ANALISIS YURIDIS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA …sitedi.uho.ac.id/uploads_sitedi/H1A111183_sitedi_Skripsi LD. Mirfan... · ANALISIS YURIDIS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG

i

ANALISIS YURIDIS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA BERDASARKAN

UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA

(STUDI DI DESA BANGKALI BARAT, KEC. WATOPUTE, KAB. MUNA)

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Pada Fakultas Hukum Universitas Halu Oleo

OLEH:

LD. MIRFAN ZAELAND

H1A1 11 183

PROGRAM KEKHUSUSAN HUKUM TATA NEGARA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HALU OLEO

KENDARI

2016

iii

iv

iii

ABSTRACT

La Ode Mirfan Zaeland stambuk H1 A1 11 183 with title of the thesis

“Analisis Yuridis Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Undang-undang

Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi di Desa Bangkali Barat, Kec.

Watopute, Kab. Muna)” under the guidance Father Drs. Adwi Chazin, M.Hum

as counselors I and Father Dr. Adnan Jamal, S. Ag, SH., MH as counselors II.

This study aims to give the breakdown of the issue of law in conscientious

that is about the management of financial village based on the number of 6 2014

about villages in the village Bangkali West, District Watopute, the county Muna.

To achieve that goal, researchers using the research laws are normative empirical

with collecting data in use in this study is literature studies and research field

consisting of observations, the interview and documentation.

Based on the results of research shows that the management of financial

villages in the village bangkali west, district watopute, the county muna not to

meet the implementation of the management of financial villages and has not

reached the purpose of the management of financial itself in the process of the

implementation of the village. The factors that affect in the financial management

of the village caused because in the planning APBDesa composed does not

describe the needs of the village, at the stage in the implementation of the

development of the village subject to manipulation, at the stage penatausahaan

preparation reports responsibility treasurer village less transparent, at the stage

reporting it’s financial report funds villages not follow the standard administration

accounting financial, and at the stage for APBDesa by the village head to the

public is not done. In fact based on Article 28 paragraph (1) and (2) law number

of 6 2014 about the village started that (1) of the head of the village is not carry

out a duty as referred to in article 26 paragraph (4) and article 27 sanctioned

probability administrative in the form of the rebuke verbal and / or reprimand

written (2) in terms of the administrative sanctions as intended in paragraph (1),

do not be executed action dismissal while and can be followed by dismissal.

iv

ABSTRAK

La Ode Mirfan Zaeland stambuk H1 A1 11 183 dengan judul skripsi

“Analisis Yuridis Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Undang-undang

Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi di Desa Bangkali Barat, Kec.

Watopute, Kab. Muna)” dibawah bimbingan Bapak Drs. Adwi Chazin,

M.Hum selaku pembimbing I dan Bapak Dr. Adnan Jamal, S. Ag, SH., MH

selaku pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemecahan atas isu hukum

yang diteliti yaitu mengenai pengelolaan keuangan desa berdasarkan undang-

undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa di Desa Bangkali Barat, Kec. Watopute,

Kab. Muna. Untuk mencapai tujuan tersebut, peneliti menggunakan metode

penelitian hukum yang bersifat Normatif Empiris dengan teknik pengumpulan

data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian Kepustakaan dan

Penelitian Lapangan yang terdiri dari Pengamatan, Wawancara dan dokumentasi.

Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pengelolaan

Keuangan Desa Di Desa Bangkali Barat, Kec. Watopute, Kab. Muna belum

memenuhi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa dan belum mencapai tujuan

dari pada pengelolaan keuangan itu sendiri dalam proses pelaksanaan

pemerintahan desa. Faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pengelolaan

keuangan desa tersebut disebabkan karena pada tahap perencanaan APBDesa

yang disusun tidak menggambarkan kebutuhan desa, pada tahap pelaksanaan

proses pelaksanaan kegiatan pembangunan desa rawan manipulasi, pada tahap

penatausahaan penyusunan laporan pertanggungjawaban bendahara desa kurang

transparan, pada tahap pelaporan laporan keuangan dana desa belum mengikuti

standar administrasi akutansi keuangan, dan pada tahap pertanggungjawaban

pertanggungjawaban APBDesa oleh kepala desa kepada masyarakat tidak

dilakukan. Padahal berdasarkan Pasal 28 Ayat (1) dan (2) UU Nomor 6 Tahun

2014 tentang Desa menyatakan bahwa (1) Kepala Desa yang tidak melaksanakan

kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4) dan Pasal 27 dikenai

sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis. (2) Dalam hal

sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan,

dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan

pemberhentian.

v

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena berkat

limpahan rahmat-Nya Berupa kesehatan lahir batin sehingga penulis dapat

menyelesaikan Skripsi yang berjudul “Analisis Yuridis Pengelolaan Keuangan

Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Studi di

Desa Bangkali Barat, Kec. Watopute, Kab. Muna)“.

Dengan penuh rasa hormat, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang

sebesar-besarnya kepada Bapak Drs. Adwi Chazin, M.Hum selaku pembimbing I

dan Bapak Dr. Adnan Jamal, S. Ag, SH., MH selaku Pembimbing II yang telah

banyak meluangkan waktu untuk membimbing dan mengarahkan penulis serta

bantuan pemikiran, masukan, kritikan maupun saran kepada penulis sehingga

penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini.

Teristimewa untuk kedua orang tua tercinta Ayahanda La Ode Ata dan

Ibunda Suryani B, yang telah merawat penulis dengan penuh kasih sayang serta

doa tulus dan ikhlas, dengan perhatian yang tak terhingga diberikan kepada

penulis. Untuk saudara-saudaraku tercinta Fitri Yanita dan Tri Aktavian Nugraha,

saya ucapkan terima kasih atas dukungannya yang telah memberikan motivasi dan

semangat kepada penulis. Demikian pula untuk seluruh keluarga besar kakek

tercinta Almarhum La Ode Gundi dan La Bhatu Lapa serta sepupu tercinta Mirat

Wahyu, Acha, Desi, Nengsi dan Sarmin penulis ucapkan Banyak terima kasih.

vi

Penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-

tingginya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dalam penelitian

dan penulisan Skiripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Usman Rianse, M.S selaku Rektor Universitas Halu

Oleo Kendari.

2. Bapak Prof. Dr. H. Muhammad Jufri Dewa, SH. M.S selaku Dekan Fakultas

Hukum Universitas Halu Oleo.

3. Ibu Heryanti, SH. MH selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum Universitas Halu

Oleo.

4. Bapak Guasman Tatawu, SH. MH selaku Ketua Bagian Konsentrasi Hukum

Tata Negara.

5. Bapak Drs. Adwi Chazin, M.Hum, Dr. Adnan Jamal, S. Ag, SH. MH, Rizal

Muchtasar, SH. LL.M, serta ibu Heryanti, SH. MH dan Guasman Tatawu,

SH. MH selaku dewan penguji, yang telah banyak memberikan masukan

kritikan dan saran-saran kepada penulis.

6. Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Ilmu Hukum serta seluruh staf Fakultas

Hukum Universitas Halu Oleo, terima kasih atas segala fasilitas dan

pelayanan yang diberikan selama penulis menuntut Ilmu.

7. Camat Watopute, Kepala Desa Bangkali Barat, Sekretaris Desa, Bendahara

Desa, Ketua BPD, Unsur Pelaksana Kewilayahan, Pendamping Lokal Desa

Bhangkali Barat dan Warga Desa Bangkali Barat yang telah meluangkan

waktu untuk penulis wawancarai.

vii

8. Teman-teman penghuni Pondok Magawa, Aslan, Bang Hasmid, Bang Coler,

Bang Alimuddin, Bang Arman, Bang Fais, Barti, Ardin dan Syahmel terima

kasih atas segala bantuan, semangat dan kebersamaannya.

9. Ade Purnama Sari, S.Pd yang selalu meluangkan waktu, tenaga, materi dan

pikiran dalam membantu penulis.

10. Rekan-rekan Kosentrasi Hukum Tata Negara: Kinarti, Heryani Jus’Ani, Dedy

Sopyan, Hasmin, Rahman, Ari, Hendrik.

11. Sahabat Karibku Erwinsyah, SH, dan Marsaban, SH.

12. Seluruh rekan-rekan angkatan 2011 Fakultas Hukum Universitas Halu Oleo.

13. Keluarga Besar Forum Komunikasi Mahasiswa Watopute (FKMW) Muna-

Kendari, Sulawesi Tenggara.

14. Keluarga Besar Kerukunan Keluarga Mata Air, khususnya lorong Mata Air

III tercinta.

Penulis menyadari bahwa penulisan Skripsi ini masih jauh dari

kesempurnaan. Sehingga dengan segala kerendahan hati penulis menerima segala

saran dan kritik dari semua pihak yang sifatnya membangun. Akhirnya penulis

berdoa semoga pihak yang telah membantu penulisan Skripsi ini mendapatkan

petunjuk, lindungan dan keberkahan hidup di dunia dan di akhirat kelak dan

penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pihak yang

membutuhkan. Aamiin!

Kendari, Juni 2016

Penulis

vii

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN ......................................................................... i

HALAMAN PENGESAHAN .......................................................................... ii

ABSTRAK ......................................................................................................... iii

KATA PENGANTAR ...................................................................................... iv

DAFTAR ISI ..................................................................................................... vii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar belakang…………………………………………………. 1

B. Rumusan Masalah……………………………………………... 5

C. Tujuan Penelitian………………………………………………. 5

D. Manfaat Penelitian…………………………………………….. 6

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Teoritik Mengenai Hubungan Pusat dan Daerah……… 7

1. Beberapa Aspek Hubungan Pusat, Daerah dan Desa…….. 7

1.1. Hubungan Kewenangan………………………………. 10

1.2. Hubungan Pengawasan……………………………….. 12

1.3. Hubungan Keuangan………………………………….. 13

1.4. Hubungan Dalam Susunan Organisasi Pemerintahan… 14

2. Pengelolaan Keuangan Negara…………………………… 15

3. Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah……………… 18

B. Pengertian Desa………………………………………….. 20

1. Pengertian Desa Menurut Hukum Adat……………………… 20

2. Pengertian Desa Menurut Para Ahli………………………….. 22

viii

3. Pengertian Desa Menurut Undang-Undang…………………. 23

C. Kajian Mengenai Desa Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014

Tentang Desa…………………………………………………….. 24

1. Unsur Desa…………………………………………………… 24

2. Otonomi Desa dalam Negara Kesatuan Republik Indosesia… 25

3. Pengelolaan Keuangan Desa…………………………………. 27

BAB III METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian…………………………………………………… 30

B. Lokasi Penelitian………………………………………………… 31

C. Populasi dan Sampel…………………………………………….. 31

D. Jenis dan Sumber Data…………………………………………... 32

E. Teknik Pengumpulan Data………………………………………. 33

F. Teknik Analisis Data…………………………………………….. 33

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian……………………………… 34

1. Sejarah Pemerintahan Desa………………………………….... 34

2. Sejarah Pembangunan Desa…………………………………... 34

3. Kondisi Geografis…………………………………………….. 35

4. Kondisi Demografis…………………………………………... 35

5. Kondisi Sosial Budaya………………………………………… 36

B. Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Undang-Undang

Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa……………………………... 37

ix

1. Gambaran Umum Tentang Pengelolaan Keuangan Desa……. 37

2. Tahapan-Tahapan Pengelolaan Keuangan Desa……………... 43

a. Tahap Perencanaan……………………………………... 44

b. Tahap Pelaksanaan……………………………………… 47

c. Tahap Penatausahaan…………………………………… 49

d. Tahap Pelaporan………………………………………… 50

e. Tahap Pertanggungjawaban…………………………….. 52

C. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Dalam Pengelolaan

Keuangan Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6

Tahun 2014 Tentang Desa……………………………………….. 57

1. Pada Tahap Perencanaan……………………………………... 57

2. Pada Tahap Pelaksanaan…………………………………….... 58

3. Pada Tahap Penatausahaan………………………………….... 58

4. Pada Tahap Pelaporan………………………………………… 59

5. Pada Tahap Pertanggungjawaban…………………………….. 60

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan……………………………………………………….. 63

B. Saran……………………………………………………………… 64

DAFTAR PUSTAKA

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Konstitusi Indonesia menyatakan bahwa Indonesia merupakan Negara

Kesatuan yang berbentuk Republik, demikian sesuai bunyi Pasal 1 ayat (1)

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 dibagi

atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan

kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan

daerah, yang diatur dengan undang-undang.1 Secara historis Indonesia memiliki

desa yang merupakan cikal bakal terbentuknya masyarakat dan pemerintahan di

Indonesia. Jauh sebelum bangsa-bangsa modern terbentuk, kelompok sosial

sejenis desa atau masyarakat adat dan lain sebagainya, telah menjadi bagian yang

penting dalam suatu tatanan negara.2

Keberadaan desa di Negara Kesatuan Republik Indonesia kemudian secara

yuridis normatif juga telah diatur, di mana desa telah diberikan atau diakui

kewenangan-kewenangan tradisionalnya menurut Pasal 18B ayat (2) UUD NRI

Tahun 1945 yang menegaskan bahwa:

“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat

beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan

perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang

diatur dalam Undang-undang”.

1Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 2Taliziduhu Ndraha. 1991. Dimensi-Dimensi Pemerintahan Desa. Jakarta: Bumi Aksara. Hlm.

188.

2

Jadi, menurut UUD 1945 pengakuan terhadap kesatuan masyarakat hukum

adat termasuk di dalamnya adalah desa berserta hak-hak tradisionalnya harus

didasarkan pada prinsip tetap dalam bingkai Negara Kesatuan Republik

Indonesia.3 Dengan adanya pengakuan terhadap kesatuan-kesatuan masyarakat

hukum adat maka sudah semestinya perlu adanya pembangunan secara merata

diberbagai daerah dalam pemerintahan desa yang dimana masyarakatnya

merupakan kesatuan hukum adat.

Agar dapat mempercepat pembangunan di segala bidang, maka upaya

peningkatan dan pemerataan kemampuan Pemerintah Desa di seluruh Indonesia

mutlak diperlukan. Salah satu strateginya adalah pembangunan bisa sampai ke

desa. Tuntutan dibentuknya Undang-Undang Desa tersendiri yang terpisah dengan

Undang-Undang Pemerintahan Daerah menunjukkan sering berubahnya peraturan

perundang-undangan berdasarkan kepentingan pemerintah pusat maupun daerah

yang membingungkan perangkat desa. Padahal kejelasan peraturan akan

membawa dampak positif pada pembangunan desa yang masih terkesan sangat

banyak ketertinggalan di beberapa daerah.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjadi

bahan kajian menarik yang diharapkan memperkuat otonomi desa serta percepatan

pembangunan. Kesatuan kewenangan skala lokal desa juga diperlukan untuk

melakukan perencanaan Keuangan guna melangsungkan Pelaksanaan

Pembangunan Desa. Untuk mendukung hal tersebut, di bidang anggaran setiap

desa di seluruh Indonesia akan mendapatkan dana yang penghitungan

3Ateng Syafrudin dan Suprin Na’a. 2010. Republik Desa: Pergulatan Hukum Tradisional dan

Hukum Modern dalam Desa Otonomi Desa. Bandung: Penerbit PT. Alumni. hlm. 43.

3

anggarannya didasarkan pada jumlah desa dengan pertimbangan diantaranya

adalah jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan

geografis dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan

pembangunan desa.4

Di sisi lain, UU Desa ini mengandung kekurangan salah satunya yaitu,

dikatakan bahwa setiap desa akan mendapatkan dana alokasi dari Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) paling sedikit 10 persen setiap tahunnya.

Maka, dapat diperkirakan setiap desa akan mendapatkan dana sekitar 1,2 hingga

1,4 miliar setiap tahunnya. Berdasarkan perhitungan dalam penjelasan UU Desa

yaitu, 10 persen dari dan transfer daerah menurut APBN untuk perangkat desa

sebesar Rp. 59, 2 triliun, ditambah dengan dana dari APBD sebesar 10 persen

sekitar Rp. 45,4 triliun. Total dana untuk desa adalah Rp. 104, 6 triliun yang akan

dibagi ke 72.944 desa se-Indonesia.

Mengenai pengelolaan keuangan desa, lebih lanjut lagi dijelasakan di

dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan

Desa, di mana disebutkan bahwa pengelolaan keuangan desa adalah serangkaian

kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan

pertanggungjawaban. Lebih lanjut, adanya suatu penguatan pengelolaan dan

pengawasan keuangan desa yang baik mutlak diperlukan untuk mencegah atau

4Budiman Sudjamiko. tanpa tahun. Isu-isu Strategis UU Desa.

kkn.bunghatta.ac.id/downloadIsu%20Strategis%20UU%20Desa.pdf.html (online). (15 April

2015).

4

setidaknya mengurangi kemungkinan penyimpangan serta terwujudnya tujuan

pembangunan desa. Pengawasan dilakukan untuk mengetahui terjadi atau

tidaknya suatu penyimpangan dan bila terjadi, perlu diketahui sebab-sebab

penyimpangan tersebut agar tidak ada kecenderungan penyelewengan oleh

perangkat desa yang tidak bertanggung jawab.5

Kekhawatiran lainnya juga terdapat pada para aparat desa yang bisa

memanfaatkan dana desa dengan tidak benar dan melanggar hukum serta

melakukan korupsi mengingat dari 72.944 desa yang ada di Indonesia belum ada

basis data yang dimiliki Pemerintah Pusat terkait kualitas sumber daya manusia

perangkat desa. Jumlah aparatur desa yang masih kurang dalam pengelolaan

keuangan desa juga manjadi kekhawatiran yang patut diperhatikan.6 Jika

kekhawatiran-kekhawatiran diatas tidak cepat dibenahi sebelun dikeluarkannya

anggaran untuk desa maka dapat diperkirakan kekhawatiran tersebut mungkin saja

terjadi.

Dari latar belakang di atas, penulis merasa perlu mengkaji dan

menganalisis lebih jauh terkait pengelolaan keuangan desa mengingat potensi dan

kesiapan desa di seluruh Indonesia tidak dapat dipandang sama rata. Pembahasan

mengenai pengelolaan keuangan desa dirasa sangat penting bagi penulis dalam

menilai pengelolaan keuangan desa yang dijalankan mampu mewujudkan

pembangunan desa serta mencegah atau setidaknya mengurangi kemungkinan

terjadinya penyimpangan.

5Sujamto. 1987. Aspek-Aspek Pengawasan di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika. Hlm. 66. 6Hukumonline.com. KPK Siap Antisipasi Potensi Korupsi Dana Bantuan Desa. Edisi tanggal 11

Desember 2014 (online). (03 Mei 2015).

5

Studi penelitian pada penulisan ini yaitu di Desa Bhangkali Barat, Kec.

Watopute Kab. Muna. Alasan penempatan studi penelitian pada penulisan ini

adalah di daerah tersebut memiliki masalah-masalah terkait pengelolaan keuangan

desa.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut maka peneliti merumuskan masalah

yaitu:

1. Bagaimana Pengeloaan Keuangan Desa Berdasarkan Undang-Undang

Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Di Desa Bhangkali Barat, Kec.

Watopute, Kab Muna?

2. Faktor-Faktor Apa Yang Mempengaruhi Dalam Pengelolaan Keuangan

Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Di

Desa Bhangkali Barat, Kec. Watopute, Kab. Muna?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Di Desa Bangkali Barat, Kec.

Watopute, Kab Muna.,

2. Untuk Mengetahui Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Dalam

Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6

Tahun 2014 Tentang Desa Di Desa Bhangkali Barat, Kec. Watopute, Kab.

Muna.

6

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang peneliti harapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi

pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum pada

umumnya dan Hukum Tata Negara pada khususnya.

b. Hasil penelitian ini di harapkan dapat memperkaya referensi dan

literatur kepustakaan Hukum Tata Negara berkaitan dengan pengujian

undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945.

c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan

terhadap penelitian sejenis untuk digunakan sebagai acuan terhadap

penelitian sejenis untuk tahap berikutnya.

2. Manfaat Praktis

a. Guna mengembangkan penalaran ilmiah dan wacana keilmuan

peneliti serta untuk mengetahui kemampuan peneliti dalam

menerapkan ilmu hukum yang diperoleh selama dalam bangku

perkuliahan.

b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan serta

tambahan pengetahuan bagi semua pihak yang bersedia menerima dan

bagi para pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti serta

bermanfaat bagi para pihak yang berminat pada permasalahan yang

sama.

7

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Teoritik Mengenai Hubungan Pusat dan Daerah

1. Beberapa Aspek Hubungan Pusat, Daerah dan Desa

Pemerintah daerah baik kabupaten/kota dan juga provinsi terdiri dari

kumpulan desa-desa hingga membentuk pemerintahan yang lebih tinggi di

atasnya. Pemerintah Desa merupakan kesatuan masyarakat desa. Pemerintah Desa

sebagai badan kekuasaan terendah memiliki wewenang asli untuk mengatur

rumah tangga sendiri juga memiliki wewenang dan kekuasaan sebagai pelimpahan

secara bertahap dari pemerintahan di atasnya yakni pemerintah daerah dan

pemerintah pusat.7 Hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah

dijalankan dengan beberapa asas yang dijalankan sesuai dengan Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yakni:

1) Asas Desentralisasi, yaitu penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah

pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi;

2) Asas dekonsentrasi, yaitu pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang

menjadi kewenangan pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil

pemerintah pusat kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau kepada

gubernur dan bupati/walikota sebagai penanggungjawab urusan pemerintahan

umum;

7Sumber Saparin. 1979. Tata Pemerintahan dan Administrasi Pemerintahan Desa. Jakarta: Ghalia

Indonesia. hlm. 30.

8

3) Asas tugas pembantuan, yaitu penugasan daripemerintah pusat kepada daerah

otonom untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi

kewenangan pemerintah pusat atau dari pemerintah daerah provinsi kepada

daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan

yang menjadi kewenangan daerah provinsi.

Penyerahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah yang

lebih rendah tingkatannya yang kegiatannya ditugaskan atau dilimpahkan kepada

permerintah di bawahnya itu harus disertai dengan pembiayaan-pembiyaan untuk

menjalankan wewenang tersebut.

Indonesia yang merupakan negara kesatuan sebagaimana disebutkan

dalam Pasal 1 ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa wewenang legislatif

tertinggi dipusatkan pada badan legislatif. Kekuasaan legislatif tidak terletak pada

pemerintahan daerah. Pemerintah pusat mempunyai wewenang untuk

menyerahkan sebagaian kekuasaannya kepada daerah berdasarkan hak otonomi,

tetapi pada tahap terakhir tetap pada pemerintah pusat. Jadi, kedaulatannya baik

ke luar maupun kedalam sepenuhnya terletak pada pemerintah pusat. Dalam suatu

negara kesatuan, pemerintah nasional biasanya memang melimpahkan banyak

tugas kepada kota-kota, kabupaten-kabupaten, atau satuan pemerintahan lokal

atau regional. Namun, otoritas tersebut dilimpahkan oleh undang-undang yang

disusun oleh DPR. Pada hakikatnya semua urusan pemerintahan berada pada

pemerintah pusat tetapi urusan pemerintahan tersebut dapat diserahkan atau

9

didelegasikan kepada satuan pemerintah yang lebih rendah melalui kuasa

undang-undang.8

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, Pemerintah berpedoman pada

beberapa asas, yaitu:9

a) Asas keahlian, asas keahlian dilihat pada susunan Pemerintahan Pusat yang

artinya bahwa semua soal diolah oleh ahli-ahli antara lain dalam susunan

kementerian-kementerian yang memegang pimpinan pada kementerian-

kementerian itu seharusnya ahli-ahli urusan yang menjadi kompetensinya.

b) Asas kedaerahan, dengan bertambah banyaknya kepentingan-kepentingan

yang harus diselenggarakan oleh pemerintah pusat karena bertambah majunya

masyarakat, pemerintah tidak dapat mengurus semua kepentingan-

kepentingan itu dengan baik tanpa berpegang pada asas kedaerahan dalam

melakukan pemerintahan.

Berdasarkan asas keahlian maka setiap urusan pemerintahan harus secara

benar diserahkan kepada mereka yang mempunyai keahlian atau profesionalisme

di bidangnya. Adapun asas kedaerahan memberikan peluang kepada pemerintah

daerah untuk melaksanakan urusan-urusan pemerintahan tertentu.

Hubungan antara pusat dan daerah sering menimbulkan upaya tarik

menarik kepentingan antara kedua satuan pemerintahan. Dalam negara kesatuan,

upaya pemerintah pusat untuk selalu memegang kendali atas berbagai urusan

pemerintahan sangat jelas sekali. Hubungan antara pusat dan daerah terjadi

sebagai akibat adanya pemencaran penyelenggaraan negara dan pemerintahan

8CF Strong. Modern Political Constitution dalam M. Fauzan. Op.cit. hlm. 37. 9Amrah Muslimin. Aspek-aspek Hukum Otonomi Daerah dalam M. Fauzan, Op.cit. hlm. 38.

10

atau pemencaran kekuasaan ke dalam satuan-satuan pemerintahan yang lebih

kecil.10

1.1. Hubungan Kewenangan

Kewenangan berasal dari kata wewenang yang memiliki pengertian hak

dan kewajiban. Dalam kaitannya dengan otonomi daerah, hak mengandung

pengertian kekuasaan untuk mengatur sendiri dan mengelola sendiri, sedangkan

kewajiban mempunyai dua pengertian yakni horoizontal yang berarti kekuasaan

untuk menyelenggarakan pemerintahan sebagaimana mestinya dan secara vertikal

yang berarti kekuasaan untuk menjalankan pemerintahan dalam suatu tertib ikatan

pemerintah Negara secara keseluruhan.11 Dalam negara kesatuan, pemilik

kewenangan adalah pemerintah pusat yang kemudian didistribusikan kepada

satuan-satuan pemerintahan di bawahnya. Oleh karena itu, posisi pemerintah

daerah tidak kuat jika dihadapkan kepada pemerintah pusat, daerah lebih mudah

untuk diarahkan sesuai dengan keinginan pemerintah pusat. Karena seluruh

kekuasaan berada di pusat maka peraturan-peraturan pemerintah pusatlah yang

menentukan bentuk dan susunan pemerintahan daerah otonom, termasuk macam

dan luasnya otonomi menurut inisiatifnya sendiri. Pemerintah pusat tetap

mengendalikan kekuasaan pengawasan terhadap daerah-daerah otonom tersebut.

Masalah hubungan kewenangan antara pemerintah pusat dengan daerah

seperti daerah provinsi, kabupaten/kota dalam rangka otonomi adalah

membicarakan mengenai isi rumah tangga daerah yang dalam perspektif hukum

10

Muhammad Fauzan. 2006. Hubungan keuangan Antara Pusat dan Daerah. Yogyakarta: UII

Press. hlm. 76. 11Abu Daud Busroh. 1985. Asas-Asas Hukum Tata Negara. Jakarta: Ghalia Indonesia. hlm.125.

11

pemerintahan daerah disebut dengan urusan rumah tangga daerah. Cara

menentukan urusan rumah tangga daerah karena dengan hal tersebut mampu

menunjukkan adanya kemandirian dan keleluasaan daerah mengatur dan

mengurus kepentingan daerahnya.

Pembagian urusan pemerintahan berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dibagi menjadi:

1) Urusan Pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan

pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum.,

2) Urusan pemerintahan absolut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah

Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah

Pusat.,

3) Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan

Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota.,

4) Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke Daerah menjadi dasar

pelaksanaan Otonomi Daerah., dan

5) Urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah

Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala

pemerintahan.

Sedangkan berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa,

kewenangan desa meliputi beberapa hal, diantaranya adalah:12

a. Kewenangan berdasarkan hak asal-usul;

b. Kewenangan lokal berskala desa;

c. Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi,

atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan

d. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah

Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Perbedaan dari kewenangan-kewenangan di atas adalah, apabila

kewenangan yang berkaitan dengan hak asal-usul dan kewenangan yang berskala

desa diatur serta diurus sendiri oleh desa. Dalam hal ini dapat dipahami bahwa

12Pasal 19 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

12

Desa mempunyai kewenangan untuk melakukan pengaturan sendiri terkait

dengan urusan atas kewenangan yang berkaitan dengan hal tersebut. Sedangkan

untuk kewenangan lain yang ditugaskan dan pelaksanaan kewenangan tugas lain

dari Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Desa

sebatas mengurus pelaksanaan tugas, tidak ikut serta mengatur. Desa memiliki

tugas dari pemerintahan meliputi penyelenggaraan pemerintahan desa,

pelaksanaan pembangunan desa, pembiayaan kemasyarakatan desa, dan

pemberdayaan masyarakat desa. Setiap tugas yang yang di amanatkan tersebut

disertai dengan pembiayanaan guna terlaksananya tujuan-tujuannya.

1.2. Hubungan Pengawasan

Pengawasan adalah usaha yang dilakukan untuk menjamin

terselenggaranya program-program yang telah ditentukan, dengan pengawasan

pula usaha perbaikan atas kekurang sempurnaan program dapat dilakukan.

Ditinjau dari hubungan antara pusat dan daerah, pengawasan merupakan pengikat

kesatuan agar kebebasan berotonomi tidak bergerak begitu jauh yang mampu

mengancam kesatuan bangsa. Sebailknya, apabila pengikat tersebut ditarik begitu

kuat maka desentralisasi akan terkurangi atau bahkan terputus. Oleh karena itu,

pengawasan mempunyai fungsi yang sangat penting sebagai usaha untuk

menjamin adanya keserasian antara penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah

otonom dan pemerintahan pusat dan untuk menjamin kelancaran penyelenggaraan

pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna.13

13Soehino. 1983. Perkembangan Pemerintahan di Daerah. Yogyakarta: Liberty. hlm. 147.

13

Kemandirian suatu daerah sangat dipengaruhi oleh sistem pengawasan

yang dianut sehingga sistem pengawasan akan menentukan kemandirian satuan

otonomi daerah. Hal yang perlu diperhatikan adalah dalam suatu sistem otonomi,

pengawasan sangat penting dan harus ada serta tidak diperbolehkan adanya sistem

otonomi yang sama sekali meniadakan pengawasan.14 Pasal 7 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah juga menyebutkan

bahwa Pemerintah Pusat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap

penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Daerah.

Tidak terlepas juga dengan apa yang ada di Desa, Pemerintah, Pemerintah

Daerah provinsi, dan pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melakukan pembinaan

dan penagwasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Pengawasan yang

dilakukan terhadap pemerintah Desa dapat diberikan kepada perangkat daerah.

Hal ini disebabkan oleh jumlah desa di Indonesia yang tidak sedikit dan tidak

memungkinkan bagi pemerintah pusat untuk melakukan pengawasan tanpa

dibantu atau tanpa memerlukan bantuan dari pemerintah daerah.

1.3. Hubungan Keuangan

Persoalan yang sering muncul terkait dengan hubungan keuangan antara

pusat dan daerah adalah terbatasnya jumlah dana yang dimiliki oleh daerah dan di

sisi lain pemerintah pusat memiliki dana yang berlimpah. Dengan demikian,

substansi-substansi dari hubungan keuangan tersebut tidak lain adalah

perimbangan keuangan yakni memperbesar atau memperbanyak pendapatan asli

daerah sehingga mempunyai kemampuan untuk membiayai penyelenggaraan

14Bagir Manan. Op.cit. hlm. 39.

14

pemerintahan. Terdapat tiga bagian dalam rangka hubungan keuangan antara

pusat dan daerah. Pertama, Dana Perimbangan, yakni penerimanaan negara yang

dibagi antara pusat dan daerah. Sesuai dengan pengelompokannya, dana

perimbangan bukan Pendapatan Asli Daerah, melainkan penerimaan negara. Jadi

merupakan sumber pendapatan asli pusat yang dibagi dengan daerah. Kedua,

Dana Alokasi Umum yang sekurang-kurangnya daerah menerima 25% dari

seluruh penerimaan APBN dan setiap provinsi dan kabupaten/kota menerima

masing-masing 10% dan 90% berasal dari dana alokasi umum, daerah bebas

menentukan peruntukan sesuai dengan rencana program daerah. Ketiga, Dana

Alokasi Khusus yaitu dana yang ditetapkan dalam APBN untuk daerah tertentu

dan untuk kebutuhan khusus atu dapat dikatakan sebagai subsidi khusus.15

Terkait dengan keuangan desa, Pasal 71 Undang-Undang Nomor 6 Tahun

2014 tentang Desa menyebutkan bahwa Keuangan Desa adalah semua hak dan

kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang

dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Hak

dan kewajiban diatas akan menimbulkan adanya pendapatan, belanja, pembiayaan

dan pengelolaan Keuangan Desa.

1.4. Hubungan Dalam Susunan Organisasi Pemerintahan

Susunan organisasi pemerintahan daerah mengandung dua segi yaitu

susunan luar dan susunan dalam. Susunan luar menyangkut badan-badan

pemerintahan tingkat daerah seperti provinsi dan kabupaten/kota sedangkan

susunan dalam mengenai alat-alat kelengkapan pemerintahan daerah seperti

15Ibid.

15

DPRD dan kepala daerah.16 UUD 1945 sebelum diamandemen paling tidak

memberikan tiga petunjuk berkaitan dengan pembentukan susunan organisasi

pemerintahan luar yaitu: Pertama, Indonesia terbagi atas daerah besar dan daerah

kecil. Hal ini berati bahwa tidak akan terdapat hanya satu susunan pemerintahan

tingkat daerah. Kedua, mengenai hak asal-usul dalam daerah-daerah yang bersifat

istimewa. Berdasarkan ketentuan ini pembentuk undang-undang tidak boleh

mengabaikan prinsip-prinsip yang terdapat dalam susunan pemerintahan asli,

seperti desa. Ketiga, yakni petunjuk lain di luar UUD 1945 yang dapat

dipergunakan adalah susunan pemerintahan tingkat daerah yang ada atau pernah

ada sebelum proklamasi, yakni pada masa penjajahan Belanda dan Jepang.17

2. Pengelolaan Keuangan Negara

Dalam hal mengenai pengelolaan keuangan desa, terlebih dahulu perlu

dipahami tentang keuangan negara dengan segala bentuknya. Secara normatif,

menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara, pengertian keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara

yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun

barang yang dapat dijadikan milik Negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan

kewajiban tersebut. Keuangan Negara sebagaimana dimaksud, meliputi :

a. Hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang,

dan melakukan pinjaman;

16

Bagir Manan. 1994. Hubungan Antara Pusat dan daerah Menurut UUD 1945. Jakarta: Pustaka

Sinar Harapan. hlm. 191. 17

The Liang Gie. 1994. Pertumbuhan Pemerintahan Daerah di Negara Republik Indonesia.

Yogyakarta: Liberty. hlm. 119.

16

b. Kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum

pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga;

c. Penerimaan Negara;

d. Pengeluaran Negara;

e. Penerimaan Daerah;

f. Pengeluaran Daerah;

g. Kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain

berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat

dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan

negara/ perusahaan daerah;

h. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka

penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum; dan

i. Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang

diberikan pemerintah.

Pengertian dan ruang lingkup keuangan negara dapat ditinjau dari

pendekatan lain, di mana pendekatan yang digunakan dalam merumuskan

Keuangan Negara adalah dari sisi obyek, subyek, proses, dan tujuan, sebagai

berikut:18

a) Dari sisi obyek: Keuangan Negara meliputi semua hak dan kewajiban Negara

yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kebijakan dan kegiatan dalam

bidang fiskal, moneter dan pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan,

serta segala sesuatu baik berupa uang, maupun berupa barang yang dapat

18W. Riawan Tjandra. 2006. Hukum Keuangan Negara. Jakarta: Grasindo. Hlm. 3-4.

17

dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban

tersebut.

b) Dari sisi subyek: Keuangan Negara meliputi seluruh obyek sebagaimana

tersebut di atas yang dimiliki negara, dan/atau dikuasai oleh Pemerintah

Pusat, Pemerintah Daerah, Perusahaan Negara/Daerah, dan badan lain yang

ada kaitannya dengan keuangan negara.

c) Dari sisi proses: Keuangan Negara mencakup seluruh rangkaian kegiatan

yang berkaitan dengan pengelolaan obyek sebagaimana tersebut di atas mulai

dari perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan sampai dengan

pertanggunggjawaban.

d) Dari sisi tujuan: Keuangan Negara meliputi seluruh kebijakan, kegiatan dan

hubungan hukum yang berkaitan dengan pemilikan dan/atau penguasaan

obyek sebagaimana tersebut di atas dalam rangka penyelenggaraan

pemerintahan negara .

Definisi keuangan negara yang dianut dalam UU Nomor 17 Tahun 2003

Tentang Keuangan Negara menggunakan pendekatan luas, dengan tujuan:19

a) Terdapat perumusan definisi keuangan negara secara cermat dan teliti untuk

mencegah terjadinya multi interpretasi dalam segi pelaksanaan anggaran.,

b) Agar tidak terjadi kerugian negara akibat kelemahan dalam perumusan

Undang-Undang.,

c) Memperjelas proses penegakan hukum apabila terjadi kesalahan administrasi

dalam pengelolaan keuangan negara.,

19Ibid.

18

Landasan hukum pengelolaan keuangan Negara dipusat antara lain adalah

(1) UUD Negara RI 1945 (2) UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

(3) UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (4) UU No. 15 Tahun

2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara

dan (5) UU APBN.20

Berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam pengelolaan keuangan Negara di

atas, APBN sebagai pedoman dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan negara

dibuat berdasarkan pokok-pokok kebijakan yang terlihat secara nyata yang

dibahas antara pemerintah dan DPR. Penyusunan APBN dilaksanakan

berdasarkan kebutuhan penyelenggaraan negara dan kemampuan negara dalam

mengumpulkan pendapatan negara yang disesuaikan dengan kemampuan negara

dalam melakukan pendanaan.

3. Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah

Sehubungan dengan pengelolaan keuangan di daerah, Presiden

menyerahkan kekuasaan pengelolaan daerah kepada gubernur/bupati/walikota

selaku kepala pemerintahan daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah.

Kekuasaan pengelolaan keuangan daerah diantaranya adalah21 (1) dilaksanakan

oleh kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah selaku pejabat pengelola

APBD dan (2) dilaksanakan oleh kepala satuan kerja perangkat daerah selaku

pejabat pengguna anggaran barang/daerah.

20W. Riawan Tjandra. Op. Cit. hlm. 35. 21Pasal 10 ayat (1) UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

19

Sedangkan unsur-unsur utama dalam pengelolaan keuangan daerah dapat

digolongkan ke dalam 2 kelompok yakni:22

a) Unsur Berkala dan Unsur Hukum

Unsur berkala mencakup unsur-unsur yang menjadi bagian dari kegiatan-

kegiatan berkala dalam setahun yakni menyusun program anggaran, pengeluaran

dan penerimaan anggaran, urusan uang keluar dan uang masuk, menctata dan

melaporkan transaksi keuangan. Unsur hukum mencakup unsur-unsur pengaturan

dan pemantuan kegiatan berkala yakni undang-undang dan pertauran keuangan,

transaksi dan pemeriksaan keuangan dari dalam.

b) Unsur-unsur Luar dan Dalam

Unsur luar meliputi pengawasan yang dikenakan terhadap pemerintah

daerah oleh pejabat-pejabat pengawas yang lebih tinggi berdasarkan hukum,

peraturan dan pedoman, ratifikasi mengenai anggaran dan peraturan keuangan,

laporan kebutuhan dan pemeriksaan keuangan dari luar. Adapaun unsur dalam

adalah unsur pengawasan dan pelaporan yang diadakan dan dilakukan oleh

pemerintah daerah bagi pedoman para pejabat keuangan pemerintah di daerah.

Unsur-unsur tersebut yang terpenting adalah prosedur berkala beserta

peraturanperaturan keuangan yang dirumuskan sendiri oleh pemeriksa keuangan

dari dalam.

Pasal 283 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa pengelolaan keuangan daerah

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan urusan

22Ibid.

20

pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sebagai akibat dari penyerahan

urusan pemerintahan. Selanjutnya, melalui Pasal 280 ayat (2) UU Pemerintahan

Daerah menegaskan bahwa kewajiban penyelenggara pemerintahan daerah dalam

pengelolaan keuangan daerah dalam hal pusat melakukan pendanaan terhadap

sebagian urusan pemerintahan yang diserahkan dan/atau ditugaskan kepada

pemerintahan daerah meliputi:

a) Mengelola dana secara efektif,efisien, transparan dan akuntabel.,

b) Menyinkronkan pencapaian sasaran program daerah dalam APBD dengan

program pemerintah pusat., dan

c) Melaporkan realisasi pendanaan urusan pemerintahan yang ditugaskan

sebagai pelaksanaan dari tugas pembantuan.

Oleh karena itu, pengaturan pengelolaan dan pertanggungjawaban

keuangan daerah melekat dan menjadi satu dengan pengaturan pemerintahan

daerah yaitu dalam undang-undang mengenai pemerintahan daerah. Dengan

demikian dasar hukum pengelolaan keuangan daerah antara lain adalah (1) UU

Pemerintahan Daerah (2) UU Perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan

daerah dan (3) Perda APBD.23

B. Pengertian Desa

1. Pengertian Desa Menurut Hukum Adat

Negara Republik Indonesia terdiri dari beribu-ribu pulau besar dan kecil.

Di atas beribu-ribu pulau tersebut sejak berabad-abad lamanya hidup dan

berkehidupan sejumlah besar kelompok-kelompok masyarakat dengan beragam

23M. Riawan Tjandra. Op.Cit. hlm. 36.

21

bahasa daerah adat dan kebiasaan, seni budaya, kesatuan masyarakat hukum

berdasarkan keturunan dan persamaan tempat tinggal, agama yang dianut,

domisili, dan lain sebagainya. Kesatuan masyarakat hukum adat yang sedemikan

banyaknya tersebut secara garis besar dibagi menjadi tiga tipe, yaitu:24

1) Tipe kesatuan masyarakat hukum berdasarkan kepada teritorial atau wilayah;

2) Tipe kesatuan masayarakat hukum berdasarkan kesamaan keturunan sebagai

dasar utama untuk dapat bertempat tinggal bersama dalam suatu wilayah

tertentu;

3) Tipe kesatuan masyarakat hukum berdasarkan azas campuran, yakni teritorial

dan keturuan.

Dalam perundang-undangan hindia belanda terdahulu tidak hanya meliputi

desa-desa di Jawa melainkan juga mencakup satuan-satuan seperti itu di luar jawa

yang nama aslinya disebut kampung, negeri, marga, dll. Meskipun bermacam-

macam nama dan sebutan desa serta asal mula terbentuknya satuan-satuan

organisasi kewilayahan kesatuan masyarakat hukum tersebut, namun asasnya atau

landasan hukumnya hampir sama untuk seluruh Indonesia yaitu berlandasakan

kepada adat, kebiasaan dan hukum adat.25 Berdasarkan hal tersebut, secara umum

pengertian dan batasan tentang konsepsi desa berdasarkan hukum adat adalah:

Desa adalah suatu kesatuan hukum masyarakat berdasarkan adat dan hukum adat

yang menetap dalam sutau wilayah tertentu dengan batasbatas: memiliki ikatan

batin yang sangat kuat, baik karena keturunan maupun sama-sama memiliki

kepentingan politik, ekonomi, sosial, dan keamanan, memiliki susunan pengurus

yang dipilih bersama, memiliki kekayaan dalam jumlah tertentu dan berjak

menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri.26

24Unang Sunardjo. 1984. Pemerintahan Desa dan Kelurahan. Bandung: Penerbit Tarsito. hlm. 9-

10. 25Talaziduhu Ndraha. Op.Cit. hlm. 6. 26Unang Sunardjo. Op.Cit. hlm. 11.

22

Pengertian di atas, mengenai perumusan dan batasan tentang pengertian

desa juga tidak luput dari kelemahan dan kekurangan. Namun desa-desa asli yang

telah ada sejak dahulu, memiliki hak dan wewenang untuk mengatur dan

mengurus atau menyelenggarakan rumah tangganya sendiri. Hak untuk

menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri tersebut disebut dengan hak

otonomi. Dalam hal desa, desa yang memiliki hak tersebut disebut dengan desa

otonom.

2. Pengertian Desa Menurut Para Ahli

Adapun Pengertian Desa Menurut Para Ahli adalah sebagai berikut:27

a. Menurut R. Bintaro

Desa adalah suatu perwujudan geografis yang ditimbulkan oleh unsur unsur

sosial ekonomi, politis dan kultural yang terdapat di situ dalam hubungan dan

pengaruh timbal balik dengan daerah-daerah lain.

b. Menurut P.J Bournen

Desa adalah salah satu bentuk kuno dari kehidupan bersama sebanyak

beberapa ribu orang, hampir semuanya saling mengenal; kebanyakan yang

termasuk didalamnya hidup dari pertanian, perikanan, dan sebagainya usaha-

usaha yang dapat dipengaruhi oleh hukum dan kehendak alam. Dan dalam

tempat tinggal itu terdapat banyak ikatan-ikatan keluarga yang rapat,

ketaatan, dan kaidah-kaidah sosial.

c. Menurut I. Nyoman Beratha

Desa atau dengan nama aslinya yang setingkat yang merupakan kesatuan

masyarakat hukum berdasarkan susunan asli adalah suatu “badan hukum” dan

adalah pula “Badan Pemerintahan”, yang merupakan bagian wilayah

kecamatan atau wilayah yang melingkunginya.

d. Menurut R.H. Unang Soenardjo

Desa adalah suatu kesatuan masyarakat berdasarkan adat dan hukum adat

yang menetap dalam suatu wilayah yang tertentu batas-batasanya: memiliki

ikatan lahir dan batin yang sangat kuat, baik karena seketurunan maupun

karena sama-sama memiliki kepentingan politik, ekonomi, sosial dan

keamanan, memiliki susunan pengurus yang dipilih bersama; memiliki

kekayaan dalam jumlah tertentu dan berhak menyelenggarakan urusan rumah

tangga sendiri.

27Agus, Sudrajat. Defenisi Desa Menurut Para Ahli. Harian Kompas Edisis Juma’at 24 Oktober

2013. Html.

http://aguzssudrajat.blogspot.com/2013/10/defenisi-desa-menurut-para-ahli.html

23

Berdasarkan penjelasan keempat pengertian desa tersebut, dapat ditarik

pemahaman bahwa desa adalah suatu wilayah yang didiami oleh sejumlah

penduduk yang saling mengenal atas dasar hubungan kekerabatan dan atau atas

kepentingan politik, ekonomi, sosial, dan keamanan yang dalam pertumbuhannya

menjadi kesatuan masyarakat hukum berdasarkan adat sehingga tercipta ikatan

lahir batin antara masing-masing warganya, dan secara administratif berada

dibawah pemerintahan kabupaten/kota.

3. Pengertian Desa Menurut Undang-Undang

Adapun Pengertian Desa Menurut Undang-Undang adalah sebagai

berikut:

a. Pengertian Desa Menurut Undang-Undang Desa No. 6 Tahun 2014 adalah:

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain,

selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki

batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan

pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa

masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati

dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.28

b. Pengertian Desa Menurut PP No. 43 Tahun 2014 adalah:







c. Pengertian Desa Menurut PP No. 60 Tahun 2014 adalah:


selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki


28Pasal 1 angka 1 UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. 29Pasal 1 angka 1 PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang

Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.

24


masyarakat, hak usal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati

dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.30

d. Pengertian Desa Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun

2014 adalah:







e. Pengertian Desa Menurut Peraturan Menteri Desa No. 5 Tahun 2015 adalah:







C. Kajian Mengenai Desa Berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang

Desa

1. Unsur Desa

Desa dan desa adat sebagaimana dijelaskan dalam UU Nomor 6 Tahun

2014 tentang Desa memiliki unsur-unsur sebagai berikut:33

a) Wilayah desa

Yaitu satu satuan wilayah yang tertentu batas-batasnya secara fisik terdiri

atas unsur daratan, angkasa, dan bagi desa pantai, desa pulau atau desa kepualuan

30

Pasal 1 angka 1 PP Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari APBN. 31Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan

Keuangan Desa. 32Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Desa Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas

Penggunaan Dana Desa. 33Taliziduhu Ndraha. Op.Cit. hlm. 20-25.

25

suatu perairan sebagai lokasi pemukiman dan sumber nafkah yang memenuhi

persyaratan tertentu.

b) Penduduk atau masyarakat desa

Yaitu setiap orang yang terdaftar sebagai penduduk atau bertempat

kedudukan di dalam wilayah desa yang bersangkutan, tidak mempersoalkan

dimana ia mencari nafkahnya.

c) Pemerintah desa

Yakni satuan organisasi terendah pemerintahan republik Indonesia yang

berdasarkan asas dekonsentrasi ditempatkan di bawah dan bertanggungjawab

langsung kepada pemerintah wilayah kecamatan yang bersangkutan.

2. Otonomi Desa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia

Secara konstitusional, bentuk negara Indonesia adalah negara kesatuan.

Bunyi Pasal 1 ayat (1) UUD NRI tahun 1945 yang menayatakan bahwa negara

Indonesia adalah negara kesataun yang berbentuk republik menegaskan bahwa

para pendiri negara telah dengan sengaja memilih bentuk negara kesatuan bagi

Indonesia. Konsekuensi dari konsep atau gagasan hukum NKRI bukan saja hanya

desentralisasi kewenangan kepada daerah melainkan lebih dari itu yaitu

pengakuan ataupun perlidungan terhadap adanya otonomi desa sebagai otonomi

asli bangsa Indonesia. Dalam memahami konteks tersebut, pengakuan atas

keanekaragaman desa merupakan dasar utama dalam kerangka pemikiran otonomi

daerah.

Otonomi desa harus menjadi inti utama dari konsep NKRI dengan catatan

bahwa otonomi desa bukan merupakan cabang dari otonomi daerah karena yang

26

menginspirasi adanya otonomi daerah yang khas di NKRI adalah otonomi desa.

Otonomi desa harus menjadi pijakan dalam pembagian struktur ketatanegaraan

Indonesia mulai dari pusat sampai ke daerah yang kemudian berawal pada tatanan

otonomi desa yang tetap berpedoman pada keaslian desa sebagai kesatuan

masyarakat hukum.34

Adapun unsur-unsur otonomi desa yang terpenting antara lain adalah:35

1. Adat tertentu yang mengikat dan ditaati oleh masyarakat di desa yang

bersangkutan;

2. Tanah, pusaka dan kekayaan desa;

3. Sumber-sumber pendapatan desa;

4. Urusan rumah tangga desa;

5. Pemerintah desa yang dipilih oleh dan dari kalangan masyaraat desa yang

bersangkutan yang sebagai alat desa memegang fungsi “mengurus”; dan

6. Lembaga atau badan “perwakilan” atau badan permusyawaratan sepanjang

penyelenggaraan urusan tumah tangga desa memegang fungsi mengatur.

Sebelum adanya UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, pada dasarnya

eksistensi Desa sudah diakui dalam Pasal 18B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah juga

mengakui eksistensi desa dengan memberikan desa kewenangan dalam urusan

pemerintahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai

desa.36 Selanjutnya dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah, desa memiliki

34Ateng Syafrudin. Op.Cit. hlm. 11. 35Talaziduhu Ndraha. Op.Cit. hlm. 9. 36Pasal 371 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

27

pengertian yakni Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama

lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki

batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus Urusan

Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa


dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3. Pengelolaan Keuangan Desa

Menurut pasal 71 UU Nomor 6 Tahun 2014 Keuangan Desa adalah semua

hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu

berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan

kewajiban desa. Hak dan kewajiban inilah yang kemudian menimbulkan

pendapatan, belanja, pembiayaan dan pengelolaan Keuangan Desa. Berdasarkan

UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa, pendapatan desa bersumber dari:37

a) Pendapatan asli desa terdiri atas hasil usaha,hasil aset, swadaya dan

partisipasi,gotong royong dan lain-lain pendapatas asli desa;

b) Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

c) Bagian dari hasil pajak daerah retribusi daerah kabupaten/kota;

d) Alokasi dana desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang

diterima kabupaten/kota;

e) Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan danBelanja Daerah Provinsi

dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota;

f) Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga;

g) Lain-lain pendapatan desa yang sah.

Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi

dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota kepada Desa

diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah yang

bersangkutan. Bantuan tersebut diarahkan untuk percepatan Pembangunan Desa.

37Pasal 72 ayat (1) UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

28

Sumber pendapatan lain yang dapat diusahakan oleh Desa berasal dari Badan

Usaha Milik Desa, pengelolaan pasar Desa, pengelolaan kawasan wisata skala

Desa, pengelolaan tambang mineral bukan logam dan tambang batuan dengan

tidak menggunakan alat berat, serta sumber lainnya dan tidak untuk dijual

belikan.38

Pengelolaan keuangan desa dilaksanakan berdasarkan asas kepentingan

umum, fungsionalitas, kepastian hukum, keterbukaan, efisiensi, efektivitas,

akuntabilitas, dan kepastian nilai ekonomi.39 Mengenai pengelolaan keuangan

desa, lebih lanjut lagi dijelasakan di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun

2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa bahwa

pengelolaan keuangan desa meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan,

pelaporan dan pertanggungjawaban. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No.

113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa menyebutkan bahwa

Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi

perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban

keuangan desa. Implementasi dari keuangan desa tercermin dari APBDesa yang

diterbitkan berdasarkan Peraturan Desa.

Dasar penyusunan APBDesa adalah Rencana Kerja Pemerintah (RKP)

Desa yang disusun berdasarkan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka

Menengah (RPJM) Desa untuk jangka waktu 1 tahun. Sementara RPJM Desa

disusun dalam jangka waktu 6 (enam) tahun melalui musyawarah. Rancangan

APBDesa diajukan oleh Kepala Desa dan dimusyawarahkan dengan Badan

38I. Umum angka 9 Penjelasan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. 39Pasal 77 ayat (1) UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

29

Permusyawarahan Desa (BPD) sebagaimana diatur dalam Pasal 73 UU Desa.

Bupati/Walikota memiliki kewenangan untuk melakukan evaluasi terhadap

RAPB Desa yang diajukan Kepala Desa sebelum ditetapkan menjadi

Peraturan Desa sebagaimana dimaksud Pasal 69 ayat (4) UU Desa.

30

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang di dasarkan pada

metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari

satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan menganalisanya serta melakukan

pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut, untuk kemudian

mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul di dalam gejala

yang bersangkutan.40

Penelitian hukum berdasarkan tujuannnya terdiri atas pertama., Penelitian

hukum Normatif adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-

prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang

di hadapi. Kedua., Penelitian hukum Empiris adalah penelitian yang

mengungkapkan hukum yang hidup dalam masyarakat melalui perbuatan yang

dilakukan oleh masyarakat.41

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti menggunakan penelitian “Normatif

Empiris”, yakni suatu penelitian yang digunakan untuk menganalisa data

berdasarkan pada peraturan perundang-undangan dengan melihat kenyataan yang

ada dalam masyarakat.

40Soerjono, Soekanto. 1986. Pengantar Penelitian Hukum, cetakan ketiga. Jakarta: Penerbit

Universitas Indonesia (UI-Press). Hlm. 43. 41Ibid.

31

Jadi dapat dinyatakan bahwa penelitian Normatif adalah penelitian yang

mengkaji dan berpedoman pada berbagai peraturan perundang-undangan yang

berlaku dan relevan, dengan obyek kajian dalam penelitian ini terkait dengan

pengelolaan keuangan desa berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014

tentang Desa di Desa Bhangkali Barat, Kec. Watopute, Kab. Muna.

Sedangkan penelitian empiris adalah penelitian yang dilakukan terhadap

kenyataan hukum ditengah masyarakat. Hubungannya dengan penelitian ini, yaitu

faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pengelolaan keuangan desa berdasarkan

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa di Desa Bhangkali Barat, Kec.

Watopute, Kab. Muna.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah di Desa Bhangkali Barat, Kec. Watopute, Kab.

Muna Sulawesi Tenggara, dengan pertimbangan bahwa dilokasi penelitian

tersebut terdapat permasalahan terkait pengelolaan keuangan desa.

C. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah keseluruhan unit atau manusia (dapat juga berbentuk

gejala atau peristiwa) yang mempunyai ciri-ciri yang sama.42 Penentuan Populasi

dalam penelitian ini adalah seluruh perangkat desa serta pihak-pihak yang terkait

dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa berdasarkan Undang-Undang No.

6 Tahun 2014 tentang Desa di Desa Bhangkali Barat, Kec. Watopute, Kab. Muna.

42Askin Amiruddin dan Zainal. 2010. Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Raja

Grafindo Persada. Hlm. 95.

32

2. Sampel

Sampel adalah sesuatu yang dipergunakan untuk menunjukkan sifat suatu

kelompok yang lebih besar., bagian dari populasi statistik yang cirinya dipelajari

untuk memperoleh informasi tentang seluruhnya.43 Sampel pada penelitian ini

yaitu Kepala Desa Bhangkali Barat, Sekretaris Desa, Bendahara Desa, Ketua

BPD, Unsur Pelaksana Kewilayahan, Pendamping Lokal Desa Bangkali Barat dan

warga Desa Bhangkali Barat.

D. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah:

1. Data Primer yaitu data yang digunakan secara langsung di lokasi

penelitian, yakni data dan informasi tentang Analisis Yuridis Pengelolaan

Keuangan Desa Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa di Desa

Bhangkali Barat, Kec. Watopute, Kab. Muna.

2. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dengan kajian kepustakaan yakni

terdiri dari publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-

dokumen resmi, publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, dan

artikel-artikel hukum, serta dokumen resmi yakni Undang-Undang Dasar,

Perundang-Undangan, Peraturan Pemerintah, serta Peraturan Menteri

Dalam Negeri dan Peraturan Menteri Desa.

3. Data Tersier yaitu data yang diberikan petunjuk maupun penjelasan

terhadap data primer dan data sekunder yang terdiri atas kamus hukum,

kamus Bahasa Indonesia, data yang bersumber dari internet.

43Budiono. 2005. Kamus Lengkap Bahasa Indonesia. Surabaya: Karya Agung. Hlm. 435.

33

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dipergunakan yaitu:

1. Penelitian Kepustakaan, yaitu pengumpulan data dengan cara menelaah

beberapa literatur serta bacaan-bacaan lain yang berhubungan dengan

penelitian ini.

2. Penelitian Lapangan, yaitu pengumpulan data dengan mengadakan

penelitian secara langsung di lapangan. Adapun metode yang digunakan

yaitu:

a. Pengamatan, yaitu melakukan pengamatan yang digunakan dari

parsitipasi dan non partisipasi yang disesuaikan dengan obyek atau

sasaran yang diamati.

b. Wawancara, yaitu interaksi secara langsung dengan pihak-pihak yang

terkait untuk mengumpulkan data primer yang dilakukan secara

mendalam dimana peneliti melakukan komunikasi timbal balik untuk

memperoleh data atau informasi dari beberapa informan.

c. Dokumentasi, yaitu pengumpulan data dari dokumen yang ada pada

kantor Desa Bhangkali Barat, Kec. Watopute, Kab. Muna guna

mendukung dan menunjang data-data primer.

F. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh menggunakan analisis deskriptif kualitatif yaitu

meneliti dan menelaah data dan segala informasi dengan uraian kalimat atau

kata-kata secara jelas dan sistematis untuk menjelaskan terkait dengan

permasalahan dalam penelitian ini.

34

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Pemerintahan Desa

Desa Bangkali Barat adalah salah satu wilayah yang terletak di Kecamatan

Watopute Kabupaten Muna. Desa Bangkali Barat adalah pecahan dari mekaran

Desa Bangkali pada tahun 1987.

Adapun Nama-Nama Demang/Kepala Desa setelah berdirinya Desa

Bangkali Barat yaitu:

1. La Ode Iga periode 1987-1997,

2. La Ode Kamara, SE periode 1997-2007,

3. La Ode Mansur periode 2007-2013, dan

4. La Ode Harufi. S periode 2013-Sekarang.

2. Sejarah Pembangunan Desa

Adapun sejarah pembangunan Desa setelah berdirinya Desa Bangkali

Barat yaitu:

1. Pembangunan Sekolah Dasar (SD) pada tahun 1990 dengan sumber anggaran

dari APBD Tingkat II,

2. Pembangunan Masjid pada tahun 1995 dengan sumber anggaran dari

Swadaya,

3. Pembangunan Kantor Desa pada tahun 2008 dengan sumber anggaran dari

ADD, dan

35

4. Pembangunan Adreinase pada tahun 2009 dengan sumber anggaran dari

PNPM-MP.

3. Kondisi Geografis

Desa Bangkali Barat secara geografis berada pada ketinggian 50 m diatas

permukaan laut dan keadaan tanah datar, berbukit, dan pegunungan serta

mempunyai suhu rata-rata 30 derajat Celcius. Desa Bangkali Barat memiliki 2

(dua) dusun dan terletak di sebelah barat Kecamatan Watopute dengan luas

wilayah 380 Ha (luas pemukiman 5, 500 Ha). Dari luas wilayah Desa Bangkali

Barat mempunyai batasan-batasan sebagai berikut:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Wawesa,

2. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Bangkali,

3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Kontu Naga,

4. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Dana.

4. Kondisi Demografis

Berdasarkan data yang penulis peroleh dari kantor Desa Bangkali Barat

bahwa Jumlah penduduk sebanyak 783 jiwa. Populasi Desa Bangkali Barat terdiri

dari 205 kepala keluarga (KK) yang terbagi atas 350 jiwa laki-laki dan 433 jiwa

perempuan.

Masyarakat Desa Bangkali Barat bisa dikatakan bukanlah masyarakat

majemuk yang memiliki campuran etnis yang disebabkan oleh perkawinan yang

kemudian menetap di desa tersebut seperti kebanyakan desa yang lain. Namun

desa ini hampir sepenuhnya memiliki etnis yang sama dan tidak memiliki banyak

campuran etnis lain.

36

5. Kondisi Sosial Budaya

Keadaan sosiaol budaya masyarakat Desa Bangkali Barat dapat dilihat dari

beberapa segi yaitu:

1. Kegiatan Gotong Royong

Kegiatan gotong royong sebagai cirri khas masyarakat desa dalam

berbagai aspek kehidupan social sehari-hari dapat dilihat dalam wujud tolong

menolong antara keluarga dalam berbagai macam lapangan aktivitas soaial baik

yang berdasarkan hubungan antara tetangga, ataupun hubungan kerabat lainnya.

Kegiatan gotong royong telah dibina oleh masyarakat Desa Bangkali Barat sejak

dahulu kala, sama seperti masyarakat desa lainnya, sebab bagi masyarakat

menganggap bahwa wadah ini adalah merupskan suatu hal yang baik dan akan

mempertahankannya.

2. Mata Pencaharian

Mata pencaharian masyarakat merupakan suatu alat ukur dalam

mengetahui kehidupan ekonomi masyarakat. Dengan mata pencaharian atau

pekerjaan yang mereka geluti kemudian memperoleh hasil berupa upah atau gaji,

kemudian mereka mampu memenuhi kebutuhan hidup atau kebutuhan ekonomi.

Mata pencaharian penduduk Desa Bangkali Barat adalah:

1. Buruh sebanyak 52 orang,

2. Pengrajin sebanyak 73 orang,

3. Pedagang sebanyak 25 orang,

4. Pengusaha pertokoan sebanyak 10 orang,

5. TNI/POLRI sebanyak 5 orang,

37

6. Petani sebanyak 64 orang, dan

7. Pegawai Negeri Sipil 88 orang.

3. Bidang Pendidikan

Tingkat pendidikan masyarakat Desa Bangkali Barat sebagian besar hanya

pada tikat SMA namun ada juga yang sampai pada tingkat pendidikan tinggi

yakni sarjana (S1).

4. Bidang Keagamaan/Kepercayaan

Masyarakat Desa Bangkali Barat secara keseluruhan menganut agama

Islam, dengan kata lain masyarakat Desa Bangkali Barat mayoritas beragama

Islam atau 100% muslim.

B. Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6

Tahun 2014 Tentang Desa

1. Gambaran Umum tentang Pengelolaan Keuangan Desa

Pemerintahan desa merupakan bagian yang terintegrasi dengan

pemerintahan daerah karena daerah baik kabupaten/kota dan juga provinsi terdiri

dari kumpulan desa-desa hingga membentuk pemerintahan yang lebih tinggi di

atasnya. Pemerintah Desa sebagai badan kekuasaan terendah memiliki wewenang

asli untuk mengatur rumah tangga sendiri juga memiliki wewenang dan

kekuasaan sebagai pelimpahan secara bertahap dari pemerintahan di atasnya yakni

pemerintah daerah dan pemerintah pusat.44

Setiap kegiatan yang diserahkan atau ditugaskan atau dilimpahkan dari

pemerintah pusat kepada permerintah di bawahnya harus disertai dengan

44

Sumber Saparin. 1979. Tata Pemerintahan dan Administrasi Pemerintahan Desa. Jakarta:

Ghalia Indonesia. hlm. 30.

38

pembiayaan-pembiyaan untuk menjalankan wewenang tersebut. Hal inilah yang

kemudian mempengaruhi proses pengelolaan keuangan dari pusat ke deareh dan

juga di desa.

Sumber keuangan desa berasal dari dana desa dan sumber-sumber

pendapan desa. Berdasarkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang

Pengelolaan Keuangan Desa, pendapatan desa terdiri atas:

1. Pendapatan Asli Desa (PADesa),

2. Transfer, dan

3. Pendapatan Lain-Lain.

Adapun pendapatan asli desa terdiri atas:

1. Hasil usaha (hasil Bumdes, tanah kas desa),

2. Hasil aset (tambatan perahu, pasar desa, tempat pemandian umum, jaringan

irigasi),

3. Swadaya, partisipasi dan gotong royong (membangun dengan kekuatan

sendiri yang melibatkan peran serta masyarakat berupa tenaga, barang yang

dinilai dengan uang), dan

4. Lain-lain pendapatan asli desa.

Untuk sumber pendapatan yang berasal dari transfer terdiri atas:

1. Dana Desa,

2. Bagian dari Hasil Pajak Daerah Kabupaten/Kota dan Retribusi Daerah,

3. Alokasi Dana Desa (ADD),

4. Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi, dan

5. Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota.

39

Selanjutnya untuk pendapatan lain-lain terdiri atas:

1. Hibah dan Sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat, dan

2. Lain-lain pendapatan Desa yang sah.

Dana desa yang ditransfer dari APBN disalurkan dalam 3 kali pengiriman

dalam 1 tahun yakni bulan April, bulan Agustus, dan bulan Oktober. Untuk ADD

yang ditransfer dari APBN disalurkan dalam 2 kali pengiriman dalam 1 tahun

yakni awal tahun dan pertengahan tahun. Sedangkan APBD yang ditransfer untuk

desa disalurkan dalam 1 kali pengiriman dalam 1 tahun berupa bantuan dana dari

Provinsi dan Kabupaten/Kota. Anggaran ini 70% digunakan untuk pembangunan

fisik dan permodalan dan 30% untuk belanja operasional (sarana dan prasarana

pemerintahan dan tunjangan aparatur desa). Dengan adanya anggaran tersebut

digunakan untuk belanja desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu)

tahun anggaran dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan Desa

berupa penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa,

pembinaan kemasyarakatan desa, pemberdayaan masyarakat desa, dan belanja tak

terduga.

Berdasarkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan

Keuangan Desa, jenis belanja desa terdiri atas:

1. Belanja Pegawai (pengeluaran penghasilan tetap dan tunjangan bagi Kepala

Desa dan Perangkat Desa serta tunjangan BPD),

2. Belanja Barang dan Jasa (pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya

kurang dari 12 (dua belas) bulan), dan

40

3. Belanja Modal (pembelian/pengadaan barang atau bangunan yang nilai

manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan). Pembelian/pengadaan barang

atau bangunan digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan kewenangan desa.

Kewenangan desa terkait erat dengan pengelolaan keuangan desa karena

sumber-sumber pedapatan dan dana desa yang diperoleh oleh perangkat desa

dikelola guna mewujudkan pembangunan desa. Kewenangan desa diatur dalam

Pasal 19 UU Desa yang meliputi:

a. Kewenangan berdasarkan hak asal-usul;

b. Kewenangan lokal berskala Desa;

c. Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi,

atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan

d. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah

Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Sedangkan dalam peraturan mengenai pengelolaan keuangan desa pada

saat ini diatur melalui Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan

Keuangan Desa khususnya dalam Pasal 2 ayat (1) yakni keuangan desa dikelola

berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan

tertib dan disiplin anggaran. Disiplin anggaran dalam hal ini yang dimaksudkan

adalah pengelolaan keuangan desa dikelola dalam masa satu tahun anggaran yakni

mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Baik sebelum

ataupun sesudah diberlakukannya Undang-Undang mengenai Desa, asas-asas

dalam pengelolaan keuangan desa tidak mengalami banyak perubahan. Inti dalam

41

pengelolaan keuangan desa umumnya harus mengedapankan asas transparansi,

akuntabilitas, dan partisipatif sesuai dengan kepentingan masyarakat setempat.

Adanya pengelolaan keuangan desa merupakan konsekuensi logis adanya

hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang sehingga memerlukan

adanya pengelolaan keuangan berdasarkan asas-asas atau prinsip-prinsip

pengelolaan keuangan. Pengelolaan keuangan desa merupakan kekuasaan kepala

desa di mana kepala desa dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada

perangkat desa yang ditunjuk.45

Berdasarkan pengamatan peneliti, bahwa pengelolaan keuangan desa di

Desa Bangkali Barat belum sepenuhnya memenuhi asas-asas pengelolaan

keuangan desa yakni asas transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif yang dapat

diuraikan sebagai berikut:

a. Transparansi

Artinya adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan mansyarakat untuk

mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang

keuangan desa dengan maksud untuk menjamin akses atau kebebasan bagi

setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan

pemerintahan yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan

pelaksanaannya serta hasil-hasil yang dicapai. Prinsip mengenai transparansi

dapat diukur melalui sejumlah program atau indikator sebagai berikut ini:

a) Mekanisme yang menjamin sistem keterbukaan dan standarisasi dari

semua proses-proses pelayanan publik,

45

Wolhof dalam Zein Zanibar. 2003. Otonomi Desa dengan Acuan Khusus pada Desa di Provinsi

Sumatera Selatan. Jakarta: Disertasi UI. hlm. 107.

42

b) Mekanisme yang memfasilitasi pertanyaan-pertanyaan publik tentang

berbagai kebijakan dan pelayanan publik maupun proses-proses di dalam

sektor publik ,

c) Mekanisme yang memfasilitasi pelaporan maupun penyebaran informasi

maupun penyimpangan tindakan aparat publik di dalam kegiatan

melayani.

b. Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau

menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang badan hukum

pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau

berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.

c. Partisipatif

Partisipasi dalam hal ini adalah setiap warga negara mempunyai suara dalam

pembuatan keputusan baik secara langsung maupun melalui intermediasi

institusi legitimasi yang mewakili kepentingannya. Partisipasi masyarakat

dalam penetuan kebijakan publik menjadi kekuatan pendorong untuk

mempercepat terpenuhinya penyelenggaraan pemerintahan di desa.

Dari ketiga asas tersebut, Desa Bangkali Barat hanya sedikit menerapkan

asas partisipatif dan belum menerapkan asas akuntabilitas dan transparansi secara

umum dan terbuka padahal sudah merupakan hak dari masyarakat untuk

mendapatkan dan mengetahui akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan

desa serta untuk mendapatkan keterangan atau pertanggung jawaban dari

pemerintah desa dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa sebab bukan

43

hanya pada pihak pemerintah daerah penyampaian pertanggung jawaban tersebut

melainkan kepada masyarat juga yang merupakan salah satu pihak pengawas

secara langsung dalam pengelolaan keuangan desa oleh pemerintah desa.

Masyarakat hanya dapat mengeluarkan suara dalam pembuatan kebijakan dan

keputusan, hal ini dapat dikatakan sebagai pemenuhan asas partisipatif dalam

pengelolaan keuangan desa namun pelaksananya tetap dilakukan oleh pemerintah

desa itu sendiri yang pada pelaksanaannya tidak sesuai dengan apa yang telah

disepakati barsama masyarakat.

Kurangnya keterbukaan pemerintah desa membuat masyarakat kurang

mengetahui dan kurang mendapatkan akses informasi tentang keuangan desa dan

tentang penyelenggaraan pemerintahan desa padahal sudah merupakan sebagian

hak dari masyarakat untuk mendapatkan informasi tersebut.46

Berdasarkan hasil penelitian peneliti, bahwa kurangnya keterbukaan

pemerintah desa dapat dilihat dari berbagai fasiltas yang tidak disediakan oleh

pemerintah desa baik fasilitas pengaduan dan pelaporan maupun fasilitas

penyebaran informasi secara umum serta mekanisme yang menjamin sistem

keterbukaan dan standarisasi dari semua proses-proses pelayanan publik tidak

disediakan.

2. Tahapan-Tahapan Pengelolaan Keuangan Desa

Pengertian pengelolaan keuangan desa merupakan serangkaian kegiatan

yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan

pertanggungjawaban, yang dilaksanakan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran

46Wawancara dengan Agus Setiawan Masyarakat Desa Bangkali Barat, pada tanggal 19 Maret

2016.

44

terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Pengertian

mengenai pengelolaan keuangan desa ini disebutkan dalam Pasal 93 PP Nomor 43

Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Berikut adalah tahapan-tahapan dalam pengelolaan keuangan desa:

a. Tahap Perencanaan

Perencanaan pengelolaan keuangan desa diwujudkan dalam bentuk

Rancangan APBDesa yang ditetapkan melalui Peraturan Desa mengenai

APBDesa. Secara umum, pembentukan sebuah peraturan desa yang baik

setidaknya harus memenuhi tiga syarat yang diantaranya adalah:47

1) Berlaku secara filosofis yakni apabila isi peraturan tersebut sesuai dengan

nilai-nilai tertinggi atau norma yang berlaku dan dihormati di dalam

masyarakat tersebut;

2) Berlaku secara sosiologis yakni apabila isi peraturan tersebut berhubungan

dengan kebutuhan riil di dalam masyarakat tersebut;

3) Berlaku secara yuridis yakni apabila peraturan tersebut disusun sesuai dengan

prosedur atau tatacara pembentukan peraturaan yang berlaku di dalam

masyarakat tersebut dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan diatasnya.

Berdasarkan Pasal 20 Permendagri Nomor 113 tahun 2014 tentang

Pengelolaan Keuangan Desa menyebutkan bahwa perencanaan RAPBDesa

disusun oleh Sekertaris Desa yang kemudian disampaikan kepada Kepala Desa.

Kepala Desa bersama-sama dengan BPD membahas dan meyepakati RAPBDesa

tersebut. Proses perancangan ini dilakukan selambat-lambatnya pada bulan

47

Mohammad Fadli dan Mustafa Lutfi. 2013. Pembentukan Peraturan Desa Partisipatif. Malang:

UB Press. Hlm. 131.

45

Oktober tahun berjalan. Adapun tahapan mengenai perencanaan dalam hal

pengelolaan keuangan desa yaitu:

1. Sekdes (Merancang RAPBDesa),

2. Kepala Desa dan BPD (Pembahasan),

3. Camat,

4. Bupati/Walikota (Melakukan Evaluasi, jika tidak sesuai maka dikembalikan

ke Kepala Desa untuk disempurnakan),

5. Perdes APBDesa.

Analisis hukum tahap perencanaan yaitu pada Pasal 20 Permendagri No

113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa menjelaskan bahwa setelah

kepala desa melakukan pembahasan bersama dengan BPD terkait dengan

penyusunan RAPBDesa oleh Sekertaris Desa, rancangan tersebut kemudian

diajukan kepada Bupati/Walikota oleh Camat. Pengajuan ini dilakukan selambat-

lambatnya tiga hari kerja. Bupati/Walikota dalam hal ini akan mengevaluasi

RAPBDesa dan hasil evaluasi ditetapkan paling lama dua puluh hari kerja.

Apabila Bupati/Walikota tidak memberikan hasil evaluasi dalam waktu yang telah

ditentukan maka RAPBDesa akan berlaku dengan sendirinya. Sedangkan apabila

hasil evaluasi oleh Bupati/Walikota menyatakan bahwa RAPBDesa tidak sesuai

maka harus ada perbaikan atau penyempurnaan oleh Kepala Desa dan BPD yang

dilaksanakan paling lama tujuh hari kerja. Dalam hal apabila perbaikan atas hasil

evaluasi Bupati/Walikota tidak ditindaklanjuti atau tidak disempurnakan oleh

Kepala Desa dan BPD maka RAPBDesa tesebut dibatalkan melalui Peraturan

Bupati/Walikota dan Kepala Desa menggunakan pagu APBDesa tahun anggaran

46

sebelumnya. RAPBDesa yang telah dievaluasi oleh Bupati/Walikota baik dengan

perbaikan atau tidak akan disetujui menjadi Peraturan Desa tentang APBDesa.

Dikaitkan dengan sumber keuangan desa yang telah dijelaskan dalam

pembahasan sebelumnya, perencanaan dalam pengelolaan keuangan desa harus

diketahui terlebih dahulu sumber berasalnya dana. Pasal 8 PP Nomor 60 Tahun

2014 tentang Dana Desa menyebutkan bahwa Dana Desa diprakarsai oleh

Pemerintah yang diwujudkan dalam Anggaran Dana Desa. Anggaran Dana Desa

tersebut kemudian diajukan kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan DPR

menjadi pagu dana desa. Dana desa ini kemudian ditransfer ke daerah dan desa.

Lebih lanjut lagi Dana Desa yang akan dikelola oleh Pemerintah Desa

tersebut setelah melalui proses penganggaran sebagaimana disebutkan dalam

Pasal 8 PP Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa akan disalurkan melalui

tahap penyaluran sebagai berikut:

1. Ditetapkan dalam Perpres mengenai rincian APBN,

2. Kabupaten/Kota,

3. Dana Desa.

Alokasi Dana Desa dari Kab/Kota disalurkan berdasarkan Alokasi yang dihitung

berdasarkan Jumlah Penduduk, Angka Kemiskinan, Luas Wilayah, dan Indeks Kesulitan

Geografis.

Berdasarkan hasil penelitian peneliti, APBDesa Bangkali Barat yang disusun

tidak menggambarkan kebutuhan desa dan tidak sesuai dengan kebutuhan desa.

Penyusunan RAPBDesa Bangkali Barat tidak memenuhi syarat sosiologis

pembuatan peraturan desa. Dalam penyusunan tersebut tidak menutup

47

kemungkinan digunakan untuk kepentingan pribadi mengingat besarnya anggaran

yang akan dikelola setelah anggaran tersebut disalurkan.

Penyusunan Peraturan Desa tentang APBDesa Bangkali Barat dibuat oleh

aparatur desa sehingga dalam pembuatannya bisa saja tidak sesuai dengan

kebutuhan masyarakat melainkan untuk kepentingan pribadi sendiri. Dalam

pebuatan peraturan tentang APBdesa dikhawatirkan akan dimanfaatkan oleh

aparatur desa untuk keperluan yang diinginkannya.48

b. Tahap Pelaksanaan

Pelaksanaan dapat dipahami sebagai semua penerimaan dan pengeluaran

desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa melalui rekening kas desa.

Teknisnya adalah, pelaksana kegiatan mengajukan pendanaan untuk

melaksanakan kegiatan yang mengharuskan ikut sertanya dokumen yang antara

lain adalah rencana Anggaran Biaya. Berdasarkan hal ini Nampak sangat jelas

bahwa setiap program kerja desa harus menggunakan anggaran yang telah

dirancang sebelumnya dan pengeluaran desa yang mengakibatkan beban

APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang

APBDesa ditetapkan menjadi Peraturan Desa. Pelaksana kegiatan inilah yang

bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban

anggaran belanja kegiatan. Dalam hal pengajuan pendanaan untuk melaksanakan

kegiatan, pelaksana kegiatan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP)

kepada Kepala Desa yang mana SPP tersebut terdiri atas:

1) Surat Permintaan Pembayaran,

48Wawamcara dengan Nawir Masyarakat Desa Bangkali Barat, pada tanggal 19 Maret 2016.

48

2) Pernyataan tanggungjawab belanja,

3) Lampiran bukti transaksi.

Adapun tahapan mengenai pelaksanaan dalam pengelolaan keuangan desa

menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 yaitu:

1. Pelaksana Kegiatan mengajukan dokumen rancangan Anggaran Kegiatan,

2. Pelaksana Kegiatan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP),

3. Sekretaris Desa melakukan verifikasi,

4. Kepala Desa mengesahkan,

5. Kepala Desa mengarah ke Rekening Kas Desa untuk melakukan Penerimaan

dan Pengeluaran, dan

6. Pelaksanaan Kegiatan.

SPP yang dirancang oleh pelaksana kegiatan berdasarkan Rencana

Anggaran Biaya diajukan kepada Kepala Desa dan diteliti oleh Sekretaris Desa

untuk selanjutnya diverifikasi.

Analisis hukum tahap pelaksanaan yaitu pada PP Nomor 60 Tahun 2014

tentang Dana Desa menyebutkan bahwa penggunaan dana desa diperuntukkan

untuk penyelenggaran pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat

dan kemasyarakatan. Penggunaan dana desa ini mengacu kepada Rencana

Pembangunan Jangka Menengah dan Rencana Kerja Pemerintah Desa.

Penggunaan dana desa ini digunakan sesuai dengan prioritas pembangunan desa

yang ditetapkan dalam peraturan menteri teknis yakni kementerian Desa,

Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Pelaksanaan pembangunan

49

yang dijabarkan dalam RPJMDesa kemudian menjadi acuan dalam penyusunan

dan pelaksanaan APBDesa.

Berdasarkan hasil penelitian peneliti, pelaksana kegiatan Desa Bangkali

Barat terbagi atas 4 yakni Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa, Bidang

Pelaksanaan Pembangunan Desa, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan, dan

Bidang Pemberdayaan Masyarakat. Dari 4 bidang pelaksana kegiatan ini dana

yang digunakan bersumber dari dana desa. Dalam pengajuan kegiatan yang sudah

dirancang dalam APBDesa, anggaran yang dibebankan oleh pelaksana kegiatan

tidak menggambarkan kesesuaian kebutuhan anggaran dengan kegiatan yang akan

dilaksanakan. Selain itu, volume material yang diadakan oleh pelaksana kegiatan

tidak sesuai dengan besaran anggaran yang sudah diperoleh.

Pengajuan kegiatan oleh pelaksana kegiatan bisa diterima jika telah

melengkapi berkas pelaksanaan kegiatan. Kegiatan yang akan dilaksanakan serta

besaran anggaran yang dibebankan dalam APBDesa sudah dirancang sebelumnya

dalam APBDesa, jadi semua kegiatan dan beban anggarannya sudah diatur dalam

APBDesa tinggal dilaksanakan melalui pemenuhan persyaratan.49

c. Tahap Penatausahaan

Penatausahaan dalam sistem pengelolaan keuangan desa dilakukan oleh

Bendahara Desa. Berdasarkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang

Pengelolaan Keuangan Desa, penatausahaan pengelolaan keuangan desa

Bendahara Desa memiliki kewajiban untuk melakukan pencatatan penerimaan dan

49Wawancara dengan Abjan Sekretaris Desa Bangkali Barat, pada tanggal 22 Maret 2016.

50

pengeluaran setiap akhir bulan secara tertib dan mempertanggungjawabkan uang

melalui laporan pertanggungjawaban kepada Kepala Desa.

Bendahara desa sebagai salah satu perangkat desa bertanggungjawab

kepada kepala desa dalam hal laporan pertanggungjawaban yang disampaikan

kepada kepala desa setiap bulannya dan paling lambat tanggal 10 bulan

berikutnya.

Penyusunan dalam laporan pertanggungjawaban Bendahara Desa berupa

pencatatan pengeluaran anggaran yang tersalurkan untuk pelaksanaan

pemerintahan desa dalam segala bidang kegiatan yang sudah dirancang dalam

APBDesa serta berupa pencatatan penerimaan yang diterima oleh desa dari

bantuan anggaran oleh pemerintah Kabupaten dan Provinsi serta dari sumber-

sumber pendapatan desa.50

Berdasarkan hasil penelitian peneliti, pencatatan penerimaan dan

pengeluaran dalam laporan pertanggungjawaban Bendahara Desa Bangkali Barat

kepada Kepala Desa kurang transparan sebab pencatatan dalam laporan

pertanggungjawaban tersebut tidak disebutkan peruntukan untuk sisa anggaran

yang tidak habis pakai serta pencatatan penerimaan yang diperoleh dari sumber-

sumber pendapatan desa disusun secara tidak utuh dan bantuan dana dari

Pemerintah Kabupaten dan Provinsi disusun secara tidak terpisah.

d. Tahap Pelaporan

Berdasarkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan

Keuangan Desa, laporan mengenai pengelolaan keuangan desa dilaksanakan oleh

50Wawancara dengan Surya Ningrat Bendahara Desa Bangkali Barat, pada tanggal 22 Maret 2016.

51

Kepala Desa sebanyak dua kali yakni laporan realisasi pelaksanaan APBDesa

pada semester pertama dan yang kedua laporan realisasi pelaksanaan APBDesa

semester akhir tahun, selanjutnya laporan realisasi pelaksanaan APBDesa tersebut

disampaikan kepada Bupati/Walikota.

Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa pada semester pertama paling

lambat disampaikan kepada Bupati/Walikota pada akhir bula Juli tahun berjalan

sedangkan laporan realisasi akhir tahun paling lambat disampikan kepada

Bupati/Walikota pada akhir bulan Januari tahun berikutnya. Penyusunan laporan

pertanggungjawaban ini harus sesuai dengan standar akutansi keuangan.

Pelaporan terkait pengelolaan realisasi APBDesa tidak berhenti sampai dengan

tingakat daerah kabupaten/kota. Dalam perspektif pembanguna, pelaporan

mempunyai unsur penting karena dengan laporan dapat diketahui hasil dari

pelaksanaan atau realisasi dari perencanaan. Dalam PP Nomor 60 Tahun 2014

tentang Dana Desa, laporan yang diterima oleh Bupati/Walikota sebanyak dua kali

dalam satu tahun anggaran tersebut kemudian disampaikan kepada Menteri dan

juga Gubernur. Jika Kepala Desa ataupun Bupati/Walikota terlambat

menyampaikan laporan realisasi APBDesadan/atau APBD Kab/Kota maka

penyaluran dana desa ditangguhkan sampai dengan laporan realisasi penggunaan

dana desa disampaikan.

Analisis hukum tahap pelaporan yaitu pada PP Nomor 60 Tahun 2014

tentang Dana Desa, Kepala Desa menyampaikan laporan tentang dana desa

kepada Bupati/Walikota oleh Camat. Bupati/Walikota dalam hal ini melakukan

evaluasi terkait laporan dana desa tersebut, jika laporan tersebut masih memiliki

52

kekurangan maka dikembalikan kepada kepala desa nanum jika diterima maka

laporan tersebut akan disampaikan kepada Menteri dan Gubernur.

Berdasarkan hasil penelitian peneliti, penyusunan laporan

pertanggungjawaban Desa Bangkali Barat belum memenuhi standar administrasi.

Kepala Desa Bangkali Barat terbebani dalam penyusunan laporan

pertanggungjawaban yang harus dibuat secara utuh dari semua penggunaan

anggaran yang harus sesuai dengan standar akutansi keuangan padahal laporan

pertanggungjawaban ini merupakan hal yang sangat penting mengingat

penyampaiannya tidak boleh terlambat.

Agar memudahkan, laporan pertanggungjawaban kepala desa seharusnya

disusun dengan tidak melihat sumber dana yang diperoleh desa. Misalnya adalah

penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) dibuat laporan realisasi penggunaan ADD

secara terpisah dengan penggunaan Dana Bantuan dari Provinsi atau

Kabupaten/Kota yang perlu juga dibuat laporan realisasi penggunaannya agar

keseragaman laporan keuangan bisa tercapai. Hal demikian dirasa memperingan

beban adminsitrasi perangkat desa tanpa mengurangi substansi pelaksanaan

pertanggungjawaban.51

e. Tahap Pertanggungjawaban

Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi

pelaksanaan APBDesa dengan Peraturan Desa kepada Bupati/Walikota setiap

akhir tahun anggaran. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan

APBDesa terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Hal yang terpenting

51Wawancara dengan La Ode Alindona Kepala Desa Bangkali Barat, pada tanggal 21 Maret.

53

adalah hubungan pembinaan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah

Provinsi dan Kabupaten/Kota. Pemerintah Provinsi wajib membina dan

mengawasi pemberian dan penyaluran Dana Desa, Alokasi Dana Desa, dan Bagi

hasil Pajak dan Retribusi Daerah dari Kabupaten/Kota kepada Desa. Sementara

Pemerintah Kabupaten/Kota wajib membina dan mengawasi pelaksanaan

pengelolaan keuangan desa.

Berdasarkan PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU No. 6

Tahu 2104 tentang Desa, pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa berada

pada tangan Kepala Desa. Adapun laporan pertanggungjawaban kepala desa yaitu:

a) Menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir

tahun anggaran kepada bupati/walikota (bahan evaluasi bupati/walikota

untuk dasar pembinaan pengawasan);

b) Menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir

masa jabatan kepada bupati/walikota (kepada bupati/walikota dalam memori

serah terima jabatan);

c) Menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan Desa

secara tertulis kepada BPD setiap akhir tahun anggaran (digunakan oleh

Badan Permusyawaratan Desa dalam melaksanakan fungsi pengawasan

kinerja kepala Desa).

Pada huruf (a), laporan disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui

Camat atau sebutan lain paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun

anggaran, yang sedikitnya memuat:

a. Pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintahan Desa;

54

b. Pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan;

c. Pelaksanaan pembinaan kemasyarakatan; dan

d. Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat.

Untuk huruf (b), laporan disampaikan dalam jangka waktu 5 (lima) bulan

sebelum berakhirnya masa jabatan, yang paling sedikit memuat:

a. Ringkasan laporan tahun-tahun sebelumnya;

b. Rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam jangka waktu untuk 5

(lima) bulan sisa masa jabatan;

c. Hasil yang dicapai dan yang belum dicapai;

d. Hal yang dianggap perlu perbaikan.

Untuk huruf (c), laporan diserahkan setiap akhir tahun anggaran kepada

Badan Permusyawaratan Desa secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan setelah

berakhirnya tahun anggaran, dan paling sedikit memuat pelaksanaan Peraturan

Desa. Selain adanya kontrol dari Kabupaten/Kota dan BPD, juga terdapat

pengawasan oleh masyarakat desa secara langsung, di mana Kepala Desa

menginformasikan secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah

diakses oleh masyarakat mengenai penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada

masyarakat Desa.

Analisis hukum tahap pertanggungjawaban yaitu pada Pasal 40 ayat (1)

dan ayat (2) Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 menyebutkan bahwa laporan

realisasi dan laporan pertanggungjawaban diinformasikan pada masyarakat secara

tertulis di papan tulis pengumuman, radio komunitas dan sebagainya. Hal tersebut

sudah pas dengan prinsip pengelolaan keuangan desa yakni transparansi dan

55

akuntabalitas. Laporan pertanggungjawaban ditetapkan dalam bentuk Peraturan

Desa.

Berdasarkan hasil penelitian peneliti, Rencana penggunaan dan

pertanggungjawaban APBDesa Bangkali Barat kurang transparan. Dengan tidak

adanya laporan pertanggungjawaban Kepala Desa terhadap masyarakat terkait

pengelolaan keuangan desa maka jelas terlihat kurangnya keterbukaan Pemerintah

Desa Bangkali Barat terkait pengelolaan keuangan desa dalam pelaksanaan

pemerintahannya kepada masyarakat desa. Hal seperti ini seharusnya tidak boleh

terjadi karna bisa menimbulkan hilangnya kepercayaan kepada pemimpin desa.

Kepala Desa Bangkali Barat tidak melakukan laporan pertanggung

jawaban terkait pengelolaan keuangan desa kepada masyarakat padahal

masyarakat juga mempunyai hak untuk mengetahui proses pengelolaan keuangan

desa apakah sudah dijalankan sebagaimana mestinya untuk kepentingan

masyarakat secara umum atau tidak.52

Penyampaian pertanggungjawaban Kepala Desa Bangkali Barat kepada

warga dianggap tidak terlalu rumit dan tidak memberatkan. Agar

pertanggungjawaban tersebut bisa tersampaikan secara menyeluruh maka

penyampaian tersebut bisa juga dilakukan oleh Kepala Desa dengan memfasilitasi

seluruh masyarakat desa untuk melakukan pertemuan dibalai desa membahas

pertanggungjawaban Kepala Desa. Namun tidak ada inisiatif kepala desa untuk

melakukan hal tersebut.53

52Wawancara dengan Defri Masyarakat Desa Bangkali Barat, pada tanggal 20 Maret. 53Wawancara dengan Sarman Kepala Dusun Desa I Bangkali Barat, pada tanggal 23 Maret 2016.

56

Dalam hal kepala desa tidak melaksanakan kewajibannya dengan baik

maka berdasarkan undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 28

Ayat (1) dan (2) menyatakan bahwa: (1) Kepala Desa yang tidak melaksanakan

kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4) dan Pasal 27 dikenai

sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis. (2) Dalam hal

sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan,

dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan

pemberhentian.

Pertanggungjawaban yang tidak disampaikan Kepala Desa Bangkali Barat

kepada masyarakat dikarenakan ketidak siapan kepala desa untuk menyampaikan

pertanggungjawaban tersebut mengingat banyak hal yang harus diperbaiki dari

berbagai kekurangan diantaranya yaitu mengenai realisasi anggaran. Hal tersebut

telah ditolerir dan diberikan keringanan oleh pemerintah daerah mengingat

pelaksanaan pemerintah desa masih awal dan masih membutuhkan pengalaman

lebih serta sulitnya penyesuaian pelaksaan pemerintahan desa dengan regulasi

aturan yang ada oleh pemerintah desa.54

Tahapan-tahapan di atas merupakan serangkaian kegiatan yang tergolong

dalam pengelolaan keuangan desa yakni mulai dari tahap perencanaan,

pelaksanaan, penatusahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, unsur-unsur

eksternal seperti pengawasan, pemantauan dan pembinaan juga merupakan hal

yang tidak bisa ditinggalkan dalam proses pembangunan desa.

54Wawancara dengan La Ode Aliba Ketua BPD Desa Bangkali Barat, pada tanggal 21 Maret 2016.

57

Berdasarkan tahapan-tahapan yang menjelaskan tentang pengelolaan

keuangan desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

sebagaimana telah dipaparkan di atas, maka Desa Bangkali Barat belum

memenuhi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa tersebut.

C. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Dalam Pengelolaan Keuangan Desa

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, beberapa faktor

yang mempengaruhi dalam pengelolaan keuangan desa di Desa Bangkali Barat

adalah sebagai berikut:

1. Pada Tahap Perencanaan

APBDesa Yang Disusun Tidak Menggambarkan Kebutuhan Desa.

Penyelenggaraan pemerintahan tercermin dari metode penyusunan rencana

kerja dan pendanaan dalam APBDesa. APBDesa yang disusun sangat berperan

penting dalam pelaksanaan pembangunan desa dan merupakan rujukan dalam

proses pengelolaan keuangan desa namun penyusunannya tidak menunjukan

kebutuhan desa. Jika penyusunannya tidak menggambarkan kebutuhan desa maka

secara otomatis pelaksanaannyapun tidak akan menggambarkan kebutuhan desa

itu sendiri. Dengan banyaknya kebutuhan desa yang harus di penuhi dalam hal

pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan peningkatan kehidupan masyarakat

seharusnya hal itu menjadi prioritas dalam penyusunan APBDesa.

Dalam penyusunan APBDesa seharusnya mengutamakan kebutuhan desa

seperti pengembangan ekonomi lokal desa dan pemanfaatan sumber daya alam

dan lingkungan desa serta pemberdayaan masyarakat desa sebab selain

58

peningkatan sarana dan prasara desa, penyaluran anggaran untuk peningkatan

kesejahteraan desa dan peningkatan ekonomi desa juga menggambarkan proses

pengelolaan keuangan yang baik.55

2. Pada Tahap Pelaksanaan

Proses Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa Rawan Manipulasi.

Kegiatan yang akan dilaksanakan pelaksana kegiatan sudah dirancang

dalam APBDesa, namun anggaran yang dibebankan atau pengajuan anggaran oleh

pelaksana kegiatan tidak menggambarkan kesesuaian kebutuhan anggaran dengan

kegiatan yang akan dilaksanakan. Selain itu, volume material yang diadakan oleh

pelaksana kegiatan tidak sesuai dengan besaran anggaran yang sudah diperoleh.

Seperti kebanyakan pelaksanaan pembangunan, pelaksana kegiatan selalu

memanipulasi volume material dengan mengurangi volume bahan yang diadakan.

Hal ini terjadi pada Pelaksana Kegiatan Desa Bangkali Barat yang mengurangi

volume bahan yang diadakan untuk pembangunan dan bahan bangunan yang

diadakan tersebut sebagian tidak memenuhi kualitas serta standar bahan bangunan

perbandingannya tidak sesuai.56

3. Pada Tahap Penatausahaan

Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Desa kurang transparan

Penyusunan laporan pertanggungjawaban Bendahara Desa Bangkali Barat

merupakan pencatatan hasil pengeluaran dan penerimaan namun sisa dari

pengeluaran anggaran tidak disebutkan dengan jelas peruntukannya serta

penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber pendapatan desa dan dari bantuan

55Wawancara dengan La Ode Biru Kepala Dusun II Desa Bangkali Barat, pada tanggal 23 Maret

2016. 56Wawancara dengan Sarianti Pendamping Desa Bangkali Barat, pada tanggal 23 Maret 2016.

59

dana oleh pemerintah Kabupaten maupun Provinsi disusun secara tidak utuh.

Dengan banyaknya jumlah dana desa yang diterima oleh desa seharusnya

bendahara desa menyusun pencatatan tersebut secara utuh dan terpisah antara

dana dari sumber-sumber pendapatan desa dan dana dari bantuan pemerintah

Kabupaten maupun Provinsi namun hal demikian tidak dilakukan oleh bendahara

desa yang menunjukan penyusunan pencatatan penerimaan desa kurang tranparan

karena tidak menutup keemungkinan anggaran yang akan dimasukan dalam

pencatatan penerimaan desa tersebut sepenuhnya akan sesuai dengan dana yang

disalurkan.

Sebagian dari sisa aggaran yang tidak jelas peruntukannya dikhawatirkan

tidak akan dimasukan dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban oleh

Bendahara Desa Bangkali Barat sebab pertanggungjawabannya langsung kepada

kepala desa dan pertanggungjawaban tersebut hanya kepada kepala desa

mengingat kepala desa dan bendahara desa merupakan bagian penting dalam

pelaksanaan pengelolaan keuangan desa. Besarnya anggaran yang diterima oleh

desa dikhawatirkan akan disalah gunakan belum lagi adanya bantuan dana dari

pemerintah Kabupaten dan Provinsi.57

4. Pada Tahap Pelaporan

Laporan Keuangan Dana Desa Belum Mengikuti Standar Akutansi Keuangan.

Desa diberi tugas untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan sehingga

untuk pencatatan laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangannya

seharusnya mengikuti standar akuntansi keungan yakni suatu prosedur pembuatan

57Wawancara dengan La Fardi, S. Sos Masyarakat Desa Bangkali Barat, pada Tanggal 20 Maret

2016.

60

laporan keuangan agar terjadi keseragaman dalam penyajian laporan keuangan.

Namun Kepala Desa Bangkali Barat terbebani dengan penyusunan laporan

pertanggungjawaban tersebut yang harus dibuat secara utuh dari semua sumber

anggaran yang diperoleh dari bantuan Kabupaten maupun Provinsi dan sumber-

sumber lain yang wajib dilaporkan. Hal ini mengarah pada aspek SDM dimana

kapasitas SDM Desa Bangkali Barat dalam pengelolaan keuangan desa masih

terbatas dan tidak merata.

Standar akuntansi keuangan untuk desa perlu dibuat secara sederhana

seperti pemisahan laporan pertanggungjawaban realisasi anggaran dari sumber

dana yang berbeda untuk memudahkan desa dalam pelaksanaannya agar laporan

keuangan desa dapat dipertanggungjawabkan.58

5. Pada Tahap Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban APBDesa Kepada Masyarakat Tidak Dilakukan.

Rencana penggunaan anggaran dalam APBDesa yang disusun oleh Kepala

Desa Bangkali Barat dan pertanggungjawabannya oleh Kepala Desa Bangkali

Barat tidak memenuhi pengelolaan keuangan desa yang dapat dilihat dari tidak

adanya laporan pertanggungjawaban kepala desa kepada masyarakat. Dengan

tidak adanya pertanggungjawaban tersebut maka masyarakat tidak akan

mengetahui rencana penggunaan anggaran dalam APBDesa. Hal ini disebabkan

karena kurang tegasnya pemerintah daerah dalam menanggapi dan mengawasi

kinerja kepala desa serta ruang lingkup evaluasi dan pengawasan yang dilakukan

oleh camat kepada Kepala Desa Bangkali Barat belum jelas.

58Wawancara dengan La Ode Alindona Kepala Desa Bangkali Barat, pada tanggal 21 Maret 2016.

61

Dengan tidak disampaikannya pertanggungjawaban kepala desa kepada

masyarakat yang merupakan kewajibannya bisa menimbulkan dampak negatif

dalam pelaksanaan pemerintahan desa dan kurangnya kepercayaan masyarakat

desa kepada kepala desa untuk pengelolaan keuangan desa sebab pengelolaan

keuangan desa berperan penting dalam proses pembangunan desa.59

Jika faktor-faktor permasalahan dalam pengelolaan keuangan Desa

Bangkali Barat tersebut dibiarkan maka sangat berpengaruh pada pelaksanaan

pemerintahan desa sebab dengan pelaksanaan pengelolaan keuangan desa yang

baik dan benar maka dapat memperlancar pengembagan pembangunan,

pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan pemerintah desa dan kemasyarakatan

desa.

Dari berbagai permasalahan di atas, juga dibutuhkan beberapa langkah

yang harus ditempuh agar pembangunan desa terwujud, yakni sebagai berikut:

1. Kemendesa PDTT & Kemenkeu

a) Menyusun kesepakatan bersama terkait Pengawasan, Pemantauan dan Evaluasi

Penggunaan Dana untuk Desa (APBDesa).

b) Revisi Peraturan Pemerintah terkait: penyusunan laporan pertanggungjawaban

dan panduan evaluasi.

2. Kemendagri

a) Menyusun sistem keuangan desa dan komponen pelaporan pertanggungjawaban

keuangan desa yang sesuai dengan kondisi dan kemampuan desa.

b) Mengevaluasi dan merevisi norma dalam PP dan Permendagri terkait dengan

pendapatan tetap perangkat desa sebagai acuan dasar setiap daerah, siklus

59Wawancara dengan La Ode Safar Masyarakat Desa Bangkali Barat, pada tanggal 20 Maret

2016.

62

anggaran desa, pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dengan

memasukkan aspek pengawasan partisipatif oleh masyarakat, audit sosial,

mekanisme pengaduan dan peran Inspektorat Daerah serta memperjelas fungsi

evaluasi dan pengawasan Camat kepada Desa.

3. Pemda

a) Provinsi/Kab/Kota menyediakan dukungan pendanaan terkait SDM untuk

peningkatan kualitas pengelolaan keuangan desa.

b) Melakukan pembinaan dan pendampingan serta membangun sistemnya.

63

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian yang telah dipaparkan pada

bab sebelumnya, kesimpulan yang dapat ditarik adalah:

1. Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Bangkali Barat, Kec. Watopute, Kab.

Muna belum memenuhi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa dan belum

mencapai tujuan dari pada pengelolaan keuangan itu sendiri dalam proses

pelaksanaan pemerintahan desa.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi dalam Pengelolaan keuangan desa di Desa

Bangkali Barat, Kec. Watopute, Kab. Muna adalah:

a) Pada Tahap Perencanaa, APBDesa yang disusun tidak menggambarkan

kebutuhan desa.

b) Pada Tahap Pelaksanaan, proses pelaksanaan kegiatan pembangunan desa

rawan manipulasi.

c) Pada Tahap Penatausahaan, penyusunan laporan pertanggungjawaban

bendahara desa kurang transparan.

d) Pada Tahap Pelaporan, laporan keuangan dana desa belum mengikuti

standar akutansi keuangan.

e) Pada Tahap Pertanggungjawaban, pertanggungjawaban APBDesa kepada

masyarakat tidak dilakukan.

64

B. Saran

Adapun saran peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada pemerintah untuk menyusun sistem keuangan desa dan

komponen pelaporan pertanggungjawaban keuangan desa yang sesuai dengan

kondisi dan kemampuan desa agar pelaksanaannya berjalan dengan baik dari semua

komponen atau tahapan-tahapannya.

2. Kiranya pihak yang terkait dan berkompeten dapat memperhatikan dan

menaggulangi faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pengelolaan keuangan desa

di Desa Bangkali Barat, serta memberikan sanksi kepada pihak yang melakukan

pelanggaran.

65

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Amiruddin, Askin dan Zainal. (2010). Pengantar Metode Penelitian Hukum.

Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Budiono. (2005). Kamus Lengkap Bahasa Indonesia. Surabaya: Karya Agung.

Busroh, Abu Daud. (1985). Asas-asas Hukum Tata Negara. Jakarta: Ghalia

Indonesia.

fadli, Mohammad. (2013) Pembentukan Peraturan Desa Partisipatif. Malang: UB

Prees.

Fauzan, Muhammad. (2006). Hukum Pemerintahan Daerah Kajian Tentang

Hubungan Keuangan antara Pusat dan Daerah. Yogyakarta: UII Press.

Gie, The Liang. (1994). Pertumbuhn Pemerintahan Daerah di Negara Republik

Indonesia. Yogyakarta: Liberty.

Manan, Bagir. (1994). Hubungan Antara Pusat dan daerah Menurut UUD 1945.

Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

. (2001). Menyongsong Fajar Otonomi Daerah. Yogyakarta: Pusat

Studi Hukum (PSH) Fakultas Hukum UII.

Ndraha, Taliziduhu. (1991). Dimensi-Dimensi Pemerintahan Desa. Jakarta: Bumi

Aksara.

Saparin, Sumber. (1979). Tata Pemerintahan dan Administrasi Pemerintahan

Desa. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Soehino. (1983). Perkembangan Pemerintahan di Daerah. Yogyakarta: Liberty.

Soekanto, Soerjono. (1986). Pengantar Penelitian Hukum, cetakan ketiga.

Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press).

Sujamto. (1987). Aspek-Aspek Pengawasan di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.

Sunardjo, Unang. (1984). Pemerintahan Desa dan Kelurahan. Bandung: Penerbit

Tarsito.

Syafrudin, Ateng dan Suprin Na’a. (2010). Republik Desa: Pergulatan Hukum

Tradisional dan Hukum Modern dalam Desai Otonomi Desa. Bandung:

Penerbit PT. Alumni.

Tjandra, Riawan. (2006). Hukum Keuangan Negara. Jakarta: Grasindo.

Wolhof dalam Zein Zanibar. 2003. Otonomi Desa dengan Acuan Khusus pada

Desa di Provinsi Sumatera Selatan. Jakarta: Disertasi UI.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar 1945.

- Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.

- Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

- Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.

- Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

- Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang

Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

66

- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 Tentang

Pengelolaan Keuangan Desa.

- Peraturan Menteri Desa No. 5 Tahun 2015 Tentang Penetapan Prioritas

Penggunaan Dana Desa.

C. Artikel

Agus, Sudrajat. Defenisi Desa Menurut Para Ahli. Harian Kompas Edisis Juma’at

24 Oktober 2013. Html.

D. Internet

Budiman Sudjamiko. tanpa tahun. Isu-isu Strategis UU Desa.

kkn.bunghatta.ac.id/downloadIsu%20Strategis%20UU%20Desa.pdf.html

(online). (15 April 2015).

Hukumonline.com. KPK Siap Antisipasi Potensi Korupsi Dana Bantuan Desa.

Edisi tanggal 11 Desember 2014 (online). (03 Mei 2015).

http://aguzssudrajat.blogspot.com/2013/10/defenisi-desa-menurut-para-ahli.html

Documents

ANALISIS YURIDIS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA …sitedi.uho.ac.id/uploads_sitedi/H1A111183_sitedi_Skripsi LD. Mirfan... · ANALISIS YURIDIS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG