Upload
nguyenbao
View
227
Download
1
Embed Size (px)
Citation preview
ARAH KEBIJAKAN PENDAMPINGAN DESA DAN PENGEMBANGAN BUMDESA
AHMAD ERANI YUSTIKA Direktur Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan/
Plt. Dirjen Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi 18 Mei 2017
1
OUTLINE
A. Kebijakan Pendampingan Desa B. Kebijakan Pengembangan BUMDesa
Dukungan Dana Desa dan Pendampingan
PENDAMPINGAN MASYARAKAT
CAPAIAN YANG DIHARAPKAN
MENINGKATNYA KAPASITAS&KAPABILITAS
MASYARAKAT DESA
MENINGKATNYA PRAKARSA, KESADARAN, DAN PARTISIPASI
MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN LOKAL
OPTIMALISASI PEMANFAATAN ASET DESA SECARA BERKELANJUTAN
DANA DESA
1. TA Pemberdayaan Masyarakat Desa, 2. TA Pembangunan Partisipatif, 3. TA Pemberdayaan Ekonomi Desa, 4. TA Pengembangan Teknologi Tepat Guna, 5. TA Infrastruktur Desa, 6. TA Pengembangan Pelayanan Dasar
Tenaga Pendamping Profesional di Kab/Kota dan Kecamatan
Pendamping Lokal Desa di Desa Pendamping Desa &
Pendamping Teknis di Kecamatan
Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat di Kab/Kota
© PP 47 Tahun 2015 yang mengatur perubahan ayat (1) Pasal 129 PP 43 Tahun 2014, tenaga pendamping profesional di kabupaten/kota dan kecamatan sbb:
Komposisi TA ditetapkan oleh Kemendesa, PDTT berdasarkan lingkup Tugas Ditjen PPMD
No Posisi Tugas Pokok
1 Pendamping Lokal Desa Mendampingi desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, kerjasama desa, pengembangan BUM Desa dan pembangunan berskala lokal desa.
2 Pendamping Desa Mendampingi desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, kerjasama desa, pengembangan BUM Desa dan pembangunan berskala lokal desa.
3 Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat (Bid. Pemberdayaan, partisipatif, ekonomi desa, TTG, infrastruktur dan pelayanan dasar)
• Fasilitasi Pemda dalam penyusunan regulasi daerah sesuai kebutuhan desa, • Fasilitasi pengembangan kapasitas dan kaderisasi masyarakat desa dan
musyawarah desa, • Fasilitasi perencanaan, pelaksanaan, dan pengelolaan pembangunan desa, • Fasilitasi pembentukan dan pengembangan BUM Desa serta pengembangan
kegiatan usaha ekonomi desa, • Fasilitasi pendayagunaan dan pengembangan teknologi tepat guna (TTG)
yang berbasis potensi lokal, • Fasilitasi pembangunan dan pengelolaan kegiatan infrastruktur desa, • Fasilitasi kegiatan pelayanan sosial dasar masyarakat desa meliputi
pendidikan, kesehatan, perempuan, anak, diffabel dan kesejahteraan keluarga.
Tugas Pokok Pendamping
No Posisi Kuota Terisi Kekosongan/ Kebutuhan
Rekrutmen Baru 2017
1 TAPM 2,532 2,178 354
2 PDP 10,048 8.441 1.607
3 PDTI 6,445 1.686 4.759
4 PLD 21,117 16,287 4.830
Total 40,142 29,495 11.550
Sumber : HRD Seknas/Sekpro PMD, Maret 2017
Hasil Rekrutmen dan Mobilisasi Pendamping Update Maret 2017
Pelatihan Pratugas
o Ditujukan bagi tenaga pendamping yang baru direkrut:
o Materi pokok pelatihan ttg UU Desa, Fasilitasi, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
o TAPM telah dilatih pratugas sebanyak 2.275 orang pada Sept. 2016, selama 7 hari efektif. Pelatih merupakan master trainer sebanyak 255 orang,
o PD/PDTI telah dilatih pratugas sebanyak 9.192 orang pada Okt – Nov 2016, selama 11 hari efektif. Pelatih dari TAPM sebanyak 924 orang.
Pelatihan Peningkatan Kapasitas (Penyegaran)
o Ditujukan kepada tenaga pendamping yang telah bertugas minimal 3 bulan di lokasi tugas;
o Materi pokok pelatihan ttg peningkatan kualitas perencanaan pembangunan desa, pengelolaan keuangan desa, dan peningkatan kualitas fasilitasi dan pemberdayaan masyarakat desa;
1
2
Peningkatan Kapasitas Pendamping Tahun 2016
1. Rekrutmen pendamping (TAPM, PD/PDTI dan PLD) sesuai kekosongan, pada bulan Juni/Juli 2017, dengan pertimbangan ketersediaan anggaran RM;
2. Rekrutmen dilakukan secara terbuka dan independen dengan melibatkan Perguruan Tinggi dan Satker Provinsi;
3. Sumber pembiayaan pendamping P3MD = RM
4. Sebelum penugasan, pendamping hasil rekrutmen wajib mengikuti pelatihan pratugas;
Rencana Kegiatan Pendampingan Tahun 2017
Permasalahan Pokok 2017
1. Belum tersedianya dukungan tenaga fungsional hingga bulan Maret 2017;
2. Alokasi anggaran yang belum mencukupi untuk memenuhi kebutuhan pelatihan dan honorarium pendamping;
3. Modul pelatihan sesuai program prioritas kementerian belum tersedia;
4. Sistem pengelolaan informasi pendampingan yang belum berjalan optimal.
Orientasi Perekonomian Desa
Amanat Pasal 33 UUD 1945 untuk melaksanakan pengelolaan ekonomi kerakyatan yang berasaskan kekeluargaan.
Dalam konteks Desa dapat dimaknai: Meningkatkan partisipasi masyarakat desa dalam pengelolaaan cabang-
cabang produksi dan kekayaan alam strategis desa serta menyangkut hajat hidup orang banyak sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
Meningkatkan partisipasi masyarakat desa dalam pelaksanaan produksi, alokasi, distribusi dan konsumsi barang dan jasa di desa;
Meningkatkan partisipasi masyarakat desa dalam mengendalikan pelaksanaan produksi, alokasi, distribusi dan konsumsi barang jasa di desa;
Meningkatkan kegotongroyongan dalam penyelenggaraan perekonomian desa; dan
Meningkatkan kemandirian dan keberlanjutan perekonomian desa.
Orientasi Pengelolaan BUMDesa
BUMDesa harus dipahami sebagai: 1. Kepemilikan bersama (Pemerintah Desa dan Masyarakat) untuk
mendorong kemandirian ekonomi desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat lewat keikutsertaannya dalam melakukan kegiatan ekonomi dan menikmati hasil dari kegiatan ekonomi tersebut.
2. BUMDesa bukan Badan Usaha yang hanya memberikan manfaat finansial (pajak, PADes) tetapi juga manfaat ekonomi secara luas (lapangan kerja, pelayanan warga, ekonomi berkelanjutan, dll).
3. BUMDesa memberi jasa dan penyelenggaraan kemanfaatan umum bagai masyarakat Desa serta memupuk pendapatan.
Konteks Tri Matra Pembangunan Pemberdayaan
Perubahan struktur perekonomian desa untuk mendorong penguasaan aset dan
sumber daya ekonomi oleh desa
Transformasi kelembagaan ekonomi desa yang bersumbu dari kedaulatan desa
Desa
• Penyediaan pelayanan publik yang Inklusif
• Promosi produk unggulan • Distribusi aset dan pemberian akses bagi Desa dan masyarakat untuk mengelola sumber daya ekonomi desa secara berkelanjutan.
• Almanak desa • Pemetaan budaya desa • Penguatan pengetahuan tradisional masyarakat
• Demokra>sasi pembuatan keputusan melalui musyawarah desa
• Community building/afirma>f ac>on bagi perempuan dan kelompok marginal
• Peningkatan produk>vitas sektor pertanian, usaha mikro, dll
• Peningkatan kapasitas dan kapabilitas masyarakat desa
• Pemetaan budaya desa penunjang par>sipasi pembangunan yang berwawasan lingkungan
Jamu Desa Ekspansi kapabilitas,
pengetahuan, kel marginal
Jamu Desa Ekspansi kapabilitas,
pengetahuan, kel marginal
Bumi desa Kepemilikan aset dan op>malisasi potensi
Bumi Desa Kepemilikan aset dan op>malisasi potensi
Karya Desa Par>sipasi masy dan
konservasi budaya desa
Karya Desa Par>sipasi masy dan
konservasi budaya desa
Sektor Usaha Prioritas BUMDesa
Panjangnya rantai distribusi perdagangan di desa menyebabkan ekonomi biaya tinggi, kehadiran BUMDesa untuk menciptakan pasar yang berkeadilan bagi masyarakat desa
14
DISTRIBUSI BUM DESA HINGGA AWAL TAHUN 2017 NO NAMA PROVINSI JUMLAH BUMDESA
1 Nangroe Aceh Darusalam 6.728 2 Sumatera Utara 430 3 Bali 336 4 Bangka Belitung 19 5 Banten 146 6 Bengkulu 360 7 D.I Yogyakarta 148 8 Gorontalo 68 9 Jambi 11 10 Jawa Barat 2.964 11 Jawa Tengah 1.413 12 Jawa Timur 1.424 13 Kalimantan Timur 369 14 Kalimantan Tengah 256 15 Kalimantan Selatan 160 16 Kepulauan Riau 20 17 Lampung 255 18 Maluku 76 19 Nusa Tenggara Barat 178 20 Riau 319 21 Sulawesi Selatan 313 22 Sulawesi Tenggara 259 23 Sulawesi Tengah 496 24 Sulawesi Utara 629 25 Sumatera Barat 339 26 Sumatera Selatan 154 27 Nusa Tenggara Timur 60 28 Kalimantan Barat 152 29 Kalimantan Utara 55 30 Maluku Utara 134 31 Papua 10 32 Papua Barat 15 33 Sulawesi Barat 150
TOTAL BUMDESA 18.446
SEBARAN BUM DESA PER PROVINSI
1. Dalam 2 tahun terakhir, jumlah BUM Desa meningkat tajam. Pada akhir tahun 2014, jumlah BUM Desa hanya sebanyak 1.022 Unit, namun hingga awal tahun 2017 meningkat drastis hingga 18.446 Unit.
2. Dari total jumlah BUM Desa, Sebanyak 6.728 unit (36,4%) berada di Provinsi Nangroe Aceh Darusalam, diikuti Jawa Barat sebanyak 2.964 unit (16%) dan Jawa Timur sebanyak 1.424 unit (7,7%).
TOTAL BUM Desa: 18.446
JAWA 6.095
KALIMANTAN
992 BUM Desa SUMATERA
8.635 BUM Desa
NO KAB/KOTA DESA NAMA BUMDESA JENIS USAHA OMSET PERTAHUN
1 Bantul Tirtinirmolo Tirtonirmolo Simpan Pin jam 8.700.000.000 2 Buleleng Tajun Mandala Giri Amerta 5.179.000.000 3 Klaten Ponggok Tirta Mandiri Kolam Pemandian dan Jasa Wisata 10.300.000.000 4 Cilacap Karang Kandri Karang Knadri Sejahtera Suplier PLTU 3.000.000.000 5 Kampar Rokan Hulu Bangun Jaya Perkebunan dan Simpan Pinjam 3.000.000.000 6 Gunung Kidul Bleberan Sejahtera Jasa Wisata 2.000.000.000 7 Bangli Landih Bulan Palapa Peternakan 1.600.000.000 8 Buleleng Pakisan Karyasari 1.400.000.000 9 Bojonegoro Kedungprimpen Srisadani Pompanisasi, Sewa Terop 1.300.000.000 10 Buleleng Tunjung Tunjung Mekar 1.300.000.000 11 Karangasem Bebandem Bandem Jagadhita Peternakan dan Pertanian 1.200.000.000 12 Buleleng Pacung Kencana Bumi Sejahtera 1.160.000.000 13 Buleleng Bulian Gunung Sarimas 1.121.000.000 14 Buleleng Patas Amartha 1.100.000.000 15 Bangli Pengotan Pengotan Simpan Pinjam 1.050.000.000 16 Bangli Kutuh Kutuh Lestari 1.040.000.000 17 Kebumen Karang Duwur Karang Duwur Jasa Wisata 1.000.000.000
18 Bogor Sukamanah Sukamanah Pengelolaan Air Bersih dan Simpan Pinjam
1.000.000.000
19 Flores Timur Kenere Kenere Koperasi Simpan Pinjam 900.000.000 20 Sukabumi Nyalindung Panva Karya Sejahtera Pertanian 800.000.000 21 Dharmas Raya Ranah Koto Ranah Sakti Simpan Pinjam, Perdagangan 700.000.000 22 Bojonegoro Kedungarum Jaya Tirta Pompanisasi 600.000.000 23 Malang Banjarejo UPK Makmur Jasa Pengelolaan Air Bersih 550.000.000 24 Bojonegoro Sugiwaras Sugiwaras HIPAM,Pertanian,Simpan Pinjam 550.000.000 25 Tuban Ngadipuro Sejahtera Pompanisasi, Peternakan 520.000.000 26 Kuningan Lengkong Langgengkamulyan Kredit Usaha Mikro, &Peternakan 500.000.000 27 Malang Randugading Hipam Sumber Guwo Jasa Pengelolaan Air Bersih 500.000.000
28 Serang Beberan Maslahat Simpan Pinjam, Toko Sembako, Jasa anggkutan Ekspedisi 500.000.000
29 Tanggerang Cangkudu Cangkudu Cipta MandirI Simpan Pinjam 500.000.000 30 Lampung Selatan Bumiasih Bumiasih Bank Sampah dan Simpan Pinjam 500.000.000 31 Indragiri Hilir PekanTua Harapan Barokah Pengelolaan Pasar Desa, Simpan Pinjam 500.000.000 32 Tulungangung Tangunggunung Graha Lestari Pertanian dan Perternakan 400.000.000 33 Tulungangung Gondang Al-‐ Hidayah Pembuatan Karak Pisau 350.000.000 34 Lamongan Beransi Bumi Lestari Unit Saprodi, Unit Pemasaran 350.000.000 35 Blitar Tegalrejo Barokah Simpan Pinjam 350.000.000 36 Pangandaran Kertayasa Guha Bau Jasa Wisata 300.000.000 37 Sumedang Ganeas Ganeas Sejahtera Kelompok Tani,dan Ternak 300.000.000 38 Bandung Sukamenak Sukamenak Pengelolaan Air Bersih 300.000.000 39 Cirebon Cikeusal Karya Mandiri Simpan Pinjam 300.000.000 40 Majalengka Weragati Bina Mandiri Pertanian 300.000.000
-‐
1,000,000,000
2,000,000,000
3,000,000,000
4,000,000,000
5,000,000,000
6,000,000,000
7,000,000,000
8,000,000,000
9,000,000,000
Tirtonirmolo
Mandala Giri Amerta
Tirta Mandiri
Karang Knadri Sejahtera
Bangun Jaya
Sejahtera
Bulan Palapa
Karyasari
Srisadani
Tunjung Mekar
Bandem Jagadhita
Kencana Bumi Sejahtera
Gunung Sarimas
Amartha
Pengotan
Kutuh Lestari
Karang Duwur
Sukamanah
BEBERAPA BUM DESA YANG SUDAH MEMILIKI PENDAPATAN DI ATAS 300 JUTA
1. Berdasarkan data Kementerian Desa, PDTT Tahun 2016, beberapa BUM Desa yang berkembang telah memiliki omset antara 300 juta-8,7 Milyar.
2. BUM Desa yang memiliki omset tertinggi tahun 2016 adalah BUM Desa Ponggok Klaten sebesar Rp 10,3 Miliar dengan usaha di sektor wisata
3. Disusul BUM Desa Tirtonirmolo Bantul (simpan pinjam) dengan omset sebesar 8,7 Milyar.
Sumber: Bagian Perencanaan Ditjen PPMD 15
16
Program/Kegiatan
1. Pemberian bantuan pusat untuk permodalan BUMDesa (270 BUMDesa pada 2016 dan 1.200 BUMDesa pada 2017);
2. Pembentukan “MITRA BUMDesa” bekerjasama dengan BULOG dan HIMBARA; 3. Penguatan kelembagaan BUMDesa melalui Peningkatan kapasitas pengelola
BUMDesa (kerjasama dengan perbankan nasional (pada 2016 kerjasama Kemendes, PDTT dengan BNI dan BRI);
4. Fasilitas pendampingan desa dalam pengaturan penyertaan modal BUMDesa dari APBDesa secara transparan dan akuntabel;
5. Fasilitasi pengembangan usaha BUMDesa yang sesuai dengan azas kelayakan usaha, tidak menyaingi/mematikan kegiatan usaha masyarakat; dan fokus pada pengembangan 5 sektor prioritas;
6. Membangun pola sinergi BUMDesa dengan pelaku ekonomi mikro dan kecil serta koperasi;
7. Revisi Peraturan Menteri Desa nomor 4 tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa;
TERIMA KASIH
KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI