Upload
ledang
View
247
Download
2
Embed Size (px)
Citation preview
0
ANALISIS PERBANDINGAN PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN
PASAL 21 METODE GROSS, NET, DAN GROSS UP DAN DAMPAKNYA
TERHADAP BEBAN PAJAK PENGHASILAN BADAN
KOPERASI SATYA ARDHIA MANDIRI (KOSAMI)
Oleh :
SADDAM HUSSIN
NIM : 108082000162
JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH
JAKARTA
2013 M/1434 H
1
i
ANALISIS PERBANDINGAN PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN
PASAL 21 METODE GROSS, NET, DAN GROSS UP DAN DAMPAKNYA
TERHADAP BEBAN PAJAK PENGHASILAN BADAN
KOPERASI SATYA ARDHIA MANDIRI (KOSAMI)
Oleh :
SADDAM HUSSIN
NIM : 108082000162
JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH
JAKARTA
2013 M/1434 H
2
3
4
5
6
vi
DAFTAR RIWAYAT HIDUP
DATA PRIBADI
Nama : Saddam Hussin
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat, Tanggal Lahir : Jakarta, 27 Oktober 1990
Agama : Islam
Alamat : Jl. Kalibata Utara II, No. 12 RT. 009 RW. 07,
Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan
Telepon : 0897-9515-817
E-mail : [email protected]
RIWAYAT PENDIDIKAN
Tahun 1996-2002 : SD Negeri Kalibata 09 Pagi
Tahun 2002-2005 : SMP Negeri 182 Jakarta
Tahun 2005-2008 : SMA Negeri 79 Jakarta
Tahun 2008-2013 : UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
PENGALAMAN ORGANISASI
Tahun 2002-2005 : Anggota Rohis SMP Negeri 182 Jakarta
Tahun 2005-2008 : Anggota Rohis SMA Negeri 79 Jakarta
Tahun 2009-2010 : Anggota Persatuan Mahasiswa Islam Indonesia
(PMII)
Tahun 2009-2010 : Anggota Gerakan Peduli Anti Narkoba dan
Tawuran (GAPENTA)
Tahun 2010-2011 : Divisi Keagamaan Badan Eksekutif Mahasiswa
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
7
vii
LATAR BELAKANG KELUARGA
Ayah : M. Ali
Tempat, Tanggal Lahir : Jakarta, 06 Maret 1956
Ibu : Muzainah
Tempat, Tanggal Lahir : Jakarta, 15 September 1965
Alamat : Jl. Kalibata Utara II, No. 12 RT. 009 RW. 07,
Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan
8
viii
ANALYSIS OF ARTICLE 21 OF INCOME TAX CALCULATION
METHODES GROSS, NET AND GROSS UP AND IMPACT ON
CORPORATE INCOME TAX EXPENSE ON
KOPERASI SATYA ARDHIA MANDIRI (KOSAMI)
Abstact
The purpose of this study was to examine the comparative calculation of
Article 21 by using the method of Gross, Net method, or Gross-up method was the
most efficient of the Corporate Income Tax Expense. The data used in this study is
a secondary data obtained through observation and documentation of cooperative
data in 2011. The method of analysis used in this study was a descriptive analysis
with a qualitative approach.
These results indicate that the method of calculation of Income Tax Article
21 of the most efficient is the gross-up method or the allowance of tax payable,
from the comparison of the three calculations are done, the gross-up method or
allowances for taxes payable to generating efficiencies Income Tax Agency of Rp
6.695.279.
Keywords: Income Tax of Article 21, Corporate Income Taxes, Gross Up Method.
9
ix
ANALISIS PERBANDINGAN PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN
PASAL 21 METODE GROSS, NET, DAN GROSS UP DAN DAMPAKNYA
TERHADAP BEBAN PAJAK PENGHASILAN BADAN
KOPERASI SATYA ARDHIA MANDIRI (KOSAMI)
ABSTRAK
Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji perbandingan perhitungan PPh
Pasal 21 dengan menggunakan Metode Gross, Metode Net, atau Metode Gross-up
yang paling efisien terhadap Beban PPh Badan. Data yang digunakan dalam
penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh melalui dokumentasi dan
observasi data koperasi pada tahun 2011. Metode analisis yang digunakan pada
penelitian ini adalah analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dari metode perhitungan Pajak
Penghasilan Pasal 21 dengan menggunakan Metode Gross, Metode Net, atau
Metode Gross-up yang paling efisien adalah dengan metode gross-up atau
pemberian tunjangan sebesar pajak terutangnya, dari perbandingan ketiga
perhitungan yang dilakukan, metode gross-up atau pemberian tunjangan sebesar
pajak terutangnya menghasilkan efisiensi terhadap Pajak Penghasilan Badan
sebesar Rp 6.695.279.
Kata Kunci : Pajak Penghasilan Pasal 21, Pajak Penghasilan Badan, Metode
Gross Up.
10
x
KATA PENGANTAR
Puji Syukur ALHAMDULILLAH, penulis panjatkan atas kehadirat ALLAH
SWT, karena atas segala rahmat dan karunianya penulis dapat menyelesaikan
skripsi ini yang berjudul “Analisis Perbandingan Perhitungan Pajak Penghasilan
Pasal 21 Metode Gross, Metode Net, dan Gross Up dan Dampaknya Terhadap
Beban Pajak Penghasilan Badan Koperasi Satya Ardhia Mandiri (KOSAMI)”.
Penulisan skripsi ini dilakukan untuk memenuhi persyaratan guna mencapai gelar
Sarjana Ekonomi di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih dan
penghargaan yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu
penyusunan skripsi ini terutama kepada:
1. Kedua orang tua tercinta, ayah M. Ali dan umi Muzainah yang dengan
segala pengorbanannya dan doa restu, dukungan, nasehat, dan petunjuk dari
mereka kiranya merupakan dorongan moril yang paling efektif bagi
kelanjutan studi penulis hingga saat ini.
2. Bapak Prof. Dr. Abdul Hamid, MS selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan
Bisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
3. Ibu Dr. Rini, S.E., M.Si.,Ak. selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas
Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
4. Bapak Hepi Prayudiyawan, S.E., MM, Ak selaku Sekertaris Jurusan
Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
11
xi
5. Bapak Prof. Dr. Azzam Jassin, MBA selaku Dosen Pembimbing Skripsi I
yang telah bersedia memberikan waktunya yang sangat berharga untuk
membimbing penulis selama menyusun skripsi.
6. Bapak Afif Sulfa, S.E., Ak, M.Si selaku Dosen Pembimbing Skripsi II yang
telah bersedia memberikan waktu, penghargaan, dan bimbingan dalam
penulisan skripsi ini.
7. Seluruh staf pengajar dan karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN
Syarif Hidayatullah Jakarta.
8. Seluruh pengurus dan staf karyawan Koperasi Satya Ardhia Mandiri
(KOSAMI) Angkasa Pura II, khususnya kepada bapak R. Bambang
Asrirayanto dan Ibu Reni Nurbaeni yang telah memberikan izin kepada
penulis dalam melakukan penelitian ini.
9. Kakak-kakak tercinta Zainuddin dan Zikri, terima kasih atas bantuan dan
semangatnya, keponakan yang lucu Wafiq Akmal dan Zahira yang
mengembalikan semangat penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
10. Guru-guru penulis, Ust. R. H. Syihabuddin, Ust. R. Ahmad Daerobi, Ust.
Nizar Soleh yang telah memberikan wejangan dan doanya buat penulis.
11. Sahabat pengajian Al-Islah, Az-Zidyan dan pengajian Nahwu Sorof.
12. Sahabat-sahabat Akuntansi E 2008, yang telah memberikan bantuan dan
dorongan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini, khusunya kepada Boi,
Heri, Aweng, Bodeng, Kodi, Uci, Issan dan anak dakwah Hilda.
12
xii
13. Semua pihak yang tidak disebutkan namanya satu persatu dalam kesempatan
ini, sehingga karya sederhana ini dapat terwujud dan bermanfaat untuk
kepentingan bersama.
Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kata
sempurna karena terbatasnya pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki oleh
penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan segala bentuk saran dan masukan
bahkan kritikan yang membangun dari berbagai pihak.
Jakarta, 13 Mei 2013
(Saddam Hussin)
13
xiii
DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL…………………………………………...………………....i
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI………………………….…...…………..ii
LEMBAR PENGESAHAN UJI KOMPREHENSIF……………………..…...iii
LEMBAR PENGESAHAN UJI SKRIPSI………………………………...…...iv
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI…………………….....…...v
DAFTAR RIWAYAT HIDUP…………………………………………….........vi
ABSTRACT…………………...……………………….………………………..viii
ABSTRAK………………………………..………………………………..….....ix
KATA PENGANTAR…………………………………………………………...x
DAFTAR ISI…………………...………………………………………............xiii
DAFTAR TABEL…………...………………………………………...…...…xviii
DAFTAR GAMBAR……….………………………………..………….....….xxii
DAFTAR LAMPIRAN………………………………………………….....…xxiii
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah……………………………………….1
B. Perumusan Masalah………………………………………...…7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian………………………….…….7
1. Tujuan Penelitian…………………………..………..….…7
2. Manfaat Penelitian…………………………..………...…..8
14
xiv
BAB II TINJAUAN PUSTAKA
A. Dasar-dasar Perpajakan………….……………………….……9
1. Pengertian Pajak…………………….……………………..9
2. Fungsi Pajak……………………………………………...11
3. Asas-asas Perpajakan…………………………………….12
4. Sistem Pemungutan Pajak………………………………..13
B. Pajak Penghasilan Pasal 21…………………………………..15
1. Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 21…………………..15
2. Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21…………………...16
3. Dikecualikan dari Pemotong Pajak………………………17
4. Hak dan Kewajiban Pemotong Pajak………....………….18
5. Subjek Pajak PPh 21................................……………......20
6. Tidak Termasuk Penerima Penghasilan………………….22
7. Hak dan Kewajiban Penerima Penghasilan………………23
8. Objek Pajak Penghasilan…………………………………24
9. Penghasilan yang Tidak Dipotong PPh Pasal 21………...26
10. Penghasilan yang Dipotong PPh Pasal 21 Final………....27
11. Saat Terutang PPh Pasal 21………………...……………28
12. Dasar Pengenaan Pajak…………………………………..28
13. Tata Cara Menghitung PPh Pasal 21……………………..30
14. Perhitungan PPh Pasal 21 Masa Pajak Terakhir…………33
15
xv
C. Efisiensi………………………………………………...…….34
1. Efisiensi Secara Umum……...…………………………...34
2. Efisiensi Beban Pajak……………………………...……..35
D. Perencanaan Pajak……………………………………………36
1. Pengertian Perencanaan Pajak……………………………36
2. Tujuan Perencanaan Pajak……………………………….36
3. Motivasi Perencanaan Pajak…………………………......37
4. Tahapan-tahapan Perencanaan Pajak…………………….38
5. Strategi Perencanaan Pajak………………………………38
6. Perencanaan Pajak PPh Pasal 21….……………...………41
7. Metode Perhitungan PPh Pasal 21……………………….43
8. Kepastian Hukum Metode Gross-up..................................45
9. Rumus Perhitungan Gross-up……………………………47
10. Contoh Perhitungan PPh Pasal 21………………………..48
E. Pajak Penghasilan Badan……...……………..………………51
1. Tarif PPh Badan………………………………………….51
2. Contoh Perhitungan PPh Badan……………………...…..54
F. Hasil-hasil Penelitian Terdahulu……………..………………55
G. Kerangka Pemikiran………………………………………….58
BAB III METODE PENELITIAN
A. Ruang Lingkup Penelitian…………………………………....60
B. Metode Penentuan Sampel……………………………...……60
C. Metode Pengumpulan Data…………………………..………61
16
xvi
D. Metode Analisis Data……………………...………....………63
1. Metode Analisis Deskriptif……………..…………..……63
2. Metode Analisis Kuantitatif………………………......….63
E. Operasional Penelitian………………...……………….....….64
BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN
A. Gambaran Umum Perusahaan.…………………….………....66
1. Sejarah Singkat Perusahaan.…………………..………....66
2. Visi dan Misi. .………………………………..…….…....66
3. Jenis Usaha Koperasi.………………………...…….…....66
4. Permodalan Koperasi.…………………………………....67
5. Struktur Organisasi.………...………………………….....68
B. Pembahasan dan Analisis Hasil Penelitian .…………………70
1. Kondisi Kinerja Perusahaan.………………………..…....70
2. Kebijakan Gaji Karyawan.……………………….……....74
3. Sampel dan Rakapitulasi Perhitungan Pajak Penghasilan
(PPh) Pasal 21 Ditanggung Karyawan, Perusahaan dan
Gross up.…………………………………………………78
4. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Ditanggung Karyawan,
Perusahaan, Gross up dan Analisis ke Pajak Penghasilan
(PPh) Badan.……………………………........................110
BAB V PENUTUP
A. Kesimpulan.……………………………...............................135
B. Implikasi………………………………………………….....135
17
xvii
C. Saran.……………………………..........................................136
DAFTAR PUSTAKA………………………………………………………….137
LAMPIRAN-LAMPIRAN………………………………………………..…..140
18
xviii
DAFTAR TABEL
Nomor Judul Halaman
1.1 Rasio Penyampaian SPT Tahunan PPh 2011……………..…..2
2.1 Ketentuan Besarnya PTKP…………………………………....33
2.2 PTKP Berdasarkan Status…………………………………….33
2.3 Tarif PPh Pasal 21………………………………………….…34
2.4 Rumus Gross-up untuk perhitungan tunjangan
PPh Pasal 21…………………………………………………..49
2.5 Hasil-hasil Penelitian Terdahulu……………………………...59
4.1 NERACA…………………………………………………….70
4.2 LAPORAN LABA/(RUGI)………………………………….71
4.3 Perhitungan PPh Pasal 21 Karyawan Tetap Metode Gross
Bulan Januari 2011………………………………………….....79
4.4 Perhitungan PPh Pasal 21 Karyawan Tetap Metode Gross
Bulan Agustus 2011…………………………………………..80
4.5 Perhitungan PPh Pasal 21 Karyawan Tetap Metode Gross
Bulan THR 2011……………………………………………...81
4.6 Perhitungan PPh Pasal 21 Karyawan Tetap Metode Gross
Bulan Desember 2011…………………………………….…..82
4.7 Perhitungan PPh Pasal 21 Karyawan Outsourcing Metode
Gross Bulan Januari 2011……………………………..……...83
19
xix
4.8 Perhitungan PPh Pasal 21 Karyawan Outsourcing Metode
Gross Bulan Agustus 2011…………………………………...84
4.9 Perhitungan PPh Pasal 21 Karyawan Outsourcing Metode
Gross Bulan THR 2011………………………………………85
4.10 Perhitungan PPh Pasal 21 Karyawan Outsourcing Metode
Gross Bulan Desember 2011……………………….………...86
4.11 Rekapitulasi Perhitungan PPh Pasal 21 Tahun 2011
Karyawan Tetap dan Outsourcing Metode Gross………...….87
4.12 Perhitungan PPh Pasal 21 Karyawan Tetap Metode Net
Bulan Januari 2011………………………………….…….….89
4.13 Perhitungan PPh Pasal 21 Karyawan Tetap Metode Net
Bulan Agustus 2011……………………………………….....90
4.14 Perhitungan PPh Pasal 21 Karyawan Tetap Metode Net
Bulan THR 2011……………………………………………..91
4.15 Perhitungan PPh Pasal 21 Karyawan Tetap Metode Net
Bulan Desember 2011………………………………………..92
4.16 Perhitungan PPh Pasal 21 Karyawan Outsourcing Metode
Net Bulan Januai 2011…………………………………….....93
4.17 Perhitungan PPh Pasal 21 Karyawan Outsourcing Metode
Net Bulan Agustus 2011……………………………………..94
4.18 Perhitungan PPh Pasal 21 Karyawan Outsourcing Metode
Net Bulan THR 2011………………………………………...95
20
xx
4.19 Perhitungan PPh Pasal 21 Karyawan Outsourcing Metode
Net Bulan Desember 2011…………………………….…….96
4.20 Rekapitulasi Perhitungan PPh Pasal 21 Tahun 2011
Karyawan Tetap dan Outsourcing Metode Net……………..97
4.21 Perhitungan PPh Pasal 21 Karyawan Tetap Metode
4.22 Perhitungan PPh Pasal 21 Karyawan Tetap Metode
Gross up Bulan Agustus 2011………………………………100
4.23 Perhitungan PPh Pasal 21 Karyawan Tetap Metode
Gross up Bulan THR 2011………………………………….101
4.24 Perhitungan PPh Pasal 21 Karyawan Tetap Metode
Gross up Bulan Desember 2011…………………………….102
4.25 Perhitungan PPh Pasal 21 Karyawan Outsourcing Metode
Gross up Bulan Januari 2011…………………………….…103
4.26 Perhitungan PPh Pasal 21 Karyawan Outsourcing Metode
Gross up Bulan Agustus 2011………………………………104
4.27 Perhitungan PPh Pasal 21 Karyawan Outsourcing Metode
Gross up Bulan THR 2011………………………………….105
4.28 Perhitungan PPh Pasal 21 Karyawan Outsourcing Metode
Gross up Bulan Desember 2011…………………………….106
4.29 Rekapitulasi Perhitungan PPh Pasal 21 Tahun 2011
Karyawan Tetap dan Outsourcing Metode Gross up……….107
4.30 Rekapitulasi Perbandingan Perhitungan PPh Pasal 21
Tahun 2011………………………………………………….108
21
xxi
4.31 Laporan Laba/(Rugi) Jika Pajak Penghasilah Pasal 21
Ditanggung Karyawan……………………………………....110
4.32 Laporan Laba/(Rugi) Jika Pajak Penghasilah Pasal 21
Ditanggung Perusahaan………………………………..........115
4.33 Laporan Laba/(Rugi) Jika Pajak Penghasilah Pasal 21
Di Gross up…………………………………………………….…..119
4.34 Perbandingan Perhitungan Laba/(Rugi) Tahun 2011…….…124
4.35 Perbandingan Efisiensi Beban Pajak Metode Gross
dan Net………………………………………………….…..132
4.36 Perbandingan Efisiensi Beban Pajak Metode Gross
dan Gross up……….………………………..……………………133
22
xxii
DAFTAR GAMBAR
Nomor Judul Halaman
2.1 Kerangka Pemikiran………………………………………....61
4.1 Struktur Organisasi…………………………………….……68
4.2 Struktur Organisasi Unit Bidang Usaha…………………….69
23
xxiii
DAFTAR LAMPIRAN
Nomor Judul Halaman
1 Laporan Laba/Rugi………………………………………….141
2 Neraca……………………………………………………….144
3 Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21
Pegawai Tetap Metode Gross……………………………….145
4 Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21
Pegawai Tetap Metode Net...…………………………….…146
5 Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21
Pegawai Tetap Metode Gross up……..………………….…147
6 Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21
Pegawai Outsourcing Metode Gross……..……..……….…148
7 Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21
Pegawai Tetap Metode Net…………..………………….…149
8 Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21
Pegawai Tetap Metode Gross up……..………………….…150
24
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Permasalahan Negara Indonesia setelah kemerdekaan adalah bagaimana
membangun, menumbuhkan dan mengembangkan negara ke taraf yang lebih
baik. Dimana pembangunan, pertumbuhan dan pengembangan tersebut
membutuhkan banyak dana untuk mencapai target yang diinginkan. Hal
tersebut tentunya harus diimbangi dengan adanya pemasukan-pemasukan
dana dari berbagai sumber. Sumber-sumber penerimaan negara tersebut dapat
dikelompokkan menjadi penerimaan dari sektor: pajak, kekayaan alam, bea
dan cukai, retribusi, iuran, sumbangan, laba dari Badan Usaha Milik Negara
dan sumber-sumber lain. (Erly Suandy, 20011:2). Namun, dari banyaknya
penerimaan negara tersebut sektor perpajakan lah yang paling banyak
memberikan kontribusi.
Berdasarkan siaran pers Ditjen Pajak, pada tahun 2012 ini rencana
penerimaan negara melalui sektor pajak akan memberikan kontribusi sebesar
78,74% dari rencana penerimaan negara. Sedangkan untuk realisasi
penerimaan pajak untuk tahun 2011 adalah Rp 872,6 triliun atau
mencapai 99,3% dari target sebesar Rp 878,7 triliun. Dibandingkan dengan
realisasi Tahun 2010, maka realisasi penerimaan perpajakan Tahun 2011 naik
sebesar Rp 149,3 triliun atau mengalami pertumbuhan sebesar 20,6%.
Realisasi penerimaan tersebut terdiri dari: penerimaan Pajak Penghasilan
25
2
(PPh) sebesar Rp. 431,97 triliun, penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) sebesar Rp. 277,73 triliun,
penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebesar Rp. 29,89 triliun.
Secara umum, keseluruhan penerimaan mengalami pertumbuhan sebesar
20,6%, terdiri dari: penerimaan PPh dengan pertumbuhan 20,84%,
penerimaan PPN dan PPnBM dengan pertumbuhan 20,45%, serta penerimaan
PBB dengan pertumbuhan sebesar 4,58%.
Dilihat dari data diatas terlihat bahwa sangat pentingnya pembiayaan
dari sektor pajak, sehingga pemerintah pun harus benar-benar memperhatikan
sektor perpajakan ini. Karena tingkat kepatuhan wajib pajak saat ini masih
sangat rendah. Dalam hal ini, pajak penghasilan yang merupakan
penyumbang terbesar dari pemasukan pajak juga masih sangat rendah.
Rendahnya tingkat kepatuhan tersebut dapat terlihat pada rasio penyampaian
SPT Tahunan PPh 2011 yang bersumber dari Ditjen Pajak seperti terlihat
pada tabel dibawah ini.
Tabel 1.1
Rasio Penyampaian SPT Tahunan PPh 2011
Uraian Badan Orang Pribadi Total
WP terdaftar wajib SPT 1.590.154 16.104.163 17.694.317
SPT Tahunan PPh 520.375 8.812.251 9.332.626
Rasio Kepatuhan (%) 32,72 54,72 52,74 (Data Dirjen Pajak yang bersumber dari www.ortax.com)
Dari data diatas menunjukkan rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak,
yang ditandai dengan rendahnya tingkat penyampaian SPT Tahunan terutama
wajib pajak badan. Karena dapat dipahami dan dimengerti bahwa tujuan
perusahaan berbanding terbalik dengan tujuan pemerintah. Disatu sisi
26
3
pemerintah membutuhkan pajak untuk membangun negara namun disisi lain
perusahaan menganggap bahwa pajak merupakan beban yang mengurangi
keuntungan perusahaan.
Menurut Warren et.al., (2008:2) tujuan dari kebanyakan perusahaan
adalah memaksimumkan laba atau keuntungan. Laba adalah selisih antara
jumlah yang diterima dari pelanggan atas barang atau jasa yang dihasilkan
dengan jumlah yang dikeluarkan untuk membeli sumber daya alam ataupun
pengeluaran lainnya dalam menghasilkan barang atau jasa tersebut. Oleh
karena itu, perusahaan akan meningkatkan pendapatan dan menekan beban
seminimal mungkin termasuk beban pajak. Yang merupakan beban yang
harus dibayar oleh perusahaan.
Walaupun membayar pajak merupakan kewajiban setiap warga negara
yang didasarkan pada undang-undang, tapi hampir semua orang tidak senang
membayar pajak. Seperti asumsi Leon Yudkin (Harnanto dalam Chairil
Anwar Pohan, 2011:3), yaitu:
1. Wajib Pajak selalu berusaha untuk membayar pajak yang terutang
sekecil mungkin, sepanjang hal itu dimungkinkan oleh undang-undang.
2. Wajib Pajak cenderung untuk menyelundupkan pajak (tax evasion),
yakni usaha penghindaran pajak yang terutang secara ilegal, sepanjang
wajib pajak tersebut mempunyai alasan yang meyakinkan bahwa
kemungkinan besar mereka tidak akan ditangkap dan yakin bahwa
orang lain pun berbuat hal yang sama.
27
4
Asumsi ini dalam prakteknya biasa kita jumpai dan merupakan suatu
kecenderungan yang sulit diberantas karena sudah menyangkut aspek filosofi
dan budaya individu atau wajib pajak. Kita tentunya masih ingat dengan kasus
Asian Agri yang melakukan penggelapan pajak dengan modus antara lain
melalui penggelembungan biaya sebesar (Rp 1,5 miliar), pembengkakan
kerugian transaksi ekspor (Rp 232 miliar) dan menciutkan hasil penjualan (Rp
889 miliar). Tujuannya untuk meminimalkan profit untuk menekan beban
pajak. Akibat rekayasa tersebut negara dirugikan paling sedikit Rp794 miliar.
(www.tempo.co)
Kasus diatas merupakan cerminan dari asumsi Leon Yudkin yang
kedua, yaitu meminimalkan pajak dengan cara ilegal. Hal ini tentu tidak sesuai
dengan keinginan pemerintah yang tercermin dari slogan “pajak anda
membangun bangsa”, pemerintah tentunya mengharapkan peran serta dari
seluruh wajib pajak baik orang pribadi maupun badan untuk membangun
negara dengan cara membayar pajak sesuai ketentuan yang telah diatur oleh
undang-undang. Oleh karena kewajiban membayar pajak tidak dapat dihindari
oleh wajib pajak (dalam hal ini wajib pajak badan). Maka perusahaan perlu
melakukan perencanaan pajak (tax planning) atau sesuai dengan asumsi Leon
Yudkin yang pertama diatas. Perencanaan pajak (tax planning) menurut
Mohammad Zain (2005:3) adalah sebagai beikut:
Perencanaan pajak (tax planning) adalah proses mengorganisasi usaha
wajib pajak atau kelompok wajib pajak sedemikian rupa sehingga utang
pajaknya, baik pajak penghasilan maupun pajak-pajak lainnya, berada dalam
posisi yang paling minimal, sepanjang hal itu dimungkinkan baik oleh
ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan maupun secara
komersial.
28
5
Perencanaan pajak (tax planning) yang dapat dilakukan perusahaan
sangat banyak macamnya, antara lain perencanaan pajak (tax planning) untuk
Pajak Penghasilan Pasal 21. Menurut Pasal 21 UU PPh, Pajak Pajak
Penghasilan Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah,
honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk
apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang
dilakukan oleh orang pribadi Subjek Pajak dalam negeri. Perencanaan pajak
untuk PPh Pasal 21 merupakan hal yang sangat penting, karena selain mencari
keuntungan yang semaksimal mungkin perusahaan juga harus memperhatikan
kesejahteraan karyawannya. Karena pemberian gaji dan tunjangan yang besar
akan membuat karyawan lebih termotivasi untuk lebih giat dalam bekerja,
yang pada akhirnya membuat kinerja perusahaan akan semakin baik dan akan
meningkatkan keuntungan perusahaan itu sendiri.
Menurut Chairil Anwar Pohan (2011:91) perencanaan pajak untuk PPh
Pasal 21 setidaknya dapat dilakukan dengan memilih perhitungan PPh Pasal
21. Ada tiga metode yang dapat dipilih oleh perusahaan dalam menghitung
PPh Pasal 21, yaitu:
1. Gross Method (PPh Pasal 21 ditanggung oleh Karyawan)
Merupakan metode pemotongan pajak dimana karyawan menanggung
sendiri jumlah pajak penghasilannya, yang biasanya dipotong langsung
dari gaji karyawan yang bersangkutan.
29
6
2. Net Method (PPh Pasal21 ditanggung oleh Perusahaan)
Merupakan metode pemotongan pajak dimana perusahaan menanggung
pajak karyawannya.
3. Gross-Up Method (Tunjangan pajak yang di gross up)
Merupakan metode pemotongan pajak dimana perusahaan memberikan
tunjangan pajak yang jumlahnya sama besar dengan jumlah pajak yang
akan dipotong dari karyawan.
Dengan memilih salah satu dari perhitungan diatas diharapkan dapat
membantu perusahaan untuk meminimalkan pajak dengan cara yang legal
dan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan juga membantu perusahaan
untuk mensejahterakan karyawannya dan memperoleh keuntungan yang lebih
besar.
Dilihat dari penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Eva Theresa
Ruchjana (2008) tentang upaya penghematan pajak dengan metode
perhitungan gross-up, menunjukkan bahwa perhitungan PPh 21
menggunakan metode penghaslan neto, jika dibandingkan dengan
menggunakan metode gross-up maka posisi laba baik komersial maupun laba
fiskal sebelum pajak menurun atau perhitungan laba perusahaan sebelum
pajak dengan menggunakan metode gross-up lebih kecil dibandingkan
dengan menggunakan metode neto. Pajak Penghasilan Badan yang dihitung
dengan menggunakan metode gross-up akan lebih kecil dibandingkan dengan
metode neto.
30
7
Dengan uraian diatas perencanaan pajak (tax planning) PPh Pasal 21
merupakan isu penting yang menarik untuk diteliti, karena sasarannya sejalan
dengan kebutuhan perusahaan yang menitikberatkan pada peningkatan laba
dan juga sejalan dengan keinginan karyawan yang menginginkan
kesejahteraan yang lebih baik dari perusahaan. Berdasarkan pada uraian
halaman sebelumnya, maka penelitian ini diberi judul: “Analisis
Perbandingan Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Metode Gross,
Metode Net, dan Gross Up dan Dampaknya Terhadap Beban Pajak
Penghasilan Badan Koperasi Satya Ardhia Mandiri (KOSAMI)”
B. Perumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang penulisan yang diangkat di atas, maka
rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:
Manakah perhitungan PPh Pasal 21 yang paling efisien terhadap Beban
PPh Badan, apakah dengan menggunakan Metode Gross, Metode Net, atau
Metode Gross-up?
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
1. Tujuan Penelitian
Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka ditetapkan tujuan
penelitian sebagai berikut:
31
8
Untuk menguji perbandingan perhitungan PPh Pasal 21 dengan
menggunakan Metode Gross, Metode Net, atau Metode Gross-up yang
paling efisien terhadap Beban PPh Badan.
2. Manfaat Penelitian
Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka penelitian ini di harapkan
dapat berguna untuk:
1. Perusahaan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan
kepada perusahaan dalam melakukan perencanaan pajak PPh Pasal 21.
2. Bagi peneliti berikutnya, diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan
sumbangan informasi tentang perencanaan pajak PPh Pasal 21, serta
menjadi dasar atau acuan untuk dapat melakukan penelitian selanjutnya
yang lebih baik lagi.
3. Penulis, sarana pembelajaran, sarana latihan pengembangan
kemampuan dalam bidang penelitian dan penerapan teori yang
diperoleh di bangku kuliah, serta memberikan informasi tambahan
untuk mendapatkan pemahaman dan wawasan yang lebih mengenai
perencanaan pajak PPh Pasal 21.
32
9
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
A. Dasar-dasar Perpajakan
1. Pengertian Pajak
Ada berbagai macam batasan atau definisi tentang pajak yang
dikemukakan oleh para ahli baik dalam negeri maupun luar negeri. Dalam
membahas definisi perpajakan akan dijelaskan makna yang terkandung di
dalam definisi menurut Adriani dalam Waluyo (2010:2), adalah sebagai
berikut:
“Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang
terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan,
dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk,
dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran
umum berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan
pemerintahan”.
Menurut Rochmat Soemitro dalam Waluyo (2010:2) menyatakan
bahwa:
Pajak adalah iuran kepada kas negara berdasarkan undang-undang
(yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal
(kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk
membayar pengeluaran umum.
Menurut UU No. 28 tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga atas
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan dan Tata Cara
Perpajakan :
Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang
oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-
33
10
Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan
digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran
masyarakat.
Dari pengertian-pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa ciri-
ciri yang melekat pada pengertian pajak, adalah sebagai berikut:
a. Pajak merupakan iuran masyarakat kepada negara, pernyataan ini
dapat diartikan bahwa hanya negara yang boleh memungut pajak dari
masyarakat sedangkan swasta tidak boleh. Walaupun pada
kenyataannya ada pihak swasta yang memungut pajak itu hanya
untuk membantu tugas Negara atau melimpahkan beban pajaknya
kepada pihak lain.
b. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan,
artinya iuran yang mau tidak mau harus dibayarkan oleh rakyat
kepada negara yang telah diatur dalam undang-undang. Apabila
rakyat atau badan hukum yang telah ditetapkan oleh pemerintah
sebagai wajib pajak. Namun, tidak membayarnya maka akan
dikenakan sanksi sesuai dengan undang-undang yang berlaku.
c. Tanpa jasa timbal (kontra prestasi) dari negara yang langsung dapat
ditunjuk. Pada dasarnya hasil pungutan pajak digunakan untuk
membiayai pengeluaran pemerintah secara umum, misalnya untuk
membangun jalan, membayar pegawai negeri, menjaga keamanan
negara dan memelihara ketertiban umum, dan semua itu merupakan
jasa negara kepada masyarakat. Karena jasa pemerintah bersifat
34
11
umum maka, antara jumlah pembayaran pajak oleh seseorang tidak
dapat dihubungkan secara langsung dengan jasa atau kontra prestasi
yang diterima dari negara. Jadi jasa timbal atau kontra prestasi dari
negara itu jelas ada namun tidak dapat ditunjukan secara langsung
pada setiap individu.
2. Fungsi Pajak
Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan
bernegara, khusunya dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak
merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua
pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Menurut Thomas
Sumarsan (2010:5) pajak mempunyai beberpa fungsi, yaitu:
a. Fungsi Penerimaan (Budgetair)
Pajak berfungsi untuk menghimpun dana dari masyarakat bagi kas
negara, yang diperuntukan bagi pembiayaan pengeluaran-
pengeluaran pemerintah. Untuk menjalankan tugas-tugas rutin
negara dan melaksanakan pembangunan, negara membutuhakan
biaya. Biaya ini diperoleh dari penerimaan pajak. Dewasa ini pajak
digunakan untuk pembiayaan rutin seperti belanja pegawai, belanja
barang, pemeliharaan, dan lain sebagainya.
b. Fungsi Mengatur (Regulerend)
Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur struktur pendapatan
ditengah masyarakat dan struktur kekayaan antara para pelaku
ekonomi. Fungsi mengatur ini sering menjadi tujuan pokok dari
35
12
sistem pajak, paling tidak dalam sistem perpajakan yang benar tidak
terjadi pertentangan dengan kebijaksanaan negara dalam bidang
ekonomi dan sosial. Sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu
diluar bidang keuangan, terutama banyak ditujukan teradap sektor
swsta. Contohnya dalam rangka menggiring penanaman modal, baik
dalam negeri maupun luar negeri, diberikan berbagai macam fasilitas
keringanan pajak.
3. Asas-Asas Pemungutan Pajak
Menurut Erly Suandy (2008:27) asas-asas pemungutan pajak ada
empat macam yaitu equity, certainty, convenience of payment, dan
economic of collections dengan uraian sebagai berikut:
a. Equity
Pembebanan pajak di antara subjek pajak hendaknya seimbang
dengn kemmpuannya, yaitu seimbang dengan penghasilan yang
dinikmatinya dibawah perlindungan pemerintah. Dalam hal equity,
tidak diperbolehkan suatu negara mengadakan diskriminasi di antara
sesama Wajib Pajak. Dalam keadaan yang sama Wajib Pajak harus
diperlakukan sama dan dalam keadaan berbeda Wajib Pajak harus
diperlakukan berbeda.
b. Certainty
Pajak yang dibayar oleh Wajib Pajak harus jelas dan tidak kompromi
(not arbitrary). Dalam asas kepastian hokum yang diutamakan
36
13
adalah mengenai subjek pajak, objek pajak, tarif pajak, dan
ketentuan mengenai pembayarannya.
c. Convenience of Payment
Pajak hendaknya dipungut pada saat yang paling baik bagiWajib
Pajak, yaitu saat yang paling dekat dengan saat diterimanya
penghasilan atau keuntungan yang dikenakan pajak.
d. Economic of Collections
Pemungutan pajak hendaknya dilakukan sehemat dan seefisien
mungkin, jangan sampai biaya pemungutan pajak lebih besar dari
penerimaan pajak itu sendiri, karena pemungutan pajak tidak aka
nada artinya kalau biaya yang dikeluarkan lebih besar dari
penerimaan pajak yang akan diperoleh.
4. Sistem Pemungutan Pajak
Menurut Siti Resmi (2009:11) dalam pemungutan pajak dikenal dengan
beberapa sistem pemungutan, yaitu:
a. Official Assessment System
Sistem pemungutan pajak yang member kewenangan aparatur
perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang
setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan
perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan
menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan para
aparatur perpajakan. Dengan demikian, berhasil atau tidaknya
37
14
pelaksanaan pemungutan pajak banyaktergantung pada aparatur
perpajakan (peran dominan ada pada aparatur perpajakan).
b. Self Assessment System
Sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang Wajib Pajak
dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap
tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan
yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung
dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan Wajib Pajak.
Wajib Pajak dianggap mampu menghitung pajak, mampu memahami
undang-undang perpajakan yang sedang berlaku, dan mempunyai
kejujuran yang tinggi, serta menyadari akan arti pentingnya
membayar pajak. Oleh karena itu, Wajib Pajak diberi kepercayaan
untuk:
1) Menghitung sendiri pajak yang terutang;
2) Memperhitungkan sendiri pajak yang terutang;
3) Membayar sendiri jumlah pajak yang terutang;
4) Melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang; dan
5) Mempertanggungjawabkan pajak yang terutang.
c. With Holding System
Sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada
pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang
terutang oleh Wajib Pajak sesuai dengan peraturan perundang-
undangan perpajakan yang berlaku. Penunjukan pihak ketiga ini
38
15
dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan,
keputusan presiden, dan peraturan lainnya untuk memotong dan
memungut pajak, menyetor, dan mempertanggungjawabkan melalui
sarana perpajakan yang tersedia. Berhasil atau tidaknya pelaksanaan
pemungutan pajak tergantung pada pihak ketiga yang ditunjuk.
B. Pajak Penghasilan Pasal 21
1. Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 21
Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa
gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan
dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan
kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi Subjek Pajak dalam negeri,
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Undang-Undang Pajak
Penghasilan.
Menurut Wirawan (2010:71) kunci dari definisi tersebut adalah
sebagai berikut. Pertama, PPh Pasal 21 memotong penghasilan yang
diterima atau diperoleh dari pekerjaan dan kegiatan (active income). Active
income yang dipotong PPh Pasal 21 hanya bersumber dari tiga aktivitas
yaitu pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan. Kedua, Orang Pribadi
yang memberikan jasa atau menjalankan pekerjaan bebas termasuk dalam
active income yang dipotong PPh Pasal 21. Namun demikian, penghasilan
Orang Pribadi yang berasal dari usaha dagang tidak termasuk dalam active
39
16
income yang dipotong PPh Pasal 21. Ketiga, PPh Pasal 21 adalahpajak
yang dikenakan khusus kepada Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP).
2. Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21
Pemotong pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan,
jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang diterima
atau diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri, Wajib Pajak
dilakukan oleh:
a. Pemberi kerja yang terdiri atas orang pribadi dan badan, baik
merupakan pusat maupun cabang, perwakilan atau unit yang
membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain
dengan nama dan dalam bentuk apa pun, sebagai imbalan
sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang dilakukan oleh pegawai
atau bukan pegawai.
b. Bendahara atau pemegang kas pemerintah, termasuk bendahara atau
pemegang kas pada Pemerintah Pusat termasuk instansi TNI/POLRI,
Pemerintah Daerah, instansi atau lembaga pemerintah, lembaga-
lembaga Negara lainnya, dan Kedutaan Besar Republik Indonesia di
luar negeri, yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan
pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun
sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan;
c. Dana pensiun, badan penyelenggara jaminan social tenaga kerja, dan
badan-badan lain yang membayar uang pension dan tunjangan hari
tua atau jaminan hari tua;
40
17
d. Orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas
serta badan yang membayar:
1) Honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan
dengan jasa/atau kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi
dengan status Subjek Pajak Dalam Negeri, termasuk tenaga ahli
yang melakukan pekerjaan bebas dan bertindak untukdan atas
namanya sendiri, bukan untuk dan atas nama persekutuannya;
2) Honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan
dengan jasa yang dilakuakn oleh orang pribadi dengan status
Subjek Pajak Luar Negeri.
3) Honorarium atau imbalan lain kepada peserta pendidik,
pelatihan, dan magang;
e. Penyelenggara kegiatan, termasuk badan pemerintah, organisasi
yang bersifat nasional dan internasional. Perkumpulan, orang
pribadi, serta lembaga lainnya yang menyelenggarakan kegiatan,
yang membayar honorarium, hadiah, atau penghargaan dalam bentuk
apa pun kepada Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri berkenaan
dengan suatu kegiatan.
3. Dikecualikan sebagai Pemotong Pajak
Tidak termasuk sebagai Pemotong Pajak atau Pemberi Kerja yang
wajib melakukan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 21
adalah sebagai berikut:
a. Kantor Perwakilan Negara Asing
41
18
b. Organisasi internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat
(1) huruf “c” Undang-Undang Pajak Penghasilan yang telah
ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Sebagai contoh: IMF, ILO, dan
lain sebagainya.
Pemberi kerja orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau
pekerjaan bebas yang semata-mata mempekerjakan orang pribadi yang tidak
melakukan pekerjaan rumah tangga atau pekerjaan dalam rangka melakukan
kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.
c. Dalam hal organisasi internasional tidak memenuhi ketentuan butir 2
maka organisasi internasional tersebut merupakan Pemberi Kerja
yang berkewajiban melakukan pemotongan pajak.
4. Hak dan Kewajiban Pemotongan Pajak
Hak-hak pemotong PPh Pasal 21 adalah:
a. Pemotong Pajak berhak atas kelebihan jumlah penyetoran PPh Pasal
21 yang terjadi karena jumlah PPh Pasal 21 yang terutang dalam 1
(satu) tahun takwim lebih kecil daripada jumlah PPh Pasal 21 yang
telah disetor. Jumlah kelebihan tersebut akan diperhitungkan dengan
PPh Pasal 21 yang terutang atas gaji untuk bulan pada waktu
dilakukan perhitungan tahunan, dan jika masih ada sisa kelebihan,
diperhitungkan untuk bulan-bulan lainnya dalam tahun berikutnya.
b. Pemotong pajak berhak mengajukan permohonan untuk
memperpanjang jangka waktu penyampaian Surat Pemberitahuan
(SPT) PPh Pasal 21. Permohonan diajukan secara tertulis selambat-
42
19
lambatnya tanggal 31 Maret tahun takwim berikutnya dengan
menggunakan formulir yang telah ditentukan oleh Direktur Jenderal
Pajak disertai surat pernyataan mengenai perhitungan sementara PPh
Pasal 21 yang terutang dan bukti pelunasan kekurangan pembayaran
PPh Pasal 21 yang terutang dan bukti pelunasan kekurangan
pembayaran PPh Pasal 21 yang terutang untuk tahun takwim yang
bersangkutan.
c. Pemotong Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Direktur
Jenderal Pajak dan permohonan banding kepada Badan Peradilan
Pajak.
Sedangkan para Pemotong PPh Pasal 21 mempunyai kewajiban yang
meliputi:
a. Setiap Pemotong Pajak wajib mendaftarkan diri ke Kantor Pelayan
Pajak atau Kantor Penyuluhan Pajak setempat.
b. Pemotong Pajak mengambil sendiri formulir-formulir yang
diperlukan dalam rangka pemenuhan kewajiban perpajakannya pada
Kantor Pelayanan Pajak atau Kantor Penyuluhan Pajak setempat.
c. Pemotong Pajak wajib menghitung, memotong, dan menyetor PPh
Pasal 21 yang terutang untuk setiap akhir bulan takwim. Penyetoran
pajak dilakukan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) ke
Kantor Pos atau Bank Badan Usaha Milik Negara atau Bank Badan
Usaha Milik Daerah, atau bank-bank lain yang ditunjuk oleh
43
20
Direktur Jenderal Anggaran, selambat-lambatnya pada tanggal 20
(dua puluh) bulan takwim berikutnya.
d. Pemotong Pajak wajib melaporkan penyetoran PPh Pasal 21 tersebut
sekalipun nihil dengan menggunakan Surat Pemberitahuan (SPT)
Masa ke Kantor Pelayanan Pajak atau Kantor Penyuluhan Pajak
setempat, selambat-lambatnya pada tanggal 20 (dua puluh) bulan
takwin berikutnya.
e. Pemotong Pajak wajib memberikan Bukti Pemotongan PPh Pasal 21
baik diminta maupun tidak pada saat dilakukannya pemotongan
pajak kepada orang pribadi bukan sebagai pegawai tetap, penerima
uang tebusan pensiun, penerima Jaminan Hari Tua, penerima uang
pesangon, dan penerima dana pensiun.
f. Pemotong Pajak wajib memberikan Bukti Pemotongan PPh Pasal 21
kepada pegawai tetap, termasuk penerima pensiun bulanan, dengan
menggunakan formulir yang ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak
dalam waktu 2 (dua) bulan setelah tahun pajak berakhir. Apalagi
pegawai tetap berhenti bekerja atau pensiun pada bagian tahun
takwim, maka Bukti Pemotongan tersebut diberikan oleh pemberi
kerja yang bersangkutan selambat-lambatnya satu bulan setelah
pegawai yang bersangkutan berhenti bekerja atau pensiun.
5. Subjek Pajak PPh Pasal 21
Penerima Penghasilan yang dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21
yaitu orang pribadi yang merupakan:
44
21
a. Pegawai;
b. Penerima uang pesangon, pensiun atau uang manfaat pensiun,
tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua, termasuk ahli warisnya;
c. Bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan
sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan, antara lain
meliputi:
1) Tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri atas
pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai,
dan aktuaris;
2) Pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film,
bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model,
peragawan/peragawati, pemain drama, penari, pemahat, pelukis,
dan seniman lainnya;
3) Olahragawan;
4) Penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan
moderator;
5) Pengarang, peneliti, dan penerjemah;
6) Pemberi jasa dalam segala bidang termasuk teknik, komputer dan
sistem aplikasinya, telekomunikasi, elektronika, fotografi,
ekonomi dan sosial serta pemberi jasa kepada suatu kepanitiaan;
7) Agen iklan;
8) Pengawas atau pengelola proyek;
45
22
9) Pembawa pesan atau yang menemukan langganan atau yang
menjadi perantara;
10) Petugas penjaja barang dagangan;
11) Petugas dinas luar asuransi;
12) Distributor perusahaan multilevel marketing atau direct selling
dan kegiatan sejenis lainnya.
d. Peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan
sehubungan dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan, antara
lain meliputi:
1) Peserta perlombaan dalam segala bidang, antara lain perlombaan
olah raga, seni, ketangkasan, ilmu pengetahuan, teknologi dan
perlombaan lainnya;
2) Peserta rapat, konferensi, sidang, pertemuan, atau kunjungan
kerja;
3) Peserta atau anggota dalam suatu kepanitiaan sebagai
penyelenggara kegiatan tertentu;
4) Pesrta pendidikan, pelatihan, dan magang;
5) Peserta kegiatan lainnya.
6. Tidak Termasuk Penerimaan Penghasilan
Tidak termasuk Pengertian penerimaan penghasilan yang dipotong
Pajak Penghasilan Pasal 21 yaitu sebagai berikut:
a. Pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari
negara asing, dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka
46
23
yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama mereka, dengan
syarat bukan Warga Negara Indonesia dan di Indonesia tidak
menerima atau memperoleh penghasilan lain diluar jabatan atau
pekerjaannya tersebut serta serta negara yang bersangkutan
memberikan perlakuan tibal balik;
b. Pejabat perwakilan organisasi internasional sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 ayat (1) huruf “c” Undang-Undang Pajak Penghasilan,
yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dengan syarat bukan
warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan
atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan di Indonesia.
7. Hak dan Kewajiban Penerima Penghasilan
Sebagai hak dan kewajiban yang berstatus sebagai penerima
penghasilan:
a. Pada saat seseorang mulai bekerja atau mulai pensiun, untuk
mendapatkan pengurangan PTKP, penerima penghasilan harus
menyerahkan surat pernyataan kepada Pemotong Pajak yang
menyatakan jumlah tanggungan keluarga pada permulaan tahun
takwim atau pada permulaan menjadi Subjek Pajak Dalam Negeri.
b. Kewajiban tersebut harus dilaksanakan pula dalam hal ada
perubahan jumlah tanggungan keluarga menurut keadaan pada
permulaan tahun takwim.
47
24
c. Jumlah PPh Pasal 21 yang dipotong merupakan kredit pajak bagi
penerima penghasilan yang dikenakan pemotongan untuk Tahun
Pajak yang bersangkutan, kecuali PPh Pasal 21 yang bersifat final.
d. Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri yang menerima
penghasilan sehubungan dengan pekerjaan dari badan perwakilan
negara asing dan organisasi internasional yang dikecualikan sebagai
Pemotong Pajak PPh Pasal 21, diwajibkan untuk menghitung dan
membayar sendiri jumlah Pajak Penghasilan yang terutang dalam
tahun berjalan dan atas penghasilan tersebut dilaporkan dalam Surat
Pemberitahuan.
8. Objek Pajak PPh Pasal 21
Penghasilan yang dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21 sebagai
berikut:
a. Penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap, baik berupa
penghasilan yang bersifat teratur maupun tidak teratur;
b. Penghasilan yang diterima atau diperoleh Penerima Pensiun secara
teratur berupa uang pensiun atau penghasilan sejenisnya;
c. Penghasilan sehubungan dengan pemutusan hubungan kerja dan
penghasilan sehubungan dengan pensiun yang diterima secara
sekaligus berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan
hari tua atau jaminan hari tua, dan pembayaran lain sejenis;
48
25
d. Penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, berupa upah
harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan atau upah yang
dibayarkan secara bulanan;
e. Imbalan kepada bukan pegawai, antara lain berupa honorarium,
komisi, fee, dan imbalan sejenis dengan nama dan dalam bentuk apa
pun sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan
kegiatan yang dilakukan;
f. Imbalan kepada peserta kegiatan, antara lain berupa uang saku, uang
representasi, uang rapat, honorarium, hadiah atau penghargaan
dengan nama dan dalam bentuk apa pun, dan imbalan sejenis dengan
nama apa pun.
Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26
sebagaimana dimaksud diatas termasuk pula penerimaan dalam bentuk
natura dan/atau kenikmatan lainnya dengan nama dan dalam bentuk apa
pun yang diberikan oleh:
a. Bukan Wajib Pajak
b. Wajib Pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final;
atau
c. Wajib Pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan berdasarkan norma
perhitungan khusus (deemed profit).
Untuk menjadi perhatian dalam perhitungan PPh Pasal 21 dan/atau
PPh Pasal 26 atas penghasilan berupa penerimaan dalam bentuk natura
dan/atau kenikmatan lainnya didasarkan pada harga pasar atas barang yang
49
26
diberikan atau nilai wajar atas pemberian kenikmatan yang diberikan. Bila
penghasilan berupa natura dan/atau kenikmatan dimaksud diterima atau
diperoleh dalam mata uang asing, perhitungan PPh Pasal 21 dan/atau PPh
Pasal 26 didasarkan pada nilai tukar (kurs) yang ditetapkan oleh Menteri
Keuangan yang berlaku pada saat pembayaran penghasilan tersebut atau
pada saat dibebankannya.
9. Penghasilan yang Tidak Dipotong PPh Pasal 21
Penghasilan yang tidak termasuk dalam pengertian yang dipotong
PPh Pasal 21 sebagai berikut:
a. Pembayaran manfaat atau santunan asuransi dari perusahaan asuransi
sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan,
asuransi jiwa, asurasi dwiguna, dan asuransi beasiswa.
b. Penerimaan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dalam bentuk
apa pun yang diberikan oleh Wajib Pajak atau pemerintah, kecuali
penghasilan dimaksud diberikan oleh:
1) Bukan Wajib Pajak
2) Wajib Pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat
final; atau
3) Wajib Pajak yang dikenakan Pajak berdasarkan norma
perhitungan khusus (deemed profit).
Pajak Penghasilan yang ditanggung pemberi kerja termasuk juga
Pajak Penghasilan yang ditanggung pemerintah termasuk juga dalam
pengertian penerimaan dalam bentuk kenikmatan.
50
27
c. Iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang
pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, iuran tunjangan
hari tua atau iuran jaminan hari tua kepada badan penyelenggara
tunjangan hari tua atau badan penyelenggara jaminan sosial tenaga
kerja yang dibayarkan oleh pemberi kerja.
d. Zakat yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari badan atau
lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah,
atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk
agama yang diakui di Indonesia yang diterima oleh orang pribadi
yang berhak dari lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan
oleh pemerintah sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha,
pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang
bersangkutan.
e. Beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf “I”
Undang-Undang Pajak Penghasilan.
10. Penghasilan yang Dipotong PPh Pasal 21 Final
Penghasilan yang dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21 yang besifat
final yaitu sebagai berikut:
a. Uang tebusan pensiun yang dibayarkan oleh dan pensiun yang
pendirinya telah disahkan oleh Menteri Keuangan dan Tunjangan
Hari Tua atau Tabungan Hari Tua yang dibayarkan sekaligus oleh
badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja.
b. Uang pesangon.
51
28
c. Hadiah dan penghargaan perlombaan.
d. Honorarium atau komisi yang dibayarkan kepada penjaja barang dan
petugas dinas luar asuransi. Penjaja barang dagangan adalah penjaja
barang dagangan berupa kosmetik, sabun, pasta gigi, buku, dan
barang-barang keperluan rumah tangga sehari-hari lainnya.
e. Penghasilan bruto berupa honorarium dan imbalan lain dengan nama
apa pun yang diterima oleh pejabat negara, pegawai negeri sipil,
anggota TNI/POLRI yang sumber dananya berasal dari keuagan
negara atau keuangan daerah, kecuali yang dibayarkan oleh pegawai
negeri sipil golongan II D ke bawah dan anggota TNI/POLRI
berbangkat Pembantu Letnan Satu ke bawah atau Ajudan Inspektur
Tingkat Satu ke bawah.
11. Saat Terutang PPh Pasal 21
Saat terutangnya PPh Pasal 21 ditentukan hal mana yang terjadi
terlebih dahulu antara diterima atau diperoleh. Diterima adalam
penghasilan yang sudah nyata-nyata diterima tunai baik melalui kas
maupun tunai. Sedangkan diperoleh adalah penghasilan yang sudah dapat
ditagih atau sudah pasti diperoleh pada waktu tertentu, meskipun jumlah
tersebut belum diterima secara tunai.
12. Dasar Pengenaan Pajak
Dalam menghitung Pajak Terutang perlu menetapkan terdahulu
besarnya dasar pengenaan pajak. Sebagai dasar pengenaan dan
pemotongan PPh Pasal 21 diatur:
52
29
a. Penghasilan Kena Pajak yang diberlakukan bagi:
1) Pegawai tetap;
2) Penerima pensiun berkala;
3) Pegawai tidak tetap yang penghasilannya dibayar secara bulanan
atau jumlah kumulatif penghasilan yang diterima dalam 1 (satu)
bulan kalender telah melebihi Rp. 1.320.000,00 (satu juta tiga
ratus dua puluh ribu rupiah);
4) Bukan pegawai (perhatikan Subjek Pajak) selain tenaga ahli,
yang menerima imbalan yang bersifat berkesinambungan;
b. Jumlah penghasilan yang melebih Rp. 150.000,00 (seratus lima
puluh ribu rupiah) sehari, yang berlaku bagi pegawai tidak tetap
yang menerima upah harian, upah mingguan, upah satuan atau upah
borongan, sepanjang penghasilan kumulatif yang diterima dalam 1
(satu) bulan kalender belum melebihi Rp. 1.320.000,00 (satu juta
tiga ratus dua puluh ribu rupiah);
c. 50% (lima puluh persen) dari jumlah penghasilan bruto, yang
berlaku bagi bukan pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
huruf “c”, Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor 31/Pj./2009
yang menerima imbalan yang tidak bersifat berkesinambungan;
d. Jumlah penghasilan bruto, yang berlaku bagi penerima penghasilan
selain penerima penghasilan sebagaimana dimaksud pada angka 1, 2,
dan 3.
53
30
13. Tata Cara Menghitung PPh Pasal 21
Cara menghitung Pajak Penghasilan Pasal 21 pada prinsipnya sama
dengan cara perhitungan Pajak Penghasilan pada umumnya. Namun,
dalam menghitung Pajak Penghasilan Pasal 21 bagi penerima-penerima
penghasilan dari pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan Wajib
Pajak Orang Pribadi yaitu Wajib Pajak Dalam Negeri selain pengurangan
berupa PTKP, juga diberikan pengurangan-pengurangan penghasilan
berupa biaya jabatan, biaya pensiun, dan iuran pensiun. Selain itu, tarif
yang diterapkan juga bervariasi yaitu tarif sesuai Pasal 17 Undang-Undang
Pajak Penghasilan atau tarif yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah
atau aturan pelakasana lainnya. Aturan dan cara perhitungannya dapat
diuraikan secara rinci berikut ini.
a. Pegawai Tetap
Cara menentukan Pajak Penghasilan Pasal 21 untuk pegawai tetap
adalah sebagai berikut.
1) Untuk menentukan besarnya penghasilan neto pegawai tetap,
penghasilan bruto dikurangi dengan:
(a) Biaya jabatan, yaitu biaya untuk mendapatkan, menagih, dan
memelihara penghasilan yang besarnya 5% (lima persen) dari
penghasilan bruto, setinggi-tingginya Rp. 6.000.000,00
(enam juta rupiah) setahun atau Rp. 500.000,00 (lima ratus
ribu rupiah) sebulan. Biaya jabatan dapat dikurangkan dari
54
31
penghasilan setiap orang yang bekerja sebagai pegawai
negeri tetap tanpa memandang mempunyai jabatan atau tidak.
(b) Iuran yang terkait dengan gaji yang dibayar oleh pegawai
kepada dana pensiun yang pendiriaannya telah disahkan oleh
Menteri Keuangan atau badan penyelenggara Tabungan Hari
Tua atau Jaminan Hari Tua yang dipersamakan dengan dana
pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri
Keuangan.
2) Pengurangan biaya jabatan dan iuran tersebut tidak berlaku bagi
penghasilan yang diterimanya berupa upah harian, yang tebusan
pensiun, honorarium secara keseluruhan sebagaimana tersebut
pada penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 butir 3, butir 4,
dan butir 5.
3) Pengurang biaya jabatan dan iuran di atas juga tidak berlaku
terhadap penghasilan Wajib Pajak Luar Negeri yang terutang
PPh Pasal 26.
4) Untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak,
penghasilan netonya dikurangi dengan Penghasilan Tidak Kena
Pajak (PTKP) yang sebenarnya. Seperti terlihat pada tabel
dibawah ini:
55
32
Tabel 2.1
Ketentuan Besarnya PTKP
Keterangan Besarnya
PTKP
setahun
Untuk diri Wajib Pajak Orang Pribadi Rp 15.840.000
Tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin Rp 1.320.000
Tambahan untuk seorang isteri yang
penghasilannya digabung dengan penghasilan
suami
Rp 15.840.000
Tambahan untuk setiap anggota keluarga
sedarah dan keluarga semenda dalam garis
keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi
tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga)
orang untuk setiap keluarga.
Rp 1.320.000
Sumber : UU PPh No. 36 Tahun 2008
PTKP berdasarkan status pegawai tetap yaitu:
Tabel 2.2
PTKP Berdasarkan Status
Kode Status PTKP Setahun
TK/0 Tidak kawin dan tidak memiliki
tanggungan
Rp 15.840.000
TK/1 Tidak kawin tapi memiliki tanggungan
sebanyak 1 orang
Rp 17.160.000
TK/2 Tidak kawin tapi memiliki tanggungan
sebanyak 2 orang
Rp 18.480.000
TK/3 Tidak kawin tapi memiliki tanggungan
sebanyak 3 orang
Rp 19.800.000
K/- Kawin tetapi tidak memiliki tanggungan Rp 17.160.000
K/1 Kawin dan memiliki tanggungan 1 orang Rp 18.480.000
K/2 Kawin dan memiliki tanggungan 1 orang Rp 19.800.000
K/3 Kawin dan memiliki tanggungan 1 orang Rp 21.120.000 Sumber : UU PPh No. 36 Tahun 2008
5) Tarif yang diterapkan adalah tarif progresif yang diatur oleh
Ketentuan Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang No. 36 Tahun 2008
Tentang Pajak Penghasilan. Sebagai berikut:
56
33
Tabel 2.3
Tarif PPh Pasal 21
Lapisan Penghasilan Kena Pajak Tarif Pajak
berNPWP
Tarif Pajak
Non NPWP
Sampai dengan Rp 50 juta 5% 6%
Diatas Rp 50 juta sampai dengan Rp
250 juta
15%
18%
Diatas Rp 250 juta sampai dengan
Rp 500 juta
25%
30%
Diatas Rp 500 juta 30% 35% Sumber : UU PPh No. 36 Tahun 2008
14. Perhitungan PPh Pasal 21 Masa Pajak Terakhir
Perhitungan realisasi PPh Pasal 21 dilakukan pada masa pajak
terakhir yaitu masa Desember atau pada masa pajak dimana pegawai
berhenti bekerja. Sesuai dengan namanya, perhitungan yang bersifat
realisasi merupakan perhitungan PPh Pasal 21 atas seluruh penghasilan
pegawai selama satu tahun takwim-yang diukur dari jumlah masa pajak
pegawai tetap yan bersangkutan.
PPh Pasal 21 yang terutang di Masa pajak terakhir adalah sebesar
selisih antara PPh Pasal 21 atas penghasilan yang sebenarnya dengan
jumlah akumulasi PPh Pasal 21 yang telah dipotong di setiap masa pajak.
Untuk pegawi tetap yang bekerja setahun penuh (full period), maka PPh
Pasal 21 untuk masa pajak terakhir (Desember) adalah selisih PPh Pasal
21 atas akumulasi seluruh penghasilan pegawai tetap tersebut-yang
dihitung sejak karyawan tersebut bekerja hingga bulan Desember-dengan
PPh Pasal 21 yang telah dipotong atau disetor di masa pajak sebelumnya
(Januari sampai dengan November).
57
34
Sedangkan untuk pegawai tetap yang berhenti tengah tahun (broken
period), maka perhitungan realisasi dilakukan di masa pajak (bulan)
terakhir di mana pegawai yang bersangkutan berhenti. Tidak berbeda dari
perhitungan PPh Pasal 21 realisasi untuk pegawai tetap yang bekerja full
period, PPh Pasal 21 terutang adalah selisih PPh Pasal 21atas seluruh
penghasilan-yang diterima karyawan yang bersangkutan sampai dengan
masa pajak karyawan berhenti-dengan akumulasi PPh Pasal 21 yang telah
dipotong di setiap masa sebelumnya.
C. Efisiensi
1. Efisiensi Secara Umum
Menurut Cendiman dalam Elen Berlianti (2009:36) efisiensi adalah
perbandingan terbaik antara suatu kegiatan dengan hasilnya. Menurut
definisi ini, efisiensi terdiri atas 2 unsur yaitu kegiatan dan hasil dari
kegiatan tersebut.
a. Unsur Kegiatan
Suatu kegiatan dianggap mewujudkan efisiensi kalau suatu hasil
tertentu tercapai dengan kegiatan terkecil. Unsur kegiatan terdiri dari
5 subunsur berikut : pikiran, tenaga, bahan, waktu, dan ruang.
b. Unsur Hasil
Suatu kegiatan dianggap mewujudkan efisiensi kalau dengan suatu
kegiatan tertentu mencapai hasil yang terbesar. Unsur hasil terdiri
58
35
dari 2 subunsur berikut, yaitu : Jumlah (kuantitas) dan Mutu
(kualitas).
Menurut Danfar dalam Elen Berliyanti (2009:36), efisiensi
merupakan suatu ukuran dalam membandingkan rencana penggunaan
masukan dengan penggunaan yang direalisasikan atau perkataam lain
penggunaan yang sebenarnya.
2. Efisiensi Beban Pajak
Secara financial, pajak dapat mengurangi laba yang diperoleh oleh
seseorang atau suatu badan usaha. Pajak yang harus ditanggung oleh
Wajib Pajak merupakan beban yang dapat mempengaruhi besarnya laba
bersih yang diperoleh. Jika beban adalah suatu penurunan atau
berkurangnya nilai modal akibat penggunaan asset, maka hal tersebut
seharusnya dapat ditekan seminimal mungkin. penurunan nilai modal
karena dapat mempengaruhi laba yang akan diperoleh.
Efisiensi bertujuan untuk menghindari pemborosan-pemborosan
sumber daya yang dapat mempengaruhi laba usaha. Penghindaran
pemborosan tersebut merupakan upaya optimalisasi alokasi sumber daya
dengan melakukan aktivitas dengan benar disamping melaukan aktivias
yang seharusnya dilakukan. Salah satu cara efisiensi beban pajak yang
dapat dilakukan adalah dengan melakukan perencanaan pajak.
59
36
D. Perencanaan Pajak
1. Pengertian Perencanaan Pajak
Menurut Mohammad Zain (2005:3) Perencanaan pajak adalah
merupakan tindakan perstrukturan yang terkait dengan konsekuensi
potensi pajaknya, yang tekanannya kepada pengendalian setiap transaksi
yang ada konsekuensi pajaknya.
Sedangkan menurut Hoffman dalam Omposunggu (2011:3)
perencanaan pajak (tax planning) adalah suatu kapasitas yang dimiliki
oleh wajib pajak untuk menyusun aktivitas keuangan guna mendapat
pengeluaran (beban) pajak yang minimal. Secara teoritis, tax planning
dikenal sebagai effective tax planning, yaitu seorang wajib pajak berusaha
mendapat penghematan pajak (tax saving) melalui prosedur penghindaran
pajak (tax avoidance) dan mengemplang pajak sesuai UU Perpajakan.
2. Tujuan Perencanaan Pajak
Menurut Pohan (2011:11) tujuan perencanaan pajak adalah sebagai
berikut:
a. Meminimalisir beban pajak yang terutang.
b. Memaksimumkan laba setelah pajak.
c. Meminimalkan terjadinya kejutan pajak (tax surprise) jika terjadi
pemerikasaan pajak yang dilakukan oleh fiskus.
d. Memenuhi kewajiban perpajakan secara benar, efisien dan efektif
sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.
60
37
3. Motivasi Perencanaan Pajak
Beberapa hal yang mempengaruhi perilaku wajib pajak untuk
meminimumkan kewajiban pembayaran pajaknya baik secara legal
maupun ilegal adalah.
a. Tingkat kerumitan suatu peratuaran
Makin rumit peraturan perpajakan yang ada, maka terdapat
kecenderungan untuk menghindarinya karena biaya untuk
mematuhinya (compliance cost) menjadi tinggi.
b. Besarnya pajak yang terutang
Makin besar jumlah pajak yang terutang akan makin giat usaha-
usaha wajib pajak untuk memperkecil jumlah pembayaran pajaknya.
Perlu diperhatikan pula bahwa tarif pajak di Indonesia bersifat
progresif.
c. Biaya untuk negoisasi
Disengaja atau tidak sengaja, kadang-kadang wajib pajak melakukan
negosiasi-negosiasi dalam pelaksanaan hak dan kewajiban
perpajakannya.
d. Resiko deteksi
Resiko deteksi ini berhubungan dengan tingkat probabilitas apakah
pelangaran ketentuan perpajakan ini akan terdeteksi atau tidak.
Makin rendah resiko deteksi, wajib pajak memiliki kecenderungan
untuk melakukan pelanggaran-pelanggaran ketentuan perpjakan.
Sebaliknya, bila suatu pelanggaran ketentuan perpajakan mudah
61
38
diketahui, maka wajib pajak akan memilih posisi konservativ dengan
tidak melanggar aturan.
4. Tahapan-tahapan Perencanaan Pajak
a. Analisis data base informasi yang ada.
b. Membuat satu model atau lebih rencana besarnya pajak.
c. Evaluasi atas perencanaan pajak.
d. Mencari kelemahan dan memperbaiki kembali rencana pajak.
e. Memutakhirkan rencana pajak.
5. Strategi Perencanaan Pajak
Menurut Nyoman Santosa Hardika (2007:108) strategi perencanaan
pajak yang dilakukan oleh perusahaan haruslah bersifat legal untuk
menghindari pengenaan sanksi-sanksi pajak dikemudian hari.
Penghematan pajak akan selalu menganut sistem “the least and least”
yakni membayar dalam jumlah seminimal mungkin dan pada saat terakhir
menurut ketentuan perundang-undangan. Untuk menghemat beban pajak
dapat dilakukan dengan prinsip-prinsip antara lain sebagai berikut:
a. Mengambil keuntungan sebesar-besarnya dari keuntungan mengenai
pengecualian dan pemotongan atau pengurangan yang
diperkenankan atas penghasilan kena pajak oleh undang-undang.
Dalam peraturan dan undang-undang perpajakan banyak terdapat
pengecualian dan pengurangan yang diperkenankan. Misalnya
menjelang akhir tahun diketahui bahwa jumlah pajak yang akan
terutang cukup besar, maka untuk mengurangi jumlah tersebut,
62
39
perusahaan dapat menguranginya dengan menambah penghasilan
kena pajak. Termasuk dalam hal ini adalah biaya riset dan
pengembangan, biaya pendidikan dan latihan pegawai, biaya
perbaikan kantor, biaya pemasaran. Maksud pengeluaran ini adalah
dari pada menggunakan uang tersebut untuk membayar pajak yang
lebih besar, lebih baik uang tadi digunakan untuk kepentingan
perusahaan.
b. Memberikan tunjangan kepada karyawan dalam bentuk uang atau
natura dan kenikmatan sepanjang pemberian tunjangan dan
kenikmatan tersebut diperhitungkan sebagai penghasilan yang
dikenakan pajak bagi pegawai yang menirimanya. Cara ini juga
meruakan salah satu pilihan untuk menghindari pengenaan lapisan
tarif maksimum.
c. Pemilihan metode penyusutan yang diperkenankan oleh peratuaran
pajak. Jika perusahaan memprediksi laba yang cukup besar maka
dapat dipergunakan metode penyusutan saldo menurun sehingga
biaya penyusutan dapat mengurangi laba kena pajak. Sebaliknya jika
diperkirakan pada awal-awal tahun investasi belum memberikan
keuntungan atau timbul kerugian maka pilihannya adalah
menggunakan metode penyusutan garis lurus supaya biaya
penyusutan dapat ditunda untuk beberapa tahun kedepan.
63
40
d. Mengoptimalkan kredit pajak yang diperkenankan. Untuk itu wajib
pajak harus jeli mendapatkan informasi mengenai pembayaran pajak
yang dapat dikreditkan.
e. Menghindari pemeriksaan pajak. Pemerikasaan pajak oleh Direktorat
Jenderal Pajak dilakukan terhadap wajib pajak yang SPT-nya lebih
bayar, SPT-nya rugi, tidak memasukkan SPT atau terlambat
memasukkan SPT, terdapat informasi pelanggaran, dan memenuhi
criteria tertentu yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak.
f. Menghindari pelanggaran terhadap peraturan perpajakan yang
berlaku. Untuk menghindari pelanggaran terhadap peraturan
perpajakan dapat dilakukan dengan cara menguasai peraturan
perpajakan yang berlaku.
Dari segi Pajak Penghasilan Badan (PPh Badan), terdapat strategi
yang dapat digunakan untuk menghemat/mengefisiensikan beban
PPh Badan. Diantaranya adalah.
a. Pemilihan alternatif dasar pembukuan, dari sisi ini penggunaan dasar
akrual (accrual basis) akan lebih menguntungkan dari sisi efisiensi
pajak.
b. Pengelolaan transaksi yang berhubungan dengan pemberian
kesejahteraan karyawan. Untuk perusahaan yang memperoleh
penghasilan di atas Rp. 100 juta dan pengenaan PPh Badannya tidak
final, maka diupayakan pemberian natura dan kenikmatan yang
seminimal mungkin, karena pengeluaran ini tidak dapat dibebankan
64
41
sebagai biaya. Untuk perusahaan yang pengenaan PPh Badannya
secara final, maka sebaiknya memberikan kenikmatan dan natura
kepada karyawan yang sebesar-besarnya, karena pemberian
kenikmatan ini tidak akan mempengaruhi pengenaan PPh Badan.
6. Perencanaan Pajak PPh Pasal 21
Menurut Omposunggu (2011:85) Perencanaan pajak bagi perusahaan
pemberi kerja sebagai berikut:
a. Menerapkan prinsip taxable dan deductable yaitu dengan:
1) Menerapkan biaya non deductable menjadi deductable dan
sebaliknya
2) Mengubah penghasilan merupakan objek pajak menjadi
penghasilan bukan objek pajak.
b. Memaksimalkan biaya karyawan yang dapat dialokasikan sebagai
biaya usaha atau biaya fiscal.
c. Mengalihkan pemberian natura menjadi bentuk uang sehingga
deductability.
Yang dimaksud biaya deductable menurut Pasal 6 ayat (1) UU PPh
Nomor 36 Tahun 2008 antara lain adalah biaya untuk mendapatkan,
menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk:
(a) Biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan
kegiatan usaha, antara lain: biaya pembelian bahan; biaya berkenaan
dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus,
gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang, bunga,
65
42
sewa, dan royalty; biaya perjalanan; biaya pengolahan limbah; premi
asuransi; biaya promosi penjualan.
(b) Penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan
amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya
lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 11A.
(c) Iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh
Menteri Keuangan
(d) Biaya penelitian dan pegembangan perusahaan yang dilakukan di
Indonesia.
(e) Biaya beasiswa, magang, dan pelatihan.
Beban-beban yang dapat dikurangkan ini nantinya yang harus
diperbesar oleh perusahaan, sehingga penguranan terhadap penghasilan
bruto juga akan semakin besar, akibatnya pajak yang dibayar akan
semakin kecil.
Sedangkan yang dimaksud dengan biaya non deductable menurut
Pasal Pasal 9 ayat (1) UU PPh Nomor 36 Tahun 2008 menyebutkan jenis-
jenis biaya yang tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto antara lain
sebagai berikut:
(a) Pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apa pun seperti
deviden, termasuk deviden yang dibayarkan oleh perusahaan
asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha
koperasi.
66
43
(b) Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi
pemegang saham, sekutu, atau anggota.
(c) Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa
yang diberikan dalam bentuk natura atau kenikmatan, kecuali
penyedia makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta
pengganti atau imbalan dalam bentuk natura dari kenikmatan di
daerah tertentu yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang
diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK-
83/PMK.03/2009)
(d) Pajak Penghasilan
(e) Sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi
pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan
perundang-undangn di bidang perpajakan.
7. Metode Penghitungan PPh Pasal 21
Saat diluncurkannya program reformasi perpajakan di tahun 1983,
sejak itu pula berkembang pemikiran dari wajib pajak untuk
mengefisienkan pajak yang harus menjadi beban perusahaan.
Menurut Chairil Anwar Pohan (2011:91) Setidaknya ada 3 metode
yang biasnya digunakan dalam perhitungan pajak penghasilan Pasal 21
oleh perusahaan dalam menjalankan perencanaan pajak, yaitu:
A. Gross Method (PPh Pasal 21 ditanggung oleh Karyawan)
Merupakan metode pemotongan pajak dimana karyawan
menanggung sendiri jumlah pajak penghasilannya, yang biasanya
67
44
dipotong langsung dari gaji karyawan yang bersangkutan. Biasanya
dilakukan pada perusahaan yang baru berdiri.
B. Net Method (PPh Pasal 21 ditanggung oleh Perusahaan)
Merupakan metode pemotongan pajak dimana perusahaan
menanggung pajak karyawannya. Sebagaimana dimaksud dalam
Kep. Dirjen Pajak No. 31/PJ./2008 Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 8 ayat
(I), Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26
termasuk pula penerimaan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan
lainnya dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diberikan oleh
bukan Wajib Pajak, Wajib Pajak yang dikenakan Pajak penghasilan
yang bersifat final; atau Wajib Pajak yang dikenakan Pajak
Penghasilan berdasarkan norma penghitungan khusus (deemed
profit). Selanjutnya pada Pasal 8 ayat 2 menegaskan bahwa Pajak
Penghasilan yang ditanggung oleh pemberi kerja, termasuk yang
ditanggung oleh Pemerintah, merupakan penerimaan dalam bentuk
kenikmatan.
C. Gross-Up Method (Tunjangan pajak yang di gross up)
Merupakan metode pemotongan pajak dimana perusahaan
memberikan tunjangan pajak yang jumlahnya sama besar dengan
jumlah pajak yang akan dipotong dari karyawan. Perhitungan
tunjangan pajak diformulasikan untuk menyamakan jumlah pajak
yang akan dibayar dengan tunjangan pajak yang diberikan
perusahaan terhadap karyawannya.
68
45
Perbedaan prinsipil antara Net Method dengan Gross-Up Method
adalah sebagai berikut.
a. Bahwa pada Metode Net besarnya PPh Pasal 21 yang ditanggung
oleh perusahaan tersebut tidak dimasukkan sebagai tunjangan pajak
di SPT PPh Pasal 21, sedangkan pada Metode gross up, besarnya
tunjangan pajak- Pasal 21 tersebut dimasukkan sebagai elemen
penghasilan dari tunjangan pajak yang dicantumkan di SPT PPh
Pasal 21.
b. Bahwa pada Metode Net, besarnya PPh Pasa121 yang ditanggung
oleh Perusahaan tidak bisa dibiayakan (non deductible) sedangkan
pada Metode gross up seluruh tunjangan pajaknya bisa dibiayakan
(deductible).
8. Kepastian Hukum Metode Gross Up
Terminologi Metode gross up ini yang terkait dengan metode
perhitungan PPh pasal 21 memang tidak dimuat dalam Undang-Undang
Pajak Penghasilan maupun Peraturan Pemerintah atau Peraturan Menteri
Keuangan. Kalaupun istilah itu dipakai, hanya penggunaannya terbatas
pada pengenaan pajak penghasilan yang terkait dengan PPh Pasa1 23.
a. Per. Dirjen pajak No. 64/PJ/2009 Penetapan jumlah Pajak
Penghasilan Ditanggung Pemerintah atas Penghasilan berupa
Kompensasi Terminasi Dini Hak Eksklusif Telkom yang harus
dibayarkan Pemerintah kepada Telkom merupakan Objek Pajak,
yang dihitung dengan metode gross up.
69
46
b. Private ruling Surat Dirjen Pajak No. S. 1149/PJ.312/2004 tentang
Pajak Penghasilan atas bunga (kupon) tetap Obligasi Negara Dalam
Valas dengan metode gross up yang pengenaannya dengan
melakukan gross up terhadap pembayaran bunga tersebut.
Hingga saat ini tidak ada ketentuan yang mengatur konsistensi
perhitungan PPh pasal 21 dengan metode gross up dimaksud padahal
aplikasi metode ini sudah menjadi salah satu model dan opsi kebijakan
perpajakan yang diterapkan di banyak perusahaan.
Semua pihak, baik fiskus maupun wajib pajak telah meyakini dan
bahkan banyak yang sudah hapal di luar kepala tentang prinsip taxability-
deductibility yang dijabarkan dalam Pasal 4 ayat 1 (taxable income) dan
Pasal 4 ayat 3 (nontaxable income) serta Pasal 6 ayat 1 (deductible
expenses) dan Pasal 9 ayat 1 (nondeductible expenses). Dalam hubungan
kerja antar perusahaan dengan karyawan, mekanisme prinsip tersebut
berlaku, jika dikaryawan merupakan penghasilan (taxable income), maka
di perusahaan boleh menjadi biaya. (deductible expense), atau sebaliknya
jika di karyawan merupakan bukan penghasilan (non-taxable income),
maka diperusahaan menjadi bukan biaya (non-deductible expense).
Semua penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang
sudah dikenakan pajak (bukan PPh final) dapat dibiayakan menjadi
pengurang penghasilan dalam laporan keuangan fiskal atau SPT PPh
Badan. Dalam pengertian penghasilan yang menjadi objek pajak
penghasilan tersebut termasuk tunjangan. Jadi sebenarnya landasan hukum
70
47
pemberian tunjangan pajak yang dalam perlakuan pajaknya diakui sebagai
biaya deductible itu sudah jelas, secara eksplisit tertuang dalam Pasal 4
UU PPh, sesuai dengan makna prinsip taxability-deductibility. Artinya
bilamana penghasilan (dari tunjangan pajak) karyawan tersebut sudah
dipajaki dan disetorkan ke Kas Negara serta sudah dilaporkan dalam SPT
PPh Pasal 21, maka bagi pemberi kerja atas pengeluaran (biaya tunjangan
pajak) tersebut dapat dibiayakan menjadi pengurang penghasilan dalam
laporan keuangan fiskal atau SPT PPh Badan. Tentu dengan catatan,
transaksi tersebut didukung dengan adanya penjurnalan biaya tunjangan
pajak didalam pembukuan wajib pajak serta juga tercantum dalam slip gaji
karyawan.
9. Rumus Pehitungan Gross-up
Berikut ini adalah rumus untuk menentukan besaran tunjangan pajak
yang di gross up seperti terlihat pada tabel 2.4 dibawah ini.
Tabel 2.4:
Rumus Gross-up untuk perhitungan tunjangan PPh Pasal 21
PKP s/d RP 50.000.000,00 = PKP X 5%
0,9525
PKP di atas 50.000.000 s.d Rp 250.000.000 = (PKP X 15%) - 5 Juta
0,85
PKP di atas Rp 250.000.000 s.d Rp 500.000.000 = (PKP X 25 %) - 30 Juta
0,75
PKP di atas Rp 500.000.000 = (PKP X 30 %) - 55 Juta
0,70
Sumber: Cara Legal Siasati Pajak hal. 80
71
48
10. Contoh Perhitungan PPh Pasal 21
a. Perhitungan PPh Pasal 21 Metode Gross
Rakhmat sebagai pegawai tetap pada PT. Bella Nusa Utama di
Jakarta pada tahun 2009 menerima gaji sebulan sebesar Rp
3.000.000,00 dan membayar iuran pensiun Rp 100.000,00. Rakhmat
telah menikah tetapi belum mempunyai anak dan telah ber-NPWP.
Perhitungan PPh Pasal 21 sebagai berikut:
Gaji sebulan Rp 3.000.000,00
Pengurang:
Biaya jabatan:
5% x Rp 3.000.000,00 Rp 150.000,00
Iuran Pensiun Rp 100.000,00
Rp 250.000,00
Penghasilan Neto sebulan Rp 2.750.000,00
Penghasilan Neto setahun
12 x Rp 2.750.000,00 Rp 33.000.000,00
PTKP (K/0) setahun
Untuk WP sendiri Rp 15.840.000,00
Tambahan WP kawin Rp 1.320.000,00
Rp 17.160.000,00
Penghasilan Kena Pajak setahun Rp 15.840.000,00
Penghasilan Kena Pajak setahun Rp 15.840.000,00
PPh Pasal 21 Terutang
5% x Rp 15.840.000,00 = Rp 792.000,00
PPh Pasal 21 sebulan = Rp 66.000,00
Dari perhitungan diatas Rahkmat menanggung sendiri PPh Pasal 21
yaitu sebesar Rp 66.000,00 yang langsung dipotong dari gajinya.
Jadi, gaji yang dibawa pulang oleh Rakhmat sebesar Rp
2.934.000,00.
72
49
b. Perhitungan PPh 21 Metode Net
Gunawan yaitu seorang pegawai PT Dana dengan status menikah
dengan mempunyai 3 orang anak dan telah ber-NPWP menerima gaji
Rp 4.000.000,00 sebulan serta PPh ditanggung pemberi kerja. Tiap
bulan Gunawan membayar iuran pensiun ke dana pensiun yang
pendiriannya disahkan oleh Menteri Keuangan sebesar Rp
150.000,00. Perhitungan PPh Pasal 21 atas gaji sebagai berikut:
Gaji sebulan Rp 4.000.000,00
Pengurang:
Biaya jabatan:
5% x Rp 4.000.000,00 Rp 200.000,00
Iuran Pensiun Rp 150.000,00
Rp 350.000,00
Penghasilan Neto sebulan Rp 3.650.000,00
Penghasilan Neto setahun
12 x Rp 3.650.000,00 Rp 43.800.000,00
PTKP (K/0) setahun
Untuk WP sendiri Rp 15.840.000,00
Tambahan WP kawin Rp 1.320.000,00
Tambahan 3 orang anak Rp 3.960.000,00
Rp 21.120.000,00
Penghasilan Kena Pajak setahun Rp 22.680.000,00
PPh Pasal 21 Terutang
5% x Rp 22.680.000,00 = Rp 1.134.000,00
PPh Pasal 21 sebulan = Rp 94.500,00
PPh Pasal 21 sebesar Rp 94.500,00 ditanggung dan dibayar oleh
pemberi kerja dan jumlah tersebut tidak dapat dikurangkan dari
Penghasilan Bruto pemberi kerja dan bukan merupakan penghasilan
yang dikenakan pajak kepada Gunawan. Jadi, gaji yang dibawa
pulang Gunawan adalah sebesar Rp 4.000.000,00.
73
50
c. Perhitungan PPh Pasal 21 Metode Gross-up
Indra status kawin mempunyai 3 orang anak telah memiliki NPWP
bekerja pada PT Kartika dengan memperoleh gaji sebesar
Rp 2.500.000,00 sebulan. Iuran pensiun yang dibayarkan Indra
sebesar Rp 25.000,00 sebulan. Perhitungan PPh Pasal 21 sebagai
berikut:
Gaji sebulan Rp 2.500.000,00
Pengurang:
Biaya jabatan:
5% x Rp 2.500.000,00 Rp 125.000,00
Iuran Pensiun Rp 25.000,00
Rp 150.000,00
Penghasilan Neto sebulan Rp 2.350.000,00
Penghasilan Neto setahun
12 x Rp 2.350.000,00 Rp 28.200.000,00
PTKP (K/0) setahun
Untuk WP sendiri Rp 15.840.000,00
Tambahan WP kawin Rp 1.320.000,00
Tambahan 3 orang anak Rp 3.960.000,00
Rp 21.120.000,00
Penghasilan Kena Pajak setahun Rp 7.080.000,00
Berdasarkan tabel 2.4 Rumus gross-up adalah sebagai berikut:
Tunjangan Pajak PPh Pasal 21 = PKP x 5%
0,9525
= Rp 7.080.000 x 5%
0,9525
= Rp 371.654
Tunjangan Pajak PPh Pasal 21 sebulan = Rp 30.971
Perhitungan PPh Pasal 21 gross-up:
Gaji sebulan Rp 2.500.000,00
Tunjangan Pajak Rp 30.971,00
Total Penghasilan Bruto Rp 2.530.971,00
74
51
Pengurang:
Biaya jabatan:
5% x Rp 2.530.971,00 Rp 126.549,00
Iuran Pensiun Rp 25.000,00
Rp 151.549,00
Penghasilan Neto sebulan Rp 2.379.422,00
Penghasilan Neto setahun
12 x Rp 2.379.422,00 Rp 28.553.068,00
PTKP (K/0) setahun
Untuk WP sendiri Rp 15.840.000,00
Tambahan WP kawin Rp 1.320.000,00
Tambahan 3 orang anak Rp 3.960.000,00
Rp 21.120.000,00
Penghasilan Kena Pajak setahun Rp 7.433.000,00
PPh Pasal 21 Terutang
5% x Rp 7.433.000,00 = Rp 371.650,00
PPh Pasal 21 sebulan = Rp 30.971,00
Dari perhitungan diatas PPh Pasal 21 yang dipotong dari
pegawai yaitu sebesar Rp 30.971,00 atau sebesar tunjangan pajak
yang diberikan perusahaan. Tunjangan pajak ini merupakan
penghasilan pegawai yang bersangkutan sehingga dapat dijadikan
pengurang Penghasilan Bruto. Sedangkan untuk gaji yang dibawa
pulang oleh Indra sebesar Rp 2.500.000,00 dari (Rp 2.530.971,00-Rp
2.500.000,00).
E. Pajak Penghasilan (PPh) Badan
1. Tarif PPh Badan
Sebagaimana tercantum dalam pasal 17 UU PPh, tarif PPh untuk
Wajib Pajak Badan dan Bentuk Usaha Teta[ ditetapkan sebesar 28% untuk
tahun pajak 2009 dan 25% untuk mulai tahun pajak 2010 dan seterusnya.
Namun untuk Wajib Pajak Badan yang mempunyai omset penjualan di
75
52
bawah 50 miliyar setahun mendapatkan penurunan tarif dengan ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 e UU PPh. Selain itu bagi Wajib
Pajak Badan yang memenuhi syarat tertentu dapat penurunan tarif 5%.
Ketentuan pengenaan tarif PPh Badan perlu diketahui beberapa hal:
a. Untuk kepentingan pengenaan tarif, Penghasilan Kena Pajak
dibulatkan dalam ribuan rupiah ke bawah. Misalnya Penghasilan
Kena Pajak adalah Rp 1.250.650.900. Untuk kepentingan pengenaan
tarif, jumlah tersebut dibulatkan kebawah menjadi Rp 1.250.650.000.
b. Untuk tahun 2009 tarif pajak adalah sebesar 28% tarif tunggal.
c. Wajib Pajak dalam negeri yang berbentuk Perseroan Terbuka yang
paling sedikit 40% dari jumlah keseluruhan saham yang disetor
diperdagangkan di bursa efek di Indonesia dan memenuhi
persyaratan tertentu lainnya dapat mempeoleh tarif sebesar 5% lebih
rendah dari tarif tersebut.
Persyaratan lainnya sesuai PP Nomor 81 Tahun 2007, jo.
238/PMK.03/2008 jo. SE-42/PJ/2009 diantaranya adalah:
1) 40% atau lebih dari keseluruhan saham yang disetor dan saham
tersebut dimiliki paling sedikit oleh tiga ratus pihak.
2) Masing-masing pihak tersebut hanya boleh memiliki saham
kurang dari 5% dari keseluruhan yang disetor.
3) Ketentuan tersebut harus dipenuhi oleh Wajib Pajak Badan
dalam negeri yang berbentuk Perseroan Terbuka dalam waktu 6
76
53
bulan dalam jangka waktu 1 tahun pajak. Waktu 6 bulan adalah
183 hari kalender.
4) Harus melampirkan surat keterangan dari Biro Administrasi
Efek pada Surat Pemberitahuan Tahunan PPh WP Badan dengan
melampirkan formulir X.H.1-6 sebagaimana diatur dalam
Peraturan Bapepam dan LK Nomor X.H.1 untuk setiap tahun
pajak terkait. Surat keterangan dibuat untuk setiap tahun pajak
dengan mencantumkan nama Wajib Pajak, NPWP, Tahun Pajak
serta menyatakan bahwa dalam waktu paling singkat 6 bulan
dalam jangka wakru 1 tahun pajak.
d. Wajib Pajak Badan dalam negeri dengan peredaran usaha sampai
dengan Rp 50.000.000.000 (lima puluh milyar rupiah) mendapat
fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% (lima puluh persen)
yang dikenakan atas penghasilan kena pajak dari bagian peredaran
bruto sampai dengan Rp 4.800.000.000 (Tarif Pasal 31 e).
Ketentuan selengkapnya mengenai ketentuan pengurangan tarif ini
terdapat dalam SE-66/PJ/2010. Diantaranya mengatur bahwa:
1) Fasilitas penurunan tarif ini tidak diterapkan melalui
permohonan atau pengajuan, melainkan self assessment oleh
Wajib Pajak Badan sendiri.
2) Pemanfaatan penurunan tarif ini adalah bukan pilihan melainkan
keharusan.
77
54
3) Penghasilan bruto yang menjadi patokan dapat tidaknya
menggunakan fasilitas penurunan tarif adalah penghasilan yang
diterima atau diperoleh dari kegiatan usaha sebelum dikurangi
dangan biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara
penghasilan baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar
negeri, meliputi:
(a) Penghasilan yang dikenai pajak bersifat final.
(b) Penghasilan yang dikenai pajak bersifat tidak final.
(c) Penghasilan yang dikecualikan dari objek pajak.
2. Contoh Perhitungan PPh Badan
Contoh perhitungan Pajak Penghasilan Badan adalah sebagai berikut:
Contoh 1.
Pada tahun 2010, PT. A memiliki omset lebih dari 50.000.000.000
setahun dan perusahaan tersebut tidak terdaftar di BEI dan tidak
memenuhi syarat tertentu, dengan jumlah Penghasilan Kena Pajak
PT. A adalah Rp 1.250.000.000.
PPh terutang adalah 25% x Rp 1.250.000.000 = Rp 312.500.000.
Contoh 2.
Peredaran bruto PT. Y pada tahun 2010 adalah sebesar
Rp 4.800.000.000 dengan Penghasilan Kena Pajak Rp 500.000.000.
PPh terutang = 50% x 25% x Rp 500.000.000 = Rp 62.500.000.
78
55
Contoh 3.
Peredaran bruto PT. X pada tahun 2010 adalah sebesar
Rp 30.000.000.000 dengan Penghasilan Kena Pajak sebesar
Rp 3.000.000.000.
Perhitungan PPh terutang adalah sebagai berikut:
Bagian Penghasilan Kena Pajak yang memperoleh fasilitas
adalah sebesar (Rp 4.800.000.000/Rp 30.000.000.000) x Rp
3.000.000.000 = Rp 480.000.000; PPh terutang 50% x 25 % x
Rp 480.000.000 = Rp 60.000.000.
Bagian Penghasilan Kena Pajak yang tidak memperoleh fasilitas
adalah sebesar (Rp 3.000.000.000 – Rp 480.000.000) =
Rp 2.520.000.000; PPh terutang sebesar 25% x Rp
2.520.000.000 = Rp 630.000.000.
Total PPh Terutang Rp 60.000.000 + Rp 630.000.000 =
Rp 690.000.000.
F. Hasil-hasil Penelitian Terdahulu
Adapun hasil-hasil sebelumnya dari penelitian-penelitian terdahulu
mengenai topik yang berkaitan dengan penelitian ini dapat dilihat dalam tabel
2.5.
9
56
Tabel 2.5
Hasil-hasil Penelitian Terdahulu
Bersambung pada halaman selanjutnya
No.
Peneliti
(Tahun)
Judul
Penelitian
Metodelogi Penelitian Hasil Penelitian
(Kesimpulan) Persamaan Perbedaan
1. Eva Theresa
Ruchjana
(2008)
Analisis Penerapan Metode
Gross-Up dalam
Perhitungan PPh 21
Sebagai Upaya
Perencanaan Pajak (Studi
Kasus PT. BPR XYZ
Tahun 2005)
Variable
Metode
gross-up,
Metode Net,
Variabel
Beban PPh
Badan.
Hanya
Membandingan
2 (dua) metode,
yaitu metode net
dan gross-up.
Pajak Penghasilan Badan yang dihitung dengan
metode gross-up akan lebih kecil dibandingkan
metode net.
2. Silviana
Agustini
(2010)
Analisis Perbedaan
Penetapan Pajak Sebelum
dan Sesudah Perencanaan
Pajak Penghasilan Pasal 21
Wajib Pajak Pribadi
Berdasarkan Metode Gross
Up Pada PT. Industri
Telekomunikasi Indonesia
(Persero)
Variabel
metode
gross up.
Variabel Beban
Metode
penelitian
menggunakan t-
test.
Terdapat perbedaan yang signifikan dalam penetapan
pajak terutang sebelum dan sesudah penerapan
perencanaan pajak penghasilan badan berdasarkan
metode gross up .
Dengan menggunakan metode gross up perusahaan
dapat melakukan pengematan pajak.
3. Astri
Salvianti
(2010)
Tinjauan Atas Pelaksanaan
Pajak Penghasilan Pasal 21
Atas Karyawan Di PT
Dirgantara Indonesia
(Persero)
Variable
Metode
gross-up
dan Metode
Net.
Hanya
melakukan
tinjauan terhadap
perhitungan
metode net dan
metode gross-up.
Perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas
Karyawan yang dilakukan oleh PT. Dirgantara
Indonesia dengan cara memberi tunjangan pajak
kepada seluruh karyawan tidak tepat karena
mengakibatkan penghasilan karyawan meningkat,
dan disarankan untuk menggunakan metode gross-up
10
57
Tabel 2.5 (Lanjutan)
Sumber : ringkasan jurnal, tesis, dan skripsi
No.
Peneliti
(Tahun)
Judul
Penelitian
Metodelogi Penelitian Hasil Penelitian
(Kesimpulan) Persamaan Perbedaan
1. Antonius
Leonard
Tarigan
(2006)
Analisis Perencanaan
Pajak PPh Pasal 21 Atas
Penghasilan Karyawan
Pada PT Libra Emas
Permata Medan
Variable
Metode
gross-up
dan Metode
Net.
1.Menambahkan
perhitungan
dengan pemberian
natura.
2.Melihat dampak
efisiensi kas keluar
Perencanaan pajak PPh Pasal 21 yang paling efektif
untuk meminimalisirkan pengeluaran kas adalah
penggabungan antara penggantian tunjangan
menjadi pemberian dalam brntuk natura dan
kenikmatan dengan pemberian tunjangan PPh Pasal
21 metode gross-up yang dapat mengurangi
pengeluaran kas sebesar Rp 132.173.217,00
2. Harcrisnowo
(2008)
Perencanaan Pajak
Penghasilan (PPh) Pasal
21 Karyawan Tetap
Dalam Upaya
Meminimalisasi Biaya
Pajak PT. Bank
Internasional Indonesia
(BII) Finance Center
Variabel
metode
gross-up,
gross, dan
Net.
1. Menambahkan
variabel
pemberian natura
2. Menghitung PPh
21 dengan
metode
bayangan.
Perencanaan pajak yang dilakukan PT. BII Finance
Center dengan memberikan tunjangan dan bukan
natura sudah baik karena menghasilkan Tax Saving
sebesar Rp 182.134.171. sedangkan untuk metode
gross, gross up, net harus dilihat kondisi keuangan
perusahaan dan tingkat penghasilan karyawan.
3. Herman
(2006)
Analisis Atas Perencanaan
Pajak Penghasilan Pasal
21 Pada PT. XYZ
Variabel
metode
gross-up,
gross, dan
Net
Menambah
variabel tunjangan
pajak non gross
up, dan menmbah
perhitungan jika
perusahaan rugi
PT. XYZ belum melakukan perencanaan pajak
dengan baik, WP hanya mempertimbangkan
pemberian tunjangan PPh pasal 21, memang
alternatif ini menghasilkan PPh Badan yang kecil
yaitu sebesar Rp 144.941.981, tetapi masih ada
alternatif lain yang lebih efisien, baik untuk PPh
Badan maupun Pajak Penghasilan Pasal 21 atas
karyawan.
iv
58
D. Kerangka Pemikiran
Menurut Hamid (2010:15), Kerangka pemikiran merupakan sintesa dari
serangkaian teori yang tertuang dalam tinjauan pustaka, yang pada dasarnya
merupakan gambaran sistematis dari kinerja teori dalam memberikan solusi
atau alternatif solusi dari serangkaian masalah yang ditetapkan.
Kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat digambarkan dalam
gambar 2.1.
Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran
Bersambung pada halaman selanjutnya
Perencanaan PPh Pasal 21
berdasarkan UU PPh
Perbandingan Perhitungan
PPh Pasal 21
Metode Gross
Metode Net Metode Gross up
Perhitungan PPh Badan
v
59
(Lanjutan)
PPh Badan yang Lebih Efisien
SPT PPh Badan
vi
60
BAB III
METODOLOGI PENELITIAN
A. Ruang Lingkup Penelitian
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yang dilakukan pada
Koperasi Satya Ardhia Mandiri (KOSAMI) yang terletak di kawasan Bandara
Soekarno-Hatta, Tangerang. Koperasi ini merupakan koperasi simpan pinjam
dan koperasi dagang yang beranggotakan para pegawai Bandara Soekarno-
Hatta. Penelitian ini merupakan penelitian sekunder dimana data yang
digunakan hanya data tahun 2011. Tujuan penelitian ini adalah
membandingkan metode perhitungan PPh Pasal 21 yaitu metode gross,
metode net dan metode gross-up yang paling efisien terhadap utang PPh
Badan Kopersai Satya Ardhia Mandiri (KOSAMI).
B. Metode Penentuan Sampel
Dalam penelitian ini metode penentuan sampel yang digunakan adalah
metode purposive sampling dengan menggunakan pemilihan sampel
berdasarkan strategi kecakapan atau pertimbangan pribadi semata (judgement
sampling) yaitu pemilihan sampel tidak acak yang informasinya diperleh
dengan menggunakan pertimbangan tertentu. Sampel yang diambil dalam
penelitian ini adalah tiga bulan yaitu:
1. Januari, karena merupakan awal dari Masa Pajak.
vii
61
2. Agustus, karena pada bulan ini pegawai tetap maupun outsourcing
diberikan Tunjangan Hari Raya (THR).
3. Desember, karena merupakan Masa Pajak terakhir atau realisasi
perhitungan PPh Pasal 21.
Dari sampel tiga bulan diatas diambil sampel untuk masing-masing
bulan yaitu sebagai berikut:
1. Pegawai tetap dengan sampel 10 orang karyawan dengan kriteria
sampel sebagai berikut:
a. Pegawai tetap dengan posisi manajer.
b. Pegawai tetap berdasarkan pendidikan.
c. Pegawai tetap berdasarkan status pernikahan.
2. Pegawai outsourcing dengan sampel 20 orang karyawan dengan kriteria
sampel sebagai berikut:
a. Pegawai outsourcing berdasarkan status pernikahan.
b. Pegawai outsourcing berdasarkan status PTKP.
c. Pegawai outsourcing berdasarkan NPWP.
d. Pegawai outsourcing berdasarkan lembur
C. Metode Pengumpulan Data
Metode pengumpulan data yang digunakan adalah penelitian pustaka
dan penelitian lapangan yaitu sebagai berikut:
viii
62
1. Penelitian Pustaka
Penelitian pustaka adalah pengumpulan data sebagai landasan teori
serta penelitian terdahulu yang didapat dari dokumen-dokumen, buku,
internet serta sumber data tertulis lainnya yang berhubungan dengan
informasi yang dibutuhkan.
2. Penelitian Lapangan
a. Observasi
Observasi yaitu teknik pengumpulan data dengan melakukan
pengamatan secara langsung atas dokumen dan laporan yang dibuat
oleh perusahaan, yaitu pengamatan data gaji karyawan dan laporan
keuangan Koperasi Satya Ardhia Mandiri sebagai sumber informasi
dari masalah yang akan diteliti, sehingga diperoleh data yang
lengkap.
b. Wawancara
Menurut Indriantoro dan Supomo (152:2002) Wawancara
merupakan teknik pengumpulan dalam metode survei yang
menggunakan pertanyaan secara lisan kepada subyek penelitian.
Wawancara dilakukan dengan mewawancarai secara langsung
pejabat perorangan di Koperasi Satya Ardhia Mandiri (KOSAMI)
sebagai responden yang berwenang untuk memberikan data yang
diperoleh.
ix
63
c. Dokumentasi
Dokumentasi merupakan salah satu cara metode pengumpulan yang
dilakukan dengan cara memindahkan data-data yang diperoleh
dalam bentuk tulisan internal koperasi dalam hal ini bagian
keuangan kedalam tugas akhir yang disusun.
Dalam penelitian ini jenis data yang digunakan adalah data sekunder
yaitu data yang diperoleh dalam bentuk jadi/data yang sudah diolah. Data
sekunder merupakan sumber data penelitian secara tidak langsung melalui
media perantara. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah
daftar gaji karyawan tetap dan outsourcing, laporan keuangan, SPT Masa PPh
21 dan SPT Tahunan Badan pada Koperasi Satya Ardhia Mandiri
(KOSAMI).
D. Metode Analisis Data
Metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis deskriptif
dan metode analisis kualitatif.
1. Metode Analisis Deskriptif
Metode analisis deskriptif yaitu metode yang bertujuan untuk
mengumpulkan data dan informasi yang dapat menggambarkan
keadaan objek penelitian dan menyederhanakannya untuk menjelaskan
masalah dan pemecahannya agar dapat dibaca dan mudah dimengerti.
2. Metode Analisis Kualitatif
x
64
Metode analisis kualitatif bertujuan untuk memperoleh gambaran dan
pemahaman yang menyeluruh terhadap permasalahan yang akan
diteliti. Pendekatan pada penelitian ini menggunakan permasalahan
secara mendalam tentang suatu ketentuan. Pemahama secara mendalam
dalam skripsi ini didapatkan dengan cara mengulang kembali
perhitungan pajak yang sudah dibayar, disetor dan dilapor dan
kemudian membandingkannya dengan perhitungan pajak yang sudah
dibayar, disetor dan dilapor yang sudah ditambahkan variabel lain,
untuk mendapat biaya pajak yang minimum.
E. Operasional Variabel Penelitian
Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah
perencanaan pajak PPh Pasal 21 dan beban pajak koperasi.
1. Perencanaan Pajak (tax planning) adalah proses mengorganisasi usaha
Wajib Pajak atau kelompok Wajib Pajak sedemikian rupa sehingga
utang pajaknya berada dalam posisi yang paling minimal, sepanjang hal
ini dimungkinkan oleh ketentuan perundang-undangan perpajakan
maupun secara komersial.
Perencanaan pajak dalam penelitian ini yaitu berkenaan dengan
perencanaan PPh 21. Yaitu dengan cara memilih metode PPh Pasal 21
ditanggung karyawan (gross), metode PPh Pasal 21 ditanggung pemberi
kerja (net), dan metode tunjangan PPh Pasal 21 digross-up.
xi
65
a. Metode PPh Pasal 21 ditanggung karyawan (gross), yaitu jumlah
PPh Pasal 21 yang terhutang akan ditanggung oleh karyawan itu
sendiri sehingga benar-benar mengurangi penghasilan.
b. Metode PPh Pasal 21 ditanggung pemberi kerja (net), yaitu
jumlah PPh Pasal 21 yang terhutang akan ditanggung oleh
perusahaan.
c. Metode tunjangan PPh Pasal 21 digross-up, Merupakan metode
pemotongan pajak dimana perusahaan memberikan tunjangan
pajak yang jumlahnya sama besar dengan jumlah pajak yang akan
dipotong dari karyawan.
2. Beban Pajak Koperasi adalah jumlah pajak yang harus ditanggung oleh
koperasi atas kegiatan usaha yang dilakukan koperasi tersebut yang
dapat mengurangi laba. Penghasilan Kena Pajak dihitung dengan cara
mengurangkan penghasilan yang diperoleh oleh wajib pajak dengan
biaya-biaya yang diperkenankan dikurangkan (deductible expenses)
sesuai ketentuan perpajakan.
xii
66
BAB IV
PEMBAHASAN
A. Gambaran Umum Perusahaan
1. Sejarah Singkat Perusahaan
Koperasi Satya Madiri (KOSAMI) adalah sebuah koperasi
karyawan PT. Angkasa Pura II Cabang Tama Bandar Udara
International Soekarno-Hatta yang berkantor pusat di Terminal A
(Kedatangan) Bandar Udara Interrnational Soekarno-Hatta Tangerang.
Koperasi Satya Ardhia Mandiri bergerak di bidang usaha simpan pinjam.
Didirikan dengan akte notaris Rukmasanti Harjdasatya Nomor 1,
Tanggal 1 Mei 1989 dengan nama PT. Mitra Pustaka.
2. Visi dan Misi Koperasi Satya Ardhia Mandiri (KOSAMI)
a. Visi
Menjadikan Kopersai Satya Ardhia Mandiri (KOSAMI) sebagai unit
bisnis dan mampu bersama mengutamakan etika bisnis
berdasarkan asas kekeluargaan dan kegotongroyongan.
b. Misi
Mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional.
Mengembangakan kesejahteraan anggota.
Mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota dan
masyarakat.
xiii
67
3. Jenis Usaha Koperasi Satya Ardhia Mandiri (KOSAMI)
a. Penyediaan tenaga kerja.
b. Usaha simpan pinjam.
c. Parkir.
d. Usaha dagang.
4. Permodalan Koperasi Satya Ardhia Mandiri (KOSAMI)
Sumber dana Koperasi Satya Ardhia Mandiri (KOSAMI) berasal
dari simpanan anggota koperasi yang berasal dari:
a. Simpanan Pokok.
b. Simpanan Wajib.
c. Pinjaman PKBL.
d. Pinjaman Bank.
xiv
68
5. Struktur Organisasi
STRUKTUR ORGANISASI
KOPERASI SATYA ARDHIA MANDIRI (KOSAMI)
RAT
Dewan Pengurus
Anggota Koperasi
Dewan Pengawas
Ketua Umum
Ketua
Unit Bidang Usaha
Ketua I
Ketua II
Sekretaris I
Sekretaris II
Bendahara I
Bendahara II
Anggota
xv
69
STRUKTUR ORGANISASI UNIT BIDANG USAHA
KOPERASI SATYA ARDHIA MANDIRI (KOSAMI)
Ass. Manager
Grettings
Ass. Manager
Pengadaan
Manager
Ass. Manager Keuangan Ass. Manager Umum
Anggota
Anggota
Ass. Manager
Kantin
Ass. Manager
SDM
Ass. Manager
SimpanPinjam
Anggota
Anggota
Anggota
Anggota
Anggota
xvi
70
B. Pembahasan dan Analisis Hasil Penelitian
1. Kondisi Kinerja Perusahaan
Tabel 4.1
KOPERASI SATYA ARDHIA MANDIRI (KOSAMI)
NERACA
Per 31 Desember 2011
(dalam rupiah)
Keterangan Jumlah
AKTIVA
AKTIVA LANCAR
Kas/Bank
Surat Berharga
Pendapatan YMH Diterima
Piutang Anggota
Piutang Karyawan
Uang Muka
Sewa Dibayar Dimuka
2.940.783.323,05
107.448.260,00
2.162.924.463,14
1.830.003.066,68
76.144.728,00
198.282.561,00
95.220.000,00
Jumlah Aktiva Lancar 7.410.806.401,87
AKTIVA TETAP
Nilai Perolehan
Akumulasi Penyusutan
413.769.954,00
(239.457.466,00)
Nilai Buku 174.312.488,00
TOTAL AKTIVA 7.585.118.889,87
Sumber : Internal Koperasi Satya Ardhia Mandiri (KOSAMI)
Keterangan Jumlah
PASSIVA
KEWAJIBAN LANCAR
Hutang Jangka Pendek
Hutang Bank
Biaya YMH Dibayar
Simpanan Sukarela
628.916.090,00
-
949.003.868,59
54.713.000,00
Jumlah Kewajiban Lancar 1.632.632.958,59
MODAL DAN CADANGAN
Simpanan Pokok
Simpanan Wajib
Cadangan Koperasi
Dana Bukopin
Cadangan Terminasi
SHU Tahun Berjalan
63.872.000,00
1.566.771.000,00
2.538.562.506,73
62.616.958,49
1.164.441.821,00
556.221.645,06
Jumlah Modal dan Cadangan 5.952.485.931,28
TOTAL PASSIVA 7.585.118.889,87
xvii
71
Tabel 4.2
KOPERASI SATYA ARDHIA MANDIRI (KOSAMI)
LAPORAN LABA/(RUGI)
Per 31 Desember 2011
(dalam rupiah)
No Keterangan Jumlah
I
II
A
B
C
D
Pendapatan Usaha
Pendapatan Simpin
Pendapatan Simpin Multiguna
Pendapatan Voucher
Pendapatan Pengadaan Barang
Pendapatan Greeting Service
Pendapatan Jasa Tenaga Outsourcing
Pendapatan Pengadaan Motor
Pendapatan Vending Machine
Pendapatan Aquarium
Pendapatan Toko 634
Jumlah Pendapatan Usaha
Biaya Usaha
Biaya Operasional Simpin
Biaya Gaji
Tunjangan Hari Raya
Jamsostek
Jumlah Biaya Operasional Simpin
Biaya Operasional Voucher
Biaya Gaji
Tunjangan Hari Raya
Jamsostek
Biaya Sewa Ruangan
Biaya Sewa Listrik
Biaya Pembelian Barang Dagangan
Jumlah Biaya Operasional Voucher
Biaya Operasional Pengadaan
Biaya Gaji
Tunjangan Hari Raya
Jamsostek
Biaya Pengadaan Barang
Jumlah Biaya Operasional Pengadaan
Biaya Operasional Greeting Service
Biaya Gaji
Tunjangan Hari Raya
250.956.102,00
154.879.836,00
851.660.163,00
821.084.476,00
444.348.165,00
18.102.734.303,00
62.062.249,00
18.000.000,00
16.715.636,00
38.386.755,00
20.760.827.685,00
65.353.165,00
3.153.958,00
3.594.308,00
72.101.431,00
154.313.580,00
8.866.250,00
9.092.210,00
60.000.000,00
200,000,00
539.247.590,00
771.719.630,00
43.451880.,00
2.501.500,00
2.237.774,00
667.370.270,00
715.561.424,00
118.941.780,00
6.919.750,00
xviii
72
Lanjutan Tabel 4.2
No Keterangan Jumlah
E
F
G
H
Jamsostek
Biaya Surchart/Konsesi
Biaya Sewa Ruangan
Biaya Listrik
Biaya Air
Biaya Telepon
Biaya Operasional
Jumlah Biaya Operasional Greeting Service
Biaya Operasional Outsourcing
Biaya Gaji
Tunjangan Hari Raya
Jamsostek
Biaya Seragam Dinas
Biaya Terminasi
Biaya Pembinaan
Biaya AVSEC
Biaya Pas
Jumlah Biaya Operasional Outsourcing
Biaya Operasional Aquarium
Biaya Peralatan
Jumlah Biaya Operasional Aquarium
Biaya Operasional Toko 634
Biaya Pembelian
Jumlah Biaya Toko 634
Biaya Administrasi & Umum
Biaya Gaji
Tunjangan Hari Raya
Jamsostek
Honorarium Pengurus
Biaya Seragam Dinas
Biaya Listrik
Biaya Administrasi
Biaya ATK
Biaya Rapat
Biaya Air Minum
Biaya Perlengkapan
Biaya Telpon & Fax
Biaya Ijin Usaha
Biaya Penyusutan
Biaya Cetak
6.303.866,00
29.132.255,00
108.330.000,00
5.400.000,00
331.545,00
8.497.514,00
44.855.000,00
328.711.710,00
8.457.399.200,00
467.400.000,00
473.289.056,00
409.440.000,00
950.884.715,00
150.750.000,00
6.566.378.900,00
49.901.000,00
17.525.442.871,00
3.833.000,00
3.833.000,00
34.700.445,00
34.700.445,00
285.698.832,00
14.223.408,00
12.156.876,00
129.000.000,00
15.000.000,00
2.661.948,00
83.142.663,00
60.905.339,00
97.264.974,00
2.748.600,00
14.706.950,00
17.474.531,00
3.050.000,00
58.561.697,00
2.374.304,00
xix
73
Lanjutan Tabel 4.2
No Keterangan Jumlah
III
IV
Biaya Bahan Bakar
Biaya Materai
Bonus
Biaya Perawatan Kendaraan
Jumlah Biaya Administrasi & Umum
Jumlah Biaya Usaha
Jumlah Hasil Usaha
Pendapatan Non Usaha
Pendapatan Bunga
Pendapatan Lain-lain
Jumlah Pendapatan Non Usaha
Biaya Non Usaha
Biaya Administrasi Bank
Biaya Bunga Bank
Biaya Transfer Bank
Jumlah Biaya Non Usaha
Jumlah Hasil Non Usaha
3.542.880,00
1.656.000,00
15.000.000,00
2.041.737,00
821.210.739,00
20.273.281.250,00
487.546.435,00
101.255.949,23
10.658.000,00
111.913.949,23
4.288.866,00
23.977.373,17
14.972.500,00
43.238.739,17
68.675.210,06
Sisa Hasil Usaha Sebelum Pajak 556.221.645,06 Sumber: Intern Koperasi Satya Ardhia Mandiri
Dari laporan Laba/(Rugi) Komersial tahun 2011 diatas, Koperasi
Satya Ardhia Mandiri (KOSAMI) diharapkan dapat melakukan
kebijakan-kebijakan yang kiranya diperlukan untuk memperoleh laba
yang lebih maksimal di tahun yang akan datang. Salah satunya adalah
dengan melakukan peencanaan pajak terutang, yakni melaksanakan
kewajiban perpajakan dengan baik dan benar tanpa melupakan aspek
ekonomis perusahaan dalam mencari laba dan selalu mengikuti
perkembangan peraturan perpajakan sehingga dapat memenuhi
pembayaran pajak untuk tahun yang bersangkutan.
Pada bab ini penulis hanya akan membahas Tax Planning yang
terkait dengan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 dalam hal ini
xx
74
melakukan penelitian tentang metode perhitungan PPh Pasal 21 dan
mengambil korelasi ke Pajak Penghasilan (PPh) Badan sehingga dapat
diketahui seberapa besar perusahaan telah melakukan penghematan
pajak yang berbasis laporan laba rugi perusahaan.
2. Kebijakan Gaji Karyawan
Manajemen perusahaan yang sehat selalu memperhatikan
kesejahteraan karyawannya, karena perusahaan akan memperoleh timbal
balik dari mereka. Agar perusahaan dapat bertahan hidup dan
berkembang, harus memperoleh dana segar untuk investasi perusahaan,
selain itu pada saat-saat tertentu perusahaan harus mengadakan
kebijakan tertentu yang berpihak kepada karyawannya. Oleh karena itu,
manajemen perusahaan harus dapat mengelola keuangan perusahaan
dengan baik. Sehingga perusahaan dapat berkembang dan kesejahteraan
karyawan tetap terpenuhi dengan baik.
Kebijakan dalam hal perpajakan Koperasi Satya Ardhia Mandiri
(KOSAMI) memiliki kebijakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21
seluruhnya ditanggung oleh karyawan atau perhitungan PPh Pasal 21
Gross.
Jumlah rata-rata karyawan tetap Koperasi Satya Ardhia Mandiri
(KOSAMI) pada tahun 2011 berjumlah 27 orang dan jumlah rata-rata
karyawan outsourcing pada tahun 2011 berjumlah 425 orang. Dalam hal
besarnya penerimaan yang diperoleh karyawan dibedakan berdasarkan
kebijakan dari pengurus. Secara umum penghasilan yang diterima oleh
xxi
75
karyawan setiap bulan meliputi kebijakan untuk karyawan tetap dan
kebijakan untuk karyawan outsourcing. Yaitu sebagai berikut:
a. Kebijakan karyawan tetap, meliputi:
1) Gaji pokok yang diterima oleh karyawan setiap bulan. Besarnya
gaji pokok ini dibedakan berdasarkan jabatan dan kualifikasi
kerja.
2) Tunjangan dalam bentuk uang, terdiri dari:
(a) Tunjangan transportasi/bantuan transportasi termasuk
didalamnya adalah tunjangan makan, ditentukan melalui
Keputusan Pengurus yaitu sebagai berikut:
1. Posisi manajerial tunjangan transportasi dan tunjangan
makan masing-masing sebesar Rp. 25.000,00/per hari
berdasarkan kehadiran dan juga untuk tunjangan
transportasi berdasrkan ketepatan kehadiran atau tidak
terlambat.
2. Di luar posisi manejerial tunjangan transportasi dan
tunjangan makan masing-masing sebesar
Rp. 25.000,00/per hari berdasarkan kehadiran dan juga
untuk tunjangan transportasi berdasrkan ketepatan
kehadiran atau tidak terlambat.
(b) Tunjangan jabatan diberikan berdasarkan jenjang pendidikan,
kecuali untuk posisi manajerial.
xxii
76
1. Untuk posisi manajerial diberikan tunjangan jabatan
sebesar Rp. 1.220.000,00/per bulan.
2. Di luar posisi manajerial yaitu sebagai berikut:
a. Karyawan dengan pendidikan Strata-1 (S1), sebesar
Rp. 438.000,00/per bulan.
b. Karyawan dengan pendidikan D3, sebesar
Rp. 224.000,00/per bulan
c. Karyawan dengan pendidikan SMA sbersar
Rp. 113.000/ per bulan.
(c) Tunjangan kesehatan dan tunjangan telepon hanya diberikan
kepada manajer yaitu masing-masing sebesar
Rp. 250.000,00/per bulan dan Rp. 300.000,00/per bulan.
(d) Tunjangan Hari Raya (THR), sebesar 1 (satu) bulan gaji
pokok ditambah tunjangan jabatan per bulan.
3) Uang kelebihan jam/uang lembur sebesar Rp. 6.000,00/ jam
4) Premi asuransi Jamsostek yang dibayarkan perusahaan, yaitu:
(a) Jaminan Keselamatan Kerja (JKK), sebesar 0,24% dari gaji
pokok/bulan.
(b) Jaminan Kematian (JKM), sebesar 0,3% dari gaji
pokok/bulan.
(c) Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK), sebesar
Rp. 30.000,00/bulan untuk karyawan dengan kriteria Lajang.
xxiii
77
Dan Rp. 60.000,00/bulan untuk karyawan dengan kriteria
Menikah.
(d) Iuran Jaminan Hari Tua (JHT), sebesar 3,7% dari gaji
pokok/bulan.
b. Kebijakan karyawan outsourcing, meliputi:
1) Gaji pokok yang diterima oleh karyawan setiap bulan.
2) Tunjangan dalam bentuk uang, terdiri dari:
(a) Tunjangan transportasi/bantuan transportasi termasuk
didalamnya adalah tunjangan makan, ditentukan melalui
Keputusan Pengurus yaitu masing-masing sebesar
Rp. 7.500,00/per hari berdasarkan kehadiran dan juga untuk
tunjangan transportasi berdasrkan ketepatan kehadiran atau
tidak terlambat.
(b) Tunjangan Hari Raya (THR), sebesar 1 (satu) bulan gaji
pokok per bulan.
3) Uang kelebihan jam/uang lembur sebesar Rp. 4.000,00/ jam
4) Premi asuransi Jamsostek yang dibayarkan perusahaan yaitu
(a) Jaminan Keselamatan Kerja (JKK), sebesar 0,24% dari gaji
pokok/bulan.
(b) Jaminan Kematian (JKM), sebesar 0,3% dari gaji
pokok/bulan.
(c) Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK), sebesar
Rp. 30.000,00/bulan untuk karyawan dengan kriteria Lajang.
xxiv
78
Dan Rp. 60.000,00/bulan untuk karyawan dengan kriteria
Menikah.
(d) Iuran Jaminan Hari Tua (JHT), sebesar 3,7% dari gaji
pokok/bulan.
3. Sampel dan Rekapitulasi Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh)
Pasal 21 Ditanggung Karyawan, Perusahaan, dan Gross up
Dalam penelitian ini penulis hanya akan membahas perencanaan
pajak dengan cara pengelolaan transaksi yang berhubungan dengan
kesejahteraan karyawan atau penerapan prinsip taxable dan deductable.
Dengan cara melakukan perbandingan perhitungan Pajak Penghasilan
Pasal 21 ditanggung karyawan, ditanggung pemberi kerja dan pemberian
tunjangan yang di-gross up. Berikut adalah sampel perhitungannya.
a. Pajak Penghasilan Pasal 21 Ditanggung oleh Karyawan
Tabel-tabel (4.3-4.10) dibawah ini akan memperlihatkan
sampel perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 ditanggung
oleh karyawan atau metode gross baik untuk karyawan tetap dan
karyawan outsourcing pada bulan Januari, Agustus dan Desember
dan juga sampel perhitungan pemberian Tunjangan Hari Raya
(THR). Dan tabel 4.11 merupakan perhitungan Pajak Penghasilan
(PPh) Pasal 21 ditanggung oleh karyawan pada tahun 2011.
iv
79
Tabel 4.3
Sampel Perhitungan PPh Pasal 21 Karyawan Tetap Metode Gross
Koperasi Satya Ardhia Mandiri (KOSAMI)
Januari 2011 (dalam rupiah)
Nama
St
Jumlah
Penghasilan
Biaya
Jabatan
& JHT
Penghasilan
sebulan
Penghasilan
Setahun
PTKP
PKP
PPh
Pasal 21
Per Tahun
PPh
Pasal 21
per Bulan
R. Bambang K/1 4.619.180 264.959 4.354.221 52.250.652 18.480.000 33.770.000 1.688.500 140.708
Reni Nurbaeni K/0 2.383.493 144.150 2.239.344 26.872.123 15.840.000 11.032.000 551.600 45.967
Wiwit Wicaksana TK/- 2.337.413 144.510 2.192.903 26.314.835 15.840.000 10.474.000 523.700 43.642
Marselina K/0 2.049.493 127.450 1.922.044 23.064.523 15.840.000 7.224.000 361.200 30.100
Aries Sandi K/2 2.019.493 125.950 1.893.544 22.722.523 19.800.000 2.922.000 146.100 12.175
Endang S K/2 1.886.894 117.100 1.769.794 21.237.530 19.800.000 1.437.000 71.850 5.988
Sukisno K/2 2.326.394 139.075 2.187.319 26.247.830 19.800.000 6.447.000 322.350 26.863
Wendy Silvina TK/- 2.019.493 125.950 1.893.544 22.722.523 15.840.000 6.882.000 344.100 28.675
Amir Hasibuan TK/- 1.916.894 118.600 1.798.294 21.579.530 15.840.000 5.739.000 286.950 23.913
Maryono K/0 1.826.894 114.100 1.712.794 20.553.530 17.160.000 3.393.000 169.650 14.138
v
80
Tabel 4.4
Sampel Perhitungan PPh Pasal 21 Karyawan Tetap Metode Gross
Koperasi Satya Ardhia Mandiri (KOSAMI)
Agustus 2011 (dalam rupiah)
Nama
St
Jumlah
Penghasilan
Biaya
Jabatan
& JHT
Penghasilan
sebulan
Penghasilan
Setahun
PTKP
PKP
PPh
Pasal 21
Per Tahun
PPh
Pasal 21
per Bulan
R. Bambang K/1 4.759.180 271.959 4.487.221 53.846.652 18.480.000 35.366.000 1.768.300 147.358
Reni Nurbaeni K/0 2.323.493 141.150 2.182.344 26.188.123 15.840.000 10.348.000 517.400 43.117
Wiwit Wicaksana TK/- 2.457.413 150.510 2.306.903 27.682.835 15.840.000 11.842.000 592.100 49.342
Marselina K/0 2.109.493 130.450 1.979.044 23.748.523 15.840.000 7.908.000 395.400 32.950
Aries Sandi K/2 2.229.493 136.450 2.093.044 25.116.523 19.800.000 5.316.000 265.800 22.150
Endang S K/2 2.006.894 123.100 1.883.794 22.605.530 19.800.000 2.805.000 140.250 11.688
Sukisno K/2 2.390.394 142.275 2.248.119 26.977.430 19.800.000 7.177.000 358.850 29.904
Wendy Silvina TK/- 2.109.493 130.450 1.979.044 23.748.523 15.840.000 7.908.000 395.400 32.950
Amir Hasibuan TK/- 1.976.894 121.600 1.855.294 22.263.530 15.840.000 6.423.000 321.150 26.763
Maryono K/0 1.976.894 121.600 1.855.294 22.263.530 17.160.000 5.103.000 255.150 21.263
vi
81
Tabel 4.5
Sampel Perhitungan PPh Pasal 21 Karyawan Tetap Metode Gross
Koperasi Satya Ardhia Mandiri (KOSAMI)
Tunjangan Hari Raya (THR) (dalam rupiah)
Nama
St
THR
Jumlah
Penghasilan
Biaya
Jabatan &
JHT
Penghasilan
Setahun
PTKP
PKP
PPh
Pasal 21
Gaji & THR
PPh
Pasal 21
Gaji
PPh
Pasal 21
THR
R. Bambang K/1 2.920.000 60.030.160 3.409.508 56.620.652 18.480.000 38.140.000 1.907.000 1.768.300 138.700
Reni Nurbaeni K/0 1.686.750 29.568.669 1.778.133 27.790.536 15.840.000 11.950.000 597.500 517.400 80.100
Wiwit Wicaksana TK/- 1.819.950 31.308.900 1.897.113 29.411.787 15.840.000 13.571.000 678.550 592.100 86.450
Marselina K/0 1.472.750 26.786.669 1.639.033 25.147.636 15.840.000 9.307.000 465.350 395.400 69.950
Aries Sandi K/2 1.472.750 28.226.669 1.711.033 26.515.636 19.800.000 6.715.000 335.750 265.800 69.950
Endang S K/2 1.250.750 25.333.476 1.539.734 23.793.742 19.800.000 3.993.000 199.650 140.250 59.400
Sukisno K/2 1.250.750 29.935.476 1.769.834 28.165.642 19.800.000 8.365.000 418.250 358.850 59.400
Wendy Silvina TK/- 1.472.750 26.786.669 1.639.033 25.147.636 15.840.000 9.307.000 465.350 395.400 69.950
Amir Hasibuan TK/- 1.250.750 24.973.476 1.521.734 23.451.742 15.840.000 7.611.000 380.550 321.150 59.400
Maryono K/0 1.250.750 24.973.476 1.521.734 23.451.742 17.160.000 6.291.000 314.550 255.150 59.400
vii
82
Tabel 4.6
Sampel Perhitungan PPh Pasal 21 Karyawan Tetap Metode Gross
Koperasi Satya Ardhia Mandiri (KOSAMI)
Desember 2011 (dalam rupiah)
Nama
St
Jumlah
Penghasilan
Biaya
Jabatan &
JHT
Penghasilan
Setahun
PTKP
PKP
PPh
Pasal 21
Setahun
PPh
Pasal 21
Jan-Nov
PPh
Pasal 21
Desember
R. Bambang K/1 59.790.160 3.397.508 56.392.652 18.480.000 37.912.000 1.895.600 1.748.242 147.358
Reni Nurbaeni K/0 30.048.669 1.802.133 28.246.536 15.840.000 12.406.000 620.300 574.333 45.967
Wiwit Wicaksana TK/- 31.218.900 1.892.613 29.326.289 15.840.000 13.486.000 674.300 622.083 52.217
Marselina K/0 25.537.476 1.549.934 23.987.542 15.840.000 8.147.000 407.350 427.208 (19.858)
Aries Sandi K/2 27.536.669 1.676.533 25.860.136 19.800.000 6.060.000 303.000 282.250 20.750
Endang S K/2 24.643.476 1.505.234 23.138.242 19.800.000 3.338.000 166.900 158.038 8.863
Sukisno K/2 30.125.476 1.779.334 28.346.142 19.800.000 8.546.000 427.300 395.108 32.192
Wendy Silvina TK/- 26.666.669 1.633.033 25.033.636 15.840.000 9.193.000 459.650 426.700 32.950
Amir Hasibuan TK/- 24.673.476 1.506.734 23.166.742 15.840.000 7.326.000 336.300 339.538 26.763
Maryono K/0 24.523.476 1.499.234 23.024.242 17.160.000 5.864.000 293.200 276.188 17.013
viii
83
Tabel 4.7
Sampel Perhitungan PPh Pasal 21 Karyawan Outsourcing Metode Gross
Koperasi Satya Ardhia Mandiri (KOSAMI)
Januari 2011 (dalam rupiah)
Nama
St
Jumlah
Penghasilan
Biaya
Jabatan
& JHT
Penghasilan
sebulan
Penghasilan
Setahun
PTKP
PKP
PPh
Pasal 21
Per Tahun
PPh
Pasal 21
per Bulan
Ardiansyah TK/- 1.670.250 108.513 1.561.738 18.740.850 15.840.000 2.900.000 145.000 12.083
Budi Santoso K/2 1.781.750 114.088 1.667.663 20.011.950 19.800.000 211.000 10.500 879
Haerudin K/1 1.781.750 114.088 1.667.663 20.011.950 18.480.000 1.531.000 76.550 7.655
Mulhat K/3 1.781.750 114.088 1.667.663 20.011.950 21.120.000 - - -
Zainudin K/0 1.781.750 114.088 1.667.663 20.011.950 17.160.000 2.851.000 142.550 14.255
Retno Juwita Sari TK/- 1.648.750 107.438 1.541.313 18.495.750 15.840.000 2.655.000 132.750 13.275
Winarsih TK/- 1.614.750 105.738 1.509.013 18.108.150 15.840.000 2.268.000 113.400 11.340
Iim M Ibrahim K/2 2.047.750 127.388 1.920.363 23.044.350 19.800.000 3.244.000 162.200 13.517
Widodo K/2 2.026.250 123.313 1.899.938 22.799.250 19.800.000 2.999.000 149.950 14.995
R. Taufik Hidayat K/0 1.586.750 104.388 1.482.413 17.788.950 17.160.000 628.000 31.400 2.617
Ari Anggoro TK/- 1.833.250 116.663 1.716.588 20.599.050 15.840.000 4.759.000 237.950 19.829
Irvan Setiawan K/1 1.973.750 123.688 1.850.063 22.200.750 18.480.000 3.720.000 186.000 15.500
Heru Heryandi K/0 1.616.750 105.838 1.510.913 18.130.950 17.160.000 970.000 48.500 4.850
Ade Nugraha K/0 1.729.602 109.080 1.620.522 19.446.263 17.160.000 2.286.000 114.300 9.525
Jusal TK/- 1.787.602 111.980 1.675.622 20.107.463 15.840.000 4.267.000 213.350 17.779
Ike Verawati TK/- 1.781.750 114.088 1.667.663 20.011.950 15.840.000 4.171.000 208.550 17.379
Tuti Alawiyah TK/- 1.648.750 107.438 1.541.313 18.495.750 15.840.000 2.655.000 132.750 13.275
Ahmad Fauzan K/0 1.526.750 101.338 1.425.413 17.104.950 17.160.000 - - -
Yus Sugito K/0 1.571.750 103.588 1.468.163 17.617.950 17.160.000 457.000 22.850 1.904
Agus Rustandih K/0 2.133.250 131.663 2.001.588 24.019.050 17.160.000 6.859.000 342.950 28.579
ix
84
Tabel 4.8
Sampel Perhitungan PPh Pasal 21 Karyawan Outsourcing Metode Gross
Koperasi Satya Ardhia Mandiri (KOSAMI)
Agustus 2011 (dalam rupiah)
Nama
St
Jumlah
Penghasilan
Biaya
Jabatan
& JHT
Penghasilan
sebulan
Penghasilan
Setahun
PTKP
PKP
PPh
Pasal 21
Per Tahun
PPh
Pasal 21
per Bulan
Ardiansyah TK/- 1.639.250 106.963 1.532.288 18.387.450 15.840.000 2.547.000 127.350 10.613
Budi Santoso K/2 1.811.750 115.588 1.696.163 20.353.950 19.800.000 553.000 27.650 2.304
Haerudin K/1 1.811.750 115.588 1.696.163 20.353.950 18.480.000 1.873.000 93.650 7.804
Mulhat K/3 1.811.750 115.588 1.696.163 20.353.950 21.120.000 - - -
Zainudin K/0 1.736.750 111.838 1.624.913 19.498.950 17.160.000 3.658.000 182.900 18.290
Retno Juwita Sari TK/- 1.586.750 104.338 1.482.413 17.788.950 15.840.000 1.948.000 97.400 8.117
Winarsih TK/- 1.586.750 104.338 1.482.413 17.788.950 15.840.000 1.948.000 97.400 8.117
Iim M Ibrahim K/2 1.714.250 110.713 1.603.538 19.242.450 19.800.000 2.082.000 104.100 8.675
Widodo K/2 1.768.750 113.438 1.655.313 19.863.750 19.800.000 2.703.000 135.150 13.515
R. Taufik Hidayat K/0 1.616.750 105.838 1.510.913 18.130.750 17.160.000 970.000 78.500 4.042
Ari Anggoro TK/- 1.826.750 116.338 1.710.413 20.524.950 15.840.000 4.684.000 234.200 19.517
Irvan Setiawan K/1 1.923.250 121.163 1.802.088 21.625.050 18.480.000 4.465.000 223.250 18.604
Heru Heryandi K/0 1.816.750 115.838 1.700.913 20.410.950 17.160.000 4.570.000 228.500 22.850
Ade Nugraha K/0 1.724.602 108.830 1.615.772 19.389.263 17.160.000 3.549.000 177.450 17.788
Jusal TK/- 1.764.102 110.805 1.653.297 19.839.563 15.840.000 3.999.000 199.950 16.663
Ike Verawati TK/- 1.745.250 112.263 1.632.988 19.595.85. 15.840.000 3.755.000 187.750 15.646
Tuti Alawiyah TK/- 1.678.750 108.938 1.569.813 18.837.750 15.840.000 2.997.000 149.850 14.985
Ahmad Fauzan K/0 1.571.750 103.588 1.468.163 17.617.950 17.160.000 457.000 22.850 1.904
Yus Sugito K/0 1.661.750 108.088 1.553.663 18.643.950 17.160.000 1.483.000 74.150 6.179
Agus Rustandih K/0 1.816.750 115.838 1.700.913 20.410.950 17.160.000 4.570.000 228.500 22.850
x
85
Tabel 4.9
Sampel Perhitungan PPh Pasal 21 Karyawan Outsourcing Metode Gross
Koperasi Satya Ardhia Mandiri (KOSAMI)
Tunjangan Hari Raya (THR) (dalam rupiah)
Nama
St
THR
Jumlah
Penghasilan
Biaya
Jabatan &
JHT
Penghasilan
Setahun
PTKP
PKP
PPh
Pasal 21
Gaji & THR
PPh
Pasal 21
Gaji
PPh
Pasal 21
THR
Ardiansyah TK/- 1.250.000 20.921.000 1.346.050 19.574.950 15.840.000 3.734.000 186.700 127.350 59.350
Budi Santoso K/2 1.250.000 22.991.000 1.449.550 21.541.450 19.800.000 1.741.000 87.050 27.350 59.400
Haerudin K/1 1.250.000 22.991.000 1.449.550 21.541.450 18.480.000 3.061.000 153.050 93.650 59.400
Mulhat K/3 1.250.000 22.991.000 1.449.550 21.541.450 21.120.000 421.000 21.050 - 21.050
Zainudin K/0 1.250.000 22.991.000 1.404.550 20.686.450 17.160.000 4.846.000 242.300 182.900 59.400
Retno Juwita Sari TK/- 1.250.000 20.921.000 1.314.550 18.976.450 15.840.000 3.136.000 156.800 97.400 59.400
Winarsih TK/- 1.250.000 20.921.000 1.314.550 18.976.450 15.840.000 3.136.000 156.800 97.400 59.400
Iim M Ibrahim K/2 1.250.000 21.821.000 1.391.050 20.429.950 19.800.000 3.269.000 163.450 104.100 59.350
Widodo K/2 1.250.000 22.475.000 1.423.750 21.051.250 19.800.000 3.891.000 194.550 135.150 59.400
R. Taufik Hidayat K/0 1.250.000 20.651.000 1.332.550 19.318.450 17.160.000 2.158.000 107.900 48.500 59.400
Ari Anggoro TK/- 1.250.000 23.171.000 1.458.550 21.712.450 15.840.000 5.872.000 293.600 234.200 59.400
Irvan Setiawan K/1 1.250.000 24.329.000 1.516.450 22.812.550 18.480.000 5.652.000 282.600 223.250 59.350
Heru Heryandi K/0 1.250.000 23.051.000 1.452.550 21.598.450 17.160.000 5.758.000 287.900 228.500 59.400
Ade Nugraha K/0 1.130.000 21.825.224 1.362.462 20.462.763 17.160.000 4.622.000 231.100 177.450 53.650
Jusal TK/- 1.130.000 22.299.224 1.386.161 20.913.063 15.840.000 5.073.000 253.650 199.850 53.700
Ike Verawati TK/- 1.250.000 22.193.000 1.409.650 20.783.350 15.840.000 4.943.000 247.150 187.750 59.400
Tuti Alawiyah TK/- 1.250.000 21.395.000 1.369.750 20.025.250 15.840.000 4.185.000 209..250 149.850 59.400
Ahmad Fauzan K/0 1.250.000 20.111.000 1.305.550 18.805.450 17.160.000 1.645.000 82.250 22.850 59.400
Yus Sugito K/0 1.250.000 21.191.000 1.359.550 19.831.450 17.160.000 2.671.000 133.550 74.150 59.400
Agus Rustandih K/0 1.250.000 23.051.000 1.452.550 21.598.450 17.160.000 5.758.000 287.900 228.500 59.400
xi
86
Tabel 4.10
Sampel Perhitungan PPh Pasal 21 Karyawan Outsourcing Metode Gross
Koperasi Satya Ardhia Mandiri (KOSAMI)
Desember 2011 (dalam rupiah)
Nama
St
Jumlah
Penghasilan
Biaya
Jabatan &
JHT
Penghasilan
Setahun
PTKP
PKP
PPh
Pasal 21
Setahun
PPh
Pasal 21
Jan-Nov
PPh
Pasal 21
Desember
Ardiansyah TK/- 21.665.000 1.383.250 20.281.750 15.840.000 4.441.000 222.050 212.488 9.563
Budi Santoso K/2 22.916.000 1.445.800 21.470.200 19.800.000 1.670.000 83.500 82.072 1.428
Haerudin K/1 22.916.000 1.445.800 21.470.200 18.480.000 2.990.000 149.500 144.948 4.553
Mulhat K/3 22.916.000 1.445.800 21.470.200 21.120.000 350.000 21.000 21.050 (50)
Zainudin K/0 22.304.000 1.415.200 20.888.800 17.160.000 5.048.000 302.880 227.015 75.865
Retno Juwita Sari TK/- 21.530.000 1.376.500 20.153.500 15.840.000 4.313.000 215.650 204.873 10.777
Winarsih TK/- 21.476.500 1.373.825 20.102.675 15.840.000 4.262.000 213.100 201.906 11.149
Iim M Ibrahim K/2 23.460.500 1.473.025 21.987.475 19.800.000 4.827.000 241.350 160.296 81.054
Widodo K/2 25.465.000 1.573.250 23.891.750 19.800.000 6.731.000 403.860 268.605 135.255
R. Taufik Hidayat K/0 22.857.500 1.442.875 21.414.625 17.160.000 4.254.000 212.700 217.229 (4.529)
Ari Anggoro TK/- 23.537.000 1.476.850 22.060.150 15.840.000 6.220.000 311.100 260.763 50.238
Irvan Setiawan K/1 25.413.000 1570.650 23.842.350 18.480.000 6.682.000 334.100 277.871 56.229
Heru Heryandi K/0 21.275.000 1.363.750 19.911.250 17.160.000 4.071.000 244.260 198.420 45.840
Ade Nugraha K/0 22.122.724 1.377.336 20.745.388 17.160.000 4.905.000 245.250 215.992 29.258
Jusal TK/- 22.259.724 1.384.186 20.875.538 15.840.000 5.035.000 251.750 239.392 12.358
Ike Verawati TK/- 22.002.500 1.400.125 20.602.375 15.840.000 4.762.000 238.100 228.921 9.179
Tuti Alawiyah TK/- 19.352.500 1.267.625 18.084.875 15.840.000 2.244.000 134.640 210.540 (75.900)
Ahmad Fauzan K/0 19.796.000 1.289.800 18.506.200 17.160.000 1.346.000 67.300 67.017 283
Yus Sugito K/0 20.561.000 1.328.050 19.232.950 17.160.000 2.027.000 103.600 97.446 6.154
Agus Rustandih K/0 21.257.500 1.326.875 19.894.625 17.160.000 4.054.000 243.240 197.019 46.221
xii
87
Tabel 4.11
Rekapitulasi Perhitungan PPh Pasal 21 Tahun 2011 Karyawan Tetap dan Outsourcing Metode Gross
Koperasi Satya Ardhia Mandiri (KOSAMI) (dalam rupiah)
Uraian
Karyawan Tetap
Karyawan
Outsourcing
Total
Simpin
Kantin
Pengadaan
Greeting
Service
Adm
&Umum
1. Penghasilan Bruto
Gaji Pokok 40.903.500 95.571.000 27.306.000 72.261.000 153.699.900 6.290.190.000 6.679.931.400
Tunjangan Transportasi 19.680.000 51.930.000 14.580.000 38.850.000 76.770.000 1.361.625.000 1.563.435.000
Tunjangan Jabatan 6.506.000 10.824.000 2.712.000 10.776.000 49.464.000 - 80.282.000
Tunjangan Kesehatan - - - - 3.000.000 - 3.000.000
Tunjangan Telepon - - - - 3.600.000 - 3.600.000
JKK & JKM 220.879 516.083 147.452 390.209 829.979 33.967.026 36.071.630
JPK 1.860.000 5.040.000 1.080.000 3.240.000 5.640.000 207.090.000 223.950.000
Uang Lembur - - - - 5.452.000 940.103.000 945.555.000
Tunjangan Hari Raya 3.153.958 8.866.250 2.501.500 6.919.750 14.223.408 467.400.000 503.064.866
Jumlah Penghasilan Bruto 72.324.337 172.747.333 48.326.952 132.436.959 312.679.287 9.300.375.026 10.038.889.896
2. Pengurang
Biaya Jabatan 3.746.053 8.194.054 2.291.273 6.275.860 15.989.520 472.051.216 508.547.977
Jaminan Hari Tua 886.335 1.911.420 546.120 1.445.220 3.337.068 134.518.800 142.644.963
PTKP 46.200.000 133.320.000 33.000.000 92.400.000 168.300.000 6.982.580.000 7.455.800.000
Jumlah Pengurang 50.832.388 143.425.474 35.837.393 100.121.080 187.626.588 7.589.150.016 8.106.992.940
3. PKP 21.491.949 29.321.859 12.489.559 32.315.879 125.052.699 1.711.319.035 1.931.896.956
4. PPh Ditanggung oleh
Karyawan
813.313 1.443.800 618.200 1.598.400 5.841.308 87.864.746 98.179.867
Sumber : Summary olah data internal Koperasi
iv
88
b. Pajak Penghasilan Pasal 21 Ditanggung oleh Perusahaan
Tabel-tabel (4.12-4.20) dibawah ini akan memperlihatkan
sampel perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 ditanggung
oleh perusahaan atau metode perhitungan net baik untuk karyawan
tetap dan karyawan outsourcing pada bulan Januari, Agustus dan
Desember dan juga sampel perhitungan pemberian Tunjangan Hari
Raya (THR). Dan tabel 4.21 merupakan perhitungan Pajak
Penghasilan (PPh) Pasal 21 ditanggung oleh karyawan pada tahun
2011.
iv
89
Tabel 4.12
Sampel Perhitungan PPh Pasal 21 Karyawan Tetap Metode Net
Koperasi Satya Ardhia Mandiri (KOSAMI)
Januari 2011 (dalam rupiah)
Nama
St
Jumlah
Penghasilan
Biaya
Jabatan
& JHT
Penghasila
n sebulan
Penghasilan
Setahun
PTKP
PKP
PPh
Pasal 21
Per Tahun
PPh
Pasal 21
per Bulan
R. Bambang K/1 4.619.180 264.959 4.354.221 52.250.652 18.480.000 33.770.000 1.688.500 140.708
Reni Nurbaeni K/0 2.383.493 144.150 2.239.344 26.872.123 15.840.000 11.032.000 551.600 45.967
Wiwit Wicaksana TK/- 2.337.413 144.510 2.192.903 26.314.835 15.840.000 10.474.000 523.700 43.642
Marselina K/0 2.049.493 127.450 1.922.044 23.064.523 15.840.000 7.224.000 361.200 30.100
Aries Sandi K/2 2.019.493 125.950 1.893.544 22.722.523 19.800.000 2.922.000 146.100 12.175
Endang S K/2 1.886.894 117.100 1.769.794 21.237.530 19.800.000 1.437.000 71.850 5.988
Sukisno K/2 2.326.394 139.075 2.187.319 26.247.830 19.800.000 6.447.000 322.350 26.863
Wendy Silvina TK/- 2.019.493 125.950 1.893.544 22.722.523 15.840.000 6.882.000 344.100 28.675
Amir Hasibuan TK/- 1.916.894 118.600 1.798.294 21.579.530 15.840.000 5.739.000 286.950 23.913
Maryono K/0 1.826.894 114.100 1.712.794 20.553.530 17.160.000 3.393.000 169.650 14.138
v
90
Tabel 4.13
Sampel Perhitungan PPh Pasal 21 Karyawan Tetap Metode Net
Koperasi Satya Ardhia Mandiri (KOSAMI)
Agustus 2011 (dalam rupiah)
Nama
St
Jumlah
Penghasilan
Biaya
Jabatan
& JHT
Penghasilan
sebulan
Penghasilan
Setahun
PTKP
PKP
PPh
Pasal 21
Per Tahun
PPh
Pasal 21
per Bulan
R. Bambang K/1 4.759.180 271.959 4.487.221 53.846.652 18.480.000 35.366.000 1.768.300 147.358
Reni Nurbaeni K/0 2.323.493 141.150 2.182.344 26.188.123 15.840.000 10.348.000 517.400 43.117
Wiwit Wicaksana TK/- 2.457.413 150.510 2.306.903 27.682.835 15.840.000 11.842.000 592.100 49.342
Marselina K/0 2.109.493 130.450 1.979.044 23.748.523 15.840.000 7.908.000 395.400 32.950
Aries Sandi K/2 2.229.493 136.450 2.093.044 25.116.523 19.800.000 5.316.000 265.800 22.150
Endang S K/2 2.006.894 123.100 1.883.794 22.605.530 19.800.000 2.805.000 140.250 11.688
Sukisno K/2 2.390.394 142.275 2.248.119 26.977.430 19.800.000 7.177.000 358.850 29.904
Wendy Silvina TK/- 2.109.493 130.450 1.979.044 23.748.523 15.840.000 7.908.000 395.400 32.950
Amir Hasibuan TK/- 1.976.894 121.600 1.855.294 22.263.530 15.840.000 6.423.000 321.150 26.763
Maryono K/0 1.976.894 121.600 1.855.294 22.263.530 17.160.000 5.103.000 255.150 21.263
vi
91
Tabel 4.14
Sampel Perhitungan PPh Pasal 21 Karyawan Tetap Metode Net
Koperasi Satya Ardhia Mandiri (KOSAMI)
Tunjangan Hari Raya (THR) (dalam rupiah)
Nama
St
THR
Jumlah
Penghasilan
Biaya
Jabatan &
JHT
Penghasilan
Setahun
PTKP
PKP
PPh
Pasal 21
Gaji & THR
PPh
Pasal 21
Gaji
PPh
Pasal 21
THR
R. Bambang K/1 2.920.000 60.030.160 3.409.508 56.620.652 18.480.000 38.140.000 1.907.000 1.768.300 138.700
Reni Nurbaeni K/0 1.686.750 29.568.669 1.778.133 27.790.536 15.840.000 11.950.000 597.500 517.400 80.100
Wiwit Wicaksana TK/- 1.819.950 31.308.900 1.897.113 29.411.787 15.840.000 13.571.000 678.550 592.100 86.450
Marselina K/0 1.472.750 26.786.669 1.639.033 25.147.636 15.840.000 9.307.000 465.350 395.400 69.950
Aries Sandi K/2 1.472.750 28.226.669 1.711.033 26.515.636 19.800.000 6.715.000 335.750 265.800 69.950
Endang S K/2 1.250.750 25.333.476 1.539.734 23.793.742 19.800.000 3.993.000 199.650 140.250 59.400
Sukisno K/2 1.250.750 29.935.476 1.769.834 28.165.642 19.800.000 8.365.000 418.250 358.850 59.400
Wendy Silvina TK/- 1.472.750 26.786.669 1.639.033 25.147.636 15.840.000 9.307.000 465.350 395.400 69.950
Amir Hasibuan TK/- 1.250.750 24.973.476 1.521.734 23.451.742 15.840.000 7.611.000 380.550 321.150 59.400
Maryono K/0 1.250.750 24.973.476 1.521.734 23.451.742 17.160.000 6.291.000 314.550 255.150 59.400
vii
92
Tabel 4.15
Sampel Perhitungan PPh Pasal 21 Karyawan Tetap Metode Net
Koperasi Satya Ardhia Mandiri (KOSAMI)
Desember 2011 (dalam rupiah)
Nama
St
Jumlah
Penghasilan
Biaya
Jabatan &
JHT
Penghasilan
Setahun
PTKP
PKP
PPh
Pasal 21
Setahun
PPh
Pasal 21
Jan-Nov
PPh
Pasal 21
Desember
R. Bambang K/1 59.790.160 3.397.508 56.392.652 18.480.000 37.912.000 1.895.600 1.748.242 147.358
Reni Nurbaeni K/0 30.048.669 1.802.133 28.246.536 15.840.000 12.406.000 620.300 574.333 45.967
Wiwit Wicaksana TK/- 31.218.900 1.892.613 29.326.289 15.840.000 13.486.000 674.300 622.083 52.217
Marselina K/0 25.537.476 1.549.934 23.987.542 15.840.000 8.147.000 407.350 427.208 (19.858)
Aries Sandi K/2 27.536.669 1.676.533 25.860.136 19.800.000 6.060.000 303.000 282.250 20.750
Endang S K/2 24.643.476 1.505.234 23.138.242 19.800.000 3.338.000 166.900 158.038 8.863
Sukisno K/2 30.125.476 1.779.334 28.346.142 19.800.000 8.546.000 427.300 395.108 32.192
Wendy Silvina TK/- 26.666.669 1.633.033 25.033.636 15.840.000 9.193.000 459.650 426.700 32.950
Amir Hasibuan TK/- 24.673.476 1.506.734 23.166.742 15.840.000 7.326.000 336.300 339.538 26.763
Maryono K/0 24.523.476 1.499.234 23.024.242 17.160.000 5.864.000 293.200 276.188 17.013
viii
93
Tabel 4.16
Sampel Perhitungan PPh Pasal 21 Karyawan Outsourcing Metode Net
Koperasi Satya Ardhia Mandiri (KOSAMI)
Januari 2011 (dalam rupiah)
Nama
St
Jumlah
Penghasilan
Biaya
Jabatan
& JHT
Penghasilan
sebulan
Penghasilan
Setahun
PTKP
PKP
PPh
Pasal 21
Per Tahun
PPh
Pasal 21
per Bulan
Ardiansyah TK/- 1.670.250 108.513 1.561.738 18.740.850 15.840.000 2.900.000 145.000 12.083
Budi Santoso K/2 1.781.750 114.088 1.667.663 20.011.950 19.800.000 211.000 10.500 879
Haerudin K/1 1.781.750 114.088 1.667.663 20.011.950 18.480.000 1.531.000 76.550 7.655
Mulhat K/3 1.781.750 114.088 1.667.663 20.011.950 21.120.000 - - -
Zainudin K/0 1.781.750 114.088 1.667.663 20.011.950 17.160.000 2.851.000 142.550 14.255
Retno Juwita Sari TK/- 1.648.750 107.438 1.541.313 18.495.750 15.840.000 2.655.000 132.750 13.275
Winarsih TK/- 1.614.750 105.738 1.509.013 18.108.150 15.840.000 2.268.000 113.400 11.340
Iim M Ibrahim K/2 2.047.750 127.388 1.920.363 23.044.350 19.800.000 3.244.000 162.200 13.517
Widodo K/2 2.026.250 123.313 1.899.938 22.799.250 19.800.000 2.999.000 149.950 14.995
R. Taufik Hidayat K/0 1.586.750 104.388 1.482.413 17.788.950 17.160.000 628.000 31.400 2.617
Ari Anggoro TK/- 1.833.250 116.663 1.716.588 20.599.050 15.840.000 4.759.000 237.950 19.829
Irvan Setiawan K/1 1.973.750 123.688 1.850.063 22.200.750 18.480.000 3.720.000 186.000 15.500
Heru Heryandi K/0 1.616.750 105.838 1.510.913 18.130.950 17.160.000 970.000 48.500 4.850
Ade Nugraha K/0 1.729.602 109.080 1.620.522 19.446.263 17.160.000 2.286.000 114.300 9.525
Jusal TK/- 1.787.602 111.980 1.675.622 20.107.463 15.840.000 4.267.000 213.350 17.779
Ike Verawati TK/- 1.781.750 114.088 1.667.663 20.011.950 15.840.000 4.171.000 208.550 17.379
Tuti Alawiyah TK/- 1.648.750 107.438 1.541.313 18.495.750 15.840.000 2.655.000 132.750 13.275
Ahmad Fauzan K/0 1.526.750 101.338 1.425.413 17.104.950 17.160.000 - - -
Yus Sugito K/0 1.571.750 103.588 1.468.163 17.617.950 17.160.000 457.000 22.850 1.904
Agus Rustandih K/0 2.133.250 131.663 2.001.588 24.019.050 17.160.000 6.859.000 342.950 28.579
ix
78
94
Tabel 4.17
Sampel Perhitungan PPh Pasal 21 Karyawan Outsourcing Metode Net
Koperasi Satya Ardhia Mandiri (KOSAMI)
Agustus 2011 (dalam rupiah)
Nama
St
Jumlah
Penghasilan
Biaya
Jabatan
& JHT
Penghasilan
sebulan
Penghasilan
Setahun
PTKP
PKP
PPh
Pasal 21
Per Tahun
PPh
Pasal 21
per Bulan
Ardiansyah TK/- 1.639.250 106.963 1.532.288 18.387.450 15.840.000 2.547.000 127.350 10.613
Budi Santoso K/2 1.811.750 115.588 1.696.163 20.353.950 19.800.000 553.000 27.650 2.304
Haerudin K/1 1.811.750 115.588 1.696.163 20.353.950 18.480.000 1.873.000 93.650 7.804
Mulhat K/3 1.811.750 115.588 1.696.163 20.353.950 21.120.000 - - -
Zainudin K/0 1.736.750 111.838 1.624.913 19.498.950 17.160.000 3.658.000 182.900 18.290
Retno Juwita Sari TK/- 1.586.750 104.338 1.482.413 17.788.950 15.840.000 1.948.000 97.400 8.117
Winarsih TK/- 1.586.750 104.338 1.482.413 17.788.950 15.840.000 1.948.000 97.400 8.117
Iim M Ibrahim K/2 1.714.250 110.713 1.603.538 19.242.450 19.800.000 2.082.000 104.100 8.675
Widodo K/2 1.768.750 113.438 1.655.313 19.863.750 19.800.000 2.703.000 135.150 13.515
R. Taufik Hidayat K/0 1.616.750 105.838 1.510.913 18.130.750 17.160.000 970.000 78.500 4.042
Ari Anggoro TK/- 1.826.750 116.338 1.710.413 20.524.950 15.840.000 4.684.000 234.200 19.517
Irvan Setiawan K/1 1.923.250 121.163 1.802.088 21.625.050 18.480.000 4.465.000 223.250 18.604
Heru Heryandi K/0 1.816.750 115.838 1.700.913 20.410.950 17.160.000 4.570.000 228.500 22.850
Ade Nugraha K/0 1.724.602 108.830 1.615.772 19.389.263 17.160.000 3.549.000 177.450 17.788
Jusal TK/- 1.764.102 110.805 1.653.297 19.839.563 15.840.000 3.999.000 199.950 16.663
Ike Verawati TK/- 1.745.250 112.263 1.632.988 19.595.85. 15.840.000 3.755.000 187.750 15.646
Tuti Alawiyah TK/- 1.678.750 108.938 1.569.813 18.837.750 15.840.000 2.997.000 149.850 14.985
Ahmad Fauzan K/0 1.571.750 103.588 1.468.163 17.617.950 17.160.000 457.000 22.850 1.904
Yus Sugito K/0 1.661.750 108.088 1.553.663 18.643.950 17.160.000 1.483.000 74.150 6.179
Agus Rustandih K/0 1.816.750 115.838 1.700.913 20.410.950 17.160.000 4.570.000 228.500 22.850
x
95
Tabel 4.18
Sampel Perhitungan PPh Pasal 21 Karyawan Outsourcing Metode Net
Koperasi Satya Ardhia Mandiri (KOSAMI)
Tunjangan Hari Raya (THR) (dalam rupiah)
Nama
St
THR
Jumlah
Penghasilan
Biaya
Jabatan &
JHT
Penghasilan
Setahun
PTKP
PKP
PPh
Pasal 21
Gaji&THR
PPh
Pasal 21
Gaji
PPh
Pasal 21
THR
Ardiansyah TK/- 1.250.000 20.921.000 1.346.050 19.574.950 15.840.000 3.734.000 186.700 127.350 59.350
Budi Santoso K/2 1.250.000 22.991.000 1.449.550 21.541.450 19.800.000 1.741.000 87.050 27.350 59.400
Haerudin K/1 1.250.000 22.991.000 1.449.550 21.541.450 18.480.000 3.061.000 153.050 93.650 59.400
Mulhat K/3 1.250.000 22.991.000 1.449.550 21.541.450 21.120.000 421.000 21.050 - 21.050
Zainudin K/0 1.250.000 22.991.000 1.404.550 20.686.450 17.160.000 4.846.000 242.300 182.900 59.400
Retno Juwita Sari TK/- 1.250.000 20.921.000 1.314.550 18.976.450 15.840.000 3.136.000 156.800 97.400 59.400
Winarsih TK/- 1.250.000 20.921.000 1.314.550 18.976.450 15.840.000 3.136.000 156.800 97.400 59.400
Iim M Ibrahim K/2 1.250.000 21.821.000 1.391.050 20.429.950 19.800.000 3.269.000 163.450 104.100 59.350
Widodo K/2 1.250.000 22.475.000 1.423.750 21.051.250 19.800.000 3.891.000 194.550 135.150 59.400
R. Taufik Hidayat K/0 1.250.000 20.651.000 1.332.550 19.318.450 17.160.000 2.158.000 107.900 48.500 59.400
Ari Anggoro TK/- 1.250.000 23.171.000 1.458.550 21.712.450 15.840.000 5.872.000 293.600 234.200 59.400
Irvan Setiawan K/1 1.250.000 24.329.000 1.516.450 22.812.550 18.480.000 5.652.000 282.600 223.250 59.350
Heru Heryandi K/0 1.250.000 23.051.000 1.452.550 21.598.450 17.160.000 5.758.000 287.900 228.500 59.400
Ade Nugraha K/0 1.130.000 21.825.224 1.362.462 20.462.763 17.160.000 4.622.000 231.100 177.450 53.650
Jusal TK/- 1.130.000 22.299.224 1.386.161 20.913.063 15.840.000 5.073.000 253.650 199.850 53.700
Ike Verawati TK/- 1.250.000 22.193.000 1.409.650 20.783.350 15.840.000 4.943.000 247.150 187.750 59.400
Tuti Alawiyah TK/- 1.250.000 21.395.000 1.369.750 20.025.250 15.840.000 4.185.000 209..250 149.850 59.400
Ahmad Fauzan K/0 1.250.000 20.111.000 1.305.550 18.805.450 17.160.000 1.645.000 82.250 22.850 59.400
Yus Sugito K/0 1.250.000 21.191.000 1.359.550 19.831.450 17.160.000 2.671.000 133.550 74.150 59.400
Agus Rustandih K/0 1.250.000 23.051.000 1.452.550 21.598.450 17.160.000 5.758.000 287.900 228.500 59.400
xi
96
Tabel 4.19
Sampel Perhitungan PPh Pasal 21 Karyawan Outsourcing Metode Net
Koperasi Satya Ardhia Mandiri (KOSAMI)
Desember 2011 (dalam rupiah)
Nama
St
Jumlah
Penghasilan
Biaya
Jabatan &
JHT
Penghasilan
Setahun
PTKP
PKP
PPh
Pasal 21
Setahun
PPh
Pasal 21
Jan-Nov
PPh
Pasal 21
Desember
Ardiansyah TK/- 21.665.000 1.383.250 20.281.750 15.840.000 4.441.000 222.050 212.488 9.563
Budi Santoso K/2 22.916.000 1.445.800 21.470.200 19.800.000 1.670.000 83.500 82.072 1.428
Haerudin K/1 22.916.000 1.445.800 21.470.200 18.480.000 2.990.000 149.500 144.948 4.553
Mulhat K/3 22.916.000 1.445.800 21.470.200 21.120.000 350.000 21.000 21.050 (50)
Zainudin K/0 22.304.000 1.415.200 20.888.800 17.160.000 5.048.000 302.880 227.015 75.865
Retno Juwita Sari TK/- 21.530.000 1.376.500 20.153.500 15.840.000 4.313.000 215.650 204.873 10.777
Winarsih TK/- 21.476.500 1.373.825 20.102.675 15.840.000 4.262.000 213.100 201.906 11.149
Iim M Ibrahim K/2 23.460.500 1.473.025 21.987.475 19.800.000 4.827.000 241.350 160.296 81.054
Widodo K/2 25.465.000 1.573.250 23.891.750 19.800.000 6.731.000 403.860 268.605 135.255
R. Taufik Hidayat K/0 22.857.500 1.442.875 21.414.625 17.160.000 4.254.000 212.700 217.229 (4.529)
Ari Anggoro TK/- 23.537.000 1.476.850 22.060.150 15.840.000 6.220.000 311.100 260.763 50.238
Irvan Setiawan K/1 25.413.000 1570.650 23.842.350 18.480.000 6.682.000 334.100 277.871 56.229
Heru Heryandi K/0 21.275.000 1.363.750 19.911.250 17.160.000 4.071.000 244.260 198.420 45.840
Ade Nugraha K/0 22.122.724 1.377.336 20.745.388 17.160.000 4.905.000 245.250 215.992 29.258
Jusal TK/- 22.259.724 1.384.186 20.875.538 15.840.000 5.035.000 251.750 239.392 12.358
Ike Verawati TK/- 22.002.500 1.400.125 20.602.375 15.840.000 4.762.000 238.100 228.921 9.179
Tuti Alawiyah TK/- 19.352.500 1.267.625 18.084.875 15.840.000 2.244.000 134.640 210.540 (75.900)
Ahmad Fauzan K/0 19.796.000 1.289.800 18.506.200 17.160.000 1.346.000 67.300 67.017 283
Yus Sugito K/0 20.561.000 1.328.050 19.232.950 17.160.000 2.027.000 103.600 97.446 6.154
Agus Rustandih K/0 21.257.500 1.326.875 19.894.625 17.160.000 4.054.000 243.240 197.019 46.221
xii
97
Tabel 4.20
Rekapitulasi Perhitungan PPh Pasal 21 Tahun 2011 Karyawan Tetap dan Outsourcing Metode Net
Koperasi Satya Ardhia Mandiri (KOSAMI) (dalam rupiah)
Uraian
Karyawan Tetap
Karyawan
Outsourcing
Total
Simpin
Kantin
Pengadaan
Greeting
Service
Adm &
Umum
1. Penghasilan Bruto
Gaji Pokok 40.903.500 95.571.000 27.306.000 72.261.000 153.699.900 6.290.190.000 6.679.931.400
Tunjangan Transportasi 19.680.000 51.930.000 14.580.000 38.850.000 76.770.000 1.361.625.000 1.563.435.000
Tunjangan Jabatan 6.506.000 10.824.000 2.712.000 10.776.000 49.464.000 - 80.282.000
Tunjangan Kesehatan - - - - 3.000.000 - 3.000.000
Tunjangan Telepon - - - - 3.600.000 - 3.600.000
JKK & JKM 220.879 516.083 147.452 390.209 829.979 33.967.026 36.071.630
JPK 1.860.000 5.040.000 1.080.000 3.240.000 5.640.000 207.090.000 223.950.000
Uang Lembur - - - - 5.452.000 940.103.000 945.555.000
Tunjangan Hari Raya 3.153.958 8.866.250 2.501.500 6.919.750 14.223.408 467.400.000 503.064.866
Jumlah Penghasilan Bruto 72.324.337 172.747.333 48.326.952 132.436.959 312.679.287 9.300.375.026 10.038.889.896
2. Pengurang
Biaya Jabatan 3.746.053 8.194.054 2.291.273 6.275.860 15.989.520 472.051.216 508.547.977
Jaminan Hari Tua 886.335 1.911.420 546.120 1.445.220 3.337.068 134.518.800 142.644.963
PTKP 46.200.000 133.320.000 33.000.000 92.400.000 168.300.000 6.982.580.000 7.455.800.000
Jumlah Pengurang 50.832.388 143.425.474 35.837.393 100.121.080 187.626.588 7.589.150.016 8.106.992.940
3. PKP 21.491.949 29.321.859 12.489.559 32.315.879 125.052.699 1.711.319.035 1.931.896.956
4. PPh Ditanggung oleh
Perusahaan
813.313 1.443.800 618.200 1.598.400 5.841.308 87.864.746 98.179.867
Sumber : Summary olah data internal Koperasi
iv
98
c. Penghasilan Pasal 21 di Gross up
Tabel-tabel (4.21-4.28) dibawah ini akan memperlihatkan
sampel perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 tunjangan di
gross up baik untuk karyawan tetap dan karyawan outsourcing
pada bulan Januari, Agustus dan Desember dan juga sampel
perhitungan pemberian Tunjangan Hari Raya (THR). Dan tabel
4.29 merupakan perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21
tunjangan di gross up pada tahun 2011.
iv
99
Tabel 4.21
Sampel Perhitungan PPh Pasal 21 Karyawan Tetap Metode Gross Up
Koperasi Satya Ardhia Mandiri (KOSAMI)
Januari 2011 (dalam rupiah)
Nama
St
Tunj.
Pajak
Jumlah
Penghasilan
Biaya
Jabatan
& JHT
Penghasilan
Sebulan
Penghasilan
Setahun
PTKP
PKP
PPh
Pasal 21
Pertahun
PPh
Pasal 21
Perbulan
R. Bambang K/1 147.725 4.766.905 272.345 4.494.560 53.934.717 18.480.000 35.454.000 1.772.700 147.725
Reni Nurbaeni K/0 48.258 2.431.752 146.563 2.285.189 27.422.268 15.840.000 11.582.000 579.100 48.258
Wiwit Wicak TK/- 45.821 2.383.233 146.801 2.236.433 26.837.192 15.840.000 10.997.000 549.850 45.821
Marseliana K/0 31.600 2.081.73 6 129.030 1.952.064 23.424.763 15.840.000 7.584.000 379.200 31.600
Aries Sandi K/2 12.783 2.032.277 126.589 1.905.688 22.868.253 19.800.000 3.068.000 153.400 12.783
Endang S K/2 6.288 1.893.181 114.414 1.775.767 21.309.207 19.800.000 1.509.000 75.450 6.288
Sukisno K/2 28.204 2.354.598 140.485 2.214.113 26.569.357 19.800.000 6.769.000 338.450 28.204
Wendy Silvana TK/- 30.104 2.049.597 127.455 1.922.143 23.065.711 15.840.000 7.225.000 361.250 30.104
Amir Hasibuan TK/- 25.104 1.941.998 119.855 1.822.143 21.865.717 15.840.000 6.025.000 301.250 25.104
Maryono K/0 14.842 1.841.736 114.842 1.726.894 20.722.725 17.160.000 3.562.000 178.100 14.842
v
100
Tabel 4.22
Sampel Perhitungan PPh Pasal 21 Karyawan Tetap Metode Gross Up
Koperasi Satya Ardhia Mandiri (KOSAMI)
Agustus 2011 (dalam rupiah)
Nama
St
Tunj.
Pajak
Jumlah
Penghasilan
Biaya
Jabatan
& JHT
Penghasilan
Sebulan
Penghasilan
Setahun
PTKP
PKP
PPh
Pasal 21
Pertahun
PPh
Pasal 21
Perbulan
R. Bambang K/1 154.708 4.913.888 279.694 4.634.194 55.610.327 18.480.000 37.130.000 1.856.500 154.708
Reni Nurbaeni K/0 45.267 2.368.760 143.413 2.225.347 26.704.163 15.840.000 10.864.000 543.200 45.267
Wiwit Wicak TK/- 51.804 2.509.217 153.100 2.356.117 28.273.402 15.840.000 12.433.000 621.650 51.804
Marseliana K/0 34.592 2.144.085 132.179 2.011.906 24.142.868 15.840.000 8.302.000 415.100 34.592
Aries Sandi K/2 23.254 2.252.747 137.612 2.115.135 25.381.621 19.800.000 5.581.000 279.050 23.254
Endang S K/2 12.271 2.019.165 123.713 1.895.451 22.745.417 19.800.000 2.945.000 147.250 12.271
Sukisno K/2 31.396 2.421.790 143.844 2.277.945 27.335.342 19.800.000 7.535.000 376.750 31.396
Wendy Silvana TK/- 34.592 2.144.085 132.179 2.011.906 24.142.868 15.840.000 8.302.000 415.100 34.592
Amir Hasibuan TK/- 28.096 2.004.990 123.004 1.881.985 22.583.822 15.840.000 6.743.000 337.150 28.096
Maryono K/0 22.325 1.999.219 122.716 1.876.503 22.518.035 17.160.000 5.358.000 267.900 22.325
vi
101
Tabel 4.23
Sampel Perhitungan PPh Pasal 21 Karyawan Tetap Metode Gross Up
Koperasi Satya Ardhia Mandiri (KOSAMI)
Tunjangan Hari Raya (THR) (dalam rupiah)
Nama
St
Tunj.
Pajak
THR Jumlah
Penghasilan
Biaya
Jabatan &
JHT
Penghasilan
Setahun
PTKP
PKP
PPh
Pasal 21
Gaji+THR
PPh
Pasal 21
Gaji
PPh
Pasal 21
THR
R. Bambang K/1 2.002.100 2.920.000 62.032.260 3.509.613 58.522.647 18.480.000 40.042.000 2.002.100 1.856.500 145.600
Reni Nurbaeni K/0 627.300 1.686.750 30.195.969 1.809.498 28.386.471 15.840.000 12.546.000 627.300 543.200 84.100
Wiwit Wicak TK/- 712.400 1.819.950 32.021.300 1.932.733 30.088.567 15.840.000 14.248.000 712.400 621.650 90.750
Marseliana K/0 488.550 1.472.750 27.273.219 1.663.461 25.611.758 15.840.000 9.771.000 488.550 415.100 73.450
Aries Sandi K/2 352.500 1.472.750 28.579.169 1.728.658 26.850.511 19.800.000 7.050.000 352.500 279.050 73.450
Endang S K/2 209.600 1.250.750 25.543.076 1.550.214 23.922.862 19.800.000 4.192.000 209.600 147.250 62.350
Sukisno K/2 439.100 1.250.750 30.374.576 1.791.789 28.582.787 19.800.000 8.782.000 439.100 376.750 62.350
Wendy S TK/- 488.550 1.472.750 27.275.219 1.663.461 25.611.758 15.840.000 9.771.000 488.550 415.100 73.450
Amir H TK/- 399.550 1.250.750 25.373.026 1.541.711 23.831.315 15.840.000 7.991.000 399.550 337.150 62.400
Maryono K/0 330.250 1.250.750 25.303.726 1.538.246 23.765.480 17.160.000 6.605.000 330.250 267.900 62.350
vii
102
Tabel 4.24
Sampel Perhitungan PPh Pasal 21 Karyawan Tetap Metode Gross Up
Koperasi Satya Ardhia Mandiri (KOSAMI)
Desember 2011 ( dalam rupiah)
Nama
St
Tunj.
Pajak
Jumlah
Penghasilan
Biaya
Jabatan &
JHT
Penghasilan
Setahun
PTKP
PKP
PPh
Pasal 21
Setahun
PPh
Pasal 21
Jan-Nov
PPh
Pasal 21
Des
R. Bambang K/1 1.990.150 61.780.310 3.497.016 58.283.295 18.480.000 39.803.000 1.990.150 1.835.421 154.729
Reni Nurbaeni K/0 651.250 30.699.919 1.834.696 28.865.223 15.840.000 13.025.000 651.250 602.975 48.275
Wiwit Wicak TK/- 707.900 31.926.800 1.928.008 29.998.782 15.840.000 14.158.000 707.900 653.117 54.783
Marseliana K/0 427.650 25.965.126 1.571.316 24.393.810 15.840.000 8.553.000 427.650 448.517 (20.867)
Aries Sandi K/2 318.100 27.854.769 1.692.438 26.162.331 19.800.000 6.362.000 318.100 296.338 21.763
Endang S K/2 175.200 24.818.676 1.513.994 23.304.682 19.800.000 3.504.000 175.200 165.917 9.283
Sukisno K/2 448.600 30.574.076 1.801.746 28.772.312 19.800.000 8.972.000 448.600 414.804 33.796
Wendy Silvana TK/- 482.600 27.149.269 1.657.163 25.492.106 15.840.000 9.652.000 482.600 447.975 34.625
Amir Hasibuan TK/- 384.600 25.058.076 1.525.964 23.532.112 15.840.000 7.692.000 384.600 356.496 28.104
Maryono K/0 307.800 24.831.276 1.514.624 23.316.652 17.160.000 6.156.000 307.800 289.958 17.842
viii
103
Tabel 4.25
Sampel Perhitungan PPh Pasal 21 Karyawan Outsourcing Metode Gross Up
Koperasi Satya Ardhia Mandiri (KOSAMI)
Januari 2011 (dalam rupiah)
Nama
St
Tunj.
Pajak
Jumlah
Penghasilan
Biaya
Jabatan
& JHT
Penghasilan
Sebulan
Penghasilan
Setahun
PTKP
PKP
PPh
Pasal 21
Pertahun
PPh
Pasal 21
Perbulan
Ardiansyah TK/- 12.688 1.682.938 109.147 1.573.791 18.885.488 15.840.000 3.045.000 152.250 12.688
Budi Santoso K/2 925 1.782.675 114.134 1.668.541 20.022.495 19.800.000 222.000 11.100 925
Haerudin K/1 8.120 1.789.870 114.494 1.675.377 20.104.518 18.480.000 1.624.000 81.200 8.120
Mulhat K/3 - 1.781.750 114.088 1.667.663 20.011.950 21.120.000 - - -
Zainudin K/0 15.120 1.796.870 114.844 1.682.027 20.184.318 17.160.000 3.024.000 151.200 15.120
Retno Juwita S TK/- 14.080 1.662.830 108.142 1.554.689 18.656.262 15.840.000 2.816.000 140.800 14.080
Winarsih TK/- 12.025 1.626.775 106.339 1.520.436 18.245.235 15.840.000 2.405.000 120.250 12.025
Iim M Ibrahim K/2 14.192 2.061.942 128.097 1.933.845 23.206.135 19.800.000 3.406.000 170.300 14.192
Widodo K/2 15.900 2.042.150 127.108 1.915.043 22.980.510 19.800.000 3.180.000 159.000 15.900
R. Taufik H K/0 2.750 1.589.500 104.475 1.485.025 17.823.300 17.160.000 660.000 33.000 2.750
Ari Anggoro TK/- 20.817 1.854.067 117.703 1.736.363 20.836.360 15.840.000 4.996.000 249.800 20.817
Irvan Setiawan K/1 16.275 1.990.025 124.501 1.865.524 22.386.285 18.480.000 3.906.000 195.300 16.275
Heru Heryandi K/0 5.145 1.621.895 106.095 1.515.800 18.189.603 17.160.000 1.029.000 51.450 5.145
Ade Nugraha K/0 10.000 1.739.602 109.580 1.630.022 19.560.263 17.160.000 2.400.000 120.000 10.000
Jusal TK/- 18.667 1.806.269 112.913 1.693.355 20.320.263 15.840.000 4.480.000 224.000 18.667
Ike Verawati TK/- 18.246 1.799.996 115.000 1.684.996 20.219.953 15.840.000 4.379.000 218.950 18.246
Tuti Alawiyah TK/- 14.080 1.662.830 108.142 1.554.689 18.656.262 15.840.000 2.816.000 140.800 14.080
Ahmad Fauzan K/0 - 1.526.750 101.338 1.425.413 17.104.950 17.160.000 - - -
Yus Sugito K/0 2.000 1.573.750 103.688 1.470.063 17.640.750 17.160.000 480.000 24.000 2.000
Agus Rustandih K/0 30.004 2.163.254 133.163 2.030.091 24.361.098 17.160.000 7.201.000 360.050 30.004
ix
104
Tabel 4.26
Sampel Perhitungan PPh Pasal 21 Karyawan Outsourcing Metode Gross Up
Koperasi Satya Ardhia Mandiri (KOSAMI)
Agustus 2011 (dalam rupiah)
Nama
St
Tunj.
Pajak
Jumlah
Penghasilan
Biaya
Jabatan
& JHT
Penghasilan
Sebulan
Penghasilan
Setahun
PTKP
PKP
PPh
Pasal 21
Pertahun
PPh
Pasal 21
Perbulan
Ardiansyah TK/- 11.142 1.650.392 107.520 1.542.872 18.514.465 15.840.000 2.674.000 133.700 11.142
Budi Santoso K/2 2.421 1.814.171 115.709 1.698.462 20.381.548 19.800.000 581.000 29.050 2.421
Haerudin K/1 8.196 1.819.946 115.997 1.703.949 20.447.383 18.480.000 1.967.000 98.350 8.196
Mulhat K/3 - 1.811.750 115.588 1.696.163 20.353.950 21.120.000 - -- -
Zainudin K/0 19.400 1.756.150 112.808 1.643.343 19.720.110 17.160.000 3.880.000 194.000 19.400
Retno Juwita S TK/- 8.525 1.595.275 104.764 1.490.511 17.886.135 15.840.000 2.046.000 102.300 8.525
Winarsih TK/- 8.525 1.595.275 104.764 1.490.511 17.886.135 15.840.000 20.46.000 102.300 8.525
Iim M Ibrahim K/2 9.108 1.723.358 111.168 1.612.190 19346.285 19.800.000 2.186.000 109.300 9.108
Widodo K/2 14.335 1.783.085 114.154 1.668.931 20.027.169 19.800.000 2.867.000 143.350 14.335
R. Taufik H K/0 4.246 1.620.996 106.050 1.514.946 18.179.353 17.160.000 1.019.000 50.95 4.246
Ari Anggoro TK/- 20.492 1.847.242 117.362 1.729.880 20.758.555 15.840.000 4.918.000 245.900 20.492
Irvan Setiawan K/1 19.529 1.42.779 122.139 1.820.640 21.847.683 18.480.000 4.687.000 234.350 19.529
Heru Heryandi K/0 24.235 1.840.985 117.049 1.723.936 20.687.229 17.160.000 4.847.000 242.350 24.235
Ade Nugraha K/0 15.525 1.740.127 109.606 1.630.521 19.566.248 17.160.000 3.726.000 186.300 15.525
Jusal TK/- 17.492 1.781.594 111.680 .1.669.914 20.038.968 15.840.000 4.198.000 209.900 17.492
Ike Verawati TK/- 16.429 1.761.679 113.084 1.648.595 19.783.143 15.840.000 3.943.000 197.150 16.429
Tuti Alawiyah TK/- 15.890 1.694.640 109.732 1.584.908 19.017.896 15.840.000 3.178.000 158.900 15.890
Ahmad Fauzan K/0 2.000 1.573.750 103.688 1.470.063 17.640.750 17.160.000 480.000 24.000 2.000
Yus Sugito K/0 6.488 1.668.238 108.412 1.559.826 18.717.908 17.160.000 1.557.000 77.850 6.488
Agus Rustandih K/0 24.235 1.840.985 117.049 1.723.936 20.681.229 17.160.000 4.847.000 242.350 24.235
x
105
Tabel 4.27
Sampel Perhitungan PPh Pasal 21 Karyawan Tetap Metode Gross Up
Koperasi Satya Ardhia Mandiri (KOSAMI)
Tunjangan Hari Raya (THR) (dalam rupiah)
Nama
St
Tunj.
Pajak
THR
Jumlah
Penghasilan
Biaya
Jabatan &
JHT
Penghasilan
Setahun
PTKP
PKP
PPh
Pasal 21
Gaji+THR
PPh
Pasal 21
Gaji
PPh
Pasal 21
THR
Ardiansyah TK/ 196.050 1.250.000 21.117.050 1.355.853 19.761.198 15.840.000 3.921.000 196.050 133.700 62.350
Budi Santoso K/2 91.400 1.250.000 23..082.400 1.454.120 21.628.280 19.800.000 1.828.000 91.400 29.050 62.350
Haerudin K/1 160.700 1.250.000 23.151.700 1.457.585 21.694.115 18.480.000 3.214.000 160.700 98.350 62.350
Mulhat K/3 26.760 1.250.000 22.991.000 1.449.550 21.541.450 21.120.000 421.000 26.760 - 26.760
Zainudin K/0 308.340 1.250.000 22.399.340 1.419.967 20.979.373 17.160.000 5.139.000 308.340 194.000 114.340
Retno Juwita TK/- 164.600 1.250.000 20.455.600 1.322.780 19.132.820 15.840.000 3.292.000 164.600 102.300 62.300
Winarsih TK/- 164.600 1.250.000 20.455.600 1.322.780 19.132.820 15.840.000 3.292.000 164.600 102.300 62.300
Iim MIbrahim K/2 171.650 1.250.000 21.992.650 1.399.633 20.593.018 19.800.000 3.433.000 171.650 109.300 62.350
Widodo K/2 247.560 1.250.000 22.722.560 1.436.128 21.286.432 19.800.000 4.126.000 247.560 143.350 104.210
R. Taufik H K/0 113.300 1.250.000 20.764.300 1.338.215 19.426.085 17.160.000 2.266.000 113.300 50.950 62.350
Ari Anggoro TK/- 308.250 1.250.000 23.479.250 1.473.963 22.005.288 15.840.000 6.165.000 308.250 245.900 62.350
Irvan S K/1 296.700 1.250.000 24.625.700 1.531.285 23.094.415 18.480.000 5.934.000 296.700 234.350 62.350
Heru H K/0 366.360 1.250.000 23.417.360 1.470.868 21.946.492 17.160.000 6.106.000 366.360 242.350 124.010
Ade Nugraha K/0 242.650 1.130.000 22.067.874 1.374.594 20.693.280 17.160.000 4.853.000 242.650 186.300 56.350
Jusal TK/- 266.300 1.130.000 22.565.524 1.399.476 21.166.048 15.840.000 5.326.000 266.300 209.900 56.400
Ike Verawati TK/- 259.450 1.250.000 22.452.450 1.422.623 21.029.828 15.840.000 5.189.000 259.450 197.150 62.300
Tuti Alawiyah TK/- 266.280 1.250.000 21.661.280 1.383.064 20.278.216 15.840.000 4.438.000 266.280 158.900 107.380
A Fauzan K/0 86.350 1.250.000 20.197.350 1.309.868 18.887.483 17.160.000 1.727.000 86.350 24.000 62.350
Yus Sugito K/0 140.200 1.250.000 21.331.200 1.366.560 19.964.640 17.160.000 2.804.000 140.200 77.850 62.350
Agus Rustandi K/0 366.360 1.250.000 23.417.360 1.470.868 21.946.492 17.160.000 6.106.000 366.360 242.350 124.010
xi
106
Tabel 4.28
Sampel Perhitungan PPh Pasal 21 Karyawan Outsourcing Metode Gross Up
Koperasi Satya Ardhia Mandiri (KOSAMI)
Desember 2011 (dalam rupiah)
Nama
St
Tunj.
Pajak
Jumlah
Penghasilan
Biaya
Jabatan &
JHT
Penghasilan
Setahun
PTKP
PKP
PPh
Pasal 21
Setahun
PPh
Pasal 21
Jan-Nov
PPh
Pasal 21
Des
Ardiansyah TK/- 233.150 21.898.150 1.394.908 20.503.243 15.840.000 4.663.000 233.150 23.133 10.017
Budi Santoso K/2 87.650 23.003.650 1.450.183 21.553.468 19.800.000 1.753.000 87.650 86.183 1.468
Haerudin K/1 156.950 23.072.950 1.453.648 21.619.303 18.480.000 3.139.000 156.950 152.353 4.597
Mulhat K/3 22.260 22.938.260 1.446.913 21.491.347 21.120.000 371.000 22.260 26.760 (4.500)
Zainudin K/0 321.180 22.625.180 1.431.259 21.193.921 17.160.000 5.353.000 321.180 253.310 67.870
Retno Juwita S TK/- 226.400 21.756.400 1.387.820 20.368.580 15.840.000 4.528.000 226.400 215.705 10.695
Winarsih TK/- 223.750 21.700.250 1.385.013 20.315.238 15.840.000 4.475.000 223.750 212.310 11.440
Iim M Ibrahim K/2 253.400 23.713.900 1.485.695 22.228.205 19.800.000 5.068.000 253.400 168.333 85.067
Widodo K/2 428.280 25.893.280 1.594.664 24.298.616 19.800.000 7.138.000 428.280 297.400 130.880
R. Taufik H K/0 223.300 23.080.800 1.454.040 21.626.760 17.160.000 4.466.000 223.300 228.300 (4.754)
Ari Anggoro TK/- 326.500 23.863.500 1.493.175 22.370.325 15.840.000 6.530.000 326.500 273.750 52.750
Irvan Setiawan K/1 350.750 25.763.750 1.588.188 24.175.563 18.480.000 7.015.000 350.750 291.771 58.979
Heru Heryandi K/0 259.020 21.534.020 1.376.701 20.157.319 17.160.000 4.317.000 259.020 222.985 36.053
Ade Nugraha K/0 257.450 22.380.174 1.390.209 20.989.965 17.160.000 5.149.000 257.450 226.792 30.658
Jusal TK/- 264.300 22.524.024 1.397.401 21.126.623 15.840.000 5.286.000 264.300 251.354 12.946
Ike Verawati TK/- 249.950 22.252.450 1.412.623 20.839.828 15.840.000 4.999.000 249.950 240.288 9.663
Tuti Alawiyah TK/- 142.800 19.495.300 1.274.765 18.220.535 15.840.000 2.380.000 142.800 235.875 (93.075)
Ahmad Fauzan K/0 70.650 19.866.650 1.293.333 18.573.318 17.160.000 1.413.000 70.650 70.350 300
Yus Sugito K/0 108.800 20.669.800 1.333.490 19.336.310 17.160.000 2.176.000 108.800 102.300 6.500
Agus Rustandih K/0 257.940 21.515.440 1.375.772 20.139.668 17.160.000 4.299.000 257.940 221.189 36.751
iv
107
Tabel 4.29
Rekapitulasi Perhitungan PPh Pasal 21 Tahun 2011 Karyawan Tetap dan Outsourcing Metode Gross Up
Koperasi Satya Ardhia Mandiri (KOSAMI) (dalam rupiah)
Uraian
Karyawan Tetap
Karyawan
Outsourcing
Total
Simpin
Kantin
Pengadaan
Greeting
Service
Adm &
Umum
1. Penghasilan Bruto
Gaji Pokok 40.903.500 95.571.000 27.306.000 72.261.000 153.699.900 6.290.190.000 6.679.931.400
Tunjangan Transportasi 19.680.000 51.930.000 14.580.000 38.850.000 76.770.000 1.361.625.000 1.563.435.000
Tunjangan Jabatan 6.506.000 10.824.000 2.712.000 10.776.000 49.464.000 - 80.282.000
Tunjangan Kesehatan - - - - 3.000.000 - 3.000.000
Tunjangan Telepon - - - - 3.600.000 - 3.600.000
Tunjangan Pajak 853.867 1.515.750 649.000 1.678.100 6.132.704 97.807.276 108.636.697
JKK & JKM 220.879 516.083 147.452 390.209 829.979 33.967.026 36.071.630
JPK 1.860.000 5.040.000 1.080.000 3.240.000 5.640.000 207.090.000 223.950.000
Uang Lembur - - - - 5.452.000 940.103.000 945.555.000
Tunjangan Hari Raya 3.153.958 8.866.250 2.501.500 6.919.750 14.223.408 467.400.000 503.064.866
Jumlah Penghasilan Bruto 73.178.204 174.263.083 48.975.952 134.115.059 306.759.992 9.398.182.302 10.135.474.593
2. Pengurang
Biaya Jabatan 3.786.851 8.247.870 2.317.485 6.342.511 16.261.255 475.377.670 512.333.642
Jaminan Hari Tua 886.335 1.911.420 546.120 1.445.220 3.337.068 134.518.800 142.644.963
PTKP 46.200.000 133.320.000 33.000.000 92.400.000 168.300.000 6.982.580.000 7.455.800.000
Jumlah Pengurang 50.873.186 143.479.290 35.863.605 100.187.131 187.898.323 7.592.476.470 8.110.778.605
3. PKP 22.305.018 30.783.793 13.112.347 33.927.329 118.861.669 1.805.705.832 1.905.834.319
4. PPh Ditanggung oleh
Perusahaan
853.867 1.515.750 649.000 1.678.100 6.132.704 97.807.276 108.636.697
5. Tunjangan Pajak 853.867 1.515.750 649.000 1.678.100 6.132.704 97.807.276 108.636.697
6. PPh YMH Dipotong - - - - - - -
v
108
Tabel 4.30
Rekapitulasi Perbandingan Perhitungan PPh Pasal 21 Tahun 2011
(dalam rupiah)
N
o
Uraian
PPh Pasal 21
Ditanggung
Karyawan
PPh Pasal 21
Ditanggung
Perusahaan
PPh Pasal 21 Di-
gross up
1. Penghasilan Bruto
Gaji Pokok 6.679.931.400 6.679.931.400 6.679.931.400
Tunjangan Transportasi 1.563.435.000 1.563.435.000 1.563.435.000
Tunjangan Jabatan 80.282.000 80.282.000 80.282.000
Tunjangan Kesehatan 3.000.000 3.000.000 3.000.000
Tunjangan Telepon 3.600.000 3.600.000 3.600.000
Tunjangan Pajak 108.636.697
JKK & JKM 36.071.630 36.071.630 36.071.630
JPK 223.950.000 223.950.000 223.950.000
Uang Lembur 945.555.000 945.555.000 945.555.000
Tunjangan Hari Raya 503.064.866 503.064.866 503.064.866
Jumlah Penghasilan Bruto 10.038.889.896 10.038.889.896 10.135.474.593
2. Pengurang
Biaya Jabatan 508.547.977 508.547.977 512.333.642
Jaminan Hari Tua 142.644.963 142.644.963 142.644.963
PTKP 7.455.800.000 7.455.800.000 7.455.800.000
Jumlah Pengurang 8.106.992.940 8.106.992.940 8.110.778.605
3. PKP 1.931.896.956 1.931.896.956 1.905.834.319
4. PPh Pasal 21 Setahun 98.179.867 98.179.867 108.636.697
5. Tunjangan Pajak - - 108.636.697
6. PPh Yang Dipotong dari
Penghasilan Karyawan
98.179.867 - -
Sumber : Summary olah data internal Koperasi
iv
109
Dari tabel 4.30 diketahui jumlah rekapitulasi pajak yang
dipotong dan disetor ke kas negara selama satu tahun adalah
sebesar Rp 98.179.867,- dan jumlah tersebut akan mengurangi
jumlah pendapatan yang diterima oleh karyawan dan Koperasi
Satya Ardhia Mandiri tidak memerlukan tambahan pengeluaran
untuk Pajak Penghasilan Pasal 21.
Pada dasarnya, perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21
ditanggung karyawan sama dengan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal
21 ditanggung perusahaan. Perbedaannya hanya terdapat pada
Pajak Penghasilan yang harus dipotong oleh perusahaan. Jumlah
pajak sebesar Rp 98.179.867,- akan menjadi tanggungan
perusahaan dan bukan menjadi beban atau tanggungan karyawan
yang bersangkutan.
Pada metode ini perusahaan harus menambah pengeluaran
sebanyak Rp 98.179.867,- untuk pembayaran pajak. Secara
akuntansi komersial jumlah ini dapat dikurangkan sebagai biaya
tetapi secara fiskal jumlah tersebut tidak dapat dikurangkan sebagai
biaya karena merupakan bagian dari kenikmatan yang diberikan
kepada karyawan. Oleh karena itu, perusahaan harus melakukan
koreksi positif dengan mengurangkan biaya pajak dari unsur
pengurang pada Pajak Penghasilan Badan sehingga laba fiskal
yang didapatkan akan naik dan pembayaran pajak akan bertambah
karena koreksi positif tersebut.
v
110
Sedangkan pada perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal
21 di-gross up terlihat bahwa tunjangan pajak pada tahun 2011
sebesar Rp 108.636.697 adalah sama besar dengan jumlah pajak
yang harus dibayarkan oleh karyawan. Adanya persamaan ini
menyebabkan jumlah pajak yang harus dipotong adalah nihil
karena jumlah pajak yang harus dipotong sama dengan pemberian
tunjangan pajak. Dan pemberian tunjangan pajak di-gross up ini
dapat dibiayakan kerena tunjangan ini masuk dalam bagian
penghasilan yang diterima karyawan.
4. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Ditanggung Karyawan,
Perusahaan, Gross up dan Analisis ke Pajak Penghasilan (PPh)
Badan
a. Pajak Penghasilan Pasal 21 Ditanggung oleh Karyawan
Tabel 4.31
Laporan Laba/(Rugi)
Jika Pajak Penghasilan Pasal 21 Ditanggung Karyawan
(dalam rupiah)
No Keterangan Jumlah
I
Pendapatan Usaha
Pendapatan Simpin
Pendapatan Simpin Multiguna
Pendapatan Voucher
Pendapatan Pengadaan Barang
Pendapatan Greeting Service
Pendapatan Jasa Tenaga Outsourcing
Pendapatan Pengadaan Motor
Pendapatan Vending Machine
Pendapatan Aquarium
Pendapatan Toko 634
Jumlah Pendapatan Usaha
250.956.102,00
154.879.836,00
851.660.163,00
821.084.476,00
444.348.165,00
18.102.734.303,00
62.062.249,00
18.000.000,00
16.715.636,00
38.386.755,00
20.760.827.685,00
vi
111
Lanjutan Tabel 4.31
No Keterangan Jumlah
II
A
B
C
D
E
Biaya Usaha
Biaya Operasional Simpin
Biaya Gaji
Tunjangan Hari Raya
Jamsostek
Jumlah Biaya Operasional Simpin
Biaya Operasional Voucher
Biaya Gaji
Tunjangan Hari Raya
Jamsostek
Biaya Sewa Ruangan
Biaya Sewa Listrik
Biaya Pembelian Barang Dagangan
Jumlah Biaya Operasional Voucher
Biaya Operasional Pengadaan
Biaya Gaji
Tunjangan Hari Raya
Jamsostek
Biaya Pengadaan Barang
Jumlah Biaya Op. Pengadaan
Biaya Operasional Greeting Service
Biaya Gaji
Tunjangan Hari Raya
Jamsostek
Biaya Surchart/Konsesi
Biaya Sewa Ruangan
Biaya Listrik
Biaya Air
Biaya Telepon
Biaya Operasional
Jumlah Biaya Op. Greeting Service
Biaya Operasional Outsourcing
Biaya Gaji
Tunjangan Hari Raya
Jamsostek
Biaya Seragam Dinas
Biaya Terminasi
Biaya Pembinaan
Biaya AVSEC
65.353.165,00
3.153.958,00
3.594.308,00
72.101.431,00
154.313.580,00
8.866.250,00
9.092.210,00
60.000.000,00
200,000,00
539.247.590,00
771.719.630,00
43.451880.,00
2.501.500,00
2.237.774,00
667.370.270,00
715.561.424,00
118.941.780,00
6.919.750,00
6.303.866,00
29.132.255,00
108.330.000,00
5.400.000,00
331.545,00
8.497.514,00
44.855.000,00
328.711.710,00
8.457.399.200,00
467.400.000,00
473.289.056,00
409.440.000,00
950.884.715,00
150.750.000,00
6.566.378.900,00
vii
112
Lanjutan Tabel 4.31
No Keterangan Jumlah
F
G
H
III
IV
Biaya Pas
Jumlah Biaya Op. Outsourcing
Biaya Operasional Aquarium
Biaya Peralatan
Jumlah Biaya Operasional Aquarium
Biaya Operasional Toko 634
Biaya Pembelian
Jumlah Biaya Toko 634
Biaya Administrasi & Umum
Biaya Gaji
Tunjangan Hari Raya
Jamsostek
Honorarium Pengurus
Biaya Seragam Dinas
Biaya Listrik
Biaya Administrasi
Biaya ATK
Biaya Rapat
Biaya Air Minum
Biaya Perlengkapan
Biaya Telpon & Fax
Biaya Ijin Usaha
Biaya Penyusutan
Biaya Cetak
Biaya Bahan Bakar
Biaya Materai
Bonus
Biaya Perawatan Kendaraan
Jumlah Biaya Administrasi & Umum
Jumlah Biaya Usaha
Jumlah Hasil Usaha
Pendapatan Non Usaha
Pendapatan Bunga
Pendapatan Lain-lain
Jumlah Pendapatan Non Usaha
Biaya Non Usaha
Biaya Administrasi Bank
Biaya Bunga Bank
49.901.000,00
17.525.442.871,00
3.833.000,00
3.833.000,00
34.700.445,00
34.700.445,00
285.698.832,00
14.223.408,00
12.156.876,00
129.000.000,00
15.000.000,00
2.661.948,00
83.142.663,00
60.905.339,00
97.264.974,00
2.748.600,00
14.706.950,00
17.474.531,00
3.050.000,00
58.561.697,00
2.374.304,00
3.542.880,00
1.656.000,00
15.000.000,00
2.041.737,00
821.210.739,00
20.273.281.250,00
487.546.435,00
101.255.949,23
10.658.000,00
111.913.949,23
4.288.866,00
23.977.373,17
viii
113
Lanjutan Tabel 4.31
No Keterangan Jumlah
Biaya Transfer Bank
Jumlah Biaya Non Usaha
Jumlah Hasil Non Usaha
Sisa Hasil Usaha Sebelum Pajak
PPh Terhutang
Laba Bersih
14.972.500,00
43.238.739,17
68.675.210,06
556.221.645,06
127.108.950,00
429.112.695,00 Sumber: Intern Koperasi Satya Ardhia Mandiri
Dalam hal perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Badan,
Koperasi Satya Ardhia Mandiri menggunakan tarif PPh Pasal 31 E
ayat (1) yang berbunyi Wajib Pajak Badan dalam negeri dengan
peredaran usaha sampai dengan Rp 50.000.000.000 (lima puluh
milyar rupiah) mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar
50% (lima puluh persen) yang dikenakan atas penghasilan kena
pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp
4.800.000.000 (empat miliar delapan ratus juta rupiah). Berikut
adalah perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Badan Koperasi Satya
Ardhia Mandiri (KOSAMI) tahun 2011:
Peredaran Usaha : 20.760.827.685
Dasar Pengenaan Pajak
Laba (SHU) Sebelum Pajak : 556.221.645
Koreksi Positif : 18.673.646 (+)
Dasar Pengenaan Pajak (DPP) : 574.895.291
Pembulatan DPP : 574.895.000
PPh Terhutang :
a. Bagian penghasilan kena pajak atau dasar pengenaan
pajak yang memperoleh fasilitas adalah sebesar
ix
114
(Rp 4.800.000.000/Rp 20.760.827.685) x Rp 574.895.000
= Rp 132.918.400;
PPh terutang 50% x 25% x Rp 132.918.400 =
Rp 16.614.800
b. Bagian penghasilan kena pajak atau dasar pengenaan
pajak yang tidak memperoleh fasilitas adalah sebesar
(Rp 574.895.000 - Rp 132.918.400) = Rp 441.976.600;
PPh Terutang sebesar 25% x Rp 441.976.600 =
Rp 110.494.150
c. Total PPh terutang Rp 16.614.800 + Rp 110.494.150 =
Rp 127.108.950
PPh Yang Masih Harus dibayar:
Total PPh Terutang : 127.108.950
Kredit Pajak PPh 23 : 55.908.864 (-)
PPh Yang Masih Harus dibayar : 71.200.086
Pada tabel 4.31 diatas dapat dilihat bahwa biaya gaji yang
dapat diperhitungkan sebagai pengurang penghasilan bruto adalah
penghasilan bruto yang diterima oleh karyawan atau penghasilan
setelah dikurang PPh Pasal 21 yang menjadi tanggungan karyawan
tersebut. Oleh karena Pajak Penghasilan Pasal 21 atas karyawan
tidak menjadi tanggungan perusahaan, maka tidak dimasukkan
sebagai tambahan koreksi positif dalam menghitung Pajak
Penghasilan Badan.
x
115
b. Pajak Penghasilan Pasal 21 Ditanggung oleh Perusahaan
Pada dasarnya perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21
ditanggung perusahaan adalah sama dengan Pajak Penghasilan
Pasal 21 ditanggung karyawan, hanya pembebanannya saja yang
berbeda (dibebankan kepada perusahaan). Pada tabel 4.32 dibawah
ini akan disajikan laporan laba rugi jika Pajak Penghasilan Pasal 21
ditanggung oleh perusahaan.
Tabel 4.32
Laporan Laba/(Rugi)
Jika Pajak Penghasilan Pasal 21 Ditanggung Perusahaan
(dalam rupiah)
No Keterangan Jumlah
I
II
A
B
Pendapatan Usaha
Pendapatan Simpin
Pendapatan Simpin Multiguna
Pendapatan Voucher
Pendapatan Pengadaan Barang
Pendapatan Greeting Service
Pendapatan Jasa Tenaga Outsourcing
Pendapatan Pengadaan Motor
Pendapatan Vending Machine
Pendapatan Aquarium
Pendapatan Toko 634
Jumlah Pendapatan Usaha
Biaya Usaha
Biaya Operasional Simpin
Biaya Gaji
Tunjangan Hari Raya
Biaya PPh 21
Jamsostek
Jumlah Biaya Operasional Simpin
Biaya Operasional Voucher
Biaya Gaji
Tunjangan Hari Raya
Biaya PPh 21
Jamsostek
250.956.102,00
154.879.836,00
851.660.163,00
821.084.476,00
444.348.165,00
18.102.734.303,00
62.062.249,00
18.000.000,00
16.715.636,00
38.386.755,00
20.760.827.685,00
65.353.165,00
3.153.958,00
813.313,00
3.594.308,00
72.914.744,00
154.313.580,00
8.866.250,00
1.443.800,00
9.092.210,00
xi
116
Lanjutan Tabel 4.32
No Keterangan Jumlah
C
D
E
F
G
Biaya Sewa Ruangan
Biaya Sewa Listrik
Biaya Pembelian Barang Dagangan
Jumlah Biaya Operasional Voucher
Biaya Operasional Pengadaan
Biaya Gaji
Tunjangan Hari Raya
Biaya PPh 21
Jamsostek
Biaya Pengadaan Barang
Jumlah Biaya Op. Pengadan
Biaya Operasional Greeting Service
Biaya Gaji
Tunjangan Hari Raya
Biaya PPh 21
Jamsostek
Biaya Surchart/Konsesi
Biaya Sewa Ruangan
Biaya Listrik
Biaya Air
Biaya Telepon
Biaya Operasional
Jumlah Biaya Op. Greeting Service
Biaya Operasional Outsourcing
Biaya Gaji
Tunjangan Hari Raya
Biaya PPh 21
Jamsostek
Biaya Seragam Dinas
Biaya Terminasi
Biaya Pembinaan
Biaya AVSEC
Biaya Pas
Jumlah Biaya Op. Outsourcing
Biaya Operasional Aquarium
Biaya Peralatan
Jumlah Biaya Operasional Aquarium
Biaya Operasional Toko 634
Biaya Pembelian
60.000.000,00
200,000,00
539.247.590,00
773.163.430,00
43.451.880,00
2.501.500,00
618.200,00
2.237.774,00
667.370.270,00
716.179.624,00
118.941.780,00
6.919.750,00
1.598.400,00
6.303.866,00
29.132.255,00
108.330.000,00
5.400.000,00
331.545,00
8.497.514,00
44.855.000,00
330.310.110,00
8.457.399.200,00
467.400.000,00
87.864.746,00
473.289.056,00
409.440.000,00
950.884.715,00
150.750.000,00
6.566.378.900,00
49.901.000,00
17.613.307.617,00
3.833.000,00
3.833.000,00
34.700.445,00
xii
117
Lanjutan Tabel 4.32
No Keterangan Jumlah
H
III
IV
Jumlah Biaya Toko 634
Biaya Administrasi & Umum
Biaya Gaji
Tunjangan Hari Raya
Biaya PPh 21
Jamsostek
Honorarium Pengurus
Biaya Seragam Dinas
Biaya Listrik
Biaya Administrasi
Biaya ATK
Biaya Rapat
Biaya Air Minum
Biaya Perlengkapan
Biaya Telpon & Fax
Biaya Ijin Usaha
Biaya Penyusutan
Biaya Cetak
Biaya Bahan Bakar
Biaya Materai
Bonus
Biaya Perawatan Kendaraan
Jumlah Biaya Administrasi & Umum
Jumlah Biaya Usaha
Jumlah Hasil Usaha
Pendapatan Non Usaha
Pendapatan Bunga
Pendapatan Lain-lain
Jumlah Pendapatan Non Usaha
Biaya Non Usaha
Biaya Administrasi Bank
Biaya Bunga Bank
Biaya Transfer Bank
Jumlah Biaya Non Usaha
Jumlah Hasil Non Usaha
Sisa Hasil Usaha Sebelum Pajak
PPh Terhutang
Laba Bersih
34.700.445,00
285.698.832,00
14.223.408,00
5.841.408,00
12.156.876,00
129.000.000,00
15.000.000,00
2.661.948,00
83.142.663,00
60.905.339,00
97.264.974,00
2.748.600,00
14.706.950,00
17.474.531,00
3.050.000,00
58.561.697,00
2.374.304,00
3.542.880,00
1.656.000,00
15.000.000,00
2.041.737,00
827.461.147,00
20.371.461.117,00
389.366.568,00
101.255.949,23
10.658.000,00
111.913.949,23
4.288.866,00
23.977.373,17
14.972.500,00
43.238.739,17
68.675.210,06
458.041.778,06
127.108.950,00
330.932.828,00 Sumber: Intern Koperasi Satya Ardhia Mandiri diolah
xiii
118
Berikut adalah perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Badan
Koperasi Satya Ardhia Mandiri (KOSAMI) tahun 2011:
Peredaran Usaha : 20.760.827.685
Dasar Pengenaan Pajak
Laba (SHU) Sebelum Pajak : 458.041.778
Koreksi Positif : 18.673.646
Pajak ditanggung perusahaan : 98.179.867 (+)
Dasar Pengenaan Pajak (DPP) : 574.895.291
Pembulatan DPP : 574.895.000
PPh Terhutang :
a. Bagian penghasilan kena pajak atau dasar pengenaan
pajak yang memperoleh fasilitas adalah sebesar
(Rp 4.800.000.000/Rp 20.760.827.685) x Rp 574.895.000
= Rp 132.918.400;
PPh terutang 50% x 25% x Rp 132.918.400 =
Rp 16.614.800
b. Bagian penghasilan kena pajak atau dasar pengenaan
pajak yang tidak memperoleh fasilitas adalah sebesar
(Rp 574.895.000 - Rp 132.918.400) = Rp 441.976.600;
PPh Terutang sebesar 25% x Rp 441.976.600 =
Rp 110.494.150
c. Total PPh terutang Rp 16.614.800 + Rp 110.494.150 =
Rp 127.108.950
xiv
119
PPh Yang Masih Harus dibayar:
Total PPh Terutang : 127.108.950
Kredit Pajak PPh 23 : 55.908.864 (-)
PPh Yang Masih Harus dibayar : 71.200.086
Pada tabel 4.31 terlihat bahwa pajak yang masih harus
dibayar oleh Koperasi Satya Ardhia Mandiri (KOSAMI) sama
dengan jika pajak ditanggung oleh karyawan. Hal ini disebabkan
karena Pajak Penghasilan Pasal 21 yang ditanggung oleh
perusahaan termasuk sebagai bentuk kenikmatan, sehingga harus
dilakukan koreksi positif terhadap biaya PPh 21.
c. Pajak Penghasilan Pasal 21 di Gross up
Tabel 4.33
Laporan Laba/(Rugi)
Jika Pajak Penghasilan Pasal 21 Di Gross up
(dalam rupiah)
No Keterangan Jumlah
I
II
A
Pendapatan Usaha
Pendapatan Simpin
Pendapatan Simpin Multiguna
Pendapatan Voucher
Pendapatan Pengadaan Barang
Pendapatan Greeting Service
Pendapatan Jasa Tenaga Outsourcing
Pendapatan Pengadaan Motor
Pendapatan Vending Machine
Pendapatan Aquarium
Pendapatan Toko 634
Jumlah Pendapatan Usaha
Biaya Usaha
Biaya Operasional Simpin
Biaya Gaji
Tunjangan Hari Raya
Tunjangan Pajak
Jamsostek
250.956.102,00
154.879.836,00
851.660.163,00
821.084.476,00
444.348.165,00
18.102.734.303,00
62.062.249,00
18.000.000,00
16.715.636,00
38.386.755,00
20.760.827.685,00
65.353.165,00
3.153.958,00
754.458,00
3.594.308,00
xv
120
Lanjutan Tabel 4.33
No Keterangan Jumlah
B
C
D
E
Jumlah Biaya Operasional Simpin
Biaya Operasional Voucher
Biaya Gaji
Tunjangan Hari Raya
Tunjangan Pajak
Jamsostek
Biaya Sewa Ruangan
Biaya Sewa Listrik
Biaya Pembelian Barang Dagangan
Jumlah Biaya Operasional Voucher
Biaya Operasional Pengadaan
Biaya Gaji
Tunjangan Hari Raya
Tunjangan Pajak
Jamsostek
Biaya Pengadaan Barang
Jumlah Biaya Op. Pengadaan
Biaya Operasional Greeting Service
Biaya Gaji
Tunjangan Hari Raya
Tunjangan Pajak
Jamsostek
Biaya Surchart/Konsesi
Biaya Sewa Ruangan
Biaya Listrik
Biaya Air
Biaya Telepon
Biaya Operasional
Jumlah Biaya Op. Greeting Service
Biaya Operasional Outsourcing
Biaya Gaji
Tunjangan Hari Raya
Tunjangan Pajak
Jamsostek
Biaya Seragam Dinas
Biaya Terminasi
Biaya Pembinaan
Biaya AVSEC
Biaya Pas
Jumlah Biaya Op. Outsourcing
72.855.889,00
154.313.580,00
8.866.250,00
1.073.700,00
9.092.210,00
60.000.000,00
200,000,00
539.247.590,00
772.793.330,00
43.451.880,00
2.501.500,00
524.250,00
2.237.774,00
667.370.270,00
716.085.674,00
118.941.780,00
6.919.750,00
1.333.000,00
6.303.866,00
29.132.255,00
108.330.000,00
5.400.000,00
331.545,00
8.497.514,00
44.855.000,00
330.044.710,00
8.457.399.200,00
467.400.000,00
68.456.636,00
473.289.056,00
409.440.000,00
950.884.715,00
150.750.000,00
6.566.378.900,00
49.901.000,00
17.593.899.507,00
xvi
121
Lanjutan Tabel 4.33
No Keterangan Jumlah
F
G
H
III
IV
Biaya Operasional Aquarium
Biaya Peralatan
Jumlah Biaya Operasional Aquarium
Biaya Operasional Toko 634
Biaya Pembelian
Jumlah Biaya Toko 634
Biaya Administrasi & Umum
Biaya Gaji
Tunjangan Hari Raya
Tunjangan Pajak
Jamsostek
Honorarium Pengurus
Biaya Seragam Dinas
Biaya Listrik
Biaya Administrasi
Biaya ATK
Biaya Rapat
Biaya Air Minum
Biaya Perlengkapan
Biaya Telpon & Fax
Biaya Ijin Usaha
Biaya Penyusutan
Biaya Cetak
Biaya Bahan Bakar
Biaya Materai
Bonus
Biaya Perawatan Kendaraan
Jumlah Biaya Administrasi & Umum
Jumlah Biaya Usaha
Jumlah Hasil Usaha
Pendapatan Non Usaha
Pendapatan Bunga
Pendapatan Lain-lain
Jumlah Pendapatan Non Usaha
Biaya Non Usaha
Biaya Administrasi Bank
Biaya Bunga Bank
Biaya Transfer Bank
Jumlah Biaya Non Usaha
Jumlah Hasil Non Usaha
3.833.000,00
3.833.000,00
34.700.445,00
34.700.445,00
285.698.832,00
14.223.408,00
5.434.704,00
12.156.876,00
129.000.000,00
15.000.000,00
2.661.948,00
83.142.663,00
60.905.339,00
97.264.974,00
2.748.600,00
14.706.950,00
17.474.531,00
3.050.000,00
58.561.697,00
2.374.304,00
3.542.880,00
1.656.000,00
15.000.000,00
2.041.737,00
826.645.443,00
20.350.857.998,00
409.969.687,00
101.255.949,23
10.658.000,00
111.913.949,23
4.288.866,00
23.977.373,17
14.972.500,00
43.238.739,17
68.675.210,06
xvii
122
Lanjutan Tabel 4.33
No Keterangan Jumlah
Sisa Hasil Usaha Sebelum Pajak
PPh Terhutang
Laba Bersih
478.644.897,06
109.956.841,00
368.688.057,00 Sumber: Intern Koperasi Satya Ardhia Mandiri diolah
Berikut adalah perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Badan
Koperasi Satya Ardhia Mandiri (KOSAMI) tahun 2011:
Peredaran Usaha : 20.760.827.685
Dasar Pengenaan Pajak
Laba (SHU) Sebelum Pajak : 478.644.897
Koreksi Positif : 18.673.646 (+)
Dasar Pengenaan Pajak (DPP) : 497.318.543
Pembulatan DPP : 497.318.000
PPh Terhutang :
a. Bagian penghasilan kena pajak atau dasar pengenaan
pajak yang memperoleh fasilitas adalah sebesar
(Rp 4.800.000.000/Rp 20.760.827.685) x Rp 497.318.000
= Rp 114.982.362;
PPh terutang 50% x 25% x Rp 114.982.362 =
Rp 14.372.795
b. Bagian penghasilan kena pajak atau dasar pengenaan
pajak yang tidak memperoleh fasilitas adalah sebesar
(Rp 497.318.000 - Rp 114.982.362) = Rp 382.336.181;
PPh Terutang sebesar 25% x Rp 382.336.181 =
Rp 95.584.045
c. Total PPh terutang Rp 14.372.795 + Rp 95.584.045 =
Rp 109.956.841
xviii
123
PPh Yang Masih Harus dibayar:
Total PPh Terutang : 109.956.841
Kredit Pajak PPh 23 : 55.908.864 (-)
PPh Yang Masih Harus dibayar : 54.047.977
Untuk metode perhitungan Pajak Penghasilan Di-gross up
pajak yang masih harus dibayar oleh Koperasi Satya Ardhia
Mandiri (KOSAMI) yaitu sebesar Rp 54.047.977.
iv
124
Tabel 4.34
Perbandingan Perhitungan Laba/Rugi Tahun 2011
Koperasi Satya Ardhia Mandiri (dalam rupiah)
No
Keterangan
PPh Pasal 21
Ditanggung
Karyawan
PPh Pasal 21
Ditanggung
Perusahaan
PPh Pasal 21 Di-
gross up
I
II
A
Pendapatan Usaha
Pendapatan Simpin
Pendapatan Simpin Multiguna
Pendapatan Voucher
Pendapatan Pengadaan Barang
Pendapatan Greeting Service
Pendapatan Jasa Tenaga Outsourcing
Pendapatan Pengadaan Motor
Pendapatan Vending Machine
Pendapatan Aquarium
Pendapatan Toko 634
Jumlah Pendapatan Usaha
Biaya Usaha
Biaya Operasional Simpin
Biaya Gaji
Tunjangan Hari Raya
Tunjangan Pajak
Biaya PPh 21
Jamsostek
Jumlah Biaya Operasional Simpin
250.956.102,00
154.879.836,00
851.660.163,00
821.084.476,00
444.348.165,00
18.102.734.303,00
62.062.249,00
18.000.000,00
16.715.636,00
38.386.755,00
20.760.827.685,00
65.353.165,00
3.153.958,00
-
-
3.594.308,00
72.101.431,00
250.956.102,00
154.879.836,00
851.660.163,00
821.084.476,00
444.348.165,00
18.102.734.303,00
62.062.249,00
18.000.000,00
16.715.636,00
38.386.755,00
20.760.827.685,00
65.353.165,00
3.153.958,00
-
813.313,00
3.594.308,00
72.914.744,00
250.956.102,00
154.879.836,00
851.660.163,00
821.084.476,00
444.348.165,00
18.102.734.303,00
62.062.249,00
18.000.000,00
16.715.636,00
38.386.755,00
20.760.827.685,00
65.353.165,00
3.153.958,00
754.458,00
-
3.594.308,00
72.855.889,00
v
125
Lanjutan Tabel 4.34
No
Keterangan
PPh Pasal 21
Ditanggung
Karyawan
PPh Pasal 21
Ditanggung
Perusahaan
PPh Pasal 21 Di-
gross up
B
C
D
Biaya Operasional Voucher
Biaya Gaji
Tunjangan Hari Raya
Biaya PPh 21
Jamsostek
Biaya Sewa Ruangan
Biaya Sewa Listrik
Biaya Pembelian Barang Dagangan
Jumlah Biaya Operasional Voucher
Biaya Operasional Pengadaan
Biaya Gaji
Tunjangan Hari Raya
Tunjangan Pajak
Biaya PPh 21
Jamsostek
Biaya Pengadaan Barang
Jumlah Biaya Operasional Pengadaan
Biaya Operasional Greeting Service
Biaya Gaji
Tunjangan Hari Raya
Tunjangan Pajak
Biaya PPh 21
Jamsostek
154.313.580,00
8.866.250,00
-
-
9.092.210,00
60.000.000,00
200,000,00
539.247.590,00
771.719.630,00
43.451.880,00
2.501.500,00
-
-
2.237.774,00
667.370.270,00
715.561.424,00
118.941.780,00
6.919.750,00
-
-
6.303.866,00
154.313.580,00
8.866.250,00
-
1.443.800,00
9.092.210,00
60.000.000,00
200,000,00
539.247.590,00
773.163.430,00
43.451.880,00
2.501.500,00
-
618.200,00
2.237.774,00
667.370.270,00
716.179.624,00
118.941.780,00
6.919.750,00
-
1.598.400,00
6.303.866,00
154.313.580,00
8.866.250,00
1.073.700
-
9.092.210,00
60.000.000,00
200,000,00
539.247.590,00
772.793.330,00
43.451.880,00
2.501.500,00
524.250,00
-
2.237.774,00
667.370.270,00
716.085.674,00
118.941.780,00
6.919.750,00
1.333.000,00
-
6.303.866,00
iv
126
Lanjutan Tabel 4.34
No
Keterangan
PPh Pasal 21
Ditanggung
Karyawan
PPh Pasal 21
Ditanggung
Perusahaan
PPh Pasal 21 Di-
gross up
E
F
Biaya Surchart/Konsesi
Biaya Sewa Ruangan
Biaya Listrik
Biaya Air
Biaya Telepon
Biaya Operasional
Jumlah Biaya Operasional Greeting Service
Biaya Operasional Outsourcing
Biaya Gaji
Tunjangan Hari Raya
Tunjangan Pajak
Biaya PPh 21
Jamsostek
Biaya Seragam Dinas
Biaya Terminasi
Biaya Pembinaan
Biaya AVSEC
Biaya Pas
Jumlah Biaya Operasional Outsourcing
Biaya Operasional Aquarium
Biaya Peralatan
Jumlah Biaya Operasional Aquarium
29.132.255,00
108.330.000,00
5.400.000,00
331.545,00
8.497.514,00
44.855.000,00
328.711.710,00
8.457.399.200,00
467.400.000,00
-
-
473.289.056,00
409.440.000,00
950.884.715,00
150.750.000,00
6.566.378.900,00
49.901.000,00
17.525.442.871,00
3.833.000,00
3.833.000,00
29.132.255,00
108.330.000,00
5.400.000,00
331.545,00
8.497.514,00
44.855.000,00
330.310.110,00
8.457.399.200,00
467.400.000,00
-
87.864.746,00
473.289.056,00
409.440.000,00
950.884.715,00
150.750.000,00
6.566.378.900,00
49.901.000,00
17.613.307.617,00
3.833.000,00
3.833.000,00
29.132.255,00
108.330.000,00
5.400.000,00
331.545,00
8.497.514,00
44.855.000,00
330.044.710,00
8.457.399.200,00
467.400.000,00
68.456.636,00
-
473.289.056,00
409.440.000,00
950.884.715,00
150.750.000,00
6.566.378.900,00
49.901.000,00
17.593.899.507,00
3.833.000,00
3.833.000,00
v
127
Lanjutan Tabel 4.34
No
Keterangan
PPh Pasal 21
Ditanggung
Karyawan
PPh Pasal 21
Ditanggung
Perusahaan
PPh Pasal 21 Di-
gross up
G
H
Biaya Operasional Toko 634
Biaya Pembelian
Jumlah Biaya Toko 634
Biaya Administrasi & Umum
Biaya Gaji
Tunjangan Hari Raya
Tunjangan Pajak
Biaya PPh 21
Jamsostek
Honorarium Pengurus
Biaya Seragam Dinas
Biaya Listrik
Biaya Administrasi
Biaya ATK
Biaya Rapat
Biaya Air Minum
Biaya Perlengkapan
Biaya Telpon & Fax
Biaya Ijin Usaha
Biaya Penyusutan
Biaya Cetak
Biaya Bahan Bakar
Biaya Materai
Bonus
Biaya Perawatan Kendaraan
34.700.445,00
34.700.445,00
280.522.174,00
13.558.659,00
-
-
12.156.876,00
129.000.000,00
15.000.000,00
2.661.948,00
83.142.663,00
60.905.339,00
97.264.974,00
2.748.600,00
14.706.950,00
17.474.531,00
3.050.000,00
58.561.697,00
2.374.304,00
3.542.880,00
1.656.000,00
15.000.000,00
2.041.737,00
34.700.445,00
34.700.445,00
285.698.832,00
14.223.408,00
-
5.841.408,00
12.156.876,00
129.000.000,00
15.000.000,00
2.661.948,00
83.142.663,00
60.905.339,00
97.264.974,00
2.748.600,00
14.706.950,00
17.474.531,00
3.050.000,00
58.561.697,00
2.374.304,00
3.542.880,00
1.656.000,00
15.000.000,00
2.041.737,00
34.700.445,00
34.700.445,00
285.698.832,00
14.223.408,00
5.434.704,00
-
12.156.876,00
129.000.000,00
15.000.000,00
2.661.948,00
83.142.663,00
60.905.339,00
97.264.974,00
2.748.600,00
14.706.950,00
17.474.531,00
3.050.000,00
58.561.697,00
2.374.304,00
3.542.880,00
1.656.000,00
15.000.000,00
2.041.737,00
iv
128
Lanjutan Tabel 4.34
No
Keterangan
PPh Pasal 21
Ditanggung
Karyawan
PPh Pasal 21
Ditanggung
Perusahaan
PPh Pasal 21 Di-
gross up
III
IV
Jumlah Biaya Administrasi & Umum
Jumlah Biaya Usaha
Jumlah Hasil Usaha
Pendapatan Non Usaha
Pendapatan Bunga
Pendapatan Lain-lain
Jumlah Pendapatan Non Usaha
Biaya Non Usaha
Biaya Administrasi Bank
Biaya Bunga BanK
Biaya Transfer Bank
Jumlah Biaya Non Usaha
Jumlah Hasil Non Usaha
Sisa Hasil Usaha Sebelum Pajak
PPh Terhutang
Laba Bersih
821.210.739,00
20.273.281.250,00
487.546.435,00
101.255.949,23
10.658.000,00
111.913.949,23
4.288.866,00
23.977.373,17
14.972.500,00
43.238.739,17
68.675.210,06
556.221.645,06
127.108.950,00
429.112.695,00
827.461.147,00
20.371.461.117,00
389.366.568,00
101.255.949,23
10.658.000,00
111.913.949,23
4.288.866,00
23.977.373,17
14.972.500,00
43.238.739,17
68.675.210,06
458.041.778,06
127.108.950,00
330.932.828,00
826.645.443,00
20.350.857.998,00
409.969.687,00
101.255.949,23
10.658.000,00
111.913.949,23
4.288.866,00
23.977.373,17
14.972.500,00
43.238.739,17
68.675.210,06
478.644.897,06
109.956.841,00
368.688.057,00 Sumber :Data Internal Koperasi Satya Ardhia Mandiri Diolah
iv
129
Dari tabel 4.34 yaitu tabel perbandingan laba/rugi diatas kita
dapat melihat bahwa untuk metode gross atau Pajak Penghasilan
Ditanggung Karyawan biaya gaji dapat diperhitungkan sebagai
pengurang penghasilan bruto. Karena biaya gaji yang diterima
karyawan sudah dikurangkan dengan Pajak Penghasilan Pasal 21.
Untuk metode Pajak Penghasilan Pasal 21 Ditanggung
Perusahaan, pajak yang masih harus dibayar oleh Koperasi Satya
Ardhia Mandiri (KOSAMI) sama dengan jika pajak ditanggung
oleh karyawan. Hal ini disebabkan karena Pajak Penghasilan Pasal
21 yang ditanggung oleh perusahaan termasuk sebagai bentuk
kenikmatan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf d
yaitu berbunyi sebagai berikut.
Yang dikecualikan dari objek pajak adalah: penggantian atau
imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau
diperoleh dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dari Wajib
Pajak atau Pemerintah, kecuali yang diberikan oleh bukan Wajib
Pajak, Wajib Pajak yang dikenakan pajak secara final atau Wajib
Pajak yang menggunakan norma penghitungan khusus (deemed
profit) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.
Dan Pasal 9 ayat (1) huruf e yang berbunyi yaitu Untuk
menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak
dalam negeri dan bentuk usaha tetap tidak boleh dikurangkan:
penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa
v
130
yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali
penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta di
daerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan
yang diatur penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan
kenikmatan dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
Dan juga diatur dalam Kep. Dirjen Pajak No. 31/PJ./2009
Pasal 8 ayat 2 menegaskan bahwa Pajak Penghasilan yang
ditanggung oleh pemberi kerja, termasuk yang ditanggung oleh
pemerintah, merupakan penerimaan dalam bentuk kenikmatan.
Sehingga secara fiskal tidak dapat dibebankan dan secara
komersial dapat dibebankan.
Dan untuk metode Pajak Penghasilan Di-Gross up, Pajak
Penghasilan yang masih harus dibayar perusahaan lebih kecil
dibandingkan dengan metode lain. Karena, pemberian tunjangan
pajak yang di-gross up merupakan bagian dari penghasilan yang
diterima karyawan bukan merupakan kenikmatan. sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a yaitu berbunyi sebagai
berikut.
Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap
tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh
Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar
Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk
menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan
vi
131
nama dan dalam bentuk apa pun, termasuk: penggantian atau
imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau
diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi,
bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk
lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini;
Dan Pasal 6 ayat (1) huruf a Besarnya Penghasilan Kena
Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap,
ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk
mendapatkan, menagih, dan memelihara, termasuk: biaya
pembelian bahan; biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa
termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan
yang diberikan dalam bentuk uang, bunga, sewa, dan royalti; biaya
perjalanan; biaya pengolahan limbah; premi asuransi; biaya
promosi penjualan.
Dalam hal ini, tunjangan pajak termasuk kedalam
penghasilan yang diterima karyawan. Artinya bilamana
penghasilan (dari tunjangan pajak) karyawan tersebut sudah
dipajaki dan disetorkan ke Kas Negara serta sudah dilaporkan
dalam SPT PPh Pasal 21, maka bagi pemberi kerja atas
pengeluaran (biaya tunjangan pajak) tersebut dapat dibiayakan
menjadi pengurang penghasilan dalam laporan keuangan fiskal
atau SPT PPh Badan. Tentu dengan catatan, transaksi tersebut
didukung dengan adanya penjurnalan biaya tunjangan pajak
vii
132
didalam pembukuan wajib pajak serta juga tercantum dalam slip
gaji karyawan.
Tabel 4.35
Perbandingan Efisiensi Beban Pajak Metode Gross dan Net
Koperasi Satya Ardhia Mandiri
(dalam rupiah)
No
Keterangan
Metode Gross
PPh Pasal 21
Ditanggung
Karyawan
Metode Net
PPh Pasal 21
Ditanggung
Perusahaan
Efek Pajak
Yang
Dibayar
1. PPh Pasal 21 98.179.867 98.179.867 Sama
2. PPh Badan 127.108.950 127.108.950 Sama Sumber: data diolah
Tabel perbandingan diatas menunjukan antara metode Gross
dan metode Net tidak ada perbedaan pajak yang harus dibayarkan.
Karena pada dasarnya yang membedakan adalah pembebanannya
saja. Metode Net atau Pajak Penghasilan Ditanggung Perusahaan
termasuk kedalam pemberian kenikmatan sehingga secara fiskal
tidak dapat dibebankan oleh perusahaan. Sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 ayat (3) huruf d, Pasal 9 ayat (1) huruf e, dan Kep.
Dirjen Pajak No. 31/PJ./2009 Pasal 8 ayat (2).
Kondisi ini tentunya saja sangat tidak menguntungkan
perusahaan karena disaat perusahaan harus membayar Pajak
Penghasilan Badan sama dengan Pajak Penghasilan Pasal 21
ditanggung karyawan, tetapi disatu sisi perusahaan juga harus
membayar Pajak Penghasilan Pasal 21 karyawannya. Sehingga
laba atau Sisa Hasil Usaha (SHU) sebelum pajak yang dihasilkan
viii
133
akan semakin kecil dibanding dengan menggunakan metode yang
lainnya.
Tabel 4.36
Perbandingan Efisiensi Beban Pajak Metode Gross dan Gross up
Koperasi Satya Ardhia Mandiri
(dalam rupiah)
No
Keterangan
Metode Gross
PPh Pasal 21
Ditanggung
Karyawan
PPh Pasal 21
Di-Gross up
Efek Pajak Yang
Dibayar
1. PPh Pasal 21 98.179.867 108.636.697 Naik 10.456.830
2. PPh Badan 127.108.950 109.956.841 Turun 17.152.109
3. Beban Pajak 225.288.817 218.593.538 Turun 6.695.279 Sumber: data diolah
Dari analisis diatas dengan menggunakan perhitungan Pajak
Penghasilan digross up, perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21
akan naik sebesar Rp 10.456.830 dan perhitungan Pajak
Penghasilan Badan akan turun sebesar Rp 17.152.109; Dengan
hasil tersebut maka perusahaan akan mendapatkan penghematan
pajak sebesar Rp 6.695.279.
Sedangkan di sisi lain, perubahan kebijakan perpajakan
tersebut justru akan meningkatkan motivasi karyawan karena Take
Home Pay karyawan akan ikut naik. Dengan terdongkraknya
motivasi karyawan, tentu saja diharapkan produktivitas dan kinerja
karyawan akan meningkat dan pada gilirannya akan memberikan
dampak pada peningkatan omzet usaha Koperasi Satya Ardhia
Mandiri (KOSAMI).
ix
134
Ini merupakan hanya salah satu dari sekian banyak
perencanaan pajak secara legal yang dapat dilakukan oleh Koperasi
Satya Ardhia Mandiri (KOSAMI), yang antara lain dapat dilihat
pada bab II dalam penelitian ini.
x
135
BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan analisis masalah sebagaimana terdapat pada bab IV yang
dihubungkan dengan landasan teori, undang-undang, serta peraturan
perpajakan yang terkait, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:
Dari perbandingan perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21
dengan menggunakan Metode Gross, Metode Net, atau Metode Gross-up
yang paling efisien adalah dengan metode gross-up atau pemberian tunjangan
sebesar pajak terutangnya, dari perbandingan ketiga perhitungan yang
dilakukan, metode gross-up atau pemberian tunjangan sebesar pajak
terutangnya menghasilkan efisiensi terhadap Pajak Penghasilan (PPh) Badan
sebesar Rp 6.695.279.
B. Implikasi
Berdasarkan kesimpulan di atas maka implikasi yang dapat
dikemukakan dari penelitian ini adalah:
1. Dengan melakukan perencanaan pajak melalui pemberian tunjangan di
gross up Koperasi Satya Ardhia Mandiri (KOSAMI) dapat melakukan
penghematan yang lebih maksimal dan disisi lain hal ini dapat
memberikan kesan baik untuk meningkatkan kesejahteraan dan
kepedulian terhadap karyawan.
xi
136
2. Penelitian mengenai perencanaan pajak ini menambah pengetahuan
bagi penulis dan pembaca tentang cara-cara yang dapat dilakukan
dalam usaha penerapan pajak pada perusahaan sehingga dapat
menghasilkan penghematan pajak secara legal.
C. Saran
Dari hasil analisis dan pembahasan, peneliti memberikan saran
diantaranya sebagai berikut:
1. Sebaiknya Koperasi Satya Ardhia Mandiri (KOSAMI) lebih mengkaji
secara mendalam ketentuan undang-undang perpajakan untuk
mendapatkan lebih banyak celah dalam ketentuan tersebut sehingga
beban pajak dapat ditekan secara maksimal.
2. Koperasi Satya Ardhia Mandiri (KOSAMI) sebaiknya menggunakan
alternatif perhitungan pajak dengan cara memberi tunjangan yang di
gross up. Karena selain menghemat pajak juga meningkatkan
kesejahteraan karyawan.
xii
137
DAFTAR PUSTAKA
Agoes, Sukrisno dan Estralita Trisnawati. “Akuntansi Perpajakan”, Edisi 2
Revisi, Salemba Empat, Jakarta, 2010.
Agustami, Silviana. “Analisis Perbedaan Penetapan Pajak Terutang Sebelum dan
Sesudah Perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Wajib Pajak Pribadi
Berdasarkan Metode Gross Up Pada PT. Industri Telekomunikasi Indonesia
(Persero)”, Percikan, Vol. 109, Edisi Februari, Hal 43-51, 2011.
Berliyanti, Elen Setiyaning. “Analisis Penerapan Perencanaan Pajak Dalam
Usaha Mengefisiensikan Beban Pajak Pada Badan Usaha Koperasi (Studi
Kasus Pada Pegawai B2TKS KOSUPALUK)”, Skripsi, Universitas Islam
Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011.
Direktorat Jenderal Pajak Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana
telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007
tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan beserta Aturan
Pelaksanaannya.
Direktorat Jenderal Pajak Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana
telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008
tentang Pajak Penghasilan.
Hamid, Abdul. ”Buku Panduan Penulisan Skripsi”, Fakultas Ekonomi dan Ilmu
Sosial, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Jakarta, 2012.
Harcrisnowo. “Perencanaan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Karyawan Tetap
Dalam Upaya Minimalisasi Biaya Pajak PT. Bank Internasional Indonesia
(BII) Finance Center”, Tesis, Universitas Indonesia, 2008.
Hardika, Nyoman Sentosa. “Perencanaan Pajak Sebagai Strategi Penghematan
Pajak”, Jurnal Bisnis Dan Kewirausahaan, Vol. 3, No. 2, Hal 103-112, Juli,
2007.
Harnanto, Hari dan Yessica Dewi Aryanti. “Penerapan Perencanaan Pajak untuk
Meminimalkan Pembayaran Pajak Penghasilan PT. X di Semarang”,
Calyptra: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya, Vol. 2, No. 1,
2013.
Herman. “Analisis Atas Perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada PT. XYZ
Sebagai Salah Satu Upaya Meminimalisasi Biaya Pajak”, Tesis, Universitas
Indonesia, 2006.
xiii
138
Indonesia Tax Review. “Akuntansi PPh Pasal 21 Tahun 2009”, Volume II/Edisi
14/2009.
Indonesia Tax Review. “Gross Up PPh Pasal 21 Tidak Harus Konsisten”,
Volume IV/Edisi 05/2004.
Indonesia Tax Review. “Tax Planning Pph Pasal 21 Pegawai Tetap”, Volume
III/Edisi 52/2004.
Indonesia Tax Review. “Up Date PPh Pasal 21 Pegawai Tetap”, Volume I/Edisi
24/2009.
Indriantoro, Nur dan Bambang Supomo. “Metodologi Penelitian Bisnis Untuk
Akuntansi Dan Manajemen”, Yogyakarta, BPFE, 2004.
Mangonting, Yeni. “Tax Planning: Sebuah Pengantar Sebagai Alternative
Meminimalkan Pajak”, Jurnal Akuntansi Dan Keuangan, Universitas
Kristen Petra, Vol. 1, No. 1, Hal 43-53, 1999.
Mardiasmo. “Perpajakan”, Edisi Revisi, Yogyakarta, Andi Offset, 2011.
Omposunggu, Arles. “Cara Legal Siasati Pajak”, Puspa Swara, Jakarta, 2011.
Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor: Per-31/Pj/2009 tentang Pedoman
Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, Dan Pelaporan Pajak
Penghasilan Pasal 21 Dan/Atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan
Dengan Pekerjaan, Jasa, Dan Kegiatan Orang Pribadi.
Pohan, Chairil Anwar. “Optimizing Corporate Tax Management: Kajian
Perpajakan Dan Tax Planning-Nya Terkini”, Bumi Aksara, Jakarta, 2011.
Radianto, Wirawan. “Memahami Pajak Penghasilan Dalam Sehari: Konsep &
Aplikasi Praktis”, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010.
Resmi, Siti. “Perpajakan: Teori Dan Kasus Buku Satu Edisi Lima”, Salemba
Empat, Jakarta, 2009.
Rohaedi. “Penerapan Tax Planning Pajak Penghasilan Pasal 21 Pengaruh
Terhadap Beban Pajak Badan”, JIM, Vol. 2, No. 1, Maret, 2003.
Rori, Handri. “Analisis Tax Planning Atas Pajak Penghasilan Badan”, Jurnal
EMBA, Vol. 1, No. 3, Hal. 410-418, Juni, 2013.
Ruchjana, Eva Theresa. “Analisis Penerapan Metode Gross-Up Dalam
Perhitungan PPh 21 Sebagai Salah Satu Upaya Perencanaan Pajak (Studi
Kasus Pada PT. BPR XYZ Tahun 2005)”, Jurnal Manajemen, Volume 6,
Nomor 2, Hal 261-270, Maret, 2008.
xiv
139
Siaran Pers Direktorat Jenderal Pajak Kementrian Keuangan Tentang Strategi
Pengamanan Penerimaan Perencanaan Pajak Tahun 2012.
Suprajadi, Lusy, “Pasal 21 Ditunjang atau Ditanggung”, Bina Ekonomi, Hal 38-
44, Agustus, 1999.
Salvianti, Astri. “Tinjauan AtassPelaksanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas
Karyawan Di PT Dirgantara Indonesia (Persero)”, Skripsi, Universitas
Komputer Indonesia Bandung, 2010.
Suandy, Erly. “Hukum Pajak Edisi 4”, Salemba Empat, Jakarta, 2008.
Suandy, Erly. “Perencanaan Pajak Edisi 4”, Salemba Empat, Jakarta, 2009.
Sumarsan, Thomas. “Perpajakan Indonesia”, Indeks, Jakarta, 2010.
Tarigan, Antonius Leonard. “Analisis Perencanaan Pajak PPh Pasal 21 Atas
Penghasilan Karyawan Pada PT Libra Emas Permata Medan”, Skripsi,
Universitas Sumatera Utara, 2006.
Umaimah. “Tax Planning untuk Penghematan Pembayaran Pajak Pada Koperasi
Susu X di Jawa Timur”, Jurnal Beta, Vol. 3, No. 2, Hal 104-116, 2005.
Waluyo. “Perpajakan Indonesia”, Edisi 9, Salemba Empat, Jakarta, 2010.
Warren, Dkk. “Pengantar Akuntansi”, Buku Satu, Edisi 21, Salemba Empat,
Jakarta, 2008.
Direktorat Jenderal Pajak. Rasio Penyampaian SPT Tahunan PPh 2011,
www.ortax.com (diakses tanggal 17 Desember 2012).
Yoiko, Oki. “Penerapan Perencanaan Pajak Penghasilan Dalam Upaya
Penghematan Pajak Pada Yayasan Pendidikan STIKES Banten”, Skripsi,
Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011.
Zain, Muhammad. “Manajemen Perpajakan”, Salemba Empat, Jakarta, 2005.
xv
140
Lampiran - Lampiran
xvi
141
Lampiran 1
KOPERASI SATYA ARDHIA MANDIRI (KOSAMI)
LAPORAN LABA/(RUGI)
Per 31 Desember 2011
(dalam rupiah)
No Keterangan Jumlah
I
II
A
B
C
D
Pendapatan Usaha
Pendapatan Simpin
Pendapatan Simpin Multiguna
Pendapatan Voucher
Pendapatan Pengadaan Barang
Pendapatan Greeting Service
Pendapatan Jasa Tenaga Outsourcing
Pendapatan Pengadaan Motor
Pendapatan Vending Machine
Pendapatan Aquarium
Pendapatan Toko 634
Jumlah Pendapatan Usaha
Biaya Usaha
Biaya Operasional Simpin
Biaya Gaji
Tunjangan Hari Raya
Jamsostek
Jumlah Biaya Operasional Simpin
Biaya Operasional Voucher
Biaya Gaji
Tunjangan Hari Raya
Jamsostek
Biaya Sewa Ruangan
Biaya Sewa Listrik
Biaya Pembelian Barang Dagangan
Jumlah Biaya Operasional Voucher
Biaya Operasional Pengadaan
Biaya Gaji
Tunjangan Hari Raya
Jamsostek
Biaya Pengadaan Barang
Jumlah Biaya Operasional Pengadaan
Biaya Operasional Greeting Service
Biaya Gaji
Tunjangan Hari Raya
250.956.102,00
154.879.836,00
851.660.163,00
821.084.476,00
444.348.165,00
18.102.734.303,00
62.062.249,00
18.000.000,00
16.715.636,00
38.386.755,00
20.760.827.685,00
65.353.165,00
3.153.958,00
3.594.308,00
72.101.431,00
154.313.580,00
8.866.250,00
9.092.210,00
60.000.000,00
200,000,00
539.247.590,00
771.719.630,00
43.451880.,00
2.501.500,00
2.237.774,00
667.370.270,00
715.561.424,00
118.941.780,00
6.919.750,00
xvii
142
No Keterangan Jumlah
E
F
G
H
Jamsostek
Biaya Surchart/Konsesi
Biaya Sewa Ruangan
Biaya Listrik
Biaya Air
Biaya Telepon
Biaya Operasional
Jumlah Biaya Operasional Greeting
Service
Biaya Operasional Outsourcing
Biaya Gaji
Tunjangan Hari Raya
Jamsostek
Biaya Seragam Dinas
Biaya Terminasi
Biaya Pembinaan
Biaya AVSEC
Biaya Pas
Jumlah Biaya Operasional Outsourcing
Biaya Operasional Aquarium
Biaya Peralatan
Jumlah Biaya Operasional Aquarium
Biaya Operasional Toko 634
Biaya Pembelian
Jumlah Biaya Toko 634
Biaya Administrasi & Umum
Biaya Gaji
Tunjangan Hari Raya
Jamsostek
Honorarium Pengurus
Biaya Seragam Dinas
Biaya Listrik
Biaya Administrasi
Biaya ATK
Biaya Rapat
Biaya Air Minum
Biaya Perlengkapan
Biaya Telpon & Fax
Biaya Ijin Usaha
Biaya Penyusutan
Biaya Cetak
6.303.866,00
29.132.255,00
108.330.000,00
5.400.000,00
331.545,00
8.497.514,00
44.855.000,00
328.711.710,00
8.457.399.200,00
467.400.000,00
473.289.056,00
409.440.000,00
950.884.715,00
150.750.000,00
6.566.378.900,00
49.901.000,00
17.525.442.871,00
3.833.000,00
3.833.000,00
34.700.445,00
34.700.445,00
285.698.832,00
14.223.408,00
12.156.876,00
129.000.000,00
15.000.000,00
2.661.948,00
83.142.663,00
60.905.339,00
97.264.974,00
2.748.600,00
14.706.950,00
17.474.531,00
3.050.000,00
58.561.697,00
2.374.304,00
xviii
143
III
IV
Biaya Bahan Bakar
Biaya Materai
Bonus
Biaya Perawatan Kendaraan
Jumlah Biaya Administrasi & Umum
Jumlah Biaya Usaha
Jumlah Hasil Usaha
Pendapatan Non Usaha
Pendapatan Bunga
Pendapatan Lain-lain
Jumlah Pendapatan Non Usaha
Biaya Non Usaha
Biaya Administrasi Bank
Biaya Bunga Bank
Biaya Transfer Bank
Jumlah Biaya Non Usaha
Jumlah Hasil Non Usaha
3.542.880,00
1.656.000,00
15.000.000,00
2.041.737,00
821.210.739,00
20.273.281.250,00
487.546.435,00
101.255.949,23
10.658.000,00
111.913.949,23
4.288.866,00
23.977.373,17
14.972.500,00
43.238.739,17
68.675.210,06
Sisa Hasil Usaha Sebelum Pajak 556.221.645,06 Sumber: Intern Koperasi Satya Ardhia Mandiri
xix
144
Lampiran 2
KOPERASI SATYA ARDHIA MANDIRI (KOSAMI)
NERACA
Per 31 Desember 2011
(dalam rupiah)
Keterangan Jumlah
AKTIVA
AKTIVA LANCAR
Kas/Bank
Surat Berharga
Pendapatan YMH Diterima
Piutang Anggota
Piutang Karyawan
Uang Muka
Sewa Dibayar Dimuka
2.940.783.323,05
107.448.260,00
2.162.924.463,14
1.830.003.066,68
76.144.728,00
198.282.561,00
95.220.000,00
Jumlah Aktiva Lancar 7.410.806.401,87
AKTIVA TETAP
Nilai Perolehan
Akumulasi Penyusutan
413.769.954,00
(239.457.466,00)
Nilai Buku 174.312.488,00
TOTAL AKTIVA 7.585.118.889,87
Sumber : Internal Koperasi Satya Ardhia Mandiri (KOSAMI)
Keterangan Jumlah
PASSIVA
KEWAJIBAN LANCAR
Hutang Jangka Pendek
Hutang Bank
Biaya YMH Dibayar
Simpanan Sukarela
628.916.090,00
-
949.003.868,59
54.713.000,00
Jumlah Kewajiban Lancar 1.632.632.958,59
MODAL DAN CADANGAN
Simpanan Pokok
Simpanan Wajib
Cadangan Koperasi
Dana Bukopin
Cadangan Terminasi
SHU Tahun Berjalan
63.872.000,00
1.566.771.000,00
2.538.562.506,73
62.616.958,49
1.164.441.821,00
556.221.645,06
Jumlah Modal dan Cadangan 5.952.485.931,28
TOTAL PASSIVA 7.585.118.889,87
xx
145
Lampiran 3
Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pegawai Tetap Metode Gross
Nama Karyawan : R. Bambang Asrirayanto
Bulan/Tahun : Januari/2011
Status : K/1
Gaji Pokok : 1.700.000
Tunjangan Transportasi : 1.080.000
Tunjangan Jabatan : 1.220.000
Tunjangan Kesehatan : 250.000
Tunjangan Telepon : 300.000
JKK & JKM : 9.180
JPK : 60.000
Uang Kelebihan Jam : 0
Jumlah Penghasilan : 4.619.180
Pengurang:
Biaya Jabatan : 230.959
JHT : 34.000 +
Jumlah Pengurang : 264.959 -
Penghasilan Perbulan : 4.354.221
Penghasilan Pertahun (4.354.221 x 12) : 52.250.652
PTKP:
Wajib Pajak : 15.840.000
WP Menikah : 1.320.000
Tanggungan : 1.320.000 +
Jumlah PTKP : 18.480.000 -
PKP : 33.770.000
PPh Pasal 21 Pertahun (33.770.000 x 50%) : 1.688.500
PPh Pasal 21 Perbulan (1.688.500/12) : 140.708
Pajak sebesar Rp 140.708 akan ditanggung oleh karyawan dan perusahaan
hanya melakukan pemotongan atas PPh Pasal 21 saja. Dan Gaji yang dibawa
pulang karyawan akan dikurangi sebesar Rp 140.708.
xxi
146
Lampiran 4
Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pegawai Tetap Metode Net
Nama Karyawan : R. Bambang Asrirayanto
Bulan/Tahun : Januari/2011
Status : K/1
Gaji Pokok : 1.700.000
Tunjangan Transportasi : 1.080.000
Tunjangan Jabatan : 1.220.000
Tunjangan Kesehatan : 250.000
Tunjangan Telepon : 300.000
JKK & JKM : 9.180
JPK : 60.000
Uang Kelebihan Jam : 0
Jumlah Penghasilan : 4.619.180
Pengurang:
Biaya Jabatan : 230.959
JHT : 34.000 +
Jumlah Pengurang : 264.959 -
Penghasilan Perbulan : 4.354.221
Penghasilan Pertahun (4.354.221 x 12) : 52.250.652
PTKP:
Wajib Pajak : 15.840.000
WP Menikah : 1.320.000
Tanggungan : 1.320.000 +
Jumlah PTKP : 18.480.000 -
PKP : 33.770.000
PPh Pasal 21 Pertahun (33.770.000 x 50%) : 1.688.500
PPh Pasal 21 Perbulan (1.688.500/12) : 140.708
Pajak sebesar Rp 140.708 akan ditanggung oleh karyawan dan perusahaan
hanya melakukan pemotongan atas PPh Pasal 21 saja. Dan Gaji yang dibawa
pulang karyawan TIDAK akan dikurangi sebesar Rp 140.708.
xxii
147
Lampiran 5
Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pegawai Tetap Metode Gross up
Nama Karyawan : R. Bambang Asrirayanto
Bulan/Tahun : Januari/2011
Status : K/1
Gaji Pokok : 1.700.000
Tunjangan Transportasi : 1.080.000
Tunjangan Jabatan : 1.220.000
Tunjangan Kesehatan : 250.000
Tunjangan Telepon : 300.000
Tunjangan Pajak : 147.725
JKK & JKM : 9.180
JPK : 60.000
Uang Kelebihan Jam : 0
Jumlah Penghasilan : 4.766.905
Pengurang:
Biaya Jabatan : 238.345
JHT : 34.000 +
Jumlah Pengurang : 272.345 -
Penghasilan Perbulan : 4.494.560
Penghasilan Pertahun (4.494.560 x 12) : 53.934.717
PTKP:
Wajib Pajak : 15.840.000
WP Menikah : 1.320.000
Tanggungan : 1.320.000 +
Jumlah PTKP : 18.480.000 -
PKP : 35.454.000
PPh Pasal 21 Pertahun (35.454.000 x 50%) : 1.772.700
PPh Pasal 21 Perbulan (1.772.700/12) : 147.725
Pajak sebesar Rp 147.725 akan ditanggung oleh karyawan dan perusahaan
hanya melakukan pemotongan atas PPh Pasal 21 saja. Dan Gaji yang dibawa
pulang karyawan akan dikurangi sebesar Rp 147.725.
xxiii
148
Lampiran 6
Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pegawai Outsourcing Metode Gross
Nama Karyawan : Ardiyansah
Bulan/Tahun : Januari/2011
Status : TK/0
Gaji Pokok : 1.250.000
Tunjangan Transportasi : 255.000
Tunjangan Jabatan : 0
Tunjangan Kesehatan : 0
Tunjangan Telepon : 0
JKK & JKM : 6.750
JPK : 30.000
Uang Kelebihan Jam : 128.500
Jumlah Penghasilan : 1.670.250
Pengurang:
Biaya Jabatan : 83.513
JHT : 25.000 +
Jumlah Pengurang : 108.513 -
Penghasilan Perbulan : 1.561.738
Penghasilan Pertahun (1.561.738 x 12) : 18.740.850
PTKP:
Wajib Pajak : 15.840.000
WP Menikah : 0
Tanggungan : 0 +
Jumlah PTKP : 15.840.000 -
PKP : 2.900.000
PPh Pasal 21 Pertahun (2.900.000 x 50%) : 145.000
PPh Pasal 21 Perbulan (145.000/12) : 12.083
Pajak sebesar Rp 12.083 akan ditanggung oleh karyawan dan perusahaan
hanya melakukan pemotongan atas PPh Pasal 21 saja. Dan Gaji yang dibawa
pulang karyawan akan dikurangi sebesar Rp 12.083.
xxiv
149
Lampiran 7
Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pegawai Outsourcing Metode Net
Nama Karyawan : Ardiyansah
Bulan/Tahun : Januari/2011
Status : TK/0
Gaji Pokok : 1.250.000
Tunjangan Transportasi : 255.000
Tunjangan Jabatan : 0
Tunjangan Kesehatan : 0
Tunjangan Telepon : 0
JKK & JKM : 6.750
JPK : 30.000
Uang Kelebihan Jam : 128.500
Jumlah Penghasilan : 1.670.250
Pengurang:
Biaya Jabatan : 83.513
JHT : 25.000 +
Jumlah Pengurang : 108.513 -
Penghasilan Perbulan : 1.561.738
Penghasilan Pertahun (1.561.738 x 12) : 18.740.850
PTKP:
Wajib Pajak : 15.840.000
WP Menikah : 0
Tanggungan : 0 +
Jumlah PTKP : 15.840.000 -
PKP : 2.900.000
PPh Pasal 21 Pertahun (2.900.000 x 50%) : 145.000
PPh Pasal 21 Perbulan (145.000/12) : 12.083
Pajak sebesar Rp 12.083 akan ditanggung oleh karyawan dan perusahaan
hanya melakukan pemotongan atas PPh Pasal 21 saja. Dan Gaji yang dibawa
pulang karyawan TIDAK akan dikurangi sebesar Rp 12.083.
xxv
150
Lampiran 8
Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pegawai Outsourcing Metode Gross up
Nama Karyawan : Ardiyansah
Bulan/Tahun : Januari/2011
Status : TK/0
Gaji Pokok : 1.250.000
Tunjangan Transportasi : 255.000
Tunjangan Jabatan : 0
Tunjangan Kesehatan : 0
Tunjangan Telepon : 0
Tunjangan Pajak : 12.688
JKK & JKM : 6.750
JPK : 30.000
Uang Kelebihan Jam : 128.500
Jumlah Penghasilan : 1.682.938
Pengurang:
Biaya Jabatan : 84.147
JHT : 25.000 +
Jumlah Pengurang : 109.147 -
Penghasilan Perbulan : 1.573.791
Penghasilan Pertahun (1.573.791 x 12) : 18.885.488
PTKP:
Wajib Pajak : 15.840.000
WP Menikah : 0
Tanggungan : 0 +
Jumlah PTKP : 15.840.000 -
PKP : 3.045.000
PPh Pasal 21 Pertahun (3.045.000 x 50%) : 152.250
PPh Pasal 21 Perbulan (152.250/12) : 12.688
Pajak sebesar Rp 12.688 akan ditanggung oleh karyawan dan perusahaan
hanya melakukan pemotongan atas PPh Pasal 21 saja. Dan Gaji yang dibawa
pulang karyawan akan dikurangi sebesar Rp 12.688.