Kewarganegaraan

Kewarganegaraan

[Type the company name]3/Maret/2012 Kewarganegaraan[Type the document subtitle]Drs. Jundia[Type the company address]

Kata PengantarSegala piji bagi Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, yang memberi rahmat, taufik, serta hidayahnya yang telah diberikan kepada kita, dan syukur beribu-ribu syukur kepada Allah swt yang telah memberikan nikmatnya kepada kita semua. Tak lupa juga sholawat serta salam yang selalu tercurahkan kepada junjungan kita yakni nabi besar Muhammad saw, yang membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang-benerang yakni addiinul islam. Sebelumnya saya berterimakasih kepada ustadz yang telah membimbing saya membuat makalah ini, sehingga saya bisa menyusun makalah ini dengan baik, yang berjudul Gerakan Civil Society di Indonesia. Atas bimbingan ustadz kami yaitu Zainal Habib, saya dapat menyelesaikan makalah ini dengan baik. Tujuan saya untuk membuat makalah ini agar bisa menciptakan civil society di masyarakat Indonesia. Semoga makalah ini dapat bermanfaat bagi kita semua dalam mewujudkan masyarakat madani. Dan semoga memberikan konstribusi positif dan bermakna dalam proses mempelajari masyarakat madani, agar Indonesia dapat menumbuhkan masyarakat madani. Harapan kami kita dapat menciptakan masyarakat Menuju kelangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara sesuai dengan aspirasi dan cita-cita bangsa Indonesia. Membangun masyarakat dan bangsa Indonesia yang adil dan beradab, bersatu dalam kerangka NKRI yang diridhoi dan dirahmati oleh Allah swt sesuai dengan nalaran dan cita-cita para pendiri bangsa Indonesia.Comment by TOSHIBA: Huruf m harus nya kecil karena tidak berada di awal kalimat

Daftar IsiContentsBAB I5PENDAHULUAN51.1 Latar Belakang51.2 Rumusan masalah61.3 Tujuan masalah6BAB II7PEMBAHASAN72.1 Lahirnya civil society72.2 Pengertian Civil Society dan Masyarakat Madani81.Civil Society82. Masyarakat Madani102.3 Konsep Civil Society dan Masyrakat Madani101.Civil Society102. Masyarakat Madani132.4 Karakteristik Masyarakat Madani152.5 Perbedaan Masyarakat Madani dan Civil Society17BAB III20PENUTUP203.1. Kesimpulan20DAFTAR PUSTAKA21

Table 111

BAB IComment by TOSHIBA: Kalau di buat makalah biasa nya pake tulisan arialComment by TOSHIBA: Penulisan ltar belakang diperkecil ukuran huruf nya agar beda dengan ukuran pada kata bab IPENDAHULUAN1.1 Latar BelakangMengenai penggunaan istilah masyarakat madani, sebagian besar scholars di indonesia sepakat bila dipakai sebagai padanan yang tepat untuk istilah civil society. Selain istilah masyarakat madani, civil society juga digunakan dalam istilah- istilah lain, sepertimasyarakat sipil, masyarakat kewargaan, masyarakat warga, masyarakat beradab, atau masyarakat berbudaya.Bertolak dari hal tersebut, istilah masyarakat madani merupakan padanan dari istilah civil society, sehingga eksplorasi konsep ini relevan dengan substansi istilah terakhir. Hal yang dikemukakan disini bukanlah konsep masyarakat madani yang disorot secara etimologis, melainkan berdasarkan subtansi dan indikator-indikatornya, sehingga konteks pembentukannya dari sisi politik mudah diindentifikasi.Comment by TOSHIBA: Spasi agak masukDalam perkembangannya istilah civil society dipahami sebagai organisasi-organisasi masyarakat yang terutama bercirikan kesukarelaan dan kemandirian yang tinggi berhadapan dengan negara serta keterikatan dengan nilai-nilai atau norma hukum yang dipatuhi masyarakat.Bangsa indonesia berusaha untuk mencari bentuk masyarakat madani yang pada dasarnya adalah masyarakat sipil yang demokrasi dan agamis/ religius. Dalam kaitannya pembentukan masyarakatmadani di indonesia, maka warga negara indonesia perlu dikembangkan untuk menjadi warga negara yang cerdas, demokratis, dan religius dengan bercirikan imtak, kritis argumentatif, dan kreatif, berfikir dan berperasaan secara jernih sesuai dengan aturan, menerima semangat Bhineka Tunggal Ika, berorganisasi secara sadar dan bertanggung jawab, memilih calon pemimpin secara jujur dan adil.

1.2 Rumusan masalahComment by TOSHIBA: Ukuran tulisan diperkecil1. Apa konsep dasar civil cociety dan masyarakat madani?2. Apa saja karakteristik masyarakat madani ?3. Apa perbedaan civil society dengan masyarakat madani ?

1.3 Tujuan masalahComment by TOSHIBA: Ukuran tulisan diperkecil1. Mengetahui konsep dasar civil society dan masyarakat madani2. Mengetahui karakteristik masyarakat madani.3. Mengetahui perbedaan mendasar konsep civil society dengan masyarakat madani.

BAB IIPEMBAHASAN2.1 Lahirnya civil societyComment by TOSHIBA: Ukuran tulisan agak kecilComment by TOSHIBA: Agar tidk sama dengan ukuran tulisan pada kata pembahasanIstilah civil society berasal dari frase latin civil societies yang mulanya digunakan oleh Cicero (106-45 SM), seorang pujangga roma. Civil society awalnya berarti komunikasi politik , yaitu suatu masyarakat yang didasarkan pada hukum dan hidup beradab; hal ini berbeda dengan bentuk masyarakat yang belum terorganisir dan belum teratur.Selanjutnya peristiwa ini berkembang terutama melalui pemikiran john locke (1632-1704) dan J.J. Rousseau (1712-1778). Walaupun tidak sama persis, tetapi kurang lebih mereka mengartikannya sebagai masyarakat politik (civil society). Dalam pengertian ini, civil society dibedakan dari keadaan alami ketika belum terbentuk negara yang mendasarkan tata kehidupan mereka pada hukum. Selain itu, telah ada pula kehidupan ekonomi dalam bentuk pasar dan penggunaan mata uang, juga pemanfaatan teknologi.Pengertian civil society seperti tersebut diatas mendapat kritik dari Hegel. Menurutnya, civil society bukanlah satu-satunya hal yang dibentuk dalam perjanjian masyarakat (social contract). Bagi Hegel, secara keseluruhan tatanan politik terdiri atas negara disatu pihak dan civil society dipihak lain.Pada masa kini, istilah civil society digunakan untuk membedakan suatu komunitas diluar negara atau diluar lembaga politik. Yaitu lembaga privat yang mandiri dari pemerintah dan terdiri atas individu yang membentuk kelompok untuk mewujudkan kepentingan mereka sendiri secara aktif. Di Indonesiaistilah ini mulai populer pada era 1990-an. Pada masa itu berkembang keterbukaan politik menuju demokrasi. Terdapat berbagai pandangan para ahli yang mencoba menerjemhkan konsep civil society dalam konteks Indonesia.Comment by TOSHIBA: Diberi spasiBeberapa istilah diperkenalkan untuk menyebarluaskan gagasan tentang civil society, di antaranya yang banyak digunakan adalah masyarakat sipil, masyarakat warga, dan masyarakat madani. Walaupun istilah tersebut pemikiran adalah sama, yaitu masyarakat yang menghargai keragaman (pluralisme), kritis, dan partisipatif dalam berbagai persoalan sosial dan mampu mandiri.[footnoteRef:2] [2: Budiyanto,Pendidikan Kwarganegaraan, (Jakarta:Penerbit Erlangga,2007),hlm.46.]

2.2 Pengertian Civil Society dan Masyarakat Madani Comment by TOSHIBA: Ukuran tulisan diperkecil agar berbeda dengan sub bab 1.Civil SocietyMasyarakat sipil adalah terjemahan dari istilah Inggris civil society yang mengambil dari bahasa Latin civilas societas. Secara historis karya Adam Ferguson (1723-1816), dalam karya klasiknya An Essay on History of Civil Society (1767) merupakan salah satu titik asal penggunaan ungkapan masyarakat sipil (civil society). Gagasan masyarakat sipil merupakan tujuan utama dalam membongkar konsep masyarakat model Marxisme. Masyarakat sipil menampilkan dirinya sebagai wilayah yang mengedepankan kepentingan individual, pemenuhan hak-hak individu secara bebas. Masyarakat sipil merupakan bagian dari masyarakat yang menentang struktur politik (dalam konteks tatanan sosial yang monarkis, feodal ataupun borjuis) serta membatasi diri dari lingkaran negara.Konsep civil society lebih lanjut dikembangkan oleh kalangan pemikir berikutnya seperti Rousseau, Hegel, Marx dan Tocqueville. Dari berbagai versi tentang konsep civil society tersebut, Asrori S. Karni dalam Ahmad Baso (1999) menyimpulkan ada 5 (lima) teori civil society yang ada di Barat: 1. Teori Hobbes dan Locke, yang menempatkan civil society sebagai penyelesaian dan peredam konflik dalam masyarakat. Jadi, civil society disamakan dengan negara. 2. Teori Adam Ferguson, yang melihat civil society sebagai gagasan alternatif untuk memelihara tanggung jawab dan kohesi sosial serta menghindari ancaman negatif individualisme, berupa benturan ambisi dan kepentingan pribadi. Civil society dipahami sebagai entitas yang sarat dengan visi etis berupa rasa solider dan kasih sayang antar sesama. 3. Teori Thomas Paine, yang menempatkan civil society sebagai antitesis negara. Negara harus dibatasi sampai sekecil-kecilnya, karena keberadaannya hanyalah keniscayaan buruk belaka (necessary evil). 4. Teori Hegel dan Marx, yang tidak menaruh harapan berarti terhadap entitas civil society. Konseptualisasi mereka tentang civil society bukan untuk memberdayakannya atau menobatkannya, tetapi lebih untuk mengabaikan dan bahkan melenyapkannya.5. Teori Tocquiville, yang menempatkan civil society sebagai entitas untuk mengimbangi (balancing force) kekuatan negara, meng-counter hegemoni negara dan menahan intervensi berlebihan negara. Adapun Adam Seligman mengemukakan dua penggunaan istilah Civil Society dari sudut konsep sosiologis. Yaitu, civil society dalam tatataran kelembagaan/organisasi sebagai tipe sosiologi politik dan membuat civil society sebagai suatu fenomena dalam dunia nilai dan kepercayaanCiri-ciri utama civil society, munurut AS Hikam ada tiga, yaitu: 1. Adanya kemandirian yang cukup tinggi dari individu- individu dan kelompok-kelompok dalam masarakat, utamanya ketika berhadapan dengan negara2. Adanya ruangan publik bebas sebagai wahana bagi keterlibatan politik secara aktif dari warga negara melalui wancana dan Praksis yang berkaitan dengan kepentingan publik3. Adanya kemampuan membatasi kuasa negara agar ia tidak intervensionis.Dalam arti politik, Civil Society bertujuan melindungi individu terhadap kesewenang-wenangan negara dan berfungsi sebagai kekuatan moral yang mengimbangi praktik-praktik politik pemerintah dan lembaga-lembaga politik lainnya. Dalam arti ekonomi, sivil society berusaha melindungi Masyarakat dan individu terhadap ketidakpastian global dan cengkeraman konglomerasi dengan menciptakan jaringan ekonomi mandiri untuk kebutuhan pokok, dalam bentuk Koperasi misalnya. Oleh karena itu, prinsip sivil society bukan pencapaian kekuasaan, tetapi diberlakukannya prinsip-prinsip Demokrasi dan harus selalu menghindarkan diri dari kooptasi dari pihak penguasa.[footnoteRef:3] [3: Haryatmoko:2003:212]

2. Masyarakat MadaniComment by TOSHIBA: Ukuran tulisan agak kecilKonsep masyarakat madani merupakan penerjemahan atau pengislaman konsep civil society. Masyarakat madani merupakan sebuah kontraposisi dari masyarakat militer.Konsep masyarakat madani adalah sebuah gagasan yang menggambarkan masyarakat beradab yang mengacu pada nila-inilai kebajikan dengan mengembangkan dan menerapkan prinsip-prinsip interaksi sosial yang kondusif bagi peneiptaan tatanan demokratis dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.Masyarakat madani adalah masyarakat yang beradab, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, yang maju dalam penguasaan ilmu pengetahuan, dan teknologi.

2.3 Konsep Civil Society dan Masyrakat Madani Comment by TOSHIBA: Ukuran tulisan agak diperkecil 1.Civil SocietyComment by TOSHIBA: Ukuran tulisan agak diperkecilSecara rinci subtansi konsep masyarakat madani (civil society) dari beberapa ahli bisa kita lihat berikut ini:SumberSubstansiIndikator

1. Menurut M. Dawan Raharjo

suatu ruang (realm ) partisipasi masyarakat, dalam perkumpulan- perkumpulan sukarela (voluntary association), media massa, perkumpulan profesi, serikat buruh tani, gereja atau perkumpulan-perkumpulan keagamaan(civil society).

* Mempunyai kekuasaan yang memancar dari dalam dirinya, berupa rasinalitas yang akan menuntut anggota masyarakat ke arah kebaikan umum (locke, rousseau, Adam Smith) .* Memiliki potensi untuk bisa mengatur dirinya sendiri secara rasional dan mengandung unsur kebebasan (Gramsci).* Terdiri dari organisasi-organisasi yang melayani kepentingan umum, atau memiliki rasionalitas dan mampu mengatur dirinya sendiri secara bebas.* Civil society yang diterjemahkan menjadi masyarakat madani mengandung tiga hal, yaitu: agama, peradaban, dan perkotaan.[footnoteRef:4] [4: Budiyanto,Pendidikan Kwarganegaraan, (Jakarta:Penerbit Erlangga,2007),hlm.43.]

2.Menurut Franz Magnis SusenoComment by TOSHIBA: Tulisan nama dipertebal wilayah-wilayah kehidupan sosial yang terorganisasi dan bercirikan antara lain, kesukarelaan (voluntary), keswasembadaan (self-generating), dan keswadayaan (self-supporting), kemandirian tinggi berhadapan dengan negara, dan keterikatan dengan norma-norma atau nilai-nilai hukum yang diikuti oleh warganya (masyarakat madani).Comment by TOSHIBA: Huruf awl menggunakan huruf besar

*Keberadaannya didekati secara faktual dan bukannya dengan pendekatan normatif.*Terorganisasi, sukarela, swasembada, swadaya, dan mandiri.*Terikat dengan norma-norma atau nilai-nilai hukum yang diikuti warganya.*Secara hakiki harus bebas secara internal.*Masyarakat diatur oleh pihak-pihak yang dapat menjamin kebebasan segenap warga masyarakat, individu, dan kolektif untuk mewujudkan kehidupan menurut cita-cita mereka sendiri.*Kehidupan bersama harus didukung oleh suatu konsensus dasar.

3.Menurut Nurcholis Madjid

perkataan madinah dalam peristilahan moderen menunjuk kepada semangat dan pengertian civil society, suatu istilah inggris yang berarti masyarakat sopan, beradab, dan teratur dalam bentuk negara yang baik.

*Adanya kedaulatan rakyat sebagai prinsip kemanusiaan dan musyawarah.*Berpartisipasi dan mengambil bagian dalam proses-proses menentukan kehidupan bersama, terutama dibidang politik.*Memiliki sikap-sikap terbuka, lapang dada, penuh pengertian, dan kesediaan untuk senantiasa memberi maaf secara wajar dan pada tempatnya.

4.Menurut Riswandha Imawan

Masyarakat madani merupakan konsep tentang keberadaan satu masyarakat yang dalam batas-batas tertentu mampu memajukan dirinya sendiri melalui penciptaan aktivitas mandiri, dalam satu ruang gerak yang tidak memungkinkan negara melakukan intervensi.

*Menginginkan kesejajaran hubungan antara warga negara dan negara atas dasar prinsip saling menghormati.*Berkeinginan membangun hubungan yang bersifat konsultif antara warga negara dan negara.*Bersikap dan berperilaku sebagai citizen yang memiliki hak dan kebebasan.*Memperlakukan semua warga negara sebagai pemegang hak dan kebebasab yang sama (Ramlan surbakti).[footnoteRef:5] [5: Budiyanto,Pendidikan Kwarganegaraan, (Jakarta:Penerbit Erlangga,2007),hlm.44.]

Table 11,1 Sumber Konsep Masyarakat Madani dari beberapa ahli

Kekuatan wacana masyarakat madani terletak pada posisi subtansinya, yaitu sebagai rival yang tepat ketika negara mengembangkan korporatismenya. Di negara-negara dengan tingkat intervensi struktur yang tinggi dan masuk ke segala bidang kehidupan rakyat, wacani ini akan mendapat respon yang sangat kuat. Dalam praktiknya masyarakat madani akan mengembangkan model-model organisasi masyarakat semiotonom dan otonom guna melepaskan diri dari gurita negara yang telah merusak sisi kreativitas dan kebebasan masyarakat.Realitas politik yang terjadi pada negara kita dan negara-negara berkembang lainnya menunjukkan bahwa negara adalah struktur yang dominan, entitas yang dibenarkan mengatur masyarakat sesuai visi dan keabsahannya. Dengan dalih pembangunan , kesejahteraan, kepentingan rakyat, intervensi negara seolah-olah sah, hingga masuk posisi terkecil kehidupan masyarakat sekalipun. Sehingga disinilah letak dominasi perspektif struktur yang dikembangkan negara, sebagai wacaya satu-satunya yang berhak hidup dan berkembang, mengabaikan adanya kekuatan mayarakat madani.[footnoteRef:6] [6: Budiyanto,Pendidikan Kwarganegaraan, (Jakarta:Penerbit Erlangga,2007),hlm.44.]

Satu titik yang kemudian bisa kita temukan dalam setiap definisi konsep masyarakat madani seperti yang dikemukakan beberapa ahli dimuka ialah bahwa pembahasannya selalu bergandengan dengan eksistensi negara baik itu dalam statement mengimbangi, bermitra, ataupun mengungguli negara. Namun, yang pasti masyarakat madani akan ada meskipun dalam negara otoriter. Inilah poin utama yang akan ditemukan dalam setiap pembahasan masyarakat madani. 2. Masyarakat MadaniComment by TOSHIBA: Ukuran tulisan agak diperkecilSementara itu, konsep masyarakat madani yang diabstraksikan para ahli memiliki indikator sebagai identitas karakter yang memiliki untuk bisa mengidentifikasi ada-tidaknya perkembangan masyarakat madani.1. Sifat partisipatif, yaitu masyarakat madani tidak akan menyerahkan seluruh nasibnya pada negara, tetapi mereka menyadari bahwa yang akan dominan menentukan masa depan mereka haruslah berasal dari diri sendiri. Stimulus dan negara bukanlah penentu aktivitas dan program-program kemajuan masyarakat ke depan, tetapi kekuatan masyarakatlah yang harus mewarnainya, sehingga apa pun konsekuensi dari setiap kebijakan, program aksi atas nama negara selalu terdapat warna keinginan masyarakat madani bisa terlihat dalam setiap proses politik di berbagai bidang yang akan dikeluarkan negara.2. Otonom, yaitu selain sebagai masyarakat partisipatif, masyarakat madani juga memiliki karakter mandiri, yaitu dalam mengembangkan dirinya tidak tergantung dan menunggu bantuan negara. Masyarakat yang terbiasa dengan inisiatifnya mampu berinovasi, sekaligus independen secara politik dan ekonomi. Meskipun mengakui pluralisme, masyarakat konsisten memanfaatkannya. Begitu pula secara ekonomi, masyarakat madani relatif mandiri dengan mengembangkan aktivitasnya, dengan menghasilkan dan membiayai sendiri.3. Tidak bebas nilai, yaitu seluruh komponen masyarakat madani memiliki keterikatan terhadap nilai-nilai yang merupakan kesepakatan hasil musyawarah demokratis (bukan sekedar konsensus) . Setiap anggota masyarakat, dalam melakukan aktivitasnya tidak terlepas dari nilai yang akan memagari agar manifestasi kreativitas dan inovasinya berada dalam koridor kebaikan dan tidak merugikan komponen masyarakat lainnya serta berimplikasi positif. Nilai yang dianut bisa bersumber dari agama dan digali dari tradisi yang kondusif.4. Merupakan bagian dari sistem dengan struktur non-dominatif (plural), yaitu meskipun eksistensinya yang partisipatif dan otonom terhadap kekuatan negara, namun masyarakat madani adalah bagian dari komponen-komponen negara. Diluar masyarakat madani, diakui keberadaan negara dan unsur-unsur masyarakat lainnya. Namun, masyarakat madani mengakuinya dengan syarat kekuatan-kekuatan yang berada diluar dirinya tidak mengembangkan interaksi dominatif, seperti tetap memegang prinsip kompetisi, non-privilege, dan tidak memaksa, yang intinya mengakui pluralisme sebagai satu dinamika yang dimaknai dan ditangani secara tepat.5. Termanifestasi dalam organisasi, yaitu prinsip-prinsip organisasi dipegang oleh masyarakat madani sebagai perwujudan identitasnya secara material. Artinya, masyarakat madani bukan merupakan individu-individu yang partisipatif dan otonom saja, tetapi terdiri dari perkumpulan individu warga negara yang tergabung dalam asosiasi-asosiasi yang memiliki tatanan yang mampu mengekspresikan diri, mengebangkat minat, saling menukar informasi, memediasi pebedaan-perbedaan, dan menciptakan pola-pola yang stabil. Disamping itu, mereka juga tertana dalam organisasi modern yang mengembangkan nilai-nilainya sendiri secara konsisten.[footnoteRef:7] [7: Budiyanto,Pendidikan Kwarganegaraan, (Jakarta:Penerbit Erlangga,2007),hlm.45.]

2.4 Karakteristik Masyarakat MadaniComment by TOSHIBA: Ukuran tulisan agak diperkecilComment by TOSHIBA: Penyebutan karakteristik masyarakat madani dimaksudkan untuk menjelaskan bahwa dalam merealisasikan wacana masyarakat madani diperlukan prasyarat-prasyarat yang menjadi nilai universal dalam penegakan masyarakat madani. Prasyarat ini tidak bisa dipisahkan satu sama lain atau hanya mengambil salah satunya saja, melainkan merupakan satu kesatuan yang integral yang menjadi dasar dan nilai bagi eksistensi masyarakat madani. Karakteristik tersebut antara lain adalah adanya free public sphere, demokrasi, toleransi, pluralisme, keadilan sosial (social justice), dan berkeadaban.[footnoteRef:8] [8: Budiyanto,Pendidikan Kwarganegaraan, (Jakarta:Penerbit Erlangga,2007),hlm.46.]

Karakteristik masyarakat madani adalah sebagai berikut:1. Free public sphere, yaitu adanya ruang publik yang bebas sebagai sarana dalam mengemukakan pendapat. Menurut Arendt dan Habermas yang dimaksud dengan ruang publik secara teoritis bisa diartikan sebagai wilayah dimana masyarakat sebagai warga negara memiliki akses penuh terhadap setiap kegiatan publik. Warga negara berhak melakukan kegiatan secara merdeka dalam menyampaikan pendapat, berserikat, berkumpul serta mempublikasikan informasi secara publik.2. Demokratis, merupakan satu identitas yang menjadi penegak wacana masyarakat madani, dimana dalam menjalani kehidupan, warga negara memiliki kebebasan penuh untuk menjalankan aktivitas kesehariannya, termasuk berinteraksi dengan lingkungannya. Demokratis berarti masyarakat dapat berlaku santun dalam pola hubungan interaksi dengan masyarakat sekitarnya dengan tidak mempertimbangkan suku, ras, dan agama. Demokrasi merupakan salah satu syarat mutlak bagi penegakan masyarakat madani. Penekanan demokrasi (demokratis) disini dapan mencakup berbagai bentuk aspek kehidupan seperti politik, sosial, budaya, pendidikan, ekonomi, dan sebagainya.3. Toleran, adalah suatu sifat yang dikembangkan dalam masyarakat madani untuk menunjukkan sifat saling menghargai dan menghormati aktivitas yang dilakukan oleh orang lain. Toleransi ini kemungkinan adanya kesadaran masing-masing individu untuk menghargai dan menghormati pendapat serta aktivitas yang dilakukan oleh kelompok masyarakat lain yang berbeda.Toleransi menurut Nurcholish Madjid merupakan persoalan ajaz ran dan kewajiban melaksanakan ajaran itu. Jika toleransi menghasilkan adanya tata cara pergaulan yang enak antara berbagai kelompok yang berbeda-beda, maka hasil itu harus dipahami sebagai hikmah atau manfaat dari pelaksanaan ajaran yang benar.4. Pluralisme, sebagi sebuah prasyarat penegakan masyarakat madani, pluralisme harus dipahami secara mengakar dengan menciptakan sebuah tatanan kehidupan sehari-hari. Pluralisme tidak bisa dipahami hanya dengan sikap mengakui dan menerima kenyataan masyarakat yang majemuk, tetapi harus disertai dengan sikap yang tulus untuk menerima kenyataan pluralisme itu bernilai positif merupakan rahmat Tuhan.Menurut Nurcholish Madjid, konsep pluralisme adalah pertalian sejati kebhinekaan dalam ikatan-ikatan keadaban (genuine engagement of diversities within the bonds of civility). Bahkan pluralisme adalah juga suatu keharusan bagi keselamatan umat manusia antara lain melalui mekanisme pengawasan dan pengimbangan (check and balance).5. Keadilan sosial (social justice), Keadilan dimaksudkan untuk menyebutka keseimbangan dan pembagian yang proposional terhadap hak dan kewajiban setiap warga negara yang mencakup seluruh aspek kehidupan. Hal ini kemungkinan tidak adanya monopoli dan pemusatan salah satu aspek kehidupan pada suatu kelompok masyarakat. Secara esensial, masyarakat memiliki hak yang sama dalam memperoleh kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah (penguasa).[footnoteRef:9] [9: Budiyanto,Pendidikan Kwarganegaraan, (Jakarta:Penerbit Erlangga,2007),hlm.47.]

2.5 Perbedaan Masyarakat Madani dan Civil SocietyComment by TOSHIBA: Ukuran tulisan agk diperkecilDi Indonesia, istilah civil society oleh Nurcholis Madjid dipadankan dengan istilah masyarakat Madani. Meskipun mirip, namun keduanya secara prinsipil memiliki perbedaan. Civil society berakar dari Barat, sedangkan masyarakat Madani adalah hasil pemikiran yang mengacu pada piagam Madinah, yang dibangun di atas prinsip-prinsip Islam. Civil society dibentuk dengan ideologi demokratis. Meski menggunakan istilah masyarakat madani, Cak Nur rupanya secara konsepsi meniru civil society yang lahir di Barat. Sehingga masyarakat Madani yang dimaksud Nurcholis sebenarnya adalah civil society itu sendiri.Menurut Nurcholis Madjid, masyarakat madani sebagai masyarakat yang berkeadaban memiliki ciri-ciri, antara lain egalitarianisme, menghargai prestasi, keterbukaan, penegakan hukum dan keadilan, toleransi dan pluralisme, serta musyawarah. Nilai-niali pluralisme ditegakkan dalam konsep masyarakat sipil, dan tentunya truth claim agama mesti dienyahkan karena dianggap akan menghalangi tegaknya demokratisasi dan toleransi beragama. Dengan demikian Cak Nur merekonstruksi konsep masyarakat Madani, yang bersenyawa konsep Comment by TOSHIBA: Pengetikan kurang telitiCivil society.Untuk membangun masyarakat sipil, Syamsul Arifin dalam buku Merambah Jalan Baru dalam Beragama menukil pendapat Chandoke bahwa ada empat kriteria yang harus dipenuhi; pertama, nilai-nilai masyarakat Madani, kedua, institusi masyarakat Madani, ketiga, perlindungan terhadap masyarakat, keempat, warga masyarakat Madani. Akan tetapi, Syamsul menaruh perhatian yang lebih pada poin pertama sebagai faktor terpenting untuk membangun civil society.Civil society merupakan buah modernitas, sedangkan modernitas adalah buah dari gerakan Renaisans; gerakan masyarakat sekuler yang meminggirkan Tuhan. Sehingga civil society mempunyai moral-transendental yang rapuh karena meninggalkan Tuhan. Masyarakat madani lahir dari dalam buaian dan asuhan petunjuk Tuhan dan sebagai sebuah masyarakat yang terbuka, egalitar, dan toleran atas landasan nilai-nilai etik-moral transendental yang bersumber dari wahyu Allah.[footnoteRef:10] [10: A. Syafii Maarif, 2004: 84]

Banyak orang memadankan istilah ini dengan istilah civil society, societas civilis (Romawi) atau koinonia politike (Yunani). Padahal istilah masyarakat madani dan civil society berasal dari dua sistem budaya yang berbeda. Masyarakat madani merujuk pada tradisi Arab-Islam sedang civil society tradisi Barat non-Islam. Perbedaan ini bisa memberikan makna yang berbeda apabila dikaitkan dengan konteks istilah itu muncul. Dalam bahasa Arab, kata madani tentu saja berkaitan dengan kata madinah atau kota, sehingga masyarakat madani biasa berarti masyarakat kota atau perkotaan . Meskipun begitu, istilah kota disini, tidak merujuk semata-mata kepada letak geografis, tetapi justru kepada karakter atau sifat-sifat tertentu yang cocok untuk penduduk sebuah kota. Dari sini kita paham bahwa masyarakat madani tidak asal masyarakat yang berada di perkotaan, tetapi yang lebih penting adalah memiliki sifat-sifat yang cocok dengan orang kota, yaitu yang berperadaban. Dalam kamus bahasa Inggris diartikan sebagai kata civilized, yang artinya memiliki peradaban (civilization), dan dalam kamus bahasa Arab dengan kata tamaddun yang juga berarti peradaban atau kebudayaan tinggi. Penggunaan istilah masyarakat madani dan civil society di Indonesia sering disamakan atau digunakan secara bergantian. Hal ini dirasakan karena makna diantara keduanya banyak mempunyai persamaan prinsip pokoknya, meskipun berasal dari latar belakang system budaya negara yang berbeda.Masyarakat Madani merujuk kepada sebuah masyarakat dan negara yang diatur oleh hukum agama, sedangkan masyarakat sipil merujuk kepada komponen di luar negara. Syed Farid Allatas seorang sosiolog sepakat dengan Syed M. Al Naquib Al Attas (berbeda dengan para sosiolog umumnya), menyatakan bahwa faham masyarakat Madani tidak sama dengan faham masyarakat Sipil. Istilah Madani, Madinah (kota) dan ad-Din (diterjemahkan sebagai agama) semuanya didasarkan dari akar kata d-y-n. Kenyataan bahwa nama kota Yathrib berubah menjadi Madinah bermakna di sanalah ad-Din (Syariah Islam) berlaku dan ditegakkan untuk semua kelompok (kaum) di Madinah.Menilik pengalaman sosio-historis Islam, masyarakat madani merupakan refresentasi dari masyarakat Madinah yang diwariskan Nabi Muhammad SAW, yang oleh Robert N. Bellah, sosiolog agama terkemuka, disebut sebagai masyarakat yang untuk zaman dan tempatnya sangat modern, bahkan terlalu modern, sehingga sewafatnya Nabi, Timur tengah dan umat manusia saat itu belum siap dengan prasarana sosial yang diperlukan untuk menopang suatu tatanan sosial yang modern seperti yang pernah dirintis Nabi SAW. Dalam Islam negaralah yang bertanggungjawab terhadap urusan masyarakat. Negara dalam perspektif Islam bukanlah sekedar alat untuk menjamin dan menjaga kemaslahatan individu saja sebagaimana halnya liberalisme-kapitalisme akan tetapi merupakan suatu institusi yang mengurusi kebutuhan individu, organisasi (jamaah), dan masyarakat sebagai satu kesatuan, baik urusan dalam maupun luar negerinya, sesuai dengan peraturan tertentu yang membatasi hak dan kewajiban masing-masing. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Bernard Lewis, bahwa sejak zaman Nabi Muhammad, umat Islam merupakan entitas politik dan agama sekaligus, dengan Muhammad sebagai kepala Negara.Jadi, secara historis pun antara konsep civil society dengan masyarakat madani tidak memiliki hubungan sama sekali. Masyarakat Madani bermula dari perjuangan Nabi Muhammad SAW menghadapi kondisi jahiliyyah masyarakat Arab Quraisy di Mekkah. Beliau (sang Nabi) memperjuangkan kedaulatan, agar seluruh kelompok di kota Madinah terbebaskan (terjamin hak-haknya) serta ummatnya (Muslim) leluasa menjalankan syariat agama di bawah suatu perlindungan hukum yang disepakati bersama.

BAB IIIComment by TOSHIBA: Tulisan lebih baik menggunakan times new romanlPENUTUP3.1. KesimpulanComment by TOSHIBA: Ukuran tulisan diperkecilDari pembahasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa konsep dari Civil Society adalah adanya partisipasi dari masyarakat dalam perkumpulan-perkumpulan sukarela, kemandirian yang tinggi terhadap negara dengan norma-norma yang diikuti oleh warganya, masyrakat yang sopan, beradab, dan teratur dalam bentuk negara yang baik, mampu memajukan dirinya sendiri melalui penciptaan aktifitas mandiri dalam satu ruang gerak yang tidak memungkinkan negara melakukan intervensi.Sedangkan konsep masyarakat madani adalah sifat partisipatif, otonom, tidak bebas nilai, merupakan bagian dari sistem dengan struktur non-dominatif (plural) dan termanifestasi dalam organisasi.Adapun karakteristik masyarakat madani adalah free public sphere, demokratis, toleran, pluralisme dan keadilan sosial (social justice).Perbedaan antara masyarakat madani dan Civil Society adalah masyarakat madani merujuk pada sebuah masyarakat dan diatur oleh hukum agama, sedangkan masyarakat sipil (Civil Society) merujuk komponen di luar negara. Jadi secara historispun antara Civil Society dengan masyarakat madani tidak memiliki hubungan sama sekali.

DAFTAR PUSTAKAComment by TOSHIBA: Penulisan daftar pustak sebaiknya di tengahBudiyanto.M.M, pendidikan kewarganegaraan, Jakarta, Penerbit erlangga, 2007Comment by TOSHIBA: Huruf e nya lebih besarhttp://iingeenandyciicharmingg.blogspot.com/2011/11/perbedaan-masyarakat-madani-dan-civil.htmlhttp://madanicenter.wordpress.com/tag/gerakan/

Masyarakat Madani dan Civil SocietyPage 2