ANGGARAN DASAR MUKADIMAH Dengan Rahmat Tuhan Yang …yes.partaihanura.or.id/uploads/AD ART PARTAI HANURA... · Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa ... kehidupan bangsa serta ikut melaksanakan

1

ANGGARAN DASAR PARTAI HATI NURANI RAKYAT

MUKADIMAH

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa

Bahwa sesungguhnya Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945 adalah karunia Tuhan Yang Maha Esa dan atas perjuangan panjang pendiri bangsa yang penuh pengorbanan serta bersatu padu bagi terwujudnya cita-cita membentuk suatu pemerintahan negara Republik Indonesia guna melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dalam memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan Kemerdekaan, Perdamaian Abadi dan Keadilan Sosial.

Bahwa setelah memperhatikan kondisi lingkungan global, regional

dan nasional ternyata bangsa Indonesia masih belum secara sungguh-sungguh mewujudkan cita-cita tersebut, oleh karena itu dibutuhkan semangat untuk lebih memahami Hati Nurani Rakyat melaIui kepemimpinan yang Bertakwa, Jujur, Tegas, Berani dan Berkemampuan.

Bahwa didorong oleh rasa tanggung jawab sebagai bangsa Indonesia

dan dengan semangat perjuangan Bekerja Untuk Keunggulan Bangsa, dibutuhkan penyelenggara negara yang bersih dan berwibawa, efektif serta bekerja semata-mata untuk kepentingan rakyat.

Bahwa pada sejatinya, partai politik adalah wadah untuk rekrutmen

kader dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi. Maka dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa kami telah mendirikan

Partai politik yang diberi nama Partai Hati Nurani Rakyat disingkat HANURA dan syukur alhamdulillah sejak dideklarasikan pada tanggal 21 Desember 2006 sampai saat ini Partai Hati Nurani Rakyat mencapai prestasi yang membanggakan baik secara kualitatif dan kuantitatif menghasilkan legislator disemua tingkatan serta di nobatkan sebagai Partai terbersih dari korupsi sepanjang periode 2009-2014.

2

Kemudian berdasarkan perkembangan organisasi dan tuntutan politik

Nasional diperlukan adanya penyempurnaan peraturan termasuk penguatan Kode Etik.

Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah

Tangga Partai maka pada saat Musyawarah Nasional-II di Solo pada tanggal 13 – 15 Februari 2015 telah dilakukan penyempurnaan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai sebagai berikut:

3

BAB I NAMA PARTAI, WAKTU DEKLARASI, DAN KEDUDUKAN

Pasal 1 Nama Partai

Partai ini bernama Partai Hati Nurani Rakyat disingkat Partai HANURA, yang selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini disebut Partai.

Pasal 2 Waktu Deklarasi

Partai dideklarasikan di Jakarta pada tanggal 21 Desember 2006.

Pasal 3 Kedudukan

Dewan Pimpinan Pusat berkedudukan di ibu kota Negara Republik Indonesia, Dewan Pimpinan Daerah berkedudukan di ibu kota provinsi dan Dewan Pimpinan Cabang berkedudukan di ibu kota kabupaten/ kota yang bersangkutan.

BAB II LAMBANG, BENDERA, TANDA GAMBAR, ATRIBUT,

LAGU PERJUANGAN DAN SALAM PERJUANGAN

Pasal 4

Lambang

4

(1) Gambar lambang berbentuk empat persegi panjang berbingkai hitam dengan warna putih-merah-putih mendatar, pada bagian merah bertuliskan HANURA warna putih dengan ujung meruncing berbentuk anak panah melesat maju menuju warna coklat tanah dan pada bagian putih bawah tertulis PARTAI HATI NURANI RAKYAT warna hitam.

(2) Arti warna pada lambang: Lambang terdiri dari warna putih, merah, hitam dan coklat tanah.

a. Warna putih bermakna kesucian dalam mengemban amanah hati nurani rakyat.

b. Warna merah bermakna keberanian dalam menghadapi berbagai tantangan perjuangan.

c. Warna hitam bermakna keteguhan hati dan ketegasan sikap dalam mencapai cita-cita perjuangan.

d. Warna coklat tanah bermakna kearifan dalam mewujud-kan kemandirian bangsa dan kesejahteraan rakyat.

(3) Arti simbol pada lambang: a. Anak panah bersudut lima melambangkan cita-cita yang akan

dicapai berlandaskan Pancasila. b. Tulisan HANURA di tengah anak panah melambangkan derap

langkah perjuangan Partai yang selalu bergerak maju mengemban amanah hati nurani rakyat menuju masa depan Indonesia yang lebih baik.

c. Gambar lambang berbentuk empat persegi panjang bermakna komitmen untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

d. Bingkai hitam bermakna persatuan dan kesatuan dalam perjuangan yang berlandaskan pada keteguhan hati dan ketegasan sikap.

(4) Arti lambang Partai HANURA secara keseluruhan adalah partai pengemban amanah suci hati nurani rakyat, senantiasa menjunjung tinggi keadilan, kebenaran dan kejujuran serta berani, tegas dan teguh berjuang menghadapi berbagai tantangan untuk mewujudkan

5

kemandirian bangsa dan kesejahteraan rakyat berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasa1 5 Bendera

Bendera Partai sama dengan lambang Partai.

Pasal 6 Tanda Gambar

Tanda gambar Partai sama dengan lambang Partai.

Pasal 7 Atribut

(1) Partai mempunyai atribut organisasi. (2) Ketentuan lebih lanjut tentang atribut diatur dalam Anggaran Rumah

Tangga.

Pasal 8 Lagu Perjuangan

(1) Partai mempunyai lagu Perjuangan yaitu MARS HANURA. (2) Ketentuan lebih lanjut tentang Lagu Perjuangan diatur dalam Anggaran

Rumah Tangga.

Pasal 9 Salam Perjuangan

(1) Partai mempunyai Salam Perjuangan. (2) Ketentuan lebih lanjut tentang Salam Perjuangan diatur dalam

Anggaran Rumah Tangga.

BAB III

6

KEDAULATAN

Pasal 10

Kedaulatan Partai sepenuhnya berada pada musyawarah Partai dan dilaksanakan menurut ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

BAB IV ASAS, CIRI, NILAI DASAR PERJUANGAN DAN DOKTRIN

Pasal 11 Asas

Partai berasaskan Pancasila.

Pasal 12 Ciri

Partai memiliki ciri yang bersifat nasionalis religius, terbuka bagi seluruh warga negara Republik Indonesia tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, status sosial dan gender.

Pasal 13

Nilai Dasar Perjuangan (1) Nilai dasar perjuangan Partai adalah ketakwaan, kemandirian,

kebersamaan, kerakyatan dan kesederhanaan. (2) Ketakwaan berarti dalam gerak langkah senantiasa mendasarkan pada

nilai etika dan moralitas atas dasar ke Tuhanan Yang Maha Esa. (3) Kemandirian berarti pribadi yang bermartabat dan mengutamakan

sumber daya manusia serta sumberdaya alam untuk keunggulan

7

bangsa, tanpa harus bergantung pada pihak lain dan terbebas dari intervensi pihak asing.

(4) Kebersamaan berarti selalu menjalin keharmonisan dari keberagaman etnis, suku, agama, bahasa dan adat istiadat.

(5) Kerakyatan berarti peka terhadap aspirasi, tuntutan, kondisi, dan harapan rakyat dan konsisten dalam memperjuangkannya.

(6) Kesederhanaan berarti selalu mengedepankan sikap dan perilaku yang bersahaja.

Pasal 14 Doktrin

(1) Partai HANURA mempunyai doktrin. (2) Doktrin adalah kesatuan pemikiran dan paham yang menyangkut

penghayatan serta pelaksanaan Hati Nurani secara nyata dalam perjuangan Partai HANURA.

(3) Doktrin merupakan pedoman, pegangan dan bimbingan dalam melaksanakan segala kegiatan dan usaha dalam bidang ideologi, politik, hukum, ekonomi, sosial dan budaya serta keamanan berdasarkan 5 (lima) nilai dasar perjuangan: ketakwaan, kemandirian, kebersamaan, kerakyatan dan kesederhanaan.

(4) Doktrin Partai HANURA ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat.

BAB V KODE ETIK DAN IKRAR

Pasal 15

Kode Etik (1) Partai HANURA mempunyai Kode Etik. (2) Kode Etik adalah perangkat sistem nilai dan norma yang berlaku

dilingkungan Partai HANURA dan wajib ditaati serta dijalankan oleh seluruh anggota dan pengurus partai, merupakan kesepakatan bersama sebagai landasan tingkah laku dalam berpikir, berpendapat dan berbuat.

(3) Kode etik bertujuan untuk memastikan agar anggota, kader dan pengurus partai selalu menjaga harkat, martabat, kehormatan dan

8

kredibilitas serta integritas moral dalam menjalankan tugas dan kewajibannya.

(4) Kode Etik sebagai yang dimaksud ayat (1) dituangkan dalam naskah tersendiri yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Anggaran Dasar ini. ( Lampiran I )

(5) Ketentuan lebih lanjut tentang Kode Etik diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 16 Ikrar

(1) Partai HANURA mempunyai Ikrar. (2) Ikrar sebagai yang dimaksud ayat (1) dituangkan dalam naskah

tersendiri yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari anggaran dasar ini.

(3) Ketentuan lebih lanjut tentang Ikrar diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB VI

VISI DAN MISI

Pasal 17 Visi

Terwujudnya bangsa Indonesia yang bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

Pasal 18 Misi

(1) Mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa melalui

penyelenggaraan negara yang demokratis, transparan dan akuntabel dengan senantiasa berdasar pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

9

(2) Melahirkan pemimpin yang bertakwa, jujur, berani, tegas dan berkemampuan dalam menjalankan tugas dengan senantiasa mengedepankan hati nurani.

(3) Menegakkan hak dan kewajiban asasi manusia dan supremasi hukum yang sesuai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 untuk mewujudkan keadilan dan kepastian hukum guna melindungi kehidupan rakyat, bangsa dan negara.

(4) Membangun sumber daya manusia yang berakhlak mulia, sehat, cerdas, terampil dan berwawasan nasional.

(5) Memberikan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya kepada kaum perempuan dan pemuda pada posisi strategis untuk berperan aktif dalam pembangunan bangsa.

(6) Membangun sistem perekonomian nasional yang berkeadilan, berwawasan lingkungan dan berorientasi pada penguatan ekonomi kerakyatan dengan memanfaatkan dan mengembangkan sumber daya alam secara tepat guna dan berdaya guna serta membuka kesempatan berusaha dan lapangan kerja yang seluas-luasnya untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan rakyat.

(7) Memberantas korupsi, kolusi dan nepotisme secara total dalam rangka mewujudkan Indonesia yang maju, mandiri dan bermartabat.

(8) Mengembangkan Otonomi Daerah untuk lebih memacu percepatan dan pemerataan pembangunan di seluruh tanah air guna memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB VII

TUJUAN, FUNGSI, DAN TUGAS POKOK

Pasal 19 Tujuan

(1) Tujuan Umum Partai adalah:

a. Mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

b. Menjaga dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

10

c. Mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

d. Mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. (2) Tujuan Khusus Partai adalah:

a. Meningkatkan partisipasi politik anggota dan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan kegiatan politik dan pemerintahan.

b. Memperjuangkan cita-cita partai politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

(3) Tujuan Partai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diwujudkan secara konstitusional.

Pasal 20 Fungsi

Partai berfungsi sebagai: (1) Sarana pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar

menjadi warga negara Republik Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

(2) Sarana penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

(3) Penyerap, penghimpun dan penyalur aspirasi politik masyarakat secara konstitusional dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara.

(4) Wadah untuk mengembangkan partisipasi politik rakyat. (5) Wadah untuk rekrutmen kader dalam proses pengisian jabatan politik

melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender.

Pasal 21

Tugas Pokok

Partai membangun organisasi yang solid dan merakyat di semua tingkatan, melakukan rekrutmen dan kaderisasi serta upaya-upaya taktis dan strategis guna memenangkan Pemilu Legislatif, Pemilihan Presiden/Wakil Presiden dan Pemilihan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam rangka meningkatkan

11

kualitas dan kuantitas pemimpin yang memiliki integritas, kompetensi dan berhati nurani.

BAB VIII HAK, KEWAJlBAN DAN PENDIDIKAN POLITIK

Pasal 22

Hak Partai berhak: (1) Memperoleh perlakuan yang sama, sederajat dan adil dari negara. (2) Mengatur dan mengurus rumah tangga organisasi secara mandiri. (3) Memperoleh hak cipta atas nama, lambang, dan tanda gambar Partai

politik sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (4) Ikut serta dalam Pemilihan Umum, Pemilihan Presiden/Wakil Presiden

dan Pemilihan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(5) Mengajukan calon untuk mengisi keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(6) Membentuk Fraksi di tingkat Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan menetapkan pengisian jabatan-jabatan DPR/DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ketentuan Partai.

(7) Mengusulkan pemberhentian anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ketentuan Partai.

(8) Mengusulkan pergantian antar waktu Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ketentuan Partai.

(9) Mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden, calon gubernur dan wakil gubernur, calon bupati dan wakil bupati, serta calon wali kota dan wakil wali kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ketentuan Partai.

(10) Mengusulkan calon pejabat eksekutif. (11) Membentuk Organisasi Sayap Partai.

12

(12) Memperoleh bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/ Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta sumber-sumber lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

Kewajiban

Partai berkewajiban: (1) Mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai.

(2) Memelihara dan mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

(3) Berpartisipasi aktif dalam pembangunan nasional. (4) Menjunjung tinggi supremasi hukum, demokrasi dan hak asasi

manusia. (5) Melakukan pendidikan politik dan menyalurkan aspirasi politik

anggotanya. (6) Menyukseskan penyelenggaraan Pemilu, pilpres dan pilkada. (7) Melakukan pendaftaran dan pendataan anggota. (8) Membuat pembukuan, mencatat daftar penyumbang dan jumlah

sumbangan yang diterima secara transparan dan akuntabel. (9) Menyampaikan laporan penerimaan dan pengeluaran keuangan yang

bersumber dari dana bantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Dearah secara berkala 1 (satu) tahun sekali kepada Pemerintah setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

(10) Memiliki rekening khusus dana kampanye Pemilihan Umum. (11) Menyosialisasikan Program Partai kepada masyarakat.

Pasal 24 Pendidikan Politik

(1) Partai Politik melakukan pendidikan politik bagi masyarakat sesuai

dengan ruang lingkup tanggung jawabnya dengan memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender dengan tujuan antara lain:

13

a. Meningkatkan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;

b. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam kehidupan berpolitik, berbangsa dan bernegara;

c. Meningkatkan kemandirian, kedewasaan dan membangun karakter bangsa dalam rangka memelihara persatuan dan kesatuan bangsa.

d. Pendidikan politik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan untuk membangun etika dan budaya politik yang berbasis hati nurani berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

BAB IX

KEANGGOTAAN, KEWAJIBAN, HAK DAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA

Pasal 25

Keanggotaan

(1) Setiap Warga Negara Republik Indonesia dapat menjadi anggota Partai dengan memenuhi ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

(2) Keanggotaan Partai terdiri dari: a. Anggota. b. Anggota Kehormatan.

(3) Keanggotaan Partai bersifat terbuka, sukarela, bebas, dan tidak diskriminatif serta menyetujui AD/ART.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai keanggotaan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 26

Kewajiban Anggota

(1) Setiap anggota memiliki kewajiban yang harus dilaksanakan. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban anggota diatur dalam


Pasal 27

14

Hak Anggota (1) Setiap anggota memiliki hak. (2) Ketentuan lebih lanjut tentang hak anggota diatur dalam Anggaran

Rumah Tangga.

Pasal 28 Pemberhentian Anggota

(1) Anggota dapat berhenti atau diberhentikan dari keanggotaan Partai. (2) Ketentuan lebih lanjut tentang pemberhentian anggota diatur dalam


BAB X KADER

Pasal 29

(1) Partai memiliki Kader. (2) Kader Partai adalah anggota yang telah mengikuti pendidikan dan

pelatihan dan/atau telah membuktikan partisipasi aktif dalam membangun kehidupan Partai.

(3) Ketentuan lebih lanjut tentang kader Partai serta pelatihan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB XI

ORGANISASI KEPENGURUSAN DAN PERWAKILAN LUAR NEGERI

Pasal 30

Organisasi Kepengurusan (1) Organisasi kepengurusan Partai terdiri dari tingkat pusat, tingkat

provinsi, tingkat kabupaten/kota, tingkat kecamatan, tingkat desa/kelurahan, tingkat rukun warga dan rukun tetangga.

(2) Kepengurusan tingkat pusat disusun dengan menyertakan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan.

15

(3) Kepengurusan tingkat provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, desa/kelurahan, rukun warga dan rukun tetangga disusun dengan memperhatikan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan.

(4) Organisasi kepengurusan Partai tingkat pusat terdiri dari: a. Dewan Penasihat. b. Dewan Pimpinan Pusat (DPP). c. Dewan Kehormatan. d. Divisi Pemenangan Pemilu.

(5) Organisasi kepengurusan Partai di tingkat provinsi terdiri dari: a. Dewan Penasihat. b. Dewan Pimpinan Daerah (DPD). c. Badan Pemenangan Pemilu.

(6) Organisasi kepengurusan Partai di tingkat kabupaten/kota terdiri dari: a. Dewan Penasihat. b. Dewan Pimpinan Cabang (DPC). c. Komite Pemenangan Pemilu.

(7) Organisasi kepengurusan Partai di tingkat kecamatan terdiri dari: a. Penasihat. b. Pimpinan Anak Cabang (PAC). c. Tim Pemenangan Pemilu.

(8) Organisasi kepengurusan Partai di tingkat desa/kelurahan terdiri dari: a. Penasihat. b. Pimpinan Ranting (PR).

(9) Organisasi kepengurusan Partai di tingkat rukun warga terdiri dari: a. Pimpinan Anak Ranting (PAR). b. Alat Kelengkapan Partai.

(10) Organisasi kepengurusan Partai di tingkat rukun tetangga adalah Kelompok Penggerak Anggota (KPA).

(11) Ketentuan lebih lanjut tentang organisasi kepengurusan Partai, diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 31

Pewakilan Luar Negeri (1) Partai dapat membentuk perwakilan di Luar Negeri.

16

(2) Ketentuan lebih lanjut tentang Perwakilan Luar Negeri diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB XII

PENGERTIAN, WEWENANG DAN KEWAJIBAN PENGURUS

Pasal 32 Dewan Penasihat

(1) Dewan Penasihat adalah badan struktural Partai yang ada di tingkat

pusat sampai dengan tingkat Ranting. (2) Ketua Dewan Penasihat dipilih dan ditetapkan oleh Formatur yang

dibentuk dalam Musyawarah/Musyawarah Luar Biasa pada tingkat kepengurusan masing-masing; anggota Dewan Penasihat dipilih oleh Ketua Dewan Penasihat bersama-sama dengan Dewan Pimpinan Partai sesuai tingkatannya dan ditetapkan oleh Dewan Pimpinan/Pimpinan Partai satu tingkat diatasnya.

(3) Wewenang Dewan Penasihat, memberikan saran dan nasihat, diminta atau tidak diminta, kepada Dewan Pimpinan/Pimpinan Partai pada tingkatannya.

(4) Kewajiban Dewan Penasihat mematuhi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta Peraturan Organisasi.

(5) Ketentuan lebih lanjut tentang Dewan Penasihat diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 33

Dewan Pakar (1) Dewan Pakar adalah alat kelengkapan Partai yang dapat dibentuk

sampai tingkat Pimpinan Ranting, sebagai badan nonstruktural tempat berhimpunnya para pakar, yang memberi konsultasi kepakaran kepada Partai.

(2) Ketentuan lebih lanjut tentang Dewan Pakar diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 34

Dewan Pimpinan Pusat

17

(1) Dewan Pimpinan Pusat adalah badan struktural pelaksana Partai di

tingkat nasional. (2) Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat dipilih dan ditetapkan oleh

Musyawarah Nasional/Musyawarah Nasional Luar Biasa; Ketua Umum terpilih sebagai Ketua Formatur memiliki hak prerogatif untuk menyusun komposisi dan personalia Dewan Pimpinan Pusat dengan dibantu anggota formatur.

(3) Dewan Pimpinan Pusat mempunyai wewenang: a. Menentukan kebijakan dan strategi Partai di tingkat nasional

berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART), Keputusan Musyawarah dan Rapat tingkat nasional serta Keputusan DPP.

b. Menerbitkan Peraturan Organisasi dan peraturan lain yang diperlukan.

c. Memilih dan menetapkan anggota Dewan Penasihat bersama-sama dengan Ketua Dewan Penasihat.

d. Memilih dan menetapkan anggota Dewan Kehormatan bersama-sama ketua Dewan Kehormatan.

e. Memilih dan menetapkan anggota Divisi Pemenangan Pemilu bersama-sama Ketua Divisi Pemenangan Pemilu.

f. Memilih dan menetapkan Dewan Pakar Pusat. g. Menetapkan dan melantik Dewan Penasihat Daerah dan Dewan

Pimpinan Daerah hasil Musyawarah Daerah (Musda)/Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub).

h. Menyelesaikan perselisihan kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah dan Dewan Pimpinan Cabang yang dapat mengganggu solidaritas dan soliditas partai.

i. Membentuk dan mengangkat kepengurusan badan/lembaga tingkat pusat dan perwakilan di luar negeri.

j. Membentuk Organisasi Sayap. k. Mempertimbangkan, memutuskan dan menetapkan calon

presiden/wakil presiden. l. Mempertimbangkan, memutuskan dan menetapkan penugasan

kader Partai di lembaga eksekutif tingkat nasional dan lembaga tinggi negara.

18

m. Mempertimbangkan, memutuskan dan menetapkan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

n. Mengajukan daftar nama calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia kepada Komisi Pemilihan Umum.

o. Mempertimbangkan, memutuskan dan menetapkan pengangkatan pemberhentian pimpinan fraksi Partai HANURA dan pengisian jabatan-jabatan di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

p. Mempertimbangkan, memutuskan dan menetapkan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi yang diajukan Dewan Pimpinan Daerah.

q. Mempertimbangkan, memutuskan dan menetapkan Pergantian Antar Waktu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

r. Mempertimbangkan dan memberi persetujuan tertulis Pergantian Antar Waktu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi yang diajukan Dewan Pimpinan Daerah.

s. Mempertimbangkan dan memberi persetujuan tertulis Pergantian Antar Waktu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang diajukan Dewan Pimpinan Cabang.

t. Mempertimbangkan dan memutuskan pembekuan pengurus Dewan Pimpinan Daerah dan Dewan Pimpinan Cabang yang nyata-nyata merugikan Partai dan bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

u. Memutuskan penyelenggaraan Musyawarah Nasional, Musyawarah Nasional Luar Biasa, Musyawarah Daerah, Musyawarah Daerah Luar Biasa dan Musyawarah Cabang Luar Biasa.

v. Memutuskan penyelenggaraan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas), Rapat Kerja Nasionan (Rakernas) dan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas).

w. Membatalkan keputusan Dewan Pimpinan Daerah atau Dewan Pimpinan Cabang yang bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga atau Keputusan Dewan Pimpinan Pusat.

x. Mengajukan pergantian antar waktu anggota DPR-RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota untuk ditetapkan dan

19

disampaikan kepada Komisi Pemilihan Umum sesuai Ketentuan Partai.

y. Menjatuhkan sanksi kepada anggota kepengurusan tingkat pusat. z. Memberhentikan anggota Partai. aa. Memberhentikan dan mengangkat Pelaksana Tugas (PLT), ketua

DPD dan ketua DPC yang melanggar AD/ART dan keputusan partai lainnya.

bb. Menyempurnakan, mengembangkan dan membentuk organisasi sesuai kebutuhan yang ditetapkan melalui rapat pengurus harian Dewan Pimpinan Pusat (DPP).

cc. Mewakili Partai di dalam dan di luar Pengadilan. dd. Melimpahkan kewenangan sebagaimana tersebut dalam butir cc

kepada Dewan Pimpinan Partai dibawahnya. (4) Dewan Pimpinan Pusat mempunyai kewajiban:

a. Melaksanakan dan mematuhi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, keputusan musyawarah dan rapat tingkat nasional serta keputusan DPP.

b. Memberikan pertanggungjawaban pada Musyawarah Nasional atau Musyawarah Nasional Luar Biasa.

c. Memberikan perlindungan dan pembelaan hukum kepada anggota dalam kasus-kasus yang terkait dengan Partai.

Pasal 35

Dewan Kehormatan

(1) Dewan Kehormatan adalah badan struktural partai yang hanya ada di tingkat pusat.

(2) Dewan Kehormatan merupakan pembantu utama pimpinan partai yang berwewenang memanggil, memeriksa, menyelesaikan dan memutuskan sanksi terhadap pelanggaran etik, moral dan perselisihan internal yang dilakukan oleh anggota partai sebagaimana diatur dalam AD/ART dan peraturan organisasi partai.

(3) Ketua Dewan Kehormatan dipilih dan di tetapkan oleh tim formatur yang di bentuk dalam munas/munaslub.

(4) Anggota dewan kehormatan dipilih oleh ketua Dewan Kehormatan atas persetujuan Dewan Pimpinan Pusat.

20

Pasal 36 Organisasi Pemenangan Pemilu

(1) Organisasi Pemenangan Pemilu yang di tingkat Pusat disebut Divisi

Pemenangan Pemilu, di tingkat DPD disebut Badan Pemenangan Pemilu, di tingkat Cabang disebut Komite pemenangan Pemilu, sedangkan di tingkat Anak Cabang disebut Tim Pemenangan Pemilu.

(2) Organisasi Pemenangan Pemilu merupakan pembantu utama pimpinan partai yang berwewenang merencanakan, melaksanakan segala usaha dan upaya untuk memenangkan pemilu legislatif, pilpres dan pilkada provinsi/kabupaten-kota sesuai dengan program partai.

(3) Ketua Organisasi Pemenangan Pemilu dipilih dan di tetapkan oleh tim formatur yang di bentuk dalam musyawarah/musyawarah luar biasa sesuai tingkatan.

(4) Anggota Organisasi Pemenangan Pemilu dipilih oleh ketua Organisasi Pemenangan Pemilu atas persetujuan dewan pimpinan sesuai tingkatan.

Pasal 37

Dewan Pimpinan Daerah

(1) Dewan Pimpinan Daerah adalah badan struktural pelaksana Partai di tingkat Provinsi.

(2) Ketua Dewan Pimpinan Daerah dipilih dan ditetapkan oleh Musyawarah Daerah/Musyawarah Daerah Luar Biasa; Ketua Dewan Pimpinan Daerah terpilih sekaligus ditetapkan sebagai Ketua Formatur bersama-sama dengan Anggota Formatur terpilih menyusun komposisi dan personalia DPD.

(3) Dewan Pimpinan Daerah mempunyai wewenang: a. Menentukan kebijakan Partai di tingkat provinsi berdasarkan

ketentuan Anggaran Dasar dan Anggara Rumah Tangga, keputusan musyawarah dan rapat tingkat nasional dan daerah serta Keputusan Dewan Pimpinan Pusat.

b. Menerbitkan dan menjabarkan peraturan organisasi yang diperlukan di jajarannya, yang tidak bertentangan dangan peraturan dan kebijakan Dewan Pimpinan Pusat.

c. Memilih anggota Dewan Penasihat Daerah bersama-sama dengan Ketua Dewan Penasihat Daerah.

21

d. Memilih anggota Badan Pemenangan Pemilu bersama-sama Ketua Badan Pemenangan Pemilu.

e. Memilih dan menetapkan Dewan Pakar Daerah. f. Menetapkan dan melantik kepengurusan Dewan Pimpinan

Cabang hasil Musyawarah Cabang/Musyawarah Cabang Luar Biasa.

g. Menyusun calon anggtota DPRD provinsi untuk selanjutnya diajukan kepada Dewan Pimpinan Pusat untuk mendapatkan pertimbangan dan persetujuan tertulis.

h. Menerbitkan keputusan dan ketetapan calon anggtota DPRD provinsi yang telah mendapat persetujuan tertulis Dewan Pimpinan Pusat untuk selanjutnya diajukan kepada KPU Provinsi.

i. Memutuskan dan menetapkan pengangkatan/pemberhentian Pimpinan Fraksi DPRD Provinsi Partai HANURA.

j. Memutuskan dan menetapkan pengisian jabatan-jabatan pada Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi.

k. Mempertimbangkan, memutuskan dan menetapkan calon anggota DPRD Kabupaten/Kota yang diajukan Dewan Pimpinan Cabang.

l. Menetapkan penugasan kader Partai di lembaga eksekutif tingkat provinsi.

m. Memutuskan penyelenggaraan Musyawarah Daerah, Musyawarah Cabang dan Musyawarah Anak Cabang Luar Biasa.

n. Memutuskan penyelenggara Rapat Pimpinan Daerah, Rapat Kerja Daerah dan Rapat Koordinasi Daerah.

o. Menyelesaikan perselisihan antara Dewan Pimpinan Cabang dengan Pimpinan Anak Cabang yang dapat mengganggu solidaritas dan soliditas Partai.

p. Mengusulkan Pergantian Antar Waktu anggota DPRD provinsi kepada Dewan Pimpinan Pusat untuk mendapat keputusan dan ketetapan.

q. Mengajukan Pergantian Antar Waktu anggota DPRD Provinsi yang telah ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat untuk disampaikan kepada Komisi Pemilihan Umum Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

r. Menjatuhkan sanksi kepada anggota kepengurusan tingkat daerah.

22

s. Memberhentikan sementara anggota Partai. (4) Dewan Pimpinan Daerah mempunyai kewajiban:

a. Melaksanakan segala ketentuan dan kebijakan sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, keputusan musyawarah dan rapat tingkat nasional dan daerah serta keputusan DPP dan DPD.

b. Memberikan pertanggungjawaban pada Musyawarah Daerah atau Musyawarah Daerah Luar Biasa.

c. Memberikan perlindungan dan bantuan hukum kepada anggota dalam kasus-kasus yang terkait dengan tugas Partai.

Pasal 38

Dewan Pimpinan Cabang (1) Dewan Pimpinan Cabang adalah badan struktural pelaksana Partai di

tingkat kabupaten/kota. (2) Ketua Dewan Pimpinan Cabang dipilih dan ditetapkan oleh

Musyawarah Cabang/Musyawarah Cabang Luar Biasa; Ketua Dewan Pimpinan Cabang terpilih sekaligus ditetapkan sebagai Ketua Formatur bersama-sama dengan Anggota Formatur terpilih menyusun komposisi dan personalia DPC.

(2) Dewan Pimpinan Cabang mempunyai wewenang: a. Menentukan kebijakan Partai di tingkat kabupaten/kota

berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan Anggara Rumah Tangga, keputusan musyawarah dan rapat tingkat nasional, daerah dan cabang, serta Keputusan Dewan Pimpinan Pusat, Dewan Pimpinan Daerah.

b. Menerbitkan peraturan organisasi yang diperlukan di jajarannya. c. Memilih dan menetapkan anggota Dewan Penasihat Cabang

bersama-sama dengan Ketua Dewan Penasihat Cabang. d. Memilih dan menetapkan anggota Komite Pemenangan Pemilu

bersama-sama Ketua Komite Pemenangan Pemilu. e. Memilih dan menetapkan Dewan Pakar Cabang. f. Menetapkan dan melantik kepengurusan Pimpinan Anak Cabang

hasil Musyawarah Anak Cabang/Musyawarah Anak Cabang Luar Biasa.

23

g. Menyusun calon anggota DPRD kabupaten/kota untuk selanjutnya diajukan kepada Dewan Pimpinan Daerah untuk mendapat pertimbangan dan persetujuan tertulis.

h. Memilih dan menetapkan pengangkatan/ pemberhentian Pimpinan Fraksi DPRD Kabupaten/ Kota Partai HANURA.

i. Memilih dan menetapkan pengisian jabatan-jabatan pada Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

j. Menerbitkan keputusan dan ketetapan calon anggota DPRD kabupaten/kota yang telah mendapat persetujuan tertulis Dewan Pimpinan Daerah untuk selanjutnya diajukan kepada KPU kabupaten/kota.

k. Memutuskan dan menetapkan penugasan kader Partai di lembaga Eksekutif tingkat Kabupaten/Kota.

l. Memutuskan penyelenggaraan Musyawarah Cabang dan Musyawarah Ranting Luar Biasa.

m. Memutuskan penyelenggaraan Rapat Pimpinan Cabang, Rapat Kerja Cabang dan Rapat Koordinasi Cabang.

n. Mengusulkan Pergantian Antar Waktu anggota DPRD kabupaten/kota kepada Dewan Pimpinan Daerah untuk mendapat pertimbangan dan persetujuan tertulis Dewan Pimpinan Pusat.

o. Menyelesaikan perselisihan antar Pimpinan Anak Cabang dengan Pimpinan Ranting yang dapat mengganggu solidaritas dan soliditas Partai.

p. Mengajukan pergantian Antar waktu anggota DPRD Kabupaten/ Kota melalui DPD untuk ditetapkan oleh DPP dan disampaikan kepada KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

q. Menjatuhkan sanksi kepada anggota kepengurusan tingkat Cabang.

r. Memberhentikan sementara anggota Partai. (4) Dewan Pimpinan Cabang mempunyai kewajiban:

a. Melaksanakan segala ketentuan dan kebijakan sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, keputusan musyawarah dan rapat tingkat nasional, daerah dan cabang serta Keputusan Dewan Pimpinan Pusat dan Dewan Pimpinan Daerah.

24

b. Memberikan pertanggungjawaban pada Musyawarah Cabang atau Musyawarah Cabang Luar Biasa.


Pasal 40 Pimpinan Anak Cabang

(1) Pimpinan Anak Cabang adalah badan struktural pelaksana Partai di

tingkat kecamatan. (2) Ketua Pimpinan Anak Cabang dipilih dan ditetapkan oleh Musyawarah

Anak Cabang/Musyawarah Anak Cabang Luar Biasa; Ketua Pimpinan Anak Cabang terpilih sekaligus ditetapkan sebagai Ketua Formatur bersama-sama dengan Anggota Formatur terpilih menyusun komposisi dan personalia PAC.

(3) Pimpinan Anak Cabang mempunyai wewenang: a. Menentukan kebijakan Partai di tingkat kecamatan berdasarkan

ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, keputusan musyawarah dan rapat tingkat nasional, daerah, cabang dan anak cabang, serta Keputusan Dewan Pimpinan Pusat, Dewan Pimpinan Daerah dan Dewan Pimpinan Cabang.

b. Memilih dan menetapkan anggota Dewan Penasihat Anak Cabang bersama-sama dengan Ketua Dewan Penasihat Anak Cabang.

c. Menetapkan dan melantik kepengurusan Pimpinan Ranting sesuai hasil Musyawarah Ranting/Musyawarah Ranting Luar Biasa.

d. Memilih dan menetapkan anggota Tim Pemenangan Pemilu bersama-sama Ketua Tim Pemenangan Pemilu.

e. Melaporkan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan anggota Partai kepada Dewan Pimpinan Cabang untuk mendapatkan sanksi.

f. Memutuskan penyelenggaraan Musyawarah Anak Cabang dan Musyawarah Anak Ranting Luar Biasa.

25

g. Memutuskan penyelenggaraan Rapat Pimpinan Anak Cabang (Rapimancab), Rapat Kerja Anak Cabang (Rakerancab) dan Rapat Koordinasi Anak Cabang (Rakorancab).

h. Menyelesaikan perselisihan antar Pimpinan Ranting dengan Pimpinan Anak Ranting yang dapat mengganggu solidaritas dan soliditas Partai.

(4) Pimpinan Anak Cabang mempunyai kewajiban: a. Melaksanakan segala ketentuan dan kebijakan sesuai dengan

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, keputusan musyawarah dan rapat tingkat nasional, daerah, cabang dan anak cabang serta Keputusan Dewan Pimpinan Pusat, Dewan Pimpinan Daerah dan Dewan Pimpinan Cabang.

b. Memberikan pertanggungjawaban pada Musyawarah Anak Cabang/Musyawarah Anak Cabang Luar Biasa.


Pasal 41

Pimpinan Ranting

(1) Pimpinan Ranting adalah badan struktural pelaksana Partai di tingkat Desa/Kelurahan.

(2) Ketua Pimpinan Ranting dipilih dan ditetapkan oleh Musyawarah Ranting/Musyawarah Ranting Luar Biasa; Ketua Pimpinan Ranting terpilih sekaligus ditetapkan sebagai Ketua Formatur bersama-sama dengan Anggota Formatur terpilih menyusun komposisi dan personalia Ranting.

(3) Pimpinan Ranting mempunyai wewenang: a. Menentukan kebijakan Partai di tingkat desa/kelurahan

berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, keputusan musyawarah dan rapat tingkat nasional, daerah, cabang, anak cabang dan ranting serta Keputusan Dewan Pimpinan Pusat, Dewan Pimpinan Daerah, Dewan Pimpinan Cabang dan Pimpinan Anak Cabang.

b. Memilih dan menetapkan anggota Dewan Penasihat Ranting bersama-sama dengan Ketua Dewan Penasihat Ranting.

26

c. Melantik Kepengurusan Pimpinan Anak Ranting sesuai hasil Musyawarah Anak Ranting/Musyawarah Anak Ranting Luar Biasa.

d. Menetapkan kepengurusan Kelompok Penggerak Anggota. e. Melaporkan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan anggota

Partai kepada Dewan Pimpinan Cabang untuk mendapatkan sanksi.

f. Memutuskan penyelenggara Musyawarah Ranting. g. Memutuskan penyelenggaraan Rapat Pimpinan Ranting

(Rapimran) Rapat Kerja Ranting (Rakerran) dan Rapat Koordinasi Ranting (Rakorran).

h. Menyelesaikan perselisihan antar Pimpinan Anak Ranting dengan Kelompok Penggerak Anggota yang tidak dapat diselesaikan oleh Pimpinan Ranting.

(4) Pimpinan Ranting mempunyai kewajiban: a. Melaksanakan segala ketentuan dan kebijakan sesuai dengan

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, keputusan musyawarah dan rapat tingkat nasional, daerah, cabang, anak cabang dan ranting serta Keputusan Dewan Pimpinan Pusat, Dewan Pimpinan Daerah, Dewan Pimpinan Cabang dan Pimpinan Anak Cabang.

b. Memberikan pertanggungjawaban pada Musyawarah Ranting/ Musyawarah Ranting Luar Biasa.


Pasal 42

Pimpinan Anak Ranting (1) Pimpinan Anak Ranting adalah struktural pengurus Partai di tingkat

Rukun Warga. (2) Ketua Pimpinan Anak Ranting dipilih dan ditetapkan oleh Musyawarah

Anak Ranting/Musyawarah Anak Ranting Luar Biasa; Ketua Pimpinan Anak Ranting terpilih sekaligus ditetapkan sebagai Ketua Formatur bersama-sama dengan Anggota Formatur terpilih menyusun komposisi dan personalia Anak Ranting.

(3) Pimpinan Anak Ranting mempunyai wewenang:

27

a. Menentukan kebijakan Partai di tingkat Rukun Warga berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, keputusan musyawarah dan rapat tingkat nasional, daerah, cabang, anak cabang, ranting dan anak ranting serta Keputusan Dewan Pimpinan Pusat, Dewan Pimpinan Daerah, Dewan Pimpinan Cabang, Pimpinan Anak Cabang dan Pimpinan Ranting.

b. Menetapkan dan melantik Kelompok Penggerak Anggota (KPA). c. Melaporkan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan anggota

Partai kepada Dewan Pimpinan Cabang untuk mendapatkan sanksi.

d. Memutuskan penyelenggaraan Musyawarah Anak Ranting. e. Memutuskan penyelenggaraan Rapat Pimpinan Anak Ranting

(Rapimanran), Rapat Kerja Anak Ranting (Rakeranran) dan Rapat Koordinasi Anak Ranting (Rakoranran).

f. Menyelesaikan perselisihan antar Kelompok Penggerak Anggota dengan Anggota yang tidak dapat diselesaikan oleh Pimpinan Anak Ranting.

(4) Pimpinan Anak Ranting mempunyai kewajiban: a. Melaksanakan segala ketentuan dan kebijakan sesuai dengan

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, keputusan musyawarah dan rapat tingkat nasional, daerah, cabang, anak cabang, ranting dan anak ranting serta Keputusan Dewan Pimpinan Pusat, Dewan Pimpinan Daerah, Dewan Pimpinan Cabang, Pimpinan Anak Cabang dan Pimpinan Ranting.

b. Memberikan pertanggungjawaban pada Musyawarah Anak Ranting/Musyawarah Anak Ranting Luar Biasa.


BAB XIII

ALAT KELENGKAPAN PARTAI

Pasal 43 Alat Kelengkapan Partai

28

(1) Alat Kelengkapan Partai adalah badan/lembaga yang berfungsi sebagai badan pelaksana teknis yang membantu kepengurusan partai dalam melaksakan tugas pokok, fungsi, wewenang dan tanggungjawab Partai.

(2) Dewan Pimpinan/Pimpinan Partai pada setiap tingkatan dapat membentuk alat kelengkapan Partai dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi, wewenang dan tanggungjawab Partai.

(3) Ketentuan lebih lanjut tentang alat kelengkapan partai diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 44

Organisasi Sayap

(1) Organisasi sayap adalah organisasi fungsional dan profesi yang dibentuk oleh Dewan Pimpinan Pusat, sebagai wadah perjuangan Partai untuk memenuhi kebutuhan taktis dan strategis dalam memperkuat basis dukungan.

(2) Ketentuan lebih lanjut tentang organisasi sayap diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 45 Organisasi Otonom

(1) Organisasi Otonom adalah organisasi kemasyarakatan yang menyatakan

diri secara sukarela dan sudah terbentuk sebelumnya untuk bergabung dan menyalurkan aspirasi politiknya melalui Partai.

(2) Ketentuan lebih lanjut tentang organisasi otonom diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 46 Fraksi

(1) Partai HANURA memiliki Fraksi dalam Majelis Permusyawaratan

Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang komposisi dan susunan personalianya ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Partai sesuai dengan tingkatannya.

29

(2) Fraksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah badan pelaksana kebijakan Partai HANURA di Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam memperjuangkan aspirasi Partai dan kepentingan rakyat untuk mewujudkan tujuan nasional.

(3) Ketentuan lebih lanjut tentang Fraksi diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB XIV PERGANTIAN DAN PENGISIAN KEPENGURUSAN

Pasal 47

Pergantian dan Pengisian Kepengurusan

(1) Jabatan pengurus Partai yang kosong sebelum habis masa jabatannya,

diganti dan diisi melalui rapat pleno atau sekurang-kurangnya rapat

pengurus harian sesuai tingkatan.

(2) Ketentuan lebih lanjut tentang pengisian kekosongan jabatan akan

diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB XV HUBUNGAN DAN KERJA SAMA

Pasal 48 Hubungan dengan Organisasi Kemasyarakatan

(1) Partai menjalin kerja sama dengan organisasi politik dan organisasi

sosial kemasyarakatan. (2) Ketentuan lebih lanjut tentang Hubungan dan Kerjasama diatur dalam


Pasal 49 Kerjasama dengan Partai Politik lainnya

30

(1) Dalam rangka memperjuangkan aspirasi dan kepentingan rakyat untuk mencapai tujuan bersama, Partai menjalin komunikasi dan kerjasama dengan partai politik lain.

(2) Ketentuan lebih lanjut tentang kerjasama dengan partai politik lainnya, diatur dalam Peraturan Organisasi.

BAB XVI

MUSYAWARAH DAN RAPAT-RAPAT

Pasal 50 Musyawarah dan Rapat Tingkat Pusat

(1) Musyawarah dan Rapat tingkat Nasional terdiri dari:

a. Musyawarah Nasional (Munas). b. Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub). c. Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas). d. Rapat Kerja Nasional (Rakernas). e. Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas). f. Rapat Konsultasi Nasional. g. Rapat Pimpinan Partai Tingkat Pusat. h. Rapat Pleno Dewan Pimpinan Pusat. i. Rapat Pengurus Harian Dewan Pimpinan Pusat.

(2) Musyawarah Nasional: a. Musyawarah Nasional adalah pemegang kekuasaan tertinggi

Partai yang diselenggarakan 5 (lima) tahun sekali. b. Musyawarah Nasional berwenang:

i. Menetapkan dan mengubah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

ii. Menetapkan Program Umum. iii. Menilai, menerima dan atau menolak pertanggungjawaban

Dewan Pimpinan Pusat. iv. Memilih dan menetapkan Ketua Umum Dewan Pimpinan

Pusat dan anggota Formatur. Ketua Umun terpilih, menjadi Ketua Formatur.

v. Menetapkan keputusan strategis lainnya. vi. Ketentuan lebih lanjut tentang Musyawarah Nasional

diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

31

(3) Musyawarah Nasional Luar Biasa: a. Musyawarah Nasional Luar Biasa dapat diadakan dalan keadaan

yang mendesak/luar biasa, diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Pusat atas permintaan tertulis sekurang kurangnya 2/3 Dewan Pimpinan Daerah dan 2/3 Dewan Pimpinan Cabang.

b. Kedudukan Musyawarah Nasional Luar Biasa sama dengan Musyawarah Nasional.

c. Musyawarah Nasional Luar Biasa berwenang memilih dan menetapkan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat.

(4) Rapat Pimpinan Nasional: a. Rapat Pimpinan Nasional adalah forum pengambilan keputusan

di bawah Musyawarah Nasional. b. Rapat Pimpinan Nasional diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan

Pusat untuk membahas hal-hal yang bersifat strategis dan mendesak.

(5) Rapat Kerja Nasional: a. Rapat Kerja Nasional adalah forum untuk menjabarkan Program

Umum dan mengevaluasi pelaksanaan Program Kerja. b. Rapat Kerja Nasional dilaksanakan minimal 1 (satu) kali dalam

satu periode kepengurusan. (6) Rapat Koordinasi Nasional adalah rapat yang dapat diadakan sewaktu-waktu

oleh Dewan Pimpinan Pusat dalam rangka mengkoordinasikan program dan kegiatan Partai untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaannya.

(7) Rapat Konsultasi Nasional adalah rapat yang diadakan antara Dewan Pimpinan Pusat dengan Dewan Penasihat untuk tujuan-tujuan tertentu.

(8) Rapat Pimpinan Partai Tingkat Pusat adalah rapat yang dihadiri oleh Dewan Penasihat, Dewan Pakar, Pengurus Harian Dewan Pimpinan Pusat, Dewan Kehormatan, Divisi Pemenangan Pemilu, Ketua Departemen, Kordinator Daerah, Alat Kelengkapan Partai.

(9) Rapat Pleno Dewan Pimpinan Pusat adalah rapat yang dihadiri oleh Pimpinan Dewan Penasihat, pengurus Harian Dewan Pimpinan Pusat, Pimpinan Dewan Kehormatan, Pimpinan Divisi Pemenangan Pemilu, Ketua Departemen, Kordinator Daerah, Alat Kelengkapan Partai.

(10) Rapat Pengurus Harian Dewan Pimpinan Pusat adalah rapat yang dihadiri oleh Pimpinan Dewan Penasihat, Pengurus Harian Dewan Pimpinan Pusat, Pimpinan Dewan Kehormatan, Pimpinan Divisi Pemenangan Pemilu dan Alat Kelengkapan Partai.

32

(11) Ketentuan tentang Musyawarah dan Rapat-Rapat Partai tingkat

Nasional akan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 51 Musyawarah dan Rapat Tingkat Provinsi

(1) Musyawarah dan Rapat tingkat provinsi terdiri dari:

a. Musyawarah Daerah (Musda). b. Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub). c. Rapat Pimpinan Daerah (Rapimda). d. Rapat Kerja Daerah (Rakerda). e. Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda). f. Rapat Konsultasi Daerah. g. Rapat Pimpinan Partai Tingkat Daerah. h. Rapat Pleno Dewan Pimpinan Daerah. i. Rapat Pengurus Harian Dewan Pimpinan Daerah.

(2) Musyawarah Daerah adalah pemegang kekuasan tertinggi Partai di tingkat Provinsi yang diselenggarakan 5 (lima) tahun sekali.

(3) Musyawarah Daerah Luar Biasa: a. Musyawarah Daerah Luar Biasa dapat diadakan oleh Dewan

Pimpinan Daerah dengan persetujuan tertulis Dewan Pimpinan Pusat atas permintaan sekurang-kurangnya 2/3 Dewan Pimpinan Cabang.

b. Kedudukan Musyawarah Daerah Luar Biasa sama dengan Musyawarah Daerah.

c. Musyawarah Daerah Luar Biasa berwenang memilih Ketua Dewan Pimpinan Daerah.

(4) Rapat Pimpinan Daerah: a. Rapat Pimpinan Daerah mempunyai wewenang mengambil

keputusan tertinggi di bawah Musyawarah Daerah. b. Diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Daerah apabila ada hal-

hal yang bersifat mendesak. (5) Rapat Kerja Daerah:

a. Rapat Kerja Daerah adalah forum untuk menjabarkan Program Umum dan mengevaluasi pelaksanaan program kerja.

b. Rapat Kerja Daerah dilaksanakan minimal 1 (satu) kali dalam satu periode kepengurusan.

33

(6) Rapat Koordinasi Daerah adalah rapat yang diadakan Dewan Pimpinan Daerah dalam rangka mengkoordinasikan program dan kegiatan Partai untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaannya.

(7) Rapat Konsultasi Daerah adalah rapat yang diadakan antara Dewan Pimpinan Daerah dengan Dewan Penasihat Daerah untuk tujuan-tujuan tertentu.

(8) Rapat Pimpinan Partai Tingkat Daerah adalah rapat yang dihadiri oleh Dewan Penasihat, Dewan Pakar, Pengurus Harian Dewan Pimpinan Daerah, Ketua Biro dan Koordinator Cabang, Badan Pemenangan Pemilu, Badan dan Lembaga.

(9) Rapat Pleno Dewan Pimpinan Daerah adalah rapat yang dihadiri oleh Pimpinan Dewan Penasihat, Pengurus Harian Dewan Pimpinan Daerah, Ketua Biro dan Koordinator Cabang, Pimpinan Badan Pemenangan Pemilu, Pimpinan Badan dan Lembaga.

(10) Rapat Pengurus Harian Dewan Pimpinan Daerah adalah rapat yang dihadiri oleh Pimpinan Dewan Penasihat, Pengurus Harian Dewan Pimpinan Daerah, Pimpinan Badan Pemenangan Pemilu, Pimpinan Badan dan Lembaga.

(11) Ketentuan tentang musyawarah dan rapat Partai tingkat provinsi akan

diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 52

Musyawarah dan Rapat Tingkat Kabupaten/Kota (1) Musyawarah dan Rapat tingkat kabupaten/kota terdiri dari:

a. Musyawarah Cabang (Muscab). b. Musyawarah Cabang Luar Biasa (Muscablub). c. Rapat Pimpinan Cabang (Rapimcab). d. Rapat Kerja Cabang (Rakercab). e. Rapat Koordinasi Cabang (Rakorcab). f. Rapat Konsultasi Cabang. g. Rapat Pimpinan Partai Tingkat Cabang. h. Rapat Pleno Dewan Pimpinan Cabang. i. Rapat Pengurus Harian Dewan Pimpinan Cabang.

(2) Musyawarah Daerah adalah pemegang kekuasan tertinggi Partai di tingkat Provinsi yang diselenggarakan 5 (lima) tahun sekali.

(3) Musyawarah Cabang Luar Biasa (Muscablub):

34

a. Musyawarah Cabang Luar Biasa dapat diadakan oleh Dewan Pimpinan Cabang dengan persetujuan tertulis Dewan Pimpinan Pusat, atas permintaan sekurang kurangnya 2/3 Pimpinan Anak Cabang.

b. Kedudukan Musyawarah Cabang Luar Biasa sama dengan Musyawarah Cabang.

c. Musyawarah Cabang Luar Biasa berwenang memilih Ketua Dewan Pimpinan Cabang.

(4) Tetap Rapat Pimpinan Cabang (Rapimcab): a. Rapat Pimpinan Cabang mempunyai wewenang mengambil

keputusan tertinggi di bawah Musyawarah Cabang. b. Diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Cabang apabila ada hal-

hal yang bersifat mendesak. (5) Rapat Kerja Cabang:

a. Rapat Kerja Cabang adalah forum untuk menjabarkan Program Umum dan mengevaluasi pelaksanaan program kerja.

b. Diselenggarakan minimal 1 (satu) kali dalam satu periode kepengurusan.

(6) Rapat Koordinasi Cabang adalah rapat yang diadakan Dewan Pimpinan Cabang dalam rangka mengkoordinasikan program dan kegiatan Partai untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaannya.

(7) Rapat Konsultasi Cabang adalah rapat yang diadakan antara Dewan Pimpinan Cabang dengan Dewan Penasihat Cabang untuk tujuan-tujuan tertentu.

(8) Rapat Pimpinan Partai Tingkat Cabang adalah rapat yang dihadiri oleh Dewan Penasihat, Dewan Pakar, Pengurus Harian Dewan Pimpinan Cabang, Badan Pemenangan Pemilu, Ketua Bagian, Koordirnator Anak Cabang, Badan dan Lembaga.

(9) Rapat Pleno Dewan Pimpinan Cabang adalah rapat yang dihadiri oleh Pimpinan Dewan Penasihat, Pengurus Harian Dewan Pimpinan Cabang, Pimpinan Badan Pemenangan Pemilu, Ketua Bagian dan Koordirnator Anak Cabang, Pimpinan Badan dan Lembaga.

(10) Rapat Pengurus Harian Dewan Pimpinan Cabang adalah rapat yang dihadiri oleh Pimpinan Dewan Penasihat, Pengurus Harian Dewan Pimpinan Cabang, Pimpinan Badan Pemenangan Pemilu, dan Pimpinan Badan dan Lembaga.

35

(11) Ketentuan tentang musyawarah dan rapat Partai tingkat kabupaten/ kota diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 53

Musyawarah dan Rapat Tingkat Kecamatan (1) Musyawarah dan Rapat tingkat kecamatan terdiri dari:

a. Musyawarah Anak Cabang (Musancab). b. Musyawarah Anak Cabang Luar Biasa (Musancablub). c. Rapat Pimpinan Anak Cabang (Rapimancab). d. Rapat Kerja Anak Cabang (Rakerancab). e. Rapat Koordinasi Anak Cabang (Rakorancab). f. Rapat Konsultasi Anak Cabang. g. Rapat Pleno Pimpinan Anak Cabang. h. Rapat Pengurus Harian Pimpinan Anak Cabang.

(2) Musyawarah Cabang diselenggarakan oleh Pimpinan Anak Cabang sekali dalam 5 (lima) tahun.

(3) Musyawarah Anak Cabang Luar Biasa (Musancablub): a. Musyawarah Anak Cabang Luar Biasa dapat diadakan oleh

Pimpinan Anak Cabang dengan persetujuan Dewan Pimpinan Daerah, atas permintaan sekurang-kurangnya 2/3 Pimpinan Ranting.

b. Kedudukan Musyawarah Anak Cabang Luar Biasa sama dengan Musyawarah Anak Cabang.

c. Musyawarah Anak Cabang Luar Biasa berwenang memilih Ketua Pimpinan Anak Cabang.

(4) Rapat Pimpinan Anak Cabang (Rapimancab): a. Rapat Pimpinan Anak Cabang mempunyai wewenang mengambil

keputusan tertinggi di bawah Musyawarah Anak Cabang. b. Diselenggarakan oleh Pimpinan Anak Cabang apabila ada hal-hal

yang bersifat mendesak. (5) Rapat Kerja Anak Cabang:

a. Rapat Kerja Anak Cabang adalah forum untuk menjabarkan Program Umum dan mengevaluasi pelaksanaan program kerja.

b. Rapat Kerja Anak Cabang dilaksanakan minimal 1 (satu) kali dalam satu periode kepengurusan.

36

(6) Rapat Koordinasi Anak Cabang adalah rapat yang diadakan Pimpinan Anak Cabang dalam rangka mengkoordinasikan program dan kegiatan Partai untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaannya.

(7) Rapat Konsultasi Anak Cabang adalah rapat yang diadakan antara Pimpinan Anak Cabang dengan Penasihat Anak Cabang untuk tujuan-tujuan tertentu.

(8) Rapat Pleno Pimpinan Anak Cabang adalah rapat yang dihadiri oleh Dewan Penasihat, Pengurus Harian Pimpinan Anak Cabang, Ketua Seksi, Koordinator Ranting, Badan dan Lembaga.

(9) Rapat Pimpinan Anak Cabang adalah rapat yang dihadiri oleh Pimpinan Dewan Penasihat, Pengurus Harian Pimpinan Anak Cabang, Ketua Seksi, Kordinator Ranting, Pimpinan Badan dan Lembaga.

(10) Ketentuan tentang musyawarah dan rapat Partai tingkat kecamatan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 54

Musyawarah dan Rapat Tingkat Desa/Kelurahan

(1) Musyawarah dan Rapat tingkat desa/kelurahan terdiri dari: a. Musyawarah Ranting (Musran). b. Musyawarah Ranting Luar Biasa (Musranlub). c. Rapat Pimpinan Ranting (Rapimran). d. Rapat Harian Pengurus Ranting. e. Rapat Koordinasi Ranting (Rakorran). f. Rapat Konsultasi Pimpinan Ranting. g. Rapat Pleno Pimpinan Ranting. h. Rapat Harian Pimpinan Ranting.

(2) Musyawarah Ranting (Musran): a. Musyawarah Ranting diselenggarakan oleh Pimpinan Ranting

sekali dalam 5 (lima) tahun. b. Musyawarah Ranting berwenang:

i. Menetapkan Program Kerja Pimpinan Ranting. ii. Menilai pertanggungjawaban Pimpinan Ranting. iii. Memilih dan menetapkan Pimpinan Ranting dan Anggota

Formatur; Ketua terpilih menjadi Ketua Formatur. iv. Memilih dan menetapkan Ketua Dewan Penasihat Ranting. v. Menetapkan keputusan lainnya.

37

(3) Musyawarah Ranting Luar Biasa (Musranlub): a. Musyawarah Ranting Luar Biasa dapat diadakan oleh Pimpinan

Ranting dengan persetujuan Dewan Pimpinan Cabang, atas permintaan sekurang-kurangnya setengah ditambah satu jumlah anggota.

b. Kedudukan Musyawarah Ranting Luar Biasa sama dengan Musyawarah Ranting.

c. Musyawarah Ranting Luar Biasa berwenang memilih dan menetapkan Ketua Pimpinan Ranting.

(4) Rapat Pimpinan Ranting: a. Rapat Pimpinan Ranting mempunyai wewenang mengambil

keputusan tertinggi di bawah Musyawarah Ranting. b. Diselenggarakan oleh Pimpinan Ranting apabila ada hal-hal yang

bersifat mendesak. (5) Rapat Kerja Ranting:

a. Rapat Kerja Ranting adalah forum untuk menjabarkan Program Umum dan mengevaluasi pelaksanaan Program Kerja.

b. Rapat Kerja Ranting dilaksanakan minimal 1 (satu) kali dalam satu priode kepengurusan.

(6) Rapat Koordinasi Ranting adalah rapat yang diadakan Pimpinan Ranting dalam rangka mengkoordinasikan program dan kegiatan Partai untuk meningkatkan efektivitas pelaksanannya.

(7) Rapat Konsultasi Ranting adalah rapat yang diadakan antara Pimpinan Ranting dengan Penasihat Ranting untuk tujuan-tujuan tertentu.

(8) Rapat Pleno Pimpinan Ranting adalah rapat yang dihadiri oleh Pim-pinan Harian Ranting dan Ketua Subseksi dan Koordinator Anak Ranting.

(9) Rapat Pimpinan Harian Ranting adalah rapat yang dihadiri oleh Pengurus Harian Ranting.

(10) Ketentuan lebih lanjut tentang musyawarah dan rapat Partai tingkat kelurahan/desa diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 55

Musyawaran dan Rapat Tingkat Rukun Warga (1) Rapat tingkat rukun warga terdiri dari:

a. Musyawarah Anak Ranting.

38

b. Musyawarah Anak Ranting Luar Biasa c. Rapat Pimpinan Anak Ranting. d. Rapat Kerja Anak Ranting. e. Rapat Harian Pimpinan Anak Ranting. f. Rapat Koordinasi Anak Ranting. g. Rapat Konsultasi Anak Ranting.

(2) Musyawarah Anak Ranting (Musanran): a. Musyawarah Anak Ranting diselenggarakan oleh Pimpinan Anak

Ranting sekali dalam 5 (lima) tahun. b. Musyawarah Anak Ranting berwenang:

i. Menetapkan Program Kerja Pimpinan Anak Ranting. ii. Menilai pertanggungjawaban Pimpinan Anak Ranting. iii. Memilih dan menetapkan Pimpinan Anak Ranting dan

Anggota Formatur; Ketua terpilih menjadi Ketua Formatur. iv. Menetapkan keputusan lainnya.

(3) Musyawarah Anak Ranting Luar Biasa (Musanranlub): a. Musyawarah Anak Ranting Luar Biasa dapat diadakan oleh

Pimpinan Anak Ranting dengan persetujuan tertulis Dewan Pimpinan Cabang, atas permintaan 2/3 jumlah Kelompok Penggerak Anggota.

b. Kedudukan dan kewenangan Musyawarah Anak Ranting Luar Biasa sama dengan Musyawarah Anak Ranting.

(4) Rapat Pimpinan Anak Ranting: a. Rapat Pimpinan Anak Ranting mempunyai wewenang mengambil

keputusan di tingkat Anak Ranting. b. Diselenggarakan oleh Pimpinan Anak Ranting apabila ada hal-hal

yang bersifat mendesak. (5) Rapat Kerja Anak Ranting:

a. Rapat Kerja Anak Ranting adalah forum untuk menjabarkan Program Umum dan mengevaluasi pelaksanaan Program Kerja.

b. Rapat Kerja Ranting dilaksanakan minimal 1 (satu) kali dalam satu priode kepengurusan.

(6) Rapat Pimpinan Harian Anak Ranting adalah rapat yang dihadiri oleh Pimpinan Anak Ranting.

(7) Rapat Koordinasi Anak Ranting adalah rapat yang diadakan Pimpinan Anak Ranting dalam rangka mengkoordinasikan program dan kegiatan Partai untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaannya.

39

(8) Ketentuan lebih lanjut tentang rapat Partai tingkat Rukun Warga diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 56

Rapat Tingkat Rukun Tetangga (1) Rapat tingkat rukun tetangga hanya terdiri dari Rapat Kelompok

Penggerak Anggota. (2) Rapat Kelompok Penggerak Anggota adalah Rapat yang mem-punyai

wewenang mengambil keputusan yang bersifat teknis dalam melaksanakan program Partai tingkat Rukun Tetangga.

BAB XVII

KORUM MUSYAWARAH/RAPAT DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 57

Korum Musyawarah/Rapat (1) Musyawarah/rapat dianggap sah apabila dihadiri oleh sekurang-

kurangnya setengah ditambah satu jumlah peserta. (2) Ketentuan lebih lanjut tentang Korum musyawarah/rapat diatur dalam


Pasal 58 Pengambilan Keputusan

(1) Pengambilan keputusan dilakukan secara musyawarah dan mufakat. (2) Apabila musyawarah dan mufakat tidak tercapai, maka pengambilan

keputusan diambil dengan suara terbanyak. (3) Dalam hal pengambilan keputusan tentang perubahan Anggaran Dasar

dan Anggaran Rumah Tangga harus disetujui minimal oleh 2/3 dari jumlah peserta.

(4) Ketentuan lebih lanjut tentang pengambilan keputusan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB XVIII

40

TATA URUT PERATURAN

Pasal 59 (1) Partai mempunyai Tata Urut Peraturan sebagai berikut:

a. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. b. Keputusan Musyawarah Nasional/Musyawarah Nasional Luar Biasa. c. Keputusan Rapat Pimpinan Nasional. d. Keputusan Rapat Kerja Nasional. e. Keputusan Rapat Koordinasi Nasional. f. Keputusan Rapat Konsultasi Nasional. g. Keputusan Rapat Pimpinan Partai Tingkat Pusat. h. Keputusan Rapat Pleno Dewan Pimpinan Pusat. i. Keputusan Rapat Pengurus Harian Dewan Pimpinan Pusat. j. Keputusan Musyawarah Daerah/Musyawarah Daerah Luar Biasa. k. Keputusan Rapat Pimpinan Daerah. l. Keputusan Rapat Kerja Daerah. m. Keputusan Rapat Koordinasi Daerah. n. Keputusan Rapat Konsultasi Daerah. o. Keputusan Rapat Pimpinan Partai Tingkat Daerah p. Keputusan Rapat Pleno Dewan Pimpinan Daerah. q. Keputusan Rapat Pengurus Harian Dewan Pimpinan Daerah. r. Keputusan Musyawarah Cabang/Musyawarah Cabang Luar Biasa. s. Keputusan Rapat Pimpinan Cabang. t. Keputusan Rapat Kerja Cabang. u. Keputusan Rapat Koordinasi Cabang. v. Keputusan Rapat Konsultasi Cabang. w. Keputusan Rapat Pimpinan Partai Tingkat Cabang. x. Keputusan Rapat Pleno Dewan Pimpinan Cabang. y. Keputusan Rapat Pengurus Harian Dewan Pimpinan Cabang. z. Keputusan Musyawarah Anak Cabang/Musyawarah Anak Cabang

Luar Biasa. aa. Keputusan Rapat Pimpinan Anak Cabang. bb. Keputusan Rapat Kerja Anak Cabang. cc. Keputusan Rapat Koordinasi Anak Cabang. dd. Keputusan Rapat Konsultasi Anak Cabang. ee. Keputusan Rapat Pleno Pimpinan Anak Cabang.

41

ff. Keputusan Rapat Pengurus Harian Pimpinan Anak Cabang. gg. Keputusan Musyawarah Ranting/Musyawarah Ranting Luar Biasa. hh. Keputusan Rapat Pimpinan Ranting. ii. Keputusan Rapat Kerja Ranting. jj. Keputusan Rapat Koordinasi Ranting. kk. Keputusan Rapat Konsultasi Ranting. ll. Keputusan Rapat Pleno Ranting. mm. Keputusan Rapat Harian Ranting. nn. Keputusan Musyawarah Anak Ranting. oo. Keputusan Musyawarah Anak Ranting Luar Biasa. pp. Rapat Pimpinan Anak Ranting. qq. Keputusan Rapat Kerja Anak Ranting. rr. Keputusan Rapat Koordinasi Anak Ranting. ss. Keputusan Rapat Harian Anak Ranting. tt. Keputusan Rapat Kerja Kelompok Penggerak Anggota. uu. Keputusan Rapat Koordinasi Kelompok Penggerak Anggota. vv. Keputusan Rapat Harian Kelompok Penggerak Anggota.

(2) Setiap peraturan Partai yang lebih rendah kedudukannya tidak boleh bertentangan dengan peraturan Partai yang lebih tinggi.

BAB XIX

SUMBER KEUANGAN DAN KEKAYAAN

Pasal 60 (1) Keuangan Partai diperoleh dari:

a. Iuran Anggota; b. Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja

Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; c. Sumbangan, Hibah yang tidak mengikat dan sah menurut

hukum. (2) Sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat berupa

uang, barang dan/atau jasa. (3) Tatalaksana keuangan dan kekayaan Partai diatur dalam Anggaran

Rumah Tangga.

BAB XX

42

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 61 (1) Partai sebagai subyek hukum diwakili oleh Dewan Pimpinan Pusat di

dalam dan di luar Pengadilan. (2) Dewan Pimpinan Pusat Partai dapat melimpahkan kewenangan

sebagaimana tersebut dalam ayat (1) kepada Dewan Pimpinan Partai di bawahnya.

(3) Ketentuan lebih lanjut tentang penyelesaian perselisihan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB XXI

PEMBUBARAN PARTAI

Pasal 62 (1) Pembubaran Partai hanya dapat dilakukan melalui Keputusan

Musyawarah Nasional atau Musyawarah Nasional Luar Biasa yang khusus diadakan untuk itu.

(2) Dalam hal ikhwal yang memaksa karena keadaan yang dapat mengganggu kelangsungan kehidupan Partai, Dewan Pimpinan Pusat dapat mengambil keputusan yang hanya dapat diminta pertanggung jawabannya dalam Musyawarah Nasional.

(3) Dalam hal Partai dibubarkan maka kekayaan Partai dapat diserahkan kepada badan/lembaga sosial di Indonesia sesuai keputusan musyawarah.

BAB XXII PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 63

(1) Anggaran Dasar Partai dapat diubah dengan keputusan Musyawarah

Nasional atau Musyawarah Nasional Luar Biasa dengan ketentuan

43

bahwa Asas Partai sebagaimana tercantum dalam pasal 11 Anggaran Dasar ini mutlak tidak bisa diubah.

(2) Peraturan yang ada tetap berlaku selama belum diadakan perubahan.

BAB XXIII KETENTUAN KHUSUS

Pasal 64

(1) Dua bulan sebelum dilaksanakannya musyawarah Partai di tingkat

masing-masing tidak ada pergantian kepengurusan partai, kecuali dalam keadaan tertentu; Pergantian kepengurusan Partai dilaksanakan melalui mekanisme musyawarah Partai.

(2) Musyawarah Partai setelah Musyawarah Nasional harus sudah dilaksanakan oleh masing-masing tingkatan kepengurusan paling lambat 4 (empat) bulan setelah musyawarah Partai satu tingkat di atasnya.

(3) Terhadap pimpinan kepengurusan dalam hal tidak dapat melaksanakan musyawarah Partai, dilaksanakan pergantian dengan penunjukan Pelaksana Tugas (Plt) untuk melaksanakan musyawarah Partai melalui kewenangan kepengurusan 2 (dua) tingkat di atasnya.

(4) Musyawarah kepengurusan di daerah pemekaran dilaksanakan paling lambat 1 (satu) tahun setelah kepengurusan transisi terbentuk; Kepengurusan baru hanya melanjutkan sisa waktu kepengurusan induk.

(5) Dewan Pimpinan/Pimpinan Partai pada setiap tingkatan sampai dengan Pimpinan Ranting dapat menerima aspirasi politik organisasi kemasyarakatan yang sudah terbentuk sebelumnya dan secara sukarela bergabung ke Partai HANURA untuk menjadi Organisasi Otonom.

(6) Organisasi Otonom mempunyai hak suara pada Musyawarah Nasional ke-II tahun 2015.

(7) Ketentuan lebih lanjut tentang hak suara Organisasi Otonom akan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB XXIV

KETENTUAN PERALIHAN

44

Pasal 65 Dalam hal karena peraturan perundangan yang dikeluarkan dikemudian hari belum diatur dalam AD/ART Dewan Pimpinan Pusat memiliki kewenangan menyelenggarakan Rapimnas untuk melakukan penyesuaian Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai.

BAB XXV PENUTUP

Pasal 66

(1) Hal-hal yang belum ditetapkan dalam Anggaran Dasar ini, akan diatur

lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga. (2) Anggaran Rumah Tangga tidak boleh bertentangan dengan Anggaran

Dasar. (3) Anggaran Dasar ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

45

ANGGARAN RUMAH TANGGA

PARTAI HATI NURANI RAKYAT

BAB I

KEANGGOTAAN

Pasal 1

(1) Partai Hati Nurani Rakyat yang se1anjutnya dalam Anggaran Rumah

Tangga ini disebut Partai, memiliki keanggotaan, yaitu Warga Negara

Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. Sekurang-kurangnya telah berusia 17 tahun atau sudah menikah.

b. Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

c. Menerima, menyetujui dan menaati Anggaran Dasar dan


d. Mengajukan permohonan secara tertulis untuk menjadi anggota.

e. Sehat rohani.

(2) Jenis keanggotaan Partai terdiri dari:

a. Anggota, yaitu semua warga negara Indonesia yang telah

mendaftarkan diri sebagai anggota Partai melalui prosedur dan

aturan yang berlaku

b. Anggota Kehormatan, yaitu tokoh nasional/masyarakat yang

berjasa baik langsung maupun tidak langsung terhadap

kemajuan Partai dan ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat

atau atas usulan Dewan Pimpinan Daerah atau Dewan Pimpinan

Cabang sebagai anggota kehormatan.

(3) Setiap anggota dan anggota kehormatan sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) harus terdaftar dan memiliki Kartu Tanda Anggota (KTA).

(4) Kartu Tanda Anggota diterbitkan oleh Dewan Pimpinan Cabang.

(5) Kartu Tanda Anggota Kehormatan diterbitkan oleh Dewan Pimpinan

Pusat.

(6) Tata cara keanggotaan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi.

46

BAB II

KEWAJIBAN DAN HAK ANGGOTA

Pasal 2

Kewajiban Anggota

(1) Menaati Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, serta

keputusan-keputusan Partai

(2) Mengamalkan Kode Etik, Doktrin, Nilai Dasar Perjuangan Partai dan

melaksanakan Program Partai.

(3) Menjaga nama baik Partai, menghindari perbuatan tercela.

(4) Wajib berupaya memajukan Partai dengan berfikir, bersikap dan

bertindak positif serta konstruktif.

(5) Wajib membayar iuran organisasi dan kewajiban keuangan lainnya

yang ditetapkan oleh Partai.

(6) Ketentuan lebih lanjut tentang kewajiban anggota diatur dalam

Peraturan Organisasi.

Pasal 3

Hak Anggota

(1) Memperoleh perlakuan yang sama.

(2) Hak bicara dan hak suara.

(3) Memilih dan dipilih untuk menjadi Pimpinan Partai.

(4) Memperoleh hak pembelaan hukum yang berhubungan dengan

pelaksanaan tugas Partai.

(5) Memperoleh penghargaan dan kesempatan mengembangkan diri.

(6) Mengajukan pendapat baik lisan maupun tertulis demi kemajuan

Partai.

(7) Memperoleh pendidikan dan pelatihan kader.

(8) Memperoleh penjelasan atas keputusan, kebijakan dan sikap Partai.

(9) Membela diri apabila dikenakan sanksi.

(10) Memperoleh Kartu Tanda Anggota.

47

(11) Ketentuan lebih lanjut tentang hak anggota diatur dalam Peraturan

Organisasi dan ketentuan Partai.

BAB III

PEMBERHENTIAN ANGGOTA

Pasal 4

(1) Pemberhentian anggota karena:

a. Tetap Meninggal dunia.

b. Mengundurkan diri atas permintaan sendiri secara tertulis.

c. Menjadi anggota partai politik lain.

d. Melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai.

e. Tidak memenuhi syarat sebagai anggota.

f. Terlibat dalam tindak pidana yang merugikan nama baik partai.

(2) Dalam hal anggota Partai yang diberhentikan adalah anggota lembaga

perwakilan rakyat, pemberhentian dari keanggotaan Partai diikuti

dengan pemberhentian dari keanggotaan di lembaga perwakilan rakyat

sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(3) Ketentuan lebih lanjut tentang pemberhentian anggota diatur dalam


BAB IV

KADER

Pasal 5

(1) Kader Partai adalah anggota yang telah mendapat pendidikan dan

pelatihan dan dipersiapkan untuk mengemban jabatan struktural

maupun jabatan di luar Partai yang merupakan pelaksanaan dari

perjuangan dan misi Partai.

(2) Syarat menjadi Kader Partai apabila telah mengikuti pendidikan dan

pelatihan yang diadakan oleh Partai setelah disaring atas dasar kualitas:

48

a. Sikap mental ideologi.

b. Penghayatan terhadap doktrin, visi, misi dan platform Partai.

c. Kepemimpinan, militansi dan kemandirian.

d. Prestasi, loyalitas, dedikasi, disiplin, dan tidak tercela

(3) Klasifikasi kader :

a. Kader Pratama;

b. Kader Madya;

c. Kader Utama.

(4) Seseorang yang memiliki prestasi dan jasa yang besar bagi Partai dapat

ditetapkan sebagai Kader Partai oleh Dewan Pimpinan Pusat.

(5) Ketentuan lebih lanjut tentang Kader Partai diatur dalam Peraturan

Organisasi.

BAB V

DISIPLIN DAN SANKSI ORGANISASI

Pasal 6

Disiplin Organisasi

(1) Anggota Partai harus taat dan patuh terhadap semua ketentuan dan

kebijakan Partai.

(2) Setiap anggota Partai dilarang melakukan kegiatan, perbuatan dan

tindakan atas nama Partai untuk hal-hal yang bukan menjadi

kewenangan/tugasnya.

(3) Setiap anggota Partai dilarang mengatasnamakan Partai untuk

kepentingan pribadi atau golongan yang merugikan nama baik partai.

Pasal 7

Sanksi Organisasi

(1) Kepada anggota Partai yang telah terbukti melakukan pelanggaran

terhadap Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta Keputusan

Partai diberikan sanksi dengan tingkatan sebagai berikut:

49

a. Peringatan tertulis maksimal dua kali.

b. Penonaktifan.

c. Pemberhentian Sementara

d. Pemberhentian dari keanggotaan Partai.

(2) Peringatan tertulis diberikan oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP), Dewan

Pimpinan Daerah (DPD), dan Dewan Pimpinan Cabang (DPC)

(3) Pelanggaran berat yang sifatnya mencemarkan dan merusak citra

Partai, sanksi pemberhentian keanggotaan Partai dapat langsung

diberikan tanpa melalui tingkatan sanksi

(4) Kepada anggota Partai yang melakukan tindak pidana diberi sanksi

sebagai berikut:

a. Tersangka di nonaktifkan.

b. Terdakwa di berhentikan sementara.

b. Terpidana di berhentikan dari keanggotaannya

(5) Sanksi berjenjang sebagai mana tersebut di ayat (4), bisa

dikesampingkan apabila tindak pidana yang dilakukan langsung atau

tidak langsung mempunyai dampak yang signifikan terhadap citra

partai.

(6) Pemberhentian Anggota:

a. Pemberhentian sementara dari keanggotaan Partai diusulkan oleh

Dewan Pimpinan Cabang untuk dipertimbangkan dan diberi

persetujuan tertulis oleh Dewan Pimpinan Daerah dan untuk

selanjutnya Dewan Pimpinan Cabang menerbitkan keputusan

dan ketetapan.

b. Pemberhentian sementara tidak dapat digunakan untuk

mengubah status kepengurusan dan keanggotaan

Legislatif/Eksekutif.

c. Dalam hal tidak terdapat kesesuaian/kesepakatan antara Dewan

Pimpinan Cabang dan Dewan Pimpinan Daerah, keputusan

pemberhentian sementara ditetapkan oleh Dewan Pimpinan

Pusat.

50

d. Pemberhentian dari keanggotaan Partai dilakukan oleh Dewan

Pimpinan Pusat atau diusulkan Dewan Pimpinan Daerah atau

Dewan Pimpinan Cabang melalui Dewan Pimpinan Daerah

untuk dipertimbangkan dan mendapat persetujuan tertulis oleh

Dewan Pimpinan Pusat. Penerbitan keputusan dan penetapan

pencabutan Kartu Tanda Anggota oleh Dewan Pimpinan Cabang

sesuai Keputusan Dewan Pimpinan Pusat.

(7) Peringatan tertulis bagi Ketua/Pimpinan Partai diberikan oleh

Ketua/Pimpinan Partai satu tingkat di atasnya.

(8) Pemberhentian bagi Ketua DPD, Ketua DPC dan Ketua PAC dari

kepengurusan Partai akan ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat dan

atau Pimpinan dua tingkat di atasnya atas usul Dewan Pimpinan Partai

satu tingkat di atasnya dan atau satu tingkat dibawahnya.

(9) Pemberhentian pengurus dari kepengurusan partai dalam keadaan

tertentu dapat ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Partai sesuai dengan

tingkatannya dan dilaporkan satu tingkat diatasnya.

(10) Ketentuan lebih lanjut tentang sanksi diatur dalam Peraturan

Organisasi.

BAB VI

ORGANISASl KEPENGURUSAN

Pasal 8

Organisasi Kepengurusan Tingkat Pusat

(1) Dewan Penasihat Pusat yang bersifat struktural disusun dengan

komposisi:

a. Ketua.

b. Beberapa orang Wakil Ketua.

c. Sekretaris.

d. Beberapa orang anggota

(2) Dewan Pakar:

a. Merupakan organisasi non struktural dengan komposisi :

51

i. Ketua.

ii. Beberapa orang Wakil Ketua.

iii. Sekretaris.

iv. Beberapa orang Anggota.

b. Hubungan dengan Dewan Pimpinan Pusat bersifat konsultatif

sesuai kepakarannya.

(3) Dewan Pimpinan Pusat (DPP):

a. Dewan Pimpinan Pusat Partai dipilih melalui Musyawarah

Nasional (Munas)/Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub)

untuk masa bakti 5 (lima) tahun

b. Dewan Pimpinan Pusat (DPP) terdiri dari:

i. Ketua Umum.

ii. Wakil Ketua Umum.

iii. Dewan Penasihat.

iv. Dewan Pakar.

v. Dewan Kehormatan.

vi. Divisi Pemenangan Pemilu.

vii. Ketua-Ketua terdiri atas para Ketua Bidang dan Ketua

Wilayah.

viii. Sekretaris Jenderal.

ix. Wakil-Wakil Sekretaris Jenderal.

x. Bendahara Umum.

xi. Wakil-Wakil Bendahara Umum.

xii. Departemen-Departemen.

xiii. Koordinator-Koordinator Daerah (Korda).

xiv. Alat Kelengkapan Partai.

c. Pengurus Harian Dewan Pimpinan Pusat terdiri dari:

i. Ketua Umum.

ii. Wakil Ketua Umum.

iii. Pimpinan Dewan Penasihat.

iv. Pimpinan Dewan Kehormatan.

v. Pimpinan Divisi Pemenangan Pemilu.

52

vi. Ketua-Ketua terdiri atas para Ketua Bidang dan Ketua

Wilayah.

vii. Sekretaris Jenderal.

viii. Wakil-wakil Sekretaris Jenderal.

ix. Bendahara Umum.

x. Wakil-wakil Bendahara Umum.

xi. Pimpinan Alat Kelengkapan Partai.

d. Departemen yang menangani bidang tertentu terdiri dari:

i. Ketua.

ii. Sekretaris.

iii. Beberapa orang Anggota

e. Korda yang menangani daerah pemilihan tertentu terdiri dari

i. Ketua.

ii. Sekretaris.

iii. Beberapa orang Subkorda.

iv. Beberapa orang Anggota

f. Alat Kelengkapan Partai, terdiri dari:

i. Badan Pendidikan dan Latihan (Badiklat).

ii. Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang).

iii. Badan Informasi Strategis (Bainfostra).

iv. Informasi dan Teknologi Center (IT Center).

v. Media Center.

vi. Lembaga Bantuan Hukum (LBH).

vii. Pasukan Inti (PASTI).

viii. Organisasi Sayap.

ix. Badan/lembaga lain dapat dibentuk sesuai kebutuhan;

k. Masing-masing badan/lembaga disusun dengan komposisi:

i. Ketua.

ii. Beberapa orang Wakil Ketua.

iii. Sekretaris

iv. Wakil Sekretaris.

v. Bendahara bila diperlukan.

53

vi. Beberapa unit kerja dan/atau staf sesuai dengan

keperluan.

(4) Dewan Kehormatan bersifat struktural terdiri dari:

a. Ketua.

b. Beberapa Wakil Ketua.

c. Sekretaris.

d. Wakil Sekretaris.

e. Beberapa Anggota.

(5) Divisi Pemenangan Pemilu yang bersifat struktural terdiri dari:

a. Ketua.


c. Sekretaris.

d. Beberapa Wakil Sekretaris.

e. Bendahara.

f. Wakil Bendahara (bila diperlukan).

g. Beberapa Sub Divisi.

h. Unit-unit Kerja sesuai kebutuhan.

(6) Struktur Organisasi Partai HANURA (Lampiran III) .

Pasal 9

Organisasi Kepengurusan Tingkat Provinsi

(1) Dewan Penasihat Provinsi yang bersifat struktural, disusun dengan

komposisi:

a. Ketua.

b. Wakil Ketua.

c. Sekretaris.


(2) Dewan Pakar Daerah:


i. Ketua.

ii. Wakil Ketua.

iii. Sekretaris.

54


b. Hubungan dengan Dewan Pimpinan Daerah bersifat konsultatif


(3) Dewan Pimpinan Daerah (DPD):

a. Pengurus Harian Dewan Pimpinan Daerah Partai dipilih melalui

Musyawarah Daerah (Musda)/Musyawarah Daerah Luar Biasa

(Musdalub) untuk masa bakti 5 (lima) tahun

b. Dewan Pimpinan Daerah (DPD) terdiri dari:

i. Ketua.

ii. Dewan Penasihat.

iii. Badan Pemenangan Pemilu.

iv. Wakil Ketua, maksimal 20 (dua puluh) orang.

v. Sekretaris.

vi. Wakil Sekretaris, maksimal 10 (sepuluh) orang.

vii. Bendahara.

viii. Wakil Bendahara, maksimal 7 (tujuh) orang.

ix. Biro, maksimal 20 (dua puluh) Orang.

x. Beberapa Koordinator Cabang (Korcab).

xi. Alat Kelengkapan Partai.

c. Pengurus Harian Dewan Pimpinan Daerah terdiri dari:

i. Ketua.

ii. Pimpinan Dewan Penasihat.

iii. Pimpinan Badan Pemenangan Pemilu

iv. Wakil-wakil Ketua.

v. Sekretaris.

vi. Wakil-wakil Sekretaris.

vii. Bendahara.

viii. Wakil-wakil Bendahara.

ix. Pimpinan Alat Kelengkapan Partai.

e. Biro yang menangani bidang tertentu terdiri dari:

i. Ketua.

ii. Sekretaris.

55

iii. Beberapa orang Anggota.

f. Korcab yang menangani daerah pemilihan tertentu terdiri dari:

i. Ketua.

ii. Sekretaris.

iii. Beberapa orang Subkorcab.


g. Alat Kelengkapan Partai, terdiri dari:

i. Badan Pendidikan dan Latihan (Badiklat).

ii. Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang).

iii. Badan Informasi Strategis (Bainfostra).


v. Media Center.




ix. Badan/lembaga lain dapat dibentuk sesuai kebutuhan;

h. Masing-masing badan/lembaga terdiri dari:

i. Ketua.

ii. Wakil Ketua.

iii. Sekretaris.

iv. Bendahara bila diperlukan.

v. Beberapa unit kerja dan/atau staf sesuai dengan keperluan.

(4) Badan Pemenangan Pemilu yang bersifat struktural terdiri dari:

a. Ketua.


c. Sekretaris.


e. Bendahara.

f. Wakil Bendahara (bila diperlukan).

g. Beberapa Sub Badan.

h. Unit-unit Kerja sesuai kebutuhan.

(5) Struktur Organisasi DPD (Lampiran IV).

56

Pasal 10

Organisasi Kepengurusan Tingkat Kabupaten/Kota

(1) Dewan Penasihat Cabang yang bersifat struktural terdiri dari:

a. Ketua.

b. Wakil Ketua.

c. Sekretaris.

d. Beberapa anggota

(2) Dewan Pakar Cabang :

a. Merupakan organisasi non struktural terdiri dari :

i. Ketua.

ii. Wakil Ketua.

iii. Sekretaris.


b. Hubungan dengan Dewan Pimpinan Cabang bersifat konsultatif


(3) Dewan Pimpinan Cabang (DPC):

a. Pengurus Harian Dewan Pimpinan Cabang Partai dipilih melalui

Musyawarah Cabang (Muscab)/Musyawarah Cabang Luar Biasa

(Muscablub) untuk masa bakti 5 (lima) tahun.

b. Dewan Pimpinan Cabang (DPC) terdiri dari:

i. Ketua.


iii. Komite Pemenangan Pemilu.

iv. Wakil Ketua, maksimal 15 (lima belas) orang.

v. Seorang Sekretaris.

vi. Wakil Sekretaris, maksimal 7 (tujuh) orang.

vii. Seorang Bendahara.

viii. Wakil Bendahara, maksimal 5 (lima) orang.

ix. Bagian, maksimal 15 (lima belas) Orang.

x. Beberapa Koordinator Anak Cabang (Korancab).

57

xi. Alat Kelengkapan Partai.

c. Pengurus Harian Dewan Pimpinan Cabang terdiri dari:

i. Ketua.

ii. Pimpinan Dewan Penasihat.

iii. Pimpinan Komite Pemenangan Pemilu.

iv. Wakil-wakil Ketua.

v. Sekretaris.

vi. Wakil-wakil Sekretaris.

vii. Bendahara.

viii. Wakil-wakil Bendahara.

ix. Pimpinan Alat Kelengkapan Partai.

e. Bagian yang menangani bidang tertentu terdiri dari:

i. Ketua.

ii. Sekretaris.


f. Korancab yang menangani daerah pemilihan tertentu terdiri dari:

i. Ketua.

ii. Sekretaris.

iii. Beberapa Subkorancab.

iv. Beberapa orang Anggota

g. Alat Kelengkapan Partai, terdiri dari:

i. Bagian Pendidikan dan Latihan (Bagdiklat).

ii. Bagian Penelitian dan Pengembangan (Baglitbang).

iii. Bagian Informasi Strategis (Baginfostra).


v. Media Center.




ix. Bagian/lembaga lain dapat dibentuk sesuai kebutuhan;

h. Masing-masing Bagian/lembaga terdiri dari:

i. Ketua.

58

ii. Wakil Ketua.

iii. Sekretaris.



a. Komite Pemenangan Pemilu yang bersifat struktural terdiri dari:

a. Ketua.


c. Sekretaris.


e. Bendahara.

f. Beberapa Sub Komite.

g. Unit-unit Kerja sesuai kebutuhan.

(5) Struktur Organisasi DPC (Lampiran V).

Pasal 11

Organisasi Kepengurusan Tingkat Kecamatan

(1) Dewan Penasihat Anak Cabang yang bersifat struktural, terdiri dari:

a. Ketua.

b. Wakil Ketua.

c. Sekretaris.


(2) Dewan Pakar Anak Cabang :


i. Ketua.

ii. Wakil Ketua.

iii. Sekretaris.

v. Beberapa orang Anggota.

b. Hubungan dengan Pimpinan Anak Cabang bersifat konsultatif


(3) Dewan Pimpinan Anak Cabang (PAC):

59

a. Pengurus Harian Pimpinan Anak Cabang Partai dipilih melalui

Musyawarah Anak Cabang (Musancab)/Musyawarah Anak

Cabang Luar Biasa (Musancablub) untuk masa bakti 5 (lima)

tahun.

b. Dewan Pimpinan Anak Cabang (PAC) terdiri dari:

i. Seorang Ketua.


iii. Dewan Pakar.

iv. Tim Pemenangan Pemilu.

v. Wakil Ketua, maksimal 7 (tujuh) orang.

vi. Seorang Sekretaris.

vii. Wakil Sekretaris, maksimal 4 (empat) orang.

viii. Seorang Bendahara.

ix. Wakil Bendahara, maksimal 2 (dua) orang.

x. Seksi, maksimal 7 (tujuh) Orang.

xi. Beberapa Koordinator Anak Ranting (Korran).

xii. Alat Kelengkapan Partai.

c. Pengurus Harian Dewan Pimpinan Anak Cabang terdiri dari:

i. Ketua.

ii. Pimpinan Penasihat.

iii. Wakil-wakil Ketua.

iv. Sekretaris.

v. Wakil-wakil Sekretaris.

vi. Bendahara.

vii. Wakil-wakil Bendahara.

viii. Pimpinan Alat Kelengkapan Partai.

d. Seksi yang menangani bidang tertentu terdiri dari:

i. Ketua.

ii. Sekretaris.


e. Korran yang menangani daerah pemilihan tertentu terdiri dari:

i. Ketua.

60

ii. Sekretaris.

iii. Beberapa Subkorran.


f. Alat Kelengkapan Partai, terdiri dari:

i. Seksi Pendidikan dan Latihan (Siediklat).

ii. Seksi Penelitian dan Pengembangan (Sielitbang).

iii. Seksi Informasi Strategis (Sieinfostra).


v. Media Center.




ix. Seksi/lembaga lain dapat dibentuk sesuai kebutuhan;

g. Masing-Masing Alat Kelengkapan Partai terdiri dari:

i. Ketua.

ii. Wakil Ketua.

iii. Sekretaris.

iv. Bendahara (bila diperlukan).

v. Beberapa Anggota.

h. Tim Pemenangan Pemilu yang bersifat struktural terdiri dari:

i. Ketua.

ii. Wakil Ketua.

iii. Sekretaris.

iv. Bendahara.

v. Beberapa Sub Tim Pemenangan.

vi. Unit-unit Kerja sesuai kebutuhan.

Pasal 12

Organisasi Kepengurusan Tingkat Desa/Kelurahan

61

a. Dewan Penasihat Ranting yang bersifat struktural, terdiri dari:

a. Ketua.

b. Wakil Ketua.

c. Sekretaris.


b. Dewan Pakar Ranting:

a. Merupakan organisasi non struktural terdiri dari :

i. Ketua.

ii. Wakil Ketua.

iii. Sekretaris.

vi. Beberapa orang Anggota.

b. Hubungan dengan Pimpinan Ranting bersifat konsultatif sesuai

kepakarannya.

c. Pimpinan Ranting (PR) terdiri dari:

a. Pengurus Harian Ranting Partai dipilih melalui Musyawarah

Ranting/Musyawarah Ranting Luar Biasa untuk masa bakti 5

(lima) tahun

b. Pimpinan Ranting terdiri atas Pengurus Harian ditambah

Subseksi dan Koordinator Anak Ranting.

c. Pengurus Harian Ranting terdiri dari:

i. Ketua.

ii. Wakil-wakil Ketua.

iii. Sekretaris.

iv. Wakil-wakil Sekretaris.

v. Bendahara.

vi. Wakil-wakil Bendahara.

d. Komposisi Pimpinan Ranting (PR) terdiri dari:

i. Ketua

ii. Wakil Ketua, Maksimal 5 (lima) orang.

iii. Sekretaris.

iv. Wakil Sekretaris, Maksimal 2 (dua) orang.

v. Bendahara.

62

vi. Wakil Bendahara.

vii. Subseksi, Maksimal 5 (lima).

viii. Beberapa Koordinator Anak Ranting (Koranran).

e. Subseksi yang menangani bidang tertentu terdiri dari:

i. Ketua.

ii. Sekretaris.

iii. Beberapa orang Anggota.

f. Koranran yang menangani daerah pemilihan tertentu terdiri

dari:

i. Ketua.

ii. Sekretaris.

iii. Beberapa Subkoranran.


(3) Alat kelengkapan Partai yang dapat dibentuk oleh Pimpinan Ranting

adalah:

a. Unit/lembaga terdiri dari:

i. Unit Pemenangan Pemilu .

ii. Unit Informasi Strategis.

iii. Lembaga Bantuan Hukum (LBH).

iv. Pasukan Inti (PASTI).

Masing-masing badan/lembaga disusun dengan komposisi:

i. Ketua.

ii. Wakil Ketua.

iii. Sekretaris.



Pasal 13

Organisasi Kepengurusan Tingkat Rukun Warga

(1) Pimpinan Anak Ranting (PAR):

63

a. Pengurus Harian Pimpinan Anak Ranting Partai dipilih melalui Mu-

syawarah Anak Ranting (Musanran)/Musyawarah Anak Ranting Luar

Biasa (Musanranlub) untuk masa bakti 5 (lima) tahun.

b. Pimpinan Anak Ranting terdiri dari Pengurus Harian dan Kelompok

Penggerak Anggota.

(2) Pimpinan Harian Anak Ranting terdiri dari:

a. Ketua.

b. Wakil Ketua.

c. Sekretaris.

d. Bendahara.

(3) Kelompok Penggerak Anggota terdiri dari fungsionaris partai di tingkat

Rukun Tetangga.

(4) Pimpinan Anak Ranting (PAR) terdiri dari:

a. Ketua.

b. Wakil Ketua.

c. Sekretaris.

d. Bendahara.

(5) Kelompok Penggerak Anggota dibentuk oleh Pimpinan Anak Ranting

berdasarkan ketetapan Rapat Pimpinan Anak Ranting untuk masa bakti

5 (lima) tahun.

(6) Komposisi Kelompok Penggerak Anggota terdiri dari:

a. Ketua.

b. Sekretaris.

c. Beberapa orang Anggota.

(7) Alat kelengkapan Partai yang dapat dibentuk oleh Pimpinan Anak

Ranting adalah Pasukan Inti (PASTI).

(8) Gambar Struktur Organisasi telah tergabung dalam Pasal 8 ayat.

Pasal 14

Perwakilan Luar Negeri

(1) Perwakilan Partai di luar negeri dibentuk di satu negara dan atau

gabungan beberapa negara.

64

(2) Susunan Pimpinan Perwakilan di Luar Negeri (PPLN) terdiri dari:

a. Ketua.

b. Sekretaris.

c. Bendahara.

d. Komite Pemenangan Pemilu.

e. Beberapa unit kerja sesuai kebutuhan.

(3) Ketentuan lebih lanjut tentang Perwakilan luar Negeri diatur dalam


Pasal 15

Persyaratan Kepengurusan

(1) Persyaratan bagi anggota untuk dipilih menjadi Pimpinan Partai:

a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

b. Setia kepada Pancasila, UUD 1945 dan Negara Kesatuan

Republik Indonesia serta ketentuan perundang-undangan yang

berlaku.

c. Pernah mengikuti pendidikan dan pelatihan kader partai.

d. Aktif menjadi anggota sekurang-kurangnya 3 tahun/tokoh

nasional dan tokoh sesuai dengan tingkatannya.

e. Tidak menjadi Anggota Partai politik lain.

f. Memiliki kemampuan, loyalitas dan dedikasi kepada Partai.

g. Berijazah minimal SLTA (Sekolah Lanjutan Tingkat Atas) atau

sederajat bagi Pimpinan Kepengurusan mulai dari Dewan

Pimpinan Pusat sampai dengan Pimpinan Anak Cabang.

h. Berdomisili di wilayah kerja kepengurusan masing-masing.

i. Tidak tercela dan tidak pernah melakukan tindak pidana yang

telah mendapat keputusan tetap dari pengadilan dan merugikan

nama baik Partai.

j. Dapat mengelola partai secara efektif dan efisien serta bisa

bekerja sama secara kolektif dan kolegial.

65

(2) Persyaratan untuk menjadi Ketua Umum DPP dan Ketua DPD serta

Ketua DPC ditambah :

a. Ketua umum DPP: Pernah menjadi pengurus tingkat pusat

partai HANURA dan atau pernah sekurang-kurangnya menjadi

pengurus partai tingkat provinsi, selama 1 periode penuh dan

didukung sekurang-kurangnya 30% pemegang hak suarta dari

Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dan Dewan Pimpinan Cabang

(DPC).

b. Ketua DPD: Pernah menjadi pengurus tingkat Provinsi partai

HANURA dan atau pernah sekurang-kurangnya menjadi

pengurus partai tingkat cabang, selama 1 periode penuh dan

didukung sekurang-kurangnya 30% pemegang hak suara dari

Dewan Pimpinan Cabang (DPC).

c. Ketua DPC: Pernah menjadi pengurus tingkat Cabang partai

HANURA dan atau pernah sekurang-kurangnya menjadi

pengurus partai tingkat Anak Cabang, selama 1 periode penuh

dan didukung sekurang-kurangnya 30% pemegang hak suara

dari Pimpinan Anak Cabang (PAC).

(3) Ketentuan lebih lanjut tentang persyaratan kepengurusan diatur dalam


BAB Vll

PERGANTIAN DAN PENGISIAN KEPENGURUSAN

Pasal 16

Kekosongan Jabatan

Kekosongan jabatan sebelum habis masa jabatannya terjadi karena pengurus

yang bersangkutan:

a. Meninggal dunia.

b. Berhalangan tetap.

c. Mengundurkan diri.

d. Diberhentikan.

66

Pasal 17

Pengisian Kekosongan Jabatan dan Kepengurusan

(1) Pemberhentian dan pengisian kekosongan jabatan Ketua Umum hanya

dapat dilakukan melalui Musyawarah Nasional dan Musyawarah

Nasional Luar Biasa. Dalam hal keadaan khusus harus melalui Rapat

Pimpinan Partai Tingkat Pusat dan mendapatkan keputusan Dewan

Kehormatan.

(2) Pengisian kekosongan jabatan Ketua Dewan Pimpinan Daerah dan

Ketua Dewan Pimpinan Cabang ditentukan melalui Musyawarah Luar

Biasa pada tingkatannya masing-masing.

(3) Paling lambat satu bulan setelah kekosongan jabatan, pimpinan

sementara/Pelaksana Tugas (PLT) sudah ditetapkan oleh Dewan

Pimpinan Pusat dan atau pimpinan partai dua tingkat diatasnya atas

usul pimpinan partai satu tingkat diatasnya.

(4) Paling lambat tiga bulan setelah kekosongan jabatan, Musyawarah Luar

Biasa untuk memilih Ketua Umum/Ketua DPD/Ketua DPC harus sudah

dilaksanakan.

(5) Pengisian kekosongan jabatan kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat

dilakukan oleh Dewan Pimpinan Pusat melalui Rapat Pleno Dewan

Pimpinan Pusat atau sekurang-kurangnya rapat Pengurus Harian

Pimpinan Pusat dan disahkan melalui Surat Keputusan Dewan

Pimpinan Pusat.

(6) Pengisian kekosongan jabatan Dewan Pimpinan Daerah dilakukan oleh

Dewan Pimpinan Daerah melalui Rapat Pleno Dewan Pimpinan Daerah

atau sekurang-kurangnya rapat Pengurus Harian Pimpinan Daerah dan

disahkan melalui Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat.

(7) Pengisian kekosongan jabatan Dewan Pimpinan Cabang dilakukan oleh

Dewan Pimpinan Cabang melalui Rapat Pleno Dewan Pimpinan

Cabang atau sekurang-kurangnya rapat Pengurus Harian Pimpinan

Cabang dan disahkan melalui Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat.

(8) Pengisian kekosongan jabatan Pimpinan Anak Cabang dilakukan oleh

Pimpinan Anak Cabang melalui Rapat Pleno Pimpinan Anak Cabang

67

atau sekurang-kurangnya rapat Pengurus Harian Pimpinan Anak

Cabang dan disahkan melalui Surat Keputusan Dewan Pimpinan

Daerah.

(9) Pengisian kekosongan Pimpinan Ranting dilakukan oleh Pimpinan

Ranting melalui Rapat Pleno Ranting atau sekurang-kurangnya rapat

Pengurus Harian Ranting dan disahkan melalui Surat Keputusan

Pimpinan Cabang.

(10) Pengisian kekosongan Pimpinan Anak Ranting dilakukan oleh Pimpinan

Anak Ranting melalui Rapat Pleno Anak Ranting atau sekurang-

kurangnya rapat Pengurus Harian Anak Ranting dan disahkan melalui

Surat Keputusan Pimpinan Anak Cabang.

(11) Masa jabatan pimpinan dan atau pengurus baru berakhir sesuai

dengan periode pengurus yang diganti.

BAB VIII

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

DEWAN PAKAR, FRAKSI, ALAT KELENGKAPAN PARTAI DAN ORTOM

Pasal 18

Dewan Pakar

(1) Dewan Pakar adalah organisasi nonstruktural tempat berhimpun-nya

pakar-pakar dari berbagai bidang keilmuan, baik yang mengikat diri

sebagai anggota Partai maupun tidak.

(1) Dewan Pakar bersifat perorangan, hubungan dengan Pimpinan Partai

bersifat konsultatif.

(2) Kewenangan Dewan Pakar, memberikan saran dan konsultasi

keilmuan baik diminta ataupun tidak.

(3) Susunan Dewan Pakar terdiri dari:

a. Ketua.

b. Wakil Ketua.

c. Sekretaris.

68

d. Beberapa orang anggota.

(5) Ketentuan mengenai Dewan Pakar diatur lebih lanjut dalam Peraturan

Organisasi

Pasal 19

Fraksi

(1) Partai membentuk Fraksi di Majelis Permusyawaratan Rakyat dan di setiap

Dewan Perwakilan Rakyat untuk kemudian disebut Fraksi Partai HANURA.

(2) Fraksi merupakan perangkat Partai yang berfungsi sebagai organ

pelaksana kebijakan Partai untuk memperjuangkan cita-cita dan tujuan

Partai di dalam Majelis Permusyawaratan Rakyat atau Dewan

Perwakilan Rakyat.

(3) Fraksi bertanggung jawab kepada Dewan Pimpinan Partai sesuai

tingkatannya.

(4) Pimpinan Fraksi menyampaikan laporan kegiatan secara berkala dan

dalam keadaan khusus kepada Dewan Pimpinan Partai sesuai dengan

tingkatannya.

(5) Wewenang mengangkat, menetapkan dan memberhentikan

kepengurusan Fraksi :

a. Dewan Pimpinan Pusat mengangkat, menetapkan, dan memberhentikan

Pimpinan dan Anggota Fraksi dari kepengurusan Fraksi di

Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia dan Dewan

Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

b. Dewan Pimpinan Pusat mengangkat, menetapkan, dan

memberhentikan alat kelengkapan Majelis Permusyawaratan

Rakyat Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat

Republik Indonesia serta tenaga ahli Fraksi.

c. Dewan Pimpinan Daerah mengangkat, menetapkan, dan

memberhentikan Pimpinan dan Anggota Fraksi Dewan Perwakilan

Rakyat Provinsi.

69

d. Dewan Pimpinan Daerah menetapkan, mengangkat dan

memberhentikan Pimpinan dan Anggota alat-alat kelengkapan

Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi serta Tenaga Ahli.

e. Dewan Pimpinan Daerah menetapkan, mengangkat dan memberhentikan

tenaga ahli Fraksi dan Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Provinsi.

f. Dewan Pimpinan Cabang Kabupaten/Kota menetapkan, mengangkat

dan memberhentikan Pimpinan dan Anggota Fraksi Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

g. Dewan Pimpinan Cabang menetapkan, mengangkat dan

memberhentikan Pimpinan dan Anggota alat kelengkapan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

h. Dewan Pimpinan Cabang mengangkat, menetapkan, dan

memberhentikan tenaga ahli Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Kabupaten/Kota.

(6) Ketentuan lebih lanjut tentang Fraksi Partai HANURA dan tata cara

pengangkatan, penetapan dan pemberhentian Pimpinan dan Anggota

Fraksi, Pimpinan dan Anggota alat-alat kelengkapan serta tenaga-

tenaga ahli Fraksi/Komisi dan alat kelengkapan lainnya di Lembaga

Perwakilan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi.

Pasal 20

Alat Kelengkapan Partai

(1) Alat Kelengkapan Partai dibentuk oleh Dewan Pimpinan/Pimpinan

Partai sesuai tingkatannya berdasarkan Peraturan Organisasi yang

dikeluarkan Dewan Pimpinan Pusat.

(2) Wewenang dan kewajiban Alat kelengkapan Partai adalah melakukan

tugas dan fungsi di bidangnya masing-masing dalam rangka

mendukung program dan kegiatan Partai.

(3) Alat kelengkapan Partai terdiri dari:

a. Badan Pendidikan dan Latihan (Badiklat).

b. Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang).

70

c. Badan Informasi Strategis (Bainfostra).

d. Informasi dan Teknologi Center (IT Center).

e. Media Center.

f. Lembaga Bantuan Hukum (LBH).

g. Pasukan Inti (PASTI).

i. Organisasi Sayap (ORSAP)

Masing-masing Alat kelengkapan Partai disusun dalam komposisi:

a. Ketua.

b. Wakil Ketua.

c. Sekretaris.

d. Bendahara (bila diperlukan).

e. Beberapa Unit Kerja dan/atau staf sesuai dengan keperluan.

(4) Organisasi sayap adalah organisasi fungsional dan profesi yang

dibentuk oleh Dewan Pimpinan Pusat, sebagai wadah perjuangan

Partai untuk memenuhi kebutuhan taktis dan strategis dalam

memperkuat basis dukungan.

(5) Organisasi Sayap terdiri dari:

a. Organisasi fungsional antara lain:

i. Organisasi Perempuan.

ii. Organisasi Pemuda.

iii. Organisasi Mahasiswa.

iv. Organisasi Keagamaan.

b. Organisasi profesi antara lain:

i. Tani.

ii. Buruh.

iii. Nelayan.

iv. Keilmuan.

v. Seni dan Budaya.

(6) Struktur Organisasi Sayap diselaraskan dengan struktur Partai sesuai

dengan kebutuhan.

(7) Organisasi Sayap membentuk kepengurusan sampai dengan tingkat

Rukun Warga

71

(8) Organisasi Sayap menghimpun dukungan di semua tingkatan dengan

kewenangan otonom pada tingkat Pusat sampai dengan Tingkat

Rukun Warga

(9) Hubungan Organisasi Sayap dengan kepengurusan Partai pada semua

tingkat kepengurusan bersifat koordinatif

(10) Ketentuan mengenai badan/lembaga diatur lebih lanjut dalam


Pasal 21

Organisasi Otonom

(1) Organisasi Otonom mempunyai keselarasan visi dan misi dengan

Partai.

(2) Program dan kebijakan Organisasi Otonom harus sejalan dengan

program dan kebijakan Partai

(3) Anggota Organisasi Otonom adalah anggota Partai

(4) Organisasi Otonom dapat menjadi Organisasi Sayap.

(5) Ketentuan mengenai Organisasi Otonom diatur lebih lanjut dalam


BAB IX

MUSYAWARAH DAN RAPAT PARTAI

Pasal 22

Musyawarah Nasional (Munas)

(1) Musyawarah Nasional diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Pusat 5

(lima) tahun sekali.

(2) Musyawarah Nasional dihadiri oleh:

a. Peserta.

b. Peninjau.

cc.. UUnnddaannggaann

(3) Peserta terdiri dari:

72

a. Pimpinan Dewan Penasihat Pusat.

b. Pimpinan Dewan Pakar Pusat.

c. Dewan Pimpinan Pusat terdiri dari Pengurus Harian, Ketua

Departemen, Koordinator Daerah dan Pimpinan Alat

Kelengkapan Partai.

d. Pimpinan Dewan Kehormatan.

e. Pimpinan Divisi Pemenangan Pemilu Pusat.

f. Dewan Pimpinan Daerah, terdiri dari Ketua, Sekretaris dan

Bendahara.

g. Dewan Pimpinan Cabang, terdiri dari Ketua dan Sekretaris.

h. Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Organisasi Sayap.

(4) Peninjau terdiri dari :

a. Anggota Dewan Penasihat Pusat.

b. Anggota Dewan Pakar Pusat.

c. Anggota Dewan Kehormatan.

d. Anggota Divisi Pemenangan Pemilu.

e. Pejabat eksekutif tingkat pusat dari Partai HANURA.

f. Pimpinan dan anggota Fraksi HANURA di DPRRI.

g. Unsur Alat Kelengkapan Partai Dewan Pimpinan Pusat.

h. Unsur Departemen Dewan Pimpinan Pusat.

i. Unsur Koordinator Daerah.

j. Perwakilan Luar Negeri.

k. Pimpinan Pengurus Pusat Organisasi Sayap.

l. Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Pengurus Pusat

Organisasi Otonom.

(5) Undangan sesuai kebutuhan.

(6) Jumlah peninjau dan undangan ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat.

(7) Pimpinan Sidang pada Musyawarah Nasional dipilih dari dan oleh

peserta.

(8) Sebelum Pimpinan Sidang pada Musyawarah Nasional terpilih,

Pimpinan Sementara Sidang Musyawarah Nasional adalah Dewan

Pimpinan Pusat.

73

(9) Agenda dan tata tertib Musyawarah Nasional disusun dan diajukan

oleh Dewan Pimpinan Pusat, diputuskan dan ditetapkan oleh sidang

Musyawarah Nasional.

Pasal 23

Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub)

(1) Ketentuan mengenai Musyawarah Nasional sebagaimana tercantum

dalam pasal 22 ayat (2) sampai dengan (9) berlaku juga bagi

Musyawarah Nasional Luar Biasa.

(2) Musyawarah Nasional Luar Biasa dapat diadakan dalam keadaan yang

mendesak/luar biasa, Dalam hal pergantian Ketua Umum Munaslub

dapat diselenggarakan apabila:

a. Ketua Umum berhalangan tetap.

b. Ketua Umum mengundurkan diri secara tertulis.

c. Ketua Umum melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah

Tangga dan perbuatan tindak pidana.

d. Didukung sekurang-kurangnya 2/3 Dewan Pimpinan Daerah dan

2/3 Dewan Pimpinan Cabang.

Pasal 24

Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas)

(1) Rapat Pimpinan Nasional diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Pusat

sesuai kebutuhan untuk membahas berbagai masalah yang bersifat

khusus dan mendesak.

(2) Rapat Pimpinan Nasional dihadiri oleh:

a. Peserta.

b. Peninjau.

c. Undangan.


a. Pimpinan Dewan Penasihat Pusat.

b. Pimpinan Dewan Pakar Pusat.

74


Departemen, Ketua Koordinator Daerah, dan Pimpinan Alat

Kelengkapan Partai.


e. Pimpinan Divisi Pemenangan Pemilu.

f. Ketua dan Sekretaris Fraksi HANURA di DPR Rl.

g. Dewan Pimpinan Daerah terdiri dari Ketua dan Sekretaris.

h. Ketua Umum Organisasi Sayap.

(4) Peninjau terdiri dari:


b. Anggota Dewan Pakar Pusat.

c. Anggota Dewan Kehormatan.

d. Anggota Divisi pemenangan Pemilu.

e. Pejabat eksekutif tingkat pusat Partai HANURA.

f. Anggota Fraksi HANURA di DPR RI.

g. Unsur Departemen Dewan Pimpinan Pusat.

h. Unsur Koordinator Daerah.

i. Unsur Alat Kelengkapan Partai Dewan Pimpinan Pusat.

j. Pimpinan Pengurus tingkat Pusat Organisasi Sayap.

k. Ketua Umum Pengurus tingkat Pusat Organisasi Otonom.


(6) Jumlah peninjau dan undangan Rapat Pimpinan Nasional ditetapkan

oleh Dewan Pimpinan Pusat.

(7) Sidang Rapat Pimpinan Nasional dipimpin oleh Dewan Pimpinan Pusat.

(8) Agenda dan tata tertib Rapat Pimpinan Nasional ditetapkan oleh Dewan

Pimpinan Pusat.

Pasal 25

Rapat Kerja Nasional (Rakernas)

(1) Rapat Kerja Nasional diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Pusat

sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam satu periode kepengurusan.

(2) Rapat Kerja Nasional dihadiri oleh:

75

a. Peserta.

b. Peninjau.

c. Undangan.


a. Ketua Dewan Penasihat Pusat.

b. Ketua Dewan Pakar Pusat.


Departemen, Ketua Koordinator Daerah dan Ketua Badan/ Lembaga.


e. Pimpinan Divisi pemenangan Pemilu.

f. Ketua dan Sekretaris Fraksi HANURA di DPR RI.

g. Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD).

h. Ketua Umum Pengurus Pusat Organisasi Sayap.



b. Anggota Dewan pakar Pusat.

c. Anggota Dewan Kehormatan

d. Anggota Divisi Pemenangan Pemilu.

e. Pejabat eksekutif tingkat pusat dari Partai HANURA.

f. Anggota Fraksi HANURA di DPR RI.

g. Unsur Departemen Dewan Pimpinan Pusat.

h. Unsur Koordinator Daerah.

i. Unsur Alat Kelengkapan Partai Dewan Pimpinan Pusat.

j. Pimpinan Pengurus Pusat Organisasi Sayap.

k. Ketua Umum Pengurus Pusat Organisasi Otonom.


(6) Jumlah peninjau dan undangan Rapat Kerja Nasional ditetapkan oleh

Dewan Pimpinan Pusat.

(7) Sidang Rapat Kerja Nasional dipimpin oleh Dewan Pimpinan Pusat.

(8) Agenda dan tata tertib Rapat Kerja Nasional ditetapkan oleh Dewan

Pimpinan Pusat.

Pasal 26

76

Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas)

(1) Rapat Koordinasi Nasional diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Pusat,

sesuai kebutuhan.

(2) Rapat Koordinasi dilaksanakan dalam rangka mengoordinasikan

program dan kegiatan Partai untuk meningkatkan efektivitas

pelaksanaannya.

(3) Peserta, peninjau dan undangan sesuai kebutuhan.

Pasal 27

Rapat Konsultasi Nasional

(1) Rapat Konsultasi Nasional yaitu rapat yang dilaksanakan antara Dewan

Pimpinan Pusat dengan Dewan Penasihat diselenggarakan sesuai

kebutuhan.

(2) Rapat Konsultasi dapat mengikutsertakan pihak-pihak yang terkait

dengan permasalahan yang dibahas.

Pasal 28

Rapat Pimpinan Partai Tingkat Pusat

(1) Rapat Pimpinan Partai Tingkat Pusat adalah rapat yang dihadiri oleh:

a. Dewan Penasihat.

b. Dewan Pakar.

c. Ketua Umum.

d. Wakil Ketua Umum.

e. Dewan Kehormatan.

f. Divisi Pemenangan Pemilu

g. Ketua-ketua.

h. Sekretaris Jenderal.

i. Wakil-wakil Sekretaris Jenderal.

j. Bendahara Umum.

k. Wakil-wakil Bendahara Umum.

77

l. Ketua-ketua Departemen.

m. Ketua-ketua Koordinator Daerah.

n. Alat Kelengkapan Partai.

(2) Rapat Pimpinan Partai Tingkat Pusat membahas, merumuskan dan

menetapkan keputusan dan kebijakan umum yang bersifat strategis

dan jangka menengah.

Pasal 29

Rapat Pleno Dewan Pimpinan Pusat

(1) Rapat Pleno Dewan Pimpinan Pusat adalah rapat yang dihadiri oleh:

a. Pimpinan Dewan Penasihat.

b. Pimpinan Dewan pakar.

c. Ketua Umum.

d. Wakil Ketua Umum.

e. Pimpinan Dewan Kehormatan.

f. Pimpinan Divisi Pemenangan Pemilu.

g. Ketua-ketua.

h. Sekretaris Jenderal.

i. Wakil-wakil Sekretaris Jenderal.

j. Bendahara Umum.

k. Wakil-wakil Bendahara Umum.

l. Ketua-ketua Departemen.

m. Ketua-ketua Koordinator Daerah.

n. Pimpinan Alat Kelengkapan Partai.

(2) Rapat Pleno Dewan Pimpinan Pusat membahas, merumuskan dan

menetapkan keputusan dan kebijakan umum strategis dalam rangka

penjabaran program umum partai.

Pasal 30

Rapat Pengurus Harian Dewan Pimpinan Pusat

78

(1) Rapat Pengurus Harian Dewan Pimpinan Pusat adalah rapat yang

dihadiri oleh Pengurus Dewan Pimpinan Pusat yang terdiri dari:

a. Pimpinan Dewan Penasihat

b. Ketua Umum.

c. Wakil Ketua Umum.


e. Pimpinan Divisi Pemenangan Pemilu.

f. Ketua-ketua.

g. Sekretaris Jenderal.

h. Wakil-wakil Sekretaris Jenderal.

i. Bendahara Umum.

j. Wakil-wakil Bendahara Umum.

k. Pimpinan Alat Kelengkapan Partai.

(2) Rapat Harian Dewan Pimpinan Pusat membahas, merumuskan dan

menetapkan keputusan dan kebijakan operasional, khusus dan

strategis.

Pasal 31

Musyawarah Daerah (Musda)

(1) Musyawarah Daerah diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Daerah 5

(lima) tahun sekali

(2) Musyawarah Daerah dihadiri oleh:

a. Peserta.

b. Peninjau.

c. Undangan.


a. Utusan Dewan Pimpinan Pusat.

b. Pimpinan Dewan Penasihat Daerah.

c. Pimpinan Badan Pemenangan Pemilu.

d. Dewan Pimpinan Daerah terdiri dari Pengurus Harian, Ketua

Biro dan Ketua Koordinator Cabang, Pimpinan Alat Kelengkapan

Partai.

79

e. Dewan Pimpinan Cabang, terdiri dari Ketua, Sekretaris dan

Bendahara.

f. Ketua dan Sekretaris Pengurus Daerah Organisasi Sayap.


a. Anggota Dewan Penasihat Daerah.

b. Dewan Pakar Daerah.

c. Anggota Badan Pemenangan Pemilu.

d. Pejabat eksekutif tingkat Daerah dari Partai HANURA.

e. Anggota DPRD Provinsi.

f. Unsur Alat Kelengkapan Dewan Pimpinan Daerah.

g. Unsur Biro Dewan Pimpinan Daerah.

h. Unsur Kordinator Cabang.

i. Pimpinan Pengurus Daerah Organisasi Sayap.

j. Ketua Pengurus Daerah Organisasi Otonom


(6) Jumlah peninjau dan undangan ditetapkan oleh Dewan Pimpinan

Daerah.

(7) Pimpinan Sidang pada Musyawarah Daerah dipilih dari dan oleh

peserta.

(8) Sebelum Pimpinan Sidang pada Musyawarah Daerah terpilih, Pimpinan

Sementara Sidang Musda adalah Dewan Pimpinan Daerah.

(9) Agenda dan tata tertib Musyawarah Daerah disusun dan diajukan oleh

Dewan Pimpinan Daerah, diputus dan ditetapkan oleh sidang

Musyawarah Daerah.

Pasal 32

Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub)

Ketentuan mengenai Musyawarah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal

32 ayat (2) sampai dengan (9) berlaku juga bagi Musyawarah Daerah Luar

Biasa.

Pasal 33

80

Rapat Pimpinan Daerah (Rapimda)

(1) Rapat Pimpinan Daerah diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Daerah



(2) Rapat Pimpinan Daerah dihadiri oleh:

a. Peserta.

b. Peninjau.

c. Undangan.




c. Pimpinan Dewan Pakar Daerah.

d. Pimpinan Badan Pemenangan Pemilu.

e. Dewan Pimpinan Daerah terdiri dari Pengurus Harian, Ketua Biro,

Ketua Koordinator Cabang dan Pimpinan Alat Kelengkapan Partai.

f. Ketua dan Sekretaris Fraksi yang berasal dari Partai HANURA di

DPRD Provinsi (bila ada).

g. Dewan Pimpinan Cabang terdiri dari Ketua dan Sekretaris.

h. Ketua Pengurus Daerah Organisasi Sayap.



b. Anggota Dewan Pakar Daerah.


d. Pejabat eksekutif Provinsi.


f. Unsur Biro Dewan Pimpinan Daerah.

g. Unsur Koordinator Cabang.

h. Unsur Alat Kelengkapan Partai Dewan Pimpinan Daerah.

i. Pimpinan Pengurus Daerah Organisasi Sayap.

j. Pimpinan Pengurus Daerah Organisasi Otonom.


81

(6) Jumlah peninjau dan undangan Rapat Pimpinan Daerah ditetapkan oleh

Dewan Pimpinan Daerah.

(7) Sidang Rapat Pimpinan Daerah dipimpin oleh Dewan Pimpinan Daerah.

(8) Agenda dan tata tertib Rapat Pimpinan Daerah ditetapkan oleh Dewan

Pimpinan Daerah.

Pasal 34

Rapat Kerja Daerah (Rakerda)

(1) Rapat Kerja Daerah diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Daerah


(2) Rapat Kerja Daerah dihadiri oleh:

a. Peserta.

b. Peninjau.

c. Undangan.




c. Pimpinan Dewan Pakar Daerah.


e. Dewan Pimpinan Daerah terdiri dari Pengurus Harian, Ketua Biro,

Ketua Koordinator Cabang dan Pimpinan Alat Kelengkapan Partai.

f. Ketua dan Sekretaris Fraksi (bila ada).

g. Ketua Dewan Pimpinan Cabang.

h. Ketua Pengurus Daerah Organisasi Sayap.



b. Anggota Dewan pakar Daerah.


d. Pejabat eksekutif Provinsi.


f. Unsur Biro Dewan Pimpinan Daerah.

82

g. Unsur Koordinator Cabang.

h. Unsur Alat Kelengkapan Partai Dewan Pimpinan Daerah.

i. Unsur Pengurus Daerah Organisasi Sayap.

j. Ketua Pengurus Daerah Organisasi Otonom.


(6) Jumlah peninjau dan undangan Rapat Kerja Daerah ditetapkan oleh

Dewan Pimpinan Daerah.

(7) Sidang Rapat Kerja Daerah dipimpin oleh Dewan Pimpinan Daerah.

(8) Agenda dan tata tertib Rapat Kerja Daerah ditetapkan oleh Dewan

Pimpinan Daerah.

Pasal 35

Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda)

(1) Rapat Koordinasi Daerah diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan

Daerah, sesuai kebutuhan.

(2) Rapat Koordinasi Daerah dilaksanakan dalam rangka mengoordinasikan


pelaksanaannya.


Pasal 36

Rapat Konsultasi Daerah

(1) Rapat Konsultasi Daerah yaitu rapat yang dilaksanakan antara Dewan

Pimpinan Daerah dengan Dewan Penasihat Daerah, diselenggarakan

sesuai kebutuhan.

(2) Rapat Konsultasi dapat mengikutsertakan pihak-pihak yang terkait


Pasal 37

Rapat Pimpinan Partai Tingkat Daerah

83

(1) Rapat Pimpinan Partai Tingkat Daerah adalah rapat yang dihadiri

oleh Dewan Pimpinan Daerah yang terdiri dari:

a. Dewan Penasihat.

b. Dewan Pakar.

c. Ketua.

d. Badan Pemenangan Pemilu.

e. Wakil-wakil Ketua.

f. Sekretaris.

g. Wakil-wakil Sekretaris.

h. Bendahara.

i. Wakil-wakil Bendahara.

j. Biro-biro.

k. Koordinator Cabang.

l. Alat Kelengkapan Partai.

(2) Rapat Pimpinan Partai Tingkat Daerah membahas, merumuskan dan

menetapkan kebijakan berdasarkan program umum partai.

Pasal 38

Rapat Pleno Dewan Pimpinan Daerah

(1) Rapat Pleno Dewan Pimpinan Daerah adalah rapat yang dihadiri oleh

Dewan Pimpinan Daerah yang terdiri dari:


b. Pimpinan Dewan Pakar.

c. Ketua



f. Sekretaris.


h. Bendahara.


j. Pimpinan Biro.

84

k. Pimpinan Koordinator Cabang.

l. Pimpinan Alat Kelengkapan Partai.

(2) Rapat Pleno Dewan Pimpinan Daerah membahas, merumuskan dan

menetapkan keputusan Partai yang mendesak sesuai dengan

kebutuhan.

Pasal 39

Rapat Pengurus Harian Dewan Pimpinan Daerah

(1) Rapat Pengurus Harian Dewan Pimpinan Daerah adalah rapat yang

dihadiri oleh Pengurus Harian Dewan Pimpinan Daerah yang terdiri

dari:

a. Pimpinan Dewan Penasihat

b. Pimpinan Dewan Pakar

c. Ketua.



f. Sekretaris.


h. Bendahara.


j. Ketua Biro.

k. Ketua Koordinator Cabang.


(2) Rapat Harian Dewan Pimpinan Daerah membahas, merumuskan dan

menetapkan

Pasal 40

Musyawarah Cabang (Muscab)

(1) Musyawarah Cabang diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Cabang 5

(lima) tahun sekali.

(2) Musyawarah Cabang dihadiri oleh:

85

a. Peserta.

b. Peninjau.

c. Undangan.


a. Utusan Dewan Pimpinan Daerah.

b. Pimpinan Dewan Penasihat Cabang.

c. Pimpinan Komite Pemenangan Pemilu.

d. Dewan Pimpinan Cabang terdiri dari Pengurus Harian, Ketua

Bagian dan Ketua Koordinator anak cabang dan Pimpinan Alat

Kelengkapan Partai.

e. Pimpinan Anak Cabang, terdiri dari Ketua, Sekretaris dan

Bendahara.

f. Ketua dan Sekretaris Pengurus Cabang Organisasi Sayap.


a. Anggota Dewan Penasihat Cabang.

b. Dewan Pakar Cabang.

c. Anggota Komite Pemenangan Pemilu.

d. Pejabat eksekutif Kabupaten/Kota.

e. Anggota DPRD Kabupaten/ Kota.

f. Unsur Alat Kelengkapan Partai Dewan Pimpinan Cabang.

g. Unsur bagian Dewan Pimpinan Cabang.

h. Unsur Koordinator Anak Cabang.

i. Unsur Pengurus Cabang Organisasi Sayap.

j. Ketua Pengurus Cabang Organisasi Otonom.


(6) Jumlah peninjau dan undangan ditetapkan oleh Dewan Pimpinan

Cabang.

(7) Pimpinan Sidang pada Musyawarah Cabang dipilih dari dan oleh

peserta.

(8) Sebelum Pimpinan Sidang pada Musyawarah Cabang terpilih, Pimpinan

Sementara Sidang Muscab adalah Dewan Pimpinan Cabang.

86

(9) Agenda dan tata tertib Musyawarah Cabang disusun dan diajukan oleh

Dewan Pimpinan Cabang, diputus dan ditetapkan oleh sidang

Musyawarah Cabang.

Pasal 41

Musyawarah Cabang Luar Biasa (Muscablub)

Ketentuan mengenai Musyawarah Cabang sebagaimana dimaksud dalam pasal

42 ayat (2) sampai (9) berlaku juga bagi Musyawarah Cabang Luar Biasa.

Pasal 42

Rapat Pimpinan Cabang (Rapimcab)

(1) Rapat Pimpinan Cabang diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Cabang



(2) Rapat Pimpinan Cabang dihadiri oleh:

a. Peserta.

b. Peninjau.

c. Undangan.




c. Ketua Dewan Pakar Cabang.

d. Pimpinan Komite Pemenangan Pemilu.

e. Dewan Pimpinan Cabang terdiri dari Pengurus Harian, Ketua

Bagian, Ketua Koordinator Anak Cabang dan Pimpinan Alat

Kelengkapan Partai.

f. Ketua dan Sekretaris Fraksi DPRD Kabupaten/Kota (bila ada).

g. Pimpinan Anak Cabang terdiri dari Ketua dan Sekretaris.

h. Ketua dan sekretaris Pengurus Cabang Organisasi Sayap.



87

b. Anggota Dewan Pakar Cabang.



e. Anggota DPRD Kabupaten/Kota.

f. Unsur Bagian Dewan Pimpinan Cabang.

g. Unsur Koordinator Anak Cabang.

h. Unsur Alat Kelengkapan Partai Dewan Pimpinan Cabang.




(6) Jumlah peninjau dan undangan Rapat Pimpinan Cabang ditetapkan oleh

Dewan Pimpinan Cabang.

(7) Sidang Rapat Pimpinan Cabang dipimpin oleh Dewan Pimpinan

Cabang.

(8) Agenda dan tata tertib Rapat Pimpinan Cabang ditetapkan oleh Dewan

Pimpinan Cabang.

Pasal 43

Rapat Kerja Cabang (Rakercab)

(1) Rapat Kerja Cabang diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Cabang


(2) Rapat Kerja Cabang dihadiri oleh:

a. Peserta.

b. Peninjau.

c. Undangan.




c. Ketua Dewan Pakar Cabang.


88

e. Dewan Pimpinan Cabang terdiri dari Pengurus Harian, Ketua Bagian,

Ketua Koordinator Anak Cabang dan Pimpinan Alat Kelengkapan

Partai.

f. Ketua dan Sekretaris Fraksi yang berasal dari Partai HANURA di

DPRD Kabupaten/Kota.

g. Ketua Dewan Pimpinan Anak Cabang.

h. Ketua dan sekretaris Pengurus Cabang Organisasi Sayap.



b. Anggota Dewan Pakar Cabang.



e. Anggota DPRD Kabupaten/Kota.

f. Unsur Bagian.

g. Unsur Koordinator Anak Cabang.

h. Unsur Alat Kelengkapan Partai Dewan Pimpinan Cabang.




(6) Jumlah peninjau dan undangan Rapat Kerja Cabang ditetapkan oleh

Dewan Pimpinan Cabang.

(7) Sidang Rapat Kerja Cabang dipimpin oleh Dewan Pimpinan Cabang.

(8) Agenda dan tata tertib Rapat Kerja Cabang ditetapkan oleh Dewan

Pimpinan Cabang.

Pasal 44

Rapat Koordinasi Cabang (Rakorcab)

(1) Rapat Koordinasi Cabang diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan

Cabang, sesuai kebutuhan.

(2) Rapat Koordinasi Cabang dilaksanakan dalam rangka mengoordinasikan program

dan kegiatan Partai untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaannya.

89


Pasal 45

Rapat Konsultasi Cabang

(1) Rapat Konsultasi Cabang yaitu rapat antara Dewan Pimpinan Cabang

dengan Dewan Penasihat Cabang, diselenggarakan sesuai kebutuhan.

(2) Rapat Konsultasi yang dapat mengikutsertakan pihak-pihak yang terkait


Pasal 46

Rapat Pimpinan Partai Tingkat Cabang

(3) Rapat Pimpinan Partai Tingkat Cabang adalah rapat yang dihadiri

oleh Dewan Pimpinan Cabang yang terdiri dari:

a. Dewan Penasihat.

b. Dewan Pakar.

c. Ketua.

d. Komite Pemenangan Pemilu.


f. Sekretaris.


h. Bendahara.


j. Biro-biro.

k. Koordinator Cabang.

l. Alat Kelengkapan Partai.

(4) Rapat Pimpinan Partai Tingkat Cabang membahas, merumuskan dan

menetapkan kebijakan berdasarkan program umum partai.

Pasal 47

Rapat Pleno Dewan Pimpinan Cabang

90

(1) Rapat Pleno Dewan Pimpinan Cabang adalah rapat yang dihadiri oleh:



c. Ketua



f. Sekretaris.


h. Bendahara.


j. Pimpinan Biro.

k. Pimpinan Koordinator Cabang.


(2) Rapat Pleno Dewan Pimpinan Cabang membahas,merumuskan dan

menetapkan keputusan Partai yang mendesak sesuai kebutuhan.

Pasal 48

Rapat Pengurus Harian Dewan Pimpinan Cabang

(1) Rapat Pengurus Harian Dewan Pimpinan Cabang adalah rapat yang

dihadiri oleh:



c. Pimpinan Komite Pemenangan Pemilu.

d. Ketua


f. Sekretaris.


h. Bendahara.


j. Ketua Biro.

k. Ketua Koordinator Cabang.


91

(2) Rapat Pengurus Harian Dewan Pimpinan Cabang

membahas,merumuskan dan menetapkan keputusan Partai yang

bersifat operasional dan mendesak sesuai kebutuhan.

Pasal 49

Musyawarah Anak Cabang (Musancab)

(1) Musyawarah Anak Cabang diselenggarakan oleh Pimpinan Anak Cabang

5 (lima) tahun sekali.

(2) Musyawarah Anak Cabang dihadiri oleh:

a. Peserta.

b. Peninjau.

c. Undangan.


a. Utusan Dewan Pimpinan Cabang.

b. Ketua Dewan Penasihat Anak Cabang.

c. Ketua Tim Pemenangan Pemilu.

d. Pimpinan Anak Cabang terdiri dari Pengurus Harian, Ketua Seksi

dan Ketua Koordinator Ranting.

e. Pimpinan Ranting, terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Bendahara.

f. Ketua dan Sekretaris Pengurus Anak Cabang Organisasi Sayap.


a. Anggota Dewan Penasihat Anak Cabang.

b. Dewan pakar Anak Cabang.

c. Anggota Tim pemenangan Pemilu.

d. Unsur Seksi Pimpinan Anak Cabang.

e. Unsur Koordinator Ranting.

f. Unsur Alat Kelengkapan Partai Pimpinan Anak Cabang.

g. Unsur Pengurus Anak Cabang Organisasi Sayap.

h. Ketua Pengurus Anak Cabang Organisasi Otonom.


(6) Jumlah peninjau dan undangan ditetapkan oleh Pimpinan Anak Cabang.

92

(7) Pimpinan Sidang pada Musyawarah Anak Cabang dipilih dari dan oleh

peserta.

(8) Sebelum Pimpinan Sidang pada Musyawarah Anak Cabang terpilih,

Pimpinan Sementara Sidang Musancab adalah Pimpinan Anak Cabang.

(9) Agenda dan tata tertib Musyawarah Anak Cabang disusun dan diajukan

oleh Pimpinan Anak Cabang, diputus dan ditetapkan oleh sidang

Musyawarah Anak Cabang.

Pasal 50

Musyawarah Anak Cabang Luar Biasa (Musancablub)

Ketentuan mengenai Musyawarah Anak Cabang sebagaimana dalam pasa1 52

ayat (2) sampai dengan (9) berlaku juga bagi Musyawarah Anak Cabang Luar

Biasa.

Pasal 51

Rapat Pimpinan Anak Cabang (Rapimancab)

(1) Rapat Pimpinan Anak Cabang diselenggarakan oleh Pimpinan Anak

Cabang sesuai kebutuhan untuk membahas berbagai masalah yang

bersifat khusus dan mendesak.

(2) Rapat Pimpinan Anak Cabang dihadiri oleh:

a. Peserta.

b. Peninjau.

c. Undangan.



b. Ketua Dewan Penasihat Anak Cabang.

c. Ketua Dewan Pakar Anak Cabang.

d. Ketua Tim Pemenangan Pemilu.

e. Pimpinan Anak Cabang terdiri dari Pengurus Harian, Ketua Seksi,

Ketua Koordinator Ranting dan Ketua Alat Kelengkapan Partai.

f. Pimpinan Ranting terdiri dari Ketua dan Sekretaris.

93

g. Pimpinan Pengurus Anak Cabang Organisasi Sayap.



b. Anggota Dewan Pakar Anak Cabang.

c. Anggota Tim Pemenangan pemilu.





h. Ketua Pengurus Anak Cabang Ormas yang menyalurkan aspirasi

politiknya ke Partai.


(6) Jumlah peninjau dan undangan Rapat Pimpinan Anak Cabang

ditetapkan oleh Pimpinan Anak Cabang.

(7) Sidang Rapat Pimpinan Anak Cabang dipimpin oleh Pimpinan Anak

Cabang.

(8) Agenda dan tata tertib Rapat Pimpinan Anak Cabang ditetapkan oleh

Pimpinan Anak Cabang.

Pasal 52

Rapat Kerja Anak Cabang (Rakerancab)

(1) Rapat Kerja Anak Cabang diselenggarakan oleh Pimpinan Anak Cabang

sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam satu periode kepimpinan.

(2) Rapat Kerja Anak Cabang dihadiri oleh:

a. Peserta.

b. Peninjau.

c. Undangan.



b. Ketua Penasihat Anak Cabang.

c. Ketua Dewan pakar Anak Cabang.

d. Ketua Tim Pemenangan pemilu.

94

e. Pimpinan Cabang terdiri dari Pengurus Harian, Ketua Seksi, Ketua

Koordinator Ranting dan Pimpinan Alat Kelengkapan Partai.

f. Ketua Pimpinan Ranting.

g. Ketua Pengurus Anak Cabang Organisasi Sayap.



b. Anggota Dewan Pakar Anak Cabang.

c. Anggota Tim Pemenangan pemilu.





h. Ketua Pengurus Anak Cabang Organisasi Otonom.


(6) Jumlah peninjau dan undangan Rapat Kerja Anak Cabang ditetapkan

oleh Pimpinan Anak Cabang.

(7) Sidang Rapat Kerja Anak Cabang dipimpin oleh Pimpinan Anak Cabang.

(8) Agenda dan tata tertib Rapat Kerja Anak Cabang ditetapkan oleh

Pimpinan Anak Cabang.

Pasal 53

Rapat Koordinasi Anak Cabang (Rakorancab)

(1) Rapat Koordinasi Anak Cabang diselenggarakan oleh Pimpinan Anak

Cabang, sesuai kebutuhan.

(2) Rapat Koordinasi Anak Cabang dilaksanakan dalam rangka

mengoordinasikan program dan kegiatan Partai untuk meningkatkan

efektivitas pelaksanaannya.


Pasal 54

Rapat Konsultasi Anak Cabang

95

(1) Rapat Konsultasi Anak Cabang yaitu rapat yang dilaksanakan antara

Pimpinan Anak Cabang dengan Dewan Penasihat Anak Cabang,

diselenggarakan sesuai kebutuhan.

(2) Rapat Konsultasi Anak Cabang dapat mengikutsertakan pihak-pihak

yang terkait dengan permasalahan yang dibahas.

Pasal 55

Rapat Pleno Pimpinan Anak Cabang

(1) Rapat Pleno Pimpinan Anak Cabang adalah rapat yang dihadiri oleh

Pimpinan Anak Cabang yang terdiri dari:

a. Ketua.

b. Wakil-wakil Ketua.

c. Sekretaris.

d. Wakil-wakil Sekretaris.

e. Bendahara.

f. Wakil-wakil Bendahara.

g. Ketua Tim Pemenangan.

h. Unsur-unsur Seksi.

i. Unsur-unsur Koordinator Ranting.

g. Pimpinan Alat Kelengkapan Partai.

(2) Rapat Pleno Pimpinan Anak Cabang membahas, merumuskan dan

menetapkan keputusan Partai yang bersifat Khusus dan mendesak.

Pasal 56

Rapat Pengurus Harian Pimpinan Anak Cabang

(1) Rapat Pengurus Harian Pimpinan Anak Cabang adalah rapat yang

dihadiri oleh:

a. Ketua.


96

c. Sekretaris.


e. Bendahara.


g. Ketua Tim pemenangan.

h. Ketua-ketua Seksi.

i. Ketua-ketua Koordinator Ranting.

j. Pimpinan Alat Kelengkapan Partai.

(2) Rapat Pengurus Harian Pimpinan Anak Cabang membahas,

merumuskan dan menetapkan keputusan Partai yang bersifat Khusus.

Pasal 57

Musyawarah Ranting (Musran)

(1) Musyawarah Ranting diselenggarakan oleh Pimpinan Ranting 5 (lima)

tahun sekali.

(2) Musyawarah Ranting dihadiri oleh:

a. Peserta.

b. Peninjau.

c. Undangan.


a. Utusan Pimpinan Anak Cabang.

b. Ketua Dewan Penasihat Ranting.

c. Pimpinan Ranting terdiri dari Pengurus Harian, Ketua Subseksi dan

Ketua Koordinator Anak Ranting dan Pimpinan Alat Kelengkapan

Partai.

d. Pimpinan Anak Ranting, terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Bendahara.

e. Ketua dan Sekretaris Pengurus Ranting Organisasi Sayap.


a. Anggota Dewan Penasihat Ranting.

b. Dewan pakar Ranting.

c. Unsur Subseksi Pimpinan Ranting.

d. Unsur Koordinator Anak Ranting.

97

e. Unsur Badan/Lembaga Pimpinan Ranting.

f. Unsur Pengurus Ranting Organisasi Sayap.

g. Ketua Pengurus Ranting Organisasi Otonom.


(6) Jumlah peninjau dan undangan ditetapkan oleh Pimpinan Ranting.

(7) Pimpinan Sidang pada Musyawarah Ranting dipilih dari dan oleh

peserta.

(8) Sebelum Pimpinan Sidang pada Musyawarah Ranting terpilih, Pimpinan

Sementara Sidang Musran adalah Pimpinan Ranting.

(9) Agenda dan tata tertib Musyawarah Ranting disusun dan diajukan oleh

Pimpinan Ranting, diputus dan ditetapkan oleh sidang Musyawarah

Ranting.

Pasal 58

Musyawarah Ranting Luar Biasa (Musranlub)

Ketentuan mengenai Musyawarah Ranting sebagaimana dalam pasal 61 ayat

(2) sampai dengan (9) berlaku bagi Musyawarah Ranting Luar Biasa.

Pasal 59

Rapat Pimpinan Ranting (Rapimran)

(1) Rapat Pimpinan Ranting diselenggarakan oleh Pimpinan Ranting sesuai

kebutuhan untuk membahas berbagai masalah yang bersifat khusus dan

mendesak.

(2) Rapat Pimpinan Ranting dihadiri oleh:

a. Peserta.

b. Peninjau.

c. Undangan.




98

c. Ketua Dewan pakar Ranting.

d. Pimpinan Ranting terdiri dari Pengurus Harian, Ketua Sub-seksi,

Ketua Koordinator Anak Ranting dan Pimpinan Alat Kelengkapan Partai.

e. Pimpinan Anak Ranting terdiri dari Ketua dan Sekretaris.

f. Ketua Pengurus Ranting Organisasi Sayap.



b. Anggota Dewan pakar Ranting.

c. Unsur Subseksi Pimpinan Ranting.






(6) Jumlah peninjau dan undangan Rapat Pimpinan Ranting ditetapkan oleh

Pimpinan Ranting.

(7) Sidang Rapat Pimpinan Ranting dipimpin oleh Pimpinan Ranting.

(8) Agenda dan tata tertib Rapat Pimpinan Ranting ditetapkan oleh

Pimpinan Ranting

Pasal 60

Rapat Kerja Ranting (Rakeran)

(1) Rapat Kerja Ranting diselenggarakan oleh Pimpinan Ranting sekurang-

kurangnya 1 (satu) kali dalam satu periode kepemimpinan.

(2) Rapat Kerja Ranting dihadiri oleh:

a. Peserta.

b. Peninjau.

c. Undangan.




99

c. Ketua Dewan pakar Ranting.

d. Pimpinan Ranting terdiri dari Pengurus Harian, Ketua Subseksi,

Ketua Koordinator Anak Rating dan Pimpinan Alat Kelengkapan

Partai.

e. Ketua Pimpinan Anak Ranting.

f. Ketua Pengurus Ranting Organisasi Sayap.



b. Anggota Dewan pakar Ranting.

c. Unsur Subseksi Pimpinan Ranting






(6) Jumlah peninjau dan undangan Rapat Kerja Ranting ditetapkan oleh

Pimpinan Ranting.

(7) Sidang Rapat Kerja Ranting dipimpin oleh Pimpinan Ranting.

(8) Agenda dan tata tertib Rapat Kerja Ranting ditetapkan oleh Pimpinan

Ranting.

Pasal 61

Rapat Koordinasi Ranting (Rakoran)

(1) Rapat Koordinasi Ranting diselenggarakan oleh Pimpinan Ranting,

sesuai kebutuhan.

(2) Rapat Koordinasi dilaksanakan dalam rangka mengoordinasikan


pelaksanaannya.


Pasal 62

100

Rapat Konsultasi Ranting

(1) Rapat Konsultasi Ranting yaitu rapat yang dilaksanakan antara

Pimpinan Ranting dengan Dewan Penasihat Ranting, diseleng-garakan

sesuai kebutuhan.

(2) Rapat KonsuItasi Ranting dapat mengikutsertakan pihak-pihak yang

terkait dengan permasalahan yang dibahas.

Pasal 63

Rapat Pengurus Harian Pimpinan Ranting

(1) Rapat Pengurus Harian Pimpinan Ranting adalah rapat yang dihadiri

oleh Pengurus Harian Ranting yang terdiri dari:

a. Ketua.


c. Sekretaris.


e. Bendahara.


g. Pimpinan Alat Kelengkapan Partai.

(2) Rapat Pengurus Harian Pimpinan Ranting membahas, merumus-kan

dan menetapakan keputusan operasional Partai.

Pasal 64

Rapat Pleno Pimpinan Ranting

(1) Rapat Pleno Pimpinan Ranting adalah rapat yang dihadiri oleh

Pimpinan Ranting yang terdiri dari:

a. Ketua.


c. Sekretaris.


e. Bendahara.


101

g. Ketua-ketua Subseksi.

h. Ketua-ketua Koordinator Anak Ranting.

(2) Rapat Pleno Pimpinan Ranting membahas, merumuskan dan

menetapkan keputusan Partai yang bersifat operasional dan politis.

Pasal 65

Musyawarah Anak Ranting

(1) Musyawarah Anak Ranting diselenggarakan oleh Pimpinan Anak

Ranting 5 (lima) tahun sekali.

(2) Musyawarah Anak Ranting dihadiri oleh:

a. Peserta.

b. Peninjau.

c. Undangan.


b. Utusan Pimpinan Anak Cabang.

c. Pimpinan Anak Ranting terdiri atas Pengurus Harian.

d. Kelompok Penggerak Anggota.

e. Ketua dan Sekretaris Pengurus Ranting Organisasi Sayap.


a. Unsur Alat Kelengkapan Partai Pimpinan Ranting.

b. Unsur Pengurus Anak Ranting Organisasi Sayap.

c. Ketua Pengurus Anak Ranting Organisasi Otonom.


(6) Jumlah peninjau dan undangan ditetapkan oleh Pimpinan Anak Ranting.

(7) Pimpinan Sidang pada Musyawarah Anak Ranting dipilih dari dan oleh

peserta.

(8) Sebelum Pimpinan Sidang pada Musyawarah Anak Ranting terpilih,

Pimpinan Sementara Sidang Musanran adalah Dewan Pimpinan Anak

Ranting.

102

(9) Agenda dan tata tertib Musyawarah Anak Ranting disusun dan diajukan

oleh Pimpinan Anak Ranting, diputus dan ditetapkan oleh sidang

Musyawarah Anak Ranting.

Pasal 66

Musyawarah Anak Ranting Luar Biasa

Ketentuan mengenai Musyawarah Anak Ranting sebagaimana dalam Pasal 69

ayat (2) sampai dengan (9) berlaku bagi Musyawarah Anak Ranting Luar

Biasa.

Pasal 67

Rapat-rapat di tingkat Pimpinan Anak Ranting dan

Kelompok Penggerak Anggota

(1) Rapat di tingkat Pimpinan Anak Ranting disebut dengan Rapat

Pengurus Anak Ranting yang dapat diadakan setiap saat untuk

membahas semua hal yang terkait dengan pelaksanaan tugasnya.

(2) Rapat di tingkat Kelompok Penggerak Anggota disebut dengan Rapat

Kelompok Penggerak Anggota yang dapat diadakan setiap saat untuk

membahas hal yang terkait dengan pelaksanaan tugasnya.

Pasal 68

Teknis Penyelenggaraan

Teknis penyelenggaraan masing-masing musyawarah dan rapat sebagaimana

dimaksud dalam Bab IX diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi.

BAB X

KORUM, HAK SUARA, DAN HAK BICARA

103

PADA MUSYAWARAH RAPAT

Pasal 69

(1) Korum:

a. Musyawarah/rapat dinyatakan sah, apabila dihadiri minimal oleh

setengah ditambah satu jumlah peserta musyawarah/rapat.

b. Dalam hal korum tidak tercapai maka musyawarah/rapat ditunda

(2x30 menit), bila tetap tidak tercapai maka musyawarah/rapat

dinyatakan korum.

c. Dalam hal pengambilan keputusan yang berpotensi menimbulkan

konflik, keputusan dinyatakan sah apabila dihadiri setengah

ditambah satu jumlah peserta musyawarah/ rapat.

d. Ketentuan lebih lanjut tentang penyelenggaraan rapat akan diatur

dalam Peraturan Organisasi.

(2) Setiap peserta mempunyai hak bicara dan hak suara; kecuali dalam

pemilihan Ketua Umum/Ketua Kepengurusan/Formatur di setiap

musyawarah/musyawarah luar biasa di tingkatan kepengurusan masing-

masing, hak suara digunakan dengan prinsip satu delegasi satu suara.

(3) Peninjau hanya mempunyai hak bicara.

(4) Hak suara diatur lebih lanjut dalam tata tertib masing-masing

musyawarah/rapat.

BAB XI

TATA LAKSANA ORGANISASI

DAN TATA CARA PEMILIHAN PIMPINAN

Pasal 70

Tata Laksana Organisasi

104

(1) Kepengurusan Partai di semua tingkat dibentuk secara demokratis atas

dasar pemilihan sesuai ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah

Tangga dan Peraturan Organisasi.

(2) Kepengurusan Partai dari tingkat atas ke bawah, adalah merupakan

susunan hirarki secara organisatoris yang merupakan satu kesatuan

organisasi.

Pasal 71

Tata Cara Pemilihan Pengurus

(1) Pemilihan Ketua Umum, Ketua Dewan Pimpinan Daerah sampai

dengan Ketua Pimpinan Anak Ranting dan Anggota Formatur

dilaksanakan secara langsung oleh peserta Musyawarah/Musyawarah

Luar Biasa pada tingkat kepengurusan masing-masing dengan prinsip

satu delegasi satu suara.

(2) Pemi1ihan dilaksanakan melalui tahapan Pencalonan dan Pemilihan.

(3) Apabila dalam pemilihan terbukti terjadi politik uang (money politics)

maka hasil pemilihan tidak sah.

(4) Apabila terjadi pemilihan sebagaimana ketentuan ayat (3) maka

diselenggarakan pemilihan ulang sesuai dengan ketentuan Partai.

(5) Ketua Umum atau Ketua terpilih ditetapkan sebagai Ketua Formatur.

(6) Formatur memilih ketua Dewan Penasihat, ketua Dewan Kehormatan

serta Ketua Organisasi Pemenangan Pemilu di semua tingkatan.

(7) Penyusunan Pengurus Dewan Pimpinan/Pimpinan Partai dilaksanakan

oleh Ketua Formatur dibantu Anggota Formatur.

(8) Ketentuan lebih lanjut tentang Tata Cara Pemilihan Pengurus Partai

diatur dalam Peraturan Organisasi.

BAB XII

KEUANGAN

Pasal 72

105

(1) Keuangan Partai bersumber dari:

a. Iuran wajib anggota.

b. Sumbangan sukarela.

c. Kontribusi anggota legislatif/eksekutif.

d. Sumbangan Perorangan.

e. Sumbangan Alat Kelengkapan Partai.

f. Usaha-usaha lain yang sah.

g. Bantuan dari Anggaran Negara/Daerah.

(2) Pengelolaan dana keuangan Partai dilaksanakan oleh Bendahara

Umum/Bendahara atau wakilnya dengan persetujuan Ketua

Umum/Ketua sesuai tingkatan kepengurusan Partai.

(3) Pengelolaan dana keuangan Partai dilakukan dengan membuka

rekening giro atas nama partai dan dipertanggung jawabkan dengan

memenuhi prinsip-prinsip akuntabilitas.

(4) Setiap tingkat struktural Partai diwajibkan menyusun administrasi

pencatatan penerimaan dana dan penggunaannya dan dilaporkan pada

instansi yang berwenang sesuai dengan aturan perundang-undangan.

(5) Penggunaan keuangan partai dalam setiap kegiatan dan pelaksanaan

program Partai dipertanggungjawabkan dalam rapat harian selambat-

lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah pelaksanaan kegiatan dan atau

program tersebut selesai.

(6) Pertanggungjawaban keuangan dan kekayaan Partai dilaksanakan pada

setiap Musyawarah Partai bersamaan dengan laporan

pertanggungjawaban Pengurus Partai.

BAB XIII

KETENTUAN KHUSUS

Pasal 73

Daerah Pemekaran

106

(1) Sesuai dengan dinamika dan perkembangan wilayah, dimungkinkan

terjadi pemekaran wilayah baik pada tingkat Provinsi, tingkat

Kabupaten/Kota, tingkat kecamatan maupun pada tingkat

Desa/Kelurahan.

(2) Berdasarkan ayat (1) diatas, secara pararel dimungkinkan pula adanya

penambahan struktur partai sesuai dengan tingkatannya.

(3) Untuk pertama kalinya kepengurusan diusulkan oleh masing-masing

pengurus induk sesuai tingkatan untuk ditetapkan sebagai Pelaksana

Tugas (PLT) oleh kepengurusan dua tingkat diatasnya.

(4) Ketentuan lebih lanjut tentang kepengurusan Daerah Pemekaran

diatur dalam Peraturan Organisasi.

BAB XIV

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 74

(1) Setiap perselisihan yang terjadi diselesaikan secara dan menurut

Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Peraturan Organisasi dan

keputusan lainnya.

(2) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara penyelesaian perselisihan

diatur dalam Perturan Organisasi.

BAB XV

ATRIBUT

Pasal 75

(1) Atribut Partai terdiri dari Panji, Lambang, Lencana, Seragam, Mars,

Hymne, Salam Perjuangan, Ikrar dan bentuk-bentuk lain.

107

(2) Khusus pakaian seragam resmi HANURA yang dipakai pada acara-acara

resmi partai adalah berwarna Kuning kunyit.

(3) Lagu Perjuangan Partai yaitu Mars HANURA wajib dinyanyikan dalam

Pertemuan Upacara Partai HANURA.

(4) Salam Perjuangan Partai wajib diteriakkan pada setiap Pertemuan

Partai di semua tingkatan dengan ketentuan sebagai berikut :

(“Hanura!”,..………..{sambutan massa}, “maju!” {setiap teriakan diikuti

dengan tangan kanan mengepal keatas}, Indonesia”……..{sambutan massa}, ”Jaya!”).

(5) Ikrar Partai yaitu:

a. Penegasan kebulatan tekad sebagai pengejawantahan doktrin

untuk mewujudkan tujuan Partai HANURA.

b. Merupakan pendorong dan penggugah semangat dalam

melaksanakan perjuangan Partai HANURA.

(7) Ikrar Partai dibacakan pada setiap upacara Pelantikan Pengurus Partai,

Orsap dan Ortom di semua tingkatan.

(8) Ketentuan lebih lanjut tentang atribut diatur dalam Peraturan

Organisasi.

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 76

(1) Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini, akan

diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi.

(2) Anggaran Rumah Tangga ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Surakarta

Pada tanggal : 14 Februari 2015

Pimpinan Sidang

108

109

Lampiran - 1

IKRAR

11.. KKaammii kkeelluuaarrggaa bbeessaarr PPaarrttaaii HHAANNUURRAA aaddaallaahh iinnssaann yyaanngg bbeerrttaaqqwwaa

kkeeppaaddaa TTuuhhaann yyaanngg MMaahhaa EEssaa..

22.. KKaammii kkaaddeerr PPaarrttaaii HHAANNUURRAA bbeerraaddaa ppaaddaa bbaarriissaann tteerrddeeppaann ddaallaamm

mmeemmppeerrttaahhaannkkaann mmeennggaammaannkkaann PPaannccaassiillaa,, UUnnddaanngg--UUnnddaanngg DDaassaarr 11994455

ddaann kkeeddaauullaattaann NNeeggaarraa KKeessaattuuaann RReeppuubblliikk IInnddoonneessiiaa..

33.. KKaammii kkaaddeerr PPaarrttaaii HHAANNUURRAA bbeerraassaall ddaarrii rraakkyyaatt,, bbeekkeerrjjaa bbeerrssaammaa rraakkyyaatt

ddaann uunnttuukk rraakkyyaatt..

44.. KKaammii kkaaddeerr PPaarrttaaii HHAANNUURRAA mmeenngguuttaammaakkaann kkeejjuujjuurraann,, kkeebbeennaarraann

ddaallaamm mmeennjjaallaannkkaann mmiissii ppoolliittiikk ppaarrttaaii..

55.. KKaammii kkaaddeerr PPaarrttaaii HHAANNUURRAA aakkaann sseellaalluu mmeennjjaaggaa kkeemmuulliiaaaann ddaann kkeelluuhhuurraann

hhaattii nnuurraannii ddaallaamm bbeerrttuuttuurr,, bbeerrssiikkaapp ddaann bbeerrttiinnddaakk..

Lampiran - 2

110

KETERANGAN :

KETUA WILAYAH KETUA BIDANG

KORDINATOR

DAERAH

DEPARTEMEN

KETUM

WAKETUM

DEWAN

PAKAR

DEWAN

PENASIHAT

DIVISI

PEMENANGAN PEMILU

DEWAN

KEHORMATAN

SEKJEN BENDUM

DEPARTEMEN KORDINATOR DAERAH

KETUA BIDANG KETUA WILAYAH

BADIKLAT BALITBANG BAINFOSTRA LBH IT CENTER MEDIA CENTER

ORSAP

ORSAP DPD

ORSAP DPC

ORSAP PAC

PAR

KPA

: Garis Komando

: Garis Staf

: Garis Konsultasi

: Garis Koordinasi

PASTI

TINGKAT PUSAT

TINGKAT DAERAH

PR

111

KETERANGAN :


KORDINATOR DAERAH DEPARTEMEN

KETUA DPD DEWAN

PAKAR

DEWAN

PENASIHAT

BADAN

PEMENANGAN PEMILU

SEKRETARIS BENDAHARA

BIRO KOORDINATOR CABANG

WAKIL KETUA BIDANG WAKIL KETUA WILAYAH

BADIKLAT BALITBANG BAINFOSTRA LBH IT CENTER MEDIA CENTER

ORSAP

ORSAP DPC

ORSAP PAC

PR

PAR

KPA

: Garis Komando

: Garis Staf

: Garis Konsultasi

: Garis Koordinasi

PASTI

TINGKAT DAERAH

TINGKAT KAB/KOTA

Lampiran - 3

112

Lampiran - 5

KETERANGAN :


KORDINATOR

DAERAH

DEPARTEMEN

KETUA DPC DEWAN

PAKAR

DEWAN

PENASIHAT

KOMITE

PEMENANGAN PEMILU

SEKRETARIS BENDAHARA

BAGIAN KOORDINATOR

ANAK CABANG

WAKIL KETUA BIDANG WAKIL KETUA WILAYAH

RODIKLAT ROLITBANG ROINFOSTRA LBH IT CENTER MEDIA CENTER

ORSAP

ORSAP PAC

PR

PAR

KPA

: Garis Komando

: Garis Staf

: Garis Konsultasi

: Garis Koordinasi

PASTI

TINGKAT KAB/KOTA

TINGKAT ANAK CABANG

Lampiran - 4

113

Lirik & Lagu : Wahdiat, SH.

DO = C 2/4

MARCIA

MARS HANURA

GELORA SMANGAT CINTA NEGRI

TERPATRI DALAM JIWA SANUBARI

SUMPAH SETIA UNTUK PERTIWI

MEWUJUDKAN CITA-CITA BANGSA

BERSAMA RAKYAT BANGUN NEGRI

DIBAWAH KEPEMIMPINAN SEJATI

BEBASKAN NEGRI DEMI AMANAH

MENUJU BANGSA ADIL SEJAHTRA

MAJULAH SUMBER DAYA MANUSIA

TEGAKKAN KEADILAN DAN HAK AZASI

BEKERJA UNTUK KEUNGGULAN BANGSA

BANGUN NEGARA KESATUAN INDONESIA

BANGKITLAH WAHAI RAKYAT INDONESIA

TANAMKAN KEJUJURAN DAN KETAQWAAN

PERCAYALAH HATI NURANI RAKYAT

BAGAI PERISAI KEBENARAN YANG HAKIKI

HIDUPLAH HANURA !

=====================

Documents

ANGGARAN DASAR MUKADIMAH Dengan Rahmat Tuhan Yang …yes.partaihanura.or.id/uploads/AD ART PARTAI HANURA... · Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa ... kehidupan bangsa serta ikut melaksanakan