Arah Baru PB Ekologis.PDF

8/18/2019 Arah Baru PB Ekologis.PDF

http://slidepdf.com/reader/full/arah-baru-pb-ekologispdf 1/3

ARAH BARU KEBIJAKAN PENANGGULANGAN BENCANA

DAN PERUBAHAN IKLIM1

Eko Teguh Paripurno Sofyan , Mukri2 3 4

“Menghadirkan kembali negara untuk melindungi dan mensejahterakan segenap bangsa ser-

ta memberikan rasa aman pada seluruh warga negara”, dan “meningkatkan kualitas hidup

bangsa indonesia” untuk memastikan rakyat tangguh bencana.

Fakta Saat Ini

1. Dekade tejadian bencana, baik bencana alam (erupsi gunungapi, gempa dan tsunami),

bencana ekologis (banjir, longsor, kebakaran) yang dipicu degradasi dan kerusakan ling-

kungan, dan bencana industri meningkat secara signifikan.

2. Dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir Indonesia dilanda oleh beragam bencana be-

sar dengan 11.274 kejadian, 193.240 korban jiwa, 205 juta jiwa terpapar dan total keru-gian mencapai Rp 126,7 triliun. (DIBI:

3. Kurangnya kemampuan egara dalam melindungi dan mensejahterakan masyarakat da-

lam kondisi aman dan darurat bencana.

4. Kurangnya kemampuan masyarakat warga untuk saling melindungi dan mensejahtera-

kan dalam kondisi aman dan darurat bencana.

Akar Masalah

1. Dis-orientasi pembangunan. Kebijakan dan pelaksanaan pembangunan di pusat dan daer-

ah berorientasi pada manfaat sektoral dan tidak melakukan prinsip kehati-hatian maupun

upaya pengurangan risiko bencana.2. Koordinasi semu penyelenggaraan PB. Penanggulangan bencana (PB) cenderung

bertumpu pada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Belum ada kordinasi

dan pelibatan yang memadai antar para pelaku kementrian dan lembaga (K/L) dalam

penyelenggaran PB, baik sebelum - saat - pasca bencana.

3. Desentrasisasi semu PB. Di satu sisi, pemerintah daerah tidak mengakomodasi kebutuhan

PB, dan di sisi lain pemerintah pusat tidak cukup memberi ruang bagi pemerintah daerah

dan desa untuk melaksanakan mandatya.

4. Ketidakselarasan peraturan. UU PB tidak menjadi acuan penyelarasan bagi perundang-

undangan dan peraturan-peraturan yang terkait bencana yang hadir berikutnya, misalnya

perundang-undangan konflik sosial, tata ruang dan pengelolaan pulau-pulau kecil dan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya air.

Bahan diskusi Prospek Penanggulangan Bencana dan Perubahan Iklim di Indonesia, MPBI - SKPBS1

15 September 2014. Dikemas dari Draf Dokumen Renas PB 2015-2015, Seri Diskusi Kajian DIM UUPB 24/2007 BNPB-OCHA 2012-20013, Seri Diskusi UU PB MPBI-SKPSBA 2013-2014, DiskusiBencana Ekologis Walhi 5/9/2014.

Pusat Studi Manajemen Bencana UPN Veteran Yogyakarta. Masyarakat Penanggulangan Bencana2

Indonesia. +62818260162 / +6281339228339, [email protected] / [email protected]

Masyarakat Penanggulangan Bencana Indonesia, Perkumpulan Bingkai Indonesia, +628111837603

[email protected]

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia +6281288244445, [email protected] 4



Solusi

1. Penyempurnaan kerangka hukum dan pemenuhan tata kelola bidang PB. Penyusunan Pera-

turan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) tentang Penanggulangan Bencana,

Peraturan Pemerintah (PP) tetang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, serta me-nyusun Peraturan Presiden (Perpres) tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja BNPB.

Hal-hal penting yang perlu dilakukan adalah memperbaiki dan menambah pasal-pasal

penting yaitu pasal terminologi bencana, pasal peran masyarakat dalam bencana, pasal

pencabutan hak warga negara, pasal pidana bagi pemerintah dan pemerintah daerah. Pe-

rangkat Perpu. PP dan Perpres ini ini selanjutnya digunakan sebagai bahan untuk memper-

baiki UU PB. Perpu menjadi hal yang diperlukan berkenaan dengan tumpangtindihnya pe-

raturan kebencanaan.

2. Pengarusutamaan PB dalam pembangunan. Memastikan prinsip kehati-hatian dalam peny-

elenggaraan pembangunan melalui perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan partisipatif,

sehingga risiko internal dan eksternal dapat dikurangi dan dihindari, dan tidak memuncul-kan bahaya baru.

3. Peningkatan efektifitas PB berbasis desa. Melakukan efektifitas bidang-bidang kerja PB

berupa pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, penanganan darurat, dan pemulihan bencana

berbasis desa, misal dalam bentuk (1) memperbaiki sistem deteksi dan peringatan dini, (2)

menghentikan ekploitasi sumberdaya alam berisiko, (3) memberikan kompensasi masya-

rakat terpapar bencana berupa kebutuhan dasar, alat produksi dan asuransi, (4) melakukan

pembangunan dengan memperhatikan hasil penilaian kerusakan dan hasil pengkajian risi-

ko bagi kawasan rawan bencana.

4. Peningkatan efektifitas, transparansi dan akuntabilitas anggaran PB. BNPB dan Kementri-

an / Lembaga (KL), serta parapihak pelaku PB mengumumkan secara on line penggunaananggaran dalam satu penanganan bencana. Melakukan audit investigatif terhadap parapi-

hak pelaku PB terkait penggunaan dan pengelolaan serta hasil-hasil PB; baik pra bencana,

saat maupun paska bencana.

5. Peningkatan kemitraan multi pihak dalam PB. Membangun mekanisme koordinasi antar

pemilik mandat penyelenggaraan penanggulangan bencana baik dari unsur pemerintah,

masyarakat dan dunia usaha; baik dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan eva-

luasi.

Peta Jalan Kebijakan

1. Penyusunan Perpu Penanggulangan Bencana2. Penyusunan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan PB

3. Penyusunan Instruksi Presiden Tentang Struktur Organisasi dan Tatakerja BNPB

4. Penyusunan Naskah Akademik dan Revisi Undang-undang PB

5. Penyusunan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan PB serta Penyusunan Instruk-

si Presiden Tentang SOTK BNPB susuai UU PB yang baru

6. Penyelenggaraan PB sesuai UU PB yang baru

Indikator Penting

1. Adanya kesepakatan parapihak, naskah akademik dan pengesahan serangkaian kebijakan

dan payung hukum yang lebih baik berupa Perpu PB, PP Penyelenggaraan PB dan PerpresSOTK BNPB sebelum UU No. 24/2007 direvisi.



2. Adanya kesepakatan parapihak, naskah akademis, dan pengesahan revisi UU No.24/2007,

serta pengesahan peraturan - peraturan teknis turunan yang memberikan pedoman yang

selaras dengan hasil revisi UU No. 24/2007.

3. Adanya peta konflik dari peraturan yang disepakati oleh K/L terkait penanggulangan ben-

cana pada tingkat pusat dan daerah serta kesepakatan untuk menyelaraskan peraturan tek-nis terkait penanggulangan bencana oleh K/L terkait.

4. Adanya pengesahan peraturan yang menjadikan PB sebagai urusan wajib di daerah dan

mengharuskan alokasi anggaran, serta meningkatnya jumlah pendanaan yang digunakan,

khususnya PRB di luar alokasi APBN dan APBD.

5. Adanya perundangan, peraturan dan penguatan kelembagaan yang memastikan penye-

lenggaraan PB dilaksanakan secara transparan dan akuntabel dalam perencanaan, pelak-

sanaan, pemantauan, evaluasi, pelaporan dan penegakan hukum.

6. Adanya strategi pemberdayaan masyarakat dalam PB dengan mengembangkan dana desa

dan dana sosial, serta dan mekanisme pemindahan risiko sekaligus meningkatkan ke-

tangguhan terhadap bencana yang memperhatikan kearifan lokal dan adaptif terhadap pe-rubahan iklim.

7. Adanya kerangka kerja riset nasional untuk inovasi teknologi terapan dalam upaya pence-

gahan dan mitigasi bencana yang mengarah kepada peningkatan rasio manfaat-biaya

(cost-benefit ratio).

8. Adanya strategi penyadaran publik untuk berperan serta aktif dalam pencegahan dan mit-

igasi bencana untuk setiap jenis bahaya.

9. Adanya rencana pengelolaan sumberdaya air, tanah dan hutan untuk pengelolaan risiko

bencana di daerah prioritas nasional.

10.Adanya sistem pencegahan, mitigasi dan peringatan dini multi bahaya secara terkoordi-

nasi dan lintas K/L dengan prosedur operasi standar yang disepakati bersama untuk ben-cana-bencana prioritas nasional.

11.Adanya kerangka nasional dan daerah penanggulangan kedaruratan bencana yang telah

disepakati bersama dengan K/L terkait, dan ditetapkan oleh pemerintah / pemerintah daer-

ah untuk diimplementasikan.

12.Adanya mekanisme pola dukungan rehabilitasi dan rekonstruksi pada setiap tingkatan

kedaruratan bencana melalui peningkatan kapasitas aparat daerah.

13.Adanya peta kebutuhan standar pelayanan minimal (SPM) terkait penyelenggaraan PB,

serta tersusunnya dan dilaksanakannya SPM terkait PB berdasarkan peta kebutuhan yang

telah disepakati.

14.Adanya sistem informasi untuk penilaian efektivitas implementasi rencana PB 2015-2019,serta mekanisme yang jelas untuk penilaian implementasi rencana PB 2015-2019

berdasarkan analisa manfaat-biaya.

15.Adanya kompetensi dasar dan lanjut peningkatan kapasitas pemerintah daerah untuk

penyelenggaraan PB.

Documents

Arah Baru PB Ekologis.PDF