Upload
lelien
View
222
Download
4
Embed Size (px)
Citation preview
ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA NEGARA (APBN)
Tujuan Khusus
Memiliki pengetahuan dan pemahaman :
- Tentang fungsi dan peran APBN
– Tentang struktur dan susunan APBN
– Tentang prinsip-prinsip dalam APBN
Materi Pembahasan
A. Fungsi dan Peran APBN
- APBN sebagai alat mobilisasi dana investasi
- APBN sebagai alat stabilisasi ekonomi
- Dampak APBN terhadap Perekonomian
B. Struktur dan Susunan APBN
- Susunan pendapatan negara dan hibah
- Susunan belanja negara
- Keseimbangan primer/ perbedaan statistik
- Surplus/ defisit APBN
- Susunan Pembiayaan Bersih
C. Prinsip-prinsip Dalam APBN
- Prinsip Anggaran APBN
- Prinsip Anggaran dinamis
- Prinsip Anggaran Fungsional
D. Instrumen dan Analisis Kebijakan Fiskal
- Instrumen kebijakan fiskal
- Analisis kebijakan fiskal
- Surat Utang Negara (SUN)
A. Fungsi dan Peran APBN
• APBN di negara-negara sedang berkembang adalah sebagai alat untuk memobilisasi dana investasi dan bukannya sebagai alat untuk mencapai sasaran stabilisasi jangka pendek. Oleh karena itu besarnya tabungan pemerintah pada suatu tahun sering dianggap sebagai ukuran berhasilnya kebijakan fiskal .
• Baik pengeluaran maupun penerimaan pemerintah mempunyai pengaruh atas pendapatan nasional. Pengeluaran pemerintah dapat memperbesar pendapatan nasional (expansionary), tetapi penerimaan pemerintah dapat mengurangi pendapatan nasional (contractionary).
• Rincian tentang penerimaan dan pengeluaran
pemerintah setiap tahunnya akan nampak
dalam anggaran pendapatan dan belanja
negara (APBN).
• Melalui APBN dapat dianalisis seberarapa
jauh peran pemerintah dalam kegiatan
perekonomian nasional.
1. APBN Sebagai Alat Mobilisasi Dana Investasi
Sumber dana investasi beasal dari tabungan
(saving). Sumber dana investasi swasata
(perusahaan) berasal dari tabungan masyarakat
yang terhimpun pada lembaga keuangan bank.
Sedangkan sumber dana invstasi pemerintah
berasal dari tabungan pemerintah. Tabungan
pemerintah terbentuk dari sisa penerimaan dalam
negeri dikurangi pengeluaran rutin.
2. APBN sebagai Alat Stabilisasi Ekonomi
Pemerintah menentukan beberapa
kebijaksanaan di bidang anggaran belanja
dengan tujuan mempertahankan stabilitas
proses pertumbuhan dan pembangunan
ekonomi.
• Anggaran belanja dipertahankan agar seimbang dalam arti bahwa pengeluaran total tidak melebihi penerimaan total
• Tabungan pemerintah diusahakan meningkat dari waktu ke waktu dengan tujuan agar mampu menghilangkan ketergantungan terhadap bantuan luar negeri sebagai sumber pembiayaan pembangunan.
• Basis perpajakan diusahakan diperluas secara berangsur-angsur dengan cara mengintensifkan
penaksiran pajak dan prosedur pengumpulannya.
• Prioritas harus diberikan kepada
pengeluaran-pengeluaran produktif
pembangunan, sedang pengeluaran-
pengeluaran rutin dibatasi. Subsidi kepada
perusahaan-perusahaan negara dibatassi.
• Kebijaksanaann anggaran diarahkan pada
sasaran untuk mendorong pemanfaatan
secara maksimal sumber-sumber dalam
negeri
3. Dampak APBN terhadap Perekonomian
Cara untuk menggolongkan pos-pos penerimaan dan
pengeluaran yang masing-masing menghasilkan
tolok ukur yang berbeda mengenai dampak APBN
nya. Ada empat tolok ukur dampak APBN, yaitu :
- saldo anggaran keseluruhan
- konsep nilai bersih,
- defisit domestik dan
- defisit moneter
a. Saldo Anggaran Keseluruhan
Konsep ini ingin mengukur besarnya
pinjaman bersih pemerintah dan
didefinisikan sebagai : G – T = B = Bn + Bb + Bf
Catatan :G = Seluruh pembelian barang dan jasa (didalam maupun luar
negeri), pembayaran transer dan pemberian pinjaman bersih.
T = Seluruh penerimaan, termasuk penerimaan pajak dan bukan
pajak
B = Pinjaman total pemerintah
Bn = Pinjaman pemerintah dari masyarakat di luar sektor
perbankan
Bb= Pinjaman pemerintah dari sektor perbankan
Bf =Pinjaman pemerintah dari luar negeri
- Jika Pemerintah tidak mengeluarkan obligasi
kepada masyarakat, maka saldo anggaran
keseluruhan menjadi :
G – T – B = Bb + Bf
- APBN dicatat demikian rupa sehingga
menjadi anggaran berimbang :
G – T – B = 0
Sejak APBN 2000 saldo anggaran keseluruhan
defisit dibiayai melalui:
a. Pembiayaan Dalam Negeri :
• Perbankan Dalam Negeri
• Non Perbankan Dalam Negeri
b. Pembiayaan Luar Negeri Bersih
• Penarikan pinjaman luar negeri (bruto)
• Pembayaran cicilan pokok utang luar negeri
b. Konsep Nilai Bersih
Yang dimaksud defisit menurut konsep nilai bersih
adalah saldo dalam rekening lancar APBN. Konsep
ini digunakan untuk mengukur besarnya tabungan
yang diciptakan oleh sektor pemerintah, sehingga
diketahui besarnya sumbangan sektor pemerintah
terhadap pembentukan modal masyarakat.
c. Defisit Domestik- Saldo anggaran keseluruhan tidak merupakan tolok
ukur yang tepat bagi dampak APBN terhadap pereknomian dalam negeri maupun terhadap neraca pembayaran.
- Bila G dan T dipecah menjadi dua bagian (dalam negeri dan luar negeri)
G = Gd + Gf
T = Td + Tf, maka persamaan (2) di atas menjadi
(Gd – Td) + (Gf – Tf) = + Bf
(Gd – Td) = dampak langsung putaran pertama terhadap PDB (Gf – Tf) = dampak langsaung putaran pertama terhadap
neraca pembayaran
• Sedangkan uraian orientasi domestik dan
orientasi domestik dan orientasi luar negeri
dengan persamaan anggaran berimbang
sebagai berikut ;
G = R ……………. (1) Gf + Gd = Rf + Rd …………. (4)
G = Gf + Gd …….. (2) Gd – Rd = Rf – Gf …………. (5)
R = Rf + Rd ……... (3) Gd = G – Gf …………. (6)
Rd = R – Rf …………. (7)
Keterangan : G = total pengeluaran, R = Total penerimaan
Gf = bunga/cicilan utang luar negeri + lainnya
Gd = pengeluaran rutin murni + pengeluaran pembangunan
Rf = penerimaan migas + penerimaan pembangunan (utang luar negeri)
Rd = penerimaan non migas
Gf + Gd = Rf + Rd, menunjukkan anggaran berimbang
Gd – Rd = Rf – Gf, menunjukkan defisit anggaran Dn (Gd – Rd) sama atau ditutup dengan surplus (Rf – Gf) anggaran LN
G – Gf = pengeluaran netto domestik
R – Rf = penerimaan netto domestik
• Defisit Anggaran DN (gd – Rd) dalam rupiah
dibiayai dengan surplus anggaran Ln (rf – Gf)
dalam valuta asing, penukaran semacam ini
akan menambah jumlah uang beredar
(melalui penambahan base money atau uang
primer) jika devisa tadi dibeli langsung oleh
Bank Indonesia ataupun bank komersial
dengan menciptakan uang giral
d. Defisit Moneter Indonesia
Konsep ini banyak digunakan dikalangan perbankan Indonesia terutama angka-angka yang mengukur defisit anggaran belanja ini diterbitkan oleh Bank Indonesia (sebagai data mengenai “faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah uang beredar”). Defisit dikur sebagai posisi bersih (netto) pemerintah terhadap sektor perbankan :
G – T – Gf – Gb Karena Bn = 0
• Di dalam konsep ini bantuan luar negeri
dianggap sebagai penerimaan, diperlakukan
sebagai pos yang tidak mempengaruhi posisi
bersih. Bantuan luar negeri tidak dilihat
fungsinya sebagai sumber dana bagi
kekurangan pembiayaan pemerintah, tetapi
sebagai pos pengeluaran yang langsung
dikaitkan dengan sumber pembiayaannya.
B. STRUKTUR DAN SUSUNAN APBN
• Struktur dan susunan APBN sejak tahun 1999 berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, karena disusun berdasarkan prinsip anggaran tidak seimbang (anggaran defisit), di mana sumber penerimaan dan sumber pembiayaan dipisahkan dengan tegas pada pos-pos yang berbeda.
• Anggaran defisit lazim digunakan oleh negara yang mengacu pada government Financial Statistik (GFS), seperti Jepang. Dalam APBN sebelumnya, pos untuk menutup defisit berasal dari utang luar negeri (disebut : penerimaan pembangunan) yang dibukukan pada pos penerimaan. Dalam APBN tahun 1999, utang luar negeri dimasukkan pada pos : pembiayaan defisit.
• Dalam APBN tahun 1999, besarnya defisit
dinyatakan secara ekplisit pada pos “surplus/
defisit anggaran” dan ditutup dengan sumber-
sumber yang dinyatakan pada pos
“pembiayaan bersih”. Dengan demikian
APBN lebih transparan.
Struktur dan susunan APBN
A. Pendapatan Negara dan Hibah
- Penerimaan Pajak
- Penerimaan Bukan Pajak (PNBK)
B. Belanja Negara
- Belanja pemerintah pusat
- Anggaran Belanja untuk Daerah
C. Keseimbangan Primer Perbedaan Statistik
D. Surplus/ Defisit Anggaran
E. Pembiayaan
C. PRINSIP-PRINSIP DALAM APBN
APBN kita disusun atas dasar tiga prinsip :
1. prinsip anggaran berimbang
2. prinsip anggaran dinamis dan
3. prinsip anggaran fungsional.
Catatan : sejak tahun 1999 tidak lagi digunakan prinsip
anggaran berimbang dalam menyusun APBN. APBN disusun
berdasarkan prinsip anggaran defisit.
1. Prinsip Anggaran Defisit
Bedanya dengan prinsip anggaran
berimbang adalah bahwa pada anggaran
defisit ditentukan :
- Pinjaman LN tidak dicatat sebagai sumber penerimaan
melainkan sebagai sumber pembiayaan.
- Defisit anggaran ditutup dengan sumber pembiayaan DN +
sumber pembiayaan LN (bersih)
Anggaran DefisitPNH – BN = DA
DAP = AP – TP
PbDN = PkDN + Non-Pk DN
PbLN = PPLN – PC PULN
Keterangan :
PNH = pendapatan negara dan hibah
BN = belanja negara
DA = defisit Anggaran
PbDN = pembiayaan DN
PkDN = Perbankan DN
Non-PkDN = Non-Perbankan DN
PbLN = pembiayaan LN
PPLN = penerimaan pinjaman LN
PCPULN = pembayaran cicilan pokok Utang luar Negeri
BLN = bantuan luar negeri
Anggaran Berimbang
PDN – PR = TP
DAP = AP – TP
Keterangan :
PDN = Pendapatan DN
PR = pengeluaran rutin
TP = tabungan pemerintah
DAP = defisit anggaran pembangunan
AP = anggaran pembangunan
2. Prinsip Anggaran Dinamis
Ada anggaran dinamis absolut dan anggaran dinamis relatif.
- Anggaran bersifat dinamis absolut apabila Tabungan Pemerintah (TP) dari tahun ke tahun terus meningkat.
- Anggaran bersifat dinamis relatif apabila prosentase kenaikan TP (TP) terus meningkat atau prosentase ketergantungan pembiayaan pembangunan dari pinjaman luar negeri terus menurun.
3. Prinsip Anggaran Fungsional
- Anggaran fungsional berarti bahwa bantuan/ pinjaman LN hanya berfungsi untuk membiayai anggaran belanja pembangunan (pengeluaran pembangunan) dan bukan untuk membiayai anggaran belanja rutin.
- Prinsip ini sesuai dengan azas “bantuan luar negeri hanya sebagai pelengkap” dalam pembiayaan pembangunan. Artinya semakin kecil sumbangan bantuan/ pinjaman luar negeri terhadap pembiayaan anggaran pembangunan, maka makin besar fungsionalitas anggaran.
Tolok ukur kuantitatif untuk menentukann sampai seberapa jauh makna kata “sebagai pelengkap” misalnya :
1). Bila nilai Ri : > 50% = bantuan/pinjaman luar negeri sebagai sumber daya utama
2). Bila nilai Ri : 20% - 50% = bantuan/ pinjaman luar negeri sebagai sumber dana penting.
3). Bila nilai Ri : < 20% = bantuan/ pinjaman luar negeri sebagai sumber dana pelengkap
C. INSTRUMEN DAN ANALISIS KEBIJAKAN FISKAL
- Karena pengaruh-pengaruh penerimaan maupun
pengeluaran pemerintah terhadap besarnya
pendapatan nasional, maka timbul gagasan untuk
dengan sengaja mengubah-ubah pengeluaran dan
penerimaan pemerintah guna mencapai kestabilan
ekonomi.
- Teknik mengubah pengeluaran dan penerimaan
pemerintah inilah yang kita kenal dengan kebijakan
fiskal
1. Instrumen Kebijakan Fiskal
a. Pembiayaan fungsional
- Pengeluaran pemerintah ditentukan dengan melihat
akibat-akibat tidak langsung terhadap pendapatan
nasional.
- Pajak dipakai untuk mengatur pengeluaran swasta,
bukan untuk meningkatkan penerimaan pemerintah.
- Pinjaman dipakai sebagai alat untuk menekan inflasi
lewat pengurangan dana yang ada di masyarakat.
b. Pengeluaran Anggaran
- Pengeluaran pemerintah, perpajakan dan pinjaman
dipergunakan secara terpadu untuk mencapai
kestabilan ekonomi.
- Dalam jangka panjang diusahakan adanya
anggaran belanja seimbang. Namun pada masa
depresi digunakan anggaran defisit
2. Analisis Kebijakan Fiskal
Kebijakan fiskal secara umum diarahkan pada
empat sasaran utama :
a. Menciptakan stimulus fiskal Guna menciptakan stimulus fiskal dengan sasaran
penerimaan manfaat yang lebih tepat, pemerintah
telah mengeluarkan peraturan-peraturan
administratif dan menciptakan mekanisme
penyaluran dana secara transparan.
b. Memperkuat Basis Penerimaan
Upaya memperkuat basis penerimaan ditempuh melalui
perbaikan administrasi dan struktur pajak, ekstensifikasi
penerimaan pajak dan bukan pajak, seperti penjualan
saham BUMN, penjualan asset BPPN.
c. Mendukung Program Rekapitalisasi Perbankan
Upaya untuk menunjang program rekapitalisasi dan
penyehatan perbankan dilakukan dengan memasukkan
biaya restruktursiasi perbankan ke dalam APBN.
d. Mempertahankan Prinsip Pembiayaan Defisit
- Pemerintah tetap mempertahankan prinsip untuk
tidak menggunakan pembiayaan defisit anggaran
dari bank sentral dan bank-bank di dalam negeri.
- Pemerintah tetap mengupayakan pinjaman dari
luar negeri, yang diperboleh dari lembaga
keuangan internasional seperti bank Dunia, ADB,
dan OECF serta sejumlah negara sahabat secara
bilateral, terutama dalam kerangka CGI.
3. Surat Utang Negara (SUN)
Pada tahun 2002 pemerintah memberlakukan
Undang-Undang No. 24 Tahun 2002 tentang Surat
Utang Negara (SUN). Sebelum undang-undang ini
disahkan, istilah Surat Utang Negara lebih dikenal
sebagai “obligasi pemerintah”. Beberapa point
yang penting mengenai SUN adalah :
a. Tema pokok UU SUN adalah memberikan
“standing appropriation”, yaitu jaminan
pemerintah kepada pasar untuk membayar
semua kewajiban pokok dan bunga utang
yang timbul akibat penerbitan SUN. .
b. Surat Utang Negara terdiri dari Surat
Perbendaharaan Negara (SPN) semacam T-
Bills di AS dan Obligasi Negara (ON).
Catatan :
- SPN merupakan SUN berjangka waktu sampai dengan 12
bulan dengan pembayaran bunga secara diskonto (mirip SBI)
- ON merupakan SUN berjangka waktu lebih dari 12 bulan
dengan kupon dan/ atau pembayaran bunga secara diskonto
c. Tujuan penerbitan SUN adalah :
- Membiayai defisit APBN
- Menutup kekurangan kas jangka pendek akibat
ketidaksesuaian antara arus kas penerimaan dan
pengeluaran pada rekening kas negara dalam
satu tahun anggaran
- Mengelola portofolio utang negara.
ASAS
PELAKSANAAN APBN
AZAS PELAKSANAAN
ANGGARAN
UU APBN MERUPAKAN DASAR
BAGI PEMERINTAH UNTUK
MELAKUKAN PENERIMAAN
DANPENGELUARAN
AZAS UMUM
PERBENDAHARAAN
NEGARA
• AZAS KESATUAN
• AZAS UNIVERSALITAS
• AZAS TAHUNAN
• AZAS SPESIALITAS
PENJELASAN AZAS UMUM UUPN
• AZAS KESATUAN MENGHENDAKI AGAR SEMUA PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA/DAERAH DISAJIKAN DALAM SATU DOKUMEN ANGGARAN
• AZAS UNIVERSALITAS MENGHARUSKAN AGAR SETIAP TRANSAKSI KEUANGAN DITAMPILKAN SECARA UTUH DALAM DOKUMEN ANGGARAN
• AZAS TAHUNAN MEMBATASI MASA BERLAKUNYA ANGGARAN UNTUK SUATU TAHUN TERTENTU
• AZAS SPESIALITAS MEWAJIBKAN AGAR KREDIT ANGGARAN YANG DISEDIAKAN TERTNCI SECARA JELAS PERUNTUKANNYA
RUANG LINGKUP
PELAKSANAAN APBN
UU Keuangan NegaraUU
Perbendaharaan
Negara
Fiscal
Policy
Fiscal
ImplementationBudget
Execution
P r o s e s
Perumusan
kerangka ek.
makro dan pokok-
pokok kebijakan
fiskal
-Asumsi dasar
ekonomi makro
- Pokok-pokok
kebijakan fiskal
Perencanaan
dan Penyusunan
APBN
- UU APBN
- Keppres
Rincian APBN
Pelaksanaan
dan Pertanggung-
jawaban APBN
- DIPA/SKO
- PAN & NERACA
Pengkajian
kebijakan
ekonomi,
keuangan dan
fiskal
Kajian ekonomi
dan rekomendasi
kebijakan fiskal
Fiscal
Research
PEMBAGIAN WEWENANG PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
Fiscal PolicyFiscal
Implementation
Perumusan
kerangka
ek.makro dan
pokok kebijakan
fiskal
-Asumsi dasar
ekonomi makro
- Pokok-pokok
kebijakan fiskal
Perencanaan
dan
Penyusunan
APBN
• UU APBN
• Kepres
Rincian
APBN
Pelaksanaan
APBN
- Dokumen
Pelaksanaan
Anggaran
Budget
Execution
DJA
DJA DJPBN
Pertanggung-
jawaban APBN
- PAN & NERACA
Budget
Responsibility
DJPBN
PEMBAGIAN TUGAS
BudgetFormulation
BudgetImplementation
&Reporting
Location
Economy
Function
Organization
Clacification
Center Govt.Provincial govt.
Salaries,
Good & Services,
Subsidies
Capital
Function, Sub functionProgramActivities
MinistriesEchelon 1
UU APBNKeppres Rincian
2nd Local govt.
Cities, counties
Details expendituresBKPKMAK & MAP
Sub Activities
Business unit
SRAA/DIPA
Budget Structure
Products
SIKLUS APBN
• Penyusunan APBN (Januari-Juli tahun n-1);
• Penetapan APBN (16 Agustus-Oktober tahun n-1);
• Pelaksanaan APBN (Januari-Desember tahun n);
• Perubahan APBN (Nopember tahun n);
• Pertanggungjawaban APBN (Juli n+1).
KELEMBAGAAN
DALAM
PELAKSANAAN
ANGGARAN
STRUKTUR ORGANISASI
PENGELOLA KEUANGAN NEGARA
PRESIDEN
SATKER
Kuasa Pengguna
Anggaran
MENTERI
PENGGUNA
ANGGARAN
MENTERI KEUANGAN
BENDAHARAWAN
UMUM
SATKER
Kuasa Pengguna
Anggaran
KPPN
Kuasa Bendara
Umum
KPPN
Kuasa Bendara
Umum
KEKUASAAN ATAS PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA (REVIEW)
• Presiden: Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara;
• Menteri Keuangan: Pengelola Fiskal dan Wakil Pemerintahdalam kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan;
• Menteri/pimpinan lembaga: Pengguna Anggaran/ PenggunaBarang kementerian negara/lembaga.
• Gubernur/bupati/walikota: menerima kekuasaan dari Presidensebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah danwakil pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerahyang dipisahkan
Pasal 6 UU KN No. 17/2003
PERAN DAN TANGGUNG JAWAB MENTERI KEUANGAN DAN MENTERI TEKNIS
Menteri Keuangan sebagai pembantu Presiden dalam
bidang keuangan pada hakekatnya adalah Chief
Financial Officer (CFO) Pemerintah R.I.
Setiap menteri sebagai pembantu Presiden pada
hakekatnya adalah Chief Operational Officer (COO)
untuk bidang tugas kementerian yang dipimpinnya.
KEJELASAN PERAN DAN TANGGUNG JAWAB
• Pembagian peran antara menteri teknis dan MenteriKeuangan :
– Menteri teknis berperan sebagai pengguna anggaran;
– Menteri Keuangan berperan sebagai bendahara umumnegara;
• Menteri teknis selaku pengguna anggaran bertanggungjawab melaksanakan program pemerintah;
• Menteri Keuangan selaku bendahara umum negarabertanggung jawab menyediakan uang dalam jumlahcukup pada waktunya.
STRUKTUR ORGANISASI
PENGELOLA KEUANGAN NEGARA
(IDEAL MENURUT UU)
SATKER
KUASA PENGGUNA
ANGGARAN
BENDAHARAPEMBUAT
KOMITMEN
PEGUJI
TAGIHAN
PENERBIT
SPM
MENTERI
PENGGUNA
ANGGARAN
UNIT
AKUTANSI
INSTANSI
PERAN PENGGUNA ANGGARAN
• Melaksanakan kegiatan sesuai daftar isian pelaksanaananggaran (DIPA)
• Membuat komitmen dalam rangka pelaksanaan kegiatan
• Mengamankan pencapaian target kinerja sesuai ditetapkandalam DIPA
• Melakukan pengujian tagihan dan memerintahkanpembayaran tagihan
• Mengadministrasikan realisasi pendapatan dan belanjayang berada dalam tanggung jawabnya
• Membuat pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran yang dilakukannya
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
Dalam pelaksanaan peran dan fungsinya, Pengguna Anggaran dapatmengangkat Kuasa Pengguna Anggaran
Kuasa Pengguna Anggaran berwenang:
Membuat komitmen
Melakukan pengujian tagihan
Memerintahkan pembayaran tagihan
Kewenangan pembuatan komitmen tidak boleh dipegang oleh pemegangkewenangan pengujian tagihan dan/atau pemberi perintah bayar
Pejabat pembuat komitmen dan pejabat penguji tagihan dan/ataupembuat perintah bayar ditetapkan oleh Pengguna Anggaran.
Pejabat yang dapatmenyelenggarakan fungsi KuasaPengguna Anggaran (KPA):
–Kepala Satuan Kerja, atau
–Pejabat yang ditunjuk.
SATKERKUASA PENGGUNA
ANGGARAN
PUSATSebagai SATKER
ESELON 1 atau
KETUA BADANDAERAH
Sebagai SATKER
ESELON 2, 3
atau 4LUAR NEGERISebagai SATKER
DUTA BESAR, ….,
……………………. ?
SATUAN KERJA
PERENCANAAN
PENGADAAN PEMBAYARAN
PERTANGGUNGJAWABAN &LAPORAN
MENGELOLASUMBER DAYA:
DANASDM
MATERIALCAPITAL
Sistem aplikasi
SATKERSATKER SATKER SATKER
REGIONAL/KANWIL
REGIONAL/
KANWIL
REGIONAL/
KANWIL
ESELON 1 ESELON 1
MENTERITEKNIS
KPPN
KANWIL
DJPb
DJPb
MENTERI
KEUANGAN
BENDAHARA
UMUM
MEKANISME
PELAKSANAAN
ANGGARAN
SAPSK
Penyusunan Dokumen Anggaran
RKAKLPem
erinta
hD
PR
Kem
enteria
n
Tek
nis
Dep
keu
(DJA
PK
)
RKAP/RAPBN
RKP
PanitiaAnggaran
Penyusunan
RKAKL Pembahasan
RKAKL
Penyusunan RAPBN
Januari November
RKAKL
RUUAPBN
UUAPBN
PERRESRINCIAN
APBN
Pembahasan
RUU-APBN
KomisiSektora
l
Oktober
SUBSTANSI
OUTPUT:
– DOKUMEN ANGGARAN :
– UU-APBN , dan
– PERPRES RINCIAN APBN
Penyusunan DokumenAnggaran
INPUT:RKP , danRKAKL.
DIPAPem
erinta
hD
PR
Kem
enteria
n
Tek
nis
Dep
keu
(DJP
BN
)
DIPA
Penyusunan DIPA
Penelahaan
n DIPA
Pengesahan DIPA
November December
DIPA
Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran
MENTERI
TEKNIS SATKER
KPPN
BEPEKA
TahunPelaksanaan
anggaran
SUBSTANSI
OUTPUT:
– DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA dan Dokumen setara DIPA),
– DOKUMEN PEMBAYARAN (SPM, SP2D, dll.)
PenyusunanDokumen
PelaksanaanAnggaran
INPUT:DOKUMEN ANGGARAN :UU-APBN , danPERPRES RINCIAN APBN
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
(1)Setelah APBN ditetapkan, Menteri Keuangan memberitahukan kepada semuamenteri/pimpinan lembaga agar menyampaikan dokumen
pelaksanaan anggaran untuk masing-masing kementerian negara/lembaga.
(2)Menteri/pimpinan lembaga menyusun dokumen pelaksanaan anggaran untukkementerian negara/lembaga yang dipimpinnya berdasarkan alokasianggaran yang ditetapkan oleh Presiden.
(3) Di dalam dokumen pelaksanaan anggaran, diuraikan sasaran yang hendakdicapai, fungsi, program dan rincian kegiatan, anggaran yang disediakanuntuk mencapai sasaran tersebut, dan rencana penarikan dana tiap-tiapsatuan kerja, serta pendapatan yang diperkirakan.
(4)Pada dokumen pelaksanaan anggaran dilampirkan rencana kerja dananggaran Badan Layanan Umum dalam lingkungan kementerian negara yangbersangkutan.
(5)Dokumen pelaksanaan anggaran yang telah disahkan oleh Menteri Keuangandisampaikan kepada menteri/pimpinan lembaga, kuasa bendahara umumnegara, dan Badan Pemeriksa Keuangan.
Pasal 14 UUPN
LOKASI
BELANJA
(EKONOMI)
FUNGSI
ORGANISASI
Klasifikasi
PUSAT/ PROVINSI
JENIS BELANJA
FUNGSI, SUB FUNGSIPROGRAMKEGIATAN
DEPARTEMENUNIT ORGANISASI
UU APBNKeppres Rincian
KABUPATEN/KOTA
JENIS PENGELUARANRINCIAN PENGELUARANKELOMPOK MAKMAK
SUB KEGIATAN
SATUAN KERJA
SRAA/DIPA
STRUKTUR APBN
BudgetFormulation
BudgetImplementation
&Reporting
sekarang transisi Nanti yad
PENTAHAPANSTRUKTUR BIAYA
Belanja
Pegawai
Belanja
Barang
Belanja
Modal
Kegiatan
berdasarkan
Input based
Kegiatan
berdasarkan
Output basedKegiatan
berdasarkan
Output based
SPM
Pengurusan KomtabelComptabel beheer
Pengurusan Administrasiadministratief beheer
MATERI KEWENANGANDALAM UU No. 1 Tahun 2004
Menteri Teknis
Selaku Pengguna Anggaran
Menteri Keuangan
Selaku Bendahara Umum Negara
PEMBUATAN
KOMITMEN
PENGUJIAN &
PEMBEBANAN
PERINTAH
PEMBAYARAN
PENGUJIAN &
PEMBEBANAN
PERINTAH
PENCAIRAN
DANA
MEKANISME PELAKSANAAN
BELANJA/PENGELUARAN NEGARA
Menteri Teknis
Selaku Pengguna Anggaran
Tahapan Administratif
Menteri Keuangan
Selaku Bendahara Umum Negara
Tahapan Komptabel
SPM
SP2D
Pengujian:
•Wetmatigheid
•Rechmatigheid
•Doelmatigheid
PENGUJIAN
•Substantif :
Wetmatighei
d
Rechmatigh
eid
PEMBUATAN
KOMITMEN
PENGUJIAN
Ps. 18 Ayat 2
UU No. 1 Th. 2004
PENGUJIANPs. 19 Ayat 2
UU No. 1 Th. 2004
TAHAPAN PEMBUATAN KOMITMEN
• Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran
melaksanakan kegiatan sebagaimana tersebut dalam
dokumen pelaksanaan anggaran yang telah disahkan.
• Untuk keperluan pelaksanaan kegiatan tersebut dalam
dokumen pelaksanaan anggaran, Pengguna Anggaran/Kuasa
Pengguna Anggaran berwenang mengadakan
ikatan/perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran
yang telah ditetapkan.
Pasal 17 UUPN
DAERAHDAERAH
KUASA
PENGGUNA
ANGGARAN
DIT. PA/
KANWIL
DJPb
KONTRAKTOR/ SUPPLIER
PANITIA
PENGADAAN
1
2
36 5
SK.PANITIA
TENDER
DIPA
KEPUTUSANPEMENANG
KONTRAK
MEKANISME
PENGADAAN
KPPN
4
1a
PELAKSANAAN PEMBAYARAN
DALAM RANGKA PELAKSANAAN PEMBAYARAN BENDAHARA UMUM
NEGARA/KUASA BUN BERKEWAJIBAN :
1. MENELITI KELENGKAPAN PERINTAH PEMBAYARAN
YANGDITERBITKAN OLEH PENGGUNA ANGGARAN ;
2. MENGUJI KEBENARAN PERHITUNGAN TAGIHAN ATAS BEBANAPBN YG
TERCANTUM DALAM PERINTAH PEMBAYARAN;
3. MENGUJI KETERSEDIAAN DANA YANG BERSANGKUTAN
MEMERINTAHKAN PENCAIRAN DANA SEBAGAIN
DASARPENGELUARAN NEGARA
4. MENOLAK PENCAIRAN DANA, APABILA PERINTAHPEMBAYARAN
YANG DITERBITKAN OLEH PENGGUNAANGGARAN/KUASA PENGGUNA
ANGGARAN TIDAK MEMENUHIPERSYARATAN YANG DITETAPKAN.
TAHAPAN PEMBAYARAN
• Pembayaran atas tagihan yang menjadi beban APBN dilakukan oleh Bendahara
Umum Negara (BUN)/Kuasa BUN.
• Dalam rangka pelaksanaan pembayaran BUN/Kuasa BUN berkewajiban untuk:
– meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh Pengguna
Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran;
– menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBN yang tercantum
dalam perintah pembayaran;
– menguji ketersediaan dana yang bersangkutan;
– memerintahkan pencairan dana sebagai dasar pengeluaran negara;
– menolak pencairan dana, apabila perintah pembayaran yang diterbitkan oleh
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran tidak memenuhi persyaratan
yang ditetapkan.
Pasal 19 UUPN
TAHAPAN PENGUJIAN DAN PERINTAH PEMBAYARAN
• Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berhak untuk :– menguji,
– membebankan pada mata anggaran yang telah disediakan, dan
– memerintahkan pembayaran tagihan-tagihan atas beban APBN/APBD.
• Untuk melaksanakan ketentuan tersebut, Pengguna Anggaran/KuasaPengguna Anggaran berwenang:
– menguji kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih;
– meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan/kelengkapansehubungan dengan ikatan/perjanjian pengadaan barang/jasa;
– meneliti tersedianya dana yang bersangkutan;
– membebankan pengeluaran sesuai dengan mata anggaran pengeluaran yang bersangkutan;
– memerintahkan pembayaran atas beban APBN/APBD.
• Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.
Pasal 18 UUPN
MEKANISME PENCAIRAN (LS)
DAERAHDAERAHKONTRAKTOR
/ SUPPLIER
KUASA
PENGGUNA
ANGGARAN
DJPb
123
4
5
6SPM
KAS NEGARA
REKENING
BERITAACARASERAH
TERIMA
87
SP2D
KPPN
PENYELESAIAN
PEKERJAAN
KANWIL
DJPb
PEMBAYARAN OLEH BENDAHARA PENGELUARAN
• Pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasaditerima.
• Untuk kelancaran pelaksanaan tugas kementerian negara/lembaga/satuan kerja perangkatdaerah kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dapat diberikan uangpersediaan yang dikelola olehBendahara Pengeluaran.
• Bendahara Pengeluaran melaksanakan pembayaran dari uang persediaan yang dikelolanyasetelah :– meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/KuasaPenggunaAnggaran;
– menguji kebenaranperhitungan tagihan yang tercantumdalam perintah pembayaran;
– menguji ketersediaan dana yang bersangkutan.
• Bendahara Pengeluaran wajib menolak perintah bayar dari Pengguna Anggaran/KuasaPenggunaAnggaran apabila persyaratan tidak dipenuhi.
• Bendahara Pengeluaran bertanggung jawab secara pribadi atas pembayaran yangdilaksanakannya.
• Pengecualian dari ketentuan ini diatur dalam peraturan pemerintah.
Pasal 21 UUPN
MEKANISME PENCAIRAN (UP)
DAERAHDAERAHBENDAHARA
KUASA
PENGGUNA
ANGGARAN
1
2
3
6
SPM/GU
KAS NEGARA
REKENING
SP2D
KPPNDAERAHDAERAH
SUPLIER
BUKTI2
45
Benar
UJI DAN
PERIKS
A
PEMBEBANAN
Proses
SAI
SPM GU
BUKTI
SP2D
LAPORAN
KEUANGAN
Draft
SPM - GU
PENERBIT SPMBENDAHARA
PENGELUARAN
UNIT AKUNTASI
SATKERPENGUJI TAGIHAN
PEMBUAT
KOMITMEN
SK
SPK
KONTRAK
Daftar Lembur
DAFTAR GAJI
BA PK
BA PB
BA SERAH
TERIMA
BUKTI DAN
TAGIHAN
Salah
Baya
r
Draft
SPM - LS
SPM
KPPN
Transfer
UP/GU
BAGAN ALIR PROSES PEMBAYARAN PADA SATUAN KERJA
SPM LS
Transfer
pihak III
BUKTI