ARAH PENGEMBANGAN DAN PENYELENGARAAN

INFRASTRUKTUR TRANSPORTASI DARAT

Direktorat Transportasi

Bappenas

Yogyakarta, 15 Oktober 2014

Dail Umamil Asri

Kasubdit Transportasi Darat Bappenas

OUTLINE

Kondisi Saat ini dan Permasalahan

Arahan Kebijakan Pengembangan Konektivitas Nasional

Kerangka Pendanaan dan Strategi Pembiayaan

DAK Transportasi

Global Competitiveness Index

Kesenjangan ekonomi wilayah sangat laten

dan konsisten

Distribusi PDRB Wilayah Rata Rata Selama Beberapa

Tahun

Sumber: Pembangunan Daerah Dalam Angka, Bappenas,

2012

Pertumbuhan

Ekonomi Wilayah

2007-2012 (%)

Sumber:

Pembangunan

Daerah Dalam

Angka, Bappenas,

2012

Upaya regional balancing harus dilakukan

melalui keseimbangan pembangunan

konektivitas global dan nasional, perkotaan

dan perdesaan, pusat-pusat pertumbuhan

dan daerah tertinggal, serta pembangunan

transportasi intra pulau dan antar pulau

Sumber: ADB, ILO & ILO, 2009

Maluku &

Papua=4,6 %

Persebaran Kemiskinan

Laju Pertumbuhan Sektor Unggulan (%)

Kondisi Konektivitas Nasional

Jalan: 85% penumpang

91% barang >40 T Anggaran

Kereta Api: 7% penumpang

0,7% barang ~14 T Anggaran

Pelabuhan & Bandara: 8% penumpang

8,3% barang ~ 14 T Anggaran

Ko

nd

isi s

aa

t ini

Pergerakan ekonomi Indonesia kedepan tidak dapat dibebankan sepenuhnya

kepada jalan raya saja. Skenario RIPNAS 2030 pangsa KA akan menjadi 13% dan

17% masing-masing untuk penumpang dan barang. Diperlukan USD 67.3 miliar

investasi untuk tracks dan rolling stocks dengan pembagian 30% dari investasi

pemerintah dan 70% dari swasta.

Terjadi ketidak-seimbangan moda

yang sangat timpang dan ideologi

transportasi Indonesia adalah

mewujudkan modal share yang lebih

seimbang

Year Scope Sea Road Rail 2014 Indonesia 4% 94% 2%

North Java 2% 97% 2% Jkt - Sby 9% 90% 1%

Modal Share

Sumber: Kajian Multimoda Pantai Utara Jawa

6

Kondisi Transportasi Darat

Kinerja yang buruk dari sektor Pelabuhan • Kendala utama dari sektor pelabuhan adalah rendahnya waktu

bongkar-muat selama 8 hari di pelabuhan Tanjung Priok. Waktu

bongkar-muat ini lebih lama dibandingkan dengan pelabuhan di

Thailand yaitu selama 5 hari dan di Singapura selama 1.2 hari.

Lambatnya pembaharuan dan pembangunan pada

sektor kereta api

• Pertumbuhan di sektor kereta api hanya 7.7% dari

total 4,800 km adalah jalur ganda, dimana kereta

penumpang dan barang menggunakan jalur yang

sama

• Efisiensi waktu pada jaringan sektor tersebut sangat

rendah.

Kurang berimbangnya komposisi moda dalam

bidang transportasi

• Tingginya pengguna kendaraan pribadi menjadi

sumber kemacetan di kota-kota besar.

• Menurut survey, Jakarta didominasi dengan

kendaraan pribadi sebanyak 62.2%, yang berarti

sekitar 10 juta komuter melakukan perjalanan setiap

harinya.

1,1

2

3

3

4

4

5

8

0 2 4 6 8 10

Singapore

Hong Kong

France

Australia, NZ

UK, Los Angeles (USA)

Malaysia (Port Klang)

Thailand

Tanjung Priok

Waktu Dwelling/Dwelling Time (hari)

7,7%

13,4%

18,0%

28,4%

38,8%

41,1%

Indonesia

Thailand

Malaysia

India

China

Japan

Pangsa Moda (%)

2,3

14

25

62,2

46

11

12,9

20

63

22,6

19

0

0% 50% 100%

Jakarta

Taipei

Hong Kong

Rail Private Transport

Non-Rail Public Transport Others

Kondisi jalan yang buruk mengakibatkan

berkurangnya kecepatan

• Kualitas jalan yang rendah, terutama di daerah

• Kondisi jalan menjadi berbahaya ditambah dengan

tingkat kemacetan yang tinggi

• Menyebabkan jarak tempuh di Indonesia menjadi 2.6

jam untuk jarak 100 km.

Waktu Tempuh (jam/100km)

Rasio Double Tracking Jalur KA (%)

Biaya logistik terhadap PDB di Indonesia

diperkirakan mencapai 25.1%, jauh melampaui

standar negara tetangga seperti Thailand (20.4%),

China (18.1%) dan jauh di bawah Jepang (11.4%)*.

Hal ini disebabkan oleh besarnya backlog dalam

waktu dwelling pelabuhan, kemacetan di jalan raya,

dan kurangnya kapasitas perkeretaapian nasional.

*berdasarkan studi oleh World Bank dan ITB, 2012

Biaya Logistik Nasional

Sumber: Pusat Kajian Logistik ITB

Komposisi Biaya Logistik Nasional Terhadap PDB

Pada tahun 2012 biaya logistik di

Indonesia mencapai 27% dari GDP atau

terjadi peningkatan biaya logistik 3%

dibandingkan tahun 2011. Biaya

transportasi tertinggi berasal dari moda

darat yaitu 71%. Diperlukan upaya

untuk mengintegrasikan sistem logistik

nasional sehingga dapat menekan biaya

logistik.

0

5

10

15

20

25

30

35

Co

st

(%

GD

P)

Administration costs Inventory costs

71%

22%

3% 0% 4%

Komponen Biaya Transportasi

2011

Jalan Laut Udara KA Services

8

Urbanisasi Dan Penurunan Peran Angkutan Umum

Perkembangan Sistem Transit

10

Kota yang Sudah Mengoperasikan Sistem Transit

Pekanbaru

Ambon

Manado

Gorontalo

Sarbagita Solo Yogyakarta

Semarang Bandung

Bogor Jakarta

Palembang

Batam

Makassar Lampung

Padang

No.Sistem Transit dan

BRTKota

Jumlah

Penduduk

Luas

Wilayah

(Km2)

Panjang

Jalan

Jumlah

Bus

Armada Sistem

Transit/ 1000

Penduduk (%)

1 Trans Jogja Yogyakarta 456.915 32,5 244 54 11,8

2 Trans Pakuan Bogor 895.596 118,5 621 30 3,3

3 Trans MusiPalembang 1.394.954 400,6 903 25 1,8

4 Batik Solo Trans Solo 564.920 44,1 523 15 2,7

5 Trans Metro Pekanbaru 905.000 632,0 289 20 2,2

6 Trans Semarang Semarang 2.300.000 373,0 2.763 20 0,9

7 Bus Pilot Project Batam 975.000 415,0 387 22 2,3

8 Trans Kawanua Manado 434.845 157,3 572,8 14 3,2

9 Trans Hulonthalangi Gorontalo 165.175 64,8 256 15 9,1

10 Trans Metro Bandung Bandung 2.390.120 167,7 933 10 0,4

RATA-RATA 1.048.253 240,5 749 23 3,8

11 Trans Jakarta Jakarta 9.041.605 632,0 7.645 426 4,7

Meskipun demikian peran angkutan umum massal

perkotaan masih jauh dari kemampuan minimum yang

dianggap sebagai peran minimum yang mampu

menggerakkan perpindahan pengguna kendaraan

pribadi ke angkutan umum.

Secara umum, beroperasinya Sistem Transit di kota-kota di Indonesia masih bergantung pada

subsidi operasional yang dialokasikan dari APBD Pemda. Maka pengembangan BRT juga

terkendala kemampuan finansial APBD.

No. Kota

Jumlah

Penumpang

Subsidi

Operasional

Rata-rata

Subsidi

(juta

pnp/thn)

(juta

Rp/thn)

(Rp/pnp)

1. TransJakarta *2012 111 251.000 2.264

2. Trans Jogja *2014 5,8 14.500 2.586

3. Trans Pakuan, Bogor

*2013

1,0 3.000 3.333

4. Trans Metro Pekanbaru

*2012

2,2 6.170 2.804

Sumber: Forum Transit VIII (2014)

Besaran Subsidi Sistem Transit di Beberapa Kota

Transportasi dan Konsumsi BBM

11

Hal tersebut didorong oleh peningkatan volume kendaraan komersial dan pribadi (dari 115 kendaraan per 1.000 orang, menjadi 312 per 1.000 pada tahun 2030 apabila tidak ada intervensi)

Porsi konsumsi energi sektor transportasi 2005 adalah sbb: Darat 90.7%; Air 6.9%; Udara 2.4%; Kereta Api 0.0%.

• Transportasi Darat adalah kontributor utama pencemaran udara dan berkontribusi terhadap 27% emisi dan cenderung terus bertambah.

ICCSR 2010 & DNPI 2010

2011: Indonesia became Net Importer

The fuel price of Indonesia is far less than US

price and the lowest European prices (BMZ, 2011)

Data Kecelakaan Lalu Lintas Jalan

Kerugian ekonomi jelas terlihat bahwa korban kecelakaan lalu

lintas terjadi pada kelompok usia produksi dan remaja.

Sepeda motor dan usia di bawah syarat usia

memiliki SIM merupakan kelompok terbesar Walaupun Jumlah Kecelakaan terbesar terjadi di Jalan Kabupaten, tetapi

jumlah korban meninggal dunia dan luka luka terjadi di Jalan Provinsi

ARAH PEMBANGUNAN KONEKTIVITAS

NASIONAL

13

Pada RENSTRA III dan

RENSTRA IV transportasi adalah

lokomotif yang ikut menghela

pembangunan ekonomi Indonesia

2015-2025 menuju ke negara

berpendapatan menengah atas

keluar dari jebakan negara

berpenghasilan menengah bawah

(middle income trap)

Political Determination <Conjecture>

The future of the future

Conjecture

Apakah ini dapat

terwujud?

Dapat seandainya

transportasi

dibangun secara

cepat, efisien, dan

mengikutsertakan

seluruh potensi

masyarakat

termasuk kapital,

teknologi,

manajemen, dan

profesionalisme

yang tersedia di

sektor swasta.

2010

2010 2015 2035 2030

RPJM III dan RPJM IV dan RENSTRA III dan IV

membantu menciptakan masa depan Indonesia

dengan membentuk transportasi yang maju,

efisien, dan terintegrasi.

Technocratic Determination <Projection>

PDB USD 700 M

PDB/Kapita USD 3.000

PDB USD 15-17,5 triliun

PDB/Kapita USD 44.500-49.000

PDB USD 4.-4,5 triliun PDB/Kapita

USD 14.250-15.500 (negara

berpendapatan tinggi)

2025

2045

2020 2025

Lintasan kritis 10 tahun kedepan keluar dari MIT

Aspirasi pencapaian

PDB Indonesia

Sumber: MP3EI, 2011

Keluar dari middle income trap? Sulit rasanya tanpa

transportasi yang maju dan efisien

Naskah Teknokratik RPJMN 2015-2019 Bappenas & Indonesia Infrastructure Initiative Slide No. 14

TUJUAN

a. Menghubungkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi utama untuk memaksimalkan pertumbuhan berdasarkan prinsip keterpaduan, bukan keseragaman, melalui inter-modal supply chains systems;

b. Memperluas pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan aksesibilitas dari pusat-pusat pertumbuhan ekonomi ke wilayah belakangnya (hinterland);

c. Menyebarkan manfaat pembangunan secara luas (pertumbuhan yang inklusif dan berkeadilan) melalui peningkatan konektivitas dan pelayanan dasar ke daerah tertinggal, terpencil dan perbatasan dalam rangka pemerataan pembangunan.

STRATEGI

PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR BARU (Asset Creation)

- Pembangunan proyek-proyek konektivitas yang terintegrasi dengan kebutuhan industri

- Pembangunan proyek-proyek debottlenecking

OPTIMALISASI (Value Creation)

- Penguatan kerangka kerja konektivitas nasional melalui sinkronisasi dan integrasi kebijakan transportasi, logistik, ICT dan pengembangan koridor/KEK/Klaster industri

- Pengembangan upaya-upaya debottlenecking melalui reformasi kebijakan dan regulasi

- Peningkatan produktivitas prasarana yang tersedia

Tujuan dan Strategi Penguatan Konektivitas Nasional

SASARAN Terwujudnya konektivitas lokal yang tangguh dan terhubung dengan konektivitas global dalam mendorong peningkatan daya saing nasional sehingga menjadi negara maju.

11

Kerangka Kerja Konektivitas

adalah menghubungkan intra

koridor ekonomi, antar koridor

ekonomi, dan internasional melalui

: Meningkatkan kelancaran arus barang, jasa dan informasi

Menurunkan biaya logistik

Mengurangi ekonomi biaya tinggi

Mewujudkan akses yang merata di seluruh wilayah

Mewujudkan sinergi antar pusat-pusat pertumbuhan ekonomi

1

2

3

4

5

Kerangka Kerja Konektivitas 10

17

Pusat Distribusi Provinsi

Pusat Distribusi Nasional

Legend:

By sea / by rail By land / by rail / by seaBy sea / by rail / by land

Konektivitas:

Short Sea Shipping

Jaringan Transportasi Laut Sebagai Tulang Punggung Logistik Nasional

ARAH PEMBANGUNAN KONEKTIVITAS

NASIONAL 2015-2019

18

a. Rasio elektrifikasi mencapai 100% (81,4% pada tahun 2014)

b. Akses air minum layak mencapai 100% (68.5% pada tahun 2014)

c. Sanitasi layak mencapai 100%

(60.5% pada tahun 2014) d. Akses perumahan layak

mencapai 100%

Kerangka Pikir Kebijakan Pembangunan

Bidang Infrastruktur

SASARAN RPJMN 2015-2019 ISU STRATEGIS

PENINGKATAN KETERSEDIAAN

INFRASTRUKTUR PELAYANAN DASAR

PENINGKATAN KETAHANAN AIR, PANGAN DAN ENERGI

PENGUATAN KONEKTIVITAS NASIONAL

Slide - 19

Gambaran Umum

saat ini 1. Kondisi jalan khusunya jalan daerah

kurang memadai

2. Pembangunan Kereta api masih

terbatas.

3. Kurang berimbangnya komposisi

moda dalam bidang transportasi

4. Kinerja yang kurang kompetitif dari

sektor Pelabuhan

5. Jaringan Transportasi Udara yang

melebihi kapasitas

6. Rendahnya Rasio Elektriikasi – Krisis

Energi

7. Kurangnya infrastruktur sumber daya

air – Krisis Pangan dan Managemen

Bencana

8. Kapasitas cadangan air masih

terbatas– Krisis Air

KERANGKA PELAKSANAAN

Kerangka Pendanaan:

APBN dan Non-APBN

Kerangka Regulasi

Kerangka Kelembagaan

KEBIJAKAN & STRATEGI

• Peningkatan bauran energi (diversifikasi energi), konservasi energi dan iklim investasi infrastruktur energi dan ketenagalistrikan

• Peningkatan peran pemerintah daerah dalam penyediaan rumah baru layak huni dan meningkatkan kualitas hunian MBR

• Penyelenggaraan sinergi air minum dan sanitasi di tingkat nasional, kabupaten/kota, dan masyarakat

• Optimalisasi neraca air domestik

• Peningkatan layanan jaringan irigasi/rawa

• Peningkatan cakupan pemenuhan dan kualitas layanan air baku

• Pengendalian daya rusak air • Peningkatan kapasitas kelembagaan,

ketatalaksanaan, dan keterpaduan dalam pengelolaan sumber daya air

• Pembangunan Transportasi Multimoda dan transportasi yang mendukung Sislognas.

• Membangun transportasi yang berorientasi lokal dan kewilayahan.

• Membangun transportasi yang terintegrasi dengan investasi untuk mendukung Koridor Ekonomi, Kawasan Industri Khusus, Industri, dan pusat-pusat pertumbuhan.

• Mendorong pembangunan fixed/wireline broadband infrastruktur broadband di daerah perbatasan negara.

• Mempercepat implementasi e-government dengan mengutamakan prinsip keamanan, interoperabilitas dan cost effective.

• Mengembangkan Transportasi Massal Perkotaan

e. Kondisi mantap jalan mencapai 100%

(94 % pada tahun 2014) f. Biaya logistik menurun

menjadi 20% terhadap PDB (27% pada tahun 2014)

g. Pangsa Pasar Angkutan Umum menjadi 32%

(23% pada tahun 2014) h. Fixed broadband populasi 30%

(kota) dan 6% (desa) dan mobile broadband 100% populasi

i. Areal irigasi yang dilayani waduk menjadi 20%

(11% pada tahun 2014)i. j. Kapasitasi air baku menjadi

109,5 m3/detik

PENGEMBANGAN SISTEM TRANSPORTASI MASSAL

PERKOTAAN

PENINGKATAN EFEKTIVITAS, SERTA EFISIENSI PEMBIAYAAN

DALAM PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR

Arahan RPJPN

(untuk RPJMN III

Pemenuhan Infrastruktur dasar:

• Rasio Elektrifikasi 100%

• Akses Air kepada sumber

air bersih 100 %

• Permukiman kumuh 0%

Dimulainya pemanfaatan tenaga

nuklir dan pembangkit listrik

Visi dan Misi serta 9 Agenda Prioritas Presiden dan Wakil Presiden Terpilih

terkait Sektor Infrastruktur

6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar

internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit

bersama bangsa-bangsa asia lainnya

• Membangun infrastruktur jalan baru sepanjang sekurang-

kurangnya 2000 kilometer

• Membangun sekurang-kurangnya 10 pelabuhan baru dan

merenovasi yang lama

• Membangun sekurang-kurangnya 10 bandara baru dan

merenovasi yang lama

• Membangun sekurang-kurangnya 10 kawasan industri baru berikut

pengembangan untuk hunian buruhnya

• Membangun sekurang-kurangnya 5000 pasar tradisional di seluruh

Indonesia dan memodernisasikan pasar tradisional yang ada

• Menciptakan layanan satu atap untuk investasi, efisiensi perijinan

bisnis menjadi maksimal 15 hari

• Membangun sejumlah Science dan Technopark di kawasan

politeknik dan SMK-SMK dengan prasarana dan sarana teknologi

terkini

7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakan sektor-

sektor strategis ekonomi domestik

• Membangun kedaulatan pangan

• Mewujudkan kedaulatan energy

• Mewujukan kedaulatan keuangan

• Mendirikan bank petani/nelayan dan UMKM termasuk gedung

dengan fasilitas pengolahan paska panen di tiap sentra produksi

tani/nelayan

• Mewujudkan penguatan teknologi melalui kebijakan penciptaan

sistem inovasi nasional

Dalam Nawa Cita, yakni 9 Agenda Prioritas pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla, sasaran dalam bidang

Infrastruktur dicerminkan pada agenda ke-6 dan sebagian agenda ke-7, terutama dalam pemenuhan kebutuhan

dasar serta meningkatkan daya saing.

Diperlukan penyesuaian KPI bidang infrastruktur sebagai sektor penunjang dengan target makro dan sektor lainnya.

BID

AN

G U

TA

MA

SU

B-B

IDA

NG

• Infrastruktur Dasar dan

Strategis

• Transportasi Darat dan

Laut

• Perumahan Rakyat

• Infrastruktur Dasar dan

Strategis

• Infrastruktur Energi dan

Keternagalistrikan

• Tol Laut

• Teknologi

Telekomunikasi dan

Informatika

Kerangka Pikir Kebijakan Pembangunan Bidang Infrastruktur berdasarkan

Program Kerja Tim Transisi

ISU STRATEGIS TEKNOKRATIK RPJMN

2015-2019

PENINGKATAN KETAHANAN AIR, PANGAN, DAN ENERGI

PROGRAM KERJA TIM TRANSISI JOKOWI - JK

Arahan RPJPN

(untuk RPJMN III)

Pemenuhan Infrastruktur dasar:

• Rasio Elektrifikasi 100%

• Akses air minum dan

sanitasi 100 %

• Permukiman kumuh 0%

Dimulainya pemanfaatan tenaga

nuklir dan pembangkit listrik

Kemantapan Jalan Nasional:

92.5% (2013)

Pembangunan pelabuhan:

402 lokasi (2013)

Pembangunan Embung:

213 lokasi (2013)

Rasio Elektrifikasi Tenaga

Listrik: 80.2% (2013)

Akses Air Minum Layak:

66.80% (2013)

Akses Sanitasi Layak:

59.80% (2013)

Rumah Sehat Sederhana

Bersubsidi: 121,000 unit (2013)

Desa yang dilayanai akses

telekomunikasi: 100%

Pencapaian Aktual RPJMN

2010-2014

PEMENUHAN KETERSEDIAAN INFRASTRUKTUR DASAR DAN

STANDAR PELAYANAN MINIMUM

PENGUATAN KONEKTIVITAS NASIONAL UNTUK MENCAPAI

KESEIMBANGAN PEMBANGUNAN

PENGEMBANGAN SISTEM TRANSPORTASI MASSAL

PERKOTAAN

PERCEPATAN KONTRIBUSI KPS DAN CREATIVE FINANCING

LAINNYA DALAM PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR

INFRASTRUKTUR DASAR DAN STRATEGIS

TRANSPORTASI DARAT DAN LAUT

PR

OG

RA

M K

ER

JA

UT

AM

A

PERUMAHAN RAKYAT

INFRASTRUKTUR DASAR DAN STRATEGIS

INFRASTRUKTUR ENERGI DAN KETENAGALISTRIKAN

TOL LAUT

TEKNOLOGI TELEKOMUNIKASI DAN

INFORMATIKA

SU

B-P

RO

GR

AM

KE

RJ

A

a. Rasio elektrifikasi mencapai 100%

b. Akses air minum layak mencapai 100%

c. Sanitasi layak mencapai 100%

d. Rumah Tangga kumuh perkotaan mencapai 0%

e. Kondisi mantap jalan mencapai 100%

f. Biaya logistik menurun menjadi 20% terhadap PDB

g. Pangsa Pasar Angkutan Umum menjadi 32%

h. Layanan Pita Lebar 100% Kab/Kota

i. Index e-government mencapai 3,4 (skala 4.0)

j. Areal irigasi yang dilayani waduk menjadi 20%

k. Kapasitasi air baku menjadi 118,6 m3/detik

TARGET TEKNOKRATIK RPJMN 2015-2019

RPJMN & RENSTRA 2015-2019 Seharusnya Mengacu

Kepada “Long-term Full-scale Economic Study”

Ekonomi Regional dan Global

Kekuatan Baru Ekonomi Asia :

China, India, dan the Emerging

Economies Asia

Kerjasama Ekonomi

Regional: ASEAN Economic

Community, ASEAN

Connectivity

Ekonomi Makro & Sektor Riil Indonesia

Pertumbuhan 6-7%

Keluar dari Middle Income Trap

Inisiatif Baru

Koridor Ekonomi Kawasan Ekonomi

Khusus

Mainstreaming Infrastructure & Transportation

Mobilitas Ekonomi Regional dan Global

Internasional Sea Borne Trade

Global & Regional Transport

Connectivity

Mobilitas Ekonomi Makro & Sektor Riil Indonesia

Mobilitas Antar Wilayah

Mobilitas Intra Wilayah

Mobilitas Perkotaan

Inisiatif Baru

Mobilitas Koridor Mobilitas KEK New Projects

Naskah Teknokratik RPJMN 2015-2019 Bappenas & Indonesia Infrastructure Initiative Slide No. 22

Penguatan Konektivitas Nasional untuk Mencapai Keseimbangan Pembangunan

Tantangan:

1.Debottlenecking infrastruktur transportasi

2.Pengembangan infrastruktur transportasi multimoda dan antarmoda secara terpadu

3.Pengembangan Sarana dan Prasarana Transportasi Perkotaan terutama pada kota besar.

4. Pengembangan infrastuktur komunikasi dan informatika yang berdaya saing.

5. Adopsi dan utilisasi layanan komunikasi dan informatika yang berkualitas

6. Terganggunya kinerja infrastruktur akibat daya rusak air seperti banjir dan longsor

7. penanganan daerah pesisir/pantai secara teringrasi (integrated coastal development)

Arah Kebijakan:

1. Mempercepat pembangunan Sistem Transportasi Multimoda.

2. Mempercepat pembangunan transportasi yang mendukung Sistem

Logistik Nasional.

3. Melakukan upaya keseimbangan antara transportasi yang

berorientasi nasional dengan transportasi yang berorientasi lokal

dan kewilayahan.

4. Membangun kaitan sistem dan jaringan transportasi dengan

investasi untuk mendukung Koridor Ekonomi, Kawasan Industri

Khusus, Sistem Logistik Nasional, Komplek Industri, dan pusat-

pusat pertumbuhan lainnya di wilayah non-koridor ekonomi.

5. Meningkatkan Penyelengaraan Transportasi yang Berkeselamatan

baik transportasi darat, lperkeretaapian, laut, dan udara

6. Mentransformasi kewajiban Pelayanan Universal menjadi Broadband-ready.

7. Mengoptimalisasi pemanfaatan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit sebagai sumber daya terbatas.

8. Mendorong pembangunan fixed/wireline broadband.

9. Mendorong dunia usaha sebagai aktor utama pembangunan broadband.

10. Mendorong infrastruktur broadband di daerah perbatasan negara.

11. Mempercepat implementasi e-government dengan mengutamakan prinsip keamanan, interoperabilitas dan cost effective.

12. Mendorong tingkat literasi dan inovasi ICT.

13. Meningkatkan perlindungan terhadap kawasan strategis nasional, pusat pertumbuhan ekonomi, dan pulau-pulau terdepan dari

dampak daya rusak air (banjir, longsor, abrasi pantai)

14. Meningkatkan level of safety terhadap banjir dengan pendekatan flood management

KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN

Penguatan Konektivitas Nasional untuk Mencapai Keseimbangan

Pembangunan

KEBIJAKAN TRANSPORTASI

Mempercepat pembangunan Sistem Transportasi Multimoda.

Mempercepat pembangunan transportasi yang mendukung Sistem Logistik Nasional

Melakukan upaya keseimbangan antara transportasi yang berorientasi

nasional dengan transportasi yang berorientasi lokal dan kewilayahan.

Membangun kaitan sistem dan jaringan transportasi dengan investasi untuk

mendukung Koridor Ekonomi, Kawasan Industri Khusus, Komplek Industri, dan pusat-

pusat pertumbuhan lainnya di wilayah non-koridor ekonomi.

1

2

4

3

STRATEGI TRANSPORTASI

1

2

4

3

Pengembangan Sistem Transportasi Yang Saling Terintegrasi Antar Moda dengan Pembangunan

Terminal Terpadu Untuk Pelayanan Perpindahan Penumpang dan Barang Secara Cepat dan Nyaman.

Pembangunan Prasarana Transportasi Terutama Angkutan Laut Untuk Mendukung dan Berorientasi

Kepada Fasilitasi Kebutuhan Distribusi Logistik Nasional.

Pembangunan Prasarana Transportasi di Daerah Terluar Terdalam dan Perbatasan Dengan

Pembangunan Bandara, Pelabuhan laut dan penyeberangan Serta Mengoptimalkan penyelengaraan

Subsidi Angkutan Perintis Untuk Daerah Tersebut secara terintegrasi dan multimoda

Pembangunan dan Peningkatan Prasarana Transportasi Yang Mendukung Pengembangan Industri

dan Pariwisata Nasional Sesuai dengan RIPIN dan KSPN.

a. Rencana Aksi Komoditas Penggerak Utama sebanyak 1 indikator;

b. Rencana Aksi Pelaku dan Penyedia Jasa Logistik sebanyak 5 indikator;

c. Rencana Aksi Infrastruktur Transportasi, antara lain:

- Sebanyak 30 indikator terkait angkutan laut;

- Sebanyak 15 indikator terkait angkutan multimoda;

- Sebanyak 7 indikator terkait angkutan sungai danau dan penyeberangan;

- Sebanyak 4 indikator terkait angkutan jalan;

- Sebanyak 8 indikator terkait angkutan kereta api;

- Sebanyak 4 indikator terkait angkutan udara;

d. Rencana Aksi SDM dan Manajemen sebanyak 1 indikator.

e. Rencana Aksi regulasi dan Kebijakan sebanyak 8 indikator.

Kementerian Perhubungan menjadi leading sector pada 83 indikator rencana aksi pengembangan sistem logistik nasional :

PENGEMBANGAN TRANSPORTASI MULTIMODA

Target : 1. Pembangunan Jalan akses (tol)

dan Jalur Kereta Api akses Pelabuhan Tanjung Priok, Tanjung Emas dan Tanjung Perak.

2. Pembangunan jalan akses (tol) dan Kereta Api Bandara di Kualanamu, Soekarno Hatta.

Penguatan Konektivitas Daerah Terluar Terdalam Dan Perbatasan

No Sektor Program Aksi

1. Jalan dan Perhubungan Darat

Pembangunan Jalan Perbatasan sepanjang 1.500 km di bagian utara Kalimantan, NTT, dan Papua serta penyelenggaraan perintis jalan

2.

Perhubungan Laut dan Penyeberangan

Pengadaan Kapal Perintis Kepulauan dan pelabuhan terpencil di 50 lokasi wilayah kepulauan antara lain di Riau ,Nusa Tenggara, Maluku ,dan Papua

3. Perhubungan Udara

Pengembangan Bandara Perintis sebanyak 45 Lokasi dan Pengembangan Bandara Perintis Baru sebanyak 18 Lokasi

KETERPADUAN PENETAPAN JARINGAN ANTAR MODA DAN INTERMODA perlu dilakukan secara komprehensif dengan terlebih dahulu mengidentifikasi arus muatan dan penumpang secara komprehensif dengan melakukan O-D survei terhadap wilayah-wilayah yang sudah terlayani secara komersial (ship follow the trade ) yang berdekatan dan bersinggungan dengan wilayah yang masih memerlukan penyediaan angkutan perintis (ship promote the trade)

Pengembangan Sistem Transportasi Massal Perkotaan

Tantangan: 1. Rendahnya pergerakan di

sejumlah kota meteropolitan berdampak pada kegiatan ekonomi

2. Tingginya polusi udara yang disebabkan oleh emisi gas buang kendaraan bermotor di perkotaan

3. Tingginya angka kecelakaan kendaraan bermotor di perkotaan

4. Tingginya kemacetan di sejumlah kota metropolitan

5. Rendahnya pengembangan sarana dan prasarana transportasi perkotaan terutama pada kota besar

Arah Kebijakan dan Strategi

Pembangunan

1. Mengembangan Transportasi

Perkotaan – Interaksi Antara

Transportasi Dan Tata Guna

Lahan

2. Meningkatkan Mobilitas

Perkotaan - Peningkatan

Pelayanan Angkutan Umum Dan

Angkutan Barang

3. Menurunkan Tingkat Kemacetan

perkotaan

4. Mengendalikan Dampak

Lingkungan

5. Meningkatkan Keselamatan

Jalan Perkotaan

Asean Highway Network

Asean Highway Route

TRANS SUMATERA TOLL

ROAD ROAD SIGNAGE

Installation of signs on the designated

route numbers Transit Transport

Routes planned to be implemented in

2014

NORTH JAVA ROAD

Status :

• Merak-Cikampek has been

upgrade to be class I, mean while

Semarang-Surabaya-Banyuwangi

has been upgrade to be class II

and Gilimanuk-Denpasar to be

class III.

Status:

• There has been no form of

assignment provisions through

legislation

• There are 2 forms of the draft of

regulation:

1. The draft of regulation on the

assignment to PT. Hutama work

for trans-Sumatra highway

concession

2. Draft Regulation on guidelines

for the assignment of SOE for

toll road concession.

29

Follow Up:

• Chosing option 1 of draft regulation is recommended for accelerating the

implementation of groundbreaking,, but it must be justified on the limited

coordination meeting Ministry of Economic Affairs

• Ministry of SOE’s should conduct he comprehensive assessment for

capacity and capability PT. Hutama Karya (Persero)

• Ministry of Public Work must coordinating actions that is needed for drafting

accelerate of land clearing.

Asean Roro Network

Asean Roro Supporting Facility PROGRESS 1.Physical development for

RoRo Dumai-Malacca has been finished, but still waiting for implementation.

2.RoRo Bitung-Davao has been operate on July 2014, open for foods, clothes, and electronics use Permendag 36/2014 (issue: customs, vehicle, etc.)

FOLLOW UP Bilateral discussion with connecting countries regarding customs, and other issue are required.

30

ISSUES • Customs • Vehicles regulation • Subsidy • Commodities

KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN

Pengembangan Sistem Transportasi Massal Perkotaan

KEBIJAKAN TRANSPORTASI

Mengembangan Transportasi Perkotaan – Interaksi Antara

Transportasi Dan Tata Guna Lahan

Meningkatkan Mobilitas Perkotaan - Peningkatan Pelayanan

Angkutan Umum Dan Angkutan Barang

Menurunkan Tingkat Kemacetan perkotaan

Mengendalikan Dampak Lingkungan

Meningkatkan Keselamatan Jalan Perkotaan

1

2

4

3

5

3. Peningkatan Sistem Transportasi Perkotaan dengan

Mengurangi Penggunaan Kendaraan Pribadi diiringi dengan

penyediaan sarana transportasi massal serta Penggunaan

Teknologi Informasi dalam pengaturan Lalulintas di

Kawasan Perkotaan.

4. Menggiatkan penggunaan bahan bakar alternatif baik

pada kendaraan umum dan juga kendaraan pribadi.

1. Pembangunan sistem angkutan massal perkotaan berbasis

rel dan bus, dengan memperhatikan kebutuhan akses

sesuai dengan perencanaan tata ruang perkotaan

2. Penambahan sarana angkutan massal dan angkutan

barang serta dengan memberikan insentive ke daerah serta

berupa bantuan bus

STRATEGI TRANSPORTASI

1

2

3

4

Tahapan Operasional

Audit dan Stock Taking Transportasi Kota Kota Besar

Membangun Sistem Angkutan Umum Cepat Masal

Meningkatkan Kapasitas dan Kualitas Jaringan Jalan Kota

Menerapkan Manajemen Sistem Transportasi

Integrasi Kelembagaan Transportasi Perkotaan

PENGEMBANGAN ANGKUTAN MASSAL PERKOTAAN

33

Ruas Periode

Stasiun Pondok Jati – Rajawali

2014-2015

Pondok Jati – Manggarai 2015-2016

Rajawali – Kampung Bandan

2015-2016

Manggarai – Tanah Abang – Kampung Bandan

2015-2018

Pembangunan Angkutan Massal Cepat berbasis Rel :

• MRT Jakarta

• Monorail dan Tram Surabaya

• Monorail Bandung

Pengembangan Kereta Perkotaan di 9 Kota

Metropolitan

Yaitu : Medan, Palembang, Jakarta, Bandung,

Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Denpasar, dan

Makasar.

Komponen Pengembangan BRT

Pembangunan jalur khusus bus

Penngadaan armada bus

Pembangunan halte

Pembangunan sistem kontrol / ATCS

Pengembangan BRT di 29 Kota Besar

Medan, Pekanbaru, Batam, Padang, Palembang, Bandung,

Jakarta, Bogor, Semarang, Yogyakarta, Solo, Pontianak,

Samarinda, Balikpapan, Makassar, Gorontalo dan Ambon.

(Pada tahun 2014 masih 17 Kota)

Revitalisasi Dan Reposisi Peran

Angkutan Jalan

ISU STRATEGIS DATA & FAKTA LANGKAH STRATEGIS 2015-2019

Belum tuntasnya proses reformasi regulasi dan kelembagaan bidang LLAJ

• PP Angkutan Jalan belum ditetapkan • RIJLLAJN belum disusun • Forum LLAJ Nasional belum dibentuk • Kelembagaan OTJ belum jelas • Belum ada kelembagaan pengelola DPJ

• Penuntasan regulasi turunan UU 22/2009 tentang LLAJ

• Penyusunan RIJLLAJN • Pembentukan lembaga berikut tata

kerjanya (FLLAJN, OTJ, DPJ)

Belum optimalnya kinerja jaringan jalan nasional

• Beban jaringan jalan tinggi (> 80% pergerakan orang dan barang via jalan)

• Kecepatan rata-rata jalan nasional rendah (37 km/jam)

• Tingkat kecelakaan lalu lintas jalan tinggi (Tahun 2013 = 93.578 kejadian)

• Traffic regulation untuk mendorong modal-shifting

• Kajian MRLL di seluruh ruas jalan nasional

• Pemenuhan kebutuhan fasilitas jalan (APILL, rambu, marka)

Angkutan umum perkotaan hampir punah

• Modal share angkutan umum perkotaan terus menurun (Kota Metro: Kota Besar: Kota Menengah = 27,2% : 7,0% : 5,1%)

• Kecepatan lalu lintas jalan di kota-kota besar kurang dari 20 km/jam

• Reformasi kelembagaan • Revitalisasi angkutan umum • Strukturisasi jaringan jalan • Aplikasi terknologi informasi

KERANGKA PENDANAAN DAN

STRATEGI PEMBIAYAAN

Keperluan Investasi Infrastruktur RPJMN 2015-2019 (trilliun rupiah)

Sektor Skenario Penuh

(100%)

Skenario Parsial (75%) Skenario Dasar (50%)

Kebutuhan Proporsi pada

100% Kebutuhan

Proporsi pada

100%

Jalan Raya 1,274 851 67% 637 50%

Perkeretaapian 278 222 80% 140 50%

Transportasi Perkotaan 166 115 69% 75 45%

Transportasi Laut 563 424 75% 282 50%

Ferry dan ASDP 91 80 88% 60 66%

Transportasi Udara 182 165 91% 100 55%

Ketenagalistrikan 1,080 762 71% 714 66%

Energi dan Gas 535 420 79% 268 50%

Sumber Daya Air 1,091 845 77% 645 59%

Air Bersih dan Limbah 666 450 68% 330 50%

Perumahan Rakyat 384 247 64% 180 47%

Teknologi Komunikasi dan

Informatika

242* 200 83%

130 54%

Jumlah Keperluan Investasi 6,552 4,781 3,561

Keperluan Investasi Infrastruktur

RPJMN 2015-2019

Keperluan Investasi (prioritas) 5,452 *)dari jumlah ini terdapat IDR 22 Triliun sebagai porsi pemerintah murni

APBN + APBD

Selisih

Pendanaan

(Financing Gap)

BUMN – 6%

KPS – 20%

Off Balance Sheet

– 2%

sekitar Rp. 350T

sekitar Rp. 1.090T

sekitar Rp. 2.741T

1. Angka menunjukkan nilai investasi murni (CAPEX) dan rehabilitasi besar, belum termasuk

biaya operasi dan pemeliharaan rutin

2. Angka masih bersifat sementara

Skema

Pembiayaan

Alternatif

Sumber Pembiayaan Infrastruktur

RPJMN 2015-2019

Sasaran

Investasi

Infrastruktur

(Infrastuktur

Strategis Rp.

5.452 Trilliun)

Kesenjangan

Pendanaan - 50%

sekitar Rp. 93T } APBN + APBD –

22% sekitar Rp. 1.178T

Menurut background study RPJMN 2015-2019 bidang Infrastruktur, jumlah dana yang diperlukan untuk

membangun infrastruktur mencapai Rp. 5.452 trilliun. Alokasi dana dari APBN dan APBD diperkirakan hanya

mencapai Rp. 1.178 Trillion. Sumber dana alternatif diperlukan untuk menutupi selisihnya.

Peran Pemerintah dan Swasta

Kaw Strategis Provinsi

Kaw. Industr

i

Potensi KEK

Kaw. Berikat

Kaw. Wisata

Kaw. Hortikultura

Kaw. Strategis Cepat

Tumbuh

Zona Ekonom

i Lainnya

Zona Logistik

Techno Park

Zona Pengolahan

Ekspor Zona

Industri

FTZ/KEK/MP3EI KAPET Daerah Tertinggal (KSCT, RM)

Peran Pemerintah semakin besar

Peran Swasta semakin besar

38

KSCT

Metode Pendanaan Penjelasan

Dana

Pemerintah

Pemerintah

Pusat

APBN Anggaran pemerintah pusat yang dialokasikan untuk infrastruktur

Pinjaman Donor Pinjaman mata uang asing dari negara donor

Obligasi Negara Emisi obligasi berdasarkan penilaian kredit negara

Likuiditas Aset Dana yang dihasilkan dari penjualan aset, sekuritisasi, IPO BUMN

Pemerintah

Daerah

APBD APBD tahunan yang dialokasikan untuk infrastruktur

Obligasi Daerah Emisi obligasi berdasarkan penilaian kredit kota

Pinjaman Langsung Pemerintah

Daerah Pinjaman langsung kepada pemerintah daerah

Pembiayaan BUMN

Dana Kas + Operasional Kas Didanai aset BUMN atau arus kas operasional

Obligasi Korporasi Emisi obligasi berdasarkan penilaian kredit BUMN

Pinjaman Langsung BUMN Pinjaman negara donor. Pinjaman bank komersial

Pendanaan PPP Dana Swasta dan dukungan

pemerintah Ekuitas investor dengan pembiayaan proyek + VGF dan jaminan

Pendanaan Di Luar Neraca

Sumber Pendanaan (Pemerintah

Pusat)

Ekuitas investor dengan pembiayaan proyek, didasarkan pada

komitmen pembayaran anuitas tahun jamak dari pemerintah / BUMN

Pinjaman Langsung BUMN dengan

jaminan

Donor dari pinjaman bank komersial kepada BUMN berdasarkan

jaminan pemerintah pusat

Pendanaan Strategis

Pemisahan Vertikal dan Horizontal Metode hybrida dengan memisahkan aset

Pemaketan Lintas Sektor Metode hybrida dengan memisahkan aset

Lain-lain Dana Infrastruktur/Obligasi. Obligasi proyek dan paket finansial

Variasi Opsi Pendanaan untuk Infrastruktur baik Pemerintah, KPS, Maupun

Swasta Murni

Realisasi Pendanaan APBN untuk Infrastruktur selama periode 2010-2015

dalam IDR Trilliun

KEMENTERIAN/LEMBAGA 2010 2011 2012 2013 2014 2015 (APBN-P)

Kemen. Pekerjaan Umum IDR37,773 IDR58,366 IDR63,577 IDR82,713 IDR84,148 IDR75,662

Kemen. Perhubungan IDR15,648 IDR22,112 IDR24,494 IDR36,679 IDR40,371 IDR44,634

Kemen. ESDM IDR7,797 IDR15,299 IDR15,805 IDR18,804 IDR16,263 IDR11,299

Kemen. Kominfo IDR2,812 IDR3,450 IDR3,246 IDR3,807 IDR3,620 IDR4,756

Kemen. Perumahan Rakyat IDR1,956 IDR2,760 IDR4,604 IDR5,168 IDR4,565 IDR4,620

BPLS IDR1,216 IDR1,286 IDR1,607 IDR2,257 IDR845 IDR843

BPWS IDR- IDR293 IDR300 IDR400 IDR382 IDR196

BASARNAS IDR591 IDR1,164 IDR1,112 IDR1,666 IDR2,189 IDR1,627

LPP TVRI IDR- IDR- IDR- IDR864 IDR1,076 IDR847

LPP RRI IDR- IDR- IDR- IDR985 IDR999 IDR875

Total IDR67,801 IDR104,728 IDR114,744 IDR153,344 IDR154,457 IDR145,358

IDR-

IDR50.000

IDR100.000

IDR150.000

IDR200.000

2010 2011 2012 2013 2014 2015Kemen. Pekerjaan Umum Kemen. Perhubungan Kemen. ESDM

Kemen. Kominfo Kemen. Perumahan Rakyat BPLS

BPWS BASARNAS LPP TVRI

LPP RRI

9%

14%

15%

21%

21%

20% 2010

2011

2012

2013

2014

2015

TREN ALOKASI APBN UNTUK INFRASTRUKTUR 2010-2015 PERBANDINGAN

ALOKASI 2010 s/d 2015

KETIMPANGAN TRANSFER DAERAH

Total (real 2007 prices)

0

50

100

150

200

250

300

350

400

0

50

100

150

200

250

300

350

400

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

IDR

Tri

llio

ns

IDR

Tri

llio

ns

DAU

DAK

Rev sharing

Others

Total (real constant2007 prices)

Transfer Daerah 2001-2011 Desentralisasi Fiskal dalam

bentuk Transfer ke daerah

meningkat dari tahun 2001-2011

dengan pertumbuhan 18%

pertahun.

Namun tren transfer hanya sekitar

Jawa Sumatera

Peta Sebaran Transfer Daerah, 2011

Skema Pembiayaan Alternatif

INSTITUSIONAL

KEBIJAKAN • Infrastructure Bond yang penggunaannya dikhususkan hanya untuk

pembiayaan proyek-proyek infrastruktur

• Private Finance Initiative (PFI) – multi-year contract 15 hingga 30 tahun

• Performance-Based Annuity Scheme (PBAS) atau Availability Payment

• Pengenaan tariff/biaya akses seperti Electronic Road Pricing (ERP)

• Asset Sale/Lease back – penjualan asset untuk pendanaan pembangunan

atau kontrak-sewa jangka panjang

• Penugasan BUMN (seperti penugasan Hutama Karya dalam proyek Trans

Sumatera Highway) yang didukung melalui penyertaan modal pemerintah

dan direct-lending yang dijamin oleh pemerintah

• Infrastruktur swasta (private infrastructure)

• Pembangunan infrastruktur berbasis partisipasi masyarakat (community-

based infrastructure)

• Bank khusus pendanaan infrastruktur (infrastructure bank)

DAK BIDANG TRANSPORTASI

43

Arah Kebijakan DAK Transportasi 2015 (Usulan Revisi Perpres No. 43 Tentang RKP 2015)

1. Mendukung pembangunan daerah dalam rangka mendanai kegiatan transportasi yang mendukung aksesibilitas termasuk pemeliharaan berkala, peningkatan dan pembangunan jalan provinsi, jalan kabupaten/kota, dan jalan poros desa beserta fasilitas perlengkapan keselamatan yang telah menjadi urusan daerah, dan pengembangan angkutan wilayah

2. Mempertahankan dan meningkatkan pelayanan transportasi dalam mendukung pengembangan koridor ekonomi wilayah;

3. Meningkatkan kualitas pelayanan transportasi (termasuk antara lain keselamatan bagi pengguna transportasi jalan provinsi dan kabupaten/kota guna menurunkan tingkat fatalitas kecelakaan lalu lintas secara bertahap sebesar 20% pada akhir tahun 2015).

4. Mendukung pengembangan wilayah yang memiliki nilai strategis dan diprioritaskan pada pusat-pusat pertumbuhan seperti wilayah KSCT, KSPN dan KPI,serta daerah tertinggal, dan wilayah perbatasan.

5. Menunjang percepatan pembangunan sarana dan prasarana transportasi

Ruang Lingkup Kegiatan DAK Bidang Transportasi (Usulan Revisi Perpres No. 43 Tentang RKP 2015)

1. Pengadaan/pembangunan sarana dan prasarana transportasi

termasuk sarana/prasarana jalan, angkutan perairan yang sesuai

dengan karakteristik wilayah untuk mendukung konektivitas nasional,

pertumbuhan dan pemerataan ekonomi di daerah.

2. Pemeliharaan berkala, peningkatan kapasitas, dan pembangunan

jalan dan jembatan beserta fasilitas keselamatan jalan, meliputi:

rambu, marka jalan, cermin tikungan, pagar pengaman jalan, pada:

Jalan Provinsi yang merupakan akses penghubung ke jalan nasional atau strategis nasional;

Jalan Kabupaten/Kota yang merupakan akses penghubung ke jalan

provinsi atau strategis provinsi serta akses ke jalan nasional atau strategis nasional

Jalan non status (di provinsi, kabupaten/kota, poros wilayah) yang menghubungkan kawasan strategis pusat pertumbuhan ekonomi nasional dan wilayah (KSN, PKN, Kapet, KSCT, KSPN dan KPI) serta untuk meningkatkan akses-akses ke daerah tertinggal, terpencil, pulau terluar,

dan lokasi prioritas perbatasan.

• Kementerian Pekerjaan Umum ? • Kementerian Perhubungan ? • POLRI ? • Kementerian Kesehatan ?

SKEMA PENDANAAN KESELAMATAN JALAN

APBN Melalui Anggaran K/L DAK

• Sub bidang Jalan

• Sub bidang Keselamatan Transportasi Darat

• Sub bidang Transportasi Perdesaan

PEMERINTAH PUSAT

PEMERINTAH DAERAH

Sasaran DAK Bidang Transportasi 2015

• Untuk membantu pencapaian target kondisi mantap jalan

Propinsi sebesar 75% dan Jalan Kab/Kota sebesar 60% pada

akhir 2019.

• Mendukung penanganan jalan daerah yang mencapai

panjang sekitar 432.000 Km melalui kegiatan pemeliharaan

berkala, peningkatan kapasitas dan pembangunan jalan

dan jembatan.

• Membuka keterisolasian aksesibilitas di daerah tertinggal dan

kawasan perbatasan; serta menghubungkan daerah

tertinggal dan kawasan perbatasan dengan pusat-pusat

pertumbuhan dan penyediaan sarana transportasi.

Mendukung peningkatan aksesibilitas yang menghubungkan pusat kegiatan/sentra produksi/pusat pertumbuhan (KSCT, KSPN, KEK, Kapet, KPBPB, dan KPI) menuju sentra perdagangan;

Mendukung penurunan indeks fatalitas kecelakaan lalu lintas sebesar 20 % pada tahun 2015 melalui penyediaan

fasilitas keselamatan jalan.

Sub Bidang

Infrastruktur Jalan

Sub Bidang

Transportasi

Perdesaan

Sub Bidang

Keselamatan

Transportasi Darat

DA

K B

IDA

NG

TR

AN

SP

OR

TASI

47

Ruang Lingkup Kegiatan Per Sub Bidang DAK Bidang Transportasi

Pembangunan, pemeliharaan berkala, dan peningkatan kapasitas jalan dan jembatan pada: 1. Jalan Provinsi; 2. Jalan Kabupaten/Kota;

1. Pembangunan Jalan Poros Desa (dan jalan Non

Status )dalam mendukung peningkatan aksesibilitas

yang menghubungkan pusat-pusat pertumbuhan

(KSCT, KSPN, KEK, KAPET, KPBPB, dan KPI), dan

membuka akses Lokpri wilayah perbatasan

2. Pengadaan sarana transportasi antarmoda,

termasuk angkutan perairan yang sesuai dengan

karakteristik dan kebutuhan daerah

Pengadaan dan pemasangan fasilitas

keselamatan lalu lintas jalan (rambu, marka jalan, cermin tikungan, pagar pengaman jalan)

Sub Bidang

Infrastruktur Jalan

Sub Bidang

Transportasi

Perdesaan

Sub Bidang

Keselamatan

Transportasi Darat

Ruang

Lingkup

Kegiatan

48

Kelembagaan DAK Bidang Transportasi

Kemen. PU Kemen.

Hub Kemen.

Dagri

SEKRETARIAT BERSAMA TINGKAT PUSAT (Dikoordinasikan oleh Direktorat Transportasi. Bappenas)

Kemen. PDT

BNPP Kemen.

Keuangan

Bappenas mengkoordinasikan

dan mensinergikan

perencana-an,

penganggaran, peng-

alokasian, penyusunan

Petunjuk Teknis (Juknis), dan

Monev DAK Transportasi.

49

Tingkat Provinsi Tingkat Kabupaten

Bappeda

Dinas PU

Dinas Perhubungan

Badan Pengelola

Perbatasan Provinsi

Bappeda

Dinas PU

Dinas Perhubungan

Badan Pengelola

Perbatasan Kabupaten

TIM KOORDINASI DAK TINGKAT PROVINSI (Dikoordinasikan oleh Bappeda Provinsi)

Mekanisme Koordinasi

Kemen. PU Kemen.

Hub Kemen.

Dagri

SEKRETARIAT BERSAMA TINGKAT PUSAT (Dikoordinasikan oleh Direktorat Transportasi. Bappenas)

Kemen. PDT

BNPP Kemen.

Keuangan

DINAS PU DINAS

Perhubungan BAPPEDA

TIM KOORDINASI DAK TINGKAT KABUPATEN (Dikoordinasikan oleh Bappeda Kab/Kota)

GUBERNUR

BUPATI/ WALIKOTA

MENTERI

Bappenas mengkoordinasikan

dan mensinergikan

perencana-an,

penganggaran, peng-

alokasian, penyusunan

Petunjuk Teknis (Juknis), dan

Monev DAK Transportasi.

BPPP

DINAS PU DINAS

Perhubungan BAPPEDA BPPK

50

ALOKASI DAK TRANSPORTASI 2015

No. Bidang/Sub Bidang 2014

Reguler Tambahan Total

1 Infrastruktur Jalan 4.414.360,0 1.691.130,0 6.105.760,0

2 Transportasi Perdesaan 301.340,0 - 301.340,0

3 Keselamatan Transportasi Darat 235.940,0 - 235.940,0

4 Sarpras Daerah Tertinggal 754.740,0 - 754.740,0

5 Sarpras Kawasan Perbatasan 493.000,1 - 493.000,1

Total 6.199.380,1 1.691.130,0 7.890.780,1

USULAN ALOKASI 2015

Reguler Tambahan Total

6.223.282,8 1.812.171,0 8.035.453,80

391.742,0 - 391.742,0

254.815,2 - 254.815,2

- - -

- - -

6.869.840,00 1.812.171,00 8.682.011,00

Alokasi DAK sub bidang Keselamatan Transportasi Darat untuk pengadaan peralatan keselamatan lalu lintas jalan meliputi : - Pengadaan rambu - Marka jalan - Cermin tikungan - Pagar pengaman jalan

51

TERIMA KASIH

52