anggaran-rumah-tangga

ANGGARAN RUMAH TANGGA

ANGGARAN RUMAH TANGGA

KOPERASI NUSA UMMAT SEJAHTERA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Anggaran Rumah Tangga Koperasi Nusa Ummat Sejahtera Badan Hukum No. 05/PAD/KDK.11/III/2009 Tanggal 16 Maret 2009 memuat peraturan yang sesuai dengan yang tercantum dalam Anggaran Dasar.

Pasal 2

Anggaran Rumah Tangga Ini tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar.

BAB II

USAHA

Pasal 3

Bidang usaha Koperasi Nusa Ummat Sejahtera didasarkan pada kelayakan, agar memiliki prospek untuk menghasilkan nilai tambah yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan Anggota.

Pasal 4

1) Koperasi Nusa Ummat Sejahtera adalah Koperasi Serba usaha dengan pengertian melaksanakan usaha-usaha:

(1) Simpan dan Pinjam atau Pembiayaan.

(2) Perdangan Umum

(3) Aneka Jasa

(4) Usaha lain yang bermanfaat bagi anggota.

2) Jenis Simpan dan Pinjam atau Pembiayaan serta Tata laksana usaha tersebut Pasal 4 ayat 1) Anggaran Rumah Tangga ini selanjutnya diatur dalam peraturan khusus.

BAB III

KEANGGOTAAN

Pasal 5

1) Keanggotaan

Permohonan untuk menjadi anggota koperasi diajukan oleh calon anggota kepada pengurus secara tertulis dengan menggunakan formulir yang sudah disediakan.2) Ketentuan Keanggotaan

Kedudukan anggota koperasi sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Rumah Tangga, adalah pendukung, pemilik dan pengguna jasa koperasi.

3) Tanpa mengabaikan ketentuan persyaratan penerimaan anggota yang diatur dalam peraturan yang berlaku dalam Anggaran Dasar. Dalam penerimaan anggota menganut sistem pasif dengan sekurang-kurangnya memenuhi persyaratan sebagai berikut :

(1) Memiliki kesamaan Visi, Misi dan Persepsi.

(2) Memiliki kesamaan kepentingan ekonomi dan berpotensi untuk ikut berpatisipasi secara aktif dalam kegiatan usaha koperasi.

(3) Membayar lunas simpanan pokok.

(4) Sanggup melaksanakan dan mentaati seluruh ketentuan yang telah ditetapkan oleh koperasi.

(5) Dapat memelihara kesamaan dalam pelaksanaan dan usaha koperasi.

(6) Keanggotaan koperasi dicatat dalam Buku Daftar Anggota dan diberikan Kartu Tanda Anggota.

4) Berakhirnya keanggotaan ditetapkan berdasarkan alasan :

(1) Anggota tersebut meninggal dunia.

(2) Koperasi membubarkan diri atau dibubarkan oleh Pemerintah;

(3) Atas permintaan sendiri dengan mengajukan surat permintaan berhenti kepada pengurus koperasi;

(4) Dipecat atau dikeluarkan dengan tidak hormat oleh pengurus koperasi setelah didahului teguran tertulis, karena melakukan perbuatan yang merugikan dan atau mencemarkan nama baik koperasi.

Pasal 6

1) Setiap anggota koperasi berkewajiban untuk :

(1) Mentaati Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta keputusan yang telah disepakati dalam Rapat Anggota.

(2) Membayar lunas simpanan pokok

(3) Berpartisipasi aktif dalam kegiatan usaha yang diselenggarakan oleh koperasi.

2) Setiap anggota koperasi mempunyai hak untuk :

(1) Menyatakan pendapat dan berbicara tentang masalah yang dimusyawarahkan dalam rapat anggota.

(2) Memilih dan dipilih menjadi anggota pengurus/pengawas.

(3) Mengemukakan pendapat atau saran kepada pengurus di luar Rapat Anggota baik secara lisan maupun tertulis.

(4) Mendapat pelayanan yang proposional antar sesama anggota.

(5) Memperoleh pembagian sisa hasil usaha sesuai jasa atau saham yang diberikan terhadap koperasi.

(6) Mendapat keterangan mengenai perkembangan kopersai.

BAB IV

KEPENGURUSAN

Pasal 7

1) Pengurus adalah perangkat organisasi yang mempunyai kedudukan strategis dalam manajemen koperasi dan usaha sesuai mandat yang diberikan oleh Rapat Anggota, karena itu agar dapat berjalan lancar serta dapat berhasil guna dan berdaya guna maka pengurus koperasi disusun sebagai berikut :

(1) Ketua (1 orang )

(2) Wakil Ketua ( 1 orang )

(3) Sekretaris ( 1 orang )

(4) Wakil Sekretaris ( 1 orang )

(5) Bendahara ( 1 orang )

2) Bagan struktur organisasi koperasi adalah sebagaimana tersebut dalam lampiran Anggaran Rumah Tangga ini.

3) Apabila dikemudian hari kegiatan koperasi ternyata meningkat, maka akan diadakan perubahan atau tambahan pengurus dengan ketentuan tidak menyimpang dari Anggaran Dasar Bab VI pasal 22.

Pasal 8

Pengurus memegang mandat dari anggota dan bertindak sebagai wakil yang ditunjuk untuk kepentingan seluruh anggota untuk menjalankan, melakukan monitoring dan pembinaan internal segala kegiatan pengelola koperasi.

Pasal 9

1) Pengambilan keputusan pengurus harus dilakukan oleh rapat pengurus yang dihadiri oleh semua Anggota Pengurus, kecuali rapat telah menetapkan :

(1) Pembagian tugas / pekerjaan.

(2) Memberikan kewenangan kepada paling tidak 2 orang untuk mewakili pengurus

2) Setiap Anggota Pengurus yang berturut turut tidak hadir dalam 3 kali rapat rutin Pengurus tanpa memberi alasan yang dapat diterima, maka Pengurus yang bersangkutan dianggap telah meninggalkan jabatannya.

3) Setiap lowongan dalam keanggotaan Pengurus harus diisi oleh Anggota pengurus baru dalam waktu selambat-lambatnya 14 ( empat belas ) hari sejak terjadinya lowongan tersebut, dimana Anggota Pengurus yang masih ada mengadakan rapat Anggota Pendiri untuk memilih penggantinya yang dipilih dengan jumlah suara lebih separuh dari rapat Amggota pendiri tersebut, untuk selanjutnya disahkan oleh rapat Anggota berikutnya.

Pasal 10

1) Pengurus berkewajiban menyusun dan menggariskan kebijakan umum pengelola koperasi dan unit unit usahanya.

2) Secara khusus Pengurus bertindak atas nama dan bertanggungjawab kepada rapat Anggota koperasi atas pelaksanaan kebijakan- kebijakan yang telah digariskan meliputi :

(1) Kebijakan mengenai penerimaan dan pemberhentian Anggota.

(2) Bersama dengan pengelola menentukan kebijakan tentang komite Pembiayaan sesuai dengan perkembangan modal dan kekayaan koperasi dan unit-unit usahanya.

(3) Kebijakan mengenai jumlah maksimal pembiayaan yang dapat diberikan kepada Anggota atau Nasabah dengan pertimbangan :

a. Skala Usaha Anggota apakah sangat mikro, mikro atau usaha kecil.

b. Jumlah simpanan pokok dan simpanan wajib yang harus dimiliki Anggota atau Nasabah atas jumlah yang diperlukan dalam skala usaha yang diajukan.

c. Lama keanggotaan

d. Kesediaan menempatkan sejumlah simpanan selama dalam masa pembiayaan.

(4) Kebijakan mengenai jangka waktu maksimum pengembalian pembiayaan yang diberikan kepada Anggota, serta faktor-faktor utama pertimbangan ( antara lain kelayakan usaha dan karakter pengusaha) untuk menentukan apakah diluluskan atau ditolak permohonan pembiayaannya.

(5) Kebijakan untuk memperbaiki tingkat kesehatan koperasi dan unit-unit usahanya dari bulan ke bulan dan dari tahun ke tahun, khususnya aspek finansial dan atau modal, kelembagaan dan manajemen.

(6) Kebijakan penandatanganan Cek dengan kontra sign tanda tangan rangkap untuk tingkat pengambilan / penarikan dan asimpanan di Kas / Bank bagi operasional likuiditas koperasi.

(7) Kebijakan tata cara pengambilan keputusan pembiayaan oleh komite pembiayaan.

(8) Pengurus menunjuk pengelola sebagai pelaksana dan berhak memberhentikan jika dianggap perlu (terutama karena tidak amanah, kasus kriminal, tidak cakap, tidak mampu berprestasi dan tidak terima oleh masyarakat )

(9) Kebijakan mengenai besarnya jasa atau bagi hasil dari para nasabah pembiayaan ( peminjam ) kepada koperasi.

(10) Kebijakan mengenai besarnya jasa atau bagi hasil yang dapat dikeluarkan oleh koperasi kepada para nasabahnya atau penabung

(11) Kebijakan dan usul mengenai pembagian atas sisa hasil usaha (SHU) dan saran saran amandemen perubahan terhadap AD/ART kepada Rapat Tahunan Anggota atau Rapat Anggota Luar Biasa.

(12) Kebijakan perihal jumlah maksimum pembiayaan yang dapat diberikan kepada satu Anggota, tidak boleh melebihi :

a. 15% ( lima belas persen ) dari jumlah modal koperasi pada saat itu untuk Anggota biasa.

b. 10% ( sepuluh persen) dari jumlah modal koperasi pada saat itu untuk pengurus dan atau Anggota yang masih memiliki hubungan vertikal dan horizontal dengan anggota pengurus.

(13) Kebijakan mengenai penerimaan pegawai atau pengelola

(14) Kebijkan mengenai hari efektif kerja, lembur, tata cara izin sakit, cuti hamil dsb yang dituangkan dalam peraturan khusus (persus)

(15) Kebijakan mengenai besarnya gaji yang dapat diberikan kepada Direktur.

(16) Kebijakan mengenai pembiayaan yang sifatnya mengikat yang dapat diambil koperasi dari pihak ke-3 untuk kepentingan operasional dan modal koperasi.

(17) Kebijakan perihal tatacara pemungutan kembali pembiayaan serta penghapusan pembiayaan.

(18) Kebijakan kebijakan lain yang sewaktu-waktu dikuasakan oleh Rapat Anggota atau Pengurus.

(19) Menunjuk Notaris atau Lembaga Jasa Audit Koperasi untuk mengaudit keuangan koperasi dan unit unit usahanya.

3) Pengurus mengesahkan laporan dan tingkat kesehatan koperasi dan unit-unit usahanya, keuangan koperasi dan selalu mendapatkan laporan bulanan keuangan serta mendiskusikan hasil analisa dalam rapat pengurus dan pengelola dan sewaktu-waktu dapat memberikan saran, nasihat kepada pengelola jika dianggap sangat perlu.

Pasal 11

Tugas dan kewajiban anggota pengurus dan pengawas koperasi diatur sebagai berikut:

1) KETUA

(1) Tugas Pertanggung Jawaban

Ketua bertanggungjawab penuh atas segala hal yang menyangkut atau bertalian dengan fungsi organisasi koperasi secara langsung kepada Rapat Anggota.

(2) Tugas Pokok

a. Berupaya memperoleh laba / keuntungan semaksimal mungkin untuk memajukan koperasi sebagai badan usaha.

b. Memberikan kesejahteraan bagi para anggota koperasi

c. Memimpin rapat anggota dan rapat pengurus

d. Memegang pimpinan umum dan usaha-usaha koperasi

e. Melaksanakan kebijaksanaan yang telah digariskan dalam Rapat Anggota untuk memajukan usaha koperasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku

f. Melaksanakan dan memelihara koordinasi baik ke dalam maupun keluar.

g. Mengesahkan penerimaan dan pengeluaran anggota koperasi

h. Dalam hal-hal tertentu dapat memberikan pendelegasian wewenang kepada anggota pengurus yang lain sesuai dengan bidang dan tugasnya masing-masing.

(3) Tugas Rutin

a. untuk melaksanakan tugas sehari-hari pemimpin/ ketua dapat mengangkat dan atau memberikan tugas kepada karyawan untuk melaksanakan tugas tertentu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

b. Menandatangani surat surat yang keluar.

c. Memberikan dorongan dan motivasi kepada pengurus sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

d. Mengetahui dan menandatangani bon-bon pemasukan dan pengeluaran uang dan barang, kwitansi, cek, pos wesel dan lain-lain.

2) WAKIL KETUA


Bertanggung jawab penuh atas segala hal yang bertalian dengan fungsi / tugas Wakil Ketua secara langsung kepada Ketua.

(2) Tugas Pokok

a. Mewakili Ketua apabila ketua berhalangan hadir.

b. Membantu Ketua dalam melaksanakan Pimpinan Umum Koperasi

c. Memberikan saran dan pendapat kepada ketua dalam rangka penentuan kebijaksanaan koperasi.

d. Melakukan bimbingan langsung kepada Anggota Pengurus dan Manager Koperasi mengenai pelaksanaan tugas sehari-hari.

e. Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua.

(3) Tugas Rutin

a. Melakukan pengawasan pelaksanaan jalannya Koperasi

b. Memberikan / membuat laporan kepada Ketua atas segala hasil kerja yang dicapai oleh Pengurus dan Manager.

3) SEKRETARIS


Bertanggungjawab penuh atas segala hal yang bertalian dengan fungsi dan tugas sekretaris secara langsung kepada Ketua

(2) Tugas Pokok

Menjalankan segala tindakan baik yang mengenai pengurusan maupun mengenai pemeliharaan bagian administrasi untuk melancarkan tugas ketua yaitu mengenai :

a. Proses yang mewujudkan pola pembagian kerja dan jalinan hubungan kerja dalam koperasi (organisasi).

b. Proses yang menggerakkan tindakan tindakan dan menggerakkan fasilitas-fasilitas dalam koperasi (manajemen).

c. Proses penyampaian berita dari seseorang kepada pihak lain dalam koperasi ( komunikasi / informasi )

d. Proses yang berhubungan dengan tenaga kerja (personalia)

e. Proses Administrasi yang berhubungan dengan pembelanjaan / pendapatan (keuangan)

f. Proses yang berhubungan dengan penyediaan, pengiriman dan perawatan (perbekalan)

g. Proses yang melayani dalam hal pembuatan, pengiriman, perawatan dan arsip bahan keterangan (ketatausahaan).

(3) Tugas Rutin

a. Menyusun laporan tahunan.

b. Melaksanakan absensi setiap diadakan Rapat Anggota / Pengurus dan membuat notulen rapat.

c. Mengatur secara baik dan rajin sarana dan peralatan / iventaris koperasi.

d. Melakukan pencatatan anggota baru dalam Buku Daftar Anggota.

e. Melakukan pencatatan nama serta kegiatan Pengurus Koperasi dalam Daftar Pengurus

f. Menjalankan pekerjaan tulis-menulis (mengkonsep surat-surat, mengatur pengerjaan pengetikan yang diserahkan dari seksi-seksi maupun dari pimpinan )

g. Membuat surat-surat keluar dan masuk serta mengagendakan.

h. Menerima surat-surat dari luar dan mengagendakan.

i. Menghadiri rapat-rapat Pengurus dan Rapat Anggota.

j. Menjalankan pekerjaan penerimaan tamu dan pengaturan tata ruang kantor.

k. Melakukan pengawasan ketatausahaan koperasi

l. Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan ketua.

4) WAKIL SEKRETARIS


Bertanggungjawab penuh atas segala hal yang bertalian dengan fungsi / tugas Wakil Sekretaris secara langsung kepada Sekretaris.

(2) Tugas Pokok

a. Mewakili sekretaris apabila Sekretaris berhalangan.

b. Membantu sekretaris dalam melaksanakan pembinaan administrasi

c. Memberikan saran dan pendapat kepada Sekretaris dalam rangka pembianaan administrasi koperasi.

d. Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

(3) Tugas Rutin

a. Melakukan pengawasan pelaksanaan administrasi Koperasi

b. Memberikan / membuat laporan kepada Sekretaris.

c. Membantu sekretaris dalam melaksanakan tugas rutin.

5) BENDAHARA


Bertanggung jawab penuh atas segala hal tentang fungsi dan tugas bendahara secara langsung kepada ketua.

(2) Tugas Pokok

Menjalankan segala tindakan mengenai kesejahteraan, pengurusan dan pemeliharaan keuangan koperasi yaitu :

a. Pembuatan Anggaran Belanja Tahunan.

a) Membuat Anggaran Belanja Tahunan.

b) Membuat Analisa selisih anggaran dan realisasi bulan dan tahunan.

b. Pembukuan

a) Menyusun neraca dan perhitungan rugi laba tahunan.

b) Menyelesaikan jurnal, buku memorial, buku besar, neraca, laporan rugi/laba, kuitansi pembelian/penjualan piutang, utang dan lain-lain.

c) Analisa keuangan.

(3) Tugas Rutin

a. Memelihara keamanan dan keselamatan inventaris koperasi termasuk surat-surat berharga.

b. Mengatur, meneliti dan menandatangi (ACC) segala hal yang berkaitan dengan keluar masuk uang koperasi.

c. Melaksanakan pembukuan secara tertib dan teratur serta membuat laporan pertanggungjawaban keuangan setiap bulan.

d. Bertindak sebagai pemegang kas koperasi

e. Melakukan pengawasan pada seksi keuangan koperasi (kasir, pembukuan dan komputer)

f. Memberikan bimbingan secara langsung kepada seksi keuangan (kasir, pembukuan, dan komputer )

g. Meneliti dan menandatangani daftar gaji, upah lembur, uang premi dan lain-lain.

h. Menandatangani bon pemasukan dan pengeluaran uang untuk bukti kas

i. Menyimpan kuitansi, nota, faktur yang belum dibayar atau yang belum ditagih.

j. Melaporkan kepada ketua apabila terdapat kekurangan, kerusakan dan kehilangan inventaris kantor.

k. Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh ketua.

Pasal 12

1) Pengurus Koperasi Nusa Ummat Sejahtera selaku pemegang mandat yang diberikan oleh Rapat anggota berkewajiban melaksanakan tugas-tugas kepengurusan dengan ikhlas, jujur dan bertanggungjawab.

2) Pengurus dan Pengawas Koperasi Nusa Ummat Sejahtera mempunyai hak sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Bab VI Pasal 24 dan Bab VII Pasal 29.

3) Setiap Anggota Pengurus yang dipilih oleh Rapat Anggota dicatat nomor, nama, kedudukan dalam kepengurusan, alamat/tempat tinggal dan kegiatan yang dilaksanakan didalam daftar pengurus.

Pasal 13

Pemilihan Pengurus :

1) Pemilihan Pengurus Koperasi Nusa Ummat Sejahtera dilakukan dengan sistem formatur;

2) Formatur terdiri dari (9) sembilan orang anggota yang dipilih oleh Rapat Anggota Tahunan (RAT) dengan mandat penuh bertugas menyusun pengurus baru;

3) Formatur, didampingi oleh Pembina, pejabat Kantor Dinas Koperasi, Ketua Pengurus lama guna memberikan saran dan pertimbangan, Pembina bertindak sebagai fasilitator untuk kelancaran jalannya rapar atau sidang formatur.

4) Calon pengurus yang diusulkan formatur tetapi tidak hadir dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT) Koperasi Nusa Ummat Sejahtera dapat dicalonkan menjadi Anggota Pengurus, jika ada pertanyaan yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan oleh anggota formatur pengusul;

5) Anggota pengurus lama dapat dicalonkan dan dipilih kembali untuk menjaga stabilitas keberadaan Koperasi Nusa Ummat Sejahtera dan program-program kerja yang sudah digariskan agar ada kesinambungan tanpa mengabaikan prinsip kaderisasi.

Pasal 14

1) Untuk kelancaran pengelola usaha Koperasi, Pengurus boleh mengangkat seorang Direktur / Manajer dalam ikatan kontrak dan jika jangkan waktu kontrak telah berakhir dapat diperpanjang berdasrkan prestasi kerjanya.

2) Direktur mempunyai tugas :

(1) Mengelola Koperasi dan usahanya dengan penuh rasa tanggung jawab;

(2) Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas staf manajer sehari-hari sesuai kebijaksanaan yang digariskan oleh Pengurus.

(3) Memimpin staf manajer atas pelaksanaan tugas sehari-hari dalam lingkup struktur tingkat Direktur.

(4) Mengembangkan usaha usaha baru agar Koperasi Nusa Ummat Sejahtera dapat lebih meningkat serta berdaya dan berhasil guna bagi anggota.

(5) Mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas-tugas yang telah diberikan kepada pengurus.

Pasal 15

1) Pengurus Koperasi Nusa Ummat Sejahtera diberhentikan sesuai dengan ketentuan tersebut dalam Anggaran Dasar Bab VI Pasal 25 ayat (1)

2) Selain ketentuan sebagaimana tersebut pada pasal 15 Anggaran Rumah Tangga ini, Pengurus diberhentikan apabila :

(1) Meninggal dunia;

(2) Pindah ke lain Wilayah kerja Koperasi lain;

(3) Atas permintaan sendiri dengan alasan yang dapat diterima oleh Rapat Pengurus;

(4) Tidak dapat melaksanakan tugas atau melakukan perbuatan yang mencemarkan nama Koperasi.

(5) Telah berakhir masa tugasnya.

BAB V

KEPENGAWASAN

Pasal 16

1) Pengawas dalam organisasi adalah di bawah dan bertanggungjawab kepada Ketua, dipilih sesuai dengan Anggaran Dasar Bab V Pasal 26 sebagai berikut:

(1) Ketua

( 1 orang )

(2) Anggota( 2 orang )

2) Fungsi Utama :

Memiliki fungsi utama sebagai pengendali utama fungsi pengawasan internal Koperasi Nusa Ummat Sejahtera sehingga pengelolaan koperasi mampu memenuhi kualifikasi tata kelola koperasi yang baik (good corporate governance).

3) Tugas Pengawas :


a. Memastikan adanya konsep dan strategi pengawasan dan pengendalian internal yang mampu menjaga nilai-nilai tata kelola koperasi yang baik sekaligus mengamankan seluruh kekayaan koperasi.

b. Memastikan bahwa pengelolaan koperasi berjalan sesuai dengan sistem dan prosedur yang berlaku.

c. Memastikan bahwa seluruh keputusan dan kebijakan yang diambil pengelola tidak bertentangan dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku, demikian pula dengan perjanjian dengan pihak luar koperasi.

(2) Tugas Pokok

a. Memberikan bimbingan serta nasehat, baik diminta ataupun tidak diminta kepada Pengurus Koperasi tentang pelaksanaan tujuan dan usaha Koperasi, termasuk tata kehidupan organisasi dan pelaksanaan kebijaksanaan pengurus.

b. Mengadakan pemeriksaan kas sebagaimana mestinya minimal empat bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila dipandang perlu.

c. Memeriksa seluruh arsip dan dokumen transaksi bisnis, baik internal maupun perjanjian yang telah disepakati dengan pihak eksternal.

d. Membuat laporan tertulis dan dilaporkan kepada Ketua tentang hasil pemeriksaan dengan disertai kesimpulan perkembangan yang dapat dicapai serta saran-saran yang dianggap perlu.

(3) Tugas Rutin

a. Menghadiri Rapat Anggota dan Rapat Pengurus.

b. Mendorong para pengurus berkomunikasi secara terbuka dan jujur dalam segala hal mengenai kegiatan organisasi koperasi.

c. Mampu berperan aktif, kreatif dan mempunyai inisiatif dalam melakukan tugasnya / pekerjaannya atau dalam mengembangkan kemajuan koperasi, tidak hanya sebagai pelengkap (formalitas)

Pasal 17

Pengawas Koperasi Nusa Ummat Sejahtera diberhentikan sesuai derngan ketentuan tersebut dalam Anggaran Dasar bab VII Pasal 31 ayat (1), apabila :

1) Meniggal dunia

2) Pindah ke lain wilayah kerja Koperasi lain;

3) Atas permintaan sendiri dengan alasan yang dapat diterima oleh Rapat Pengurus

4) Tidak dapat melaksanakan tugas kewajiban atau melakukan perbuatan yang mencemarkan nama Koperasi

5) Telah berakhir masa tugasnyaBAB VI

PENASEHAT AHLI (KONSULTAN)

Pasal 18

1) Demi kemajuan Koperasi, jika dipandang perlu Pengurus dapat mengangkat seorang atau lebih Penasehat Ahli (Konsultan) yang tidak termasuk Pengurus dan Pengawas dan bekerja paruh waktu (part time).

2) Tugas Penasehat Ahli (Konsultan) adalah memberikan saran-saran atau nasehat-nasehat untuk pembinaan pengelolaan dan pengembangan usaha Koperasi, baik diminta maupun tidak diminta.

3) Penasehat Ahli (Konsultan) diangkat dan diberhentikan oleh Pengurus.

BAB VII

PENGELOLA (PEGAWAI) KOPERASIPasal 19

1) Untuk melaksanakan tugas pekerjaan sehari-hari Pengurus mengangkat dan mempekerjakan pengelola sesuai dengan Undang-undang nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian.

2) Pengelola adalah Pelaksana profesional usaha koperasi dan unit-unit usahanya diangkat oleh Pengurus untuk mengelola dan mengembangkan aset-aset koperasi

3) Pengelola diangkat dengan sistem kontrak dan ditetapkan melalui mekanisme lulus uji tes akademis dan wawancara.

4) Pada tahap awal, Pengelola dapat terdiri dari Manajer Utama merangkap manajer umum menangani dan mengkoordinir hal-hal adminstrasi pengawasan, pelayanan Anggota, pembukaan, kasir, manajer pembiayaan, dan manajer penggalangan dana.

5) Pemilihan, penyeleksian dan penunjukan untuk penambahan personil pengelola disesuaikan dengan kebutuhan atas usul Manajer Utama dan atau Direktur.

6) Pengelola wajib melaksanakan semua kebijakan pengurus dan bertanggung jawab kepada Pengurus.

7) Pengelola mendapatkan imbal jasa dalam bentuk gaji serta bonus sesuai dengan prestasi kinerjanya yang ditentukan dalam rapat Pengurus Koperasi.

8) Pengelola mendapat bonus dari SHU sesuai dengan kinerjanya dalam membuat keberhasilan lembaga dan ditentukan dalam rapat pengurus.

9) Setiap akhir bulan Pengelola berkewajiban membuat laporan keuangan koperasi dan menyampaikannya kepada Pengurus tentang :

(1) Keuangan (Neraca dan Rugi/Laba)

(2) Perkembangan pembiayaan dan kualitas aktiva produktif

(3) Perkembangan produktif

(4) Kegiatan usaha

(5) Tingkat kesehatan koperasi termasuk pembiayaan bermasalah

(6) Laporan realisasi dari asumsi pendapat yang telah dibuat oleh Manajer

BAB VIII

MODAL KOPERASI

Pasal 20

Modal Koperasi Nusa Ummat Sejahtera diperoleh dari :

1) Simpanan Pokok Anggota sebesar Rp. 100.000; (Seratus ribu rupiah) setiap anggota

2) Simpan wajib anggota sebesar Rp 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) setiap anggota setiap bulan

3) Modal penyertaan anggota / saham sebesar Rp. 1.000.000; per lembar.

4) Modal dari saham setiap pendiri maksimal 100 lembar saham atau maksimal 12,5 % dari total saham pendiri.

5) Simpanan sukarela anggota yang merupakan deposito dan besarnya tidak terbatas sesuai dengan Anggaran Dasar Bab XIII Pasal 30.

6) Bantuan / sumbangan yang tidak mengikat.

7) Pinjaman dari Pihak ketiga

8) Laba / Pendapatan tahun berjalan sebelum dibagikan kepada yang berhak.

Pasal 21

1) Uang kekayaan Koperasi harus disimpan pada Bank sebagai simpanan Giro atas nama Pengurus Koperasi sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar Koperasi Bab VI Pasal 23 ayat (2)

2) Modal kerja Koperasi disediakan sejumlah yang diputuskan oleh Pengurus.

3) Pengambilan uang Giro di Bank harus ditandatangani Bendahara dan Ketua atau salah satu dari yang dimaksud.

4) Tiap akhir bulan diadakan pencocokan Kas oleh Ketua Pengurus Koperasi dengan membuat catatan serta membubuhi tanda tangan pada buku kas setelah ditutup Bendahara. Pencocokan dilakukan sebagaimana mestinya dengan antara lain menghitung uang tunai, buku bank dan surat-surat berharga lainnya. Kemudian Bendahara membuat Surat Pertanggung jawaban yang diketahui oleh Ketua Pengurus Koperasi.

5) Setiap pengeluaran uang harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Bendahara dan Ketua Pengurus. Persetujuan dimaksud dalam jumlah tertentu didelegasikan kepada Direktur / Manajer.BAB IX

SISA HASIL USAHAPasal 22

Besar pembagian sisa hasil usaha dengan perincian penggunaan dana sebagai berikut:

1) 50 % untuk pemegang/pemilik saham2) 25% untuk cadangMerupakan dana yang dialokasikan bilamana dari pos yang dianggarkan mengalami kerugian

3) 10% untuk NU setempat4) 10% untuk NU Kota Semarang5) 2,5% untuk sosial NU setempat6) 2,5% untuk PWNU Jawa TengahBAB X

PELAYANAN KOPERASI KEPADA ANGGOTAPasal 23

1) Untuk mendapatkan dukungan kepada usaha dan partisipasi aktif dari anggota, maka Koperasi melakukan pelayanan sebaik-baiknya kepada :

1) Anggota Koperasi.

2) Penyimpan (nasabah) Koperasi.

3) Pihak luar ( masyarakat)

2) Sesuai dengan tujuan koperasi, maka yang diutamakan adalah pelayanan kepada anggota koperasi

3) Apabila koperasi telah dipandang mampu, maka pelayanan Koperasi akan dikembangkan untuk kepentingan yang lebih luas dan kepada umum.

BAB XI

PERUBAHAN ANGGARAN RUMAH TANGGAPasal 24

1) Perubahan Anggaran Rumah Tangga ini hanya dapat dilakukan oleh Rapat Anggota yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah Anggota Pendiri dan diputuskan oleh 50% lebih satu dari yang hadir.

2) Perubahan terhadap ART dapat dibicarakan dalam Rapat Anggota atas usul Pengurus atau sekurang-kurangnya 50% dari Anggota Pendiri.

3) Koperasi mendokumentasikan buku amandemen / perubahan terhadap ART yang selalu tersedia untuk diperiksa oleh Anggota dan siapa saja yang mendapat izin untuk itu.

BAB XIIPENUTUPPasal 25

1) Hal-hal belum cukup diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini akan diatur dalam Peraturan Khusus sesuai kebijaksanaan Pengurus Koperasi yang kemudian disahkan dalam Rapat Anggota berikutnya.

2) Anggaran Rumah Tangga ini diputuskan dalam rapat tanggal

Ditetapkan di : Semarang

Pada tanggal : 16 Januari 2010

KOPERASI NUSA UMMAT SEJAHTERA

Ketua Sekretaris,

Drs. Muhtarom, Akt

Drs. Anang Budi Utomo, S. MN, M. Pd

Documents

anggaran-rumah-tangga