Upload
hadi
View
81
Download
5
Embed Size (px)
DESCRIPTION
kebijakan sub sektor migas
Citation preview
ARAH DAN KEBIJAKANSUB SEKTOR MIGAS DALAM
MENDUKUNG KETAHANAN ENERGI
Jakarta, 5 November 2009
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERALDIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI
Oleh :
Dr.-Ing. Evita H. Legowo
Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi
Disampaikan pada:
MECHANICAL FAIR 2009 – IKATAN MAHASISWA MESIN UI
© DJMIGAS 051109© DJMIGAS 051109
DEPARTEMENDEPARTEMEN
DESDMDESDM
2222
AGENDA KONDISI ENERGI GLOBALKONDISI ENERGI GLOBAL
KONDISI ENERGI INDONESIAKONDISI ENERGI INDONESIA
KEBIJAKAN ENERGI NASIONALKEBIJAKAN ENERGI NASIONAL
DASAR HUKUM PENGELOLAAN MIGASDASAR HUKUM PENGELOLAAN MIGAS
TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DALAM TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DALAM PENGELOLAAN MIGASPENGELOLAAN MIGAS
KEBIJAKAN DAN SASARAN SUBSEKTOR MIGASKEBIJAKAN DAN SASARAN SUBSEKTOR MIGAS
KONDISI MIGAS SAAT INIKONDISI MIGAS SAAT INI
PENYEDIAAN BAHAN BAKAR DALAM NEGERIPENYEDIAAN BAHAN BAKAR DALAM NEGERI
STRATEGI UNTUK MENCAPAI SASARAN STRATEGI UNTUK MENCAPAI SASARAN PENGELOLAAN MIGASPENGELOLAAN MIGAS
DIVERSIFIKASI ENERGIDIVERSIFIKASI ENERGI
TANTANGAN SUB SEKTOR MINYAK DAN GAS BUMITANTANGAN SUB SEKTOR MINYAK DAN GAS BUMI
© DJMIGAS 051109© DJMIGAS 051109
DEPARTEMENDEPARTEMEN
DESDMDESDM KONSUMSI ENERGI DUNIA OECD dan NON-OECD (1980-2030)
Sumber: web site www.eia.doe.gov/iea. Projections: EIA, Generate World Oil Balance Model (2009) with base line: Energy Information Administration (EIA) 2006
© DJMIGAS 051109© DJMIGAS 051109
DEPARTEMENDEPARTEMEN
DESDMDESDMKEBUTUHAN ENERGI PRIMER DUNIA
(Skenario Referensi)
Kebutuhan energi dunia meningkat hingga 45% pada periode 2006-2030 – pertumbuhan rata-rata 1,6% per tahun
Tidak berkelanjutanTidak berkelanjutan — — secara sosial, lingkungan & ekonomisecara sosial, lingkungan & ekonomi
WOE2008 - IEA
Mtoe
© DJMIGAS 051109© DJMIGAS 051109
DEPARTEMENDEPARTEMEN
DESDMDESDM
PEKEMBANGAN KETERGANTUNGAN TERHADAP MINYAK IMPOR(% IMPOR NETTO TERHADAP KONSUMSI)
NEGARATAHUN
2010 2015 2030
OECD 60 62 65
AMERIKA SERIKAT
66 69 74
EROPA 69 75 80
JEPANG 100 100 100
KOREA 100 100 100
DEVELOPING ASIA
57 63 73
CINA 55 63 77
INDIA 72 77 87
Sumber: Reference Scenario, IEA, World Energy Outlook 2006
© DJMIGAS 051109© DJMIGAS 051109
DEPARTEMENDEPARTEMEN
DESDMDESDM
ENERGI NON FOSIL SUMBER DAYAKAPASITAS TERPASANG
Tenaga Air 75.670 MW (e.q. 845 juta SBM) 4.200 MW
Biomass 49.810 MW 445 MW
Panas Bumi 27.510 MW (e.q. 219 juta SBM) 1.179 MW
Tenaga Angin 9.290 MW 1,1 MW
Uranium 3.000 MW (e.q. 24,112 ton) untuk 11 tahun*) 30,0 MW
Mini/ Micro Hydro 500 MW 86,1 MW
Tenaga Surya 4,80 kWh/m2/hari 12,1 MW*) Baru dari Kalan – West Kalimantan
CADANGAN DAN PRODUKSI ENERGI INDONESIA CADANGAN DAN PRODUKSI ENERGI INDONESIA (2008)(2008)
ENERGI FOSIL SUMBER DAYA CADANGAN PRODUKSIRASIO CAD/
PROD(TAHUN)*)
Minyak Bumi 56,6 miliar barel 8,2 miliar barel**) 357 juta barel 23
Gas Bumi 334,5 TSCF 170 TSCF 2,7 TSCF 63
Batubara 104,8 miliar ton 18,8 miliar ton 229,2 juta ton 82
Coal Bed Methane/CBM 453 TSCF - - - *) Dengan asumsi tidak ada penemuan cadangan baru
**) Termasuk Blok Cepu
© DJMIGAS 051109© DJMIGAS 051109
DEPARTEMENDEPARTEMEN
DESDMDESDM
PROYEKSI PEMANFAATAN ENERGI PRIMERPROYEKSI PEMANFAATAN ENERGI PRIMER
-
1,000.0
2,000.0
3,000.0
4,000.0
5,000.0
6,000.0
Ju
ta S
BM
Skenario Tanpa Konservasi Skenario RIKEN
Rata-rata pertumbuhan 2002-2025:- Tanpa konservasi = 8,4%- RIKEN = 5,6%
Sumber: Blue Print PEN (status Juni 2008)
Juta
SB
M
Tanpa konservasi energi
RIKEN
RIKEN : Rencana Induk Konservasi Energi
© DJMIGAS 051109© DJMIGAS 051109
DEPARTEMENDEPARTEMEN
DESDMDESDM
Sumber: Konsep Blue Print PEN status Maret 2009
0
200
400
600
800
1000
1200
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Juta
SB
M
Minyak Bumi Batubara Gas Tenaga Air Panas Bumi EBT Lainnya
GRAFIK REALISASI DAN PROYEKSI ENERGI PRIMER
Realisasi Proyeksi
© DJMIGAS 051109© DJMIGAS 051109
DEPARTEMENDEPARTEMEN
DESDMDESDM
KONDISI PEMANFAATAN ENERGI SAAT INIKONDISI PEMANFAATAN ENERGI SAAT INI
Masih sangat tergantung kepada minyak bumi;
Konsumsi energi terus meningkat dengan pertumbuhan sekitar 7% pertahun;
Masih ada bahan bakar yang disubsidi;
Ratio Elektrifikasi 65,10% (2008);
Elastisitas energi sekitar 1,63 (2008);
Pengembangan dan Pemanfaatan EBT belum optimal.
Gas Bumi
28.6%
Minyak Bumi
51.7%
Batubara
15.3%
Panas Bumi
1.3%
Air
3.1%
Bauran Energi (Primer)Bauran Energi (Primer)
20062006
Elastisitas Energi ± 1,80Elastisitas Energi ± 1,80
ENERGI NON FOSIL ± 4,4%
© DJMIGAS 051109© DJMIGAS 051109
DEPARTEMENDEPARTEMEN
DESDMDESDM
TARGET BAURAN ENERGI NASIONAL TARGET BAURAN ENERGI NASIONAL (Peraturan Presiden No. 5 Tahun 2006)(Peraturan Presiden No. 5 Tahun 2006)
Energi Mix Tahun 2025
Elastisitas Energi < 1Elastisitas Energi < 1
EBT MINIMUM 17 %
• Berkurangnya peranan minyak bumi dalam bauran energi
• Terpenuhinya kebutuhan energi dalam negeri
• Subsidi harga menjadi subsidi langsung
• Rasio elektrifikasi 93% pada tahun 2025
• Elastisias energi kurang dari 1 pada tahun 2025
• EBT dapat berkembang dengan optimal
Batubara, Batubara, 33%33%
Gas,Gas,30%30%
MinyakMinyak BumiBumi,,20% 20%
BahanBahan BakarBakar NabatiNabati, 5%, 5%
PanasPanas BumiBumi, 5%, 5%
BiomasaBiomasa, , NuklirNuklir, , TenagaTenagaair, air, EnergiEnergi MatahariMatahari, , TenagaTenaga anginangin, 5%, 5%
Batubara Batubara caircair, 2%, 2%
EBT,EBT,17%17%
Batubara, Batubara, 33%33%
Gas,Gas,30%30%
MinyakMinyak BumiBumi,,20% 20%
BahanBahan BakarBakar NabatiNabati, 5%, 5%
PanasPanas BumiBumi, 5%, 5%
BiomasaBiomasa, , NuklirNuklir, , TenagaTenagaair, air, EnergiEnergi MatahariMatahari, , TenagaTenaga anginangin, 5%, 5%
Batubara Batubara caircair, 2%, 2%
EBT,EBT,17%17%
© DJMIGAS 051109© DJMIGAS 051109
DEPARTEMENDEPARTEMEN
DESDMDESDM
KEBIJAKAN ENERGI NASIONALKEBIJAKAN ENERGI NASIONAL
© DJMIGAS 051109© DJMIGAS 051109
DEPARTEMENDEPARTEMEN
DESDMDESDMKEBIJAKAN ENERGI NASIONAL
Peningkatan Kegiatan
ekonomi
Peningkatan Kegiatan
ekonomi
Ketahanan Nasional
Ketahanan Nasional
P E
R A
N
E N
E R
G I
KETA
HA
NA
N
EN
ER
GI
EKSPLORASI PRODUKSI
KONSERVASI(OPTIMASI PRODUKSI)
SUBSIDI LANGSUNG
DIVERSIFIKASI
KONSERVASI (EFISIENSI)
SUPPLY SIDEPOLICY
DEMAND SIDEPOLICY
JAMINAN PASOKAN
PENINGKATAN KESADARAN
PELAKU USAHA DAN
MASYARAKAT
HARGA ENERGI
SH
IFT
ING
S
HIF
TIN
G
PA
RA
DIG
MP
AR
AD
IGM
MENUJU HARGA KEEKONOMIAN
© DJMIGAS 051109© DJMIGAS 051109
DEPARTEMENDEPARTEMEN
DESDMDESDM
DIV
ER
SIF
IKA
SI
EN
ER
GI
DIV
ER
SIF
IKA
SI
EN
ER
GI
DIVERSIFIKASI ENERGIDIVERSIFIKASI ENERGI(UU Energi No. 30 tahun 2007)(UU Energi No. 30 tahun 2007)
Penyediaan energi baru dan energi terbarukan wajib
ditingkatkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah
sesuai dengan kewenangannya;
Penyediaan energi dari sumber energi baru dan
sumber energi terbarukan yang dilakukan oleh badan
usaha, bentuk usaha tetap, dan perseorangan dapat
memperoleh kemudahan dan/atau insentif untuk
jangka waktu tertentu hingga tercapai nilai
keekonomiannya.
© DJMIGAS 051109© DJMIGAS 051109
DEPARTEMENDEPARTEMEN
DESDMDESDM
KO
NS
ER
VA
SI
EN
ER
GI
KO
NS
ER
VA
SI
EN
ER
GI
KONSERVASI ENERGIKONSERVASI ENERGI(UU Energi No. 30 tahun 2007)(UU Energi No. 30 tahun 2007)
Konservasi energi tanggung jawab semua pihak;
Konservasi energi mencakup seluruh tahap pengelolaan energi;
Pengguna dan produsen peralatan hemat energi yang melaksanakan konservasi energi diberi kemudahan dan/atau insentif;
Pengguna sumber energi dan pengguna energi yang tidak melaksanakan konservasi energi diberi disinsentif.
© DJMIGAS 051109© DJMIGAS 051109
DEPARTEMENDEPARTEMEN
DESDMDESDM
DE
WA
N E
NE
RG
I N
AS
ION
AL
DE
WA
N E
NE
RG
I N
AS
ION
AL
DE
WA
N E
NE
RG
I N
AS
ION
AL
DE
WA
N E
NE
RG
I N
AS
ION
AL
DEWAN ENERGI NASIONALDEWAN ENERGI NASIONAL(UU Energi No. 30 tahun 2007)(UU Energi No. 30 tahun 2007)
Tugas DEN
merancang dan merumuskan kebijakan energi nasional untuk ditetapkan oleh Pemerintah dengan persetujuan DPR;
menetapkan rencana umum energi nasional;
Menetapkan langkah-langkah penanggulangan kondisi krisis dan darurat energi; serta
mengawasi pelaksanaan kebijakan di bidang energi yang bersifat lintas sektoral.
© DJMIGAS 051109© DJMIGAS 051109
DEPARTEMENDEPARTEMEN
DESDMDESDM
1919
FALSAFAH UNDANG-UNDANG NO 22/2001FALSAFAH UNDANG-UNDANG NO 22/2001TENTANG MINYAK DAN GAS BUMITENTANG MINYAK DAN GAS BUMI
Perekonomian Perekonomian Nasional Nasional
Sumber Daya Alam Strategis yang dikuasai
oleh negara
PengelolaanPengelolaanPengelolaanPengelolaanKemakmuran & Kemakmuran & Kesejahteraan Kesejahteraan
RakyatRakyat
Kemakmuran & Kemakmuran & Kesejahteraan Kesejahteraan
RakyatRakyat
Komoditas vital yang menguasai hajat hidup
orang banyak
Berlandaskan pada Pasal 33 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Dasar 1945Berlandaskan pada Pasal 33 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Dasar 1945
© DJMIGAS 051109© DJMIGAS 051109
DEPARTEMENDEPARTEMEN
DESDMDESDM
UU MIGAS No. 22/2001UU MIGAS No. 22/2001Putusan MK 21 Desember 2004Putusan MK 21 Desember 2004
HULU(Bab IV Pasal 11
s.d Pasal 21)
HILIR(Bab V Pasal 23
s.d Pasal 30)
Pasal 49 PP 42/2002
tentang BPMIGAS
Pasal 49PP 67/2002
tentang BPHMigas
Pasal 60 huruf aPP 31/2003
tentang Pertamina
Perpres 55/2005
Perpres 71/2005
Hak penguasaan negara atas sumber daya alam (Pengertian MK atas Psl 33 UUD 1945):• Merumuskan kebijakan (beleid)• Pengaturan (regelendaad)• Pengurusan (bestuurdaad)• Pengelolaan (beheerdaad)• Pengawasan (toezichthoudendaad)
Permen ESDM Bidang Hilir
Permen ESDMBidang Hulu
PP 36/2004 jo PP 30/2009
PP 35/2004 jo PP 34/2005 jo
PP 55/2009
DASAR HUKUM PENGELOLAAN MIGAS SAAT INIDASAR HUKUM PENGELOLAAN MIGAS SAAT INIDASAR HUKUM PENGELOLAAN MIGAS SAAT INIDASAR HUKUM PENGELOLAAN MIGAS SAAT INI
© DJMIGAS 051109© DJMIGAS 051109
DEPARTEMENDEPARTEMEN
DESDMDESDM
2121
TANGGUNG JAWAB TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DALAM PEMERINTAH DALAM
PENGELOLAAN MIGASPENGELOLAAN MIGAS
© DJMIGAS 051109© DJMIGAS 051109
DEPARTEMENDEPARTEMEN
DESDMDESDM
2222
PEMERINTAH BPMIGAS BPH MIGAS
• Pemerintah sebagai pemegang
Kuasa Pertambangan
• Pembinaan
penyelenggaraan
Pemerintah di bidang migas
penetapan kebijakan
kegiatan usaha migas
• Pengawasan terhadap
ditaatinya ketentuan peraturan
perundang-undangan yang
berlaku (DESDM beserta
instansi terkait lainnya)
• Pengawasan kegiatan
usaha hulu migas
berdasarkan Kontrak Kerja
Sama
• Pengendalian manajemen
operasi kegiatan usaha
hulu migas
• Pengaturan terhadap
pelaksanan penyediaan dan
pendistribusian BBM dan gas
bumi yang ditetapkan
Pemerintah
• Pengawasan terhadap
pelaksanan penyediaan dan
pendistribusian BBM dan
pengangkutan gas bumi
melalui pipa pada kegiatan
usaha hilir
TUGAS DAN FUNGSI KELEMBAGAAN MIGASBERDASARKAN UU 22/2001
TUGAS DAN FUNGSI KELEMBAGAAN MIGASBERDASARKAN UU 22/2001
© DJMIGAS 051109© DJMIGAS 051109
DEPARTEMENDEPARTEMEN
DESDMDESDM
2323
PEMBAGIAN PERAN DALAM INDUSTRI MINYAK DAN GAS BUMIPEMBAGIAN PERAN DALAM INDUSTRI MINYAK DAN GAS BUMI
MIKRO (Pelaku Usaha) • Usaha Inti
• Usaha Penunjang
KKS (Kontrak Kerja Sama) ; BBM (Bahan Bakar Minyak)
Menteri ESDM cq. Direktorat Jenderal MigasMenteri ESDM cq. Direktorat Jenderal Migas (Regulator Keselamatan dan Usaha Penunjang Hulu-Hilir Migas)(Regulator Keselamatan dan Usaha Penunjang Hulu-Hilir Migas)
BU NiagaBU Penyimpanan
BU PengangkutanBentuk Usaha Tetap (BUT)
MENTERI ESDMMENTERI ESDM(Pembuat Kebijakan Bidang Hulu – Hilir Migas)(Pembuat Kebijakan Bidang Hulu – Hilir Migas)
Menteri ESDMMenteri ESDMcq. Direktorat Jenderal Migascq. Direktorat Jenderal Migas(Regulator Usaha Hulu Migas)(Regulator Usaha Hulu Migas)
MAKRO (Kebijakan dan Regulasi) :•Pembuat Kebijakan
•RegulatorAspek Keteknikan
Aspek Bisnis Menteri ESDMMenteri ESDMcq. Direktorat Jenderal Migascq. Direktorat Jenderal Migas
(Regulator Industri Hilir Migas)(Regulator Industri Hilir Migas)
Badan PengaturBadan PengaturBBM dan Gas PipaBBM dan Gas Pipa
(Regulator BBM Tertentu* dan(Regulator BBM Tertentu* danGas Bumi melalui Pipa)Gas Bumi melalui Pipa)
Usaha Hulu Migas Usaha Hilir Migas
Badan PelaksanaBadan PelaksanaHulu MigasHulu Migas
(BPMIGAS)(BPMIGAS)Badan UsahaBadan Usaha
di Bidang Hulu Migasdi Bidang Hulu Migas
Badan Usaha (BU)Badan Usaha (BU)Pengolahan BBM,Pengolahan BBM, Bahan Bakar CairBahan Bakar Cairdan Gas Non-Pipadan Gas Non-Pipa
BU NiagaBU Penyimpanan
Badan Usaha (BU)Badan Usaha (BU)
BBM SubsidiBBM Subsididan Gas Pipadan Gas Pipa
KKS
Regulasi Regulasi Regulasi
*) BBM yang disubsidi oleh Pemerintah
BADAN USAHA PENUNJANG HULU-HILIR MIGASBADAN USAHA JASA PENUNJANG
INDUSTRI PENUNJANG(JASA KONSTRUKSI UU 18/1999)
(JASA NON KONSTRUKSI)
© DJMIGAS 051109© DJMIGAS 051109
DEPARTEMENDEPARTEMEN
DESDMDESDM
2424
KEBIJAKAN & SASARAN PENGELOLAAN SUB
SEKTOR MIGAS
© DJMIGAS 051109© DJMIGAS 051109
DEPARTEMENDEPARTEMEN
DESDMDESDM
Kebijakan UmumKebijakan UmumBidang MigasBidang Migas
UU 30 /2007UU 30 /2007ttg
Energi
UU 22 /2001UU 22 /2001ttgttg
Minyak & Gas Minyak & Gas BumiBumi
KEBIJAKANKEBIJAKAN
SDA MIGASSDA MIGAS
((PETROLEUM POLICYPETROLEUM POLICY))
KEBIJAKANKEBIJAKAN
BAHAN BAKAR MIGASBAHAN BAKAR MIGAS
((FUELS POLICYFUELS POLICY))
HUBUNGAN KEBIJAKAN MIGAS DENGAN KEBIJAKAN ENERGI LAINNYAHUBUNGAN KEBIJAKAN MIGAS DENGAN KEBIJAKAN ENERGI LAINNYA(UU NO.22 TAHUN 2001 TERHADAP UU NO. 30 TAHUN 2007)(UU NO.22 TAHUN 2001 TERHADAP UU NO. 30 TAHUN 2007)
UUD UUD 19451945
KEBIJAKAN KEBIJAKAN MINYAK DAN GAS BUMIMINYAK DAN GAS BUMI
UU 27 /2003UU 27 /2003ttgttg
Panas BumiPanas Bumi
UU 4 /2009UU 4 /2009ttgttg
Pertambangan Pertambangan Mineral & Mineral & BatubaraBatubara
DIVERSIFIKASIDIVERSIFIKASI
KONSERVASIKONSERVASI
Minyak dan Gas Bumi Energi yang Lain
Kebijakan Umum Kebijakan Umum (Bidang Energi Lain)(Bidang Energi Lain)
Kebijakan Kebijakan UmumUmum
UU UU ttg ttg KetenagalistrikanKetenagalistrikan(tlh disahkan pd (tlh disahkan pd
Sidang Paripurna Sidang Paripurna DPR RI tgl 8 Sept DPR RI tgl 8 Sept
2009)2009)
© DJMIGAS 051109© DJMIGAS 051109
DEPARTEMENDEPARTEMEN
DESDMDESDM
SASARAN PADA 2025SASARAN PADA 2025 Mempertahankan produksi minyak
mentah 1 juta BOPD;
50% Operatorship oleh Perusahaan Nasional;
Terpenuhinya kebutuhan bahan baku industri dan bahan bakar nasional secara mandiri pada tahun 2025
91% Penggunaan Barang & Jasa Nasional;
99% Penggunaan Sumber Daya Manusia (SDM) Nasional;
Meningkatnya nilai tambah utk Pertumbuhan Ekonomi Nasional yg berkelanjutan, demi kemakmuran & kesejahteraan rakyat
ARAH ARAH KEBIJAKAN SDA, KEBIJAKAN BAHAN BAKARKEBIJAKAN SDA, KEBIJAKAN BAHAN BAKAR& & SASARAN PENGELOLAAN SUB SEKTOR MIGASSASARAN PENGELOLAAN SUB SEKTOR MIGAS
KEBIJAKAN SUMBER DAYA KEBIJAKAN SUMBER DAYA ALAM (SDA)ALAM (SDA)
Jaminan Ketersediaan Migas Alokasi Pemanfaatan Migas Penetapan Harga Migas Pengusahaan Migas
Unconventional Konservasi Produksi Migas Peningkatan Kapasitas Nasional
Dalam Pengusahaan Migas
KEBIJAKAN BAHAN BAKARKEBIJAKAN BAHAN BAKAR Jaminan Pasokan Bahan Bakar
Kategorisasi Bahan Bakar
Penetapan Harga
Diversifikasi Bahan Bakar
Standar Dan Mutu Bahan Bakar
Penghematan BBM
© DJMIGAS 051109© DJMIGAS 051109
DEPARTEMENDEPARTEMEN
DESDMDESDM
2727
10 AGENDA UTAMA10 AGENDA UTAMASUB SEKTOR MINYAK DAN GAS BUMISUB SEKTOR MINYAK DAN GAS BUMI
1.1. Peningkatan Eksplorasi dan Produksi MigasPeningkatan Eksplorasi dan Produksi Migas
2.2. Peningkatan Jaminan Pasokan Bahan Baku dan Bahan Bakar MigasPeningkatan Jaminan Pasokan Bahan Baku dan Bahan Bakar Migas
3.3. Pengurangan Subsidi BBM dan Peningkatan Efisiensi Penyediaan MigasPengurangan Subsidi BBM dan Peningkatan Efisiensi Penyediaan Migas
4.4. Pemanfaatan Bahan Bakar Ramah LingkunganPemanfaatan Bahan Bakar Ramah Lingkungan
5.5. Intensifikasi Penerimaan Negara dari MigasIntensifikasi Penerimaan Negara dari Migas
6.6. Peningkatan Keselamatan MigasPeningkatan Keselamatan Migas
7.7. Peningkatan Akses Data MigasPeningkatan Akses Data Migas
8.8. Pemberdayaan Kapasitas Nasional Bidang MigasPemberdayaan Kapasitas Nasional Bidang Migas
9.9. Perlindungan Konsumen MigasPerlindungan Konsumen Migas
10.10. Penyempurnaan Perundang-undangan MigasPenyempurnaan Perundang-undangan Migas
© DJMIGAS 140809© DJMIGAS 140809
DEPARTEMENDEPARTEMEN
DESDMDESDM
2828
STRATEGI UNTUK MENCAPAI STRATEGI UNTUK MENCAPAI SASARAN PENGELOLAANSASARAN PENGELOLAAN
SUB SEKTOR MIGASSUB SEKTOR MIGAS
© DJMIGAS 140809© DJMIGAS 140809
DEPARTEMENDEPARTEMEN
DESDMDESDMSTRATEGI STRATEGI
MEMPERTAHANKAN PRODUKSI MINYAK MEMPERTAHANKAN PRODUKSI MINYAK BUMIBUMI 1 1 JUTA BAREL PER HARI JUTA BAREL PER HARI SAMPAI TAHUN SAMPAI TAHUN 20142014
• Meningkatkan kegiatan pemboran eksplorasi untuk menambah cadangan migas;
• Melanjutkan optimalisasi produksi dari lapangan yang sudah berproduksi, antara lain dengan melakukan kajian secara menyeluruh untuk dilakukan pemboran sumur-sumur baru dan, membuka lapisan-lapisan baru yang belum diproduksikan;
• Menerapkan teknologi Enhanced Oil Recovery (EOR) pada lapangan-lapangan yang potensial;
• Meningkatkan penawaran Wilayah Kerja baru.
© DJMIGAS 140809© DJMIGAS 140809
DEPARTEMENDEPARTEMEN
DESDMDESDM STRATEGISTRATEGIMENJAMIN KETERSEDIAAN DAN KELANCARAN KEBUTUHAN BAHAN BAKU MENJAMIN KETERSEDIAAN DAN KELANCARAN KEBUTUHAN BAHAN BAKU INDUSTRI DAN BAHAN BAKAR NASIONAL DARI PRODUKSI DALAM NEGERI INDUSTRI DAN BAHAN BAKAR NASIONAL DARI PRODUKSI DALAM NEGERI
MINIMAL SEBESAR 50% SAMPAI DENGAN TAHUN 2014MINIMAL SEBESAR 50% SAMPAI DENGAN TAHUN 2014
1. Diversifikasi energi• Pelaksanaan program konversi minyak tanah ke LPG
• Pemberlakuan kewajiban pemanfaatan bahan bakar nabati (BBN)
• Substitusi bensin dan minyak solar pada sektor transportasi DENGAN ENERGI LAIN (LPG, BBG, BBN)
• Pengembangan penggunaan bahan bakar alternatif untuk rumah tangga
• Program MFO-nisasi untuk pembangkit tenaga listrik
• Mendorong pemanfaatan minyak dan gas bumi non konvensional
• Mendorong partisipasi daerah dan UKM dalam pengembangan Desa Mandiri Energi
© DJMIGAS 140809© DJMIGAS 140809
DEPARTEMENDEPARTEMEN
DESDMDESDM
2. Konservasi energi
• Program penghematan BBM
• Penggunaan jenis BBM sesuai dengan fuel requirement kendaraan
• Penggunaan teknologi hemat BBM
• Pemisahan spesifikasi LPG untuk rumah tangga dan industri dalam rangka meningkatkan yield produksi LPG
• Penerapan ‘zero flare gas’
• Penerapan audit dan manajemen pemanfaatan bahan bakar di sektor industri dan kantor-kantor Pemerintah
(lanjutan)
STRATEGISTRATEGIMENJAMIN KETERSEDIAAN DAN KELANCARAN KEBUTUHAN BAHAN BAKU MENJAMIN KETERSEDIAAN DAN KELANCARAN KEBUTUHAN BAHAN BAKU INDUSTRI DAN BAHAN BAKAR NASIONAL DARI PRODUKSI DALAM NEGERI INDUSTRI DAN BAHAN BAKAR NASIONAL DARI PRODUKSI DALAM NEGERI
MINIMAL SEBESAR 50% SAMPAI DENGAN TAHUN 2014MINIMAL SEBESAR 50% SAMPAI DENGAN TAHUN 2014
© DJMIGAS 140809© DJMIGAS 140809
DEPARTEMENDEPARTEMEN
DESDMDESDM
3. Mendorong investasi penyediaan bahan bakar di dalam negeri Pemberian insentif investasi untuk pembangunan kilang migas Dimungkinkan untuk pemberian kemudahan (Insentif) bagi pengembangan Bahan
Bakar Alternatif Mandatory Pemanfaatan BBN (Permen ESDM No. 32 Tahun 2008 tentang
penyediaan, pemanfaatan, dan tata niaga bahan bakar nabati (biofuel) sebagai bahan bakar lain)
(lanjutan)
STRATEGISTRATEGIMENJAMIN KETERSEDIAAN DAN KELANCARAN KEBUTUHAN BAHAN BAKU MENJAMIN KETERSEDIAAN DAN KELANCARAN KEBUTUHAN BAHAN BAKU INDUSTRI DAN BAHAN BAKAR NASIONAL DARI PRODUKSI DALAM NEGERI INDUSTRI DAN BAHAN BAKAR NASIONAL DARI PRODUKSI DALAM NEGERI
MINIMALSEBESAR 50% SAMPAI DENGAN TAHUN 2014MINIMALSEBESAR 50% SAMPAI DENGAN TAHUN 2014
© DJMIGAS 140809© DJMIGAS 140809
DEPARTEMENDEPARTEMEN
DESDMDESDM STRATEGISTRATEGIPENGGUNAAN BARANG DAN JASA NASIONALPENGGUNAAN BARANG DAN JASA NASIONAL
SEBESAR SEBESAR 7070% PADA TAHUN % PADA TAHUN 20142014
• PP No. 35/2004 ps 79 : Pengutamaan penggunaan barang, jasa, teknologi serta kemampuan rekayasa dan rancang bangun dalam negeri telah tersedia dan memenuhi persyaratan mutu, waktu penyerahan dan harga sesuai ketentuan dalam pengadaan barang dan jasa.
• Permen ESDM No. 037 Tahun 2006 bahwa Rencana Kebutuhan Barang Impor (RKBI) wajib mengutamakan penggunaan barang, jasa, teknologi serta kemampuan rekayasa dan rancang bangun dalam negeri untuk kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi
• ADP (Apresiasi Domestic Product) LIST: menyusun daftar kemampuan industri barang dan jasa dalam negeri untuk dipergunakan sebagai acuan dalam pengadaan barang dan jasa kontraktor migas
• Pemberian preferensi terhadap nilai Local Content (LC) untuk barang 15% terhadap LC dan jasa 7.5% terhadap LC dalam pengadaan barang dan jasa
• Permen ESDM No. 027 Tahun 2008, sebagai dukungan usaha penunjang dalam mendorong perkembangan potensi dan peranan nasional dalam kegiatan usaha migas
• Menyusun program peningkatan kemampuan domestik dalam penyediaan barang untuk operasi migas
© DJMIGAS 140809© DJMIGAS 140809
DEPARTEMENDEPARTEMEN
DESDMDESDMSTRATEGISTRATEGI
MENCIPTAKAN PENYERAPAN TENAGA KERJA BIDANG MIGAS SEBESAR MENCIPTAKAN PENYERAPAN TENAGA KERJA BIDANG MIGAS SEBESAR 463.594 ORAN PADA TAHUN 2014463.594 ORAN PADA TAHUN 2014
• PP 35/2004 ps. 82, kewajiban BU/BUT dalam penggunaan tenaga kerja setempat sesuai dengan standar kompetensi yang dipersyaratkan;
• PP 35/2004 ps. 84, kewajiban BU/BUT dalam pengembangan kemampuan tenaga kerja Indonesia dengan melaksanakan program pendidikan dan pelatihan;
• Pemagangan fresh graduated di industri migas (dalam POD);
• Meningkatkan link & match antara kegiatan usaha migas dengan perguruan tinggi;
• Peningkatan kualifikasi dan sertifikasi Tenaga Kerja Indonesia dengan memberdayakan training center dalam negeri.
© DJMIGAS 051109© DJMIGAS 051109
DEPARTEMENDEPARTEMEN
DESDMDESDMKONDISI MIGAS
KONTRIBUSI SUB SEKTOR MIGAS thd PENERIMAAN
NEGARA 2008
No CommoditiesAvrg shares to total exports
between2000 - 2007
1 Crude oil and its products 11.5%
2 Natural gas and its processed products 9.3%
3 Garments 6.6%
4 Vegetable oil and fat 5.0%
5 Woven goods and textiles 4.6%
6 Metal ores and residue 4.6%
7 Telecommunication devices 4.5%
8 Electrical machinery and its devices 4.3%
9 Coal, coke and briquette 4.1%
10 Wooden and styrofoam goods 4.1%
Cummulative shares of top 10 commodities 58.6%
TOP 10 KOMODITIEKSPORT INDONESIA
(Dikutip dari THE JAKARTA POST, 5 Mei 2009)
TOP 10 KOMODITIEKSPORT INDONESIA
(Dikutip dari THE JAKARTA POST, 5 Mei 2009)
MIGASRp. 304,4
Triliun
31,6%
MIGASRp. 304,4
Triliun
31,6%
63,7% Penerimaan Sektor ESDMPenerimaan Sektor ESDMPenerimaan
dr Sektor lainPenerimaan
dr Sektor lain
36,3%
Pertambangan Umum, 4,4% Pertambangan Umum, 4,4%
Lain-lain, 0,3% Lain-lain, 0,3%
STRATEGIS UNTUK NEGARA
ALOKASI GAS BUMI UTK DOMESTIK & EKSPOR BERDASARKAN
PERJANJIAN JUAL BELI GAS BUMI (PJBG)
(2002 – Mei 2009)
ALOKASI GAS BUMI UTK DOMESTIK & EKSPOR BERDASARKAN
PERJANJIAN JUAL BELI GAS BUMI (PJBG)
(2002 – Mei 2009)
© DJMIGAS 051109© DJMIGAS 051109
DEPARTEMENDEPARTEMEN
DESDMDESDM
113.34
852.48
596.81
414.03
765.75
60.83
913.09
PAPUA
CADANGAN MINYAK (MMSTB)
NATUNA
MALUKU
TERBUKTI = 3,747.50 MMSTB
POTENSIAL = 4,471.72 MMSTB
TOTAL = 8,219.22 MMSTB
136.71
58.02
144.42
NAD
SUMATERA UTARA
SUMATERA TENGAH
SUMATERA SELATAN
JAWA TIMURJAWA BARAT
SULAWESI
KALIMANTAN
4,163.75
CADANGAN MINYAK BUMI INDONESIA(STATUS 1 JANUARI 2008)
© DJMIGAS 051109© DJMIGAS 051109
DEPARTEMENDEPARTEMEN
DESDMDESDM
NAD
6.30
1.27
3.18
8.15
4.16
52.59
24.96
24.21
5.08
PAPUA
CADANGAN GAS (TSCF)
NATUNA
TERBUKTI = 112.47 TSCF
POTENSIAL = 57.60 TSCF
TOTAL = 170.07 TSCF
5.72
SUMETERA TENGAH
SUMATERA SELATAN
SUMATERA UTARA
JAWA TIMUR
KALIMANTAN TIMUR
JAWA BARAT
SULAWESI
MALUKU
13.65
28.00
ACEH (NAD)
CADANGAN GAS BUMI INDONESIA(STATUS 1 JANUARI 2008)
© DJMIGAS 051109© DJMIGAS 051109
DEPARTEMENDEPARTEMEN
DESDMDESDM
CADANGAN CBM INDONESIACADANGAN CBM INDONESIA
Total CBM Basin = 11
(Advance Resources Interational, Inc., 2003)
Penandatangan Kontrak CBM sampai dengan Agustus 2009: 15 CBM KKSPenandatangan Kontrak CBM sampai dengan Agustus 2009: 15 CBM KKSPenandatangan Kontrak CBM sampai dengan Agustus 2009: 15 CBM KKSPenandatangan Kontrak CBM sampai dengan Agustus 2009: 15 CBM KKS
© DJMIGAS 051109© DJMIGAS 051109
DEPARTEMENDEPARTEMEN
DESDMDESDM
4040
*) STATUS AUG 2009 *) STATUS AUG 2009
TANDATANGAN KONTRAK KERJASAMA (KKS)TANDATANGAN KONTRAK KERJASAMA (KKS)SELAMA 2002 - 2009*)SELAMA 2002 - 2009*)
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
Sig
ned
Co
ntr
acts
PSC-stndrd 1 15 16 12 5 27 34 12
CBM 7 8
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009*
© DJMIGAS 051109© DJMIGAS 051109
DEPARTEMENDEPARTEMEN
DESDMDESDM
INVESTASI SUB SEKTOR MIGASINVESTASI SUB SEKTOR MIGAS
*) Angka Target**) Angka Realisasi (Januari-Juni 2009)
Angka Status 100909
© DJMIGAS 051109© DJMIGAS 051109
DEPARTEMENDEPARTEMEN
DESDMDESDM
4242
PENYEDIAAN BAHAN BAKARPENYEDIAAN BAHAN BAKAR
DALAM NEGERIDALAM NEGERI
© DJMIGAS 051109© DJMIGAS 051109
DEPARTEMENDEPARTEMEN
DESDMDESDMKILANG MINYAK DI INDONESIA
TRI WAHANA UNIVERSAL
CAPACITY : 6 MBCD
(Commisioning)
PERTAMINA-BANTENCAPACITY : 300 MBCDSTATUS : STUDY E & E
KASIMKASIMCAPACITY : 10 MBCDCAPACITY : 10 MBCD
BALONGANBALONGANCAPACITY : 125 MBCDCAPACITY : 125 MBCD
CILACAPCILACAPCAPACITY : 348 MBCDCAPACITY : 348 MBCD
PLAJUPLAJUCAPACITY : 127,3 MBCDCAPACITY : 127,3 MBCD
KILANG MUBAKILANG MUBACAPACITY : 0.8 MBCDCAPACITY : 0.8 MBCDSTATUS : STATUS : Construction
BALIKPAPANBALIKPAPANCAPACITY : 260 MBCDCAPACITY : 260 MBCD
CEPUCEPUCAPACITY : 3,8 MBCDCAPACITY : 3,8 MBCD
TUBANTUBANCAPACITY : 100 MBCDCAPACITY : 100 MBCD
DUMAIDUMAICAPACITY : 127 MBCDCAPACITY : 127 MBCD
ExistingExisting
SUNGAI PAKNINGSUNGAI PAKNINGCAPACITY : 50 MBCDCAPACITY : 50 MBCD
Rencana
KonstruksiKonstruksi
HUMPUS PENGOLAHAN HUMPUS PENGOLAHAN MINYAKMINYAK
CAPACITY : 10 MBCDCAPACITY : 10 MBCD(Construction has been (Construction has been
completed)completed)
Balongan Refinery ExpansionCAPACITY: 200 MBCDSTATUS: STUDY E & E
© DJMIGAS 051109© DJMIGAS 051109
DEPARTEMENDEPARTEMEN
DESDMDESDM
SUPPLY – DEMAND BAHAN BAKAR MINYAKINDONESIA
© DJMIGAS 051109© DJMIGAS 051109
DEPARTEMENDEPARTEMEN
DESDMDESDMKEBUTUHAN PEMBANGUNAN
KILANG MINYAK BARU
Kondisi Saat Ini:
Total Kapasitas Kilang
Domestik : 1.157 MBSD;
Produksi BBM 2008 : 740 MBSD;
Demand BBM 2008 : 1.100 MBSD;
Defisit 2008 : 360 MBSD (33%).
KEBUTUHAN PEMBANGUNAN KILANG MINYAK BARU
Defisit pada tahun 2012 sekitar 600 MBSD.
Dibutuhkan 2 kilang minyak baru dengan kapasitas
@ sekitar 300 MBSD.
© DJMIGAS 051109© DJMIGAS 051109
DEPARTEMENDEPARTEMEN
DESDMDESDMKONDISI PENGEMBANGAN GAS BUMIKONDISI PENGEMBANGAN GAS BUMI
DI INDONESIA SAAT INIDI INDONESIA SAAT INI
1) Meningkatnya Pemanfaatan Gas Bumi untuk Domestik, dgn prioritas: Gas Lift utk peningkatan produksi Minyak; Bahan baku Industri (termasuk Pabrik Pupuk); Pembangkit Listrik; Bahan Bakar Rumah Tangga.
2) Meningkatnya produksi Gas Bumi di Indonesia;
3) Indonesia mulai mengembangkanUnconventional Gas.
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
Domestic 3,593.2 3,520.8 3,563.7 3,716.1 3,504.1 3,769.2
Export 5,049.0 4,762.3 4,615.3 4,377.1 4,182.3 4,114.3
2003 2004 2005 2006 2007 2008
PEMANFAATAN GAS DOMESTIK VS EKSPOR
MM
SC
FD
PEMANFAATAN GAS DOMESTIK VS EKSPOR
MM
SC
FDALOKASI GAS BUMI UTK DOMESTIK &
EKSPOR BERDASARKANPERJANJIAN JUAL BELI GAS BUMI (PJBG)
(2002 – Mei 2009)
ALOKASI GAS BUMI UTK DOMESTIK & EKSPOR BERDASARKAN
PERJANJIAN JUAL BELI GAS BUMI (PJBG)(2002 – Mei 2009)
Domestic
Export
16.555 TBTU
64,1%
9.284 TBTU
35,9%
© DJMIGAS 051109© DJMIGAS 051109
DEPARTEMENDEPARTEMEN
DESDMDESDM
4949
ENERGI RUMAH TANGGA TRANSPORTASI INDUSTRI PEMBANGKIT LISTRIK
• Gas
LPG √ √ √ –
CNG √ √ √ √
• Coal
Coal √ – √ √
Briquette √ – √ –
Liquefied Coal √ √ √ √
Gasified Coal – √ √ √
• Biofuel
Bio-ethanol √√
– √
Bio-diesel√
√ √ √
Bio-oil √ √√
√
• Geothermal √ – – √• Oher Renewable Energy
Biomass √ – – √
Nuclear – – – √
Hydro – – – √
Solar √ √ – √
Wind – – – √
Coal Bed Methane (CBM) √ √ √ √
Hydrogen / Fuel Cell – √ – √
Oil Shale/Oil Sand – √ √ √
Biogenic Gas √ – – √
PROGRAM DIVERSIFIKASI ENERGIPROGRAM DIVERSIFIKASI ENERGIPROGRAM DIVERSIFIKASI ENERGIPROGRAM DIVERSIFIKASI ENERGI
© DJMIGAS 051109© DJMIGAS 051109
DEPARTEMENDEPARTEMEN
DESDMDESDM
5050
STRATEGI PENGEMBANGAN BBNSTRATEGI PENGEMBANGAN BBN
FAST FAST TRACKTRACKFAST FAST TRACKTRACK
PENGEMBANGAN BIOFUEL DI DAERAH SESUAI POTENSI
PENGEMBANGAN BIOFUEL DI DAERAH SESUAI POTENSI
SPECIAL BIOFUEL ZONESPECIAL BIOFUEL ZONE
LAPANGAN KERJALAPANGAN KERJA
MENGURANGI KEMISKINANMENGURANGI KEMISKINAN
ENERGIENERGI
Jangka Menengah2006-2010
Jangka Panjang2010-2025DESA MANDIRI
ENERGIDESA MANDIRI ENERGI
• Infrastruktur• Demplot• Jadwal yang tepat• Rasio investasi terhadap penyediaan lapangan kerja jelas
• Infrastruktur• Demplot• Jadwal yang tepat• Rasio investasi terhadap penyediaan lapangan kerja jelas
Blue Print Pengembangan BBN 2006-2025
© DJMIGAS 051109© DJMIGAS 051109
DEPARTEMENDEPARTEMEN
DESDMDESDMPERKEMBANGAN PENGEMBANGANPERKEMBANGAN PENGEMBANGAN
BAHAN BAKAR NABATI (BBN) DI INDONESIABAHAN BAKAR NABATI (BBN) DI INDONESIA
Kapasitas terpasang produksi Bioethanol (status Ags 2009): 303.230 kL/ tahun (fuel grade);
Kapasitas terpasang produksi Biodiesel (status Ags 2009): 3.512.869 kL/ tahun;
Desa Mandiri Energi (DME), status Juli 2009: 237 desa (berbasiskan BBN);
Pembangkit listrik berbahan bakar BBN oleh PLN kapasitas terpasang (status Ags 2009) = 116 MW;
Pemanfaatan Perdana BBN untuk Industri pada 11 Nopember 2008 (5%);
BBN PSO sedang dalam proses untuk diberikan subsidi sebesar Rp 1,000/ liter rata – rata selisih dari harga BBN dan BBM-fossil base (apabila harga BBN lebih tinggi dari harga BBM-fossil base) mulai tahun anggaran 2009;
Pajak Pertambahan Nilai ditanggung Pemerintah (PPN DTP) atas produk BBN pada tahun anggaran 2009.
© DJMIGAS 051109© DJMIGAS 051109
DEPARTEMENDEPARTEMEN
DESDMDESDM
5252
TANTANGANSUB SEKTOR MINYAK DAN
GAS BUMI
© DJMIGAS 051109© DJMIGAS 051109
DEPARTEMENDEPARTEMEN
DESDMDESDM
5353
TANTANGANSUB SEKTOR MINYAK DAN GAS BUMI
TANTANGAN
TANTANGAN
USAHA INTI MIGAS: NATURAL DECLINE KETERBATASAN DATA TUMPANG TINDIH LAHAN LAMANYA WAKTU DARI FASE EKSPLORASI KE FASE PRODUKSI
USAHA INTI MIGAS: NATURAL DECLINE KETERBATASAN DATA TUMPANG TINDIH LAHAN LAMANYA WAKTU DARI FASE EKSPLORASI KE FASE PRODUKSI
KAIDAH KETEKNIKAN YANG BAIK: LINGKUNGAN SAFETY COMMUNITY DEVELOPMENT
KAIDAH KETEKNIKAN YANG BAIK: LINGKUNGAN SAFETY COMMUNITY DEVELOPMENT
KEBIJAKAN:KESEIMBANGAN ANTARA KEPENTINGAN NASIONAL DAN KEPENTINGAN INVESTOR
KEBIJAKAN:KESEIMBANGAN ANTARA KEPENTINGAN NASIONAL DAN KEPENTINGAN INVESTOR