Upload
jurnalhukumargumentum
View
226
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
7/24/2019 Arg Desember 2015 Imam Ropii
1/16
1ARGUMENTUM,VOL. 15 No. 1, Desember 2015
PEMBENTUKAN PARALEGAL UNTUK MEMPERKUAT
PERLINDUNGAN HAK-HAK WARGA MASYARAKAT
Imam Ropii
- Fakultas Hukum Universitas Wisnuwardhana Malang -Jl. Danau Sentani No. 99 Malang
Email: [email protected]
ABSTRAK
Ketidakseimbangan jumlah advokat dengan warga negara
menjadikan pembelaan terhadap hak-hak warga negara
menjadi sangat mahal dan langka, sedangkan kebutuhan
akan pelayanan hukum dasar bagi masyarakat miskin tidak
dapat ditunda apalagi diabaikan. Kehadiran tenaga paralegal
dalam masyarakat dimaksudkan untuk memberikan bantuan
dan pelayanan hukum dasar terkait dengan hak-hak,
kewajiban serta tanggungjawabnya sebagai warga negara.
Selain itu penguatan kesadaran atas hak-hak masyarakat
untuk berswadaya melalui pencerahan dan pelatihan serta
pendampingan oleh paralegal juga mendesak untuk
dilakukan. Pembentukan dan penguatan keberadaan tenaga
paralegal merupakan salah satu upaya memperkuat
perlindungan hak-hak masyarakat yang terbatas untuk
mendapatkan akses pembelaan selain karena keterbatasan
jumlah juga karena mahalnya jasa yang harus dibayar.
Karena itu pembentukan wadah dan jaringan bagi tenagaparalegal merupakan alternatif yang rasional dan mendesak.
Kata kunci: hak-masyarakat, paralegal
ABSTRACT
The imbalance the number of lawyers with citizens to make
the defense of the rights of citizens to be very expensive and
scarce, while the need for basic legal services for the poor
must not be delayed much less ignored. The presence of
paralegals in the community is intended to provide assistance
and basic legal services relating to the rights, obligations and
responsibilities as citizens. Besides strengthening the
awareness of the rights of peoples to self-sufficient through
7/24/2019 Arg Desember 2015 Imam Ropii
2/16
2 ARGUMENTUM,VOL. 15 No. 1, Desember 2015
enlightenment and training and mentoring by paralegals are
also urged to do. Establishment and strengthening of the
presence of paralegals is one effort to strengthen the
protection of the rights of poor people to gain access to
defense in addition to the limitations as well as the high
number of services that must be paid. Because the formation
of the container and the network is an alternative for those
who are rational and urgent .
Keywords : public rights, paralegals
Pendahuluan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945 (Pasal 1 ayat (3) menegaskan Indonesia adalah negara
hukum. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang
telah ada jauh sebelum perubahan terhadap UUD 1945 juga
menegaskan bahwa Negara Republik Indonesia adalah negarahukum (Konsideran huruf a. UU No.8 Tahun 1981 tentang KUHP).
Sebagai bentuk konsistensi kepatuhan terhadap prinsip-prinsip
negara hukum, maka seluruh komponen penyelenggara negara
dan seluruh tatanan kehidupan warganegara senantiasa
mendasarkan pada hukum, menjunjung tinggi dan menghargai
nilai-nilai hak asasi manusia serta menjamin segala warganegara
untuk memiliki kedudukan yang sama dalam hukum dan
pemerintahan dengan tidak ada kecualinya.
Penguatan terhadap hak-hak warga negara dalam
kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang berbasis padakesadaran masyarakat merupakan salah satu perwujudan dari
upaya perlindungan terhadap hak asasi manusia dan sebagai pilar
dari negara hukum yang demokratis. Menurut Mukthie Fadjar,
elemen yang penting dari sebuah negara hukum yang merupakan
ciri yang khas dan tidak boleh tidak (sebagai syarat mutlak) harus
ada adalah sebagai berikut :
1. Asas pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia;
2. Asas legalitas;
3. Asas pembagian kekuasaan;
4. Asas peradilan yang bebas dan tidak memihak;
5.
Asas kedaulatan rakyat;6. Asas demokrasi, dan
7/24/2019 Arg Desember 2015 Imam Ropii
3/16
3ARGUMENTUM,VOL. 15 No. 1, Desember 2015
7.
Asas konstitusional.1
Konsepsi yang dikemukanan oleh Mukthie Fadjar sangat
tepat jika menempatkan persoalan pengakuan dan perlindungan
hak asasi manusia pada posisi utama elemen sebuah negara
hukum. Hal ini menyadarkan pada semua pihak bahwa persoalan
perlindungan terhadap hak asasi manusia merupakan persoalan
yang penting dan mendasar. Pentingnya persoalan ini ditandai
dengan kuatnya perjuangan untuk memperjuangkan hak asasi
manusia yang sangat rentan terjadinya pelanggaran baik oleh rejim
penguasa maupun oleh sesama manusia.
Penguatan perlindungan terhadap hak asasi manusia di
dunia melalui konsep negara hukum juga sangat luar biasa.
Sebagaimana diketahui dalam perkembangannya terdapat dua
paham besar tentang konsep negara hukum dengan tumpuan dan
filosofi yang berbeda, yakni paham rechtsstaat yang bertumpu
pada system hukum Eropa Continental (Modern Roman) danpaham Rule of Law yang bertumpu pada sistem hukum Anglo
Saxon.2. Kedua sistem yang memiliki tumpuan dan filosofi yang
berbeda, namun memiliki kemiripan terkait dengan pentingnya
perlindungan hukum terhadap hak asasi manusia.
Untuk membangun dan memperkuat kesadaran warga
negara terhadap hak-haknya dibutuhkan suatu gerakan yang
terencana dan tersrtuktur yang dibangun oleh dan melalui
masyarakat itu sendiri dengan berbagai pendekatan dan
penguatan dengan cara-cara yang sesuai dengan nilai-nilai kearifan
masyarakat dan aturan hukum.Penumbuhan kesadaran akan hak-hak asasi rakyat dan
penguatan kapasistas untuk membela hak-haknya selama ini nyaris
hanya dilakukan oleh kelompok professional dengan kualifikasi
tertentu yang disebut advokat. Sebagaimana dipahami selama ini,
besaran wilayah Indonesia yang demikian luas membutuhkan
advokat yang tidak sedikit. Sebagaimana dinyatakan Muhammad
Fahmi Gupito,3 berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) 2005,
1Mukthie Fadjar. A, Tipe Negara Hukum, Bayu Media, Malang, 2005,2
Suko Wiyono, Otonomi Daerah dalam Negara Hukum Indonesia(Pembentukan Peraturan Daerah Partisipatif).Faza Media, Jakarta, 2006.3Muhammad Fahmi Gupito, Bantuan Hukum Di Indonesia Terkendala
Minimnya Jumlah Advokat. http://www.lbhaceh.org/Berita-Terkini/bantuan
http://localhost/var/www/apps/conversion/tmp/scratch_1/Bantuan%20Hukum%20Di%20Indonesia%20Terkendala%20Minimnya%20Jumlah%20Advokat.%20%20%20http://localhost/var/www/apps/conversion/tmp/scratch_1/Bantuan%20Hukum%20Di%20Indonesia%20Terkendala%20Minimnya%20Jumlah%20Advokat.%20%20%20http://localhost/var/www/apps/conversion/tmp/scratch_1/Bantuan%20Hukum%20Di%20Indonesia%20Terkendala%20Minimnya%20Jumlah%20Advokat.%20%20%20http://localhost/var/www/apps/conversion/tmp/scratch_1/Bantuan%20Hukum%20Di%20Indonesia%20Terkendala%20Minimnya%20Jumlah%20Advokat.%20%20%20http://localhost/var/www/apps/conversion/tmp/scratch_1/Bantuan%20Hukum%20Di%20Indonesia%20Terkendala%20Minimnya%20Jumlah%20Advokat.%20%20%20http://localhost/var/www/apps/conversion/tmp/scratch_1/Bantuan%20Hukum%20Di%20Indonesia%20Terkendala%20Minimnya%20Jumlah%20Advokat.%20%20%207/24/2019 Arg Desember 2015 Imam Ropii
4/16
4 ARGUMENTUM,VOL. 15 No. 1, Desember 2015
jumlah penduduk Indonesia sebanyak 218.868.791 jiwa, sedangkan
Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) beranggotakan 20.400
advokat di seluruh Indonesia. Dari data tersebut berarti di
Indonesia, seorang pengacara atau advokat harus memberikan
bantuan hukum untuk 10.728 orang (1:10.728).
Dari perbandingan tersebut, nampak bahwa betapa
besarnya perbandingan (njomplang = jawa) antara jumlah rakyat
Indonesia yang harus didampingi dan dibela jika harus berhadapan
dengan suatu proses hukum diperadilan (litigasi) dibandingkan
dengan jumlah advokat yang tersedia. Kondisi demikian tentu akan
berimplikasi besar pada langkanya keberadaan advokat. Kondisi
demikian akan memicu mahal ongkos jasa dalam proses konsultasi
dan bantuan hukum yang hendak dilakukan oleh warga negara
khususnya orang-orang miskin. Namun demikian tentu juga tidak
tepat untuk dijadikan sebagai alasan bahwa bantuan hukum
kepada warga negara menjadi langka dan mahal sebagai akibattidak seimbangnya jumlah tersebut. Sebab jika ada warga negara
yang benar-benar tidak mampu menunjuk atau memilih advokat
sebagai pembelanya, maka hakim akan menunjuk advokat dari
asosiasi lembaga bantuan hukum untuk bertindak sebagai
pendampingnya dengan beracara secara cuma-cuma. Keterbatasan
jumlah advokat untuk mendukung penguatan pembelaan terhadap
hak-hak masyarakat miskin diperlukan suatu gerakan untuk
menyiapkan tenaga yang dapat membantu mereka dalam
memahami dan membela mereka jauh sebelum proses hukum
formal (proses beracara) yaitu menggunakan jasa tenaga paralegal.Bedasarkan latar belakang permasalahan yang terurai di
atas, maka kehadiran tenaga paralegal dalam kehidupan sosial
masyarakat dimaksudkan untuk memberikan pencerahan,
penguatan dan penyadaran warga masyarakat akan hak-haknya
baik dibidang hukum, sosial, ekonomi dan pemerintahan guna
untuk menunjang pembangunan kesadaran dan budaya hukum
yang baik. Penguatan dan pencerahan serta penyadaran tersebut
salah satunya dilakukan melalui penyiapan tenaga paralegal yang
memiliki pengetahuan dan dasar tentang hukum, teknik negosiasi,
organisasi serta hubungan yang baik di lingkungan komunitasnya.
hukum-di-indonesia terkendala minimnya jumlah advokat.html, diakses 9 Juni
2010)
7/24/2019 Arg Desember 2015 Imam Ropii
5/16
5ARGUMENTUM,VOL. 15 No. 1, Desember 2015
Tulisan berikut mengupas tentang eksistensi paralegal, sejarah,
kedudukan, hubungan serta peran dalam masyarakat dewasa ini.
Pembahasan
Sekilas Keberadaan Tenaga Paralegal
Upaya untuk menemukan dokumen yang pasti untuk
menjelaskan sejak kapan mengawali keberadaan tenaga paralegal
di Indonesia relatif sangat sulit. Namun begitu keberadaan
paralegal di masyarakat miskin terutama sangat dirasakan
fungsionalnya untuk mengaktualisasikan berbagai potensi dan
pemahaman akan hak-hak mereka. Sebagaimana digambarkan
oleh Abdul Hakim Garuda Nusantara, paralegal muncul sebagai
reaksi atas ketidakberdayaan sistem pembelaan hukum yang
memahami dan menangkap serta memihak berbagai kondisi yang
diperlukan untuk mewujudkan hak-hak masyarakat miskin yang
secara legal diakui.4Paralegal itu keberadaannya dibutuhkan ketikahak-hak masyarakat tidak mampu diapresiasi oleh profesional
hukum karena keterbatasan akses dan kemampuan.
Dari pernyataan tersebut nampak bahwa berbagai
persoalan yang menjadi garapan paralegal berawal dari
ketidakberdayaan sistem pembelaan hukum terhadap orang-orang
miskin yang dapat ditangani secara profesional oleh para advokat,
pengacara, konsultan hukum dan juga notaris. Nyaris mereka
menyekat diri untuk mengutamakan layanan jasanya pada mereka
yang secara ekonomik dapat berefek besar. Selain itu, hak-hak
warga masyarakat miskin yang dalam sistem hukum diakui danjumlah pemiliknya sangat banyak dibandingkan dengan yang
mampu digarap oleh para profesional hukum terus digelorakan.
Oleh karena itu, dengan munculnya kesadaran warga negara akan
aktualisasi atas hak-haknya maka harus diikuti dengan memberikan
bantuan pada mereka untuk secara kontinyu menguatkan diri
melalui berbagai fasilitasi yang dilakukan oleh pemerintah dan
penguatan tenaga paralegal untuk ikut serta membantu
memberikan pencerahan dan penguatan akan hak-haknya.
Lebih lanjut, Abdul Hakim Garuda Nusantaramenyatakan
fenomena pertumbuhan paralegal di Indonesia dapat dicatat mulai
4 Abdul Hakim, Paralegal dan akses Masyarakat Terhadap Keadilan,
dalam Mulyana W. Kusumah dkk, 1991.
7/24/2019 Arg Desember 2015 Imam Ropii
6/16
6 ARGUMENTUM,VOL. 15 No. 1, Desember 2015
menonjol pada pertengahan tahun 1970 an, dimana pada waktu
itu berbagai program penyadaran akan potensi masyarakat dan
hak-hak masyarakat miskin atau yang tertinggal mulai dijalankan
oleh lembaga-lembaga swadaya masyarakat dengan persoalan
yang relatif menonjol adalah persoalan-persoalan non- hukum.5
Sebagai reaksi dan tindak lanjut atas perkembangan
kesadaran hak-hak masyarakat dibidang hukum dan sosial lainnya
yang ditandai oleh meningkatnya berbagai kasus pelanggaran
terhadap hak-hak rakyat telah menuntut peranan dan
campurtangan yang lebih banyak lagi dari para pekerja LSM dan
para pemuka masyarakat informal. Merekalah yang ditampilkan ke
depan untuk membantu masyarakat miskin dalam menuntut
berbagai hak-haknya ketika profesi pembelaan dan pencerahan
hukum kepada masyarakat masih belum semasif saat ini.
Paralegal bukan pengacara, juga bukan konsultan hukum,
dan juga bukan pokrol (bush lawyers).Keberadaan mereka jauhdari sistem hukum yang legal dalam peradilan. Mereka berada di
masyarakat yang bergerak pada situasi dimana masyarakat
mengalami permasalahan terkait hak-hak mereka sesuai dengan
karakter daerah dan sifat hubungannya. Pada daerah-daerah
pertanian sangat mungkin permasalahan berkutat pada sistem bagi
hasil atas tanah pertanian, sistem penggarapan serta gadai tanah
dan lain-lain. Di sini keadilan sangat jarang terjamah untuk dibela
dan diperkuat eksistensinya oleh para pekerja hukum profesional.
Kehadiran paralegal dalam kehidupan masyarakat
setidaknya diawali ketika hukum tidak mampu dijamah oleh orang-orang yang tidak mampu dalam memanfaatkan jasa profesional
hukum dalam membantu orang-orang tersebut mengakses hak-hak
mereka. Dalam situasi yang demikian maka mereka yang tergabung
dalam lembaga swadaya masyarakat selain juga para tokoh
masyarakat yang dianggap sedikit tahu dan paham tentang hukum
untuk membantu memberikan pencerahan dan layanan akan hak-
hak mereka. Upaya mereka dalam membantu orang-rang tersebut
sangat diterima dan mendapat dukungan masyarakat sampai
mereka mampu mengakses dan memanfaatkan para profesional
hukum untuk membantu mereka ketika hak-hak mereka harus
ditegakkan melalui proses peradilan (litigasi).
5Ibid.
7/24/2019 Arg Desember 2015 Imam Ropii
7/16
7ARGUMENTUM,VOL. 15 No. 1, Desember 2015
Terlepas dari keterbatasan kemampuan, akses terhadap
sistem hukum serta efektifitas atas keberadan tenaga paralegal,
dalam diversifikasi struktur sosial masyarakat Indonesia yang
tersebar diberbagai pelosok pedesaan kehadiran tenaga paralegal
harus diapresiasi serta didukung. Dukungan itu dapat diwujudkan
melalui pendidikan dan latihan oleh lembaga formal maupun
lembaga non formal, pemberian wadah yang jelas serta
memberikan tempat yang benar sesuai dengan kapasitas mereka
dalam sistem hukum dan peradilan serta sistem sosial masyarakat
Indonesia. Pemberian wadah merupakan salah satu wujud
pengakuan akan keberadaan tenaga para legal di Indonesia.6
Siapakah paralegal itu?
Istilah paralegal di Indonesia merupakan istilah yang sedikit
asing untuk didengar dibanding dengan istilah lainnya, misalnya
pengacara, advokat, atau juga penasehat hukum. DJ. Ravindran7memberikan gambaran siapakah pekerja paralegal itu. Menurutnya
paralegal adalah seseorang yang memiliki pengetahuan dasar
tentang hukum, baik hukum acara (formil) maupun hukum materiil
dan motivasi, sikap serta ketrampilan untuk :
1. Melaksanakan program-program pendidikan sehingga kelompok
masyarakat yang dirugikan (disadvantaged people) menyadari
hak-haknya;
2. Memfasilitasi terbantuknya organisasi rakyat sehingga mereka
bisa menuntut dan memperjuangkan hak-hak mereka;
3.
Membantu melakukan mediasi dan rekonsiliasi bila terjadiperselisihan;
4. Melakukan penyelidikan awal terhadap kasus-kasus yang terjadi
sebelum ditangani pengacara;
5. Membantu pengacara dalam membuat pernyataan-pernyataan
(gugatan/pembelaan), mengumpulkan bukti-bukti yang
dibutuhkan dan informasi lain yang relevan dengan kasus yang
dihadapi.
6Hermin Hediati Koeswadji,Peranan Pendidikan Formal Hukum dalam
Menunjang Aktivitas Para Legal, dalam Mulyana W. Kusumah dkk, 1991.7 Ravindran DJ, (editor), A Handbook on Training Paralegals (Buku
Petunjuk untuk Latihan Paralegal).Alih bahasa oleh Benny K Harman dan JB.
Gregorius. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Jakarta, 1989.
7/24/2019 Arg Desember 2015 Imam Ropii
8/16
8 ARGUMENTUM,VOL. 15 No. 1, Desember 2015
Dari uraian tersebut nampak bahwa sosok paralegal
bukanlah sebagai pengacara praktek atau ketika jaman dulu
disebut sebagai pokrol (bush lawyer). Pokrol adalah orang-orang
yang dilatih dan kemudian diuji oleh pengadilan negeri (Landraad)
untuk membantu orang-orang yang berperkara di Landraad.
Mereka menjual jasanya kepada masyarakat luas dan bisa
memasuki arena peradilan. Munculnya pokrol waktu itu sangat
terkait dengan masih langkanya sarjana hukum untuk jadi
pengacara atau advokat, yang berbeda dengan saat ini yang sudah
tersebar sentero Indonesia.
Paralegal merupakan pekerjaan lembaga swadaya
masyarakat atau pemuka masyarakat, atau tokoh pemuda yang
mempunyai fungsi utama sebagai fasilitator pengembangan
masyarakat miskin dan konsultan hukum (pelayanan hukum dasar)
masyarakat tersebut.8
Terkait dengan siapa paralegal itu, Fauzi Abdullahmengemukakan, konsep paralegal yang dikenal ditafsirkan
memiliki fungsi sebagai pendamping masyarakat yang memiliki
nilai lebih karena pengetahuan, ketrampilan, dan peran mereka
dibidang hukum, dan pada sisi lain paralegal ditafsirkan sebagai
pembantu pengacara untuk menyelesaikan pelbagai kasus hukum
yang berkenaan dengan kelompok masyarakat miskin.9
Menurut Tim Lembaga Bantuan Hukum Bali, sosok
paralegal adalah :
1.
Orang yang bukan sarjana hukum, seseorang yang tidak
menempuh dan menyelesaikan pendidikan strata satu hukum;2. Mempunyai pengetahuan hukum, seseorang yang dapat
mengerti dan menjawab permasalahan hukum secara umum;
3. Memiliki kemauan untuk membantu masyarakat sekitarnya
terutama masyarakat miskin yang sedang mengalami
permasalahan hukum, kesadaran atau panggilan jiwa yang
harus dimiliki paralegal.
Pembentukan paralegal pada awalnya diarahkan sebagai
tenaga pembantu pengacara yang berpraktek dan melayani klien
8
Abdul Hakim, Fenomena Paralegal di Indonesia..Op.Cit, dalamMulyana W. Kusumah dkk, 1991.9 Fauzi Abdullah, Ruang Li ngkup Aktivitas Paralegal di I ndoensia,
dalam Mulyana W. Kusumah dkk, 1991).
7/24/2019 Arg Desember 2015 Imam Ropii
9/16
9ARGUMENTUM,VOL. 15 No. 1, Desember 2015
dalam masalah hukum. Di beberapa negara seperti Amerika Serikat
para ahli hukum mengakui paralegal adalah profesi yang berada
langsung di bawah supervisi pengacara. Namun di Inggris Raya
didefinisikan profesi bukan pengacara tetapi mengerjakan
pekerjaan legal terlepas siapa yang mengerjakannya. Meski
demikian tidak ada definisi yang konsisten mengenai paralegal.
Berikut beberapa Pengertian tentang paralegal :
1. National Association of Licensed Paralegals Inggris Raya
mendefinisikan paralegal: Seseorang yang dididik dan dilatih
untuk melakukan tugas-tugas hukum, tetapi yang tidak
memenuhi syarat sebagai pengacara.
2. ABA (American Bar Association) mendefrinisikan paralegal
sebagai orang yang memenuhi syarat dengan pendidikan dan
pelatihan atau pengalaman kerja di kantor pengacara, kantor
hukum, korporasi, badan pemerintah, atau badan lainnya yang
melakukan pekerjaan legal substansif yang didelegasikankepadanya namun dibawah tanggung jawab langsung
pengacara.
3. National Federation of Paralegal Associations (NFPA) Amerika
Serikatmendefinisikan paralegal adalah kualifikasi orang telah
menempuh pendidikan, latihan (training) dan pengalaman
kerja untuk melakukan pekerjaan legal substanstif yang
memerlukan pengetahuan mengenai konsep hukum dan yang
lazimnya, namun tidak secara ekslusif dilakukan oleh
pengacara.
4.
National Association of Legal Assistants (NALA) AmerikaSerikat, Paralegal yang juga dikenal sebagai asisten legal adalah
orang yang membantu pengacara dalam menyampaikan jasa
hukum. Mereka didik dan dilatih melalui pendidikan formal,
training dan pengalaman. Tenaga paralegal mempunyai
pengetahuan dan keahlian mengenai sistem hukum substantif
dan hukum prosedural serta memenuhi syarat untuk
melakukan pekerjaan yang bersifat hukum di bawah
pengawasan seorang pengacara.
Jika dicermati dari beberapa definisi paralegal, paralegal
lebih dikonstruksikan sebagai asisten/pembantu pengacara
sehingga setiap apa yang dikerjakan selalu berada dan dibawahpengawasan dan kendali pengacara. Definisi yang didalamnya
7/24/2019 Arg Desember 2015 Imam Ropii
10/16
10 ARGUMENTUM,VOL. 15 No. 1, Desember 2015
menggambarkan posisi paralegal tersebut tentunya berbeda
dengan realitas yang ada di masyarakat sesuai dengan gagasan
awalnya, yakni sebagai pelayan hukum masyarakat miskin. Oleh
karena itu tepat sekali pemilahan penafsiran eksisten paralegal
sebagaimana dikemukakan oleh Fauzi Abdullah di atas sebagai
dasar telaah tentang siapa paralegal itu.
Eksistensi Paralegal dalam Masyarakat.
Di dalam struktur kehidupan masyarakat, keberadaan
profesi hukum (advokat ataupun pengacara praktek) dirasakan
telah lama keberadaanya. Profesi advokat telah ada dan dikenal
jauh sebelum proklamasi kemerdekaan nasional dikumandangkan
di Indonesia. Sebagaimana dikemukakan oleh Abdul Hakim Garuda
Nusantara dalam tulisannya berjudul Paralegal sebagai bagian dari
profesi pelayanan hukum di Indonesia, dimana pada tahun 1947
telah diperkenalkannya peraturan yang mengatur tentang profesiadvokat yang dikenal dengan Reglement op de Rechterlijke
organisatie en het Beleid der Justitie in Indonesia (S. 1847 no. 23
yo. 1848 no. 57).10
Pengaturan secara formal tersebut merupakan indikasi kuat
bahwa gerakan penasehatan dan pembelaan terhadap hak-hak
masyarakat secara sosiologis telah berlangsung sejak lama sejalan
dengan keberadaan masyarakat manusia itu sendiri tentunya
dengan bentuk dan ciri yang sesuai dengan kondisi masyarakat
saat itu. Untuk mengendalikan dan mengatur serta memberikan
keabsahan gerakan para pembela hak-hak masyarakatdikuatkanlah melalui suatu aturan tentang advokat sebagaimana
tersebut di atas. (Untuk saat ini pengaturana Advokat telah diatur
dengan UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat)
Perkembangan profesi hukum (advokat) yang terakhir
dilahirkannya undang-undang yang mengatur tentang profesi itu,
yakni UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Melalui aturan
hukum inilah profesi advokat memiliki wadah dan berbagai hal
diatur sehingga advokat memasuki era baru sebagai salah satu
pilar penting dalam proses penegakan hukum, dan bukannya
bagian dari penegak hukum yang sering salah kaprah di masyarakat
dan akademis yang sering disebutkan. Sebab penegak hukum
10DJ. Ravindran, Op. Cit, .
7/24/2019 Arg Desember 2015 Imam Ropii
11/16
11ARGUMENTUM,VOL. 15 No. 1, Desember 2015
sebagai aparat negara/publik memiliki karakter yang khas, yakni
memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan,
penghentian, memanggil, memaksa dan bila diperlukan dan cukup
bukti untuk menahan yang tentu kewenangan itu tidak dimiliki
oleh advokat.
Selanjutnya bagaimana keberadaan paralegal dalam sistem
hukum dan peradilan kita? Aturan hukum kita belum mengatur
tentang keberadaan dan aktivitas dari paralegal meskipun secara
sosilogis keberadaan dan kegiatan mereka banyak mengisi ruang
pelayanan hukum di masyarakat. Sedangkan dalam sistem
peradilan kita yang memiliki akses untuk dapat tampil dan diakui
dalam pembelaan hak-hak tersangka, terdakwa hanya mereka
yang disebut sebagai advokat yang telah memenuhi syarat-syarat
yang ditentukan. Selain advokat mereka tidak diakui keberadan
dan aktivitas pembelaan dalam proses peradilan (litigasi).
Kegiatan paralegal sebagai salah satu pengisi ruang subprofesi di luar pengadilan dalam penasehatan, pembelaan hukum
masyarakat yang terutama masyarakat miskin keberadaannya akan
sangat dirasakan ketika mereka memiliki keterbataan untuk
melakukan konsultasi dan terlebih lagi meminta untuk dibela hak-
haknya oleh para pekerja profesional hukum walaupun secara
cuma-cuma saat menghadapi permasalahan hukum di masyarakat.
Dalam kondisi yang demikian masyarakat akan mencaritemukan
sosok tokoh (tokoh masyarakat) atau organisasi (LSM) yang mau
dengan sukarela atau dengan kerelaan yang ada untuk
memberikan pencerahan dan pelayanan atas berbagaipermasalahannya (layanan) hukum kepada mereka. Terobosan
untuk membela hak-hak mayarakat miskin secara kultural dan
sosial ini tentunya harus mendapatkan apresiasi terutama
kalangan profesional hukum yang tergabung dalam Lembaga
Bantuan Hukum (LBH) dan juga kalangan kampus yang meiliki
fakultas hukum melalui kegiatan pelatihan kilat tentang hukum
materiil dan formil untuk memperkuat mereka.
Di tengah ketatnya upaya untuk memberikan pelayanan
bantuan hukum oleh para profesional hukum, kehadiran tenaga
paralegal di masyarakat tentu sangat dibutuhkan. Kepada
merekalah masyarakat miskin berharap mendapatkan pencerahandan pelayanan hukum untuk mencari solusi pemecahan terkait
7/24/2019 Arg Desember 2015 Imam Ropii
12/16
12 ARGUMENTUM,VOL. 15 No. 1, Desember 2015
dengan hak-hak yang mereka hadapi.
Paralegal memiliki peran penting bagi masyarakat miskin
dan marjinal. Paralegal muncul di satu sisi sebagai reaksi atas
ketidakberdayaan negara dalam mewujudkan hak-hak masyarakat
yang dijamin undang-undang, dan di sisi lain karena profesi hukum
seperti advokat juga belum mampu mendorong terwujudnya hak-
hak masyarakat tersebut. Jumlah advokat tak sebanding dengan
jumlah penduduk, termasuk mereka yang secara nyata
membutuhkan pendampingan sangat membutuhkan kehadiran
keberadan tenaga paralegal.11
Sebagai salah satu komponen penting dalam memperkuat
hak-hak warga masyarakat, tenaga paralegal sekurang-kurangnya
memiliki tiga lingkup tugas sebagai berikut :
1. Pemberian Bantuan Hukum. Memahami kualifikasi dan
konstruksi posisi yang dimiliki oleh paralegal, maka bentuk
bantuan hukum yang dapat dilakukan oleh tenaga paralegalsebatas meliputi : 1) Melakukan investigasi kasus; 2)
Melakukan konsultasi hokum; 3) Melakukan pendampingan di
luar pengadilan baik itu berupa mediasi maupun negoisasi
2. Pemberdayaan Hukum. Bentuk pemberdayaan dalam
memberikan bantuan hukum kepada warga masyarakat
dilakukan dalam bentuk antara lain sebagai berikut : 1)
Melakukan pendidikan hukum (pemahaman dan pencerahan
aturan hukum) pada masyarakat di lingkungan
sekitar/komunitas dimana mereka bertempat tinggal. 2)
Melakukan pengorganisasian terhadap warga masyarakat yangmemerlukan bantuan dan penguatan hukukum atas hak-
haknya di lingkungan sekitar/komunitas tinggal mereka.
3. Pendokumentasian Hukum aktivitas paralegal. Bentuk
kegiatan dari tugas paralegal antara lain berupa kegiatan
pengumpulan data (baik berupa dokumen maupun foto) yang
berkaitan dengan kerja-kerja paralegal dalam menjalankan
tugas pemberian bantuan hukum maupun tugas
pemberdayaan masyarakat.
11 Irsyad Thamrin M dan M. Farid, Panduan Bantuan Hukum Bagi
Paralegal, LBH Yogyakarta dan Tifa Foundation, Cetakan I: Yoyakarta, Juni
2010
7/24/2019 Arg Desember 2015 Imam Ropii
13/16
13ARGUMENTUM,VOL. 15 No. 1, Desember 2015
Penguatan Eksistensi Paralegal di masyarakat.
Menyadari betapa sangat pentingnya untuk menjangkau
aktivitas guna memberikan bantuan hukum dasar dari warga
negara miskin yang jauh dari jamahan para pengemban profesi
hukum, maka harus diupayakan dengan berbagai ihtiar untuk
memberdayakan tenaga paralegal. Melalui hal itu dimaksudkan
selain untuk memperkuat dan mendorong keberadaan dan
perkembangan tenaga paralegal dalam mengemban tugas
memberikan bantuan hukum dasar bagi warga negara miskin
sekaligus memperluas wilayah dan jumlah warga negara yang tidak
terjamah oleh para profesional hukum yang dapat dibantu untuk
memberdayakan diri melalui paralegal tersebut.
Penguatan terhadap para tenaga paralegal secara
konseptual dapat ditempuh melalui dua pendekatan, yakni
pendekatan formal dan pendekatan informal. Penguatan paralegal
melalui jalur formal dimaksudkan adalah pemberian berbagaipengetahuan melalui diklat tentang hukum, kelembagaan hukum
dan sistem peradilan oleh lembaga-lembaga resmi. Lembaga resmi
yang dimaksud antara lain melalui fakultas hukum, pendidikan dan
latihan secara terpadu oleh personil Lembaga Penegak Hukum
(Kepolisian, Kejaksanaan, dan Kehakiman) baik lingkungan
Mahkamah Agung ataupun Mahkamah Konstitusi dengan
mendesain kurikulum diklat yang tepat.
Melalui kegiatan yang dilakukan oleh lembaga-lembaga
formal tersebut diharapkan para tenaga paralegal dapat lebih
meningkat pemahamannya terhadap hukum dan sistem peradilansehingga mereka mampu memberikan pemahaman secara benar
kepada warga negara yang kelak menjadi bagian yang harus
difasilitasi atau dibantu. Paralegal dapat mengarahkan dan
memahamkan terhadap berbagai kemungkinan yang terbaik jika
warga masyarakat benar-benar menghadapi permasalahan hukum
terkait dengan hak-hak mereka.
Kedua melalui pendekatan non formal. Pendekatan ini
dilakukan oleh lembaga di luar struktur peradilan, yakni oleh YLBHI
serta organisasi masyarakat yang peduli terhadap upaya
penguatan paralegal. Melalui pendekatan tersebut diharapkan
pemahaman tenaga paralegal terhadap hukum dan sistemperadilan dapat meningkat dan semakin solid berperan dalam
7/24/2019 Arg Desember 2015 Imam Ropii
14/16
14 ARGUMENTUM,VOL. 15 No. 1, Desember 2015
memberikan bantuan pelayanan hukum dasar bagi warga negara.
Mereka sebagai pengisi celah pelayanan hukum bagi masyarakat
maupun memfasilitasi berbagai kepentingan pemecahan masalah
sosial lainnya. Untuk itu sudah waktunya keberadaan mereka
untuk diakui melalui pemberian wadah yang jelas bagi mereka.
Bahkan di era sekarang tenaga paralegal dapat dijadikan sebagai
agen pembaharuan dan informasi bagi pemerintah daerah untuk
membantu menyosialisasikan berbagai program dan kebijakan
pembangunan bagi masyarakat. Pada sisi lain mereka juga bisa
berperan sebagai penyambung lidah masyarakat untuk
disampaikan kepada pemerintah jika ada kebijakan/tindakan
pemerintah yang berdampak kurang baik bagi masyarakat.
Keberadaan paralegal yang non formal mungkin jauh lebih dekat
dan komunikatif dibandingkan dengan lembaga formal yang ada
ketika masyarakat menghadapi persoalan di lingkungannya.
Sebuah gagasan dan aksi yang menarik terkait denganpenguatan paralegal adalah dibentuknya organisasi paralegal di
daerah, seperti yang dilakukan beberapa daerah melalui Program
Bantuan Hukum Berbasis Masyarakat (BHM) yang dilaksanakan
tiga lembaga di 3 propinsi, yaitu Kantor Bantuan Hukum (KBH) di
Lampung, RACA di Jawa Barat, Gravitasi Mataram di NTB dengan
dukungan Justice for The Poor. Dalam catatan mereka, selama
lima tahun berjalannya program BHM, posko bantuan hukum di
tingkat komunitas dan paralegal sebagai ujung tombaknya telah
mendapat kepercayaan dari masyarakat sebagai pusat pendidikan
hukum maupun menyediakan nasihat/ pertolongan tingkatpertama kepada masyarakat yang berhadapan dengan kasus
hukum. (http://www.paralegalindonesia.org/berita/ opini/meng-
gagas-asosiasi-paralegal-di-daerah/, diakses 20-1-11). Rintisan
penguatan paralegal tersebut harus diapresiasi dan didukung
untuk dikembangkan di daerah lain dalam upaya pembentukan
wadah dan jaringan melalui tangan-tangan dingin para profesional
hukum dan kita yang peduli akan hak-hak orang miskin.
Peran Paralegal dalam Penguatan Kesadaran Hukum
Masyarakat.
Analisis sosial yang dilakukan seorang paralegal tentu tetapmerujuk pada aturan yang ada. Karena itu, meskipun bukan
http://www.paralegalindonesia.org/berita/%20opini/meng-gagas-asosiasi-paralegal-di-daerah/http://www.paralegalindonesia.org/berita/%20opini/meng-gagas-asosiasi-paralegal-di-daerah/http://www.paralegalindonesia.org/berita/%20opini/meng-gagas-asosiasi-paralegal-di-daerah/http://www.paralegalindonesia.org/berita/%20opini/meng-gagas-asosiasi-paralegal-di-daerah/http://www.paralegalindonesia.org/berita/%20opini/meng-gagas-asosiasi-paralegal-di-daerah/http://www.paralegalindonesia.org/berita/%20opini/meng-gagas-asosiasi-paralegal-di-daerah/7/24/2019 Arg Desember 2015 Imam Ropii
15/16
15ARGUMENTUM,VOL. 15 No. 1, Desember 2015
seorang sarjana hukum, seorang paralegal perlu memahami
konsep dasar hukum di Indonesia. Mulai dari konstitusi hingga
peraturan yang lebih spesifik. Terutama yang paling dibutuhkan
adalah pengetahuan dan pemahaman tentang problem yang sering
mendera masyarakat. Katakanlah masalah lingkungan, hak atas
kesehatan, ketenagakerjaan, perlindungan anak, konsumen, dan
hak-hak individu ketika berhadapan dengan polisi dan jaksa.
Tenaga paralegal dengan segala pengetahuan dan
kemampuan yang dimiliki diharapkan juga mampu berperan dalam
memfasilitasi bagi tumbuhnya keswadayaan hukum masyarakat.
Dengan fasilitasi, dukungan dan pencerahan yang diberikan
paralegal masyarakai digiring untuk memiliki kemampuan secara
sendiri dan mandiri untuk mempertahankan hak-haknya.
Seorang atau kelompok paralegal juga dituntut untuk dapat
membantu pengembangan potensi dan pemahaman hak dan
kewajiban serta tanggungjawab sebagai warga masyarakat.Masyarakat yang sadar akan hak-hak dan kewajiban serta
tanggungjawab merupakan harapan semua pihak terutama negara,
dan inilah tujuan yang sebenarnya dari apapun yang dilakukan oleh
negara. Selain itu para tenaga paralegal diharapkan juga mampu
untuk menjadi konsultan hukum rakyat miskin dalam mendukung
kesadaran hukum yg kritis namun tetap prosedural.
Penutup
Keterbatasan jumlah advokat dibandingkan dengan jumlah
penduduk belum mampu mengadvokasi diri (menggunakan jasaadvokat) merupakan problem yang perlu mendapat perhatian.
Kelangkaan pembelaan terhadap hak-hak masyarakat miskin (hak
hukum, hak sosial, hak politik dan lain-lain) dapat dijadikan
sebagai pembenar dan media untuk membangkitkan kembali
pentingnya keberadan tenaga paralegal. Dijaman yang modern ini
sangat mendesak warga masyarakat miskin untuk mendapatkan
perlindungan atas hak-haknya dalam suasana jauhnya dari
jamahan para profesional hukum.
Kehadiran tenaga paralegal dengan segala makna dan
fungsinya, yakni sebagai asisten pengacara atau sebagai
pendamping masyarakat miskin dalam mepertahankan hak-haknyaharus dikuatkan. Bentuk penguatan yang dapat dilakukan antara
7/24/2019 Arg Desember 2015 Imam Ropii
16/16
16 ARGUMENTUM,VOL. 15 No. 1, Desember 2015
lain melalui diklat keparalegalan serta pembentukan wadah dan
jaringan bagi mereka untuk mempermudah aktivitas pembelaan.
Keberadaan tenaga paralegal juga dapat dimanfaatkan sebagai
agen publikasi dan sosialisasi berbagai kebijakan pemerintah/
pemerintah daerah kepada masyarakat yang terbatas akses
informasinya.
-----
DAFTAR PUSTAKA
Abdul Hakim Garuda Nusantara, Paralegal dan akses Masyarakat
Terhadap Keadilan, (Makalah) Yayasan Lembaga Bantuan
Hukum Indonesia, Jakarta, 1991.
Irsyad Thamrin M dan M. Farid, Panduan Bantuan Hukum Bagi
Paralegal, LBH Yogyakarta dan Tifa Foundation, Cetakan I:
Yoyakarta, Juni 2010.Mukthie Fadjar. A, Tipe Negara Hukum, Bayu Media, Malang,
2005,
Muhammad Fahmi Gupito, Bantuan Hukum di Indonesia
Terkendala Minimnya Jumlah Advokat
http://www.lbhaceh.org/Berita-Terkini/bantuan hukum-di-
indonesia terkendala inimnya jumlah advokat.html diakses
9 Juni 2010..
Mulyana W. Kusumah (dkk), Paralegal dan Akses Masyarakat
Terhadap Keadilan. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum
Indonesia, Jakarta, 1991Ravindran DJ, (editor), A Handbook on Training Paralegals (Buku
Petunjuk untuk Latihan Paralegal). Alih bahasa oleh Benny
K Harman dan JB. Gregorius. Yayasan Lembaga Bantuan
Hukum Indonesia, Jakarta, 1989.
Suko Wiyono, Otonomi Daerah dalam Negara Hukum Indonesia
(Pembentukan Peraturan Daerah Partisipatif). Faza Media,
Jakarta, 2006,
http://www.paralegalindonesia.org/berita/opini/menggagas-
asosiasi-paralegal-di-daerah/,diakses 20-1-2011.
http://www.lbhaceh.org/Berita-Terkini/bantuan-hukum-di-indonesia-terkendala-minimnya-jumlah-advokat.htmlhttp://www.lbhaceh.org/Berita-Terkini/bantuan-hukum-di-indonesia-terkendala-minimnya-jumlah-advokat.htmlhttp://www.lbhaceh.org/Berita-Terkini/bantuan-hukum-di-indonesia-terkendala-minimnya-jumlah-advokat.htmlhttp://www.lbhaceh.org/Berita-Terkini/bantuan%20hukum-di-indonesia%20terkendala%20inimnya%20jumlah%20advokat.htmlhttp://www.lbhaceh.org/Berita-Terkini/bantuan%20hukum-di-indonesia%20terkendala%20inimnya%20jumlah%20advokat.htmlhttp://www.lbhaceh.org/Berita-Terkini/bantuan%20hukum-di-indonesia%20terkendala%20inimnya%20jumlah%20advokat.htmlhttp://www.paralegalindonesia.org/berita/opini/menggagas-asosiasi-paralegal-di-daerah/http://www.paralegalindonesia.org/berita/opini/menggagas-asosiasi-paralegal-di-daerah/http://www.paralegalindonesia.org/berita/opini/menggagas-asosiasi-paralegal-di-daerah/http://www.paralegalindonesia.org/berita/opini/menggagas-asosiasi-paralegal-di-daerah/http://www.paralegalindonesia.org/berita/opini/menggagas-asosiasi-paralegal-di-daerah/http://www.lbhaceh.org/Berita-Terkini/bantuan%20hukum-di-indonesia%20terkendala%20inimnya%20jumlah%20advokat.htmlhttp://www.lbhaceh.org/Berita-Terkini/bantuan%20hukum-di-indonesia%20terkendala%20inimnya%20jumlah%20advokat.htmlhttp://www.lbhaceh.org/Berita-Terkini/bantuan-hukum-di-indonesia-terkendala-minimnya-jumlah-advokat.htmlhttp://www.lbhaceh.org/Berita-Terkini/bantuan-hukum-di-indonesia-terkendala-minimnya-jumlah-advokat.htmlhttp://www.lbhaceh.org/Berita-Terkini/bantuan-hukum-di-indonesia-terkendala-minimnya-jumlah-advokat.html