Performing Financing (NPF) dan Dana Pihak Ketiga (DPK) berpengaruh signifikan positif terhadap Pembiayaan Murabahah. Sedangkan Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) berpengaruh signifikan negatif terhadap Pembiayaan Murabahah. Kata kunci: Inflasi, SBIS, NPF, DPK dan Pembiayaan Murabahah

vii

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim,

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puja dan puji syukur kehadirat Alah SWT atas limpahan rahmat, hidayah

serta karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul

“Analisis Pengaruh Inflasi, Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS), Non

Performing Financing (NPF) dan Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap

Pembiayaan Murabahah pada Bank Syariah di Indonesia (Periode

Januari:2007 – Maret:2011)”

Shalawat beriring salam penulis panjatkan keharibaan Rasulullah

Muhammad SAW. yang telah membawa ummat dari alam jahiliyah sampai ke

alam yang terang-benderang dan penuh dengan khazanah keilmuan saat sekarang

ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini bisa terselesaikan berkat doa, dukungan

dan bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu pada kesempatan ini penulis

mengucapkan terima kasih yang tulus kepada :

1. Nenek dan Kakek. Alm Danu Martawijaya bin Carman Wasdan dan Almh

Cari binti Baki, sebelum beliau wafat berpesan kepada saya agar

menjunjung tinggi nilai kejujuran dan kepada Alm Salbi bin Salpan dan

Nenek Almi. Semoga diterima segala amal ibadah, diampunkan dosa dan

mendapatkan Surga Firdaus oleh Allah SWT. Amin yaa robal alamin . . .

2. Kedua orang tua. (Bapak) Surya dan (Ibu) Bety Rohaeti, yang selalu

memberikan doa, kasih sayang, cinta, nasihat dan dukungan untuk putra-

putramu selama ini. Tetesan keringat, helaan nafas dan langkah kalian

merupakan motivasi terbesar buat andang untuk memberikan yang terbaik.

Mudah-mudahan andang bisa selalu menjadi anak kebanggaan. Doa restu

kalian yang selama ini mengiringi langkah andang dalam beraktifitas.

Terima kasih banyak, pak,,, mah,,, . . .

viii

3. Terima kasih banyak untuk kakakku, Lukman Sanjaya dan Shinta

Maharani yang selalu memberikan doa, saran dan motivasinya; Terima

kasih banyak kepada (Saudara Sepupu) Agung Suhendar yang telah

membantu baik moril maupun materil; buat (Keponakan) Gilang Pratama,

Danang Setiawan dan Muhammad Haikal Gibran. Celotehan, canda dan

tawa kalian menghilangkan rasa bosan dan kantukku, semoga kalian

menjadi anak yang soleh dan berguna bagi Agama, Keluarga dan Negara.

Amiin. . .

4. Lingkungan warga Rt 006 dan 007 Rw 02 Kec/Kel Pesanggrahan,

terutama Bpk H. Abdul Nashir, Bpk H. Abdul Mughni, Bpk Abdul

Rohman, Bpk Sumarno, Bpk Arifin, Bpk Irwansyah, Abang Nurhasan,

Abang Rosul (Acung) dan Mas Tris. Terima kasih banyak atas doa, saran,

motivasi dan sharing pengalamannya . . .

5. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Bapak Prof. Dr. Abdul Hamid, MS

yang telah memberikan pengalaman disaat ujian kompre dan ilmu yang

bermanfaat bagi penulis . . .

6. Ketua Jurusan IESP. Bapak Dr. Lukman, M.Si yang telah memberikan

ilmu dan selalu memperhatikan mahasiswanya, terutama mahasiswa IESP.

7. Sekretaris Jurusan IESP. Ibu Utami Baroroh, M.Si yang telah memberikan

ilmu, informasi dan mengatur urusan mahasiswanya. Semoga Allah

membalas kebaikan Ibu di dunia maupun di akhirat kelak. Amiin . . .

8. DR.IR.H. Roikhan Mochamad Aziz MM, selaku Dosen Pembimbing I,

juga Dosen Pengampu mata kuliah Ekonomi Makro Syariah, Pasar Modal

Syariah dan Moneter Syariah, serta penemu @sinlammim @319913616.

9. Ibu Fitri Amalia, S.Pd., M.Si, selaku Dosen Pembimbing Skripsi II yang

telah memberikan ilmunya, motivasi, saran dan dengan sabar membimbing

penulis hingga terselesaikanya skripsi ini. Semoga Allah membalas

kebaikan Ibu beserta keluarga di dunia maupun di akhirat kelak. Amiin . . .

ix

10. Bapak M. Hartana I. Putra, M.Si, selaku Pembimbing Akademik. Terima

kasih telah membimbing dan memberikan ilmu yang bermanfaat kepada

saya selama empat tahun ini. Semoga Allah membalas kebaikan bapak.

Amiin . . .

11. Terima Kasih banyak untuk Bapak Achmad Tjahya selaku dosen sekaligus

ustad yang selalu memberikan masukan, mendoakan dan sudah menjadi

penasihat spiritual saya dan teman-teman selama ini. Terima kasih banyak

pak atas nasihat dan penjelasannya, semoga ilmu yang sudah diajarkan

dapat bermanfaat. Amiin . . .

12. Seluruh Dosen dan Staf jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan

(IESP) yang telah sabar dan membantu selama perjalanan empat tahun ini,

mudah-mudahan segala kebaikan bapak dan Ibu dibalas oleh Allah SWT,

dan semoga ilmu yang diajarkan dapat bermanfaat. Amiin yaa robal

alamiin . . .

13. Terima kasih banyak untuk Ketua BEM-J IESP 2010-2011 Sdr. Saifullah

yang telah memberikan saya kesempatan untuk mencari pengalaman di

lingkungan BEM-J IESP dalam menjalankan sebuah acara dan juga saya

ucapkan terima kasih banyak atas kepercayaan yang sudah diberikan. . .

14. Sahabat terbaik: Fikry Kurniadi, Luthfi Hilman Syah, Achmad Fahrudin

dan Muhammad Ihsan Hadzami. Kalian adalah sahabat terbaik dan saya

anggap seperti saudara sendiri, semoga persahabatan kita terus berlanjut,

Amiien . . .

15. Untuk temen-temen seperjuangan Ikatan Mahasiswa Ekonomi Syariah

(IMES), H. Widhi Wicaksono, H. Muhammad Ishak, Finsa Ramadhan

Marantika, Mawaddah, Karmila Fitrianingtyas, Nur Hikmah Maulidina,

Riska Cholidah, Yuni Fitriani, Iim Muhidah, Edo M Hafidz, Mufqi Firaldi,

Arudin Subhki, Regina Ahmad, Ahmad Tabridzi, Dini Juliansah dan Satria

Ali Suadi. Terima kasih banyak kepada kalian semua, banyak pengalaman

dan ilmu serta kekeluargaan yang telah diberikan selama satu setengah

tahun ini. . . IMES 2007 “Very Good”.

x

16. Untuk seluruh teman-teman seperjuangan Ilmu Ekonomi dan Studi

Pembangunan (IESP) angkatan 2007, terima kasih banyak atas pertemanan

dan pengalaman selama 4 tahun ini. Mudah-mudahan kita semua bisa

mendapatkan keberkahan ilmu dan gelar SE yang berkualitas dan dapat

bermanfaat untuk Agama, Keluarga dan Negara. Amiin . . .

17. Buat adik kelas angkatan 2008, 2009 dan 2010. Terima kasih banyak

sudah banyak membantu dalam menyukseskan acara “IESP CUP 2011”

dan membantu mendoakan penulis agar cepat lulus, terutama buat Dina

Komalasari, Nonni, Fita, Arum, Mutia, Anna, Novita, Ali, Pebi, Aziz dan

yang lainnya. Terima kasih banyak atas waktu, tenaga, pikiran dan

materilnya dalam menyukseskan acara “IESP CUP 2011”. Semoga

keikhlasan kalian menjadi amal dan semoga sang khalik yang akan

membalasnya. Amiin . . .

18. Special Thanks to Titi Tri Hastuti, yang telah memberikan doa, semangat

dan perhatiannya kepada penulis.

19. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, baik secara

langsung maupun tidak langsung atas doa dan bantuannya kepada penulis,

saya ucapkan terima kasih banyak. Semoga doa yang baik akan di ijabah

oleh Allah SWT dan kembali kepada kalian. Amiin yaa robal alamiin . . .

Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna.

Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan saran dan kritik yang membangun

dalam rangka kesempurnaan skripsi ini. Semoga karya kecil ini dapat bermanfaat

bagi segenap pembaca.

Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Jakarta, 25 Oktober 2011

Penulis

xi

DAFTAR ISI

RIWAYAT HIDUP ........................................................................................... i

ABSTRACT ........................................................................................................ v

ABSTRAK ......................................................................................................... vi

KATA PENGANTAR ....................................................................................... vii

DAFTAR ISI ...................................................................................................... xi

DAFTAR TABEL ............................................................................................. xvi

DAFTAR GAMBAR ......................................................................................... xvii

DAFTAR LAMPIRAN ..................................................................................... xviii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah ............................................................... 1

B. Perumusan Masalah ....................................................................... 9

C. Tujuan Penelitian ........................................................................... 9

D. Manfaat Penelitian ......................................................................... 10

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori ............................................................................... 11

1. Filosofi Ekonomi Islam ................................................................ 11

2. Pengertian Bank ........................................................................... 12

a. Fungsi Bank ............................................................................ 13

b. Jenis Bank ............................................................................... 14

xii

3. Bank Syariah ............................................................................... 17

a. Pengertian Bank Syariah ......................................................... 17

b. Tujuan Bank Syariah .............................................................. 18

c. Fungsi dan Peran Bank Syariah .............................................. 19

d. Sistem Bank Syariah ............................................................... 20

e. Keunggulan Bank Syariah ...................................................... 21

f. Pembiayaan Bank Syariah ...................................................... 22

4. Pembiayaan Murabahah .............................................................. 27

a. Pengertian Murabahah ........................................................... 27

b. Rukun Murabahah .................................................................. 30

c. Syarat-syarat Murabahah ....................................................... 30

d. Prinsip dan Ketentuan Umum Murabahah ............................. 31

e. Teknis Pelaksanaan Murabahah ............................................. 32

f. Praktek Murabahah ................................................................ 33

g. Sumber Dana .......................................................................... 33

h. Sumber Hukum ....................................................................... 34

i. Manfaat dan Resiko Pembiayaan Murabahah ........................ 36

5. Inflasi ........................................................................................... 38

a. Pengertian Inflasi .................................................................... 38

b. Teori Inflasi ............................................................................ 41

c. Penyebab Inflasi ...................................................................... 43

d. Dampak Inflasi ........................................................................ 45

e. Indikator Inflasi ...................................................................... 46

xiii

f. Peran Bank Sentral ................................................................. 48

g. Pengendalian Inflasi dalam Perspektif Islam .......................... 49

h. Hubungan Inflasi dengan Pembiayaan Murabahah ............... 51

6. Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) ................................... 53

a. Pengertian dan Karakteristik SBIS ......................................... 53

b. Ketentuan dan Mekanisme Penerbitan SBIS .......................... 54

c. Pihak-Pihak dalam Lelang SBIS ............................................ 55

d. Pembatalan Hasil dan Transaksi Lelang SBIS ....................... 55

e. Sanksi ...................................................................................... 56

f. Hubungan SBIS dengan Pembiayaan Murabahah ................. 57

7. Non Performing Financing (NPF) ............................................... 58

a. Pengertian NPF ....................................................................... 58

b. Hubungan NPF dengan Pembiayaan Murabahah .................. 62

8. Dana Pihak Ketiga (DPK) ............................................................ 63

a. Pengertian Dana Pihak Ketiga (DPK) .................................... 63

b. Hubungan DPK terhadap Pembiayaan Murabahah ............... 65

B. Penelitian Sebelumnya ................................................................... 66

C. Kerangka Berpikir ......................................................................... 72

D. Hipotesis Penelitian ........................................................................ 76

xiv

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian ............................................................. 77

B. Teknik Pengumpulan Data ............................................................ 77

C. Teknik Analisis ............................................................................... 78

1. Uji Asumsi Klasik ....................................................................... 80

a. Uji Normalitas ........................................................................ 80

b. Uji Multikolinieritas ............................................................... 82

c. Uji Heteroskedastisitas ........................................................... 84

d. Uji Autokorelasi ...................................................................... 85

2. Uji Hipotesis ................................................................................ 86

a. Uji t ......................................................................................... 86

b. Uji Adj R2 (Adjusted R Square) .............................................. 86

D. Operasional Variabel Penelitian ................................................... 87

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

A. Sekilas Gambaran Umum Objek Penelitian ................................ 91

1. Sejarah Perkembangan Bank Syariah .......................................... 91

2. Perkembangan Bank Syariah di Indonesia .................................. 92

3. Perkembangan Data Variabel ...................................................... 94

a. Pembiayaan Murabahah ......................................................... 94

b. Inflasi ...................................................................................... 97

c. Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) .............................. 99

d. Non Performing Financing (NPF) .......................................... 101

e. Dana Pihak Ketiga (DPK) ...................................................... 103

xv

B. Hasil dan Analisis Data .................................................................. 105

1. Uji Asumsi Klasik ....................................................................... 105

a. Uji Normalitas ........................................................................ 105

b. Uji Multikolinieritas ............................................................... 106

c. Uji Heteroskedastisitas ........................................................... 107

d. Uji Autokolerasi ...................................................................... 108

2. Uji Hipotesis ................................................................................ 109

a. Uji t ......................................................................................... 109

b. Uji Adj R2 (Adjusted R Square) .............................................. 111

3. Uji Regresi Linier Berganda ........................................................ 112

4. Analisis Ekonomi ........................................................................ 113

BAB V KESIMPULAN DAN IMPLIKASI

A. Kesimpulan ..................................................................................... 116

B. Implikasi .......................................................................................... 116

DAFTAR PUSTAKA ........................................................................................ 118

LAMPIRAN ....................................................................................................... 121

xvi

DAFTAR TABEL

No. Keterangan Halaman

1.1 Jaringan Kantor Perbankan Syariah 3

1.2 Pembiayaan Perbankan Syariah (miliar rupiah) 4

2.1 Perbedaan Perbankan Syariah dengan Perbankan Konvensional 20

2.2 Penelitian Sebelumnya 69

3.1 Uji Durbin-Watson 85

3.2 Operasional Variabel Penelitian 90

4.1 Pembiayaan Murabahah (miliar rupiah) 95

4.2 Laju Inflasi (dalam %) 97

4.3 Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) (miliar rupiah) 99

4.4 Non Performing Financing (NPF) (miliar rupiah) 101

4.5 Dana Pihak Ketiga (DPK) (miliar rupiah) 103

4.6 Uji Normalitas 105

4.7 Uji Multikolinieritas 106

4.8 Uji Autokorelasi 108

4.9 Uji t 109

4.10 Uji Adj R2 (Adjusted R Square) 111

xvii

DAFTAR GAMBAR


1.1 Grafik Pembiayaan Perbankan Syariah (miliar rupiah) 4

2.1 Skema Pembiayaan Murabahah 32

2.2 Kerangka Berpikir 75

4.1 Grafik Pembiayaan Murabahah (miliar rupiah) 96

4.2 Grafik Laju Inflasi (dalam %) 98

4.3 Grafik Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) (miliar rupiah) 100

4.4 Grafik Non Performing Financing (NPF) (miliar rupiah) 102

4.5 Grafik Dana Pihak Ketiga (DPK) (miliar rupiah) 104

4.6 Uji Heteroskedastisitas 107

xviii

DAFTAR LAMPIRAN


1. Data Penelitian, Januari 2007 – Maret 2011 122

2. Data Penelitian setelah di Logaritma Natural (Ln) 124

3. Uji Normalitas 126 4. Uji Normalitas setelah di Logaritma Natural (Ln) 127

5. Uji Multikolinieritas 128

6. Uji Heteroskedastisitas 129

7. Uji Autokorelasi 130

8. Uji t 131

9. Uji Adj R2 (Adjusted R Square) 132

10. Daftar Jaringan Kantor Perbankan Syariah 133

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan sehari – hari, masyarakat memiliki kebutuhan –

kebutuhan yang harus dipenuhi baik kebutuhan primer, sekunder maupun

tersier. Adakalanya masyarakat tidak memiliki cukup dana untuk memenuhi

kebutuhan hidupnya. Oleh karenanya, dalam perkembangan perekonomian

masyarakat yang semakin meningkat, munculah jasa pembiayaan yang

ditawarkan oleh lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non-bank.

Pembiayaan dikucurkan melalui dua jenis bank, yaitu bank konvensional

maupun bank syariah. Sistem bunga yang diterapkan dalam perbankan

konvensional telah mengganggu hati nurani umat Islam sehingga dicarilah

solusi yang tepat sesuai ajaran Islam salah satunya yaitu pembiayaan

murabahah.

Lembaga perbankan merupakan salah satu aspek yang diatur dalam

syariah Islam, yakni bagian muamalah sebagai bagian yang mengatur

hubungan sesama manusia. Pengaturan lembaga perbankan dalam syariah

Islam dilandaskan pada kaidah dalam ushul fiqih yang menyatakan bahwa

“maa laa yatimm al – wajib illa bihi fa huwa wajib“, yakni sesuatu yang

harus ada untuk menyempurnakan yang wajib, maka ia wajib diadakan.

Mencari nafkah (yakni melakukan kegiatan ekonomi) adalah wajib diadakan.

Lembaga pembiayaan merupakan salah satu fungsi bank, selain fungsi

2

menghimpun dana dari masyarakat. Fungsi inilah yang lazim disebut sebagai

intermediasi keuangan (financial intermediary function). Hal ini diatur dalam

pasal 1 ayat (1) UU No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Dikeluarkannya fatwa bunga bank haram dari MUI Tahun 2003

menyebabkan banyak bank menjalankan prinsip syariah. Seiring dengan hal

tersebut, kegiatan bank syariah melakukan penghimpunan (prinsip wadiah

dan mudharabah) dan penyaluran dana (prinsip bagi hasil, jual-beli dan sewa

menyewa) kepada masyarakat. Penyaluran dana dengan prinsip jual-beli

dilakukan dengan akad murabahah, salam ataupun istishna. Penyaluran dana

dengan prinsip jual-beli yang paling dominan adalah murabahah.

Berdasarkan data statistik perbankan syariah Direktorat Perbankan Syariah

(DPS) Bank Indonesia pada awal tahun 2004, jual-beli murabahah

menunjukkan posisi lebih dari 50%. Asmi Nur Siwi (2007:28)

Perbankan syariah dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang

cukup pesat, baik dari sisi pendanaan, pembiayaan maupun jumlah kantor

yang ada di Indonesia. Hal ini dilihat dari mayoritas penduduk di Indonesia

muslim, sehingga ini merupakan peluang yang cukup besar. Selain itu juga

dikarenakan dalam perbankan konvensional terdapat kegiatan-kegiatan yang

dilarang dalam syariah Islam, seperti menerima dan membayar bunga (riba).

Sehingga banyak nasabah beralih ke perbankan syariah, dengan

menggunakan akad yang lebih adil dengan prinsip syariah. Berikut ini

perkembangan jaringan kantor perbankan syariah.

3

Tabel. 1.1 Jaringan Kantor Perbankan Syariah

Jaringan Tahun

2007 2008 2009 2010 2011

BUS Jumlah Bank 3 5 6 11 11 Jumlah Kantor 401 581 711 1.215 1.276 UUS Jumlah Bank 26 27 25 23 23 Jumlah Kantor 196 241 287 262 315 BPRS Jumlah Bank 114 131 138 150 153 Jumlah Kantor 185 202 225 286 299 Total Kantor 782 1.024 1.223 1.763 1.890

Sumber: Statistik Perbankan Indonesia - Vol. 9, No. 4, Maret 2011

Tabel 1.1 Menunjukkan perkembangan jaringan kantor Bank Umum

Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat

Syariah (BPRS). Pada tahun 2007 BUS memiliki jumlah bank sebanyak 3 dan

meningkat menjadi 11 pada tahun 2011, dengan jumlah kantor 401 pada

tahun 2007 menjadi 1.276 pada tahun 2011. UUS memiliki jumlah bank

sebanyak 26 pada tahun 2007 dan menurun menjadi 23 pada tahun 2011,

dengan jumlah kantor 196 pada tahun 2007 menjadi 315 pada tahun 2011.

Pada tahun 2007 BPRS memiliki jumlah bank sebanyak 114 dan meningkat

menjadi 153 pada tahun 2011, dengan jumlah kantor 185 pada tahun 2007

menjadi 299 pada tahun 2011. Total kantor jaringan perbankan syariah di

Indonesia pada tahun 2007 sebanyak 782 dan terdapat 1.890 kantor pada

tahun 2011.

4

Berdasarkan data Statistik Perbankan Syariah, menunjukkan bahwa

pembiayaan murabahah paling banyak menyalurkan dananya dengan prinsip

jual-beli, dibandingkan dengan pembiayaan musyarakah dan pembiayaan

mudharabah. Berikut adalah tabelnya :

Tabel 1.2 Pembiayaan Perbankan Syariah (miliar rupiah)

Pembiayaan Tahun

2007 2008 2009 2010 2011

Pembiayaan Musyarakah

4.406 7.411 10.412 14.624 15.057

Pembiayaan Mudharabah

5.578 6.205 6.597 8.631 8.843

Pembiayaan Murabahah

16.553 22.486 26.321 37.508 42.453


Gambar 1.1 Grafik Pembiayaan Perbankan Syariah (miliar rupiah)

Sumber: data diolah

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000

45,000

2007 2008 2009 2010 2011

Musyarakah

Mudharabah

Murabahah

5

Berdasarkan tabel dan grafik diatas, menunjukkan perkembangan

pembiayaan perbankan syariah berdasarkan laporan rata-rata tahunan BI dari

Desember 2007 – Maret 2011. Berdasarkan laporan pembiayaan tersebut

diatas menunjukkan pembiayaan musyarakah dan mudharabah

peningkatanya tidak lebih banyak jika dibandingkan dengan pembiayaan

murabahah. Jadi, masyarakat lebih banyak menggunakan akad murabahah

dibandingkan pembiayaan lainnya. Pembiayaan murabahah dengan prinsip

jual-beli yang dilakukan oleh perbankan syariah mendominasi jauh, daripada

pembiayaan mudharabah dan musyarakah.

Menurut Choudury (dalam Asmi Nur Siwi 2007:28) Dominannya

pembiayaan murabahah terjadi karena pembiayaan ini cenderung memiliki

resiko yang lebih kecil dan lebih mengamankan bagi shareholder. Pendapat

yang dikemukakan Choudury di atas secara implisit menunjukkan bahwa

walaupun pembiayaan murabahah begitu mendominasi praktek pembiayaan

perbankan syariah namun tetap ada resiko-resiko yang menyertainya.

Dari data statistik perkembangan perbankan syariah, terlihat bahwa

bentuk pembiayaan murabahah memegang peranan penting yang

memberikan porsi terbesar dalam penyaluran dana. Hal ini dapat terjadi

karena beberapa hal diantaranya adalah karena pembiayaan murabahah

adalah pembiayaan investasi berjangka pendek; dibandingkan dengan sistem

Profit and Loss Sharing (PLS) cukup memudahkan; kemudian mark-up yang

ada di dalam pembiayaan murabahah dapat ditetapkan sedemikian rupa

sehingga dapat memastikan bahwa bank syariah memperoleh keuntungan

6

yang sebanding dengan bank yang berbasis bunga yang menjadi pesaing dari

bank-bank syariah; pembiayaan murabahah juga menjauhkan ketidakpastian

yang ada pada pendapatan dari berbagai bisnis yang dijalankan dengan sistem

Profit and Loss Sharing (PLS) dan yang terakhir pembiayaan murabahah

tidak memungkinkan bank-bank syariah untuk mencampuri manajemen

bisnis, karena pihak bank bukan merupakan mitra nasabah akan tetapi

hubungan yang terjadi adalah hubungan antara kreditur dan debitur, posisi ini

jelas lebih disukai oleh pihak bank karena pihak bank menjadi pihak yang

cukup menentukan. Inilah yang membuat pembiayaan murabahah

mengalahkan pembiayaan yang berbasis Profit and Loss Sharing (PLS)

sehingga keuntungan bank yang terbesar juga berasal dari keuntungan

pembiayaan murabahah.

Dalam sistem keuangan Islam, hasil dari investasi dan pembiayaan

yang disalurkan ke sektor riil yang menentukan besar kecilnya pembagian

keuntungan di sektor moneter. Jika investasi dan produksi di sektor riil

berjalan lancar maka return di sektor moneter akan meningkat.

Kesimpulannya, kondisi sektor moneter merupakan cerminan kondisi sektor

riil. Peningkatan penyaluran pembiayaan dalam kondisi sektor riil yang

kurang kondusif karena laju inflasi yang tinggi dalam satu tahun terakhir,

mendorong peningkatan jumlah pembiayaan bermasalah (Non Performing

Financing/NPF) yang dihadapi perbankan syariah. Rasio pembiayaan

bermasalah (NPF) perbankan syariah selama kuartal I-2009 mencapai 5,14 %

dan melampaui batas maksimal yang ditentukan Bank Indonesia (BI) sebesar

7

5% peningkatan ini dipicu oleh stagnasi. Statistik perbankan syariah yang

diterbitkan Bank Indonesia (BI) per Maret 2009 NPF mencapai 5,14 %

dengan total pembiayaan Rp 39,309 triliun. Dari total pembiayaan tersebut

kategori lancar Rp 37,289 triliun dan non-lancar Rp 2,019 triliun hal tersebut

menunjukkan bahwa perbankan syariah memiliki kinerja dan fungsi

intermediasi yang cukup baik. Nur Kurnaliyah (2011:4)

Duddy Roesmara dan Nurul Chotimah (2008) Faktor-faktor yang

mempengaruhi pembiayaan syariah di Indonesia ditinjau dari sisi penawaran

adalah Tingkat bagi hasil, Ekspektasi keuntungan, Pendapatan, Total DPK

dan NPF. Pembiayaan syariah meliputi musyarakah, mudharabah,

murabahah dan istishna. Dalam prinsip bagi hasil, jual-beli dan sewa

menyewa masih terjadi ketimpangan yang sangat jauh. Sedangkan menurut

Akhyar Adnan dan Pratin (2005) Faktor-faktor yang diduga mempengaruhi

Pembiayaan Murabahah adalah Dana Pihak Ketiga (DPK), Modal Sendiri,

NPL yang ditargetkan dan Prosentase Bagi hasil atau mark-up yang diterima

oleh bank.

Disamping faktor-faktor internal seperti Dana Pihak Ketiga (DPK),

Aset, Nisbah Bagi Hasil (NBH), Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS),

dan Non Performing Financing (NPF). Kenaikan faktor-faktor ekonomi

makro seperti (Inflasi, Jumlah Uang Beredar (JUB) dan tingkat suku bunga

kredit bank konvensional) secara tidak langsung berpengaruh terhadap

pembiayaan perbankan syariah. Pembiayaan ditinjau dari sudut pandang

makro merupakan salah satu sarana penggerak sektor riil, sekaligus

8

merupakan sarana intermediasi sektor perbankan yang menyalurkan dana.

Pembiayaan murabahah merupakan kegiatan jual-beli dengan objek transaksi

berupa barang transaksi, dengan tingginya tingkat suku bunga kredit saat ini

kepercayaan masyarakat terhadap bank konvensional cenderung menurun,

Sehingga masyarakat akan beralih ke perbankan syariah yang lebih

menguntungkan.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk mengetahui dan

memahami lebih jauh seputar masalah tersebut. Oleh karena itu, penulis

tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “ANALISIS PENGARUH

INFLASI, SERTIFIKAT BANK INDONESIA SYARIAH (SBIS), NON

PERFORMING FINANCING (NPF) DAN DANA PIHAK KETIGA

(DPK) TERHADAP PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA BANK

SYARIAH DI INDONESIA (Periode Januari:2007 – Maret:2011)”.

9

B. Perumusan Masalah

Untuk menghindari kesalahpahaman terhadap persepsi masalah yang

hendak ditulis dan agar permasalahan tidak meluas dalam pembahasannya,

penulis merasa perlu untuk memberikan batasan dan perumusan masalah

terhadap objek yang dikaji. Tulisan ini akan dibatasi hanya pada kajian

seputar keadaan Inflasi, SBIS, NPF dan DPK terhadap Pembiayaan

Murabahah dari Januari 2007 – Maret 2011. Sedangkan perumusan

masalahnya adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh Inflasi terhadap Pembiayaan Murabahah pada bank

syariah di Indonesia?

2. Bagaimana pengaruh SBIS terhadap Pembiayaan Murabahah pada bank


3. Bagaimana pengaruh NPF terhadap Pembiayaan Murabahah pada bank


4. Bagaimana pengaruh DPK terhadap Pembiayaan Murabahah pada bank


C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisa pengaruh Inflasi terhadap Pembiayaan Murabahah

pada bank syariah di Indonesia.

2. Untuk menganalisa pengaruh SBIS terhadap Pembiayaan Murabahah


10

3. Untuk menganalisa pengaruh NPF terhadap Pembiayaan Murabahah


4. Untuk menganalisa pengaruh DPK terhadap Pembiayaan Murabahah


D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang ingin dicapai dari penulisan skripsi ini antara lain :

1. Bagi Penulis

Merupakan suatu pembelajaran yaitu usaha menganalisis suatu laporan

keuangan, sehingga penulis dapat mempraktekan teori yang didapat

selama perkuliahan dengan menganalisa dan memecahkan masalah.

2. Bagi Bank Syariah

Diharapkan dapat berguna dalam pengambilan keputusan berdasarkan

informasi yang diperoleh untuk merencanakan suatu strategi baru, serta

peningkatan kinerja dari bank syariah.

3. Bagi Pihak Lain

Diharapkan dapat memberikan pemahaman dan informasi mengenai

keadaan keuangan bank syariah kepada para nasabahnya serta masyarakat

umum yang tertarik terhadap perbankan syariah dan ingin bergabung.

11

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Filosofi Ekonomi Islam

Kata “ekonomi” berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari 2 kata

yaitu “oikos” yang berarti “keluarga, rumah tangga” dan “nomos” yang

berarti “peraturan, hukum” kemudian bila digabung bermakna “aturan

rumah tangga”. Sedangkan kata “Islam” berasal dari bahasa Arab yang

terdiri dari 3 akar kata yaitu “sin” yang berarti “alam”, “lam” yang berarti

Allah, dan “mim” yang berarti ibadah, kemudian bila digabung menjadi

“sinlammim” bermakna “alam dicipta Allah untuk ibadah”.

QS Adz-Dzariat [51]: 56

Artinya: “... Dan tidak Aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku”.

Kata “islam” terdapat dalam 4 ayat dalam 3 surat yang berbeda. Kata

Islam dapat ditemukan dalam beberapa surat di al-Quran.

a. QS. Ali Imran [3]: 19.

Artinya: “Sesungguhnya Din di sisi Allah adalah Islam”.

b. QS. Ali Imran [3]: 85.

c. QS. Al-Shaf [61]: 7.

d. QS. Al-Maidah [5]: 3.

12

Sedangkan berdasarkan kata jadian “salama” bermakna

“keselamatan, kedamaian”. Sehingga jika digabungkan maka kata

“Ekonomi Islam” secara harfiah berarti “aturan rumah tangga untuk

keselamatan”. Di dalam filosofinya Ekonomi Islam terkandung tiga hal

yaitu Ontologi Ekonomi Islam, Epistemologi Ekonomi Islam, dan

Aksologi Ekonomi Islam. Mochamad Aziz, 2009 (dalam

www.sinlammim.org)

2. Pengertian Bank

Menurut Arifin (2006:1) Istilah bank berasal dari kata banque dalam

bahasa Prancis dan dari banco dalam bahasa Italia, yang dapat diartikan

peti/lemari atau bangku. Konotasi kedua kata tersebut menjelaskan dari

dua fungsi dasar pada bank komersial yaitu menyediakan tempat untuk

menitipkan uang secara aman (safe keeping function) dan menyediakan

alat pembayaran (transaction function).

Abustan (2009) Berdasarkan UU No. 7 tahun 1992 tentang

perbankan menyebutkan: “Bank adalah badan usaha yang menghimpun

dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada

masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup orang banyak”.

Sedangkan pengertian bank berdasarkan UU No. 10 tahun 1998 yang

menyempurnakan UU No. 7 tahun 1992, adalah : “Bank sebagai badan

usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk kredit dan

atau bentuk-bentuk lain dalam rangka meningkatkan taraf hidup orang

13

banyak”. Ditinjau dari segi imbalan atau jasa atas penggunaan dana, baik

simpanan maupun pinjaman dapat dibedakan menjadi dua, yaitu :

a. Bank Konvensional, yaitu bank yang aktivitasnya, baik penghimpunan

dana maupun dalam penyaluran dananya memberikan dan mengenakan

imbalan yang berupa bunga atau sejumlah imbalan dalam persentase

dari dana untuk suatu periode tertentu.

b. Bank Syariah, yaitu bank yang dalam aktivitasnya, baik penghimpunan

dana maupun penyaluran dananya memberikan dan mengenakan

imbalan atas dasar prinsip syariah, yaitu jual-beli, bagi hasil dan sewa

menyewa.

a. Fungsi Bank

Menurut Lailiatul Masturoh (2009:8) Secara umum fungsi bank

adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali

kepada masyarakat untuk berbagai tujuan atau sebagai financial

intermediary. Secara lebih spesifik fungsi bank :

1) Agent of Development

Tugas bank sebagai penghimpun dan penyalur dana sangat

diperlukan untuk kelancaran kegiatan ekonomi di sektor riil,

kegiatan bank tersebut memungkinkan masyarakat melakukan

investasi, distribusi dan juga konsumsi barang dan jasa, mengingat

semua kegiatan investasi, distribusi dan konsumsi selalu berkaitan

dengan penggunaan uang. Dimana kegiatan tersebut merupakan

kegiatan pembangunan perekonomian masyarakat.

14

2) Agent of Trust

Kepercayaan merupakan suatu dasar utama kegiatan perbankan

baik dalam hal penghimpunan dana maupun penyaluran dana.

Dalam hal ini masyarakat akan menitipkan dananya di bank apabila

dilandasi unsur kepercayaan. Pihak bank juga akan menempatkan

dan menyalurkan dananya kepada debitur atau masyarakat, jika

dilandasi dengan unsur kepercayaan.

3) Agent of Service

Disamping kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana, bank juga

memberikan penawaran-penawaran atas jasa-jasa perbankan yang

lain pada masyarakat. Jasa-jasa yang diberikan bank erat kaitannya

dengan kegiatan perekonomian masyarakat secara umum. Jasa-jasa

bank diantaranya adalah jasa pengiriman uang, jasa penitipan

barang berharga, jasa pemberian jaminan bank dan jasa

penyelesaian penagihan.

b. Jenis Bank

Menurut Lukman 2003:26 (dalam Sumarti 2007:14) Jenis

perbankan dibedakan menjadi 4 (empat) yaitu :

1) Dilihat dari segi fungsinya, dibagi menjadi :

(a) Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha

secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang

dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu-lintas

pembayaran.

15

(b) Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan

kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip

syariah, tetapi tidak memberikan jasa dalam lalu-lintas

pembayaran.

2) Dilihat dari segi kepemilikan, dibagi menjadi :

(a) Bank Milik Negara (BUMN)

Bank yang akte pendirian maupun modal bank sepenuhnya

dimiliki oleh pemerintah Indonesia, sehingga seluruh

keuntungan bank dimiliki oleh pemerintah.

(b) Bank Milik Pemerintah Daerah (BUMD)

Bank yang akte pendirian maupun modal bank sepenuhnya

dimiliki oleh pemerintah daerah, sehingga keuntungan bank

dimiliki oleh pemerintah daerah.

(c) Bank Milik Koperasi

Merupakan bank yang sahamnya dimiliki oleh perusahaan

yang berbadan hukum koperasi.

(d) Bank Milik Swasta Nasional

Merupakan bank yang seluruh atau sebagian besar sahamnya

dimiliki oleh swasta nasional, akte pendiriannya didirikan oleh

swasta dan pembagian penuh untuk keuntungan swasta.

(e) Bank Milik Asing

Merupakan cabang dari bank yang ada di luar negeri baik milik

swasta asing atau pemerintah asing.

16

(f) Bank Milik Campuran

Merupakan bank yang kepemilikan sahamnya dimiliki oleh

pihak asing dan pihak swasta nasional.

3) Dilihat dari segi status, dibagi menjadi :

(a) Bank Devisa

Bank yang dapat melaksanakan transaksi keluar negeri atau

yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan.

(b) Bank Non Devisa

Bank yang belum mempunyai izin untuk melakukan transaksi

sebagai bank devisa, sehingga tidak dapat melaksanakan

transaksi seperti bank devisa.

4) Dilihat dari segi penentuan harga, dibagi menjadi:

(a) Bank Konvensional

Dalam mencari keuntungan dan menentukan harga kepada

nasabahnya menggunakan metode penetapan bunga, sebagai

harga untuk produk simpanan demikian juga dengan produk

pinjamannya. Penentuan harga seperti ini disebut spread

based. Sedangkan untuk jasa bank lainnya menerapkan biaya

dengan nominal atau persentase tertentu. Sistem pengenaan

biaya ini dikenal dengan istilah fee based.

(b) Bank Berdasarkan Prinsip Syariah

Dalam mencari keuntungan dan menentukan harga

berdasarkan prinsip syariah adalah pembiayaan berdasarkan

17

prinsip bagi hasil (mudharabah), prinsip penyertaan modal

(musyarakah), prinsip jual-beli barang dengan memperoleh

keuntungan (murabahah), pembiayaan barang modal

berdasarkan sewa murni tanpa pilihan (ijarah) atau dengan

adanya pilihan pemindahan kepemilikan atau barang yang

disewa dari pihak bank kepada pihak penyewa (ijarah wa

igtina). Sedangkan penentuan harga biaya jasa bank lainnya

juga sesuai dengan prinsip syariah Islam, sebagai dasar

hukumnya adalah Al-Qur’an dan Hadits Nabi Muhammad

SAW.

3. Bank Syariah

a. Pengertian Bank Syariah

Bank Syariah adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-

prinsip syariah Islam, yakni bank yang operasionalnya mengikuti

ketentuan syariah khususnya menyangkut tata cara muamalah secara

Islam. Karnaen Perwaatmadja dan Muhammad Syafi’i Antonio

(1999:1)

Sehingga dapat dikatakan bahwa bank syariah adalah suatu lembaga

keuangan yang usaha pokoknya memberi pembiayaan dan jasa-jasa

dalam melakukan pinjaman maupun penghimpunan dana dengan cara

lalu-lintas pembayaran serta peredaran uang yang operasionalnya

disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Bank Islam adalah

18

lembaga keuangan yang operasionalnya dikembangkan berlandaskan

pada Al-Qur'an dan Hadits Nabi Muhammad SAW.

b. Tujuan Bank Syariah

Heri Sudarsono (2008:43) Bank syariah mempunyai beberapa tujuan

diantaranya sebagai berikut :

1) Mengarahkan kegiatan ekonomi umat untuk ber-muamalah secara

Islam, khususnya muamalah yang berhubungan dengan perbankan,

agar terhindar dari praktek-praktek riba atau jenis-jenis

usaha/perdagangan lain yang mengandung unsur gharar (tipuan),

dimana jenis-jenis usaha tersebut selain dilarang dalam Islam, juga

telah menimbulkan dampak negatif terhadap kehidupan ekonomi

masyarakat.

2) Untuk menciptakan suatu keadilan dibidang ekonomi dengan jalan

meratakan pendapatan melalui kegiatan investasi, agar tidak terjadi

kesenjangan yang amat besar antara pemilik modal dengan pihak

yang membutuhkan dana.

3) Untuk meningkatkan kualitas hidup umat dengan jalan membuka

peluang usaha yang lebih besar terutama kelompok miskin, yang

diarahkan kepada kegiatan usaha yang produktif, menuju

terciptanya kemandirian usaha.

4) Untuk menanggulangi masalah kemiskinan, yang pada umumnya

merupakan program utama dari negara-negara yang sedang

berkembang. Upaya bank syariah didalam mengentaskan

19

kemiskinan ini berupa pembinaan nasabah seperti: program

pembinaan pengusaha produsen, pembinaan pedagang perantara,

program pembinaan konsumen, program pengembangan modal

kerja dan program pengembangan usaha bersama.

5) Untuk menjaga stabilitas ekonomi moneter, dengan melalui

aktivitas perbankan syariah akan mampu menghindari pemanasan

ekonomi yang diakibatkan oleh adanya inflasi, menghindari

persaingan usaha yang tidak sehat antara lembaga keuangan.

6) Untuk menyelamatkan ketergantungan umat Islam terhadap bank

non-syariah.

c. Fungsi dan Peran Bank Syariah

Heri Sudarsono (2008:43) Fungsi dan peran bank syariah yang

tercantum dalam pembukuan standar akuntansi yang dikeluarkan oleh

AAOIFI (Accounting and Auditing Organizing for Islamic Financial

Institution), yaitu sebagai berikut :

1) Manajer Investasi, bank syariah dapat mengelola investasi dana

nasabah.

2) Investor, bank syariah dapat menginvestasikan dana yang

dimilikinya maupun dana nasabah yang dipercayakan kepadanya.

3) Penyedia jasa keuangan dan lalu-lintas pembayaran, bank syariah

dapat melakukan kegiatan jasa-jasa layanan perbankan

sebagaimana mestinya.

20

4) Pelaksanaan kegiatan sosial, sebagai ciri yang melekat pada entitas

keuangan syariah, bank Islam juga memiliki kewajiban untuk

mengeluarkan dan mengelola (menghimpun, mengadministrasikan,

mendistribusikan) zakat serta dana-dana sosial lainnya.

d. Sistem Bank Syariah

Bank konvensional dan bank syariah memiliki persamaan dalam sisi

teknis penerimaan uang, mekanisme transfer, dan tekhnologi komputer.

Namun ada juga perbedaan, berikut ini adalah perbedaan antara bank

syariah dan bank konvensional, sebagai berikut :

Tabel. 2.1 Perbedaan Perbankan Syariah dengan Perbankan Konvensional

No. Perbedaan Perbankan Syariah Perbankan Konvensional 1. Falsafah Tidak berdasarkan atas bunga

(riba), spekulasi (maysir) dan ketidakjelasan (gharar)

Berdasarkan bunga

2. Operasionalisasi - Dana masyarakat (DPK) berupa titipan (wadiah dan investasi (mudharabah) yang baru akan mendapatkan hasil jika diusahakan terlebih dahulu.

- Penyaluran dana (financing) pada usaha yang halal dan menguntungkan

- Dana masyarakat (DPK) berupa titipan simpanan yang harus dibayar bunganya pada setiap saat jatuh tempo,

- Penyaluran dana pada sektor yang menguntungkan, pada sisi pendanaan aspek halal dan haram tidak dipertimbangkan

3. Aspek Sosial Dinyatakan secara eksplisit dan tegas yang tertuang dalam misi dan visi

Tidak diketahui secara tegas

3. Organisasi Harus memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS)

Tidak memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS)

Sumber : IBI, 2002 (dalam Heri Sudarsono, 2008:69)

21

e. Keunggulan Bank Syariah

Sepintas tidak ada perbedaan antara menabung di bank konvensional

dan bank syariah. Namun bila dicermati ada sejumlah keunggulan

menabung di perbankan syariah. Keunggulan itu bersumber pada basis

syariah yang mendasari operasinya. Antara lain adalah sebagai berikut:

(www.erfins.wordpress.com)

1) Dalam konsep hubungan bank dan penabung. Di perbankan

konvensional bank menjadi debitor dan penabung menjadi kreditor.

Atas dasar simpan-pinjam bank membayar bunga kepada penabung

dengan tingkat bunga yang sudah ditentukan, tak peduli berapa

keuntungan yang diperoleh bank atau kerugian yang diderita bank.

2) Di perbankan syariah si penabung merupakan mitra bank sekaligus

investor bagi bank itu. Sebagai investor ia berhak menerima hasil

investasi bank itu. Hasil yang diperoleh penabung naik dan turun

secara proporsional, mengikuti perolehan banknya.

3) Muamalah berdasarkan konsep kemitraan dan kebersamaan dalam

profit dan risk itu akan lebih mewujudkan ekonomi yang lebih adil

dan transparan.

4) Keunggulan lainnya terletak pada bagaimana dana penabung

dimanfaatkan. Di bank konvensional penabung tidak tahu dan tidak

punya hak untuk tahu kemana dana bakal disalurkan.

5) Bank syariah menyeleksi proyek yang hendak didanai, bukan

hanya melihat dari sisi kelayakan usaha tetapi juga pada halal atau

22

haram usaha itu. Semua nasabah baik deposan maupun debitor

terhindar dari praktik moral hazard yang biasa bersumber dari

sistem riba.

6) Keunggulan lain yang tak kalah menarik adalah perbankan syariah

mampu memberikan early warning system atau peringatan dini

bahaya.

7) Ketika perolehan bagi hasilnya terus merosot penabung bank

syariah memperoleh isyarat bahwa sesuatu yang buruk terjadi pada

banknya sehingga ia bisa mengantisipasi.

f. Pembiayaan Bank Syariah

Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu

pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-

pihak yang merupakan defisit unit. Berikut ini produk-produk

pembiayaan bank syariah : Abustan (2009)

1) Prinsip Titipan atau Simpanan (Al-Wadiah)

(a) Wadiah Yad Al-Amanah berprinsip harta titipan tidak boleh

dimanfaatkan oleh yang dititipi.

(b) Wadiah Yad Adh-Dhamanah, berprinsip bahwa pihak bank

bertanggung jawab atas keutuhan harta titipan sehingga ia

boleh memanfaatkan harta titipan tersebut seperti giro.

23

2) Prinsip Bagi Hasil (Profit Sharing)

(a) Al-Mudharabah, adalah akad kerja sama antara dua pihak,

dimana pihak pertama menyediakan seluruh modal dan pihak

lain menjadi pengelola. Keuntungan dibagi menurut

kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Apabila rugi

maka akan ditanggung pemilik modal selama kerugian itu

bukan akibat dari kelalaian si pengelola.

(b) Al-Musyarakah, adalah akad kerjasama antara dua pihak atau

lebih untuk melakukan usaha tertentu. Masing-masing pihak

memberikan dana atau amal dengan kesepakatan bahwa

keuntungan atau resiko akan ditanggung bersama sesuai

dengan kesepakatan. AI-musyarakah diaplikasikan dalam hal

pembiayaan proyek. Keuntungan dari proyek dibagi sesuai

dengan kesepakatan untuk bank setelah terlebih dahulu

mengembalikan dana yang dipakai nasabah.

3) Prinsip Jual-beli (Al-Tijarah)

Prinsip ini merupakan suatu sistem yang menerapkan tata cara jual-

beli, dimana bank akan membeli terlebih dahulu barang yang

dibutuhkan atau mengangkat nasabah sebagai agen. Bank

melakukan pembelian barang atas nama bank, kemudian bank

menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga sejumlah

harga beli ditambah keuntungan (margin).

24

(a) Bai’al-Murabahah

Pada dasarnya adalah transaksi jual-beli barang dengan

tambahan keuntungan yang disepakati. Untuk memenuhi

kebutuhan barang oleh nasabahnya, bank membeli barang dari

supplier sesuai dengan spesifikasi barang yang dipesan atau

dibutuhkan nasabah, kemudian bank menjual kembali barang

tersebut kepada nasabah dengan memperoleh keuntungan

(margin) yang disepakati. Nasabah sebagai pembeli dalam hal

ini dapat memilih jenis transaksi tunai, cicilan, atau tangguhan.

Umumnya, nasabah memilih metode pembayaran secara

cicilan. Bai’al-Murabahah, merupakan kegiatan jual-beli pada

harga pokok dengan tambahan keuntungan yang disepakati.

(b) Bai’as-Salam adalah pembelian suatu barang yang

penyerahannya (delivery) dilakukan kemudian hari sedangkan

pembayarannya dilaksanakan dimuka secara tunai. Bai’as-

salam dalam perbankan biasanya diaplikasikan pada

pembiayaan berjangka pendek untuk produksi agribisnis atau

hasil pertanian atau industri lainnya. Barang yang dibeli harus

diketahui secara jelas jenis, macam, ukuran, mutu, jumlah dan

hukum awal pembayaran harus dalam bentuk uang. Harga jual

yang disepakati harus dicantumkan dalam akad dan tidak boleh

berubah selama berlakunya akad.

25

(c) Bai’al-Istishna’ adalah kontrak penjualan antara pembeli

dengan produsen (pembuat barang) tetapi pembayaran di muka

atau secara berangsur-angsur. Bai’al-Istishna pada dasarnya

merupakan kontrak penjualan antara pembeli dan pembuat

barang dengan pembayaran dimuka, baik dilakukan dengan

cara tunai, cicilan, atau ditangguhkan. Prinsip bai’al-istishna

ini menyerupai bai’as-salam, namun dalam istishna

pembayarannya dapat dilakukan dimuka, dicicil atau

ditangguhkan. Sementara dalam bai’as-salam dilakukan secara

tunai.

(d) Sharf (Jual-beli valuta asing), adalah pertukaran/jual-beli

antara uang yang berbeda dengan penyerahan segera

berdasarkan kesepakatan harga sesuai dengan harga pasar pada

saat pertukaran. Sharf hanya bisa dilakukan untuk tujuan

pelindung nilai (hedging) dan tidak untuk spekulatif.

4) Prinsip Sewa (Al-Ijarah)

(a) Ijarah, sewa murni.

(b) Ijarah al muntahiya bit tamlik, adalah kegiatan penyewaan/

mengambil manfaat suatu barang dengan imbalan tertentu. Bila

terdapat kesepakatan pengalihan kepemilikan pada akhir masa

sewa.

26

5) Prinsip Jasa (Fee-Based Service)

(a) Al-Wakalah, Amanat artinya penyerahan atau pendelegasian

atau pemberian mandat dari satu pihak kepada pihak lain.

Mandat ini harus dilakukan sesuai dengan yang telah

disepakati oleh si pemberi mandat.

(b) Al-Kafalah, Garansi Bank merupakan jaminan yang diberikan

penanggung kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban

pihak kedua atau yang ditanggung, dapat pula diartikan

sebagai pengalihan tanggungjawab dari satu pihak kepada

pihak lain seperti pembiayaan dengan jaminan seseorang.

(c) Al-Hawalah, merupakan pengalihan hutang dari orang yang

berhutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya atau

dengan kata lain pemindahan beban hutang dari satu pihak

kepada pihak lain, dalam dunia keuangan atau perbankan

dikenal dengan kegiatan anjak piutang atau faktoring.

(d) Ar-Rahn, gadai merupakan kegiatan menahan salah satu harta

milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang

diterimanya. Kegiatan seperti ini dilakukan seperti jaminan

hutang atau gadai.

(e) Qard, adalah akad pinjam-meminjam (uang) antara satu pihak

dengan pihak lainnya. Jika ada jaminan, maka ini menjadi

rahn. Zainul Arifin (1999:205)

27

4. Pembiayaan Murabahah

a. Pengertian Murabahah

Menurut Abdullah Al-Muslih dan Shalah Ash-Shawi 2004:196

(dalam Firmansyah 2007:7) Murabahah secara bahasa adalah bentuk

mutual (bermakna:saling) dari kata ribh yang artinya keuntungan, yakni

pertambahan nilai modal (jadi artinya saling mendapatkan keuntungan).

Menurut terminologi ilmu fiqih artinya murabahah adalah menjual

dengan modal asli bersama tambahan keuntungan yang jelas.

Pembiayaan murabahah dalam istilah fiqh ialah akad jual-beli atas

barang tertentu. Dalam transaksi jual-beli tersebut, penjual

menyebutkan dengan jelas barang yang diperjualbelikan termasuk harga

pembelian dan keuntungan yang diambil. Murabahah dalam teknis

perbankan adalah akad jual-beli antara bank selaku penyedia bank

dengan nasabah yang memesan untuk membeli barang.

Pembiayaan murabahah adalah istilah untuk :

1) Akad atau perjanjian jual-beli antara bank dengan supplier untuk

barang yang dipesan oleh nasabah.

2) Akad atau perjanjian antara bank dengan nasabah dengan menjual

barang yang telah dimiliki bank kepada nasabah.

28

Menurut Adiwarman Karim (2004:113) Murabahah adalah akad

jual-beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan

(margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Akad ini

merupakan salah satu bentuk Natural Certainty Contracts, karena

dalam murabahah ditentukan berapa keuntungan yang ingin diperoleh

(required rate of profit).

Pendapat para ulama dalam Adiwarman Karim (2004:114) :

1) Ulama mazhab Maliki, membolehkan biaya-biaya yang langsung

terkait dengan transaksi jual-beli itu dan biaya-biaya yang tidak

langsung terkait dengan transaksi tersebut, namun memberikan

nilai tambah pada barang itu.

2) Ulama mazhab Syafi’i membolehkan membebankan biaya-biaya

yang secara umum timbul dalam suatu transaksi jual-beli kecuali

biaya tenaga kerjanya sendiri karena komponen ini termasuk dalam

keuntungannya. Begitu pula biaya-biaya yang tidak menambah

nilai barang tidak boleh dimasukkan sebagai komponen biaya.

3) Ulama mazhab Hanafi membolehkan membebankan biaya-biaya

yang secara umum timbul dalam suatu transaksi jual-beli, namun

mereka tidak membolehkan biaya-biaya yang memang semestinya

dikerjakan olah si penjual.

29

4) Ulama mazhab Hambali berpendapat bahwa semua biaya langsung

maupun tidak langsung dapat dibebankan pada harga jual selama

biaya-biaya itu harus dibayarkan kepada pihak ketiga dan akan

menambah nilai barang yang dijual.

Secara ringkas, dapat dikatakan bahwa keempat mazhab

membolehkan pembebanan biaya langsung yang harus dibayarkan

kepada pihak ketiga. Keempat mazhab sepakat tidak membolehkan

pembebanan biaya langsung yang berkaitan dengan pekerjaan yang

memang semestinya dilakukan penjual maupun biaya langsung

berkaitan dengan hal-hal yang berguna.

Abdullah Saeed (2008:158) Menurut murabahah, kontrak penjualan

melibatkan hubungan antara debitur-kreditur, antara klien dan bank

masing-masing. Pembeli sepakat biaya barang ditambah mark-up dalam

angsuran, jumlah dan waktu jatuh tempo yang dikhususkan pada

perjanjian itu. Setelah bank dan klien masuk ke dalam perjanjian

penjualan ini, harga penjualan menjadi kewajiban hutang sisi klien

kepada bank. Hubungan klien dengan bank ini menjadi hubungan

debitur-kreditur.

30

b. Rukun Murabahah

Bimb Institute of Research and Training SDM 1998:8 (dalam

Firmansyah 2007:11) Adapun rukun-rukun jual-beli murabahah adalah:

1) Penjual (ba’i).

2) Pembeli (musytari).

3) Objek atau barang yang diperjual-belikan (mabi’).

4) Harga (tsaman).

5) Akad jual-beli (ijab qabul).

c. Syarat-syarat Murabahah

Menurut Moh. Rifai 2002:61 (dalam firmansyah 2007:12) sedangkan

syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam transaksi ini adalah :

1) Penjual memberitahukan biaya modal kepada nasabah.

2) Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan.

3) Kontrak harus bebas dari riba.

4) Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas

barang sesudah pembelian.

5) Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan

pembelian. Misalnya, jika pembelian dilakukan secara hutang.

31

d. Prinsip dan Ketentuan Umum Murabahah

Adapun yang menjadi prinsip dan ketentuan umum dalam

pembiayaan murabahah yaitu : (www.hendrakholid.net)

1) Akad murabahah bebas riba.

2) Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan.

3) Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang.

4) Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank

sendiri, dari pembelian ini harus dan bebas riba.

5) Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan

pembelian.

6) Bank menjual barang kepada nasabah dengan harga jual senilai

harga beli ditambah keuntungannya.

7) Bank harus memberi tahu secara jujur harga pokok barang kepada

nasabah berikut biaya yang diperlukan.

8) Nasabah membayar harga barang yang disepakati pada jangka

waktu tertentu.

9) Untuk mencegah penyalahgunaan atau kerusakan akad, bank dapat

mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.

10) Jika bank mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari

pihak ketiga, akad jual-beli murabahah harus dilakukan setelah

barang, secara prinsip menjadi milik bank.

32

e. Teknis Pelaksanaan Murabahah

Berikut merupakan teknis pelaksanaan murabahah secara umum

dalam perbankan syariah :

1) Bank bertindak sebagai penjual, sementara nasabah sebagai

pembeli. Harga jual adalah harga beli bank dari produsen

(pabrik/toko) ditambah keuntungan (mark-up). Kedua pihak harus

menyepakati harga jual dan jangka waktu pembayaran.

2) Harga jual dicantumkan dalam akad jual-beli dan jika telah

disepakati tidak dapat berubah selama berlaku akad. Dalam

perbankan, murabahah lazimnya dilakukan dengan cara

pembayaran cicilan (bitsaman ajil).

3) Dalam transaksi ini, bila sudah ada barang diserahkan segera

kepada nasabah, sedangkan pembayaran dilakukan secara tangguh.

Berikut ini merupakan skema pembiayaan murabahah :

Gambar. 2.1 Skema Pembiayaan Murabahah

(1) Negosiasi

(2) Akad jual-beli

(6) Bayar (5) Terima barang

& dokumen

(3) Beli barang (4) Kirim

Sumber: Hery Sudarsono (2008:70)

Bank Nasabah

Produsen

33

f. Praktek Murabahah

Menurut Yusuf 2005:42 (dalam Saras 2011:24) Praktek murabahah

dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu :

1) Praktek murabahah tanpa pesanan

Yaitu baik ada pesanan atau tidak, ada yang beli atau tidak, bank

syariah menyediakan barang dagangannya. Penyediaan barang

pada murabahah ini tidak terpengaruh atau terkait langsung dengan

ada tidaknya pesanan atau pembeli.

2) Praktek murabahah berdasarkan pesanan

Artinya bank syariah baru akan melakukan transaksi murabahah

atau jual-beli apabila ada nasabah yang memesan barang, sehingga

penyediaan barang baru dilakukan jika ada pesanan. Pada

murabahah ini, pengadaan barang sangat tergantung atau terkait

dengan pesanan atau pembelian barang tertentu.

g. Sumber Dana

Berdasarkan sumber dana yang digunakan, pembiayaan murabahah

dibedakan menjadi tiga kelompok. Adiwarman Karim (2004:117)

1) Pembiayaan murabahah yang didanai dengan URIA (Unrestricted

Investment Account) investasi tidak terikat.

2) Pembiayaan murabahah yang didanai dengan RIA (Restricted

Investment Account) investasi terikat.

3) Pembiayaan Murabahah yang didanai dengan modal bank.

34

h. Sumber Hukum

1) Al-Qur’an

(a) Prinsip At-Ta’awun, yaitu saling membantu dan saling

bekerjasama diantara anggota masyarakat untuk kebaikan,

sebagaimana dinyatakan dalam Al-Qur’an :

Artinya: “...dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”. (Q.S. Al-Maidah [5]:2).

(b) Prinsip menghindari Al-Iktinaz, yaitu saling menahan uang

(dana) dan membiarkannya menganggur (idle) dan tidak

berputar dalam transaksi yang bermanfaat bagi masyarakat

umum, sebagaimana dinyatakan dalam Al-Qur’an :

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. (Q.S. An-Nisaa’[4]:29)

35

(c) Larangan memakan harta riba

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan”. (Q.S. Ali Imran, [3]:130)

(d) Tentang Jual-beli

Artinya: “...Dan Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba”. (Q.S Al-Baqarah, [2]: 275)

2) Al-Hadits

(a) Rasulullah SAW pernah ditanya, pekerjaan apakah yang paling

baik, beliau menjawab :

Artinya: “Pekerjaan seseorang dengan tangannya dan setiap jual-beli yang mabrur, yaitu tidak ada tipuan dan khianat”. (H.R. Tarmidzi) Juga: Artinya: “Pedagang yang jujur dan terpecaya akan bersama para nabi, orang-orang yang jujur dan para syuhada”. (H.R. Tarmidzi) dan: Artinya: “Sebaik-baik nafkah adalah hasil pekerjaan yang halal”. (H.R. Ahmad).

36

(b) Hadits Nabi dari Abu Said al-Khudri: Dari Abu Said Al-

Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda,

Artinya: “Sesungguhnya jual-beli itu harus dilakukan suka sama suka”. (H.R. al-Baihaqi dan Ibnu Majah, dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibban).

(c) Dari Suhaib Ar-Rumi r.a., bahwa Rasulullah bersabda,

Artinya: “Tiga hal yang didalamnya terdapat keberkatan: jual-beli secara tangguh, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual”. (H.R.Ibnu Majah).

i. Manfaat dan Resiko Pembiayaan Murabahah

Menurut Muhammad Syafi’i Antonio (2001:106) Sesuai dengan sifat

bisnis (tijarah), transaksi bai’al-murabahah memiliki beberapa manfaat

demikian juga resiko yang harus diantisipasi. Bai’al-murabahah

memberi banyak manfaat kepada bank syariah. Salah satunya adalah

adanya keuntungan yang muncul dari selisih harga beli dari penjual

dengan harga jual kepada nasabah. Selain itu, sistem bai’al-murabahah

juga sangat sederhana. Hal tersebut memudahkan penanganan

administrasinya di bank syariah. Diantara kemungkinan resiko yang

harus diantisipasi antara lain sebagai berikut :

1) Default atau kelalaian, nasabah sengaja tidak membayar angsuran.

2) Fluktuasi harga komparatif, ini terjadi bila harga suatu barang di

pasar naik setelah bank membelikannya untuk nasabah. Bank tidak

bisa mengubah harga jual-beli tersebut.

37

3) Penolakan nasabah, barang yang dikirim bisa saja ditolak oleh

nasabah karena berbagai sebab, bisa jadi karena rusak dalam

perjalanan sehingga nasabah tidak menerimanya. Karena itu,

sebaiknya dilindungi dengan asuransi. Kemungkinan lain karena

nasabah merasa spesifikasi barang tersebut berbeda dengan yang

dipesan. Bila bank telah menandatangani kontrak pembelian

dengan penjualnya, barang tersebut akan menjadi milik bank.

Dengan demikian, bank mempunyai resiko untuk menjualnya

kepada pihak lain.

4) Dijual, karena bai’al murabahah bersifat jual-beli dengan hutang,

maka ketika kontrak ditandatangani, barang itu menjadi milik

nasabah. Nasabah bebas melakukan apapun terhadap aset miliknya

tersebut, termasuk untuk menjualnya. Jika terjadi demikian, resiko

untuk default akan besar.

38

5. Inflasi

a. Pengertian Inflasi

Secara umum inflasi berarti kenaikan tingkat harga secara umum

dari barang/komoditas dan jasa selama suatu periode waktu tertentu.

Menurut Adiwarman Karim (2008:135)

Huda, Mustafa, Handi dan Ranti (2008:175) Dalam banyak literatur

disebutkan bahwa inflasi didefinisikan sebagai kenaikan harga umum

secara terus menerus dari suatu perekonomian. Sedangkan menurut

Rahardja dan Manurung (2004:155) mengatakan bahwa, inflasi adalah

gejala kenaikan harga barang-barang yang bersifat umum dan terus

menerus. Sedangkan menurut Sukirno (2004:333) Inflasi yaitu,

kenaikan dalam harga barang dan jasa, yang terjadi karena permintaan

bertambah lebih besar dibandingkan dengan penawaran barang di pasar.

Dengan kata lain, terlalu banyak uang yang memburu barang yang

terlalu sedikit.

Tingkat inflasi adalah perubahan persentase dalam seluruh tingkat

harga yang sangat bervariasi sepanjang waktu dan antar negara.

Indikator yang sering digunakan untuk mengukur tingkat inflasi adalah

Indeks Harga Konsumen (IHK). Perubahan IHK dari waktu ke waktu

menunjukkan pergerakan harga dari barang dan jasa yang dikonsumsi

masyarakat. IHK adalah suatu ukuran atas keseluruhan biaya pembelian

barang dan jasa oleh rata-rata konsumen.

39

Inflasi adalah pencerminan tingkat harga, yang merupakan

opportunity cost bagi masyarakat dalam memegang asset finansial.

Artinya, makin tinggi perubahan inflasi, makin tinggi pula opportunity

cost untuk memegang asset finansial. Jika asset finansial luar negeri

dijadikan salah satu pilihan asset dalam negeri, maka perbedaan tingkat

inflasi dalam dan luar negeri akan menyebabkan perbedaan antara nilai

tukar dalam dan luar negeri. Heriberta (1997)

Dalam ilmu ekonomi, inflasi adalah suatu proses meningkatnya

harga-harga secara umum dan terus-menerus (continue) berkaitan

dengan mekanisme pasar yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor

antara lain: konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihnya

likuiditas di pasar yang memicu konsumsi atau bahkan spekulasi,

sampai termasuk juga akibat adanya ketidak lancaran distribusi barang.

Dengan kata lain, inflasi juga merupakan proses menurunnya nilai mata

uang secara terus-menerus (continue). Ada banyak cara untuk

mengukur tingkat inflasi, dua yang paling sering digunakan adalah

Indeks Harga Konsumen (IHK) atau Consumer Price Index (CPI) dan

Gross Domestic Product (GDP) Deflator.

40

Cara menghitung laju inflasi adalah perubahan persentase dalam

indeks harga dari jangka waktu yang sebelumnya. Rumusnya sebagai

berikut :

Keterangan :

Laju Inflasi = Laju inflasi/deflasi pada bulan ke n.

IHKn = Indeks harga konsumen pada bulan ke n.

IHK(n-1) = Indeks harga konsumen pada bulan ke n-1.

Pengelompokkan inflasi yang diukur dengan IHK di Indonesia

dikelompokan kedalam 7 kelompok pengeluaran (berdasarkan the

Classification of individual consumption by purpose - COICOP), yaitu :

(www.bi.go.id)

1) Kelompok Bahan Makanan.

2) Kelompok Makanan Jadi, Minuman dan Tembakau.

3) Kelompok Perumahan.

4) Kelompok Sandang.

5) Kelompok Kesehatan.

6) Kelompok Pendidikan dan Olahraga.

7) Kelompok Transportasi dan Komunikasi.

IHKn – IHK(n-1) x 100% Laju Inflasi = IHK(n-1)

41

b. Teori Inflasi

Menurut Adwin S. Atmadja (1999:55)

1) Teori Kuantitas

Teori ini adalah teori yang tertua yang membahas tentang inflasi,

tetapi dalam perkembangannya teori ini mengalami

penyempurnaan oleh para ahli ekonomi Universitas Chicago,

sehingga teori ini juga dikenal sebagai model kaum moneteris

(monetarist models). Teori ini menekankan pada peranan jumlah

uang beredar dan harapan (ekspektasi) masyarakat mengenai

kenaikan harga terhadap timbulnya inflasi.

Inti dari teori ini adalah sebagai berikut :

(a) Inflasi hanya bisa terjadi kalau ada penambahan volume uang

beredar, baik uang kartal maupun giral.

(b) Laju inflasi juga ditentukan oleh laju pertambahan jumlah uang

beredar dan oleh harapan (ekspektasi) masyarakat mengenai

kenaikan harga di masa mendatang.

2) Keynesian Model

Dasar pemikiran model inflasi dari Keynes ini, bahwa inflasi terjadi

karena masyarakat ingin hidup di luar batas kemampuan

ekonomisnya, sehingga menyebabkan permintaan efektif

masyarakat terhadap barang-barang (permintaan agregat) melebihi

jumlah barang-barang yang tersedia (penawaran agregat),

akibatnya akan terjadi inflationary gap. Keterbatasan jumlah

42

persediaan barang (penawaran agregat) ini terjadi karena dalam

jangka pendek kapasitas produksi tidak dapat dikembangkan untuk

mengimbangi kenaikan (permintaan agregat). Oleh karenanya sama

seperti pandangan kaum monetarist, Keynesian models ini lebih

banyak dipakai untuk menerangkan fenomena inflasi dalam jangka

pendek.

3) Mark-up Model

Pada teori ini dasar pemikiran model inflasi ditentukan oleh dua

komponen, yaitu cost of production dan profit margin. Relasi

antara perubahan kedua komponen ini dengan perubahan harga

dapat dirumuskan sebagai berikut :

Karena besarnya profit margin ini biasanya telah ditentukan

sebagai suatu persentase tertentu dari jumlah cost of production,

maka rumus tersebut dapat dijabarkan menjadi :

Dengan demikian, apabila terjadi kenaikan harga pada komponen-

komponen yang menyusun cost of production dan atau kenaikan

pada profit margin akan menyebabkan terjadinya kenaikan pada

harga jual komoditi di pasar.

Price = Cost + Profit Margin

Price = Cost + ( a% x Cost )

43

4) Teori Struktural : Model Inflasi di Negara Berkembang

Banyak studi mengenai inflasi di negara-negara berkembang,

menunjukan bahwa inflasi bukan semata-mata merupakan

fenomena moneter, tetapi juga merupakan fenomena struktural atau

cost push inflation. Hal ini disebabkan karena struktur ekonomi

negara-negara berkembang pada umumnya yang masih bercorak

agraris. Sehingga, goncangan ekonomi yang bersumber dari dalam

negeri, misalnya gagal panen (akibat faktor eksternal pergantian

musim yang terlalu cepat, bencana alam dan sebagainya) atau hal-

hal yang memiliki kaitan dengan hubungan luar negeri, misalnya

memburuknya term of trade; utang luar negeri dan kurs valuta

asing, dapat menimbulkan fluktuasi harga di pasar domestik.

Fenomena struktural yang disebabkan oleh kesenjangan atau

kendala struktural dalam perekonomian di negara berkembang,

sering disebut dengan structural bottlenecks.

c. Penyebab Inflasi

Menurut Adiwarman Karim (2008:138) Ada beberapa penyebab

terjadinya inflasi yaitu terdiri dari :

1) Natural Inflation dan Human Error Inflation. Natural Inflation

adalah Inflasi yang terjadi karena sebab-sebab alamiah yang

manusia tidak mempunyai kekuasaan dan mencegahnya. Human

Error Inflation adalah inflasi yang terjadi karena kesalahan-

kesalahan yang dilakukan oleh manusia sendiri.

44

2) Actual/Expected Inflation dan Unanticipated/Unexpected Inflation.

Pada Expected Inflation tingkat suku bunga pinjaman riil akan

sama dengan tingkat suku bunga pinjaman nominal dikurangi

inflasi, sedangkan pada Unexpected Inflation tingkat suku bunga

pinjaman nominal belum atau tidak merefleksikan kompensasi

terhadap efek inflasi.

3) Demand Pull dan Cost Push Inflation. Demand Pull Inflation

diakibatkan oleh perubahan-perubahan yang terjadi pada sisi

permintaan agregatif (AD) dari barang dan jasa pada suatu

perekonomian. Cost Push Inflation adalah inflasi yang terjadi

karena adanya perubahan-perubahan pada sisi penawaran agregatif

(AS) dari barang dan jasa pada suatu perekonomian.

4) Spiralling Inflation. Inflasi yang diakibatkan oleh inflasi yang

terjadi sebelumnya yang mana inflasi yang sebelumnya itu terjadi

sebagai akibat dari inflasi yang terjadi sebelumnya lagi dan begitu

seterusnya.

5) Imported Inflation dan Domestic Inflation. Imported Inflation

adalah inflasi di negara lain yang ikut dialami oleh suatu negara

karena harus menjadi price taker dalam pasar perdagangan

Internasional. Domestic Inflation adalah inflasi yang hanya terjadi

di dalam negeri suatu negara yang tidak begitu mempengaruhi

negara-negara lainnya.

45

d. Dampak Inflasi

Adiwarman Karim (2008:139) Menurut para ekonom Islam, Inflasi

berakibat sangat buruk bagi perekonomian karena :

1) Menimbulkan gangguan terhadap fungsi uang, terutama terhadap

fungsi tabungan (nilai simpan), fungsi dari pembayaran di muka

dan fungsi dari unit perhitungan.

2) Melemahkan semangat menabung dan sikap terhadap menabung

dari masyarakat (turunnya Marginal Propensity to Save).

3) Meningkatkan kecenderungan untuk berbelanja terutama untuk

non-primer dan barang-barang mewah (naiknya Marginal

Propensity to Consume).

4) Mengarahkan investasi pada hal-hal yang non-produktif yaitu

penumpukan kekayaan (hoarding) seperti: tanah, bangunan, logam

mulia, mata uang asing dengan mengorbankan investasi ke arah

produktif seperti: pertanian, industri, perdagangan, transportasi dan

lainnya.

(www.wikipedia.org), Inflasi memiliki dampak positif dan dampak

negatif tergantung parah atau tidaknya inflasi. Apabila inflasi itu ringan,

justru mempunyai pengaruh yang positif dalam arti dapat mendorong

perekonomian lebih baik, yaitu meningkatkan pendapatan nasional dan

membuat orang bergairah untuk bekerja, menabung dan mengadakan

investasi. Sebaliknya, dalam masa inflasi yang parah, yaitu pada saat

terjadi inflasi tak terkendali (hyperinflation) keadaan perekonomian

46

menjadi kacau dan perekonomian dirasakan lesu, orang menjadi tidak

bersemangat kerja, menabung atau mengadakan investasi dan produksi

karena harga meningkat dengan cepat. Para penerima pendapatan tetap

seperti pegawai negeri atau karyawan swasta serta kaum buruh juga

akan kewalahan menanggung dan mengimbangi harga sehingga hidup

mereka menjadi semakin merosot dan terpuruk dari waktu ke waktu.

Secara umum, inflasi dapat mengakibatkan: berkurangnya investasi

di suatu negara, mendorong kenaikan suku bunga, mendorong

penanaman modal yang bersifat spekulatif, kegagalan pelaksanaan

pembangunan, ketidakstabilan ekonomi, defisit neraca pembayaran, dan

merosotnya tingkat kehidupan dan kesejahteraan masyarakat.

e. Indikator Inflasi

(www.wikipedia.org), Untuk mengukur tingkat inflasi, indeks harga

yang digunakan adalah Indeks Harga Konsumen (IHK). Indeks Harga

Konsumen (IHK) adalah indeks harga dan barang – barang yang selalu

digunakan para konsumen. Akibatnya suatu perekonomian dalam masa

inflasi terdapat kecenderungan diantara pemilik modal untuk

menggunakan uangnya dalam investasi bersifat spekulatif dan tingkat

bunga meningkat sehingga dapat mengurangi investasi. Hal ini

menimbulkan ketidakpastian mengenai keadaan ekonomi dimasa depan.

47

Inflasi diukur dengan menghitung perubahan tingkat persentase

perubahan sebuah indeks harga. Indeks harga tersebut diantaranya :

1) Indeks Harga Konsumen (IHK) atau Consumer Price Index (CPI),

adalah indeks yang mengukur harga rata-rata dari barang tertentu

yang dibeli oleh konsumen.

2) Indeks Biaya Hidup atau Cost of Living Index (COLI).

3) Indeks Harga Produsen (IHP) adalah indeks yang mengukur harga

rata-rata dari barang-barang yang dibutuhkan produsen untuk

melakukan proses produksi. IHP sering digunakan untuk

meramalkan tingkat IHK dimasa depan karena perubahan harga

bahan baku meningkatkan biaya produksi, yang kemudian akan

meningkatkan harga barang-barang konsumsi.

4) Indeks harga komoditas adalah indeks yang mengukur harga dari

komoditas-komoditas tertentu.

5) Indeks harga barang-barang modal.

6) Deflator PDB, menunjukkan besarnya perubahan harga dari semua

barang baru, barang produksi lokal, barang jadi dan jasa.

Macam-Macam Ukuran Inflasi, Menurut Adwin S. Atmadja

(1999:58)

1) Inflasi ringan : Dibawah 10% (single digit)

2) Inflasi sedang : 10% - 30%

3) Inflasi tinggi : 30% - 100%

4) hyperinflation : Lebih dari 100%

48

Laju inflasi tersebut bukanlah suatu standar yang secara mutlak

dapat mengindikasikan parah tidaknya dampak inflasi bagi

perekonomian di suatu wilayah tertentu, sebab hal itu sangat

bergantung pada berapa bagian dan golongan masyarakat manakah

yang terkena imbas (yang menderita) dari inflasi yang sedang terjadi.

f. Peran Bank Sentral

(www.wikipedia.org), Bank sentral memainkan peranan penting

dalam mengendalikan inflasi. Bank sentral suatu negara pada umumnya

berusaha mengendalikan tingkat inflasi pada tingkat yang wajar.

Beberapa bank sentral bahkan memiliki kewenangan yang independen.

Hal ini disebabkan karena sejumlah studi menunjukkan bahwa bank

sentral yang kurang independen, salah satunya disebabkan pengaruh

pemerintah yang bertujuan menggunakan kebijakan moneter untuk

mendorong perekonomian akan mendorong tingkat inflasi yang lebih

tinggi.

Bank sentral umumnya mengandalkan jumlah uang beredar dan/atau

tingkat suku bunga sebagai instrumen dalam mengendalikan harga.

Selain itu, bank sentral juga berkewajiban mengendalikan tingkat nilai

tukar mata uang domestik, Hal ini disebabkan karena nilai sebuah mata

uang dapat bersifat internal (dicerminkan oleh tingkat inflasi) maupun

eksternal (kurs). Saat ini pola inflation targeting banyak diterapkan oleh

bank sentral di seluruh dunia, termasuk oleh Bank Indonesia.

49

g. Pengendalian Inflasi dalam Perspektif Islam

Luluk Chorida (2010:29) Dalam Islam tidak dikenal dengan inflasi,

karena mata uang yang dipakai adalah dinar dan dirham, yang mana

mempunyai nilai yang stabil. Adhiwarman Karim mengatakan bahwa,

Syekh An-Nabhani (2001:147) Memberikan beberapa alasan mengapa

mata uang yang sesuai itu adalah dengan menggunakan emas dan perak,

padahal harta itu mencakup semua barang yang bisa dijadikan sebagai

kekayaan

1. Islam telah mengaitkan emas dan perak dengan hukum yang baku

dan tidak berubah-ubah, ketika Islam mewajibkan diat, maka yang

dijadikan sebagai ukurannya adalah dalam bentuk emas.

2. Rasulullah telah menetapkan emas dan perak sebagai mata uang dan

beliau menjadikan hanya emas dan perak sebagai standar uang.

3. Ketika Allah SWT mewajibkan zakat uang, Allah telah mewajibkan

zakat uang, Allah telah menetapkan zakat tersebut dengan nisab

emas dan perak.

4. Hukum-hukum tentang pertukaran mata uang yang terjadi dalam

transaksi uang hanya dilakukan dengan emas dan perak, begitu pun

dengan transaksi lainnya hanya dinyatakan dengan emas dan perak.

50

Penurunan nilai dinar atau dirham memang masih mungkin terjadi,

yaitu ketika nilai emas yang menopang nilai nominal dinar itu

mengalami penurunan. Diantaranya akibat ditemukannya emas dalam

jumlah yang besar, tapi keadaan ini kecil sekali kemungkinannya.

Huda, Mustafa, Handi dan Ranti (2008:103) Beberapa alasan dari

penggunaan mata uang dinar Islam dalam menuju stabilitas sistem

moneter, antara lain :

1) Uang yang stabil. Perbedaan uang dinar dengan uang fiat adalah

kestabilan nilai uang tersebut. Setiap mata uang dinar mengandung

4,25 gram emas 22 karat dan tidak ada perbedaan ukuran emas

yang dikandung dinar pada setiap negara, tidak ada perbedaan nilai

dinar yang digunakan di Irak dengan dinar yang digunakan di

negara Arab Saudi. Uang dinar tidak mengalami inflasi semenjak

zaman Rasulullah SAW, hingga sekarang.

2) Alat tukar yang tepat. Dengan adanya nilai yang stabil dan standar

yang sama di setiap negara, dinar akan memberikan kemudahan

dan kelebihan bagi masyarakat untuk melakukan transaksi

domestik dan transaksi internasional sekalipun, tidak ada perbedaan

antara seekor kambing yang berharga satu dinar di Arab Saudi

dengan seekor kambing di Indonesia yang seharga satu dinar,

karena dinar kedua negara tersebut memiliki nilai yang sama.

51

3) Mengurangi spekulasi, manipulasi dan arbitrase. Nilai dinar yang

sama akan mengurangi tingkat spekulasi dan arbitrase di pasar

valuta asing, karena kemungkinan perbedaan nilai tukar akan sulit

terjadi.

h. Hubungan Inflasi dengan Pembiayaan Murabahah

Kenaikan produksi akan menaikan harga barang dan turunnya

produksi, kenaikan proses produksi tersebut terjadi pada :

1) Biaya operasional, yaitu tingkat inflasi yang lebih tinggi akan

meningkatkan tingkat bunga nominal menjadi lebih tinggi dan

sebaliknya tingkat keseimbangan uang riil rendah.

2) Biaya menu (menu cost), semakin sering merubah harga yang

terkadang sering menimbulkan biaya yang lebih besar karena harus

mencetak ulang (katalog), memproduksi, mendistribusi dan

sebagainya.

3) Biaya akibat ketidak-nyamanan hidup yang ditimbulkan akibat

adanya inflasi. Uang sebagai tolak ukur dalam transaksi ekonomi

dan ketika terjadinya inflasi, alat ukur itu telah berubah panjangnya

sehingga seringkali hal ini dapat mengacaukan rencana anggaran

belanja baik rumah tangga produsen maupun rumah tangga

konsumen. Dalam kasus pembiayaan murabahah, bank syariah

sebagai investor dalam pelaksanaanya harus melakukan pembelian

terlebih dahulu terhadap barang yang akan dibeli nasabah atau

52

menghitung terlebih dahulu prospek usaha yang akan didanai oleh

pembiayaan bagi hasil dan pembiayaan jual-beli.

Maka inflasi akan berpengaruh dalam pelaksanaan pembiayaan

murabahah ini adalah sebagai berikut :

1) Secara langsung pada harga barang yang menjadi objek transaksi.

2) Kemampuan nasabah dan bank dikemudian hari apabila terjadi

inflasi yang mempengaruhi kemampuannya dalam melakukan

cicilan.

3) Tingkat keuntungan bank.

Jadi hubungan antara inflasi dengan pembiayaan murabahah adalah

searah negatif. Jika inflasi meningkat maka harga barang yang menjadi

objek transaksi akan meningkat juga, selera masyarakat menjadi

menurun dan pembiayaan murabahah juga menurun. Saras Pinaringani

(2011:32)

53

6. Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS)

a. Pengertian dan Karakteristik SBIS

(www.bi.go.id), Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia

No.10/11/PBI/2008 tentang Sertifikat Bank Indonesia Syariah

(selanjutnya disingkat SBIS), bahwa definisi SBIS adalah surat

berharga berdasarkan prinsip syariah berjangka waktu pendek dalam

mata uang rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia. Hal ini sedikit

berbeda dengan SBI Konvensional yang diterbitkan melalui lelang

dengan tingkat diskonto yang berbasis bunga (interest), sedangkan

SBIS diterbitkan menggunakan akad/kontrak transaksi ju’alah. Akad

ju’alah adalah janji atau komitmen (iltizam) untuk memberikan imbalan

tertentu (‘iwadah/ju’l) atas pencapaian hasil (natijah) yang ditentukan

dari suatu perkerjaan. Para peserta yang diperbolehkan untuk mengikuti

lelang SBIS diantaranya Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha

Syariah (UUS) atau pialang yang bertindak untuk dan atas nama

BUS/UUS. Ketentuan lainya, wajib memenuhi persyaratan Financing

to Deposit Ratio (FDR) yang ditetapkan Bank Indonesia.

Menurut Wirdyaningsih, Perwataatmadja, Gemala dan Yeni

(2006:149) SWBI yang sekarang disebut SBIS merupakan instrumen

kebijakan moneter yang bertujuan untuk mengatasi kesulitan kelebihan

likuiditas pada bank yang beroperasi dengan prinsip syariah. Beberapa

karakteristik SBIS sebagai berikut :

54

1) Merupakan tanda bukti penitipan dana berjangka pendek.

2) Diterbitkan oleh Bank Indonesia.

3) Merupakan instrumen kebijakan moneter dan sarana penitipan dana

sementara.

4) Ada bonus atas transaksi penitipan dana.

b. Ketentuan dan Mekanisme Penerbitan SBIS

Berdasarkan fatwa DSN-MUI dan peraturan Bank Indonesia,

instrumen SBIS dilaksanakan dengan menggunakan mekanisme lelang

sebagaimana hal ini pun diberlakukan bagi SBI konvensional.

Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia No.10/40/DPM Tanggal 17

November 2008 tentang tata cara penerbitan Sertifikat Bank Indonesia

Syariah melalui lelang dan Peraturan Bank Indonesia No. 10/11/PBI

2008 Tentang Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS). Berikut ini

adalah penjelasan atas hal-hal yang berkaitan dengan peraturan diatas.

Berkaitan dengan penatausahaan SBIS, sebagaimana yang telah

dioperasikan terhadap SBI Konvensional, BI menggunakan sistem

pencatatan dan penatausahaan secara elektronis yang dikenal dengan

sistem BI-SSSS (Scripless Securities Settlement System) atau Sistem

Penyelesaian Surat Berharga Tanpa Warkat, yaitu transaksi dengan

Bank Indonesia termasuk penatausahaanya dan penatausahaan surat

berharga secara elektronik dan terhubung langsung antara peserta,

penyelenggara dan sistem Bank Indonesia Real Time Gross Settlement

(BI-RTGS). Berikut adalah karakteristik dari SBIS, yaitu :

55

1) Menggunakan akad ju'alah.

2) Satuan unit sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah).

3) Berjangka waktu paling kurang 1 (satu) bulan dan paling lama 12

(dua belas) bulan.

4) Diterbitkan tanpa warkat (scripless).

5) Dapat diagunkan kepada Bank Indonesia.

6) Tidak dapat diperdagangkan di pasar sekunder.

c. Pihak-Pihak dalam Lelang SBIS

1) Bank Umum Syariah (BUS) atau Unit Usaha Syariah (UUS) atau

pialang yang bertindak untuk dan atas nama BUS/UUS.

2) BUS atau UUS, baik sebagai peserta langsung maupun tidak

langsung, wajib memenuhi persyaratan Financing to Deposit Ratio

(FDR) yang ditetapkan Bank Indonesia.

d. Pembatalan Hasil dan Transaksi Lelang SBIS

1) Hasil lelang SBIS dapat dibatalkan oleh Bank Indonesia.

2) Transaksi SBIS (Settlement lelang SBIS, Settlement first leg Repo

SBIS dan Settlement second leg Repo SBIS) dinyatakan batal

apabila saldo rekening giro dan saldo rekening surat berharga BUS

atau UUS di Bank Indonesia tidak mencukupi.

56

e. Sanksi

(www.bi.go.id), Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/18/PBI/2010.

Bank Indonesia mengenakan sanksi kepada BUS dan UUS atas

Transaksi SBIS yang dinyatakan batal berupa :

1) Teguran tertulis.

2) Kewajiban membayar sebesar 0,01% (satu per sepuluh ribu) dari

nilai Transaksi SBIS yang dinyatakan batal, paling sedikit sebesar

Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak sebesar

Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk setiap Transaksi

SBIS yang dinyatakan batal.

Dengan tidak mengurangi sanksi tersebut diatas, dalam hal BUS

atau UUS melakukan Transaksi SBIS dan/atau transaksi operasi

moneter syariah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Peraturan

Bank Indonesia yang mengatur mengenai operasi moneter syariah,

yang dinyatakan batal sebanyak tiga kali dalam kurun waktu 6

(enam) bulan, maka BUS atau UUS dikenakan sanksi berupa

penghentian sementara untuk mengikuti kegiatan operasi moneter

syariah selama 5 (lima) hari kerja berturut-turut.

57

f. Hubungan SBIS dengan Pembiayaan Murabahah

Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) merupakan surat berharga

berdasarkan prinsip syariah berjangka pendek dalam mata uang rupiah.

SBIS merupakan salah satu instrumen pasar uang (kebijakan moneter

kontraktif) yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia berdasarkan prinsip

syariah dengan tujuan untuk menyerap kelebihan likuiditas didalam

sistem perbankan syariah, sebagaimana bank konvensional yang

menetapkan cadangannya pada SBI, dengan harapan memperoleh

penghasilan tambahan. Jika melihat dari sisi moneter, turunnya SBIS

kurang menguntungkan bagi perekonomian karena akan meningkatkan

jumlah uang beredar (JUB). Namun jika dilihat dari sisi lain, hal ini

justru menguntungkan bank syariah karena diharapkan dana yang tidak

disimpan dalam SBIS akan digunakan untuk memberikan pembiayaan

produktif yang berguna bagi masyarakat yang akhirnya akan

menggerakkan sektor riil. Jadi, hubungan SBIS terhadap pembiayaan

adalah signifikan negatif. Saras Pinaringani (2011:28)

Menurut Septiana Ambarwati (2008:74) Hubungan antara SBIS

terhadap pembiayaan murabahah signifikan positif. Hal ini diketahui

bahwa jika SBIS meningkat maka pembiayaan murabahah akan

meningkat pula dengan asumsi variabel lainnya tetap dan juga berarti

bahwa jika SBIS meningkat maka bank syariah akan tetap memilih

untuk menyalurkan dananya dalam bentuk pembiayaan murabahah

sehingga pangsa pembiayaan murabahah tetap tinggi.

58

7. Non Performing Financing (NPF)

a. Pengertian NPF

Menurut Wiraatmadja (dalam M. Emier Faisal 2010:44) yang

dimaksud dengan pembiayaan bermasalah (NPF) adalah pembiayaan

yang tidak dapat atau berpotensi untuk tidak mampu mengembalikan

pembiayaan berdasarkan syarat-syarat yang telah disetujui dan

ditetapkan bersama secara tiba-tiba tanpa menunjukkan tanda-tanda

terlebih dahulu. Sedangkan menurut Veithzal, Pembiayaan bermasalah

berarti pembiayaan yang dalam pelaksanaannya belum mencapai atau

memenuhi target yang diinginkan pihak bank seperti: pengembalian

pokok atau bagi hasil yang bermasalah; pembiayaan yang memiliki

kemungkinan timbulnya resiko di kemudian hari bagi bank;

pembiayaan yang termasuk golongan perhatian khusus, diragukan dan

macet serta golongan lancar yang berpotensi terjadi penunggakan dalam

pengembalian.

Analisis ini menggunakan tingkat pembiayaan bermasalah yang

dihadapi oleh perusahaan, semakin besar tingkat NPF ini maka semakin

tidak baik. Non Performing Financing atau Non Performing Loans

dalam perbankan syariah adalah jumlah kredit yang tergolong tidak

lancar/macet yaitu dengan kualitas kurang lancar, diragukan dan macet

berdasarkan ketentuan Bank Indonesia tentang kualitas aktiva

produktif. Status NPF pada prinsipnya didasarkan pada ketepatan waktu

bagi nasabah untuk membayarkan kewajiban, baik berupa bunga

59

maupun pengembalian pokok pinjaman. Proses pemberian dan

pengelolaan kredit yang baik diharapkan dapat menekan NPF sekecil

mungkin, dengan kata lain tingginya NPF sangat dipengaruhi oleh

kemampuan bank-bank syariah dalam menjalankan proses pemberian

kredit dengan baik maupun dalam hal pengelolaan kredit, termasuk

tindakan pemantauan (monitoring) setelah kredit disalurkan dan

tindakan pengendalian bila terdapat indikasi penyimpangan kredit

maupun indikasi gagal bayar.

Profil resiko pembiayaan suatu bank dapat dilihat dari rasio

pembiayaan bermasalah (Non Performing Financing/NPF) dan

pembentukan cadangan (cash provision). Semakin tinggi NPF, semakin

tinggi resiko yang dihadapi bank, karena akan mempengaruhi

permodalan bank tersebut karena dengan NPF yang tinggi akan

membuat bank mempunyai kewajiban untuk memenuhi Penyisihan

Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) yang terbentuk. Bila hal ini

terus terjadi maka mungkin saja modal bank tersebut akan tersedot

untuk membayar PPAP, karena itulah bank menginginkan NPF yang

rendah, nilai NPF yang rendah akan meningkatkan nilai profitabilitas

bank syariah. Menurut Maryanah 2006 (dalam Nur Kurnaliyah

2011:32)

60

Besarnya NPF yang diperbolehkan Bank Indonesia adalah maksimal

5%, jika melebihi 5% akan mempengaruhi penilaian tingkat kesehatan

bank yang bersangkutan yaitu akan mengurangi nilai skor yang

diperoleh. Variabel ini mempunyai bobot nilai 20%, skor nilai NPF

ditentukan sebagai berikut :

Lebih dari 8%, skor nilai = 0

Antara 5% - 8%, skor nilai = 80

Antara 3% - 5%, skor nilai = 90

Kurang dari 3%, skor nilai = 100

Bila resiko pembiayaan meningkat, margin/bunga kredit akan

meningkat pula. Sementara itu, dalam ekonomi Islam sektor perbankan

tidak mengenal instrumen bunga, sistem keuangan Islam menerapkan

sistem pembagian keuntungan dan kerugian, bukan kepada tingkat

bunga yang telah menetapkan tingkat keuntungan di muka.

1) Non Performing Financing (Penyedia Dana Bermasalah) Gross

Septiana Ambarwati (2008:65) NPF Gross adalah perbandingan

antara jumlah pembiayaan yang diberikan dengan tingkat

kolektabilitas 3 sampai dengan 5 dibandingkan dengan total

pembiayaan yang diberikan oleh bank. Terdapat 5 kategori tingkat

kolektabilitas pembiayaan yaitu: lancar (currrent), dalam perhatian

khusus (special mention), kurang lancar (sub-standar), diragukan

(doubtful), dan macet (loss). Berikut ini adalah rumusnya:

61

Keterangan :

a. Penyediaan/penyaluran dana berupa piutang dan ijarah.

b. Pembiayaan merupakan pembiayaan yang diberikan kepada

pihak ketiga (tidak termasuk pembiayaan kepada bank lain).

c. Penyediaan dana bermasalah adalah penyediaan dana dengan

kualitas kurang lancar, diragukan dan macet.

d. Penyediaan dana bermasalah dihitung secara gross tidak

dikurangi PPAP.

e. Angka dihitung perposisi (tidak disetahunkan).

2) Non Performing Financing (Penyediaan Dana Bermasalah) Net

Keterangan: PPAP adalah Penyisihan Penghapusan Aktiva

Produktif sesuai ketentuan tentang PPAP yang

berlaku bagi bank syariah.

Penyediaan Dana Bermasalah

NPF Gross =

Total Penyediaan Dana

Penyediaan Dana Bermasalah – PPAP

NPF Net =

Total Penyediaan Dana

62

b. Hubungan NPF dengan Pembiayaan Murabahah

Menurut Duddy Roesmara dan Nurul Chotimah (2008:17) Bahwa

ada dugaan NPF bank syariah relatif kecil dibandingkan dengan bank

konvensional sehingga bukan merupakan pertimbangan utama dalam

menawarkan pembiayaan. Sehingga pengaruh NPF terhadap

pembiayaan murabahah signifikan positif.

Menurut M. Emier Faisal (2010:73) Bahwa terdapat hubungan

signifikan positif NPF terhadap Pembiayaan Murabahah. Hal ini dilihat

dari konstantanya sebesar 1095,273 yang artinya jika pembiayaan

bermasalah (NPF) nilainya 0, maka pembiayaan murabahah nilainya

positif sebesar 1095,273 dan dilihat dari koefisien regresi variabel

pembiayaan murabahah sebesar 0,008 artinya jika pembiayaan

murabahah meningkat 1% maka pembiayaan murabahah akan

meningkat sebesar 0,008 koefisien bernilai positif.

Menurut penelitian Septiana Ambarwati (2008:74). Variabel NPF

mempunyai pengaruh yang signifikan negatif terhadap pembiayaan

murabahah. Artinya jika persentase NPF meningkat maka persentase

pembiayaan murabahah yang disalurkan oleh bank syariah akan

berkurang, dengan asumsi variabel lain tetap. Kondisi signifikansi

variabel NPF tersebut sejalan dengan penelitian siregar (2004), yang

menyimpulkan bahwa NPF signifikan mempengaruhi Financing to

Deposit Ratio (FDR) perbankan syariah dan mempunyai hubungan

negatif.

63

8. Dana Pihak Ketiga (DPK)

a. Pengertian Dana Pihak Ketiga (DPK)

Nur Kurnaliyah (2011:30) Dana pihak ketiga merupakan sumber

dana yang berasal dari masyarakat yang terhimpun melalui produk giro

wadiah, tabungan mudharabah dan deposito mudharabah. DPK yang

dimiliki oleh bank akan disalurkan ke berbagai jenis pembiayaan,

semakin besar keuntungan yang diraih bank dengan bagi hasil, maka

akan menarik nasabah untuk menempatkan dananya di bank syariah.

Nasabah akan membandingkan secara cermat antara expected rate of

return yang ditawarkan bank syariah dengan tingkat suku bunga yang

ditawarkan oleh bank konvensional. Hal ini akan menjadi faktor

pendorong meningkatnya jumlah nasabah dan dana pihak ketiga.

Arifin (2006:41) Yang termasuk dalam dana pihak ketiga yaitu: giro,

tabungan dan deposito. Ketiga macam dana pihak ketiga tersebut akan

dijelaskan sebagai berikut :

1) Giro, giro yang pada bank syariah disebut giro wadiah umumnya

tetap sama dengan giro bank konvensional, dimana bank tidak

membayar apapun kepada pemegangnya, bahkan tidak

mengenakan biaya layanan (service charge). Dana giro ini boleh

dipakai bank syariah dalam operasional bagi hasil (profit sharing).

Pembayaran kembali nilai nominal giro dijamin sepenuhnya oleh

bank dan dilihat sebagai pinjaman depositor kepada bank.

Beberapa ulama memandang giro sebagai kepercayaan, dimana

64

dana diterima bank sebagai simpanan untuk keamanan (wadi’ah

yad al dhamanah).

2) Tabungan, tabungan di bank konvensional berbeda dari giro

dimana ada beberapa restriksi seperti berapa dan kapan dapat

ditarik. Tabungan biasanya memperoleh hasil pasti (fixed return).

Pada bank bebas bunga, tabungan juga mempunyai sifat yang sama

kecuali bahwa penabung tidak memperoleh hasil yang pasti.

Menurut para ulama, penabung boleh menerima hasil yang

berfluktuasi sesuai dengan hasil yang diperoleh bank dan setuju

untuk berbagi resiko dengan bank.

3) Deposito, deposito pada bank konvensional menerima jaminan

pembayaran kembali atas simpanan pokok dan hasil (bunga) yang

telah ditetapkan sebelumnya. Pada bank dengan sistem bebas

bunga, deposito diganti dengan simpanan yang memperoleh bagian

dari laba/rugi bank. Oleh karena itu, bank syariah menyebutnya

rekening investasi atau simpanan investasi. Rekening-rekening itu

dapat mempunyai tanggal jatuh tempo yang berbeda-beda. Giro

dan tabungan itu dikumpulkan (pooled) menjadi satu dengan

rekening investasi oleh bank syariah sebagai sumber dana utama

bagi kegiatan pembiayaan (financing).

65

b. Hubungan DPK terhadap Pembiayaan Murabahah

Pembiayaan adalah salah satu aktiva produktif yang merupakan

lawan daripada dana pihak ketiga (DPK). Karenanya permintaan dan

penawaran terhadap pembiayaan tentunya juga haruslah

mempertimbangkan faktor likuiditas dalam penghimpunan DPK karena

dengan semakin meningkat DPK yang dikumpulkan bank syariah maka

kemungkinan semakin meningkat pula pembiayaan atau penyaluran

dana yang diberikan bank syariah kepada masyarakat. Sehingga

hubungan DPK terhadap pembiayaan murabahah adalah signifikan

positif. Jadi jika jumlah DPK meningkat maka pembiayaan murabahah

yang diberikan oleh bank syariah juga meningkat. Saras Pinaringani

(2011:26)

Akhyar Adnan dan Pratin (2005:37) Secara teknis yang dimaksud

simpanan adalah seluruh dana yang dihasilkan dari produk

penghimpunan dana pada perbankan syariah, seperti: giro wadiah,

tabungan wadiah dan deposito mudharabah. Salah satu sumber dana

yang bisa digunakan untuk pembiayaan (loan) adalah simpanan,

sehingga semakin meningkat sumber dana (simpanan) yang ada maka

bank akan dapat menyalurkan pembiayaan murabahah semakin

meningkat pula. Jadi hubungan Dana Pihak Ketiga (DPK) dengan

Pembiayaan Murabahah adalah signifikan positif.

66

B. Penelitian Sebelumnya

1. Desti Setyowati dan MB Hendrie Anto (2010)

Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan antara bank syariah

dengan bank konvensional apakah terdapat moral hazard dan hasilnya

menunjukkan bahwa Penyaluran kepada pihak ketiga pada perbankan

syariah menunjukkan adanya indikasi moral hazard yang lebih tinggi

2. Duddy Roesmara Donna dan Nurul Chotimah (2008)

Penelitian ini bertujuan untuk mengestimasi variabel-variabel yang

mempengaruhi pembiayaan-pembiayaan pada perbankan syariah di

Indonesia ditinjau dari sisi penawaran. Hasil penelitanya adalah semua

variabel bebas yang mempengaruhi variabel terikat adalah signifikan

positif.

3. Akhyar Adnan dan Pratin (2005)

Bahwa Simpanan mempunyai hubungan signifikan positif terhadap

Pembiayaan. Sementara Modal Sendiri, NPL, Prosentase Bagi Hasil dan

Keuntungan (mark-up) tidak mempunyai hubungan yang signifikan.

4. Aldrin Wibowo dan Susi Suhendra

Menunjukkan bahwa variabel Nilai Kurs Rupiah terhadap Dolar,

Inflasi dan Suku Bunga SBI berpengaruh lemah terhadap DPK pada Bank

Devisa di Indonesia. Hanya ada beberapa bank saja yang DPK-nya

dipengaruhi kuat oleh variabel Inflasi, Kurs Rupiah, dan Suku bunga SBI.

Contohnya pada Bank Permata, Bank Pan Indonesia dan Bank UOB

67

Buana. Berdasarkan nilai R Square pada pengujian Durbin Watson,

variabel DPK dapat dijelaskan oleh variabel Nilai Kurs, Inflasi dan Suku

Bunga SBI sebesar 19,2%. Sedangkan sisanya dijelaskan oleh variabel lain

di luar model.

5. Rosita Chong, Raihana Firdaus Seah Abdullah, Alex Anderson & Hanudin

Amin (2008)

Menunjukkan bahwa pada kenyataannya gaya Islam dalam

pembiayaan seperti salam, istisna’, murabahah dan kafalah dapat

melengkapi pembiayaan tradisional. Ini adalah instrumen yang tradisional

seperti surat kredit dan jaminan bank yang dilatih oleh bank konvensional

yang didasarkan pada pembiayaan, dalam Islam diizinkan. Fakta ini telah

menjadi yang terlewatkan oleh orang Islam ketika berhadapan dengan

perusahaan barat, dengan begitu perlu adanya pengertian bahwa

perusahaan barat memahami prinsip pembiayaan perdagangan Islam dalam

rangka memahami pilihan para pelaku bisnis dalam memudahkan

perdagangan antara muslim dan non-muslim. Di dalam waktu yang sama,

penerimaan terhadap umat Islam yang melakukan instrumen pembiayaan

diantara orang Islam menyediakan sebuah format penggabungan Islam

dalam perdagangan keuangan karena semua orang setuju dan menerima

itu, yang mendasari penggunaan prinsip instrumen pembiayaan.

68

6. Nur Kholis (2007)

Merupakan analisis tentang konsep murabahah sebagai salah satu

instrumen pembiayaan dalam transaksi Islam dan pelaksanaannya di BMT,

Yogyakarta. Tujuan riset ini adalah (1) Mengevaluasi praktik pembiayaan

murabahah, baik prosedur dan pelaksanaannya di BMT Yogyakarta dan

selanjutnya dievaluasi kesesuaian atau tidaknya prosedur dan pelaksanaan

pembiayaan murabahah tersebut dengan prinsip-prinsip syariah. (2)

Mengevaluasi cara penentuan keuntungan dalam kontrak murabahah di

BMT Yogyakarta, apakah sama atau berbeda dengan penetapan tingkat

bunga di bank konvensional. (3) Mengevaluasi sikap dan tindakan pihak

BMT apabila terjadi default payment oleh nasabah sesuai waktu yang telah

ditetapkan.

7. Bagya Agung Prabowo

Terdapat perbedaan signifikan pada konsep akad murabahah antara

Indonesia dan Malaysia. Perbedaan yang paling besar terletak pada adopsi

bai’ail-inah di Malaysia yang tidak dapat diaplikasikan di Indonesia.

Lembaga Syariah Nasional di Indonesia menegaskan bahwa jenis

perjanjian tersebut adalah haram (fraudulent) sehingga di larang untuk

diaplikasikan. Dalam hal ini, akad dibagi menjadi dua bagian yaitu dari

bank untuk nasabah dan dari nasabah untuk bank. Jelaslah bahwa ini

adalah riba yang terselubung. Berkenaan dengan keamanan rasa percaya

(dhaman), tidak terdapat perbedaan antara kedua negara.

69

Berikut ini merupakan tabel penelitian sebelumnya :

Tabel. 2.2 Penelitian Sebelumnya

No Penulis dan

Tahun

Judul Variabel Metodologi Hasil

1 Desti Setyowati dan MB Hendrie Anto (2010)

Indikasi Moral Hazard dalam Pembiayaan: Perbandingan Antara Bank Syariah dan Bank Konvensional

Dependen: NPL/NPF

Independen: GDP Harga (P) Rasio margin

murabahah terhadap PLS (CW)

Rasio pembiayaan murabahah terhadap pembiayaan mudharabah (RC)

Error Correction Model (ECM) dan Granger Causality

Penyaluran kepada pihak ketiga pada perbankan syariah menunjukkan adanya indikasi moral hazard yang lebih tinggi dibandingkan dengan perbankan konvensional.

2 Duddy Roesmara Donna dan Nurul Chotimah (2008)

Variabel-Variabel yang Mempengaruhi Pembiayaan pada Perbankan Syariah di Indonesia Ditinjau dari Sisi Penawaran

Dependen: Mudharabah Musyarakah Murabahah Istishna’

Independen: Nisbah bagi

hasil (R) Rata-rata

tertimbang (RI)

DPK Modal per

Asset (MPA) NPF

Ordinary Least Square (OLS) dan ARCH/GARCH dalam Eviews

Jumlah murabahah yang ditawarkan secara signifikan positif dipengaruhi oleh tingkat bagi hasil, rata-rata tertimbang dan dana pihak ketiga.

3 Akhyar Adnan dan Pratin (2005)

Analisis Hubungan Smpanan, Modal Sendiri, NPL, Prosentase Bagi Hasil dan Mark-up Keuntungan Terhadap Pembiayaan Pada Perbankan Syariah Studi

Dependen: Pembiayaan Independen: DPK Ekuitas Margin NPL/NPF

Ordinary Least Square (OLS) Analisis Uji t

Bahwa simpanan DPK mempunyai hubungan positif dan signifikan terhadap pembiayaan sementara modal sendiri, NPL, Prosentase Bagi Hasil dan (Mark-up) Keuntungan tidak mempunyai

70

Kasus Pada Bank Muamalat Indonesia (BMI)

hubungan yang signifikan

4 Aldrin Wibowo dan Susi Suhendra

Analisis Pengaruh Nilai Kurs, Tingkat Inflasi, dan Tingkat Suku Bunga terhadap Dana Pihak Ketiga pada Bank Devisa di Indonesia (Periode Triwulan I 2003 – Triwulan III 2008)

Dependen: DPK Independen: Tingkat

Inflasi Nilai Kurs Tingkat Suku

Bunga SBI

Regresi Linier Berganda

Semua variabel berpengaruh lemah terhadap DPK pada Bank Devisa di Indonesia. Kurs dan Inflasi memiliki pengaruh searah (positif), SBI memiliki pengaruh berlawanan (negatif) .

5 Rosita Chong, Raihana Firdaus Seah Abdullah, Alex Anderson & Hanudin Amin (2008)

Instrumen Perdagangan Pembiayaan Ekonomi Islam

Variabel: Kafalah Salam, Istisna’ Murabahah Pasar Uang Perdagangan

Internasional

Analisis kualitatif

Menunjukkan bahwa pada kenyataannya gaya Islam dalam pembiayaan seperti Salam, Istisna’, Murabahah Dan Kafalah dapat melengkapi pembiayaan perdangangan Internasional

6 Nur Kholis (2007)

Praktek Evaluasi Operasional Pembiayaan Murabahah di Baitul Mal Wattamwil (BMT), Yogyakarta

Variabel: Evaluasi

praktek pembiayaan murabahah

Penentuan margin keuntungan

Sikap dan tindakan pihak BMT

Analisis kualitatif Metode Operating Reflective Thinking Deduktif, Induktif dan Komparatif

Konsep murabahah sebagai salah satu instrumen pembiayaan dalam transaksi Islam.

7 Bagya Agung Prabowo

Praktek Murabahah dalam Skema Perbankan Syariah (Analisis Kritis Menuju Aplikasi Murabahah Indonesia Dan Malaysia)

Variabel: Murabahah Ba’I al-Inah Kepercayaan

(Dhaman)

Analisis kualitatif, Perbandingan antara Indonesia dan Malaysia

Terdapat perbedaan signifikan pada konsep akad murabahah antara Indonesia dan Malaysia. Perbedaan yang paling besar terletak pada adopsi bai’ail-inah di Malaysia yang tidak dapat diaplikasikan di Indonesia.

Sumber: Berbagai Jurnal

71

Perbedaan dengan penelitian terdahulu

Penulis menganalisa tentang “Analisis pengaruh Inflasi, Sertifikat

Bank Indonesia Syariah (SBIS), Non Performing Financing (NPF) dan Dana

Pihak Ketiga (DPK) terhadap Pembiayaan Murabahah”. Metodologi yang

digunakan yaitu Ordinary Least Square (OLS) dengan hasil, semua variabel

bebas berpengaruh terhadapa variabel terikat.

Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Duddy Roesmara Donna

dan Nurul Chotimah (2008:17), dengan judul “Variabel-variabel yang

mempengaruhi pembiayaan pada perbankan syariah di Indonesia ditinjau dari

sisi penawaran”. Variabelnya yaitu: terikat: Mudharabah, Musyarakah,

Murabahah dan Istishna. Variabel bebas: Nisbah Bagi Hasil, Rata-rata

Tertimbang, DPK, Modal Per Asset dan NPF. Dengan menggunakan

metodologi Ordinary Least Square (OLS) dan ARCH/GARCH dalam

Eviews. Hasilnya adalah jumlah murabahah yang ditawarkan secara

signifikan positif dipengaruhi oleh Tingkat Bagi Hasil, Rata-rata Tertimbang

dan Dana Pihak Ketiga. Sedangkan NPF tidak berpengaruh terhadap

Pembiayaan Murabahah. Hal ini diduga bahwa analisis terhadap NPF tidak

dilakukan dalam jangka waktu bulanan dan dilakukan dalam jangka waktu

yang lebih panjang (misalnya:tahunan) selain itu ada dugaan NPF bank

syariah relatif kecil dibandingkan dengan bank konvensional sehingga bukan

merupakan pertimbangan utama dalam menawarkan pembiayaan.

72

C. Kerangka Berpikir

Dalam kehidupan sehari – hari, masyarakat memiliki kebutuhan –

kebutuhan yang harus dipenuhi baik kebutuhan primer, sekunder maupun

tersier. Adakalanya masyarakat tidak memiliki cukup dana untuk memenuhi

kebutuhan hidupnya. Oleh karenanya, dalam perkembangan perekonomian

masyarakat yang semakin meningkat munculah jasa pembiayaan yang

ditawarkan oleh lembaga keuangan bank dan bukan bank.

Perbankan syariah memberikan produk yang lebih adil dibandingkan

dengan perbankan konvensional. Pembiayaan dalam perbankan syariah yaitu

mudharabah, musyarakah, murabahah, salam dan istishna. Produk

pembiayaan syariah ini mengacu kepada Al-Qur’an dan Hadits yang

mengharamkan kegiatan maysir, gharar dan riba.

Produk pembiayaan perbankan syariah yang paling diminati dan

resikonya kecil yaitu pembiayaan murabahah, pembiayaan murabahah ini

merupakan investasi jangka pendek, keuntungan (mark-up) yang ditentukan

sebanding dengan bank yang berbasis bunga dan hubungan dengan nasabah

merupakan antara kreditur dan debitur, sehingga bank adalah pihak yang

cukup menentukan.

Peningkatan inflasi akan mempengaruhi dalam pelaksanaan

pembiayaan murabahah, contohnya: peningkatan harga barang yang menjadi

objek transaksi, kemampuan nasabah dan bank di kemudian hari apabila

terjadi inflasi akan mempengaruhi pengembalian cicilan dan tingkat

keuntungan bank. Terdapat teori, teori kuantitas yang menekankan pada

73

peranan jumlah uang beredar (JUB) dan harapan masyarakat mengenai

kenaikan harga terhadap timbulnya inflasi. Dalam teori ini tidak secara

langsung mempengaruhi pembiayaan murabahah tetapi melalui sektor

moneter, dimana pemerintah menjual SBIS dengan tujuan menurunkan JUB

dan Inflasi. SBIS yang meningkat maka pembiayaan dana yang akan

diberikan ke sektor riil akan berkurang dan mengakibatkan kinerja sektor riil

tersendat.

Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) merupakan instrumen

kebijakan moneter kontraktif yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Jadi,

apabila Bank Indonesia menjual SBIS untuk menarik jumlah uang beredar

dari masyarakat, maka hal ini menunjukkan bahwa inflasi akan ditekan.

Apabila uang yang ada di Bank Indonesia lebih besar dibandingakan yang ada

di masyarakat maka hal ini justru tidak menguntungkan bagi bank syariah dan

nasabah karena dana yang disimpan dalam SBIS tidak akan digunakan untuk

memberikan pembiayaan produktif sehingga sektor riil akan tersendat.

Non Performing Financing (NPF), tingkat pengembalian cicilan dari

nasabah akan mempengaruhi profitabilitas dan juga kinerja suatu bank.

Sehingga bank diusahakan untuk menyeleksi para nasabahnya secara hati-hati

untuk mengurangi resiko yang akan terjadi. Perbankan syariah ditekankan

untuk menyeleksi dalam pemenuhan persyaratan bank syariah.

74

Dana Pihak Ketiga (DPK), dana yang terkumpul dari nasabah akan

digunakan untuk pembiayaan. Hal ini dilakukan agar uang yang ada di bank

dapat berputar dan tidak menganggur (idle), sehingga bank akan

mendapatkan keuntungan dan begitu pula dengan nasabah. Menurut Akhyar

Adnan dan Pratin (2005:37) UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

(Pasal 1) disebutkan bahwa, “Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh

masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam

bentuk giro, deposito, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan”.

75

Gambar 2.2 Kerangka Berpikir

Analisi Pengaruh Inflasi, Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS), Non Performing Financing (NPF) dan Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap Pembiayaan Murabahah pada Bank Syariah di Indonesia

(Periode Januari:2007 – Maret:2011)

Dunia perbankan merupakan kegiatan yang pokok dalam pertumbuhan ekonomi. Pembiayaan yang diberikan oleh perbankan syariah memberikan masyarakat

kemudahan dalam menjalankan usahanya sehari-hari, tanpa adanya unsur maysir, gharar, riba dan berlandaskan Al-Qur’an dan Hadits

Inflasi (X₁)

SBIS (X₂)

NPF (X₃)

Pembiayaan Murabahah P.Mur

(Y)

Uji Asumsi Klasik Uji Normalitas Uji Multikolinieritas Uji Heteroskedastisitas Uji Autokorelasi

Uji Hipotesis Uji t Uji Adj R²

Hasil, Kesimpulan dan Implikasi

Uji OLS (Ordinary Least Square)

DPK (X4)

76

D. Hipotesis Penelitian

Adapun perumusan hipotesa penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Ho : β₁ 0 : Diduga tidak terdapat pengaruh Inflasi terhadap

Pembiayaan Murabahah.

Ha : β₁ 0 : Diduga terdapat pengaruh Inflasi terhadap Pembiayaan

Murabahah.

2. Ho : β₂ 0 : Diduga tidak terdapat pengaruh SBIS terhadap


Ha : β₂ 0 : Diduga terdapat pengaruh SBIS terhadap Pembiayaan

Murabahah.

3. Ho : β₃ 0 : Diduga tidak terdapat pengaruh NPF terhadap Pembiayaan

Murabahah.

Ha : β₃ 0 : Diduga terdapat pengaruh NPF terhadap Pembiayaan

Murabahah.

4. Ho : β4 0 : Diduga tidak terdapat pengaruh DPK terhadap


Ha : β4 0 : Diduga terdapat pengaruh DPK terhadap Pembiayaan

Murabahah.

77

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Model dalam penelitian ini merupakan hasil penggabungan dari

kerangka teoritis beberapa pakar perbankan yang melihat pengaruh ataupun

hubungan dari konstruk-konstruk yang diuji dalam penelitian ini, yaitu:

Inflasi, SBIS, NPF dan DPK terhadap Pembiayaan Murabahah. Data yang

digunakan merupakan data angka-angka (kuantitatif) bulanan pada periode

Januari 2007 – Maret 2011. Penulis ingin mengetahui sejauh mana variabel

bebas mempengaruhi variabel terikat dan dengan menggunakan pendekatan

deskriptif, dimana penulis ingin menggambarkan secara menyeluruh tentang

keadaan Perbankan Syariah di Indonesia, terutama dari sisi pembiayaan

murabahah.

B. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan hal yang harus dilakukan dalam

penyusunan skripsi ini, karena penulis dalam menyusun skripsi ini

memerlukan data-data yang lengkap, akurat dan dapat disahkan

kebenarannya. Dalam penulisan skripsi ini, data yang diperlukan dengan

menggunakan teknik penelitian sebagai berikut :

78

1. Data sekunder

a. Statistik Perbankan Indonesia (Bank Indonesia).

b. Buku-buku literatur.

c. Media cetak.

d. Media elektronik dan

e. Sumber lainnya yang dapat dipercaya

2. Data penelitian ini diperoleh dengan cara :

a. Riset kepustakaan (library research)

Berupa pengumpulan data dengan membaca buku-buku dari beberapa

literatur, referensi, laporan-laporan keuangan dan bahan-bahan yang

berhubungan atau mendukung karya akhir ini.

b. Riset lapangan (field research)

Melakukan kunjungan langsung ke lokasi dimana penulis dapat

memperoleh data dengan (observasi) pengamatan, yakni berupa sumber

data sekunder dari laporan keuangan Bank Indonesia (Perbankan

Syariah).

C. Teknik Analisis

Dalam pengolahan data, digunakan penerapan metode kuadrat

terkecil biasa (Ordinary Least Square/OLS) untuk model regresi linier

berganda dengan didukung oleh analisis kuantitatif dengan menggunakan

model ekonometrik untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang

hubungan antara variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini.

79

Penulis menggunakan alat bantu ekonometrika (software) yaitu SPSS

Statistics.

Faktor-faktor yang mempengaruhi Pembiayaan Murabahah adalah

Inflasi, SBIS, NPF dan DPK yang dinyatakan dalam fungsi :

Kemudian fungsi tersebut dimasukan dalam bentuk model regresi

linier berganda pada ekonometrika sebagai berikut :

Keterangan

LnP.Mur : Pembiayaan Murabahah

βo : Constanta

β1, β2, β3, β4 : Koefisien regresi

INF : Inflasi

LnSBIS : Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS)

LnNPF : Non Performing Financing (NPF)

LnDPK : Dana Pihak Ketiga (DPK)

ε : error terms

Y = f(X1, X2, X3,X4)

Y = β₀ + β₁X₁ + β₂X₂ +β₃X₃ + β4X4 + ε

P.Mur = β₀ + β₁ INF + β₂ SBIS + β3 NPF + β4 DPK + ε

LnP.Mur = β₀ + β₁ INF + β₂ LnSBIS + β3 LnNPF + β4 LnDPK + ε

80

Nilai koefisien regresi sangat berarti sebagai dasar analisis.

Koefisien β akan bernilai positif (+) jika menunjukkan hubungan yang searah

antara variabel independen dengan variabel dependen, Artinya kenaikan

variabel independen akan mengakibatkan kenaikan variabel dependen, begitu

pula sebaliknya jika variabel independen mengalami penurunan. Sedangkan

nilai β akan negatif (-) jika menunjukkan hubungan yang berlawanan, artinya

kenaikan variabel independen akan mengakibatkan penurunan variabel

dependen, demikian pula sebaliknya. Uji yang pertama dilakukan adalah uji

normalitas dimana untuk melihat apakah nilai residual terdistribusi normal

atau tidak. Selanjutnya model persamaan yang diperoleh dari pengolahan data

diupayakan tidak terjadi gejala multikolinieritas, heteroskedastisitas dan

autokorelasi. Untuk mengetahui ada tidaknya gejala-gejala tersebut akan

dilakukan uji terlebih dahulu dengan uji asumsi klasik. Berikut ini merupakan

alat untuk menguji suatu nilai residual, yaitu :

1. Uji Asumsi Klasik

Model regresi yang baik adalah model regresi yang menghasilkan

estimasi linier tidak bias (Best Linear Unbias Estimator/BLUE). Kondisi

ini akan terjadi jika dipenuhi beberapa asumsi, yang disebut dengan

asumsi klasik. Asumsi klasik selengkapnya adalah sebagai berikut :

a. Uji Normalitas

Uji normalitas adalah untuk melihat apakah nilai residual

terdistribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah

memiliki nilai residual yang terdistribusi normal. Jadi uji normalitas

81

bukan dilakukan pada masing-masing variabel tetapi pada nilai

residualnya. Sering terjadi kesalahan yang jamak yaitu bahwa uji

normalitas dilakukan pada masing-masing variabel. Hal ini tidak

dilarang tetapi model regresi memerlukan normalitas pada nilai

residualnya bukan pada masing-masing variabel penelitian.

Uji normalitas diantaranya dilakukan dengan uji Kolmogorov-

Smirnov. Tidak ada metode yang paling baik atau paling tepat, tipsnya

adalah bahwa pengujian dengan metode grafik sering menimbulkan

perbedaan persepsi diantara beberapa pengamat, sehingga penggunaan

uji normalitas dengan uji statistik bebas dari keragu-raguan, meskipun

tidak ada jaminan bahwa pengujian dengan uji statistik lebih baik dari

pada pengujian dengan metode grafik.

Jika residual tidak normal tetapi dekat dengan nilai kritis (misalnya

signifikansi Kolmogorov-Smirnov sebesar 0,049) maka dapat dicoba

dengan metode lain yang mungkin memberikan justifikasi normal.

Tetapi jika jauh dari nilai normal, maka dapat dilakukan beberapa

langkah yaitu: melakukan transformasi data, melakukan trimming data

outliers atau menambah data observasi. Transformasi dapat dilakukan

ke dalam bentuk Logaritma natural, akar kuadrat, inverse atau bentuk

yang lain tergantung dari bentuk kurva normalnya, apakah condong ke

kiri, ke kanan, mengumpul di tengah atau menyebar ke samping kanan

dan kiri.

82

b. Uji Multikolinieritas

Menurut Singgih Santoso (2010:206), Multikolinieritas mengandung

arti bahwa antar variabel independen yang terdapat dalam model

memiliki hubungan yang sempurna atau mendekati sempurna (koefisien

korelasinya tinggi atau bahkan 1). Konsekuensi yang sangat penting

bagi model regresi yang mengandung multikolinieritas adalah bahwa

kesalahan standar estimasi akan cenderung meningkat dengan

bertambahnya variabel independen, tingkat signifikansi yang digunakan

untuk menolak hipotesis nol (H0) akan semakin besar dan probabilitas

menerima hipotesis yang salah akan semakin besar. Akibatnya model

regresi yang diperoleh tidak valid untuk menaksir nilai variabel

independen. Menganalisa matriks korelasi yang cukup tinggi

(umumnya diatas 90% maka hal ini diindikasikan adanya

multikolinieritas. Dilihat dari nilai tolerance dan Variance Inflation

Factor (VIF). Model regresi yang bebas multikolinieritas mempunyai

nilai tolerance yang mendekati 1 dan di atas 0,10 dan untuk nilai VIF di

sekitar angka 1. Diagnosis sederhana terhadap adanya multikolinieritas

di dalam model regresi adalah sebagai berikut :

1) Melalui nilai t hitung dan R2

(R square). Jika R square tinggi

sedangkan sebagian besar atau bahkan seluruh koefisien regresi

tidak signifikan (nilai t hitung sangat rendah), maka kemungkinan

terdapat multikolinieritas dalam model tersebut.

83

2) Menentukan koefisien antara variabel independen yang satu dengan

variabel independen yang lain. Jika antara dua variabel independen

memiliki korelasi yang spesifik, misalnya koefisien korelasi yang

tinggi antara variabel independen atau tanda koefisien korelasi

variabel independen berbeda dengan tanda koefisien regresinya,

maka di dalam model regresi tersebut terdapat multikolinieritas.

3) Membuat persamaan regresi antar variabel independen. Jika

koefisien regresinya signifikan, maka dalam model terdapat

multikolinieritas.

Menghilangkan adanya multikolinieritas pada suatu model regresi

terdapat bermacam-macam cara. Cara yang paling mudah adalah

menghilangkan salah satu atau beberapa variabel yang mempunyai

korelasi tinggi dari model regresi. Jika ini dilakukan berarti melakukan

kesalahan spesifik, karena mengeluarkan variabel independen dari

model regresi yang secara teoritis variabel tersebut dapat

mempengaruhi variabel dependen. Cara lain yang dapat dilakukan

adalah dengan menambah data, cara ini akan bermanfaat jika dapat

dipastikan bahwa adanya multikolinieritas dalam model disebabkan

oleh kesalahan sampel. Disamping kedua cara tersebut, terdapat cara

yang sering digunakan, yaitu dengan mentransformasi variabel.

84

c. Uji Heteroskedastisitas

Menurut Singgih Santoso (2010:207), Uji heteroskedastisitas

bertujuan untuk menguji apakah model regresi terjadi ketidaksamaan

varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika

varian dari residual pengamatan satu ke pengamatan berikutnya tetap,

maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut

heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang

homoskedastisitas dan tidak terjadi heteroskedastisitas. Untuk

mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas adalah dengan cara

melihat Garafik Plot antara nilai prediksi variabel terikat (dependen)

dengan residualnya. Deteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas

dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik

scatterplot antara SRESID dan ZPRED dimana sumbu X adalah Y yang

telah diprediksi dan sumbu X adalah residual (Y prediksi - Y

sesungguhnya) yang telah di-studentize. Dasar analisis yaitu :

Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk suatu

pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian meyempit)

maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas. Jika tidak ada

pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0

pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

85

d. Uji Autokorelasi

Autokolerasi bertujuan untuk mengetahui apakah dalam sebuah

model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada

periode t dengan kesalahan pada periode t-i (sebelumnya). Tentu saja

model regresi yang baik adalah regresi bebas dari autokolerasi. Gujarati

(2007:112)

Sejalan dengan keterangan lainnya yang mengatakan bahwa uji

autokolerasi dilakukan untuk mengetahui apakah ada korelasi antara

kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan periode t

sebelumnya pada model regresi linier yang dipergunakan. Nisfiannor

(2009:92)

Tabel 3.1 Uji Durbin-Watson

Ada

autokorelasi

positif

Tidak dapat

diputuskan

Tidak ada

autokorelasi

Tidak dapat

diputuskan

Ada

autokorelasi

negatif

0 dL dU 2 4-dU 4-dL 4

1,10 1,54 2,46 2,90

Apabila D-W berada diantara 1,54 hingga 2,46 maka model tersebut

tidak terdapat autokolerasi. Sebaliknya, jika D-W tidak berada diantara 1,54

hingga 2,46 maka model tersebut terdapat autokolerasi. Winarno (2009:5.27)

86

2. Uji Hipotesis

a. Uji t

Uji t biasanya menunjukan seberapa jauh pengaruh satu variabel

bebas secara individual dalam menerangkan variabel terikat. Untuk

menguji hipotesis tersebut digunakan statistik t yang dihitung dengan

cara sebagai berikut :

Dimana b adalah nilai parameter dan Sb adalah standar error dari b.

Standar error dari masing-masing parameter dihitung dari akar varian

masing-masing. Untuk mengetahui kebenaran hipotesis digunakan

kriteria bila t hitung > t tabel maka H0 ditolak dan Ha diterima, artinya

ada pengaruh antara variabel bebas dengan variabel terikat dengan

derajat keyakinan yang digunakan sebesar α = 1%, α = 5% dan α = 10%

begitu pula sebaliknya bila t hitung < t tabel maka menerima H0 dan

menolak Ha artinya tidak ada pengaruh antara variabel bebas terhadap

variabel terikat.

b. Uji Adj R2 (Adjusted R Square)

Uji ini digunakan untuk mengukur kedekatan hubungan dari model

yang dipakai. Koefisien determinasi (R2) merupakan angka yang

menunjukkan besarnya kemampuan varian atau penyebaran dari

variabel-variabel independen yang menerangkan variabel dependen atau

b t = Sb

87

angka yang menunjukkan seberapa besar variasi variabel dependen

dipengaruhi oleh variabel-variabel independen. Besarnya koefisien

determinasi berkisar antara 0 sampai dengan 1 atau 0 R2 1, yang

berarti variasi dari variabel bebas semakin dapat menjelaskan variasi

dari variabel tidak bebas bila angkanya semakin mendekati 1. Pada

penelitian ini juga akan digunakan koefisien determinasi yang telah

disesuaikan dengan jumlah variabel dan jumlah observasinya (adjusted

R2 atau dilambangkan dengan adj R2), karena lebih menggambarkan

kemampuan yang sebenarnya dari variabel independen untuk

menjelaskan variabel dependen.

D. Operasional Variabel Penelitian

Variabel-variabel independen (variabel bebas) yang digunakan

penulis dalam penelitian ini adalah Inflasi, SBIS, NPF dan DPK. Sedangkan

variabel dependen (variabel terikat) adalah Pembiayaan Murabahah.

Variabel dependen (Y) pada penelitian ini adalah pembiayaan

murabahah. Menurut Adiwarman Karim (2004:113) Murabahah adalah akad

jual-beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan

(margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Akad ini merupakan

salah satu bentuk Natural Certainty Contracts, karena dalam murabahah

ditentukan berapa keuntungan yang ingin diperoleh (required rate of profit).

88

Variabel independen (X) pada penelitian ini terdiri dari :

1. Inflasi

Inflasi merupakan salah satu masalah makro yang dihadapi oleh

banyak negara di dunia. Berbagai pengertian inflasi dari berbagai sudut

pandang telah dikemukakan, dalam hal ini berbeda ahli ekonomi berbeda

pula pengertian inflasi. Sampai saat ini belum ada suatu batasan inflasi

yang baku yang diterima oleh seluruh ahli ekonomi. Skala pengukuran

yang digunakan adalah IHK atau Consumer Price Index (CPI).

Menurut Adiwarman Karim (2008:135) Inflasi adalah kenaikan

tingkat harga secara umum dari barang/komoditas dan jasa selama suatu

periode waktu tertentu.

2. Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS)

SBIS adalah surat berharga berdasarkan prinsip syariah berjangka

waktu pendek dalam mata uang rupiah yang diterbitkan oleh Bank

Indonesia. (Peraturan Bank Indonesia No. 10/11/PBI/2008)

3. Non Performing Financing (NPF)

Non Performing Financing (NPF) atau rasio pembiayaan bermasalah

mungkin tidak cukup akrab bagi pelaku perbankan konvensional. Hal itu

bisa dimaklumi karena kalangan perbankan konvensional memiliki istilah

sedikit berbeda untuk istilah tersebut, di perbankan dengan sistem bunga

NPF lebih dikenal dengan istilah Non Performing Loan (NPL) atau rasio

kredit bermasalah yakni NPF Gross dan NPF Nett.

89

4. Dana Pihak Ketiga (DPK)

Pertumbuhan setiap bank sangat dipengaruhi oleh perkembangan

kemampuan menghimpun dana masyarakat. Dana masyarakat yang

terhimpun akan diputar bank agar dana tersebut dapat menguntungkan

bagi bank dan nasabah, salah satu cara untuk menambah dana yang sudah

ada yaitu dengan menyalurkan dana tersebut kepada pembiayaan. Sumber

dana pihak ketiga (DPK) yang diperoleh bank syariah adalah produk

tabungan, deposito dan giro dengan menjumlahkan semua produk

penghimpun yang dimiliki oleh perbankan syariah maka akan diperoleh

jumlah dana pihak ketiga (DPK) yang telah berhasil dihimpun setiap

bulannya.

90

Tabel 3.2 Operasional Variabel Penelitian

Variabel Definisi Satuan

Pembiayaan

Murabahah

(P.Mur)

Murabahah adalah akad jual beli barang dengan

menyatakan harga perolehan dan keuntungan

(margin) yang disepakati oleh penjual dan

pembeli. Adiwarman Karim (2004:113)

Miliar

Rupiah

Inflasi

(INF)

Kenaikan tingkat harga secara umum dari

barang/komoditas dan jasa selama suatu periode

waktu tertentu. Adiwarman Karim (2008:135)

Persen

(%)

Sertifikat Bank

Indonesia

Syariah

(SBIS)

Wirdyaningsih, Perwataatmadja, Gemala dan

Yeni (2006:149) SWBI yang sekarang disebut

SBIS merupakan instrumen kebijakan moneter

yang bertujuan untuk mengatasi kesulitan

kelebihan likuiditas pada bank yang beroperasi

dengan prinsip syariah.

Miliar

Rupiah

Non Performing

Financing

(NPF)

Menurut Wiraatmadja (dalam M. Emier Faisal

2010:44) Pembiayaan bermasalah (NPF) adalah

pembiayaan yang tidak dapat atau berpotensi

untuk tidak mampu mengembalikan pembiayaan

berdasarkan syarat-syarat yang telah disetujui dan

ditetapkan bersama secara tiba-tiba tanpa

menunjukkan tanda-tanda terlebih dahulu.

Miliar

Rupiah

Dana Pihak

Ketiga

(DPK)

Sumber dana yang berasal dari masyarakat yang

terhimpun melalui produk giro wadiah, tabungan

mudharabah dan deposito mudharabah. Menurut

Arifin (2006:41)

Miliar

Rupiah

Sumber: berbagai sumber

91

BAB IV

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

A. Sekilas Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Sejarah Perkembangan Bank Syariah

Di dalam sejarah perekonomian umat Islam, pembiayaan yang

dilakukan dengan akad yang sesuai syariah telah menjadi bagian penting

dari tradisi umat Islam sejak zaman Rasulullah SAW. Praktek-praktek

seperti menerima titipan harta, meminjam uang untuk keperluan konsumsi

dan untuk keperluan bisnis, serta melakukan pengiriman uang telah lazim

dilakukan sejak zaman Rasulullah SAW.

Di zaman modern sekarang ini, usaha pertama untuk mendirikan

bank tanpa bunga pertama kali dilakukan di Malaysia pada pertengahan

tahun 1940-an, tetapi usaha ini tidak sukses. Namun demikian, eksperimen

pendirian bank syariah yang paling sukses dan inovatif dimasa modern ini

didirikan di Mesir pada tahun 1963 dengan berdirinya Myt-Ghamr Bank.

dengan bantuan permodalan dari Raja Faisal Arab Saudi dan merupakan

binaan dari Prof. Dr. Abdul Aziz Ahmad El Nagar. Myt-Ghamr Bank

dianggap berhasil memadukan manajemen perbankan Jerman dengan

prinsip muamalah Islam dengan menerjemahkannya dalam produk-produk

bank yang sesuai untuk daerah pedesaan yang sebagian besar orientasinya

adalah industri pertanian. Namun karena persoalan politik pada tahun

1967 Bank Islam Myt-Ghamr ditutup, kemudian pada tahun 1971 di Mesir

92

berhasil didirikan kembali Bank Islam dengan nama Nasser Social Bank,

hanya tujuannya lebih bersifat sosial daripada komersil. Kesuksesan Myt-

Ghmr ini memberi inspirasi bagi umat muslim diseluruh dunia, sehingga

timbulah kesadaran bahwa prinsip-prinsip Islam ternyata masih dapat

diaplikasikan dalam bisnis modern.

2. Perkembangan Bank Syariah di Indonesia

Zainul Arifin (1999:26) Pendirian bank syariah di Indonesia dapat

ditelusuri sejak tahun 1988, yaitu pada saat pemerintah mengeluarkan

Paket Kebijakan Oktober (Pakto) yang mengatur deregulasi industri

perbankan di Indonesia. Para ulama itu telah berusaha mendirikan bank

bebas bunga, tetapi tidak ada satupun perangkat hukum yang dapat dirujuk

kecuali adanya penafsiran dari peraturan perundang-undangan yang ada

bahwa perbankan dapat saja menetapkan bunga sebesar 0 persen. Setelah

adanya Lokakarya Ulama tentang bunga bank dan perbankan di Bogor

pada Agustus 1990, kemudian diikuti dengan diundangkannya UU

No.7/1992 tentang perbankan dimana perbankan bagi hasil mulai

diakomodasi, maka berdirilah Bank Muamalat Indonesia (BMI), yang

merupakan bank umum Islam pertama di Indonesia.

Kemudian pada tahun 1998 pemerintah menetapkan UU No. 10

tahun 1998 yang mengatur dengan rinci landasan hukum serta jenis-jenis

yang dapat dioperasikan dan diimplementasikan oleh bank syariah,

undang-undang tersebut juga memberikan arahan bagi bank-bank

konvensional untuk membuka cabang syariah atau bahkan mengkonversi

93

diri secara total menjadi bank syariah. Peluang tersebut disambut antusias

oleh masyarakat perbankan. Sebagian bank mulai membuka divisi atau

cabang syariah dalam institusinya, ada juga bank yang mengkonversi diri

sepenuhnya menjadi bank syariah.

Kini perbankan syariah telah mengalami perkembangan yang pesat

dan menyebar ke banyak negara, berdasarkan laporan perkembangan

Perbankan Syariah Bank Indonesia, pertumbuhan bank syariah saat ini

menunjukkan besarnya permintaan masyarakat terhadap jasa perbankan

syariah. Hal ini tercermin dari pertumbuhan jumlah bank yang signifikan

dari jaringan kantor maupun kinerja keuangan perbankan syariah selama

tahun 2011, jumlah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan

prinsip syariah mengalami peningkatan.

Kondisi perbankan syariah pada tahun mendatang diperkirakan akan

terus membaik. Ini terbukti dengan masih tingginya minat masyarakat

terhadap perbankan syariah. Dalam rangka peningkatan jangkauan melalui

kemudahan untuk membuka kantor pelayanan, diharapkan dapat

memberikan pengaruh pada minat masyarakat. Di sisi lain, secara

internasional peluang memanfaatkan investasi asing, khususnya dari Timur

Tengah ke dalam sistem perekonomian Indonesia masih terbuka lebar.

94

3. Perkembangan Data Variabel

Variabel-variabel yang menjadi batasan-batasan dalam pembuatan

model ini yaitu: Pembiayaan Murabahah, Inflasi, SBIS, NPF, dan DPK.

Selain itu, variabel yang terkait diambil dalam periode bulanan mulai dari

Januari 2007 – Maret 2011.

a. Pembiayaan Murabahah

Pembiayaan murabahah mendapatkan porsi terbesar dalam

pembiayaan dibandingkan dengan pembiayaan musyarakah dan

mudharabah, dikarenakan nasabah lebih tertarik pada pembiayaan ini dan

mudah dalam mendapatkan pembiayaan. Bagi bank dan shareholder,

pembiayaan murabahah sangat menguntungkan dan resikonya yang relatif

kecil.

Kinerja perbankan syariah yang terus meningkat dapat terlihat dari

besarnya pembiayaan yang diberikan. Pertumbuhan total aset dipengaruhi

oleh beberapa faktor diantaranya adalah komposisi pembiayaan yang

disalurkan oleh perbankan syariah dalam berbagai bentuk, salah satunya

adalah murabahah. Sisi pendanaan yang meningkat akan meningkatkan

pula sisi pembiayaan yang akan diberikan. Data untuk variabel

pembiayaan murabahah ditunjukkan oleh tabel dan grafik berikut ini :

95

Tabel 4.1 Pembiayaan Murabahah (miliar rupiah)

Bulan

Tahun 2007 2008 2009 2010 2011

Januari 12.487 15.801 22.437 26.532 37.855

Februari 12.645 16.377 22.574 27.288 38.983

Maret 12.769 16.977 22.732 28.269 40.877

April 12.992 17.935 23.001 28.922

Mei 13.340 18.591 23.490 29.744

Juni 13.936 19.810 24.245 31.108

Juli 13.936 20.704 24.381 32.027

Agustus 14.768 21.464 24.632 33.310

September 15.283 22.044 25.046 33.967

Oktober 15.675 22.457 25.499 34.831

November 15.645 22.639 25.570 36.214

Desember 16.552 22.486 26.321 37.508

Total 170.028 237.285 289.928 379.720 117.715

Rata-rata 14.169 19.773,75 24.160,66 31.643,33 9.809,58


96

Gambar 4.1 Grafik Pembiayaan Murabahah (miliar rupiah)

Sumber: data diolah

Berdasarkan tabel dan grafik diatas, total pembiayaan murabahah

yang disalurkan perbankan syariah sampai Desember 2010 mencapai

Rp. 379.720 miliar, lebih tinggi 30,90% dibanding Desember 2009 yang

hanya mencapai Rp. 289.928 miliar. Secara umum kinerja pembiayaan

murabahah yang disalurkan perbankan syariah dari Januari 2007 – Maret

2011 cenderung mengalami peningkatan. Hal ini dapat disebabkan karena

beberapa faktor :

a. Kesadaran masyarakat bahwa pembiayaan murabahah dapat membantu

mereka dalam menjalankan usahanya menjadi lebih baik.

b. Karena jual-beli yang dilakukan dari pembiayaan murabahah lebih adil.

c. Pembiayaan yang paling diminati dibandingkan dengan pembiayaan

mudharabah dan musyarakah.

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000

45,000

2007

2008

2009

2010

2011

97

b. Inflasi

Data untuk variabel Inflasi ditunjukkan oleh tabel berikut ini :

Tabel 4.2 Laju Inflasi (dalam %)

Bulan

Tahun 2007 2008 2009 2010 2011

Januari 6,26 7,36 9,17 3,72 7,02

Februari 6,30 7,40 8,60 3,81 6,84

Maret 6,52 8,17 7,92 3,43 6,65

April 6,29 8,96 7,31 3,91

Mei 6,01 10,38 6,04 4,16

Juni 5,77 11,03 3,65 5,05

Juli 6,06 11,90 2,71 6,22

Agustus 6,51 11,85 2,75 6,44

September 6,95 12,14 2,83 5,80

Oktober 6,88 11,77 2,57 5,67

November 6,71 11,68 2,41 6,33

Desember 6,59 11,06 2,78 6,96

Total 76,85 123,7 58,74 63,78 20,51

Rata-rata 6,40 10,30 4,89 5,31 6,84 Sumber: www.bi.go.id

98

Gambar 4.2 Grafik Laju Inflasi (dalam %)

Sumber: data diolah

Berdasarkan tabel dan grafik diatas, inflasi mengalami fluktuasi

setiap bulan dan tahunnya, contohnya pada Oktober 2007 laju inflasi

sebesar 6,88%, dan pada November 2007 mengalami penurunan

menjadi 6,71%, nilai inflasi meningkat kembali pada Januari 2008

menjadi sebesar 7,36%. Sedangkan pada pertengahan tahun 2008 akibat

adanya krisis ekonomi global nilai inflasi meningkat tajam diatas 10%,

dan mengalami penurunan kembali pada tahun 2009. Kemudian di

bulan Agustus 2010 inflasi berada pada tingkat 6,44% kemudian

menurun di bulan September menjadi 5,80% dan menurun kembali

menjadi 5,67% kemudian setelah itu terus meningkat hingga awal tahun

2011 di bulan Januari sebesar 7,02%.

0

2

4

6

8

10

12

14

2007

2008

2009

2010

2011

99

c. Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS)

Data untuk variabel SBIS ditunjukkan oleh tabel berikut ini :

Tabel 4.3 Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) (miliar rupiah)

Bulan

Tahun 2007 2008 2009 2010 2011

Januari 2.663 3.189 3.488 3.373 3.968

Februari 3.002 3.717 3.192 2.972 3.659

Maret 6.651 2.135 2.704 2.425 5.870

April 6.331 2.496 2.058 3.027

Mei 2.801 3.119 2.539 1.656

Juni 2.036 3.079 1.819 2.734

Juli 1.555 2.557 1.253 2.576

Agustus 1.555 3.079 2.321 1.882

September 1.311 413 2.635 2.310

Oktober 1.761 453 2.835 2.783

November 1.644 1.063 2.142 3.287

Desember 1.761 2.824 3.076 5.408

Total 33.071 28.124 30.062 34.433 13.497

Rata-rata 2.755,91 2.343,66 2.505,16 2.869,41 4.499 Sumber: Statistik Perbankan Indonesia - Vol. 9, No. 4, Maret 2011

100

Gambar 4.3 Grafik Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) (miliar rupiah)

Sumber: data diolah

Berdasarkan tabel dan grafik diatas, SBIS mengalami peningkatan

dilihat dari sisi total dan rata-rata yang diperoleh data SBIS dari Januari

2007 – Maret 2011. Pada tahun 2007 dengan nilai total SBIS sebesar

Rp. 33.071 miliar di tahun 2008 menjadi Rp. 28.124 miliar. Sedangkan

pada tahun 2009 memiliki total SBIS sebesar Rp. 30.062 miliar menjadi

Rp. 34.433 miliar pada tahun 2010, meningkat sebesar 14,50%.

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

2007

2008

2009

2010

2011

101

d. Non Performing Financing (NPF)

Berdasarkan tabel 4.4 dapat diketahui bahwa tingkat Non Performing

Financing mengalami peningkatan selama periode penelitian. Data

untuk variabel Non Performing Financing ditunjukkan oleh tabel

berikut ini :

Tabel 4.4 Non Performing Financing (NPF) (miliar rupiah)

Bulan

Tahun 2007 2008 2009 2010 2011

Januari 1.046 1.132 1.676 2.053 2.288

Februari 1.133 1.183 1.789 2.302 2.615

Maret 1.194 1.237 2.019 2.275 2.675

April 1.311 1.362 2.053 2.309

Mei 1.353 1.596 1.942 2.540

Juni 1.423 1.442 1.851 2.170

Juli 1.558 1.469 2.204 2.388

Agustus 1.633 1.478 2.462 2.470

September 1.603 1.554 2.547 2.406

Oktober 1.629 1.711 2.492 2.486

November 1.501 1.913 2.534 2.628

Desember 1.131 1.509 1.882 2.061

Total 16.515 17.586 25.451 28.088 7.578

Rata-rata 1.376,25 1.465,50 2.120,91 2.340,66 2.526 Sumber: Statistik Perbankan Indonesia - Vol. 9, No. 4, Maret 2011

102

Gambar 4.4 Grafik Non Performing Financing (NPF) (miliar rupiah)

Sumber: data diolah

Berdasarkan tabel dan grafik diatas terlihat bahwa Non Performing

Financing perbankan syariah periode Januari 2007 – Maret 2011

cenderung mengalami peningkatan walaupun terjadi penurunan pada

bulan November 2008 sebesar 26,77% dari Rp. 1.913 miliar menjadi

Rp. 1.509 miliar pada bulan Desember 2008 dan pada tahun 2010 NPF

perbankan syariah mengalami perubahan yang sangat fluktuatif yaitu

pada Februari 2010 nilai NPF sebesar Rp. 2.302 miliar dan pada Maret

2010 mengalami penurunan sebesar Rp. 2.275 miliar atau mengalami

penurunan sebesar 1,18%. sedangkan pada bulan Mei 2010 NPF

mengalami peningkatan menjadi Rp. 2.540 miliar dan terus berfluktuasi

hingga awal tahun 2011.

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

2007

2008

2009

2010

2011

103

Perbankan syariah menggunakan prinsip kehati-hatian (Prudential

Banking) yang lebih tinggi dibandingkan dengan perbankan

konvensional. Hal ini dapat terlihat dari pembiayaan bermasalah (Non

Performing Financing) yang relatif kecil dari perbankan konvensional

atau dibawah 5 % atau masih dalam toleransi Bank Indonesia.

e. Dana Pihak Ketiga (DPK)

Tabel 4.5 Dana Pihak Ketiga (DPK) (miliar rupiah)

Bulan

Tahun 2007 2008 2009 2010 2011

Januari 20.514 27.695 38.195 53.163 75.814

Februari 21.054 29.121 38.651 53.299 75.085

Maret 21.883 29.552 38.040 52.811 79.651

April 22.008 31.064 39.193 54.043

Mei 22.570 31.705 40.288 55.067

Juni 22.714 33.049 42.103 58.078

Juli 23.232 32.898 43.004 60.462

Agustus 23.358 32.359 44.019 60.972

September 24.680 33.569 45.381 63.912

Oktober 25.473 34.118 46.500 66.478

November 25.658 34.422 47.887 69.086

Desember 25.473 36.852 52.271 76.036

Total 278.617 386.405 515.532 723.407 230.550

Rata-rata 23.218,08 32.200,41 42.961 60.283,91 76.850 Sumber: Statistik Perbankan Indonesia - Vol. 9, No. 4, Maret 2011

104

Gambar 4.5 Grafik Dana Pihak Ketiga (DPK) (miliar rupiah)

Sumber: data diolah

Dana pihak ketiga adalah komponen dana yang paling penting,

besarnya keuntungan (profit) yang akan dihasilkan akan sangat bergantung

pada seberapa besar kemampuan bank dalam mengumpulkan DPK dan

kemudian menyalurkan pembiayaan atau melakukan investasi yang dapat

meningkatkan value dan asset. Berdasarkan tabel dan grafik diatas terlihat

bahwa DPK dari Januari 2007 – Maret 2011 mengalami peningkatan, pada

Desember 2007 jumlah DPK adalah sebesar Rp. 25.473 miliar dan pada

Maret 2011 DPK meningkat menjadi sebesar Rp. 79.651 miliar.

Peningkatan DPK ini merupakan dampak langsung dari pengembangan

jaringan kantor dan jangkauan layanan perbankan syariah serta tingkat

kepercayaan masyarakat cukup tinggi untuk menyimpan dananya di bank

syariah. Hal ini dapat terlihat dari tabel dan grafik yang terus meningkat.

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

80,000

90,000

2007

2008

2009

2010

2011

105

B. Hasil dan Analisis Data

Dalam penelitian ini akan dipaparkan tentang pemodelan

pembiayaan murabahah perbankan syariah di Indonesia. Analisis pemodelan

pembiayaan murabahah ini memasukkan elemen makro ekonomi yaitu Inflasi

dan indikator perbankan syariah yaitu Sertifikat Bank Indonesia Syariah

(SBIS), Non Performing Financing (NPF) dan Dana Pihak Ketiga (DPK).

Hasil dan analisis data dari uji yang sudah dilakukan, yakni :

1. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk melihat apakah nilai residual

terdistribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah

memiliki nilai residual yang terdistribusi normal. Uji normalitas dalam

penelitian ini dilakukan dengan uji Kolmogorov-Smirnov.

Tabel 4.6 Uji Normalitas

Ln_PMur INF Ln_SBIS Ln_NPF Ln_DPK

N 51 51 51 51 51

Normal Parametersa,,b

Mean 30.7304 6.6922 28.5218 28.2193 31.2886

Std. Deviation .33572 2.68931 .52016 .27526 .39508

Most Extreme Differences

Absolute .102 .141 .126 .116 .089

Positive .083 .141 .110 .075 .087

Negative -.102 -.097 -.126 -.116 -.089

Kolmogorov-Smirnov Z .726 1.009 .901 .827 .636

Asymp. Sig. (2-tailed) .668 .260 .391 .501 .814 Sumber: Lampiran 4

106

Dari tabel 4.6 Hasil Uji Normalitas diatas terlihat bahwa variabel

pembiayaan murabahah bisa dikatakan data berdistribusi normal,

karena signifikansi Kolmogorov-Smirnov lebih besar dari 0,049 yaitu

pada Pembiayaan Murabahah sebesar 0,668; Inflasi sebesar 0,260;

SBIS sebesar 0,391; NPF sebesar 0,501 dan DPK sebesar 0,814.

b. Uji Multikolinieritas

Uji Multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam model

regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen),

model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antara

variabel bebas. Untuk menguji ada atau tidaknya multikolinieritas di

dalam suatu model regresi dapat dilihat dari nilai tolerance dan

Variance Inflation Factor (VIF). Suatu model regresi yang bebas

multikolinieritas adalah memiliki nilai VIF berkisar angka 1 hingga 10

dan mempunyai angka tolerance diatas 0,10 dan mendekati 1.

Tabel 4.7 Uji Multikolinieritas

Variabel Tolerance VIF

Inflasi 0,663 1,507

SBIS 0,735 1,360

NPF 0,160 6,235

DPK 0,180 5,545

Sumber: Lampiran 5

107

Berdasarkan pengujian multikolinieritas pada tabel 4.7 di atas

diperoleh nilai tolerance di atas 0,10 dan VIF di bawah 10, sehingga

dapat dikatakan tidak terjadi multikolinieritas. Dengan demikian dapat

disimpulkan bahwa berdasarkan nilai tolerance dan nilai VIF maka

model regresi ini layak dipakai dalam pengujian.

c. Uji Heteroskedastisitas

Bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi

ketidaksamaan varian dari satu pengamatan ke pengamatan lainnya.

Model regresi yang baik adalah jika tidak terjadi heteroskedastisitas.

Untuk menguji ada atau tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan

dengan melihat grafik Scatterplot.

Gambar. 4.6 Uji Heteroskedastisitas

Sumber: Lampiran 6

108

Berdasarkan grafik scatterplot terlihat bahwa sebaran data berada di

sekitar titik nol serta menyebar secara acak atau tidak membentuk suatu

pola tertentu yang jelas, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa

tidak terjadi heteroskedastisitas pada pola regresi sehingga model

regresi layak dipakai.

d. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model

regresi linier ada atau tidaknya autokorelasi. Model regresi yang baik

adalah yang bebas dari autokorelasi. Uji asumsi klasik autokorelasi ini

dengan menggunakan Uji Durbin-Watson.

Tabel 4.8 Uji Autokorelasi

Model R R Square Adjusted R

Square Std. Error of the Estimate Durbin-Watson

1 .997a .994 .994 .02603 1.560 Sumber: Lampiran 7

Berdasarkan tabel 4.8 di atas, diperoleh nilai Durbin-Watson (D-W)

adalah sebesar 1,560 dimana nilai tersebut berada di antara 1,54 hingga

2,46. Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala autokorelasi

pada model regresi yang dibuat dalam penelitian ini.

109

2. Uji Hipotesis

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah hipotesis yang

telah ditetapkan diterima atau ditolak secara statistik. Pengujian hipotesis

penelitian dilakukan dengan menggunakan Uji Statistik t dan R2 (Adjusted

R Square).

a. Uji t

Uji t bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel independen

yaitu Inflasi, SBIS, NPF dan DPK terhadap Pembiayaan Murabahah.

Tabel 4.9 Uji t

Model

Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients

t Sig. B Std. Error Beta

1 (Constant) 3.202 .564 5.681 .000

INF .014 .002 .110 8.182 .000

Ln_SBIS -.037 .008 -.058 -4.513 .000

Ln_NPF .109 .033 .089 3.251 .002

Ln_DPK .813 .022 .957 37.047 .000

Sumber: Lampiran 8

Tabel 4.9 merupakan hasil dari pengujian variabel independen yaitu

Inflasi, SBIS, NPF dan DPK terhadap variabel dependen yaitu

Pembiayaan Murabahah secara parsial dengan hasil :

110

1) Pengaruh Inflasi terhadap Pembiayaan Murabahah

Variabel Inflasi mempunyai angka signifikansi sebesar 0,000

karena nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 dan nilai Uji t positif

maka Ha diterima. Sehingga dapat dikatakan bahwa Inflasi

memiliki pengaruh positif terhadap Pembiayaan Murabahah.

2) Pengaruh SBIS terhadap Pembiayaan Murabahah

Variabel SBIS mempunyai angka signifikansi sebesar 0,000 karena

nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 dan nilai Uji t negatif maka

Ha ditolak. Sehingga dapat dikatakan bahwa SBIS memiliki

pengaruh negatif terhadap Pembiayaan Murabahah.

3) Pengaruh NPF terhadap Pembiayaan Murabahah

Variabel NPF mempunyai angka signifikansi sebesar 0,002 karena

nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 dan nilai Uji t positif maka

Ha diterima. Sehingga dapat dikatakan bahwa NPF memiliki

pengaruh positif terhadap Pembiayaan Murabahah.

4) Pengaruh DPK terhadap Pembiayaan Murabahah

Variabel DPK mempunyai angka signifikansi sebesar 0,000 karena

nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 dan nilai Uji t positif maka

Ha diterima. Sehingga dapat dikatakan bahwa DPK memiliki

pengaruh positif terhadap Pembiayaan Murabahah.

111

b. Uji Adj R2 (Adjusted R Square)

Tabel 4.10 Uji Adj R2 (Adjusted R Square)



1 .997a .994 .994 .02603 1.560 Sumber: Lampiran 9

Berdasarkan tampilan output pada tabel 4.10 terlihat bahwa nilai R

adalah sebesar 99,7% yang menunjukan bahwa terdapat pengaruh yang

sangat kuat. Nilai R Square sebesar 99,4% dan nilai Adjusted R Square

sebesar 99,4%. Hal ini berarti bahwa nilai koefisien determinasi yang

disesuaikan sebesar 0,994 yang berarti sebanyak 99,4% variasi

Pembiayaan Murabahah dapat dijelaskan oleh perubahan variasi

Inflasi, SBIS, NPF dan DPK dan sisanya 0,6% dipengaruhi oleh

variabel lain diluar variabel yang diteliti.

112

3. Uji Regresi Linier Berganda

Koefisien-koefisien pada persamaan regresi linier berganda diatas

dapat diartikan sebagai berikut :

1) Jika segala sesuatu pada variabel independen dianggap konstan,

maka nilai Pembiayaan Murabahah adalah sebesar 3,202 %.

2) Nilai koefisien regresi Inflasi sebesar 0,014 % yang berarti setiap

peningkatan Inflasi sebesar 1 % akan meningkatkan pembiayaan

murabahah sebesar 0,014 %, dengan catatan variabel lain dianggap

tetap (cateris paribus).

3) Nilai koefisien regresi SBIS sebesar -0,037 % yang berarti setiap

peningkatan SBIS sebesar 1 % akan menurunkan pembiayaan



4) Nilai koefisien regresi NPF sebesar 0,109 % yang berarti setiap

peningkatan NPF sebesar 1 % akan meningkatkan pembiayaan



5) Nilai koefisien regresi DPK sebesar 0,813 % yang berarti setiap

peningkatan DPK sebesar 1 % akan meningkatkan pembiayaan


tetap (cateris paribus) .

LnPMur = 3,202 + 0,014 INF – 0,037 LnSBIS + 0,109 LnNPF

+ 0,813 LnDPK

113

4. Analisis Ekonomi

Inflasi menunjukkan hubungan signifikan positif terhadap

pembiayaan murabahah, hal ini bertentangan dengan penelitian saras

pinaringani (2011), yang menunjukkan hasil hubungan inflasi terhadap

pembiayaan murabahah signifikan negatif, bahwa Jika inflasi meningkat

maka harga barang yang menjadi objek transaksi akan meningkat juga,

selera masyarakat menjadi menurun dan pembiayaan murabahah juga

menurun. Menurut penulis, pengaruh inflasi terhadap pembiayaan

murabahah yang positif disebabkan karena: 1) Inflasi yang meningkat

tetapi tidak terlalu tajam peningkatannya akan membuat

nasabah/masyarakat bergairah untuk bekerja, menabung dan berinvestasi.

Lain halnya dengan peningkatan inflasi yang tak terkendali

(hyperinflation) yang membuat perekonomian menjadi kacau dan

perekonomian dirasakan lesu, seseorang tidak bersemangat kerja,

menabung dan berinvestasi karena harga meningkat dengan cepat. 2)

Objek transaksi atau harga barang yang meningkat pada tahun ini akan

meningkatkan pula pengembalian pembiayaan (cicilan), tetapi dengan

nasabah yang berbeda waktu inflasi terjadi dan tidak berlaku pada inflasi

pada bulan atau tahun berikutnya. Karena Inflasi tidak mempengaruhi

dalam pembayaran cicilan, maksudnya pembayaran cicilan oleh nasabah

yang melakukan akad murabahah tidak meningkat apabila inflasi

meningkat, melainkan tetap sebesar akad awal.

114

Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) mempunyai hubungan

signifikan negatif, penelitian ini sejalan dengan penelitian saras

pinaringani (2011). Bahwa, jika melihat dari sisi moneter, turunnya SBIS

kurang menguntungkan bagi perekonomian karena akan menambah

jumlah uang beredar (JUB). Namun jika dilihat dari sisi lain, hal ini justru

menguntungkan bank syariah karena diharapkan dana yang tidak disimpan

dalam SBIS akan digunakan untuk memberikan pembiayaan produktif

yang berguna bagi masyarakat yang akhirnya akan menggerakkan sektor

riil, selain itu menurut penulis dikarenakan: 1) Dilihat dari sisi likuiditas

yang berlebih, maka bank syariah akan membeli SBIS dan yang terjadi

akan menurunkan sisi pembiayaan murabahah, pembiayaan murabahah

yang menurun maka sektor riil akan tersendat dikarenakan dana bank

sudah digunakan untuk membeli SBIS. 2) Dilihat dari jangka waktunya,

jangka waktu SBIS dan Pembiayaan Murabahah berjangka waktu pendek

yakni < 1 tahun, apabila memfokuskan meningkatkan SBIS maka

Pembiayaan Murabahah akan menurun dan begitu juga sebaliknya. 3)

Kebijakan pemerintah di sektor moneter yakni menjual SBIS dengan

harapan Jumlah Uang Beredar (JUB) di masyarakat menurun. Melalui

bank syariah, yakni melelang SBIS. Bank syariah yang membeli SBIS

akan mengurangi sisi pembiayaan dan yang terjadi di sektor riil sulit untuk

mencari pembiayaan, sektor riil menjadi tersendat.

115

Non Performing Financing (NPF) mempunyai hubungan signifikan

positif dan sejalan dengan penelitian Duddy (2008) dan M. Emier Faisal

(2010:73) bahwa diduga NPF bank syariah relatif kecil dibandingkan

dengan bank konvensional sehingga bukan merupakan pertimbangan

utama dalam menawarkan pembiayaan, karena sebelumnya bank syariah

menyeleksi para nasabahnya dengan prinsip kehati-hatian. Selain itu,

apabila NPF atau pembiayaan bermasalahnya meningkat menunjukkan

bahwa pembiayaan murabahah juga meningkat yang disebabkan karena

pembiayaan yang sudah ada ditangan nasabah menjadi tanggungjawabnya

dalam hal pengembalian. Menurut penulis, 1) Market share perbankan

syariah yang masih rendah bila dibandingkan dengan market share

perbankan konvensional. 2) Sebagian besar nasabah merupakan nasabah

yang loyal terhadap perbankan syariah.

Dana Pihak Ketiga (DPK) mempunyai hubungan signifikan positif

dan sejalan dengan penelitian Saras (2011) dan Akhyar Adnan & Pratin

(2005), dengan mempertimbangkan faktor likuiditas dalam penghimpunan

dana pihak ketiga (DPK) karena dengan semakin meningkatnya dana

pihak ketiga (DPK) yang dikumpulkan bank syariah, maka semakin

banyak pula pembiayaan atau penyaluran dana yang diberikan bank

syariah kepada masyarakat. Selain itu memperhatikan tingkat kesehatan

suatu bank, bank yang sehat dilihat dari aset yang dimilikinya.

Pembiayaan yang dikeluarkan terutama likuiditasnya.

116

BAB V

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengolahan data dari penelitian yang berjudul

“Analisis Pengaruh Inflasi, Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS), Non

Performing Financing (NPF) dan Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap

Pembiayaan Murabahah (Periode Januari:2007 – Maret:2011)”, didapat

beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Inflasi mempunyai pengaruh positif terhadap pembiayaan murabahah.

2. Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) mempunyai pengaruh negatif

terhadap pembiayaan murabahah.

3. Non Performing Financing (NPF) mempunyai pengaruh positif terhadap


4. Dana Pihak Ketiga (DPK) mempunyai pengaruh positif terhadap


B. Implikasi

Beberapa implikasi yang ditujukan bagi Pemerintah, Bank Indonesia,

Bank Syariah dan Nasabah dalam menjalankan kegiatan ekonomi syariah :

1. Bagi Pemerintah, jika ingin meningkatkan pembiayaan murabahah maka

harus membuat kebijakan yang menjadikan iklim investasi di sektor riil

kondusif sehingga harapan (ekspektasi) keuntungan menjadi meningkat

117

dan pada akhirnya akan meningkatkan pembiayaan murabahah. Terutama

dari sisi regulasi, diharapkan pemerintah mendukung penuh pembiayaan

murabahah, agar market share di Indonesia terus meningkat.

2. Bagi Bank Indonesia, untuk meningkatkan pembiayaan murabahah

hendaknya membuat kebijakan yang menjadikan faktor Inflasi dan SBIS

sebagai bahan pertimbangan utama, karena laju inflasi yang fluktuatif dan

SBIS yang meningkat tinggi pada bank sentral akan merugikan bank

syariah, nasabah dan masyarakat. Keadaan ini menjadikan selera

masyarakat untuk bekerja, menabung dan berinvestasi berkurang/lesu.

Sehingga kegiatan di sektor riil tersendat.

3. Bagi Bank Syariah, untuk meningkatkan pembiayaan murabahah

hendaklah memperhatikan faktor dana pihak ketiga (DPK) yang paling

berpengaruh karena dana pihak ketiga (DPK) dapat dikendalikan oleh

bank syariah yang merupakan sisi pendanaan, dimana dana yang semakin

meningkat harus diimbangi dengan penyaluran pembiayaan dan juga

menjaga tingkat pembiayaan bermasalah (NPF) dibawah 5%, untuk

menjaga sisi kesehatan suatu bank.

4. Bagi Nasabah, untuk mengajukan pembiayaan murabahah maka

hendaknya nasabah sudah memahami mengenai pembiayaan murabahah,

terutama bank syariah. Calon nasabah akan di seleksi guna menghindari

resiko yang akan diterima bank. Nasabah diharapkan dapat terus

membayar cicilannya ke bank, walaupun inflasi meningkat.

118

DAFTAR PUSTAKA

Abustan. “Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Perbankan Syariah dengan Perbankan Konvensional”, Fakultas Ekonomi, Universitas Gunadarma, 2009.

Adnan, akhyar dan Pratin. “Analisis Hubungan Simpanan, Modal Sendiri, NPL, Prosentase Bagi Hasil dan Mark-up Keuntungan terhadap Pembiayaan pada Perbankan Syariah Studi Kasus Pada Bank Muamalat Indonesia (BMI)”, SINERGI, edisi khusus on finance, 2005.

Ambarwati, Septiana. “Faktor-faktor yang mempengaruhi Pembiayaan Murabahah dan Mudharabah pada Bank Umum Syariah di Indonesia”, UI, Program Studi Timur Tengah, Juli 2008.

Antonio, Muhammad Syafi’i. “Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik”, Cetakan pertama, Gema Insani, Jakarta, 2001.

Arifin, Zainul. “Memahami Bank Syariah: Lingkup, Peluang, Tantangan dan Prospek”, Pustaka Alvabet, Jakarta, 1999.

___________. “Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah”, Cetakan ketiga, Pustaka Alvabet, Jakarta, 2006.

Atmadja, Adwin S. “Inflasi di Indonesia : Sumber-Sumber Penyebab dan Pengendaliannya”, Jurnal Akuntansi dan Keuangan Vol. 1, No. 1, Mei 1999.

Bank Indonesia. “Statistik Perbankan Indonesia”, vol:9 no.4, Maret 2011.

_____________. “Statistik Perbankan Indonesia”, vol:9 no.5, April 2011.

Chorida, Luluk. “Pengaruh Jumlah Dana Pihak Ketiga, Inflasi, dan Tingkat Margin Terhadap Alokasi Pembiayaan Usaha Kecil dan Menengah (Studi pada Bank-Bank Syariah di Indonesia)”, FE UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2010.

Damodar, Gujarati. “Dasar-dasar Ekonometrika”, Edisi 3, jilid 2. Jakarta: Erlangga, 2007.

Faisal, M Emier. “Pengaruh Non Performing Financing (NPF) Terhadap Pembiayaan Murabahah (Studi pada Bank DKI Syariah)”, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010.

Firmansyah. “Evaluasi Penerapan Metode Penentuan Harga Jual-beli Murabahah (Study kasus pada BMT Berkah Madani)”, Jurusan Muamalat, STEI SEBI, 2007.

119

Heriberta. “Inflasi dan Pembiayaan Pengeluaran Pemerintah Suatu Analisis dan Aplikasi di Indonesia”, Jurnal Manajemen dan Pembangungan, Edisi-7, FE Unja, Juli 1997.

Huda, Mustafa, Handi dan Ranti. “Ekonomi Makro Islam: Pendekatan Teoritis”, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008.

Karim, Adiwarman. “Bank Islam: Analisis fiqih dan Keuangan”, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.

_______________. “Ekonomi Makro Islam”, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008.

Kurnaliyah, Nur. “Pemodelan Pembiayaan Mudharabah Perbankan Syariah Dengan Metode System Dynamics”, UIN Jakarta, 2011.

Masturoh, Lailiatul. “Analisis Hubungan Total Asset dan Pembiayaan pada Perbankan Syariah di Indonesia (Periode 2004:1 – 2007:12)”, ADLN-Perpustakaan Universitas Airlangga, 2009.

Nisfiannor, Muhammad. “Pendekatan Statistik Modern untuk Ilmu Sosial”, Jakarta: Salemba Humanika, 2009.

Perwataatmadja, Karnaen dan M. Syafi’i Antonio. “Apa dan Bagaimana Bank Islam”, Dana Bhakti Wakaf, 1999.

Pinaringin, Saras. “Analisis Pembiayaan Murabahah Perbankan Syariah dengan Metode System Dynamics”, UIN Jakarta, 2011.

Roesmara, Duddy dan Nurul Chotimah. “Variabel-variabel Yang Mempengaruhi Pembiayaan Pada Perbankan Syariah Di Indonesia Ditinjau Dari Sisi Penawaran”, vol.2, No.2, Juni 2008.

Saeed, Abdullah. “Bank Islam dan Bunga”, Pustaka Pelajar, 2008.

Santoso, Singgih. “Statistik Parametrik: Konsep dan Aplikasi dengan SPSS”, PT Elex Media Komputindo, Jakarta, 2010.

Siwi, Asmi Nur. “Risiko Akad dalam Pembiayaan Murabahah pada BMT di Yogyakarta (Dari Teori ke Terapan)”, Vol.1, No.1, La_Riba, Jurnal Ekonomi Islam, Juli 2007.

Sudarsono, Heri. “Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi”, Ekonisia, Yogyakarta, 2008.

Sumarti. “Analisis Kinerja Keuangan pada Bank Syariah Mandiri di Jakarta”, FE Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2007.

Winarno, W Wahyu. “Ekonometrika dan Statistik dengan Eviews”, Edisi 3, Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Managemen YKPN, 2009.

120

Wirdyaningsih, Perwataatmadja, Gemala dan Yeni. “Bank dan Asuransi Islam di Indonesia”, Kencana dan Fakultas Hukum UI, 2006.

www.bi.go.id

www.sinlammim.org/artikel-7-filosofi-ekonomi-islam.html

http://erfins.wordpress.com/category/keunggulan-bank-syariah/

http://hendrakholid.net/blog/2009/10/21/pembiayaan-murabahah/#comments

http://id.wikipedia.org/wiki/Inflasi

http://id.wikipedia.org/wiki/Inflasi#Mengukur_inflasi

http://www.bi.go.id/web/id/Moneter/Inflasi/Pengenalan+Inflasi/

http://www.bi.go.id/web/id/Peraturan/Moneter/pbi_101108.htm

http://www.bi.go.id/web/id/Peraturan/Moneter/pbi_121810.htm

121

122

Lampiran 1: Data Penelitian, Januari 2007 – Maret 2011

Tahun Pmur (Rp)

SBIS (Rp)

NPF (Rp)

INF (%)

DPK (Rp)

2007.1 12.487.000.000.000 2.663.000.000.000

1.046.000.000.000 6,26 20.514.000.000.000

2007.2 12.645.000.000.000 3.002.000.000.000

1.133.000.000.000 6,30 21.054.000.000.000

2007.3 12.769.000.000.000 6.651.000.000.000

1.194.000.000.000 6,52 21.883.000.000.000

2007.4 12.992.000.000.000 6.331.000.000.000

1.311.000.000.000 6,29 22.008.000.000.000

2007.5 13.340.000.000.000 2.801.000.000.000

1.353.000.000.000 6,01 22.570.000.000.000

2007.6 13.936.000.000.000 2.036.000.000.000

1.423.000.000.000 5,77 22.714.000.000.000

2007.7 13.936.000.000.000 1.555.000.000.000

1.558.000.000.000 6,06 23.232.000.000.000

2007.8 14.768.000.000.000 1.555.000.000.000

1.633.000.000.000 6,51 23.358.000.000.000

2007.9 15.283.000.000.000 1.311.000.000.000

1.603.000.000.000 6,95 24.680.000.000.000

2007.10 15.675.000.000.000 1.761.000.000.000

1.629.000.000.000 6,88 25.473.000.000.000

2007.11 15.645.000.000.000 1.644.000.000.000

1.501.000.000.000 6,71 25.658.000.000.000

2007.12 16.552.000.000.000 1.761.000.000.000

1.131.000.000.000 6,59 25.473.000.000.000

2008.1 15.801.000.000.000 3.189.000.000.000

1.132.000.000.000 7,36 27.696.000.000.000

2008.2 16.377.000.000.000 3.717.000.000.000

1.183.000.000.000 7,40 29.121.000.000.000

2008.3 16.977.000.000.000 2.135.000.000.000

1.237.000.000.000 8,17 29.552.000.000.000

2008.4 17.935.000.000.000 2.496.000.000.000

1.362.000.000.000 8,96 31.064.000.000.000

2008.5 18.591.000.000.000 3.119.000.000.000

1.596.000.000.000 10,38 31.705.000.000.000

2008.6 19.810.000.000.000 3.079.000.000.000

1.442.000.000.000 11,03 33.049.000.000.000

2008.7 20.704.000.000.000 2.557.000.000.000

1.469.000.000.000 11,90 32.898.000.000.000

2008.8 21.464.000.000.000 3.079.000.000.000

1.478.000.000.000 11,85 32.359.000.000.000

2008.9 22.044.000.000.000 413.000.000.000

1.554.000.000.000 12,14 33.569.000.000.000

2008.10 22.457.000.000.000 453.000.000.000

1.711.000.000.000 11,77 34.118.000.000.000

2008.11 22.639.000.000.000 1.063.000.000.000

1.913.000.000.000 11,68 34.422.000.000.000

2008.12 22.486.000.000.000 2.824.000.000.000

1.509.000.000.000 11,06 36.852.000.000.000 2009.1 22.437.000.000.000 3.488.000.000.000 1.676.000.000.000 9,17 38.195.000.000.000

123

2009.2 22.574.000.000.000 3.192.000.000.000

1.789.000.000.000 8,60 38.651.000.000.000

2009.3 22.732.000.000.000 2.704.000.000.000

2.019.000.000.000 7,92 38.040.000.000.000

2009.4 23.001.000.000.000 2.058.000.000.000

2.053.000.000.000 7,31 39.193.000.000.000

2009.5 23.490.000.000.000 2.539.000.000.000

1.942.000.000.000 6,04 40.288.000.000.000

2009.6 24.245.000.000.000 1.819.000.000.000

1.851.000.000.000 3,65 42.103.000.000.000

2009.7 24.381.000.000.000 1.253.000.000.000

2.204.000.000.000 2,71 43.004.000.000.000

2009.8 24.632.000.000.000 2.321.000.000.000

2.462.000.000.000 2,75 44.019.000.000.000

2009.9 25.046.000.000.000 2.635.000.000.000

2.547.000.000.000 2,83 45.381.000.000.000

2009.10 25.499.000.000.000 2.835.000.000.000

2.492.000.000.000 2,57 46.500.000.000.000

2009.11 25.570.000.000.000 2.142.000.000.000

2.534.000.000.000 2,41 47.887.000.000.000

2009.12 26.321.000.000.000 3.076.000.000.000

1.882.000.000.000 2,78 52.271.000.000.000

2010.1 26.532.000.000.000 3.373.000.000.000

2.053.000.000.000 3,72 53.163.000.000.000

2010.2 27.288.000.000.000 2.972.000.000.000

2.302.000.000.000 3,81 53.299.000.000.000

2010.3 28.269.000.000.000 2.425.000.000.000

2.275.000.000.000 3,43 52.811.000.000.000

2010.4 28.922.000.000.000 3.027.000.000.000

2.309.000.000.000 3,91 54.043.000.000.000

2010.5 29.744.000.000.000 1.656.000.000.000

2.540.000.000.000 4,16 55.067.000.000.000

2010.6 31.108.000.000.000 2.734.000.000.000

2.170.000.000.000 5,05 58.078.000.000.000

2010.7 32.027.000.000.000 2.576.000.000.000

2.388.000.000.000 6,22 60.462.000.000.000

2010.8 33.310.000.000.000 1.882.000.000.000

2.470.000.000.000 6,44 60.972.000.000.000

2010.9 33.967.000.000.000 2.310.000.000.000

2.406.000.000.000 5,80 63.912.000.000.000

2010.10 34.831.000.000.000 2.783.000.000.000

2.486.000.000.000 5,67 66.478.000.000.000

2010.11 36.214.000.000.000 3.287.000.000.000

2.628.000.000.000 6,33 69.086.000.000.000

2010.12 37.508.000.000.000 5.408.000.000.000

2.061.000.000.000 6,96 76.036.000.000.000

2011.1 37.855.000.000.000 3.968.000.000.000

2.288.000.000.000 7,02 75.814.000.000.000

2011.2 38.983.000.000.000 3.659.000.000.000

2.615.000.000.000 6,84 75.085.000.000.000

2011.3 40.877.000.000.000 5.870.000.000.000

2.675.000.000.000 6,65 79.651.000.000.000 Sumber: Statistik Perbankan Indonesia - Vol. 9, No. 4, Maret 2011

124

Lampiran 2: Data Penelitian setelah di Logaritma Natural (Ln)

Tahun Ln_Pmur INF Ln_SBIS Ln_NPF Ln_DPK 2007.1 30.16 6,26 28.61 27.68 30.65 2007.2 30.17 6,30 28.73 27.76 30.68 2007.3 30.18 6,52 29.53 27.81 30.72 2007.4 30.20 6,29 29.48 27.90 30.72 2007.5 30.22 6,01 28.66 27.93 30.75 2007.6 30.27 5,77 28.34 27.98 30.75 2007.7 30.27 6,06 28.07 28.07 30.78 2007.8 30.32 6,51 28.07 28.12 30.78 2007.9 30.36 6,95 27.90 28.10 30.84 2007.10 30.38 6,88 28.20 28.12 30.87 2007.11 30.38 6,71 28.13 28.04 30.88 2007.12 30.44 6,59 28.20 27.75 30.87 2008.1 30.39 7,36 28.79 27.76 30.95 2008.2 30.43 7,40 28.94 27.80 31.00 2008.3 30.46 8,17 28.39 27.84 31.02 2008.4 30.52 8,96 28.55 27.94 31.07 2008.5 30.55 10,38 28.77 28.10 31.09 2008.6 30.62 11,03 28.76 28.00 31.13 2008.7 30.66 11,90 28.57 28.02 31.12 2008.8 30.70 11,85 28.76 28.02 31.11 2008.9 30.72 12,14 26.75 28.07 31.14 2008.10 30.74 11,77 26.84 28.17 31.16 2008.11 30.75 11,68 27.69 28.28 31.17 2008.12 30.74 11,06 28.67 28.04 31.24 2009.1 30.74 9,17 28.88 28.15 31.27 2009.2 30.75 8,60 28.79 28.21 31.29 2009.3 30.75 7,92 28.63 28.33 31.27 2009.4 30.77 7,31 28.35 28.35 31.30 2009.5 30.79 6,04 28.56 28.29 31.33 2009.6 30.82 3,65 28.23 28.25 31.37 2009.7 30.82 2,71 27.86 28.42 31.39 2009.8 30.84 2,75 28.47 28.53 31.42 2009.9 30.85 2,83 28.60 28.57 31.45 2009.10 30.87 2,57 28.67 28.54 31.47 2009.11 30.87 2,41 28.39 28.56 31.50 2009.12 30.90 2,78 28.75 28.26 31.59

125

2010.1 30.91 3,72 28.85 28.35 31.60 2010.2 30.94 3,81 28.72 28.46 31.61 2010.3 30.97 3,43 28.52 28.45 31.60 2010.4 31.00 3,91 28.74 28.47 31.62 2010.5 31.02 4,16 28.14 28.56 31.64 2010.6 31.07 5,05 28.64 28.41 31.69 2010.7 31.10 6,22 28.58 28.50 31.73 2010.8 31.14 6,44 28.26 28.54 31.74 2010.9 31.16 5,80 28.47 28.51 31.79 2010.10 31.18 5,67 28.65 28.54 31.83 2010.11 31.22 6,33 28.82 28.60 31.87 2010.12 31.26 6,96 29.32 28.35 31.96 2011.1 31.26 7,02 29.01 28.46 31.96 2011.2 31.29 6,84 28.93 28.59 31.95 2011.3 31.34 6,65 29.40 28.61 32.01

Sumber: data diolah

126

Lampiran 3: Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

PMur INF SBIS NPF DPK

N 51 51 51 51 51


Mean 2.34E13 6.6922 2.73E12 1.87E12 4.19E13

Std. Deviation 7.763E12 2.68931 1.261E12 4.936E11 1.673E13


Absolute .091 .141 .161 .114 .123

Positive .091 .141 .161 .114 .123

Negative -.079 -.097 -.078 -.109 -.101

Kolmogorov-Smirnov Z .650 1.009 1.148 .812 .875

Asymp. Sig. (2-tailed) .792 .260 .143 .525 .428

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

127

Lampiran 4: Uji Normalitas setelah di Logaritma Natural (Ln)

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test Ln_PMur INF Ln_SBIS Ln_NPF Ln_DPK

N 51 51 51 51 51


Mean 30.7304 6.6922 28.5218 28.2193 31.2886

Std. Deviation .33572 2.68931 .52016 .27526 .39508


Absolute .102 .141 .126 .116 .089

Positive .083 .141 .110 .075 .087

Negative -.102 -.097 -.126 -.116 -.089

Kolmogorov-Smirnov Z .726 1.009 .901 .827 .636

Asymp. Sig. (2-tailed) .668 .260 .391 .501 .814

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

128

Lampiran 5: Uji Multikolinieritas

Variabel Tolerance VIF

Inflasi 0,663 1,507

SBIS 0,735 1,360

NPF 0,160 6,235

DPK 0,180 5,545

129

Lampiran 6: Uji Heteroskedastisitas

130

Lampiran 7: Uji Autokorelasi

Model Summaryb



1 .997a .994 .994 .02603 1.560

a. Predictors: (Constant), Ln_DPK, Ln_SBIS, INF, Ln_NPF

b. Dependent Variable: Ln_PMur

131

Lampiran 8: Uji t

Coefficientsa

Model

Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients

t Sig. B Std. Error Beta

1 (Constant) 3.202 .564 5.681 .000

INF .014 .002 .110 8.182 .000

Ln_SBIS -.037 .008 -.058 -4.513 .000

Ln_NPF .109 .033 .089 3.251 .002

Ln_DPK .813 .022 .957 37.047 .000

a. Dependent Variable: Ln_PMur

132

Lampiran 9: Uji Adj R2 (Adjusted R Square)

Model Summaryb



1 .997a .994 .994 .02603 1.560

a. Predictors: (Constant), Ln_DPK, Ln_SBIS, INF, Ln_NPF

b. Dependent Variable: Ln_PMur

133

Lampiran 10: Daftar Jaringan Kantor Perbankan Syariah

Bank Umum Syariah (BUS)

No. Nama Bank 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

PT Bank Syariah Muamalat Indonesia PT Bank Syariah Mandiri PT Bank Syariah Mega Indonesia PT Bank Syariah BRI PT Bank Syariah Bukopin PT Bank Panin Syariah PT Bank Victoria Syariah PT BCA Syariah PT Bank Jabar dan Banten PT Bank Syariah BNI PT Maybank Indonesia Syariah

Unit Usaha Syariah (UUS)

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

PT Bank Danamon PT Bank Permata PT Bank Internasional Indonesia PT CIMB Niaga HSBC, Ltd. PT Bank DKI BPD DIY BPD Jawa Tengah (Jateng) BPD Jawa Timur (Jatim) BPD Banda Aceh BPD Sumatera Utara (Sumut) BPD Sumatera Barat (Sumbar) BPD Riau BPD Sumatera Selatan (Sumsel) BPD Kalimantan Selatan (Kalsel) BPD Kalimantan Barat (Kalbar) BPD Kalimantan Timur (Kaltim) BPD Sulawesi Selatan (Sulsel) BPD Nusa Tenggara Barat (NTB) PT BTN PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN) PT OCBC NISP PT Bank Sinarmas

134

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Jumlah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Berdasarkan Lokasi No Provinsi Jumlah Bank 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

Jawa Barat Banten DKI Jakarta D.I. Yogyakarta Jawa Tengah Jawa Timur Bengkulu Jambi Nanggroe Aceh Darussalam Sumatera Utara Sumatera Barat Riau Sumatera Selatan Kepulauan Bangka Belitung Kepulauan Riau Lampung Kalimantan Selatan Kalimantan Barat Kalimantan Timur Kalimantan Tengah Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan Sulawesi Utara Gorontalo Sulawesi Barat Sulawesi Tenggara Nusa Tenggara Barat Bali Nusa Tenggara Timur Maluku Papua Irian Jaya Barat Maluku Utara

28 8 2 10 21 29 2 0 10 10 6 4 1 1 1 6 1 0 1 0 0 7 0 0 0 0 3 1 0 0 1 0 0

Total 153 Sumber: Statistik Perbankan Syariah, vol: 9 No.5, April 2011

Documents

ANALISIS PENGARUH INFLASI, SERTIFIKAT BANK …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/3104/1/ENDANG NURJAYA-FEB.pdf · Pengalaman Kerja: 1 Karyawan (Magang) KSU UBASYADA