ANGGARAN DASAR ANGGARAN RUMAH TANGGA€¦ · ANGGARAN DASAR PERSERIKATAN ADVOCAD NUSANTARA (PERKASA) MUKADIMAH 1. Bahwa Negara REPUBLIK INDONESIA adalah Negara Hukum yang berdasarkan

ANGGARAN DASAR&

ANGGARAN RUMAH TANGGA

PERSERIKATAN ADVOCAD NUSANTARA

ANGGARAN DASAR


ANGGARAN DASARPERSERIKATAN ADVOCAD NUSANTARA

(PERKASA)

MUKADIMAH1. Bahwa Negara REPUBLIK INDONESIA adalah Negara Hukum yang berdasarkan

Pancasila dan Undang-Undang 1945, dan oleh karena itu setiap orang tanpa dibedakankeyakinan, agama, suku, bangsa, golongan dan kedudukannya wajib tunduk sertamenjunjung tinggi hukum demi tegaknya keadilan dan kebenaran bagi setiap orang gunamelindungi dan mempertahankan hak-hak asasi manusia yang sesuai dengan harkat danmartabatnya.

2. Bahwa Advokat berdasarkan Amandemen ke IV UUD 1945 merupakan salah satu unsur Penegak Hukum dalam kerangka kekuasaan kehakiman yang bebas dan merdeka sertamemiliki kedudukan yang sama dengan penegak hukum lainnya wajib mengemban tugasdan tanggung jawab untuk mengabdi, mempertahankan dan menegakkan hukum demitercapainya kepastian hukum yang mencerminkan nilai-nilai hidup yang luhur dalam hatinurani serta kesadaran Hukum Masyarakat.

3. Bahwa kekuasaan kehakiman yang bebas dan merdeka memerlukan profesi Advokatyang mandiri, bebas dan bertanggung jawab guna mencapai peradilan yang bebas danbertanggung jawab yang menjadi benteng terakhir dalam menegakkan kebenaran dankeadilan berdasarkan hukum dan menjamin serta mempertahankan hak-hak asasimanusia.

4. Bahwa Advokat Indonesia mempunyai kewajiban serta tanggung jawab kemasyarakatanuntuk membawakan peranan sebagai penggerak pembangunan yang turut mempeloporipembaruan, pembangunan dan pembentukan hukum sesuai dengan arah serta tujuanpembangunan dan pembinaan hukum sebagai sarana penunjang tercapainya masyarakatadil makmur, berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

5. Bahwa Advokat Indonesia dalam menjalankan profesinya memberikan konsultasihukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela danmelakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien, baik di luar maupun didalam pengadilan, bertanggung jawab serta untuk memperjuangkan asas-asas keadilandengan melindungi hak-hak asasi manusia meningkatkan kesadaran hukum denganpenuh rasa tanggung jawab didasarkan atas pengabdian dan ilmu hukum yang didorongoleh cita-cita luhur profesi.

6. Maka berdasarkan hal-hal dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas para Advokatdengan tekad yang bulat, sepakat untuk membentuk PERSERIKATAN ADVOCADNUSANTARA yang tunggal dan mandiri dengan Anggaran Dasar sebagai berikut :

BAB INAMA,TEMPAT KEDUDUKAN DAN WAKTU

Pasal 1(1) Organisasi ini bernama PERSERIKATAN ADVOCAD NUSANTARA (selanjutnya

akan disebut “PERKASA”).

(2) Organisasi ini berkedudukan di Surabaya dengan kepengurusan di tingkat pusat, tingkatdaerah dan di tingkat cabang, sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar ini.

Anggaran Dasar PERKASA Halaman 1 / 16

(3) PERKASA didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya, dan dianggaptelah didirikan pada tanggal 31-10-2018 (tigapuluh satu Oktober duaribu delapanbelas).

BAB IIAZAS DAN LANDASAN

Pasal 2PERKASA berazaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara RepublikIndonesia Tahun 1945 berikut perubahan-perubahannya.

BAB IIIMAKSUD DAN TUJUAN, TUGAS SERTA WEWENANG

Pasal 3Maksud dan tujuan PERKASA adalah :1. Meningkatkan kualitas, profesionalisme moral serta integritas profesi Advokat dalam

menjalankan profesinya dengan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan, termasukpendidikan dan pelatihan;

2. Menegakan hukum, kebenaran dan keadilan demi kepentingan masyarakat termasukmemberdayakan masyarakat agar menyadari hak-hak fundamentalnya di hadapan hukumdalam Negara Hukum Indonesia;

3. Menegakkan hak-hak asasi manusia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang DasarNegara Republik Indonesia tahun 1945;

4. Mempererat tali persaudaraan di antara sesama Advokat;

5. Membela dan memperjuangkan hak serta kepentingan para Advokat dalam menjalankanprofesinya termasuk dengan menegakkan hak imunitas Advokat;

6. Turut serta dalam usaha pembangunan dan pengembangan hukum positif Indonesia.

Pasal 4PERKASA mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :1. Mengangkat Advokat yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-

Undang Advokat;

2. Menyelenggarakan Buku Daftar Advokat dan setiap 1 (satu) tahun melaporkan perubahanjumlah Anggota PERKASA kepada Mahkamah Agung dan Menteri yang lingkup tugasdan tanggung jawabnya di bidang hukum dan perundang-undangan;

3. Menyelenggarakan pendidikan khusus profesi Advokat;

4. Menyelenggarakan ujian profesi Advokat;

5. Menetapkan persyaratan kepada kantor Advokat untuk menerima calon Advokat yangakan melakukan magang;

6. Mengusulkan Advokat yang telah memenuhi syarat ke Pengadilan Tinggi sesuai domisilicalon Advokat berada untuk disumpah;

7. Menetapkan dan menjalankan Kode Etik bagi Anggota PERKASA;

8. Melaksanakan pengawasan terhadap Advokat agar Advokat dalam menjalankanprofesinya selalu menjunjung tinggi pelaksanaan Kode Etik dan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Advokat;

9. Memberikan teguran lisan atau teguran tertulis atau melakukan pemberhentian sementaraatau pemberhentian tetap terhadap Advokat yang melanggar Kode Etik dan peraturan


perundang-undangan yang mengatur mengenai Advokat berdasarkan keputusan DewanPengawas;

10. Memberikan bantuan hukum cuma-cuma kepada masyarakat yang tidak mampumembayar honoranium Advokat dengan tetap menjalankan tugasnya secara profesional;

11. Meningkatkan kerjasama dengan instansi-instansi dan badan-badan lain khususnya dalambidang hukum;

12. Hal-hal lain guna mencapai tujuan PERKASA.

BAB IVKEANGGOTAAN

Pasal 5(1) Anggota PERKASA terdiri dari :

a. Anggota Biasa;b. Anggota Kehormatan.

(2) Anggota Biasa adalah Warga Negara Indonesia yang telah diangkat sebagai advokatberdasarkan ketentuan Undang-Undang Advokat dan terdaftar dalam buku daftar anggotaPERKASA.

(3) Anggota Kehormatan adalah anggota yang dianggap telah memberikan kontribusi bagiPERKASA dengan turut melakukan pengembangan ilmu, khususnya ilmu hukum ataupembangunan hukum Nasional.

(4) Setiap anggota PERKASA tidak dibenarkan menjadi anggota organisasi profesi Advokatlainnya.

(5) Ketentuan pada ayat (4) tidak berlaku bagi anggota kehormatan.

(6) Anggota yang melanggaran ketentuan Ayat (4) di atas dapat diberhentikan darikeanggotaan PERKASA.

(7) Tata cara dan syarat menjadi anggota PERKASA diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 6HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA

(1) Setiap anggota memiliki hak suara yang sama.

(2) Setiap anggota berhak untuk memilih dan dipilih menjadi Pengurus PERKASA.

(3) Anggota Kehormatan tidak memiliki hak suara memilih dan dipilih,tetapi memiliki hakberbicara.

(4) Setiap anggota berhak untuk mengajukan pendapat, saran dan usul untuk kebaikan dankemajuan PERKASA.

Pasal 7Setiap anggota mempunyai kewajiban :1. menjaga serta memelihara nama baik dan kehormatan profesi Advokat termasuk menjaga

nama baik PERKASA dan memelihara persaudaraan di antara rekan sesama PERKASA;

2. mentaati ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, keputusan Rapat Anggotadan ketentuan lain yang berlaku dalam PERKASA;

3. berpartisipasi, mendukung dan membantu terlaksananya kegiatan-kegiatan dalamprogram kerja PERKASA.


Pasal 8BERAKHIRNYA KEANGGOTAAN

(1) Keanggotaan berakhir apabila :‐ mengundurkan diri atas permintaan sendiri;‐ meninggal dunia;‐ Menjadi anggota di Organisasi Advokat lain;‐ Dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan;‐ Dikenakan sanksi pemberhentian tetap dari profesinya sebagai Advokat karena

melanggar Kode Etik berdasarkan putusan Dewan Kehormatan;‐ Dijatuhi hukuman pidana penjara karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan

ancaman pidana 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telahmendapat kekuatan hukum tetap.

(2) Pengaturan selanjutnya diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB VSTRUKTUR ORGANISASI

Pasal 9(1) Struktur organisasi PERKASA adalah :

a. Dewan Pimpinan Pusat (DPP) berkedudukan di Surabaya, yang dipilih berdasarkankeputusan Kongres;

b. Dewan Pimpinan Daerah (DPD) berkedudukan di Propinsi, yang dipilih berdasarkankeputusan melalui Konferensi Daerah;

c. Dewan Pimpinan Cabang (DPC) berkedudukan di Kabupaten/Kota, yang dipilihberdasarkan keputusan melalui Konferensi Cabang.

(2) Peresmian DPD dan DPC dilakukan oleh DPP dengan Surat Keputusan.

Pasal 10DEWAN PIMPINAN PUSAT

(1) Dewan Pimpinan Pusat terdiri dari :a. Seorang Ketua Umum;b. Beberapa orang Wakil Ketua Umum;c. Seorang Sekretaris Jenderal;d. Beberapa orang Wakil Sekretaris Jenderal;e. Seorang Bendahara Umum;f. Beberapa orang Wakil Bendahara Umum; dang. Ketua-Ketua Departemen sesuai kebutuhan.

(2) Dewan Pimpinan Pusat menetapkan Dewan Kehormatan Pusat, Dewan Penasehat Pusat,Dewan Standar Profesi Advokat dan Komisi Pengawas.

(3) Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal mewakili PERKASA di dalam dan di luarPengadilan, kecuali untuk tindakan hukum di bidang keuangan PERKASA diwakili olehKetua Umum dan Bendahara Umum.

(4) Syarat-syarat untuk menjadi pengurus Dewan Pimpinan Pusat diatur dalam AnggaranRumah Tangga.

(5) Tugas dan Wewenang Dewan Pimpinan Pusat diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 11DEWAN PIMPINAN DAERAH


(1) Dewan Pimpinan Daerah terdiri dari :a. Seorang Ketua;b. Beberapa orang Wakil Ketua;c. Seorang Sekretaris;d. Beberapa orang Wakil Sekretaris;e. Seorang Bendahara;f. Beberapa orang Wakil Bendahara; dang. Ketua-Ketua Departemen sesuai kebutuhan.

(2) Oleh Dewan Pimpinan Daerah ditetapkan Dewan Penasehat Daerah dan DewanKehormatan Daerah.

(3) Ketua dan Sekretaris mewakili Dewan Pimpinan Daerah di dalam dan di luar Pengadilan,kecuali untuk tindakan hukum di bidang keuangan DPD diwakili oleh Ketua danBendahara DPD.

(4) Syarat-syarat untuk menjadi pengurus Dewan Pimpinan Daerah diatur dalam AnggaranRumah Tangga.

(5) Tugas dan Wewenang Dewan Pimpinan Daerah diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 12DEWAN PIMPINAN CABANG

(1) Dewan Pimpinan Cabang terdiri dari :a. Seorang Ketua;b. Beberapa orang Wakil Ketua;c. Seorang Sekretaris;d. Beberapa orang Wakil Sekretaris;e. Seorang Bendahara;f. Beberapa orang Wakil Bendahara; dang. Ketua-Ketua Departemen sesuai kebutuhan masing-masing dapat dibantu oleh satu

orang wakil atau lebih.

(2) Oleh Dewan Pimpinan Cabang ditetapkan Dewan Penasehat Cabang.

(3) Ketua dan Sekretaris mewakili Dewan Pimpinan Cabang di dalam dan di luarPengadilan, kecuali untuk tindakan hukum di bidang keuangan Dewan Pimpinan CabangPERKASA diwakili oleh Ketua dan Bendahara Dewan Pimpinan Cabang.

(4) Syarat-syarat untuk menjadi pengurus Dewan Pimpinan Cabang diatur dalam AnggaranRumah Tangga.

(5) Tugas dan Wewenang Dewan Pimpinan Cabang diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 13MASA JABATAN PENGURUS

(1) Masa Jabatan kepengurusan PERKASA adalah :a. Dewan Pimpinan Pusat selama 4 (empat) tahun, setelah dipilih oleh Kongres;b. Dewan Pimpinan Daerah selama 4 (empat) tahun, setelah dipilih oleh Konferensi

Daerah dan diresmikan oleh Dewan Pimpinan Pusat;c. Dewan Pimpinan Cabang selama 4 (empat) tahun, setelah dipilih oleh Konferensi

Cabang dan diresmikan oleh Dewan Pimpinan Pusat.

(2) Pengurus DPP, DPD dan DPC PERKASA yang masa jabatannya telah berakhir, dapatdipilih kembali untuk masa jabatan berikutnya dengan ketentuan pengurus tidak dapat


diangkat untuk lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut untuk jabatan yangsama.

(3) Jabatan Pengurus DPP, DPD dan DPC berakhir dengan sendirinya jika yangbersangkutan :a. meninggal dunia;b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri;c. dinyatakan pailit atau ditaruh dibawah pengampuan (curatele);d. dikenakan sanksi pemberhentian tetap dari profesinya sebagai Advokat karena

melanggar Kode Etik berdasarkan putusan Dewan Pengawas;e. dijatuhi hukuman pidana penjara karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan

ancaman pidana 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telahmendapat kekuatan hukum tetap;

f. Menjadi pengurus pada organisasi advokat lain;g. diberhentikan atas dasar keputusan Kongres;h. telah berakhir masa jabatannya.

(4) Pengurus DPP, DPD dan DPC yang mengundurkan diri dari jabatannya harusmemberitahukan maksudnya tersebut secara tertulis sekurang kurangnya 30 (tiga puluh)hari sebelumnya kepada DPP.

BAB VIKONGRES DAN KONGRES LUAR BIASA

Pasal 14(1) Kekuasaan Tertinggi PERKASA adalah pada Kongres, baik Kongres berkala maupun

Kongres Luar Biasa.

(2) Kongres diselenggarakan oleh DPP.

(3) Kongres berkala diadakan setiap 4 (empat) tahun sekali pada akhir masa jabatan DPP.

(4) Dalam hal Kongres tidak dapat dilaksanakan tepat waktu karena adanya situasi yangtidak memungkinkan, sedangkan masa jabatan kepengurusan DPP telah berakhir, makamasa jabatan DPP diperpanjang secara otomatis dan karenanya tetap dapat menjalankantugas dan wewenangnya sampai Kongres dilaksanakan.

Pasal 15(1) Kongres Luar Biasa diadakan setiap saat apabila ada hal-hal mendesak yang harus

diputuskan oleh Kongres atas permintaan tertulis kepada DPP dari sekurang-kurangnya2/3 (dua per tiga) jumlah DPP yang didukung oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga)DPC, yang telah tercatat di DPP.

(2) Segala sesuatu yang berlaku pada Kongres berkala, berlaku pula pada Kongres LuarBiasa.

Pasal 16HAK SUARA DALAM KONGRES

(1) Yang memiliki Hak Suara dalam Kongres adalah DPP demisioner dan Utusan DPD sertautusan DPC, dengan ketentuan sebagai berikut :a. DPP PERKASA demisioner memiliki 1 (satu) hak suara;b. Setiap DPD PERKASA masing-masing memiliki 1 (satu) hak suara;c. Setiap DPC PERKASA masing-masing memiliki 1 (satu) hak suara.

(2) Pemberian suara oleh DPP demisioner diwakili oleh Ketua Umum demisioner atauwakilnya yang diberi surat kuasa khusus untuk itu.


(3) Nama-nama utusan DPP dan DPC disampaikan kepada Panitia Kongres dalam bentukSurat Keputusan yang ditandatangani oleh ketua dan sekretaris DPP atau DPC yangbersangkutan.

(4) Pemberian suara dilakukan secara terbuka, kecuali pemberian suara yang memilih orangdilakukan secara tertutup.

Pasal 17PANGGILAN KONGRES

Kongres diadakan dengan panggilan tertulis kepada setiap anggota DPP maupun DPC dariatau atas nama DPP dalam waktu sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggalpenyelenggaraan.

Pasal 18QUORUM KONGRES

(1) Kongres adalah sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dariDPP, DPD dan DPC yang telah tercatat di DPP.

(2) Apabila quorum tidak dicapai pada saat sidang dibuka, maka Kongres diundurkan untukwaktu sekurang-kurangnya 3 (tiga) jam, kemudian Kongres dibuka kembali dengan tidakterikat oleh quorum lagi, dan Kongres dapat mengambil keputusan-keputusan secara sahsepanjang telah sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan TataTertib Kongres.

Pasal 19PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pengambilan keputusan dalam Kongres pada prinsipnya dilakukan secara musyawarahmufakat dan apabila aklamasi tidak tercapai maka dilakukan dengan pemungutan suaraterbanyak biasa dari utusan yang hadir pada saat dilakukan pengambilan keputusan.

Pasal 20SIDANG - SIDANG KONGRES

(1) Sidang-sidang pada Kongres adalah Sidang Pleno dan Sidang Komisi.

(2) Sidang Pleno Kongres untuk pengesahan Tata Tertib dan Jadwal Acara serta memilihPimpinan Sidang Pleno Tetap dipimpin oleh Pimpinan Sidang Sementara yaitu Ketuadan Anggota Steering Committee (SC).

(3) Komposisi Pimpinan Sidang Pleno Tetap sesuai Tata Tertib yang disahkan dalamKongres.

(4) Sidang Pleno memutuskan pembentukan Komisi-Komisi sesuai Tata Tertib yangdisahkan dalam Kongres.

(5) Sidang Komisi dipimpin oleh Pimpinan Sidang Komisi yang terdiri dari Ketua danSekretaris yang dipilih dari dan oleh peserta Sidang Komisi.

(6) Hasil-hasil Sidang Komisi dilaporkan kepada Sidang Pleno untuk diambil keputusan.

Pasal 21AGENDA KONGRES

(1) Adapun yang menjadi Agenda Kongres adalah :a. Pertanggungjawaban DPP selama masa jabatannya, termasuk perhitungan dan

pertanggungjawaban keuangan;


b. Membahas dan memutuskan Garis Besar Program Kerja untuk pengurus DPP periodeberikutnya;

c. Memilih Ketua Umum dan Formatur untuk membentuk DPP periode berikutnya;d. Hal-hal lain yang dianggap penting untuk diputuskan dalam Kongres.

(2) Acara pada Kongres Luar Biasa adalah membahas dan memutuskan hal-hal yang pentingyang mendesak, yang menjadi agenda Kongres Luar Biasa.

Pasal 22PEMILIHAN KETUA UMUM DAN ANGGOTA FORMATUR

(1) Pemilihan Ketua Umum :a. Ketua Umum dipilih baik secara aklamasi atau melalui pemungutan suara dalam

Kongres;b. Dalam hal Kongres memilih Ketua Umum melalui pemungutan suara, maka setiap

calon Ketua Umum wajib didukung sekurang-kurangnya 50 (limapuluh) + 1 (satu)orang dari jumlah DPD dan 50 (limapuluh) + 1 (satu) orang dari jumlah DPC;

c. Calon Ketua Umum yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai KetuaUmum;

d. Ketua Umum terpilih otomatis menjadi Ketua Formatur.

(2) Pemilihan Anggota Formatur :a. Kongres memilih Anggota Formatur sebanyak 6 (enam) orang, baik secara aklamasi

atau melalui pemungutan suara;b. Dalam hal Kongres memilih Anggota Formatur melalui pemungutan suara, maka

setiap calon Anggota Formatur wajib didukung oleh sekurang kurangnya 50(limapuluh) + 1 (satu) orang DPD dan 50 (limapuluh) + 1 (satu) orang DPC;

c. Calon Anggota Formatur yang memperoleh suara terbanyak ke 1 (satu) sampaidengan keenam ditetapkan sebagai Anggota Formatur.

(3) Ketua Umum terpilih/Ketua Formatur bersama-sama Anggota Formatur terpilih yangtelah ditetapkan sebagai Formatur bertugas menyusun dan menetapkan pengurus DewanPimpinan Pusat, Dewan Kehormatan Pusat, Dewan Penasehat Pusat, Dewan StandarProfesi Advokat dan Komisi Pengawas.

(4) Masa Tugas Formatur ditetapkan oleh Kongres.

BAB VIKONFERENSI DAERAH

Pasal 23(1) Konferensi Daerah diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Daerah.

(2) Konferensi Daerah diadakan setiap 4 (empat) tahun sekali dengan agenda :a. Laporan pertanggungjawaban kinerja Dewan Pimpinan Daerah, termasuk perhitungan

dan pertanggungjawaban keuangan;b. Membahas dan memutuskan Garis Besar Program Kerja untuk pengurus periode

berikutnya;c. Memilih Ketua dan Anggota Formatur untuk membentuk Dewan Pimpinan Daerah

periode berikutnya;d. Agenda lain yang dianggap penting untuk dibahas dan diputuskan oleh Konferensi

Daerah.

Pasal 24HAK SUARA DALAM KONFERENSI DAERAH


(1) Yang memiliki hak suara Konferensi Daerah adalah :a. Dewan Pimpinan Daerah demisioner yang memiliki 1 (satu) hak suara;b. Setiap utusan DPC PERKASA memiliki 1 (satu) hak suara;

(2) Pemberian suara oleh Dewan Pimpinan Daerah demisioner diwakili oleh Ketuademisioner atau wakilnya yang sah untuk itu.

(3) Penentuan utusan DPC sebagaimana diatur dalam ayat 1 huruf b diatas ditentukan dalamrapat yang khusus diadakan untuk itu oleh masing-masing DPC.

(4) Nama-nama utusan DPC berdasarkan rapat sebagaimana diatur dalam ayat (3) diatasharus disampaikan kepada Panitia Konferensi Daerah dalam bentuk Surat Keputusanyang ditandatangani oleh ketua dan sekretaris DPC yang bersangkutan.

(5) Pemberian suara dilakukan secara terbuka, kecuali pemberian suara yang memilih orangdilakukan secara tertutup.

Pasal 25PANGGILAN KONFERENSI DAERAH

Pemanggilan Konferensi Daerah dilakukan dengan pemanggilan tertulis atas nama DewanPimpinan Daerah dalam waktu sekurang-kurangnya 15 (lima belas) hari sebelum tanggalpenyelenggaraan serta disampaikan kepada semua Dewan Pimpinan Cabang yang telahterdaftar.

Pasal 26QUORUM KONFERENSI DAERAH

(1) Konferensi Daerah adalah sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) darijumlah DPC yang telah terdaftar.

(2) Apabila quorum tidak tercapai pada saat sidang dibuka, maka Konferensi Daerahdiundurkan untuk waktu sekurang-kurangnya 2 (dua) jam, kemudian Konferensi Daerahdibuka kembali dengan tidak terikat oleh quorum lagi dan Konferensi Daerah dapatmengambil keputusan-keputusan yang sah.


Pengambilan keputusan dalam Konferensi Daerah pada prinsipnya dilakukan secaramusyawarah mufakat dan apabila aklamasi tidak tercapai, maka dilakukan denganpemungutan suara terbanyak biasa dari utusan yang hadir pada saat dilakukan pengambilankeputusan.

Pasal 28SIDANG-SIDANG

(1) Sidang-sidang pada Konferensi Daerah adalah Sidang Pleno dan Sidang Komisi.

(2) Sidang Pleno Konferensi Daerah untuk pegesahan Tata Tertib dan Jadwal Acara sertamemilih Pimpinan Sidang Pleno Tetap dipimpin oleh Pimpinan Sidang Sementara yaituKetua dan Anggota Steering Committee (SC).

(3) Komposisi Pimpinan Sidang Pleno Tetap sesuai Tata Tertib yang disahkan dalamKonferensi Daerah.

(4) Sidang Pleno memutuskan pembentukan Komisi-Komisi sesuai Tata Tertib yangdisahkan dalam Konferensi Daerah.


(5) Sidang Komisi dipimpin oleh Pimpinan Sidang Komisi yang terdiri dari Ketua danSekretaris yang dipilih dari dan oleh peserta sidang Komisi.


Pasal 29PEMILIHAN KETUA DAN ANGGOTA FORMATUR

(1) Pemilihan Ketua :a. Konferensi Daerah memilih Ketua, baik secara mufakat maupun melalui pemungutan

suara;b. Dalam hal Konferensi Daerah memilih Ketua melalui pemungutan suara, maka setiap

calon Ketua wajib didukung sekurang-kurangnya oleh 3 (tiga) DPC.

(2) Pemilihan Anggota Formatur :a. Konferensi Daerah memilih Anggota Formatur sebanyak 4 (empat) orang, baik secara

aklamasi atau melalui pemungutan suara;b. Dalam hal Konferensi Daerah memilih Anggota Formatur melalui pemungutan suara,

maka setiap calon Anggota Formatur wajib didukung sekurang-kurangnya oleh 50(limapuluh) + 1 (satu) orang DPC;

c. Calon Anggota Formatur yang memperoleh suara terbanyak ke 1 (satu) sampaidengan keempat ditetapkan sebagai Anggota Formatur.

(3) Ketua terpilih/Ketua Formatur bersama-sama Anggota Formatur terpilih yang telahditetapkan sebagai Formatur bertugas menyusun dan menetapkan pengurus DewanPimpinan Daerah, Dewan Penasehat Daerah dan Dewan Kehormatan Daerah.

(4) Masa tugas Formatur ditetapkan oleh Konferensi Daerah.

Pasal 30KONFERENSI DAERAH LUAR BIASA

(1) Konferensi Daerah Luar Biasa dapat diadakan setiap saat apabila ada hal-hal mendesakyang harus diputuskan atas permintaan tertulis dari Dewan Pimpinan Cabang darisekurang-kurangnya 1/2 (setengah) dari jumlah DPC yang telah terdaftar di DPD.

(2) Segala sesuatu yang berlaku pada Konferensi Daerah, berlaku pula pada KonferensiDaerah Luar Biasa.

BAB VIIKONFERENSI CABANG

Pasal 31(1) Konferensi Cabang diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Cabang.

(2) Musyawah Cabang diadakan setiap 4 (empat) tahun sekali dengan agenda :a. Laporan pertanggungjawaban kinerja Dewan Pimpinan Cabang, termasuk

perhitungan dan pertanggungjawaban keuangan;b. Laporan Dewan Penasehat Cabang;c. Membahas dan memutuskan Garis Besar Program Kerja untuk pengurus DPC periode

berikutnya;d. Memilih Ketua dan Formatur untuk membentuk DPC periode berikutnya;e. Agenda lain yang dianggap penting untuk dibahas dan diputuskan oleh Konferensi

Cabang.

Pasal 32HAK SUARA DALAM KONFERENSI CABANG


Hak suara dalam Konferensi Cabang dimiliki oleh setiap anggota biasa yang telah tercatatpada Dewan Pimpinan Cabang yang pemberiannya didasarkan pada tata tertib KonferensiCabang.

Pasal 33PANGGILAN KONFERENSI CABANG

Konferensi Cabang diadakan dengan pemanggilan tertulis dari atau atas nama DewanPimpinan Cabang kepada setiap anggota biasa dalam waktu sekurang-kurangnya 7 (tujuh)hari sebelum tanggal penyelenggaraan.

Pasal 34QUORUM KONFERENSI CABANG

(1) Konferensi Cabang adalah sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga)dari jumlah anggota biasa yang telah tercatat pada cabang.

(2) Apabila quorum tidak tercapai pada saat sidang dibuka, maka Konferensi Cabangdiundur untuk waktu sekurang-kurangnya 2 (dua) jam, kemudian Konferensi Cabangdibuka kembali dengan tidak terikat oleh quorum lagi dan Konferensi Daerah dapatmengambil keputusan-keputusan yang sah.


Pengambilan keputusan dalam Konferensi Cabang pada prinsipnya dilakukan secaramusyawarah mufakat dan apabila mufakat tidak tercapai, maka dilakukan dengan pemungutansuara terbanyak biasa dari anggota yang hadir pada saat dilakukan pengambilan keputusan.

Pasal 36SIDANG-SIDANG KONFERENSI CABANG

(1) Sidang-sidang pada Konferensi Cabang adalah Sidang Pleno dan Sidang Komisi.

(2) Sidang Pleno Konferensi Cabang untuk pengesahan Tata Tertib dan Jadwal Acara sertamemilih Pimpinan Sidang Pleno Tetap dipimpin oleh Pimpinan Sidang Sementara yaituKetua dan Anggota Stairing Committe (SC).

(3) Komposisi Pimpinan Sidang Pleno Tetap sesuai Tata Tertib yang disahkan dalamKonferensi Cabang.

(4) Sidang Pleno memutuskan pembentukan Komisi-Komisi sesuai Tata Tertib yangdisahkan dalam Konferensi Cabang.

(5) Sidang Komisi dipimpin oleh Pimpinan Sidang Komisi yang terdiri dari Ketua danSekretaris yang dipilih dari dan oleh peserta Sidang Komisi.


Pasal 37PEMILIHAN KETUA DAN ANGGOTA FORMATUR

(1) Pemilihan Ketua :a. Konferensi Cabang memilih Ketua, baik secara mufakat atau melalui pemungutan

suara;b. Dalam hal Konferensi Cabang memilih Ketua melalui pemungutan suara, maka setiap

calon Ketua wajib didukung sekurang-kurangnya 50 (limapuluh) + 1 (satu) oranganggota;

c. Calon Ketua yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai Ketua;


d. Ketua terpilih otomatis menjadi Ketua Formatur.

(2) Pemilihan Anggota Formatur :a. Konferensi Cabang memilih Anggota Formatur sebanyak 5 (lima) orang, baik secara

mufakat atau melalui pemungutan suara;b. Dalam hal Konferensi Cabang memilih Anggota Formatur melalui pemungutan suara,

maka setiap calon Anggota Formatur wajib didukung oleh sekurang kurangnya 50(limapuluh) + 1 (satu) orang Anggotanya;

c. Calon Anggota Formatur yang memperoleh suara terbanyak ke 1 (satu) sampaidengan keempat ditetapkan sebagai Anggota Formatur;

(3) Ketua terpilih/Ketua Formatur bersama-sama Anggota Formatur terpilih yang telahditetapkan sebagai Formatur bertugas menyusun dan menetapkan Dewan PimpinanCabang dan Dewan Penasehat Cabang.

(4) Masa tugas Formatur ditetapkan oleh Konferensi Cabang.

Pasal 38KONFERENSI CABANG LUAR BIASA

(1) Konferensi Cabang Luar Biasa dapat diadakan setiap saat apabila ada hal-hal mendesakyang harus diputuskan atas permintaan tertulis dari sekurang-kurangnya ½ (setengah)dari jumlah anggota biasa yang tercatat di DPC.

(2) Segala sesuatu yang berlaku pada Konferensi Cabang berlaku pula pada KonferensiCabang Luar Biasa.

BAB VIIIRAPAT KERJA

Pasal 39RAPAT KERJA NASIONAL

(1) Dewan Pimpinan Pusat mengadakan Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS) denganDewan Pimpinan Daerah dan Dewan Pimpinan Cabang sekurang-kurangnya 1 (satu) kalidalam setahun.

(2) RAKERNAS membahas dan memutuskan tentang pelaksanaan program-program kerjayang telah diputuskan oleh Kongres.

(3) Keputusan RAKERNAS diambil secara musyawarah dan mufakat dan apabila tidaktercapai mufakat, maka dilakukan dengan pemungutan suara terbanyak biasa dari pesertayang hadir pada saat dilakukan pengambilan keputusan.

(4) Keputusan-keputusan yang diambil dalam RAKERNAS ditetapkan dalam SuratKeputusan Dewan Pimpinan Pusat.

Pasal 40RAPAT KERJA DAERAH

(1) Dewan Pimpinan Daerah mengadakan Rapat Kerja Daerah (RAKERDA) dengan DewanPimpinan Cabang sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun atau sesuai dengankebutuhan organisasi.

(2) RAKERDA membahas dan memutuskan tentang pelaksanaan program-program kerjayang telah diputuskan oleh Konferensi Daerah.

(3) Keputusan RAKERDA diambil secara musyawarah dan mufakat dan apabila tidaktercapai mufakat, maka dilakukan dengan pemungutan suara terbanyak biasa dari pesertayang hadir pada saat dilakukan pengambilan keputusan.


(4) Keputusan-keputusan yang diambil dalam RAKERDA ditetapkan dalam SuratKeputusan Dewan Pimpinan Daerah.

Pasal 41RAPAT KERJA CABANG

(1) Dewan Pimpinan Cabang mengadakan Rapat Kerja Cabang (RAKERCAB) dengananggota cabang sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun atau sesuai dengankebutuhan organisasi.

(2) RAKERCAB membahas dan memutuskan tentang pelaksanaan program-program kerjayang telah diputuskan oleh Konferensi Cabang.

(3) Keputusan RAKERCAB diambil secara musyawarah dan mufakat dan apabila tidaktercapai mufakat, maka dilakukan dengan pemungutan suara terbanyak biasa dari pesertayang hadir pada saat dilakukan pengambilan keputusan.

(4) Keputusan-keputusan yang diambil dalam RAKERCAB ditetapkan dalam SuratKeputusan Dewan Pimpinan Cabang.

Pasal 42RAPAT PIMPINAN NASIONAL

(1) Dewan Pimpinan Pusat mengadakan Rapat Pimpinan Nasional (RAPIMNAS) yangdihadiri oleh DPP dan seluruh Pimpinan (Ketua/Sekretaris) DPD dan DPC, yangdilaksanakan sesuai dengan kebutuhan PERKASA.

(2) RAPIMNAS membahas dan memutus hal-hal yang dianggap strategis, penting danmendesak bagi kepentingan PERKASA.

(3) Keputusan-keputusan yang diambil dalam RAPIMNAS ditetapkan dalam SuratKeputusan Dewan Pimpinan Pusat.

BAB IXRAPAT-RAPAT PENGURUS

Pasal 43(1) Rapat-rapat pengurus terdiri dari :

a. Rapat Pengurus Harian;b. Rapat Pengurus Pleno;c. Rapat Pengurus Pleno Diperluas.

(2) Rapat Pengurus Harian adalah rapat pengurus yang dihadiri oleh pengurus harian yangterdiri dari : Ketua Umum/Ketua, Sekretaris Jenderal/Sekretaris dan BendaharaUmum/Bendahara di masing- masing tingkatan.

(3) Rapat Pengurus Pleno adalah rapat pengurus yang dihadiri oleh pengurus harian danKetua-Ketua Departemen beserta anggotanya.

(4) Rapat Pengurus Pleno Diperluas adalah :a. Rapat Pengurus Pleno DPP yang dihadiri oleh Dewan Penasehat dan atau Dewan

Kehormatan;b. Rapat Pengurus Pleno DPD yang dihadiri oleh Dewan Penasehat Daerah dan atau

Dewan Kehormatan Daerah;c. Rapat Pleno DPC yang dihadiri oleh Dewan Penasehat Cabang dan atau Dewan

Kehormatan.

(5) Hal-hal lain mengenai penyelenggaraan Rapat Pengurus diatur dalam Anggaran RumahTangga.


BAB XHUBUNGAN ANTARA DPP, DPD DAN DPC

Pasal 44(1) Dewan Pimpinan Pusat didalam menjalankan tugasnya sehari-hari adalah berdasarkan

garis kebijaksanaan yang ditentukan oleh Kongres yang merupakan kekuasaan tertinggidalam PERKASA.

(2) Setiap Keputusan Dewan Pimpinan Pusat wajib ditaati dan dijalankan oleh DewanPimpinan Daerah dan Dewan Pimpinan Cabang.

(3) Dewan Pimpinan Daerah dan Dewan Pimpinan Cabang dalam menjalankan kebijakansehari-hari dan dalam membuat keputusan tidak boleh bertentangan dengan keputusanatau kebijakan Dewan Pimpinan Pusat.

(4) Setiap anggota Dewan Pimpinan Pusat berhak untuk hadir dalam semua rapat-rapatDewan Pimpinan Daerah dan Dewan Pimpinan Cabang.

(5) Hal-hal lebih lanjut mengenai hubungan antara DPP, DPD dan DPC diatur dalamAnggaran Rumah Tangga.

BAB XIK E K A Y A A N

Pasal 45(1) Kekayaan PERKASA terdiri dari uang pangkal, uang iuran, uang sumbangan dan lain-

lain kekayaan yang diperoleh dengan sah.

(2) Ketentuan lebih lanjut tentang kekayaan sebagaimana dimaksud ayat (1) tersebut diaturdalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB XIIKODE ETIK ADVOKAT DAN DEWAN KEHORMATAN

Pasal 46(1) Demi menjaga martabat Advokat serta nama baik PERKASA, maka setiap anggota

PERKASA wajib mematuhi Kode Etik Advokat Indonesia.

(2) Setiap anggota PERKASA yang melanggar Kode Etik dapat diadili oleh DewanKehormatan terlepas dari jabatan/kedudukan apapun yang dijabatnya dalam organisasimaupun anggota biasa.

Pasal 47(1) Untuk mengawasi pelaksanaan Kode Etik Advokat di DPD dan DPC maka dibentuk

Dewan Kehormatan Pusat dan Dewan Kehormatan Daerah.

(2) Untuk memeriksa dan memutus adanya pelanggaan Kode Etik, Dewan Kehormatanmembentuk Majelis Kehormatan.

(3) Masa jabatan Dewan Kehormatan sama dengan masa jabatan Dewan Pimpinan Pusatdan masa jabatan Dewan Kehormatan Daerah sama dengan masa jabatan DewanPimpinan Daerah.

(4) Dewan Kehormatan terdiri dari paling sedikit 3 (tiga) orang, tetapi harus selalu berjumlahganjil.

(5) Tugas dan wewenang Dewan Kehormatan diatur dalam Peraturan Rumah Tangga.

BAB XIII


KOMISI PENGAWAS

Pasal 48(1) Pengawasan terhadap anggota PERKASA dilakukan oleh Komisi Pengawas.

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan agar Advokat dalammenjalankan profesinya selalu menjunjung tinggi Kode Etik dan peraturan perundang-undangan serta ketentuan lain yang mengatur mengenai Advokat.

(3) Tugas dan wewenang Komisi Pengawas diatur lebih lanjut dalam Anggaran RumahTangga.

BAB XIXDEWAN PENASEHAT

Pasal 49(1) Dewan Pimpinan Pusat dibantu oleh Dewan Penasehat Pusat, Dewan Pimpinan Daerah

dibantu oleh Dewan Penasehat Daerah dan Dewan Pimpinan Cabang dibantu oleh DewanPenasehat Cabang.

(2) Dewan Penasehat pada masing-masing tingkatan dapat memberikan nasehat, baikdiminta maupun tidak, kepada Dewan Pimpinan Pusat, Dewan Pimpinan Daerah danDewan Pimpinan Cabang.

(3) Dewan Penasehat terdiri dari sekurang-kurangnya dari 5 (lima) orang di Pusat dan 3(tiga) orang di Daerah dan Cabang, tetapi selalu harus berjumlah ganjil.

(4) Masa jabatan Dewan Penasehat Pusat sama dengan masa jabatan Dewan Pimpinan Pusat,masa jabatan Dewan Penasehat Daerah sama dengan masa jabatan Dewan PimpinanDaerah dan masa jabatan Dewan Penasehat Cabang sama dengan masa jabatan DewanPimpinan Cabang.

(5) Tugas dan wewenang Dewan Penasehat diatur lebih lanjut dalam Anggaran RumahTangga.

BAB XXANGGARAN RUMAH TANGGA

Pasal 50(1) Anggaran Rumah Tangga tidak boleh memuat ketentuan-ketentuan yang bertentangan

dengan Anggaran Dasar ini.

(2) Anggaran Rumah Tangga ditetapkan oleh Kongres atau Kongres Luar Biasa.

BAB XXIPERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA

Pasal 51Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga hanya dapat dilakukan melaluiKongres atau Kongres Luar Biasa.

BAB XXIPEMBUKUAN

Pasal 52Tahun buku PERKASA dimulai dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31(tigapuluh satu) Desember dari tiap-tiap tahun yang untuk pertama kalinya akan dibuat padaakhir bulan Desember 2018.


Pasal 53(1) DPP, DPD dan DPC wajib menyusun Laporan Tahunan secara tertulis paling lambat 1

(satu) bulan setelah berakhirnya tahun buku Laporan Tahunan tersebut sekurang-kurangnya memuat :a. Laporan Kinerja dan Keuangan PERKASA untuk tahun buku sebelumnya;b. Ihtisar Laporan Keuangan Tahunan PERKASA yang disusun sesuai dengan Standar

Akuntasi Keuangan.

(2) Laporan Tahunan wajib ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal (untukDPP), Ketua dan Sekretaris (untuk DPD dan DPC).

(3) Laporan Tahunan disahkan oleh rapat pengurus masing-masing tingkat kepengurusansebelum ditandatangani.

(4) Laporan Tahunan wajib disampaikan DPP dalam Rapat Pimpinan Nasional

(5) Laporan Tahunan wajib disampaikan DPD dalam Rapat Pimpinan Daerah danselanjutnya disampaikan kepada DPP secara tertulis.

(6) Laporan Tahunan wajib disampaikan DPC dalam Rapat Pimpinan Cabang danselanjutnya disampaikan kepada DPD dan DPP secara tertulis.

BAB XXIIP E M B U B A R A N

Pasal 54(1) Pembubaran PERKASA harus diputuskan dalam Kongres Luar Biasa yang khusus

diadakan untuk maksud itu.

(2) Kongres Luar Biasa tersebut adalah sah, apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3(dua per tiga) dari jumlah Dewan Pimpinan Daerah dan 2/3 (dua per tiga) dari jumlahDewan Pimpinan Cabang yang telah terdaftar di DPD.

(3) Apabila quorum tidak tercapai pada saat sidang dibuka, maka Kongres Luar Biasatersebut diundur untuk waktu sekurang-kurangnya 3 (tiga) jam jika sesudah dibukakembali ternyata quorum tetap tidak tercapai, maka diadakan lagi pengunduran untukwaktu sekurang-kurangnya 3 (tiga) jam. Jika sesudah pengunduran berturut-turut untukwaktu sekurang-kurangnya 2 (dua) kali tersebut quorum tetap tidak tercapai, makaKongres Luar Biasa yang khusus diadakan untuk pembubaran PERKASA tersebut tidaksah dan dianggap batal.

(4) Pembubaran PERKASA dalam Kongres Luar Biasa menurut ketentuan ketentuan di atasadalah sah, apabila disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlahsuara peserta Kongres Luar Biasa.

BAB XXIIIKETENTUAN PENUTUP

Pasal 55(1) Apabila timbul perbedaan tafsiran terhadap suatu ketentuan dalam Anggaran Dasar dan

atau Anggaran Rumah Tangga, maka hal ini diputus oleh Dewan Pimpinan Pusat setelahmendengar pendapat Dewan Penasehat Pusat.

(2) Dewan Pimpinan Pusat dapat menetapkan hal-hal yang belum diatur dalam AnggaranDasar ini dalam Anggaran Rumah Tangga melalui Peraturan Organisasi maupunKeputusan Dewan Pimpinan Pusat PERKASA sebagaimana akan diuraikan di bawah ini.

(3) Anggaran Dasar ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.






ANGGARAN RUMAH TANGGAPERSERIKATAN ADVOCAD NUSANTARA

(PERKASA)

BAB IMOTTO, LAMBANG, BENDERA, MARS DAN HYMNE

PASAL 1(1) PERKASA berjuang dengan motto FIAT JUSTITIA RUAT COELUM.

(2) Bentuk dan komposisi warna untuk lambang, bendera dan pataka PERKASA adalah,sebagai berikut :

Penjabaran lebih lanjut mengenai bentuk dan komposisiwarna untuk lambang, bendera dan pataka PERKASAtersebut akan ditentukan dan diputuskan oleh DPP danditetapkan pada Kongres selanjutnya.

(3) Mars dan Hymne PERKASA akan ditentukan dan diputuskan oleh DPP dan ditetapkanpada Kongres selanjutnya.

BAB IIKEANGGOTAAN

PASAL 2TATA CARA DAN SYARAT MENJADI ANGGOTA PERKASA

(1) Tata Cara dan Syarat Menjadi Anggota Biasa :

a. Mengajukan permohonan secara tertulis kepada Dewan Pimpinan Cabang (DPC) ditempat pemohon berdomisili dan dalam hal di tempat domisili pemohon belum adaDPC, maka permohonan dapat diajukan kepada DPC terdekat dengan domisilipemohon, dengan melampirkan foto copy sesuai aslinya :‐ Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku;‐ Ijazah pendidikan tinggi ilmu hukum yang dilegalisir oleh perguruan tinggi yang

bersangkutan;‐ Surat Keputusan Pengangkatan sebagai advokat;‐ Berita Acara Sumpah sebagai Advokat;‐ Sertifikat pendidikan advokat (khusus bagi Advokat yang diangkat setelah

berlakunya Undang Undang Advokat);‐ Sertifikat ujian advokat (khusus bagi Advokat yang diangkat setelah berlakunya

Undang Undang Advokat);‐ Pas foto berwarna terbaru belatar belakang merah, ukuran 3x4 dan 4x6 masing-

masing sebanyak 6 (enam) lembar;

b. Membayar uang pendaftran yang telah ditetapkan oleh DPP;

c. Surat permohonan berikut lampirannya selanjutnya diverifikasi oleh DPC yangbersangkutan paling lama 30 (tigapuluh) hari sejak permohonan diterima dan dalamhal permohonan telah memenuhi syarat, maka pemohon diajukan kepada DewanPimpinan Pusat (DPP) melalui Dewan Pimpinan Daerah (DPD) setempat;

Anggaran Rumah Tangga PERKASA Halaman 1 / 13

d. Dalam waktu paling lama 60 (enampuluh) hari sejak permohonan diterima oleh DPP,maka DPP harus segera menerbitkan Kartu Advokat;

e. Dalam hal DPC berpendapat permohonan pemohon tidak memenuhi syarat, makapaling lama dalam waktu 30 (tigapuluh) hari sejak permohonan diterima, DPCmengembalikan permohonan pemohon disertai alasannya;

f. Bagi pemohon yang permohonannya dikembalikan dapat mengajukan permohonanlagi dengan melengkapi persyaratan yang telah ditetapkan;

g. Setiap Anggota PERKASA hanya dibenarkan terdaftar menjadi Anggota di satuDPC;

h. Setiap perpindahan Anggota dari satu DPC ke DPC lainnya harus mendapatkan suratpengantar pindah dari DPC dimana ia masih terdaftar sebagai Anggota, yangditujukan kepada DPC yang dituju;

i. Setiap perpindahan Anggota dilaporkan baik oleh DPC asal maupun oleh DPC yangdituju kepada DPP melalui DPD untuk dicatat dalam buku daftar Anggota.

(2) Tata Cara dan Syarat Menjadi Anggota Kehormatan :

a. Keanggotaan Anggota Kehormatan dapat diajukan oleh DPC, DPD atau DPP, yangselanjutnya diputuskan dalam suatu rapat pleno DPP dan diangkat oleh DPP dengansuatu surat keputusan;

b. Anggota Kehormatan harus memenuhi persyaratan sebagaimana telah ditentukandalam Anggaran Dasar.

PASAL 3KEWAJIBAN DAN HAK ANGGOTA BIASA

(1) Kewajiban Anggota PERKASA :a. Membayar iuran anggota yang telah ditetapkan;b. Melaporkan pengangkatan dirinya sebagai pejabat negara baik pada saat mulai

maupun pada saat selesai menjalankan jabatannya kepada DPP melalui DPC;c. Tunduk kepada Kode Etik Advokat yang berlaku;d. Tunduk kepada Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART);e. Tunduk kepada keputusan Kongres maupun RAKERNAS;f. Tunduk kepada keputusan Konferensi Cabang maupun Konferensi Daerah;g. Tunduk kepada kebijakan-kebijakan yang telah diputuskan oleh DPP, DPC dan DPC;h. Tunduk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Undang-

Undang Advokat.

(2) Hak Anggota :a. Mendapatkan Kartu Advokat;b. Mendapatkan pembelaan dari organisasi dalam hal Anggota terkena masalah hukum

dalam hal menjalankan profesinya sebagai Advokat;c. Berhak mengikuti kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh PERKASA;d. Berhak untuk bersuara dan memilih serta dipilih sebagai pengurus PERKASA, baik

tingkat DPC, tingkat DPD maupun tingkat DPP.

PASAL 4BERAKHIRNYA KEANGGOTAAN ANGGOTA BIASA

(1) Anggota yang meninggal dunia secara otomatis berakhir sebagai Anggota PERKASAsejak ia meninggal dunia.


(2) Pengunduran diri seorang Anggota PERKASA dilakukan dengan cara mengajukan suratpengunduran diri kepada DPC dimana ia terdaftar sebagai Anggota, selanjutnya olehDPC nama yang bersangkutan dihapus dari daftar Anggota dan oleh DPC pengundurandiri tersebut dilaporkan kepada DPP memalui DPD untuk dihapus dari daftar Anggota.

(3) Pemberhentian sementara seorang dari keanggotaan PERKASA hanya dapat dilakukanoleh DPP berdasarkan alasan-alasan dan tata cara sebagai berikut :a. Jika Anggota melakukan perbuatan tercela yang dapat merugikan PERKASA;b. Jika Anggota melanggar ketentuan dalam Anggaran Dasar dan atau Anggaran Rumah

Tangga;c. Jika Anggota melanggar atau tidak melaksanakan keputusan atau kebijakan

organisasi;d. Jika Anggota tidak membayar iuran bulanan yang telah ditetapkan oleh organisasi

selama 3 (tiga) bulan berturut-turut;e. Sebelum sanksi pemberhentian sementara dijatuhkan, terhadap Anggota yang

bersangkutan diberi peringatan tertulis terlebih dahulu sebanyak 2 (dua) kali olehDPC dimana ia terdaftar sebagai Anggota dalam hal yang bersangkutan menjadipengurus DPC maka peringatan tertulis dilakukan oleh DPD;

f. Jika peringatan tertulis tidak dihiraukan oleh Anggota, maka dalam waktu 30(tigapuluh) hari sejak diketahui Anggota tidak menghiraukan peringatan, maka DPCsegera membuat surat pengajuan usulan pemberhentian sementara kepada DPPmelalui DPD;

g. Dalam waktu paling lama 30 (tigapuluh) hari sejak pengajuan dari DPC diterima,maka DPP memutuskan pengajuan tersebut;

h. DPP berwenang untuk mengabulkan atau tidak mengabulkan pengajuan dari DPC;i. Dalam hal DPP mengabulkan, maka DPP segera mengeluarkan Surat Keputusan

untuk itu dan segera mengirimkan kepada Anggota yang bersangkutan dengantembusan kepada DPC;

j. Dalam hal DPP tidak mengabulkan, maka DPP segera memberitahukan hal itu kepadaDPC;

k. Sanksi pemberhentian sementara dapat dijatuhkan paling lama 1 (satu) tahun;l. Anggota yang dijatuhi sanksi pemberhentian sementara dapat membela diri bahwa

dirinya tidak bersalah dihadapan Kongres PERKASA;m. Kongres PERKASA berwenang memutuskan apakah penjatuhan sanksi

pemberhentian sementara tersebut dibenarkan atau tidak dibenarkan;n. Dalam hal Kongres PERKASA memutuskan penjatuhan sanksi tidak dibenarkan,

maka Kongres PERKASA mengambil keputusan merehabilitasi nama baik Anggotayang bersangkutan dan dalam hal sanksi masih berjalan maka berlakunya sanksimenjadi gugur;

o. Keputusan yang diambil dalam Kongres PERKASA tersebut bersifat final danmengikat.

(4) Pemberhentian tetap seorang dari keanggotaan PERKASA hanya dapat dilakukan olehDPP berdasarkan alasan-alasan dan tata cara sebagai berikut :a. Jika Anggota kehilangan statusnya sebagai seorang Advokat;b. Jika Anggota menjelek-jelekan organisasi, baik secara lisan atau tertulis;c. Jika Anggota mempunyai keanggotaan ganda dengan menjadi anggota organisasi

Advokat lain;d. Terhadap tindakan tersebut huruf b dan atau c telah diberikan peringatan tertulis oleh

DPP sebanyak 2 (dua) kali, tetapi tidak dihiraukan oleh yang bersangkutan;e. Usulan pemberhentian tetap keanggotaan seorang Anggota dilakukan oleh DPC

kepada DPP dengan tembusan kepada DPD;


f. Sebelum mengambil keputusan pemberhentian tetap terhadap keanggotaan seorangAnggota, DPP terlebih dahulu mendengar pendapat dari Dewan Kehormatan;

g. Jika DPP mengambil keputusan memberhentikan tetap terhadap keanggotaanAnggota, salinan keputusan diberitahukan kepada DPC dengan tembusan kepadaDPD dan DPC mencoret nama yang bersangkutan dari daftar Anggota;

h. Anggota yang dijatuhi sanksi pemberhentian tetap dapat membela diri bahwa dirinyatidak bersalah dihadapan Kongres;

i. Kongres PERKASA berwenang mengambil keputusan apakah penjatuhan sanksipemberhentian tetap tersebut dibenarkan atau tidak dibenarkan;

j. Dalam hal Kongres PERKASA memutuskan penjatuhan saksi tidak dibenarkan makaKongres PERKASA merehabilitasi nama baik yang bersangkutan dan memerintahkanDPP untuk memulihkan keanggotaan yang bersangkutan;

k. Keputusan yang diambil dalam Kongres PERKASA tersebut bersifat final danmengikat.

PASAL 5KEWAJIBAN DAN HAK ANGGOTA KEHORMATAN

(1) Kewajiban Anggota Kehormatan :a. Anggota Kehormatan berkewajiban turut mengembangkan ilmu pengetahuan,

khususnya ilmu hukum dan atau pembangunan hukum nasional;b. Anggota Kehornatan berkewajiban mendukung PERKASA sebagai organisasi

Advokat di Indonesia yang memperjuangkan tegaknya hukum, demokrasi dan hakasasi manusia di Negara Republik Indonesia.

(2) Hak Anggota Kehormatan :a. Anggota Kehormatan berhak untuk mendapatkan Kartu Tanda Pengenal Anggota

Kehormatan PERKASA;b. Anggota Kehormatan berhak untuk hadir dalam acara-acara yang diselenggarakan

oleh PERKASA;c. Anggota Kehormatan berhak untuk menjadi Anggota Dewan Penasehat atau Anggota

Dewan Kehormatan.

PASAL 6BERAKHIRNYA KEANGGOTAAN ANGGOTA KEHORMATAN

(1) Keanggotaan Anggota Kehormatan berakhir karena meninggal dunia atau mengundurkandiri.

(2) Anggota Dewan Kehormatan yang meninggal dunia secara otomatis berakhir sebagaiAnggota Kehormatan PERKASA.

(3) Pengunduran diri seorang Anggota Kehormatan PERKASA dilakukan dengan caramengajukan surat pengunduran diri kepada DPP.

(4) Terhadap Anggota Kehormatan tidak ada pemberhentian sementara atau pemberhentiantetap.

BAB IIIDEWAN PIMPINAN PUSAT

PASAL 7PEMBENTUKAN DEWAN PIMPINAN PUSAT

(1) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) dibentuk melalui atau atas mandat dari Kongressebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar dan berkedudukan di Surabaya.

(2) Pelantikan atau peresmian kepengurusan DPP dilakukan oleh Ketua Dewan Kehormatan.


PASAL 8SYARAT-SYARAT MENJADI PENGURUS DPP

(1) Anggota Biasa.

(2) Telah menunjukkan dedikasi yang tinggi kepada PERKASA.

(3) Khusus Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal telah pernah menjadi pengurus DPPPERKASA.

(4) Telah menjalankan praktek sebagai Advokat sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun.

(5) Tidak merangkap sebagai pejabat negara sebagaimana dimaksud Undang-UndangAdvokat dan atau pengurus partai politik, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah.

(6) Khusus calon pengurus yang telah pernah dijatuhi hukuman penjara karena terbuktimelakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperolehkekuatan hukum tetap, baru dapat mencalonkan diri atau dicalonkan setelah waktu 1(satu) tahun terhitung sejak ia habis menjalani hukumannya dan sepanjang tidak berhentiatau diberhentikan sebagai Advokat.

PASAL 9TUGAS DAN WEWENANG DEWAN PIMPINAN PUSAT

(1) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) mempunyai tugas dan wewenang :a. Melaksanakan tugas dan wewenang yang diberikan oleh Undang-Undang Advokat

dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau Anggaran Dasar danatau Peraturan Rumah Tangga PERKASA;

b. Melaksanakan segala usaha untuk mencapai tujuan PERKASA;c. Melaksanakan program kerja yang telah ditetapkan;d. Memelihara segala kekayaan PERKASA;e. Menjaga kerukunan dan kekompakan dalam organisasi PERKASA;f. Mengesahkan pendirian DPC dan DPD berikut susunan pengurusnya;g. Mengangkat Anggota PERKASA dan menerbitkan Kartu Advokat bagi Anggota

Biasa;h. Menyelenggarakan Kongres, Rapat Kerja Nasional (Rakernas), Rapat Pimpinan

(Rapim) dan rapat-rapat lainnya yang dianggap perlu;i. Mengambil keputusan dan atau kebijakan dalam rangka menjalankan organisasi

PERKASA;j. Menerbitkan Peraturan Organisasi dan Peraturan Pengurus sebagai peraturan teknis

dalam menjalankan program kerja;k. Memberikan pertanggungjawaban kepada Kongres pada akhir masa tugasnya.

(2) Untuk dapat menjalankan tugas dan wewenangnya tersebut oleh rapat pleno DPP dapatdijabarkan tugas dan wewenang dari masing-masing pengurus DPP.

(3) Ketua Umum setelah mendengar rapat pengurus harian DPP, dapat sewaktu-waktumemberhentikan anggota pengurus DPP, yang karena sesuatu hal tidak dapatmenjalankan tugasnya dengan baik.

(4) Ketua Umum setelah mendengar rapat pengurus harian DPP, dapat sewaktu-waktumengganti, menambah atau mengisi kekosongan anggota pengurus DPP.

(5) Apabila Ketua Umum berhalangan tidak dapat melakukan tugas dan wewenangnya,maka dapat menunjuk Wakil Ketua Umum untuk mewakilinya.

(6) Surat-surat yang bersifat penting dari suatu keputusan atau kebijakan ditandatangani olehKetua Umum bersama Sekretaris Jenderal, kecuali untuk tindakan hukum di bidangkeuangan DPP diwakili oleh Ketua Umum dan Bendahara Umum.


(7) Apabila Ketua Umum atau Sekretaris Jenderal atau kedua-duanya berhalangan untukmenandatangani surat, maka dapat digantikan oleh Wakil Ketua Umum dan WakilSekretaris Jenderal yang terkait dengan bidang tugas masing-masing.

PASAL 10PERALIHAN MASA JABATAN PENGURUS DEWAN PIMPINAN PUSAT

(1) Pengurus DPP yang telah berakhir masa jabatannya sebagaimana ditetapkan dalamAnggaran Dasar dan dinyatakan demisioner oleh Kongres, tetap bertugas sampai denganadanya serah terima jabatan dengan pengurus DPP yang baru hasil Kongres, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak terbentuknya pengurus DPP yang baru.

(2) Dalam masa demisioner sampai dengan adanya serah terima jabatan kepada pengurusDPP yang baru, pengurus DPP yang demisioner tidak dapat mengambil keputusan ataukebijakan yang bersifat strategis.

BAB IVDEWAN PIMPINAN DAERAH

PASAL 11PEMBENTUKAN DEWAN PIMPINAN DAERAH

(1) Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dibentuk di satu wilayah Propinsi.

(2) Dalam hal di satu wilayah Propinsi belum siap dibentuk DPD sendiri, maka DPC yangada dapat bergabung dengan DPD terdekat yang dipilih.

(3) DPD sedikitnya membawahi 3 (tiga) Dewan Pimpinan Cabang.

(4) Pembentukan kepengurusan DPD dan peresmiannya sesuai dengan Anggaran Dasar.

PASAL 12SYARAT-SYARAT MENJADI PENGURUS DPD

(1) Anggota Biasa.

(2) Menunjukkan dedikasi kepada PERKASA.

(3) Khusus Ketua dan Sekretaris telah pernah menjadi pengurus DPD.

(4) Telah menjalankan praktek sebagai Advokat sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun.

(5) Tidak merangkap sebagai pejabat negara sebagaimana dimaksud Undang-UndangAdvokat dan atau pengurus partai politik, baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah.

(6) Khusus calon pengurus yang telah pernah dijatuhi hukuman penjara karena terbuktimelakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperolehkekuatan hukum tetap, baru dapat mencalonkan diri atau dicalonkan setelah waktu 1(satu) tahun terhitung sejak ia habis menjalani hukumannya dan sepanjang tidak berhentiatau diberhentikan sebagai Advokat.

PASAL 13TUGAS DAN WEWENANG DEWAN PIMPINAN DAERAH

(1) Dewan Pimpinan Daerah (DPD) mempunyai tugas dan wewenang :a. Melaksanakan tugas dan wewenang yang diberikan oleh Anggaran Dasar dan atau

Anggaran Rumah Tangga dan atau yang diberikan oleh Dewan Pimpinan Pusat(DPP);

b. Menjaga kekompakan dan kerukunan anggota PERKASA di tingkat DPD;c. Menyelenggarakan rapat-rapat di tingkat DPD;


d. Mengkoordinasikan jalanya organsisasi dan kegiatan organisasi di antara DPC-DPCyang ada di bawahnya;

e. Menyelenggarakan Konferensi Daerah;f. Memberikan pertanggungjawaban kepada Konferensi Daerah di akhir masa

jabatanya.

(2) Untuk dapat menjalankan tugas dan wewenangnya, oleh rapat pengurus DPD dapatdijabarkan tugas dari masing-masing pengurus DPD.

(3) Rapat pengurus DPD dapat memberhentikan pengurus DPD yang karena sesuatu haltidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan menggantinya dengan orang lain yangmemenuhi syarat.

(4) Surat-surat yang bersifat penting dari suatu keputusan DPD ditandatangani oleh Ketuadan Sekretaris DPD, kecuali untuk tindakan hukum di bidang keuangan DPD diwakilioleh Ketua dan Bendahara DPD.

(5) Apabila Ketua atau Sekretaris DPD atau kedua-duanya berhalangan, surat dapatditandatangani oleh Wakil Ketua dan Wakil Sekretaris DPD.

PASAL 14PERALIHAN JABATAN PENGURUS DEWAN PIMPINAN DAERAH

(1) Pengurus DPD yang telah berakhir masa jabatannya dan dinyatakan demisioner olehKonferensi Daerah tetap menjalankan tugasnya sampai dengan adanya serah terimajabatan dengan pengurus DPD yang baru hasil Konferensi Daerah, selambat-lambatnyadalam waktu 30 (tigapuluh) hari sejak terbentuknya pengurus DPD yang baru.

(2) Dalam masa demisioner sampai dengan adanya serah terima jabatan dengan pengurusDPD yang baru, pengurus DPD yang demisioner tidak dapat mengambil keputusan ataukebijakan yang bersifat stategis.

PASAL 15PEMBEKUAN DEWAN PIMPINAN DAERAH

(1) DPP berwenang membekukan kepengurusan DPD apabila ternyata DPD yangbersangkutan melakukan tindakan yang bertentangan dengan Anggaran Dasar dan atauAnggaran Rumah Tangga.

(2) Dalam hal terjadi pembekuan kepengurusan suatu DPD, maka DPP berwenang menunjukseorang Caretaker atau lebih yang bertugas menyelenggarakan Konferensi Daerah LuarBiasa untuk memilih Ketua dan Anggota Formatur guna membentuk kepengurusan DPDyang baru, dengan ketentuan bekas Ketua DPD yang dibekukan tidak boleh mencalonkandiri atau dicalonkan untuk dipilih menjadi Ketua atau Anggota Formatur.

BAB VDEWAN PIMPINAN CABANG

PASAL 16PEMBENTUKAN DEWAN PIMPINAN CABANG

1. Dewan Pimpinan Cabang (DPC) dibentuk di satu wilayah Kabupaten/Kotamadya.

2. Dalam hal di satu wilayah hukum Pengadilan Negeri belum siap dibentuk DPC, makaAdvokat yang ada dapat bergabung menjadi anggota DPC terdekat yang dipilih.

3. DPC sedikitnya mempunyai 3 (tiga) anggota biasa.

4. Pembentukan kepengurusan DPC dan peresmiannya sesuai Anggaran Dasar.


PASAL 17SYARAT-SYARAT MENJADI PENGURUS DPC

(1) Anggota Biasa.

(2) Menunjukkan dedikasi kepada PERKASA.

(3) Khusus Ketua dan Sekretaris telah pernah menjadi pengurus DPC.

(4) Telah menjalankan praktek sebagai Advokat sekurang-kurangnya selama 2 (dua) tahun.

(5) Tidak merangkap sebagai pejabat negara sebagaimana dimaksud Undang-UndangAdvokat dan atau pengurus partai politik, baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah.

(6) Khusus calon pengurus yang telah pernah dijatuhi hukuman penjara karena melakukantindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukumtetap, baru dapat mencalonkan diri atau dicalonkan setelah waktu 1 (satu) tahun terhitungsejak ia habis menjalani masa hukumannya dan sepanjang tidak berhenti ataudiberhentikan sebagai Advokat.

PASAL 18TUGAS DAN WEWENANG DEWAN PIMPINAN CABANG

(1) Dewan Pimpinan Cabang (DPC) mempunyai tugas dan wewenang :a. Melaksanakan tugas dan wewenang yang diberikan oleh Anggaran dasar dan atau

Anggaran Rumah Tangga dan atau tugas dan wewenang diberikan oleh DPP dan atauDPD;

b. Menjaga kerukunan dan kekompakan anggota PERKASA di tingkat DPC;c. Menyelenggarakan rapat-rapat di tingkat DPC;d. Menyelenggarakan Konferensi Cabang;e. Memberikan pertanggung jawaban kepada Konferensi Cabang di akhir masa

jabatannya.

(2) Untuk dapat menjalankan tugas dan wewenangnya, oleh rapat pengurus DPC dapatdijabarkan tugas dari masing-masing pengurus.

(3) Rapat pengurus DPC dapat memberhentikan pengurus DPC yang karena sesuatu haltidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan menggantinya dengan orang lain yangmemenuhi syarat.

(4) Surat-surat yang bersifat penting dari suatu keputusan DPC ditandatangani oleh Ketuadan Sekretaris DPC, kecuali untuk tindakan hukum di bidang keuangan DPC diwakilioleh Ketua dan Bendahara DPC.

(5) Apabila Ketua atau Sekretaris DPC atau kedua-duanya berhalangan, surat dapatditandatangani oleh Wakil Ketua dan Wakil Sekretaris DPC.

PASAL 19PERALIHAN JABATAN PENGURUS DEWAN PIMPINAN CABANG

(1) Pengurus DPC yang telah berakhir masa jabatannya dan telah dinyatakan demisioneroleh Konferensi Cabang, tetap menjalankan tugasnya sampai dengan adanya serah terimajabatan dari pengurus DPC demisioner dengan pengurus DPC baru hasil KonferensiCabang, selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tigapuluh) hari sejak terbentuknyapengurus DPC yang baru.

(2) Dalam masa demisioner sampai dengan adanya serah terima jabatan dengan pengurusDPC yang baru, pengurus DPC demisioner tidak dapat mengambil keputusan ataukebijakan yang bersifat strategis.


PASAL 20PEMBEKUAN DEWAN PIMPINAN CABANG

(1) DPP berwenang membekukan kepengurusan DPC apabila ternyata DPC yangbersangkutan melakukan tindakan yang bertentangan dengan Anggaran Dasar dan atauAnggaran Rumah Tangga.

(2) Dalam hal terjadi pembekuan kepengurusan suatu DPC, maka DPP berwenang menunjukseorang Caretaker atau lebih yang bertugas menyelenggarakan Konferensi Cabang LuarBiasa untuk memilih Ketua dan Anggta Formatur guna membentuk kepenurusan DPCyang baru, dengan ketentuan bekas Ketua DPC yang dibekukan tidak dibolehmencalonkan diri atau dicalonkan untuk dipilih sebagai Ketua atau Anggota Formatur.

PASAL 21PEMBUBARAN DEWAN PIMPINAN CABANG

(1) DPC dapat dinyatakan bubar oleh DPP setelah berkoordinasi dengan DPD, dengan suatuSurat Keputusan untuk itu dan apabila jumlah anggotanya menjadi kurang dari 3 (tiga)orang.

(2) Dalam keadaan yang dimaksud dalam ayat (1) maka anggota pengurus DPC yang masihada melakukan likuidasi kekayaan DPC dan selanjutnya menyerahkan sisa kekayaanyang ada kepada DPP melalui DPD.

(3) Apabila anggota pengurus DPC yang masih ada tidak melakukan likuidasi, maka DPPbersama-sama DPD dapat membentuk tim likuidasi yang bertugas melakukanpemberesan.

(4) Apabila suatu DPC dinyatakan bubar, maka anggota DPC yang tersisa menggabungkandiri menjadi anggota DPC terdekat yang dipilih.

BAB VIRAPAT - RAPAT PENGURUS

PASAL 22BENTUK RAPAT PENGURUS

(1) Bentuk Rapat Pengurus terdiri dari :a. Rapat Pengurus Harian;b. Rapat Pengurus Pleno;c. Rapat Pengurus Pleno Diperluas.

(2) Pengertian bentuk Rapat Pengurus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 AnggaranDasar.

PASAL 23PENYELENGGARAAN RAPAT PENGURUS

(1) Rapat-rapat pengurus, baik di tingkat DPP, DPD maupun DPC sebagaimana dimaksudPasal 43 Anggaran Dasar dapat diselenggarakan setiap saat jika diperlukan.

(2) Rapat Pengurus Harian diselenggarakan untuk membahas dan memutuskan segalasesuatu urusan organisasi yang sifatnya rutin untuk menjalankan roda organisasi sehari-hari di masing-masing tingkatan kepengurusan. Rapat Pengurus harian setidak-tidaknyadiselenggarakan setiap bulan sekali di masing-masing tingkatan kepengurusan.

(3) Rapat Pengurus Pleno diselenggarakan untuk membahas dan memutuskan segala sesuatuurusan organisasi yang keputusannya membebani anggota, baik yang bersifatadministrasi maupun finasial atau yang bersifat memilih utusan perseorangan dalam


acara organisasi maupun acara di luar organisasi. Rapat Pengurus Pleno diselenggarakansesuai dengan kebutuhan.

(4) Rapat Pengurus Pleno Diperluas diselenggarakan untuk membahas dan memutuskansegala sesuatu urusan organisasi yang bersifat strategis, baik di tingkat DPP, DPDmaupun DPC sesuai dengan keadaan.

(5) Rapat Pengurus sah untuk mengambil keputusan jika dihadiri sedikitnya 2/3 (dua pertiga) dari pengurus yang berhak hadir.

BAB VIIPASAL 26

HUBUNGAN ANTARA DPP, DPD DAN DPC(1) Hubungan antara DPP, DPD dan DPC sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar

harus dijaga dapat berjalan secara harmonis.

(2) Dalam hal terjadi permasalahan antara DPP dengan DPD atau DPP dengan DPC sedapatmungkin diselesaikan dengan musyawarah untuk mencapai mufakat. Dan jika mufakattidak tercapai maka penyelesaian masalah yang ada diputuskan oleh DPP setelahmendengar pendapat dari Dewan Penasehat Pusat dan Dewan Penasehat Daerah.

(3) Dalam hal terjadi permasalahan antara DPD satu dengan DPD yang lain, sedapatmungkin diselesaikan dengan musyawarah untuk mencapai mufakat. Dan jika mufakattidak tercapai maka penyelesaian masalah yang ada diputuskan oleh DPP setelahmendengar pendapat dari Dewan Penasehat masing-masing DPD yang mempunyaimasalah.

(4) Dalam hal terjadi permasalahan antara DPD dengan DPC sedapat mungkin diselesaikandengan musyawarah untuk mencapai mufakat. Dan jika mufakat tidak tercapai makapenyelesaian masalah yang ada diputuskan oleh DPP setelah mendengar pendapat dariDewan Penasehat DPP dan Dewan Penasehat DPC yang mempunyai masalah.

BAB VIII

PASAL 27KEKAYAAN

(1) Kekayaan PERKASA diperoleh dari uang pangkal/uang pendaftaran anggota, uang iurananggota, uang sumbangan baik dari anggota atau dari pihak ketiga dan lain-lainkekayaaan yang diperoleh dengan sah.

(2) Uang pangkal menjadi anggota PERKASA diatur oleh DPP.

(3) Uang pendaftaran anggota diatur oleh DPP.

(4) Tiap-tiap anggota harus pula membayar iuran anggota yang diatur oleh DPP setiap bulan.

(5) Besarnya uang pangkal dan iuran anggota dapat dikurangi/ditambah oleh DPCPERKASA disesuaikan dengan kemampuan Cabang atau atas petunjuk DPP.

(6) Besarnya peruntukan iuran anggota bagi DPP, DPD dan DPC ditetapkan oleh masing-masing DPC dengan mendapatkan persetujuan dari DPP.

(7) Uang perpanjangan kartu tanda pengenal advokat dan biaya cetak kartu tanda pengenaladvokat PERKASA dikarenakan hilang atau rusak ditetapkan oleh DPP.

(8) Uang sumbangan baik dari anggota atau dari pihak ketiga dan lain-lain kekayaan yangdiperoleh dengan sah, yang didapat oleh DPP, oleh DPD atau oleh DPC menjadikekayaan masing-masing (tanpa ada pembagian).


(9) DPP dan masing-masing DPD serta masing-masing DPC berhak mengelola kekayaannyasendiri-sendiri.

BAB IXKODE ETIK DAN DEWAN KEHORMATAN

PASAL 27KODE ETIK

(1) Sepanjang belum ditetapkan lain, Kode Etik yang berlaku bagi seluruh AnggotaPERKASA adalah Kode Etik yang disahkan oleh Komite Kerja Advokat Indonesia yangterdiri dari : Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN), Asosiasi Advokat Indonesia (AAI),Ikatan Penasihat Hukum Indonesia (IPHI), Himpunan Advokat Dan Pengacara Indonesia(HAPI), Serikat Pengacara Indonesia (SPI), Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia(AKHI) dan Himpunan Konsultan Hukum Pasal Modal Indonesaia (HKHPM) padatanggal 23-5-2002 (duapuluh tiga Mei duaribu dua) di Jakarta.

(2) Setiap Anggota PERKASA wajib mentaati ketentuan yang ada dalam Kode Etiksebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) di atas.

PASAL 28TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KEHORMATAN

(1) Dewan Kehormatan Pusat ditetapkan oleh DPP dan Dewan Kehormatan Daerahditetapkan oleh Dewan Kehormatan Pusat atas usulan dari DPD yang bersangkutan.

(2) Dewan Kehormatan berwenang memeriksa dan mengadili perkara pelanggaran KodeEtik yang dilakukan oleh Advokat yang menjadi anggota PERKASA.

(3) Dewan Kehormatan Pusat berwenang untuk membuat, mengesahkan dan memenetapkantata cara/hukum acara untuk memeriksa dan mengadili pelanggaran Kode Etik.

(4) Dalam memeriksa dan mengadili perkara pelanggaran Kode Etik, Dewan Kehormatanberpedoman pada tata cara/hukum acara yang telah diatur dalam Kode Etik sebagaimanadimaksud Pasal 25 dan atau tata cara/hukum acara yang telah ditetapkan sebelumnyaoleh Dewan Kehormatan Pusat.

(5) Jika terjadi kekosongan anggota Dewan Kehormatan, maka Ketua Dewan KehormatanPusat atau Ketua Dewan Kehormatan Daerah berwenang mengusulkan calon kepadaDPP atau DPD yang bersangkutan untuk ditetapkan menjadi pengganti anggota yangkosong.

(6) Jika terjadi kekosongan Ketua Dewan Kehormatan Pusat atau Ketua Dewan KehormatanDaerah, maka anggota Dewan Kehormatan yang masih ada berwenang memilih Ketuadan disampaikan kepada DPP atau DPD yang bersangkutan untuk ditetapkan.

BAB XDEWAN PENASEHAT

PASAL 29TUGAS DAN WEWENANG DEWAN PENASEHAT

(1) Dewan Penasehat Pusat ditetapkan oleh DPP, Dewan Penasehat Daerah ditetapkan olehDPD dan Dewan Penasehat Cabang ditetapkan oleh DPC.

(2) Ketua dan Anggota Dewan Penasehat masing-masing tingkatan ditetapkan denganmemilih Advokat senior di masing-masing tingkatan.


(3) Dewan Penasehat di masing-masing tingkatan berwenang memberikan nasehat ataupetimbangan, baik diminta maupun tidak diminta, kepada DPP, DPD maupun DPC yangbersangkutan.

(4) Jika terjadi kekosongan anggota Dewan Penasehat, maka Ketua Dewan Penasehatberwenang mengusulkan calon kepada DPP, DPD atau DPC yang bersangkutan untukditetapkan menjadi pengganti anggota yang kosong.

(5) Jika terjadi kekosongan Ketua, maka anggota Dewan Penasehat yang masih adaberwenang memilih Ketua dan disampaikan kepada DPP, DPD atau DPC yangbersangkutan untuk ditetapkan.

BAB XITUGAS DAN WEWENANG DEWAN STANDAR PROFESI ADVOKAT

PASAL 30(1) Dewan Standar Profesi Advokat ditetapkan oleh DPP.

(2) Ketua dan Anggota Dewan Standar ditetapkan oleh DPP.

(3) Dewan Standar Profesi Advokat berwenang menyusun, memelihara dan mengembangkanstandar kompetensi advokat dengan cara :a. mengidentifikasi kebutuhan standar profesi advokat;b. menyusun standar profesi advokat;c. mengembangkan standar profesi advokat;d. mengkaji ulang standar profesi advokat.

(4) Jika terjadi kekosongan anggota Dewan Standar Profesi Advokat, maka Ketua DewanStandar Profesi Advokat berwenang mengusulkan calon kepada DPP untuk ditetapkanmenjadi pengganti anggota yang kosong.

(5) Jika terjadi kekosongan Ketua, maka anggota Dewan Standar Profesi Advokat yangmasih ada berwenang memilih Ketua dan disampaikan kepada DPP, DPD atau DPC yangbersangkutan untuk ditetapkan.

BAB XIITUGAS DAN WEWENANG KOMISI PENGAWAS

PASAL 31(1) Pelaksanaan pengawasan sehari hari terhadap Advokat dilakukan oleh Komisi Pengawas

yang dibentuk PERKASA berdasarkan keputusan Rapat Pleno DPP untuk masa jabatanselama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal keputusan Rapat Pleno DPP tersebut.

(2) Komisi Pengawas di tingkat DPD dibentuk berdasarkan Keputusan Rapat Pleno DPDuntuk masa jabatan selama 4 (empat) tahun terhitung sejak tanggal Keputusan RapatPleno DPD.

(3) Komisi Pengawas di tingkat DPC dibentuk berdasarkan Keputusan Rapat Pleno DPCuntuk masa jabatan selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal Keputusan Rapat PlenoDPC.

(4) Keanggotaan Komisi Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsurAdvokat senior, pakar/tenaga ahli di bidang hukum, akademisi, dan tokoh masyarakat.

(5) Susunan anggota Komisi Pengawas sekurang kurangnya terdiri atas Ketua merangkapanggota, sekretaris merangkap anggota dan 1 (satu) orang anggota lainnya.

(6) Penentuan susunan anggota Komisi Pengawas ditentukan sendiri di antara para anggotaKomisi Pengawas.


(7) Dalam hal terjadi lowongan anggota Komisi Pengawas, Rapat Pleno DPP/DPD/DPCakan diadakan untuk mengisi lowongan tersebut untuk sisa masa jabatan KomisiPengawas pada waktu itu.

(8) Temuan yang diperoleh Komisi Pengawas dalam melakukan pengawasan terhadapAdvokat diadukan kepada DPP/DPD/DPC dan Dewan Kehormatan untuk ditindaklanjutisesuai dengan ketentuan Kode Etik.

(9) Ketentuan mengenai tata cara pengawasan diatur lebih lanjut dengan Surat KeputusanDPP.

BAB XIIIKETENTUAN-KETENTUAN LAIN

PASAL 32(1) Apabila suatu ketentuan dalam Anggaran Rumah Tangga tidak jelas atau apabila timbul

perbedaan penafsiran mengenai sesuatu ketentuan, maka hal itu diputus oleh DPP dengansurat keputusan.

(2) DPP dapat menetapkan suatu kebijakan yang belum atau tidak diatur dalam AnggaranRumah Tangga dan hal itu dilaporkan dalam rapat kerja serta dipertanggungjawabkandalam Kongres berikutnya.

PASAL 33Anggaran Rumah Tangga ini berlaku sejak ditetapkan.


Documents

ANGGARAN DASAR ANGGARAN RUMAH TANGGA€¦ · ANGGARAN DASAR PERSERIKATAN ADVOCAD NUSANTARA (PERKASA) MUKADIMAH 1. Bahwa Negara REPUBLIK INDONESIA adalah Negara Hukum yang berdasarkan