PRINSIP-PRINSIP DASAR MEMBERANTAS KORUPSI SISTEMIK

PRINSIP-PRINSIP DASAR MEMBERANTAS KORUPSI SISTEMIK

Disusun Oleh :

Kalifa Nurahmad F

Nuraini Maghfuroh

Rohmad Adi S

Winda Arfian Sari

Pengertian

1. Korupsi

UU no. 20 Tahun 2001 : Perbuatan melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri atau orang lain yang dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara.

2. Korupsi sistemis

Korupsi yang melibatkan suatu sistem atau susunan yang teratur dan dilakukan secara rapi, sulit dilacak, sulit dibuktikan, dan sulit menyentuh mereka yang berada di posisi puncak kekuasaan dari sistem praktik korupsi.

Prinsip Prinsip Anti Korupsi

1

Kontrol Kebijakan

2

3

Fairness (kewajaran)

4

5

Kebijakan

Tranparansi

Akuntabilitas

1. Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah kesesuaian antara aturan dan pelaksanaan kerja. Semua lembaga mempertanggung jawabkan kinerjanya sesuai aturan main baik dalam bentuk konvensi (de facto) maupun konstitusi (de jure), baik pada level budaya (individu dengan individu) maupun pada level lembaga.

Prinsip ini membutuhkan perangkat pendukung, baik berupa perundang-undangan maupun komitmen dan dukungan masyarakat.

Dapat diukur dan dipertanggungjawabkan melalui mekanisme pelaporan dan pertanggungjawaban atas semua kegiatan yang dilakukan.

2. Tranparansi

Transparansi merupakan prinsip yang mengaharuskan semua kebijakan dilakukan secara terbuka. Dalam bentuk sederhana, merupakan kejujuran untuk saling menjujung kepercayaan yang terbina antar individu. Sektor-sektor yang harus melibatkan masyarakat adalah sebagai berikut:

Proses penganggaran yang bersifat dari bawah ke atas

Proses penyusunan kegiatan atau proyek

Proses pembahasan pembuatan rancangan peraturan yang berkaitan dengan strategi penggalangan dana.

Proses tentang tata cara dan mekanisme pengelolaan proyek

3. Fairness

Prinsip Fairness (kewajaran) ditujukan untuk mencegah manipulasi/ penyimpangan dalam penganggaran proyek pembangunan.

Beberapa langkah pencegahan:

Komprehensif dan disiplin

Fleksibilitas

Terprediksi

Kejujuran

Informatif

4. Kebijakan

Kebijakan berperan untuk mengatur tata interaksi agar tidak terjadi penyimpangan yang dapat merugikan negara dan masyarakat

Kebijakan dapat berfungsi apabila didukung oleh faktor-faktor penegak kebijakan yaitu: kepolisian, kejaksaan, pengadilan, pengacara, dan lembaga pemasyarakatan.

Eksistensi sebuah kebijakan terkait dengan nilai-nilai, pemahaman, sikap, persepsi dan kesadaran masyarakat terhadap hukum atau undang-undang anti korupsi.

5. Kontrol Kebijakan

Kontrol kebijakan diperlukan karena tradisi pembangunan yang dianut selama ini lebih bersifat pembangunan sentralistik (pemerintah sangat dominan), seolah-olah pemerintah paling mengetahui seluk beluk kehidupan masyarakat di negarannya. Itu sebabnya, paradigma tersebut harus direkonstruksi sehingga tumbuh tradisi baru berupa kontrol kebijakan.

Pemberantasan Korupsi Sistemik di Indonesia

Tidak berjalannya program pemberantasan korupsi banyak dikarenakan:

Dasar hukum tidak kuat

Program tidak dilakukan secara sistematis dan terintegrasi

Sebagian lembaga yang dibentuk tidak punya mandat atau tidak melakukan program pencegahan, sementara penindakan dilaksanakan secara sporadis, sehingga tidak menyurutkan pelaku korupsi

Masyarakat mempunyai persepsi bahwa lembaga anti korupsi berafiliasi kepada partai tertentu sehingga masyarakat tidak mempercayai keberhasilan lembaga dalam memberantas korupsi

Tidak mempunyai sistem SDM yang baik, sistem rekrutmennya tidak transparan, program pendidikan dan pelatihan tidak untuk meningkatkan profesionalisme pegawai

Unsur pemberantasan korupsi

1. penindakan

Pembentukan Integritas Bangsa

2. pencegahan

Penyelamatan Kebocoran Negara serta Penindakan yang Konsiste

Penerapan Tata Kelola Pemerintahan yang baik (Good Governance)

Reformasi Birokrasi

1. Bidang Pencegahan

Pembentukan Integritas Bangsa

Dimulai dari pelaksanaan pendidikan anti korupsi dengan target semua usia mulai dari usia anak-anak hingga dewasa.

Penerapan Tata Kelola Pemerintahan yang baik (Good Governance)

Lingkup perbaikan sistem administrasi secara umum meliputi: perbaikan layanan publik, penegakan hukum, administrasi, keuangan, dan partisipasi aktif dari masyarakat

Reformasi Birokrasi

Disetiap instansi harus: (i) Analisis Jabatan dan Evaluasi Jabatan, (ii) review ketatalaksanaan (business process), (iii) penilaian (assesment) status dan kebutuhan SDM, (iv) penetapan Key Performance Indicator (KPI) dan (v) perumusan besaran remunerasi sesuai tanggung jawab (nilai jabatan) dalam rangka penegakan reward & punishment.

2. Bidang Penindakan

Penyelamatan Kebocoran Negara serta Penindakan yang Konsisten

Dalam konteks penyelamatan kebocoran negara, sasaran-sasaranstratejik yang dirumuskan KPK juga dirancang untuk memudahkan pemantauan dan pertanggungjawaban aktivitas-aktivitas KPK yang berfokus pada asset recovery.