Nama : Purman Ray Tarsil

NIM : 201310180311208

Kelas : IESP VI D

Analisa APBD Kabupaten Sukabumi 2014

Dalam menganalisis APBD Kabupaten Sukabumi tahun 2014 ini kita akan membaginya dalam beberapa bagian. Analisis tersebut terbagi dalam Analisis Pendapatan dan Analisis Belanja.

Analisis Pendapatan

Salah satu sumber pendapatan daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). PAD merupakan salah satu elemen penting dari kemandirian suatu daerah. Daerah dengan PAD yang baik tidak akan banyak bergantung pada pusat dalam APBD-nya. Oleh karenanya daerah harus mampu menggali PAD dengan baik dan berkeadilan. Berkeadilan artinya, dalam menggali PAD pemerintah jangan sampai membertkan masyarakat lebih-lebih dari golongan ekonomi miskin.

Komposisi PAD terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Jika kita bandingkan pendapatan di sektor pajak, retribusi, dan pengelolaan kekayaan daerah terlihat bahwa pajak dan retribusi menyumbangkan pendapatan lebih besar daripada pengelolaan kekayaan daerah. Seharusnya komposisi dari ketiga elemen ini dapat memberikan pemasukan yang tidak jomplang.

Kita harus ingat bahwa Sukabumi merupakan salah satu kabupaten dengan Sumber Daya Alam mumpuni di Jawa Barat. Namun dalam PAD di APBD tahun 2014 Kabupaten Sukabumi malah terlihat kekayaan daerah ini memberikan pemasukan pada pendapatan daerah tidak lebih besar dari pajak dan retribusi. Dari sektor pajak pemerintah mendapatkan pemasukan sekitar Rp 153 miliar, Rp 31 miliar dari retribusi, dan hanya sekitar Rp 7 miliar dari pengelolaan kekayaan daerah. Kedepan, bagi hasil antara pemerintah daerah, pusat dan pihak swasta pengelola harus diperhatikan oleh pemerintah Kabupaten Sukabumi agar kekayaan daaerah ini dapat dirasakan oleh masyarakat Sukabumi.

Selain itu, penggalian PAD harus pro masyarakat miskin. Pembebanan pajak dan retribusi pada masyarakat harus dilihat betul sasarannya. Jika masyarakat miskin ditanggungkan pajak dan retribusi yang “tidak masuk akal” demi mengejar PAD yang tinggi hal ini malah akan memperburuk kondisi ekonomi daerah.

Pendapatan Kabupaten Sukabumi juga diterima dari Dana Perimbangan pemerintah pusat. Dana Perimbangan ini berbentuk Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). DAU dan DAK ini bersumber dari APBN.

Analisis Belanja

Untuk mengetahui apakah APBD di suatu daerah pro rakyat atau tidak maka kita dapat menganalisis belanja daerahnya. Belanja daerah terdiri dari belanja langsung dan belanja tidak langsung. Belanja langsung terdiri dari beberapa aspek yaitu Belanja Pegawai,

Belanja Modal dan Belanja Barang dan Jasa. Di aspek belanja langsung inilah kita bisa melihat anggaran yang disusun lebih berpihak pada rakyat atau para birokrat.

Seperti disampaikan di awal bahwa pada belanja langsung terdapat poin belanja modal dan belanja pegawai, dan belanja barang dan jasa. Belanja modal adalah belanja yang diperuntukkan untuk kepentingan publik atau masyarakat luas. Belanja modal ini nantinya akan berupa aset-aset tetap seperti, jalan, jembatan, halte stasiun, dapat juga berupa gedung pemerintahan meskipun manfaatnya tidak dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Belanja pegawai adalah belanja yang dikeluarkan oleh APBD untuk kepentingan pegawai atau birokrat pemerintahan. Sedangkan Belanja Barang dan Jasa seperti namanya adalah belanja barang habis pakai yeng berbeda dengan belanja modal yang berupa aset tetap.

Setelah kita tahu pengertian belanja modal, belanja pegawai, dan belanja barang dan jasa tentu kita bias menerka APBD yang pro rakyat atau tidak. Asumsinya, kepentingan rakyat terlihat dari belanja modal sedangkan kepentingan birokrat terlihat pada belanja pegawai dan belanja barang dan jasa yang lebih banyak dimanfaatkan oleh para birokrat pula. Belanja modal Kabupaten Sukabumi tahun 2014 sekitar Rp 312 miliar, belanja barang dan jasa sekitar Rp 635 miliar, dan belanja pegawai sekitar Rp 140 miliar. Hal ini berarti anggaran untuk para birokrat jauh lebih besar daripada untuk rakyat yang seharusnya harus mendapatkan “porsi” jauh lebih besar.

Otonomi keuangan yang didapatkan oleh daerah mestinya ditujukan bagi kepentingan masyarakat daerah. APBD adalah “uang rakyat” dan pemerintah bertugas untuk me-manage-nya dengan baik. Jangan sampai uang rakyat ini malah menjadi “uang birokrat”.