Arsip Nasional Republik Indonesia - anri.go.idanri.go.id/assets/download/11Protap No 32 Tahun 2010 tentang... · Peraturan Pemerintah Nomor 21 ta hun 2004 tentang Penyusunan Rencana

Arsip Nasional Republik Indonesia

LEMBAR PERSETUJUAN

Substansi Prosedur Tetap tentang Penyusunan Penetapan Kinerja telah saya setujui.

Disetujui di Jakarta

pada tanggal Juni 2010

Plt. SEKRETARIS UTAMA,

GINA MASUDAH HUSNI


PROSEDUR TETAP

NOMOR 32 TAHUN 2010

TENTANG

PENYUSUNAN PENETAPAN KINERJA

BAB I PENDAHULUAN

A. Umum

Setelah proses perencanaan dan penganggaran selesai, penetapan kinerja

merupakan bagian terpenting dalam manajemen kinerja dan merupakan sesuatu yang akan

diukur. Untuk menetapkan kinerja, setiap unit kerja menentukan seperangkat indikator

kinerja yang akan digunakan untuk mengukur atau menilai tingkat keberhasilan dari

aktivitas yang dilaksanakan oleh setiap unit kerja. seperangkat indikator kinerja digunakan

untuk meyakinkan bahwa kinerja setiap unit kerja dalam satuan organisasi akan membuat

suatu kemajuan menuju tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Untuk mengukur keberhasilan organisasi (ANRI), indikator kinerja dibagi

menjadi tiga tingkatan yaitu tingkat satuan kerja, tingkat unit kerja, tingkat

kementerian/lembaga. Indikator kinerja tingkat satuan kerja untuk mengukur keberhasilan

pelaksanaan kegiatan atau sub kegiatan, indikator tingkat unit kerja (eselon I) digunakan

untuk mengukur kegiatan sub program dan program, sedangkan indikator yang digunakan di

tingkat kementerian/lembaga untuk mengukur berbagai keberhasilan pelaksanaan program

dan pelaksanaan tanggung jawab lainnya sesuai dengan paraturan perundang-undangan yang

berlaku.

Proses ini dilakukan dalam perencanaan strategis, namun untuk membuat rencana

kinerja yang lebih rinci, perlu penetapan ukuran kinerja/indikator keluaran (output) dan hasil

(outcome) yang digunakan untuk mengukur keberhasilan program/kegiatan unit kerja dalam

mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis. Dengan

ditetapkannya Indikator Kinerja Utama secara formal di lingkungan ANRI yang telah

disepakati bersama oleh pimpinan organisasi sampai dengan pejabat level bawah,

diharapkan akan diperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam

menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik serta diperolehnya ukuran keberhasilan

dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan

ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja. Sehingga para pelaksana dan pimpinan dalam

mengelola usaha-usaha organisasi agar mencapai hasil atau berkinerja tinggi. Indikator

kinerja ini dapat dijelaskan mulai dari pengukuran kinerja sampai pada hal-hal yang rinci

dalam mengelola organisasi secara umum agar berjalan efektif dan efisien. Oleh karena itu

bahwa pengukuran kinerja sangat penting untuk mengetahui kinerja dan hasil dengan

menjelaskan jika kita tidak bisa mengetahui kinerja dan hasil kita sendiri.

B. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Prosedur Tetap tentang Penyusunan Penetapan Kinerja dimaksudkan

untuk memperoleh informasi kinerja dalam menyelenggarakan tugas-tugas umum

pemerintahan dan pembangunan.

Tujuan Prosedur Tetap tentang Penyusunan Penetapan Kinerja untuk memperoleh

ukuran keberhasilan dari pencapaian tujuan dan sasaran ANRI dalam melaksanakan

pembangunan di bidang kearsipan yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan

akuntabilitas kinerja.

C. Ruang Lingkup

Prosedur tetap tentang Penyusunan Penetapan Kinerja ini meliputi penyusunan

dan pengoordinasian penetapan kinerja, uraian prosedur, cara penyusunan penetapan kinerja,

pelaksana, dan norma waktu yang dipergunakan untuk menyelesaikan penyusunan

penatapan kinerja.

D. Dasar

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5071);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan

Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2004 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406);

4. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah;

5. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;


- 3 -

6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007,

tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi

Pemerintah;

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/21/M.PAN/11/2008

tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP);

8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 22 Tahun 2008

tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas;

9. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2006 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Arsip Nasional Republik Indonesia sebagaimana telah dua

kali diubah terakhir dengan Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia

Nomor 05 Tahun 2010;

10. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2009 tentang

Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Prosedur Tetap di Lingkungan Arsip Nasional

Republik Indonesia.

E. Pengertian

Dalam Prosedur Tetap ini yang dimaksud dengan:

1. Sasaran adalah menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang

akan dilakukan untuk mencapai tujuan, sasaran ini memberikan fokus pada penyusunan

kegiatan, sehingga bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai.

2. Program adalah berbagai rencana secara menyeluruh dan merupakan satu kesatuan

antara satu dengan yang lainnya saling berhubungan, dan secara urut-urutan, atau

rencana yang masih bersifat menyeluruh dijabarkan kedalam kegiatan-kegiatan

operasional, kegiatan-kegiatan operasional mempunyai tujuan dan sasaran yang sifatnya

sudah terarah dan khusus.

3. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan

kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program yang terdiri

dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik berupa personil, barang modal

termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa jenis sumber daya

tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk

barang/jasa.

4. Penetapan kinerja adalah merupakan ikhtisar kinerja dari rencana kinerja tahunan yang

akan dicapai dan disepakati antara pihak yang menerima tugas dan tanggung jawab

kinerja dengan pihak yang memberi tugas dan tanggung jawab kinerja secara

berjenjang.

5. Indikator Kinerja adalah suatu ukuran kualitatif dan kuantitatif yang menggambarkan

tingkat capaian suatu sasaran atau tujuan yang ditetapkan.


- 4 -

6. Indikator Masukan (input) memberikan gambaran mengenai sumber daya yang

digunakan untuk menghasilkan output dan outcome, misalnya SDM, dana, material,

waktu, teknologi, dan sebagainya.

7. Indikator Proses (process) memberikan gambaran mengenai langkah-langkah yang

dilaksanakan dalam menghasilkan barang atau jasa.

8. Indikiator Keluaran (output) memberikan gambaran mengenai output dalam bentuk

barang atau jasa yang dihasilkan dari akitifitas/kegiatan.

9. Indikator Hasil (outcome) memberikan gambaran mengenai hasil aktual atau yang

diharapkan dari barang dan jasa yang diproduksi/dihasilkan oleh organisasi atau dengan

kata lain dapat diartikan segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran

kegiatan pada jangka menengah. Hasil ini kadang-kadang dapat diperoleh langsung

setelah barang atau jasa selesai. Dalam banyak kondisi, hasil baru akan diperoleh setelah

rentang waktu cukup lama dan sebaiknya dapat terukur bagi organisasi.

10. Indikator manfaat (benefit) memberikan gambaran kegunaan suatu output yang

dirasakan langsung oleh masyarakat atau menggambarkan manfaat yang diperoleh dari

indikator hasil.

11. Indikator dampak (impacts) menggambarkan pengaruh yang ditimbulkan dari manfaat

yang diperoleh dari hasil kegiatan.

12. Pejabat Fungsional: Fungsional Perencana Madya/Muda/Pertama.


- 5 -

BAB II

PROSEDUR PENYUSUNAN PENETAPAN KINERJA

Prosedur Penyusunan Penetapan Kinerja ANRI melalui tahapan sebagai berikut:

1. TU Kepala ANRI menerima, membaca, dan mencatat surat dari MENPAN dan RB perihal

Penyusunan LAKIP dan Penetapan Kinerja Kementrian/Lembaga, serta menyampaikan

kepada Kepala ANRI.

2. Kepala ANRI menerima, memahami, dan mendisposisikan surat dari MENPAN dan RB

perihal Penyusunan LAKIP dan Penetapan Kinerja Kementrian/Lembaga kepada Sekretaris

Utama.

3. Sekretaris Utama menerima, memahami, mendisposisikan dan menugaskan kepada Kepala

Biro (Karo) Perencanaan untuk menyusun penetapan rencana kinerja ANRI.

4. Karo Perencanaan menerima, memahami, mendisposisikan dan menugaskan kepada Kepala

Bagian (Kabag) Program dan Anggaran untuk menyusun penetapan rencana kinerja ANRI.

5. Kabag Program dan Anggaran menerima, memahami, mengoordinasikan, mendisposisikan

dan menugaskan kepada Kasubag Penyusunan Program untuk menyusun Penetapan Kinerja

ANRI.

6. Kasubag Penyusunan Program menerima, memahami dan menugaskan Perencana/Pelaksana

menyiapkan konsep Nota Dinas atas Nama Sekretaris Utama yang ditujukan kepada Unit Kerja

kerja Eselon I dan II.

7. Perencana/Pelaksana menerima penugasan membuat dan menyiapkan Nota Dinas beserta

lampirannya atas nama Sekretaris Utama perihal penyusunan Penetapan Kinerja yang

ditujukan kepada Unit Kerja Eselon I dan Unit Kerja Eselon II serta melaporkan hasil

pembuatan nota dinas kepada Kasubag Penyusunan Program.

8. Kasubag Penyusunan Program menerima, meneliti, dan mengoreksi Nota Dinas beserta


ditujukan untuk Unit Kerja Eselon I dan Unit Kerja Eselon II dan menyampaikan kepada

Kabag Program dan Anggaran.

9. Kabag Program dan Anggaran menerima, meneliti, mengoreksi dan memaraf Nota Dinas

beserta lampirannya atas nama Sekretaris Utama perihal penyusunan Penetapan Kinerja

yang ditujukan untuk Unit Kerja Eselon I dan Unit Kerja Eselon II dan menyampaikan

kepada Kepala Biro Perencanaan.

10. Karo Perencanaan menerima, meneliti, mengoreksi dan memaraf Nota Dinas beserta


ditujukan untuk Unit Kerja Eselon I dan Unit Kerja Eselon II dan menyampaikan kepada

Sekretaris Utama.


- 6 -

11. Sekretaris Utama menerima, meneliti, mengoreksi dan menandatangani Nota Dinas beserta

lampirannya atas nama Sekretaris Utama perihal penyusunan Penetapan Kinerja dari Kepala

Biro Perencanaan kepada TU Sekretaris Utama untuk disampaikan kepada pejabat Eselon I

dan II.

12. TU Sekretaris Utama menerima, memberi nomor, mendokumentasikan dan menyampaikan

kepada pejabat eselon I dan II.

(Proses 1 s.d.12 dilakukan 2 hari kerja)

13. Pejabat Eselon I dan II menerima, mempelajari, memahami, berkoordinasi, dan menyusun

Penetapan Kinerja Unit Kerja Eselon I dan II dan selanjutnya disampaikan kepada Sekretaris

Utama. (5 hari kerja)

14. Sekretaris Utama menerima, meneliti, mengoreksi, melakukan koordinasi dan mendisposisikan

Penetapan Kinerja Unit Kerja Eselon I dan II kepada Karo Perencanaan. (1 hari kerja)

15. Karo Perencanaan menerima, meneliti, mengoreksi, mengoordinasi dan mendisposisikan

Penetapan Kinerja Unit Kerja Eselon I dan II kepada Kabag Program dan Anggaran.

(1 hari kerja)

16. Kabag Program dan Anggaran menerima, meneliti, mengoreksi, melakukan koordinasi dan

mendisposisikan Penetapan Kinerja Unit Kerja Eselon I dan II kepada Kasubag Penyusunan

Program. (1 hari kerja)

17. Kasubag Penyusunan Program menerima, meneliti, mengoreksi, dan menugaskan kepada

Perencana/Pelaksana untuk mengumpulkan dan menelaah Penetapan Kinerja Eselon I dan II

serta menyusun Penetapan Kinerja Kepala ANRI. (1 hari kerja)

18. 18.1 Perencana/Pelaksana menerima penugasan mengumpulkan, menginventarisasi, dan

menelaah Penetapan Kinerja Eselon I dan II serta mengolah dan menyusun Penetapan

Kinerja Kepala ANRI;

18.2 Perencana/Pelaksana membuat dan menyiapkan konsep surat perihal penyampaian

Penetapan Kinerja ANRI yang ditujukan kepada Menteri Negara Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang selanjutnya disampaikan kepada

Kasubag Penyusunan Program.

(Proses 18.1 s.d. 18.2 dilakukan 15 hari kerja)

19. Kasubag Penyusunan Program menerima, mempelajari, meneliti, mengoreksi, dan memaraf

Penetapan Kinerja Kepala ANRI dan surat perihal penyampaian Penetapan Kinerja ANRI

yang ditujukan kepada MENPAN dan RB dan selanjutnya disampaikan kepada Kabag.

Program dan Anggaran. (1 hari kerja)

20. Kabag Program dan Anggaran menerima, mempelajari, meneliti, mengoreksi, dan memaraf

Penetapan Kinerja Kepala ANRI dan surat perihal penyampaian Penetapan Kinerja ANRI

yang ditujukan kepada MENPAN dan RB dan selanjutnya disampaikan kepada Karo


- 7 -

Perencanaan. (1 hari kerja)

21. Karo Perencanaan menerima, mempelajari, meneliti, mengoreksi, dan memaraf Penetapan

Kinerja Kepala ANRI dan surat perihal penyampaian Penetapan Kinerja ANRI yang

ditujukan kepada MENPAN dan RB dan selanjutnya disampaikan kepada Sekretaris Utama.

(1 hari kerja)

22. Sekretaris Utama menerima, mempelajari, meneliti, mengoreksi, dan memaraf Penetapan

Kinerja Kepala ANRI dan surat perihal penyampaian Penetapan Kinerja ANRI yang

ditujukan kepada MENPAN dan RB dan selanjutnya disampaikan kepada Kepala ANRI.

(1 hari kerja)

23. Kepala ANRI menerima, meneliti, mengoreksi, dan menyetujui Penetapan Kinerja Eselon II

dan menandatangani Penetapan Kinerja Eselon I dan Kepala ANRI beserta surat perihal

penyampaian Penetapan Kinerja ANRI yang ditujukan kepada MENPAN dan RB,

selanjutnya disampaikan kepada TU Kepala ANRI.

24. TU Kepala ANRI menerima, membaca, mencatat, memberi nomor, mendokumentasikan

Penetapan Kinerja Eselon I dan II beserta surat perihal penyampaian Penetapan Kinerja

ANRI yang ditujukan kepada MENPAN dan RB serta menyampaikan kepada Sekretaris

Utama.

25. Sekretaris Utama menerima dan mendisposisikan Penetapan Kinerja Kepala ANRI, Eselon I

dan II beserta surat perihal penyampaian Penetapan Kinerja ANRI yang ditujukan kepada

MENPAN dan RB kepada Kepala Biro Perencanaan.

26. Karo Perencanaan menerima dan mendisposisikan Penetapan Kinerja Eselon I dan II ANRI

beserta surat perihal penyampaian Penetapan Kinerja ANRI yang ditujukan kepada

MENPAN dan RB kepada Kabag Program dan Anggaran.

27. Kabag Program dan Anggaran menerima dan mendisposisikan Penetapan Kinerja Kepala

ANRI, Eselon I dan II beserta surat perihal penyampaian Penetapan Kinerja ANRI yang

ditujukan kepada MENPAN dan RB kepada Kasubag Penyusunan Program.

28. Kasubag Penyusunan Program menerima dan menugaskan Perencana/Pelaksana untuk

mengirim Penetapan Kinerja Kepala ANRI, Eselon I dan II beserta surat perihal

penyampaian Penetapan Kinerja ANRI yang ditujukan kepada MENPAN dan RB.

29. Perencana/Pelaksana menerima penugasan mendokumentasikan dan mengirim Penetapan

Kinerja Kepala ANRI, Eselon I dan II beserta surat perihal penyampaian Penetapan Kinerja

ANRI kepada MENPAN dan RB.

(Proses 23 s.d. 29 dilakukan 2 hari kerja)

Total waktu pelaksanaan: 32 hari kerja


- 8 -

BAB III

PENUTUP

Prosedur Tetap tentang Penyusunan Penetapanan Kinerja ini dapat menjadi acuan bagi

unit-unit kerja di lingkungan ANRI dalam menyusun penetapan kinerja Kepala ANRI, Eselon I

dan II, sehingga pada akhirnya semua unit kerja dapat memiliki pedoman dalam melaksanakan

tugas dan fungsinya yang pada gilirannya akan berdampak pada efisiensi dan efektifitas

pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan khususnya di ANRI dalam kerangka reformasi

birokrasi nasional.

Prosedur Tetap tentang Penyusunan Penetapan Kinerja ini mulai berlaku pada tanggal

ditetapkan. Dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan

sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal Juni 2010

KEPALA BIRO PERENCANAAN,

MULTI SISWATI


- 9 -


LAMPIRAN

PROSEDUR TETAP

NOMOR 32 TAHUN 2010

TENTANG



- 1 -

DAFTAR LAMPIRAN

PROSEDUR TETAP


LAMPIRAN 1 DIAGRAM ALIR PENYUSUNAN PENETAPAN KINERJA


Lampiran 1Prosedur TetapNomor : Tahun 2010Tanggal : Juni 2010

Perencana/Pelaksana

TU Biro Perencanaan

TU Sestama

TU Kepala ANRI

Kasubag Penyusunan

Program

Kabag Program

dan Anggaran

Kepala Biro Perencanaan

Sekretaris Utama

Unit Kerja Eselon I

Kepala ANRI

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Memahami, mendisposisikan dan menugaskan penyusunan penetapan rencana kinerja ANRI

Memahami, mendisposisikan dan menugaskan penyusunan penetapan kinerja ANRI

DIAGRAM ALIRPENYUSUNAN PENETAPAN KINERJA

Menerima, membaca, mencatat, dan menyampaikan surat dari Menpan dan RB perihal Penyusunan LAKIP dan Penetapan Indikator Kinerja Utama

No. Tahapan Kegiatan

Unit Penyelesaian

Memahami dan mendisposisikan

Memahami, mendisposisikan dan menugaskan penyusunan penetapan rencana kinerja ANRI

Memahami dan menugaskan penyiapan konsep Nota Dinas atas Nama Sekretaris Utama yang ditujukan kepada Unit Kerja kerja Eselon I dan II

1

2

3

4

5

6


Perencana/Pelaksana

TU Biro Perencanaan

TU Sestama

TU Kepala ANRI

Kasubag Penyusunan

Program

Kabag Program

dan Anggaran


Sekretaris Utama

Unit Kerja Eselon I

Kepala ANRI

Menerima, membaca, mencatat, dan menyampaikan surat


Unit Penyelesaian

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Meneliti, mengoreksi, memaraf, dan menyampaikan Nota Dinas atas nama Sekretaris Utama perihal penyusunan Penetapan Kinerja yang ditujukan untuk Unit Kerja Eselon I dan Unit Kerja Eselon II

Meneliti, mengoreksi, memaraf, dan menyampaikan Nota Dinas atas nama Sekretaris Utama perihal penyusunan Penetapan Kinerja yang ditujukan untuk Unit Kerja Eselon I dan Unit Kerja Eselon II

Meneliti, mengoreksi, dan menyampaikan Nota Dinas atas nama Sekretaris Utama perihal penyusunan Penetapan Kinerja yang ditujukan untuk Unit Kerja Eselon I dan Unit Kerja Eselon II

Membuat, dan menyiapkan Nota Dinas atas nama Sekretaris Utama perihal penyusunan Penetapan Kinerja yang ditujukan kepada Unit Kerja Eselon I dan Unit Kerja Eselon II

Memberi nomor, mendokumentasikan, dan menyampaikan kepada Kepala Pejabat Eselon I dan II

Meneliti, mengoreksi, menandatangani Nota Dinas atas nama Sekretaris Utama perihal penyusunan Penetapan Kinerja yang ditujukan kepada Unit Kerja Eselon I dan Unit Kerja Eselon II dan menugaskan pendistribusiannya

Mempelajari, memahami, berkoordinasi, dan menyusun Penetapan Kinerja Unit Kerja Eselon I dan II

7

8

9

10

11

12

13


Perencana/Pelaksana

TU Biro Perencanaan

TU Sestama

TU Kepala ANRI

Kasubag Penyusunan

Program

Kabag Program

dan Anggaran


Sekretaris Utama

Unit Kerja Eselon I

Kepala ANRI



Unit Penyelesaian

14.

15.

16.

17.

18. 18.1 Mengumpulkan, menginventarisasi, dan menelaah Penetapan Kinerja Eselon I dan II serta mengolah dan menyusun Penetapan Kinerja Kepala ANRI.

18.2 Menyiapkan dan menyampaikan konsep surat perihal penetapan kinerja ANRI yang ditujukan kepada Menpan dan RB

19.

Meneliti, mengoreksi, melakukan koordinasi dan menugaskan pengumpulan, penelaahan, dan penyusunan Penetapan Kinerja Unit Kerja Eselon I dan II serta Penetapan Kinerja Kepala ANRI

Meneliti, mengoreksi, melakukan koordinasi dan mendisposisikan Penetapan Kinerja Unit Kerja Eselon I dan II



Mempelajari, meneliti, mengoreksi, memaraf dan menyampaikan Penetapan Kinerja Kepala ANRI dan surat perihal penetapan kinerja ANRI yang ditujukan kepada Menpan dan RB

14

15

16

19

17

18


Perencana/Pelaksana

TU Biro Perencanaan

TU Sestama

TU Kepala ANRI

Kasubag Penyusunan

Program

Kabag Program

dan Anggaran


Sekretaris Utama

Unit Kerja Eselon I

Kepala ANRI



Unit Penyelesaian

20.

21.

22.

23.

24.

25. Mendisposisikan Penetapan Kinerja Eselon I, II dan Kepala ANRI beserta surat perihal Penetapan Kinerja ANRI yang ditujukan kepada Menpan dan RB

Mempelajari, meneliti, mengoreksi, memaraf, dan menyampaikan Penetapan Kinerja Kepala ANRI dan surat perihal penetapan kinerja ANRI yang ditujukan kepada Menpan dan RB



Meneliti, mengoreksi, menyetujui dan menyampaikan Penetapan Kinerja Eselon II dan menandatangani Penetapan Kinerja Eselon I dan Kepala ANRI beserta surat perihal penetapan kinerja ANRI yang ditujukan kepada Menpan dan RB

Membaca, mencatat, memberi nomor, mendokumentasikan, dan menyampaikan Penetapan Kinerja Eselon I, II dan Kepala ANRI beserta surat perihal Penetapan Kinerja ANRI yang ditujukan kepada Menpan dan RB

25

21

22

23

20

24


Perencana/Pelaksana

TU Biro Perencanaan

TU Sestama

TU Kepala ANRI

Kasubag Penyusunan

Program

Kabag Program

dan Anggaran


Sekretaris Utama

Unit Kerja Eselon I

Kepala ANRI



Unit Penyelesaian

26.

27.

28.

29.

Norma waktu: 32 Hari kerja

KEPALA BIRO PERENCANAAN,

MULTISISWATI

Mendisposisikan Penetapan Kinerja Eselon I, II dan Kepala ANRI beserta surat perihal Penetapan Kinerja ANRI yang ditujukan kepada Menpan dan RB

Menugaskan pengiriman Penetapan Kinerja Eselon I dan II ANRI beserta surat perihal penetapan kinerja ANRI yang ditujukan kepada Menpan dan RB.

Mendokumentasikan dan mengirim Penetapan Kinerja Kepala ANRI, Eselon I dan II beserta surat perihal Penetapan kinerja ANRI kepada Menpan dan RB

Mendisposisikan Penetapan Kinerja Eselon I, II dan Kepala ANRI beserta surat perihal Penetapan Kinerja ANRI yang ditujukan kepada Menpan dan RB

27

26

28

29

Documents

Arsip Nasional Republik Indonesia - anri.go.idanri.go.id/assets/download/11Protap No 32 Tahun 2010 tentang... · Peraturan Pemerintah Nomor 21 ta hun 2004 tentang Penyusunan Rencana