14

birdsheadseascape.com and legal documents... · Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang (Lembaranh Negara

Download PDF Report

Upload
duongtruc
View
218
Download
0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: birdsheadseascape.com and legal documents... · Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang (Lembaranh Negara

Page 2: birdsheadseascape.com and legal documents... · Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang (Lembaranh Negara

Page 3: birdsheadseascape.com and legal documents... · Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang (Lembaranh Negara

Page 4: birdsheadseascape.com and legal documents... · Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang (Lembaranh Negara

Page 5: birdsheadseascape.com and legal documents... · Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang (Lembaranh Negara

Page 6: birdsheadseascape.com and legal documents... · Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang (Lembaranh Negara

Page 7: birdsheadseascape.com and legal documents... · Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang (Lembaranh Negara

Page 8: birdsheadseascape.com and legal documents... · Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang (Lembaranh Negara

Page 9: birdsheadseascape.com and legal documents... · Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang (Lembaranh Negara

Page 10: birdsheadseascape.com and legal documents... · Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang (Lembaranh Negara

Page 11: birdsheadseascape.com and legal documents... · Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang (Lembaranh Negara

Page 12: birdsheadseascape.com and legal documents... · Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang (Lembaranh Negara

Page 13: birdsheadseascape.com and legal documents... · Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang (Lembaranh Negara

Page 14: birdsheadseascape.com and legal documents... · Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang (Lembaranh Negara

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIAikm.kemenperin.go.id/media/1126/uuplusnomorplus32... · 2017. 10. 2. · dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIAikm.kemenperin.go.id/media/1126/uuplusnomorplus32... · 2017. 10. 2. · dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan

Documents

DPR...Tim Pemantau DPR RI terhadap Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus

DPR...Tim Pemantau DPR RI terhadap Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus

Documents

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA DENGAN RAHMAT … fileManokwari pada khususnya, ... Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA DENGAN RAHMAT … fileManokwari pada khususnya, ... Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi

Documents

mkri.id - Muhammad Hafidz.pdf · "Pemohon adalah pihak ... Mahkamah Konstitusi telah memberikan syarat-syarat ... pelaksanaan undang-undang mengenai . otonomi daerah, pembentukan,

mkri.id - Muhammad Hafidz.pdf · "Pemohon adalah pihak ... Mahkamah Konstitusi telah memberikan syarat-syarat ... pelaksanaan undang-undang mengenai . otonomi daerah, pembentukan,

Documents

PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH - · PDF filePeta Konsep PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH Seiring dengan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun ... pembangunan dapat

PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH - · PDF filePeta Konsep PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH Seiring dengan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun ... pembangunan dapat

Documents

Seiring dengan diberlakukannya Undang - Undang Otonomi ...diskes.pelalawankab.go.id/download/2/33LKj Dinas Kesehatan 2018.pdf · Pelalawan dalam rangka peningkatan pelaksanaan tugas-tugas

Seiring dengan diberlakukannya Undang - Undang Otonomi ...diskes.pelalawankab.go.id/download/2/33LKj Dinas Kesehatan 2018.pdf · Pelalawan dalam rangka peningkatan pelaksanaan tugas-tugas

Documents

repository.fisip-untirta.ac.idrepository.fisip-untirta.ac.id/67/1/Nurfaiqoh.pdf · Undang-l_lndang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Otonomi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1961 Tentang Pokok-Pokok

repository.fisip-untirta.ac.idrepository.fisip-untirta.ac.id/67/1/Nurfaiqoh.pdf · Undang-l_lndang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Otonomi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1961 Tentang Pokok-Pokok

Documents

bakorwilbojonegoro.jatimprov.go.id · Web viewDengan diberlakukannya Otonomi Daerah sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang selanjutnya telah mengalami beberapa

bakorwilbojonegoro.jatimprov.go.id · Web viewDengan diberlakukannya Otonomi Daerah sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang selanjutnya telah mengalami beberapa

Documents

BAB II Tinjauan Teorirepository.unpas.ac.id/32081/6/BAB II Tinjauan Teori.pdf · Tercakup dalam pengertian Undang-Undang Otonomi ... pertumbuhan ekonomi bagi suatu wilayah, ... Streeten

BAB II Tinjauan Teorirepository.unpas.ac.id/32081/6/BAB II Tinjauan Teori.pdf · Tercakup dalam pengertian Undang-Undang Otonomi ... pertumbuhan ekonomi bagi suatu wilayah, ... Streeten

Documents

2 - jdih.kpu.go.id 1 2017_UPLOAD.pdf · Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

2 - jdih.kpu.go.id 1 2017_UPLOAD.pdf · Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

Documents

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA … · kesatuan sistemik dalam kerangka otonomi daerah, serta keterpaduan antarpemangku kepentingan; ... kabupaten/kota. (4) Penyusunan rencana induk

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA … · kesatuan sistemik dalam kerangka otonomi daerah, serta keterpaduan antarpemangku kepentingan; ... kabupaten/kota. (4) Penyusunan rencana induk

Documents

bappelitbangda.bandungbaratkab.go.id · Web viewSEJARAH KABUPATEN BANDUNG BARAT. Sebelum terbitnya Undang-Undang Otonomi Daerah, pemekaran Kabupaten Bandung sudah menjadi wacana

bappelitbangda.bandungbaratkab.go.id · Web viewSEJARAH KABUPATEN BANDUNG BARAT. Sebelum terbitnya Undang-Undang Otonomi Daerah, pemekaran Kabupaten Bandung sudah menjadi wacana

Documents

1...Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi

1...Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi

Documents

BAB I PENDAHULUAN Otonomi Daerah di Indonesia ......BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Otonomi Daerah di Indonesia memasuki babak baru dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23

BAB I PENDAHULUAN Otonomi Daerah di Indonesia ......BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Otonomi Daerah di Indonesia memasuki babak baru dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23

Documents

REVISI UNDANG-UNDANG OTONOMI KHUSUS PAPUA DALAM …

REVISI UNDANG-UNDANG OTONOMI KHUSUS PAPUA DALAM …

Documents

TESIS - core.ac.uk · teknologi, yang dinyatakan dalam Undang Undang. Dengan adanya pelaksanaan otonomi daerah maka penerapan manajemen pendidikan mengarah pada manajemen berbasis

TESIS - core.ac.uk · teknologi, yang dinyatakan dalam Undang Undang. Dengan adanya pelaksanaan otonomi daerah maka penerapan manajemen pendidikan mengarah pada manajemen berbasis

Documents

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA TENTANG DENGAN …€¦ · dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara;

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA TENTANG DENGAN …€¦ · dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara;

Documents

Sejarah Undang-undang Pemerintahan · PDF filekewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyenggaraan pemerintahan negara. ... adanya berbagai perubahan di dalam

Sejarah Undang-undang Pemerintahan · PDF filekewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyenggaraan pemerintahan negara. ... adanya berbagai perubahan di dalam

Documents

5 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi …

5 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi …

Documents

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA TENTANG BADAN … filependidikan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, diperlukan otonomi dalam

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA TENTANG BADAN … filependidikan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, diperlukan otonomi dalam

Documents

RANCANG BANGUN APLIKASI PENCATATAN KENAIKANrepository.dinamika.ac.id/id/eprint/4734/1/15410100043-2019-STIKO… · adanya otonomi daerah sesuai dengan (Undang-Undang Republik Indonesia

RANCANG BANGUN APLIKASI PENCATATAN KENAIKANrepository.dinamika.ac.id/id/eprint/4734/1/15410100043-2019-STIKO… · adanya otonomi daerah sesuai dengan (Undang-Undang Republik Indonesia

Documents

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA TENTANG DENGAN … fileurusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA TENTANG DENGAN … fileurusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat

Documents

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA · 2019. 12. 11. · Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA · 2019. 12. 11. · Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip

Documents

UNDANG UNDANG REPUBLIK INDONESIA PENANAMAN …dpmptsp.riau.go.id/media/file/47631048643UU_no_25_th_2007_(PM).pdf · terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat. 11. Otonomi

UNDANG UNDANG REPUBLIK INDONESIA PENANAMAN …dpmptsp.riau.go.id/media/file/47631048643UU_no_25_th_2007_(PM).pdf · terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat. 11. Otonomi

Documents

PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH · PDF fileSeiring dengan perubahan Undang-Undang Dasar Negara ... dan menganalisis berbagai ... yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada

PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH · PDF fileSeiring dengan perubahan Undang-Undang Dasar Negara ... dan menganalisis berbagai ... yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada

Documents

BAB V KEBIJAKAN DESENTRALISASI FISKAL DAN … Bab V NK APBN 2009.pdfKebijakan otonomi daerah dan ... Pemerintah telah melakukan revisi beberapa materi dalam undang-undang otonomi daerah

BAB V KEBIJAKAN DESENTRALISASI FISKAL DAN … Bab V NK APBN 2009.pdfKebijakan otonomi daerah dan ... Pemerintah telah melakukan revisi beberapa materi dalam undang-undang otonomi daerah

Documents

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA TENTANG DENGAN … · pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA TENTANG DENGAN … · pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya

Documents

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA TENTANG … · kebijakan otonomi daerah yang memberikan ... tentang Penataan Ruang sudah tidak sesuai dengan ... Dalam melaksanakan tugas sebagaimana

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA TENTANG … · kebijakan otonomi daerah yang memberikan ... tentang Penataan Ruang sudah tidak sesuai dengan ... Dalam melaksanakan tugas sebagaimana

Documents

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBUsakip.tanahbumbukab.go.id/wp-content/uploads/2017/03/KECAMATAN-SUNGAI... · Kebijakan otonomi daerah dalam Undang-Undang Nomor 32 ... Barito Kuala,

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBUsakip.tanahbumbukab.go.id/wp-content/uploads/2017/03/KECAMATAN-SUNGAI... · Kebijakan otonomi daerah dalam Undang-Undang Nomor 32 ... Barito Kuala,

Documents

RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA …jdih.menlh.go.id/pdf/ind/IND-RANC-3-2012-R.UU PEM OTSUS BAGI PROV... · k. bahwa perjalanan pemberlakuan otonomi khusus berdasarkan Undang-Undang

RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA …jdih.menlh.go.id/pdf/ind/IND-RANC-3-2012-R.UU PEM OTSUS BAGI PROV... · k. bahwa perjalanan pemberlakuan otonomi khusus berdasarkan Undang-Undang

Documents