ANGGARAN DASAR

PERSATUAN INSPEKTUR KETENAGALISTRIKAN INDONESIA (AD - PERIKSA)

Jakarta, September 2019

i

ANGGARAN DASAR

PERSATUAN INSPEKTUR KETENAGALISTRIKAN INDONESIA (AD - PERIKSA)

MUKADIMAH

Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa,

Pembangunan sektor ketenagalistrikan bertujuan untuk

memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa

guna mewujudkan tujuan pembangunan nasional, yaitu menciptakan

masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual

berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945. Dalam mewujudkan cita-cita luhur tersebut,

sektor ketenagalistrikan memiliki peran penting dan strategis dalam

penyediaan pasokan tenaga listrik dalam jumlah yang cukup, merata

dan bermutu serta terpenuhinya aspek keselamatan ketenagalistrikan

bagi masyarakat Indonesia.

Energi listrik sebagai bentuk konversi energi primer dari

pemanfaatan sumber daya alam, memiliki arti penting dalam

mewujudkan kesejahteraan masyarakat, sehingga pengelolaannya

dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya

kemakmuran rakyat. Hal tersebut sesuai dengan amanat Pasal 33 ayat

(2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya

dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar

kemakmuran rakyat. Penyediaan tenaga listrik bersifat padat modal dan

teknologi sehingga peran semua pihak dalam penyediaan tenaga listrik

perlu ditingkatkan sejalan dengan prinsip otonomi daerah dan

demokratisasi dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan

bernegara. Selain bermanfaat, tenaga listrik juga memiliki potensi

bahaya/dapat membahayakan, oleh karena itu untuk menjamin

keselamatan umum, keselamatan kerja, keamanan instalasi dan

kelestarian fungsi lingkungan hidup dalam penyediaan dan pemanfaatan

tenaga listrik, maka instalasi tenaga listrik harus memenuhi ketentuan

regulasi dan standar di bidang ketenagalistrikan.

Untuk menjamin terpenuhinya ketentuan regulasi dan standar di bidang

ketenagalistrikan terutama dalam kegiatan usaha penyediaan tenaga

listrik, Pemerintah dan Pemerintah Provinsi sesuai dengan

kewenangannya melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap

kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik, yang di dalamnya termasuk

pengawasan di bidang keteknikan. Sesuai ketentuan Undang-undang

ii

Nomor 30 Tahun 2009 tetang ketenagalistrikan Pasal 46 ayat (3)

dinyatakan bahwa dalam melaksanakan pengawasan keteknikan,

Pemerintah dan Pemerintah Daerah dibantu oleh Inspektur

Ketenagalistrikan. Pengawasan keteknikan yang dimaksud adalah

pengawasan keteknikan atas pelaksanaan kegiatan usaha penyediaan

tenaga listrik dan usaha jasa penunjang tenaga listrik, dan/atau untuk

tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan perundang-

undangan di bidang ketenagalistrikan. Dalam melaksanakan tugasnya,

Inspektur Ketenagalistrikan wajib memahami dan melaksanakan

prosedur yang telah ditetapkan sebagai pedoman dalam serangkaian

proses kegiatan tertentu yang harus dijalani dengan penuh tanggung

jawab. Demikian juga dalam organisasi pemerintah, Inspektur

Ketenagalistrikan dituntut untuk terus meningkatkan kinerja dan

kompetensi dalam menghadapi dinamika sektor ketenagalistrikan dan

perkembangan teknologi global serta secara konsisten menerapkan etika

profesi sebagai pilar profesionalitas jabatan fungsional Inspektur

Ketenagalistrikan.

Agar hal-hal tersebut di atas dapat dilaksanakan dengan maksimal,

para pejabat fungsional Inspektur Ketenagalistrikan Pemerintah Pusat

dan Pemerintah Daerah/Provinsi menyadari sepenuhnya bahwa

diperlukan adanya sinergi, koordinasi yang baik dan cara pandang yang

sama dalam mengawal dan berperan aktif terhadap suksesnya

pembangunan nasional khususnya sektor ketenagalistrikan melalui

pembentukan suatu wadah organisasi.

Atas berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan dengan didorong

oleh cita-cita luhur untuk menumbuhkembangkan profesi Inspektur

Ketenagalistrikan, kesejawatan dan untuk dharma bhakti pada nusa

dan bangsa, maka para insan Inspektur Ketenagalistrikan berkumpul di

Jakarta pada hari Kamis tanggal 19 September 2019 dan menyatakan

sepakat untuk membentuk dan mendeklarasikan organisasi profesi

Inspektur Ketenagalistrikan seluruh Indonesia dengan nama Persatuan

Inspektur Ketenagalistrikan Indonesia (PERIKSA) sebagai satu-satunya

organisasi profesi Inspektur Ketenagalistrikan di Indonesia, sesuai

dengan peraturan perundang-undangan.

Meyakini bahwa tujuan dan cita-cita organisasi hanya dapat dicapai

atas petunjuk Tuhan Yang Maha Esa disertai usaha-usaha terencana,

sistematis dan terukur serta dijalankan berdasarkan pedoman yang

disepakati dan ditetapkan secara mufakat, maka disusunlah Anggaran

Dasar Persatuan Insepektur Ketenagalistrikan Indonesia sebagai berikut:

1/11

BAB I NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN,

WILAYAH KEGIATAN DAN WAKTU

Pasal 1

Nama

Organisasi ini bernama Persatuan Inspektur Ketenagalistrikan

Indonesia, disingkat dan dibaca dengan sebutan PERIKSA, yang dalam

bahasa Inggris disebut Indonesia Electrical Inspector Association (IEIA),

untuk selanjutnya dalam anggaran dasar ini disebut PERIKSA.

Pasal 2

Tempat Kedudukan dan Wilayah Kegiatan

(1) PERIKSA berkedudukan di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik

Indonesia, dengan kepengurusan tingkat Nasional/Pusat

berkedudukan di ibukota Negara dan dapat dibentuk kepengurusan

wilayah sesuai perkembangan;

(2) Wilayah kegiatan PERIKSA meliputi seluruh wilayah Negara

Kesatuan Republik Indonesia;

(3) Bila di suatu wilayah Provinsi terdapat sekurang-kurangnya 10

(sepuluh) Inspektur Ketenagalistrikan Provinsi yang menjadi anggota

biasa PERIKSA, maka dapat dibentuk Pengurus Wilayah PERIKSA

yang disahkan oleh Pengurus Nasional;

Pasal 3

Waktu

PERIKSA didirikan di Jakarta pada tanggal 19 September 2019 dan

ditetapkan sebagai satu-satunya organisasi profesi Inspektur

Ketenagalistrikan di Indonesia untuk jangka waktu yang tidak

ditentukan.

BAB II AZAS DAN LANDASAN

Pasal 4

Azas

PERIKSA berazaskan Pancasila.

2/11

Pasal 5

Landasan

PERIKSA berlandaskan:

1. Undang Undang Dasar 1945;

2. Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan jabatan

fungsional Inspektur Ketenagalistrikan dan/atau Peraturan

Perundang-undangan di bidang ketenagalistrikan;

3. Keputusan Musyawarah Nasional (MUNAS) PERIKSA sebagai landasan

operasional.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 6

Maksud

PERIKSA dimaksudkan untuk mewujudkan Inspektur Ketenagalistrikan

sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang memiliki integritas, profesional,

netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi,

kolusi, dan nepotisme, mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi

masyarakat dan mampu menjalankan peran sebagai unsur perekat

persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mampu

menjalankan amanat regulasi bidang ketenagalistrikan melalui inspeksi

pengawasan bidang ketenagalistrikan dan pemenuhan ketentuan

keselamatan ketenagalistrikan pada instalasi tenaga listrik.

Pasal 7

Tujuan

Tujuan PERIKSA:

1. Meningkatkan kompetensi, profesionalitas dan produktivitas

Inspektur Ketenagalistrikan.

2. Meningkatkan kapasitas dan produktivitas instansi/unit Inspektur

Ketenagalistrikan.

3. Menerapkan Kode Etik dan Kode Perilaku Inspektur Ketenagalistrikan.

3/11

BAB IV FUNGSI DAN TUGAS POKOK

Pasal 8

Fungsi

PERIKSA berfungsi sebagai wadah informasi, representasi, konsultasi,

fasilitasi dan advokasi Inspektur Ketenagalistrikan, serta sebagai

wahana komunikasi antara Inspektur Ketenagalistrikan dengan

pemerintah, pemangku jabatan struktural, pemangku kepentingan di

bidang ketenagalistrikan dan diantara para Inspektur Ketenagalistrikan,

mengenai hal-hal yang berkaitan dengan tugas-tugas Inspektur

Ketenagalistrikan dalam rangka mewujudkan maksud dan tujuan

organisasi.

Pasal 9

Tugas Pokok

Tugas Pokok PERIKSA:

1. Menghimpun dan mempersatukan para Inspektur Ketenagalistrikan

menjadi anggota PERIKSA.

2. Menjaga dan mengawasi anggota agar menjunjung tinggi martabat

kehormatan profesi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 tahun

2009 tentang Ketenagalistrikan serta Undang-Undang lain yang

relevan dan Kode Etik dan Kode Perilaku.

3. Meningkatkan profesionalisme anggota.

4. Mendorong peningkatan kompetensi, daya saing dan kinerja

Inspektur Ketenagalistrikan;

5. Berperan serta memberikan masukan dalam penyusunan atau

penerapan regulasi di bidang ketenagalistrikan terutama berkaitan

dengan keselamatan ketenagalistrikan dan pengawasan di bidang

ketenagalistrikan.

6. Membangun forum komunikasi, koordinasi dan konsultasi bagi

masyarakat yang peduli terhadap keselamatan ketenagalistrikan,

baik secara individu maupun kelompok;

7. Berpartisipasi aktif dalam menyebarluaskan hasil inspeksi

pengawasan kepada masyarakat luas, sehingga terbangun

masyarakat yang sadar dan taat terhadap keselamatan

ketenagalistrikan;

8. Melakukan penerbitan dan publikasi, serta riset dalam bidang

inspeksi ketenagalistrikan;

9. Memelihara dan meningkatkan kerjasama dengan organisasi

profesi/badan/lembaga/instansi pemerintah dan swasta, baik di

4/11

dalam maupun di luar negeri;

10. Melakukan usaha dan kegiatan lain yang perlu dan bermanfaat bagi

anggota dalam menjalankan tugas profesinya.

11. Melakukan evaluasi dan memberi masukan dalam upaya

meningkatkan posisi Indonesia di forum keselamatan

ketenagalistrikan internasional, regional maupun bilateral.

12. Menyusun Kode Etik dan Kode Perilaku profesi.

13. Memeriksa dan memberikan rekomendasi atas pelanggaran Kode

Etik dan Kode Perilaku profesi.

BAB IV

HUBUNGAN KERJA DENGAN KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Pasal 10

Hubungan Kerja

(1) Hubungan kerja antara Kementerian Energi dan Sumber Daya

Mineral dengan PERIKSA bersifat koordinatif dan fasilitatif untuk

penyelenggaraan tugas dan fungsi pembinaan Inspektur

Ketenagalistrikan.

(2) Dalam melaksanakan hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam

ayat (1), Organisasi profesi menjalin kerjasama dengan Kementerian

Energi dan Sumber Daya Mineral dalam penegakan kode etik profesi,

penyusunan standar kompetensi profesi, penyelenggaraan uji

kompetensi dan sertifikasi kompetensi, pemberian advokasi dan

pengembangan profesi, serta pengembangan ilmu pengetahuan,

metode, dan inovasi bagi profesi.

BAB V KODE ETIK DAN KODE PERILAKU PROFESI DAN ATRIBUT

Pasal 11

Kode Etik dan Kode Perilaku profesi

(1) PERIKSA memiliki Kode Etik dan Kode Perilaku profesi sebagai

tuntunan moral dan perilaku yang mengikat bagi para anggotanya

yang ditetapkan dan disahkan dalam MUNAS yang selaras dengan

Kode Etik dan Kode Perilaku Inspektur Ketenagalistrikan pada

Instansi Pembina.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Kode Etik dan Kode Perilaku profesi

diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

5/11

Pasal 12

Lambang, Bendera, Mars dan Atribut

(3) PERIKSA mempunyai lambang, bendera, mars dan atribut;

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai lambang, bendera, mars dan atribut

diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB VI

KEANGGOTAAN

Pasal 13

Keanggotaan

(1) Anggota PERIKSA terdiri atas:

a. Anggota biasa;

b. Anggota luar biasa;

c. Anggota kehormatan;

(2) Setiap Pejabat Fungsional Inspektur Ketenagalistrikan wajib menjadi

anggota PERIKSA.

(3) Setiap Pejabat Fungsional Inspektur Ketenagalistrikan adalah

anggota biasa.

(4) Anggota biasa di Pemerintah Pusat berada di bawah pengelolaan

Pengurus Nasional.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai keanggotaan diatur dalam

Anggaran Rumah Tangga.

BAB VII KEWAJIBAN DAN HAK ANGGOTA

Pasal 14

Kewajiban Anggota

1. Setiap anggota wajib menjunjung tinggi harkat dan martabat jabatan

Inspektur Ketenagalistrikan dan menaati segala peraturan perundang-

undangan yang berlaku, Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga

dan Kode Etik PERIKSA, Keputusan MUNAS dan ketentuan-ketentuan

yang ditetapkan oleh PERIKSA serta menjaga dan mempertahankan

nama baik PERIKSA.

2. Setiap anggota biasa dan anggota luar biasa wajib berpartisipasi aktif

dalam PERIKSA.

3. Setiap anggota biasa wajib membayar iuran serta sumbangan lain

6/11

yang ditetapkan oleh PERIKSA.

Pasal 15

Hak Anggota

(1) Anggota Biasa mempunyai hak:

a. Hak suara/memilih, yaitu hak mengambil keputusan untuk

memilih dalam Musyawarah Anggota.

b. Hak dipilih, yaitu hak menerima kepercayaan untuk

dipilih/menduduki jabatan dalam kepengurusan PERIKSA.

c. Hak bicara, yaitu hak mengajukan usul, saran dan pendapat

serta mengajukan pertanyaan.

d. Hak pelayanan, yaitu hak mendapatkan informasi, bimbingan

dan bantuan PERIKSA dalam menjalankan tugasnya sebagai

Inspektur Ketenagalistrikan.

e. Hak dilindungi, yaitu hak mendapatkan perlindungan PERIKSA

dari pengaruh pihak lain yang mempunyai kepentingan tertentu

yang menyebabkan tidak terpenuhinya prinsip-prinsip

pelaksanaan tugas Inspektur Ketenagalistrikan.

(2) Anggota Luar Biasa mempunyai hak:

a. Hak bicara, yaitu hak mengajukan usul, saran dan pendapat

serta mengajukan pertanyaan.

b. Hak pelayanan, yaitu hak mendapatkan informasi dan bimbingan

PERIKSA terkait jabatan fungsional Inspektur Ketenagalistrikan.

(3) Anggota Kehormatan mempunyai hak:

a. Hak bicara, yaitu hak mengajukan usul, saran dan pendapat dan

mengajukan pertanyaan.

b. Hak pelayanan, yaitu hak mendapatkan informasi dan bimbingan

PERIKSA terkait jabatan fungsional Inspektur Ketenagalistrikan.

BAB VIII

ORGANISASI

Pasal 16

Bentuk

PERIKSA adalah organisasi profesi bagi Pegawai Negeri Sipil yang

memangku jabatan fungsional Inspektur Ketenagalistrikan di seluruh

Indonesia dalam bentuk persatuan.

7/11

Pasal 17

Sifat

PERIKSA bersifat independen, mandiri, nirlaba, bukan organisasi politik

dan/atau merupakan bagiannya, yang dalam melakukan kegiatannya

menjunjung tinggi etika profesi.

Pasal 18

Alat Kelengkapan

(1) PERIKSA mempunyai alat kelengkapan berupa :

a. Rapat anggota :

- Musyawarah Nasional (MUNAS) atau Musyawarah Nasional Luar

Biasa (MUNASLUB);

- Musyawarah Wilayah.

b. Kepengurusan:

- Pengurus Nasional;

- Pengurus Wilayah.

c. Dewan Penasehat: - Dewan Penasehat Nasional;

- Dewan Penasehat Wilayah.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai alat kelengkapan diatur dalam

Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 19

Pengurus Nasional

(1) Pengurus Nasional sekurang-kurangnya terdiri atas: seorang Ketua

Umum, 5 (lima) orang Ketua, seorang Sekretaris Jenderal, dan

Bendahara Umum;

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengurus Nasional diatur dalam

Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 20

Masa Jabatan Pengurus Nasional

(1) Masa jabatan Pengurus Nasional PERIKSA adalah tiga tahun.

(2) Ketua Umum Pengurus Nasional dapat dipilih kembali sebanyak-

banyaknya dua kali secara berturut-turut.

(3) Masa jabatan kepengurusan baru hasil MUNASLUB adalah masa

jabatan tersisa dari masa jabatan kepengurusan yang digantikannya.

8/11

Pasal 21

Pendelegasian Wewenang Ketua Umum

Apabila Ketua Umum PERIKSA berhalangan sementara dan/atau karena

sesuatu sebab tidak dapat menjalankan kewajibannya untuk waktu

tertentu, maka salah satu Pengurus Nasional PERIKSA dapat ditetapkan

secara musyawarah untuk mufakat ditunjuk bertindak untuk dan atas

nama Ketua Umum sampai dengan jangka waktu tertentu.

Pasal 22

Pergantian Antar Waktu Pengurus

(1) Apabila Ketua Umum berhalangan tetap dan atau karena sesuatu

sebab tidak dapat menjalankan dan atau menyelesaikan

kewajibannya sampai masa jabatan kepengurusan berakhir, maka

jabatan Ketua Umum digantikan oleh salah satu Pengurus Nasional,

yang ditetapkan secara kolektif oleh seluruh Pengurus Nasional

melalui musyawarah untuk mufakat.

(2) Apabila karena sesuatu sebab terjadi lowongan dalam keanggotaan

Pengurus Nasional, maka pergantian untuk mengisi lowongan

tersebut dilakukan dan ditetapkan dalam rapat Pengurus dalam

waktu selambat-lambatnya tiga bulan.

(3) Tindakan yang dilakukan Pengurus sebagaimana dimaksud ayat (1)

dan ayat (2) diberitahukan dan dipertanggungjawabkan kepada

MUNAS.

Pasal 23

Rapat Pengurus Nasional

(1) Rapat Pengurus Nasional terdiri atas :

a. Rapat Harian

b. Rapat Pleno

c. Rapat Pleno Pengurus Nasional Yang Diperluas

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rapat Pengurus Nasional diatur

dalam Anggaran Rumah Tangga.

9/11

BAB IX KEUANGAN

Pasal 24

Sumber Dana dan Harta Kekayaan

(1) Keuangan untuk membiayai kegiatan organisasi diperoleh dari:

a. Uang pangkal.

b. Iuran bulanan anggota.

c. Sumbangan anggota.

d. Sumbangan-sumbangan yang sifatnya tidak mengikat .

e. Usaha-usaha lain yang sah.

(2) Harta Kekayaan antara lain benda tidak bergerak maupun benda

bergerak yang dimiliki PERIKSA yang berasal dari sumber yang sah

menurut ketentuan yang berlaku.

Pasal 25

Akuntabilitas Perbendaharaan

(1) Pengurus Nasional bertanggung jawab atas pengawasan

penggunaan dana dan pengelolaan harta kekayaan PERIKSA.

(2) Pencatatan keuangan dan harta kekayaan PERIKSA dilaksanakan

oleh Bendahara Umum.

(3) Laporan keuangan disampaikan oleh Bendahara Umum kepada

Ketua Umum sekurang-kurangnya sekali dalam 3 (tiga) bulan atau

atas permintaan Ketua Umum.

(4) Laporan keuangan Pengurus Nasional disampaikan dan

dipertanggungjawabkan pada MUNAS.

BAB X PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN PEMBUBARAN ORGANISASI

Pasal 26

Perubahan Anggaran Dasar

Penyempurnaan atau perubahan Anggaran Dasar ditetapkan dan

disahkan berdasarkan ketetapan MUNAS.

10/11

Pasal 27

Pembubaran Organisasi

(1) Pembubaran PERIKSA harus dilakukan melalui MUNASLUB.

(2) Apabila PERIKSA dibubarkan, maka MUNASLUB mempunyai

kewajiban menetapkan penghibahan seluruh harta kekayaan

PERIKSA kepada badan-badan sosial.

BAB XI

ANGGARAN RUMAH TANGGA

Pasal 28

Anggaran Rumah Tangga

(1) Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diatur

lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga, dan tidak boleh

bertentangan dengan Anggaran Dasar.

(2) Anggaran Rumah Tangga sebagai penjabaran ketentuan-ketentuan

Anggaran Dasar disahkan oleh MUNAS atau Rapat Pleno Pengurus

Nasional Yang Diperluas.

BAB XII ATURAN PERALIHAN

Pasal 29

Peraturan Peralihan

Hal-hal yang belum dan/atau tidak cukup diatur dalam Anggaran Dasar

dan Anggaran Rumah Tangga, ditetapkan dalam peraturan tersendiri

oleh Pengurus Nasional yang secara substansi tidak boleh bertentangan

dengan ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan

harus dapat dipertanggungjawabkan kepada MUNAS.

11/11

BAB XIII ATURAN PENUTUP

Pasal 30

Aturan Penutup

1) Anggaran Dasar ini merupakan keputusan MUNAS Pertama

PERIKSA, ditetapkan dan disahkan pada MUNAS PERIKSA pada

tanggal 9 September 2019 dan dapat diubah apabila diperlukan

melalui MUNAS PERIKSA.

2) Agar setiap anggota mengetahuinya, Pengurus Nasional PERIKSA

diperintahkan untuk mengumumkan dan/atau

menyebarluaskan Anggaran Dasar ini kepada setiap anggota dan

khalayak lainnya.

3) MUNAS PERIKSA memberi kuasa kepada Pengurus Nasional

untuk memohon persetujuan kepada yang berwenang atas

Anggaran Dasar ini, dan mengadakan perubahan, penambahan

dan/atau penyempurnaan yang bersifat bagaimanapun juga

pada perubahan Anggaran Dasar ini, yang diperlukan guna

mendapat persetujuan.

4) Untuk maksud tersebut pada ayat (3) Pengurus Nasional

berwenang menghadap di hadapan yang berwajib atau pihak lain

dan instansi/pejabat siapapun dan dimanapun juga,

memberikan atau meminta keterangan-keterangan,

memasukkan, membuat atau minta dibuatkan serta

menandatangani akta atau segala macam surat dan dokumen

apapun yang diperlukan, mengajukan surat permohonan untuk

itu, membayar segala biaya dan ongkos-ongkos untuk itu,

meminta dan menerima segala macam surat, dokumen atau

turunan dan salinan akta yang diperlukan, menentukan dan

memilih domisili hukum yang sah, dan selanjutnya melakukan

segala tindakan/perbuatan hukum apapun yang dianggap baik

dan berguna untuk mencapai maksud tersebut di atas.