Upload
ekho109
View
229
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
8/10/2019 Artikel Pilihan Media Indonesia 28 November 2014
1/45
Memperkuat Daya Saing Daerah
IRMANIAR DEVIANI
Keberadaan infrastruktur jalan berperan besar dalam memperkuat fungsi suatu
daerah. Infrastruktur yang baik akan memotong biaya transportasi untuk
dikembangkan ke sektor lain.
AWAL September lalu, Forum Ekonomi Dunia (World Economic Forum/WEF) merilis
laporan Daya Saing Global 2014-2015. Dalam laporan itu, daya saing Indonesia naik empat
peringkat menjadi 34 di antara 144 negara.
Posisi Indonesia masih di bawah Singapura, Thailand, dan Malaysia. Jika dibandingkan
dengan negara-negara berkembang lainnya, Indonesia dinilai unggul dalam hal besaran pasar,
kemajuan infrastruktur, ekonomi makro, dan inovasi.
Ya, infrastruktur menjadi salah satu penentu daya saing sebuah negara. Infrastruktur yang
memadai merupakan syarat mutlak pertumbuhan ekonomi, mewujudkan pemerataan,
menurunkan tingkat kemiskinan, dan meningkatkan kualitas hidup.
http://pmlseaepaper.pressmart.com/mediaindonesia/PUBLICATIONS/MI/MI/2014/11/28/ArticleHtmls/Memperkuat-Daya-Saing-Daerah-28112014008003.shtml?Mode=18/10/2019 Artikel Pilihan Media Indonesia 28 November 2014
2/45
Secepat apa pun pertumbuhan ekonomi satu emerging market(negara berkembang), pada
satu waktu akan terkoreksi ketika pembangunan infrastruktur tidak secepat laju pertumbuhan
ekonomi.
India, misalnya, pernah tumbuh 8%, terkoreksi ke 3,7% sebelum kembali normal ke 4%
akibat perlambatan pembangunan infrastruktur, sebut ekonom Tony Prasetiantono dalam
sebuah seminar belum lama ini.
Bagaimana dengan Indonesia? Dari tahun ke tahun, pertumbuhan ekonomi Indonesia terus
turun. Setelah mencapai 6,5% pada 2011 dan 6,23% pada 2012, ekonomi Indonesia hanya
mampu tumbuh di bawah 6% di 2013.
Karena itulah, anggota DPR RI Viva Yoga Mauladi mengingatkan, fokus terhadap
peningkatan infrastruktur sejatinya dapat mendukung peningkatan daya saing Indonesia.
Salah satu daya dukung unggulan untuk peningkatan daya saing bangsa ada diinfrastruktur.
Infrastruktur sangat penting dan strategis, ujar Viva dalam keterangan tertulisnya, belum
lama ini.
Menurut dia, infrastruktur yang baik akan memotong biaya transportasi untuk dikembangkan
ke sektor lain. Selain itu, Indonesia tidak harus terpaku dengan sumber daya alam karena titik
tekan daya saing negara-negara yang sudah unggul ada pada inovasi dan kreativitas sumber
daya manusianya.
Nantinya, pengembangan infrastruktur yang bagus dan massif akan berdampak positif padasemakin berkurangnya disparitas ekonomi antardaerah. Dengan bagusnya infrastruktur
diharapkan terjadi konektivitas yang lebih seimbang, lalu akan menghidupkan clusteratau
sentra ekonomi yang memiliki potensi sesuai dengan basis di daerahnya, beber Ketua PB
HMI periode 1995-1997 itu.
Viva mengemukakan bahwa anggaran untuk mewujudkan semua itu tentu tak bergantung
pada APBN semata. Namun, harus ada kontribusi dari luar pemerintah, yakni swasta.
Atasi kemiskinan
Pembangunan infrastruktur jalan di suatu negara juga merupakan hal penting untuk
memfasilitasi kebutuhan sosial ekonomi terutama di kawasan Asia termasuk Indonesia, yang
aktivitas distribusinya masih bergantung pada jalan raya.
Dalam hal ini, keberadaan infrastruktur jalan berperan besar dalam memperkuat fungsi suatu
daerah. Infrastruktur jalan memainkan peran penting dalam memfasilitasi kebutuhan sosial
dan kegiatan ekonomi, tambah Presiden Road Engineering Association of Asia Australasia
(REAAA), Hermanto Dardak.
8/10/2019 Artikel Pilihan Media Indonesia 28 November 2014
3/45
Ia mencontohkan, wilayah Sumatera dengan luas 443.000 kilometer persegi atau 22% dari
luas Indonesia.
Kami saat ini melestarikan dan meningkatkan sekitar 6.000 km jalan nasional yang ada dan
baru saja memulai pembangunan Trans-Sumatra Highway sekitar 2.700 km, yang akan
mengadopsi spesifikasi tol, katanya, seperti dikutip dariAntara.
Pembangunan infrastruktur menjadi topik pembicaraan dalam pertemuan bilateral antara
Presiden RI Joko Widodo dan pemimpin empat negara, yakni Tiongkok, Jepang, Korsel dan
Rusia, di sela-sela pertemuan puncak Forum Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik (KTT APEC)
di Beijing, Tiongkok, Senin (10/11).
Kita akan dorong agar pembangunan infrastruktur kita bisa lebih cepat karena itu yang
menggerakkan ekonomi, kata Joko Widodo.
Tujuh bank multilateral (Bank Dunia, IMF, Bank Pembangunan Afrika, Bank Rekonstruksi
dan Pembangunan Eropa, Bank Investasi Eropa, dan Bank Inter-Amerika) juga telah
menyatakan bahwa infrastruktur penting untuk mengatasi kemiskinan.
Berbagai bank multilateral itu menyebutkan bahwa infrastruktur membantu memperbaiki
akses kepada layanan dasar, khususnya kepada masyarakat miskin, serta menghubungkan
produsen kepada pasar ekonomi global. (S-5)
8/10/2019 Artikel Pilihan Media Indonesia 28 November 2014
4/45
Kasus Korupsi Mangkrak Prioritas
KEJAKSAAN Agung memprioritaskan sejumlah kasus korupsi yang sempat terhenti selama
ini. Jaksa Agung HM.Prasetyo menegaskan selain meneruskan program yang sudah
dijalankan oleh jaksa agung sebelumnya, prioritas kerja selanjutnya ialah menuntaskan
sejumlah kasus korupsi yang terhenti atau mangkrak.
Tentunya untuk semua program kerja di setiap lini.Pokoknya, penanganan perkara korupsi
menjadi prioritas sesuai dengan kehendak rakyat dan penegakan hukum, ujar Prasetyo seusai
acara pisah-sambut Jaksa Agung, di Jakarta, kemarin.
Dia menjelaskan saat ini tren perkara korupsi terus meningkat. Kerena itulah Prasetyo
menilai harus dilakukan pemotretan kembali terhadap kasus korupsi yang mangkrak secararinci sehingga tidak menimbulkan celah dan kesalahan yang fatal.
Penuntasan kasus itu tidak akan terhenti. Kami harus melakukan pemotretan lagi kasus ini
mulai dari awal, tidak bolehgrasa-grusu, terangnya.
Ia mengakui mangkraknya sejumlah perkara korupsi disebabkan beberapa kesulitan yang
dihadapi Kejaksaan Agung, tapi ia tidak mau merinci kesulitan tersebut. Tidak semua
perkara memang. Kami harus buka itu satu per satu dan saya sudah tegaskan (kepada semua
jaksa) untuk dilanjutkan, imbuhnya.
Pada kesempatan yang sama, mantan Jaksa Agung Basrief Arief meminta Jaksa Agung HM
Prasetyo untuk berani mengambil sikap terkait banyaknya penanganan perkara tindak pidana
korupsi yang mangkrak dan penetapan tersangka yang tidak jelas.
Tentu itu harus dievaluasi, mana (perkara) yang bisa ditingkatkan, ya ditingkatkan; kalau
tidak ada alat bukti, harus berani tentukan sikap. Saya percaya dengan Prasetyo untuk
membawa Kejaksaan Agung kebih baik.
Sementara itu, Jaksa Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM-Pidsus) Widyo Pramono
menerangkan pihaknya sedang memproses kembali perkara yang mangkrak tersebut.
Memang tidak semuanya bisa serentak, tapi kami sedang proses itu semua. Tunggu dulu ada
proses yang harus dilalui jadi semua perkara kami sisir, terangnya.
Menurut Widyo, Kejaksaan Agung saat ini kembali memproses beberapa perkara korupsi
yang mangkrak sejak sembilan tahun silam, antara lain tindak pidana korupsi rekayasa
penerbitan transaksi surat kredit berdokumen dalam negeri yang diduga merugikan negara
Rp3,9 M pada 2012 dan penjualan aset Patal Bekasi yang diduga merugikan negara Rp60 M.
(SU/P-2)
8/10/2019 Artikel Pilihan Media Indonesia 28 November 2014
5/45
Kita Butuh Revolusi Listrik
INDONESIA negeri yang kaya ironi. Berbagai macam sumber energi tersedia dan dapat
dihasilkan dari perut bumi Nusantara, tetapi kekurangan pasokan terjadi di banyak daerah.
Industri berteriak kekurangan gas ketika produksi gas selalu melampaui target. Warga
mengeluhkan biarpetyang kian kerap terjadi di saat sumber energi listrik berceceran di
mana-mana.
Listrik dapat dihasilkan dari tenaga air, angin, surya, panas bumi, gas, batu bara, bahan bakar
nabati, hingga nuklir. Semua ada di depan mata, menunggu dimanfaatkan. Ambil contoh, dari
75 ribu megawatt potensi listrik bertenaga air, baru sekitar 6% yang terpakai. Tenaga panas
bumi juga baru sekitar 4% digunakan.
Ironisnya, Pulau Jawa yang mendapatkan prioritas pasokan listrik bahkan diperkirakan
mengalami krisis listrik dalam empat tahun mendatang. Bisa dibayangkan, kegelapan akan
terlebih dahulu menghinggapi wilayah lainnya.
Energi merupakan bahan bakar derap langkah pembangunan. Dengan tenaga yang hidup
segan mati tak mau, jelas Indonesia akan terseok-seok mengejar pertumbuhan ekonomi 7%
yang dicanangkan untuk lima tahun mendatang. Bila tidak ingin target pertumbuhan berubah
menjadi khayalan, pemerintah harus bergerak cepat membangun pembangkit-pembangkit
listrik baru.
Target menambah 35 ribu megawatt pasokan listrik memang telah ditetapkan pemerintahan
Joko Widodo. Itu sebuah target ambisius yang cukup mengundang keraguan.
Bila menengok ke belakang, rezim pemerintah sebelumnya mencanangkan dua tahap
program percepatan pembangunan pembangkit listrik 10 ribu megawatt. Total 20 ribu
megawatt yang ditargetkan.
Namun, dalam tempo 10 tahun, daya yang bisa ditambah masih kurang dari separuhnya atau
tak sampai 10 ribu megawatt. Banyak hal yang menghambat, mulai dari pembebasan lahan,
produksi listrik yang kurang efisien, sampai harga yang tidak cukup memberikan keuntungan
bagi investor.
Kini, 35.000 megawatt yang menjadi sasaran dan dengan tempo yang lebih pendek. Kendala-
kendala yang sama tetap menghadang, tetapi bukan tidak mungkin target itu diwujudkan.
Hanya perlu upaya ekstra keras dan tidak berkutat pada wacana.
Pemerintah tidak bisa lagi menghentikan langkah kemudian berputar-putar di tempat setiap
kali menghadapi kendala. Berlambat-lambat tidak akan membuat krisis listrik datang lebihlambat.
8/10/2019 Artikel Pilihan Media Indonesia 28 November 2014
6/45
Kerahkan kemampuan riset dan teknologi untuk mengatasi problem efisiensi produksi listrik.
Dengan begitu, listrik dapat tersedia dengan harga terjangkau, investor pun tidak merugi.
Negeri ini butuh revolusi listrik. Revolusi listrik bukan hanya memecahkan masalah
penerangan rumah, jalan, dan pengoperasian mesin industri. Listrik bahkan bisa menjadi
jawaban atas kebutuhan energi secara luas.
Kelak, sarana transportasi terlebih lagi angkutan publik sebaiknya dirancang menggunakan
tenaga listrik, sedangkan berbagai jenis sumber energi diolah dan didedikasikan untuk satu
tujuan, yakni menghasilkan daya listrik.
Ketahanan listrik menjadi kunci ketahanan energi nasional untuk mengiringi laju
pembangunan. Jangan biarkan rakyat hidup dalam cahaya remang-remang dengan prospek
pertumbuhan ekonomi yang suram. Revolusi listrik bukan hanya memecahkan masalah
penerangan rumah, jalan, dan pengoperasian mesin industri. Listrik bahkan bisa menjadijawaban atas kebutuhan energi secara luas.
Silakan tanggapi Editorialini melalui: http://www.metrotvnews.com
8/10/2019 Artikel Pilihan Media Indonesia 28 November 2014
7/45
Kerusuhan Pecah di Lampung Tengah
KERUSUHAN antarwarga melanda Dusun II Tanjungrejo, Kampung Tanjung Harapan,
Kecamatan Anaktuha, Lampung Tengah, kemarin. Sebanyak 50 rumah dibakar massa,
sebagian besar ludes.
Berdasarkan informasi yang diterimaLampung Post, kerusuhan diduga dipicu oleh
kemarahan warga Dusun I setelah dua warga mereka, Kurnia Jaya, 15, dan Angga Wirayuda,
15, tidak pulang ke rumah selama empat hari. Sebelumnya, kedua remaja itu berpamitan
kepada orangtua masing-masing untuk pergi ke Dusun II dengan menggunakan sepeda motor.
Desas-desus yang diterima warga Dusun I, Kurnia dan Angga menjadi korban amuk massa di
Dusun II karena diduga mencuri. Apalagi, sandal milik Angga ditemukan di perempatan jalanyang mengarah ke Dusun II. Warga juga menemukan bercak darah dan bekas tubuh yang
diseret.
Warga Dusun I yang terlanjur berasumsi negatif kemudian mendatangi wilayah Dusun II
untuk meminta pertanggungjawaban sekitar pukul 16.00 WIB. Namun, warga Dusun II lebih
dahulu meninggalkan rumah mereka lantaran mendengar kabar bakal diserang.
Lantaran emosi, warga Dusun I mengamuk dan membakar sedikitnya 50 rumah warga hingga
sebagian besar rata tanah.
Sampai pukul 22.30, suasana di lokasi masih mencekam. Aparat dari polda, polres, korem,
dan kodim setempat yang dipimpin langsung oleh Kapolda Lampung Brigjen Heru Winarko
masih berjaga untuk mencegah kemungkinan terjadinya bentrokan.
Warga Dusun II memang berusaha membalas dan merangsek masuk ke wilayah perbatasan
Dusun I. Ribuan orang berkumpul. Mereka bukan hanya warga Dusun II, melainkan juga
warga dari wilayah lain seperti Kecamatan Selagai Lingga, Kecamatan Pubian, dan
Kecamatan Bekri.
Hingga kini, belum dapat dipastikan adanya korban jiwa ataupun korban luka-luka dalam
peristiwa tersebut. Masih dalam penyelidikan, termasuk penyebab kejadian ini, jelas Kabid
Humas Polda Lampung AKB Sulistyaningsih.
Hasanudin, warga Dusun I yang juga orangtua Kurnia Jaya, tidak menyangka peristiwa yang
menimpa anaknya menyebabkan kerusuhan. Kami tidak menghendaki semua ini
(kerusuhan) terjadi. Mungkin banyak orang luar yang masuk dan memperkeruh suasana,
ucapnya, tadi malam. (Tes/X-9)
8/10/2019 Artikel Pilihan Media Indonesia 28 November 2014
8/45
Bupati Bogor Divonis 5,5 Tahun
BUPATI non-aktif Bogor Rachmat Yasin dijatuhi hukuman lima tahun enam bulan penjara
oleh majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung, Jawa Barat, kemarin.
Selain divonis penjara, ia juga dijatuhi denda Rp300 juta subsider tiga bulan kurungan.
Hukuman tersebut lebih ringan dua tahun dari tuntutan jaksa yang dalam persidangan
sebelumnya menyatakan Rachmat terbukti menerima suap dalam proses tukar lahan hutan
milik PT Bukit Jonggol Asri sebesar Rp4,5 miliar.
Mengadili, menjatuhkan hukuman lima tahun enam bulan penjara, dikurangi masa tahanan
dan denda Rp300 juta subsider tiga bulan kurungan. Memerintahkan (agar) terdak wa untuk
tetap ditahan, kata ketua majelis hakim Barita Lumban Gaol.
Majelis hakim juga mengungkapkan sejumlah pertimbangan yang memberatkan perbuatan
terdakwa, antara lain perbuatan Rachmat bertentangan dengan program pemerintah yang
gencar memberantas korupsi. Selain itu, sebagai bupati ia tidak memberikan contoh yang
baik kepada masyarakat.
Oleh karena itu, ia dijerat dengan Pasal 12 huruf a Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun
1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dalam
UU Nomor 20 Tahun 2001joPasal 55 KUHPjoPasal 64 ayat 1 KUHP.
Selama mendengarkan putusan majelis hakim, Rachmat yang berkemeja lengan panjang
putih terus berdoa. Saat majelis hakim menjatuhkan vonis, ia pun mengucap, Inna lillahi wa
inna illaihi rajiun.
Kuasa hukum Rachmat, Sugeng Teguh Santoso, menyatakan menerima keputusan majelis
hakim. Kami terima. Tidak akan banding, tegasnya.
Udar Pristono
Sementara itu, tim penyidik Kejaksaan Agung (Kejagung) kembali menyita harta kekayan
tersangka kasus korupsi pengadaan armada bus gandeng (articulated bus) TransJakarta, Udar
Pristono. Kali ini penyidik menyita satu rumah di Bogor Nirwana Ressidence, Kota Bogor.
Penyitaan rumah berukuran 264 m2 di atas lahan 300 m2 itu terkait dengan dugaan tindak
pidana pencucian uang (TPPU) yang dilakukan mantan Kepala Dinas Perhubungan DKI
Jakarta tersebut.
Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Widyo Pramono menjelaskan kejaksaan akan terus
memburu harta kekayaan tersangka yang diduga hasil korupsi yang dilakukannya.
8/10/2019 Artikel Pilihan Media Indonesia 28 November 2014
9/45
Kami masih terus mencari harta yang diduga terkait dengan tindak pidana itu, katanya di
Kantor Kejagung, Jakarta, kemarin.
Pada 18 November lalu penyidik juga menyita sejumlah harta Udar, di antaranya satu
kondotel di Bali, dua unit apartemen di kawasan Casablanca, dan rumah senilai Rp3 miliar di
Blok KE/E06, Graha Bintaro Raya, Kota Tangerang, Banten. (EM/SB/SU/J-3)
8/10/2019 Artikel Pilihan Media Indonesia 28 November 2014
10/45
Riefan sudah Prediksi Menang Tender
ADHI M DARYONO
Pengangkatan off ice boyHendra Saputra sebagai Direktur PT Imaji Media diakui
Riefan untuk menutupi namanya agar tidak muncul ketika perusahaan tersebut
menang tender di kementerian yang dipimpin ayahnya.
DIREKTUR Utama PT Rifuel Riefan Avrian, terdakwa korupsi pengadaan videotron di
Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, mengakui mendirikan PT Imaji Media
sebagai modus untuk memenangi tender pengadaan videotron yang mengatasnamakan orang
lain.
Hal itu dikatakan Riefan dalam sidang pemeriksan terdakwa di Pengadilan Tipikor, Jakarta,
kemarin. Direktur PT Imaji Media merupakan office boy di PT Rifuel, Hendra Saputra.
Dalam persidangan, hakim ketua Nani Indrawati menanyakan kenapa modus tersebut sampai
terpikir oleh Riefan. Apakah sempat berpikir kalau menang dalam pelelangan di
kementerian yang dipimpin orangtua sendiri, akan ada anggapan yang menang anak
menteri? tanya hakim Nani kepada Riefan.
Menanggapi pertanyaan tersebut, Riefan mengakui memang ada prediksi kalau
perusahaannya bisa menang. Ada pikiran.Saya putranya Syarief Hasan yang saat itu jadimenteri, ucap Riefan singkat.
Namun, ia membantah mendapatkan informasi soal proyek dari orangtuanya.Tidak,
jawabnya. Ia pun membantah tuduhan adanya intervensi dari Syarief dalam kasus tersebut.
Tidak ada keterlibatan(Syarief). Sama sekali enggak, ujar Riefan seusai sidang.Kendati
demikian, pihaknya tidak mengungkapkan siapa orang yang memberi tahu dirinya soal
proyek tersebut.
Alih-alih mengakui keterlibatan bapaknya, Riefan justru menyesal atas tindak pidana yang
dilakukannya. Saya menyesal telah mencemarkan nama baik orangtua dan keluarga, kata
anak ketua harian Partai Demokrat ini, dalam sidang.
Terkait dengan motif mengangkat Hendra, diakui Riefan untuk mengaburkan namanya.
Dokumen PT Imaji Media saya buat lebih lengkap dari PT Rifuel (dalam pelelangan) dan
nama saya tidak ada di situ. Motifnya kalau Imaji yang menang, nama saya tidak muncul. ,
kata Riefan.
Peringanan tuntutan
8/10/2019 Artikel Pilihan Media Indonesia 28 November 2014
11/45
Hakim Nani menegaskan, dalam fakta persidangan, Hendra mengaku tidak tahu-menahu
ihwal jabatan sebagai direktur utama. Dalam persidangan sebelumnya gaji yang diterima
hanya Rp800 ribu dan tidak mendapatkan fasilitas sebagai direktur misalnya mobil, ujarnya.
Dengan keterangan yang mengakui bersalah dan melakukan perbuatannya tersebut, jaksa
penuntut umum dari Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta Andri Kurniawan mengatakan ada
pertimbangan untuk memperingan tuntutan yang akan dibacakan pada sidang berikutnya.
Jadi bahan pertimbangan untuk meringankan, ujar Andri.
Dalam dakwaan, seluruh pekerjaan perusahaan PT Imaji Media berada di bawah kontrol
Riefan. Padahal, Riefan merupakan Direktur PT Rifuel. Dalam dakwaan Riefan mendirikan
PT Imaji Media untuk memenangi tender pengadaan proyek videotron di Kementerian
Koperasi dan UKM pada tahun 2012 senilai Rp23,5 miliar. (P-5)
8/10/2019 Artikel Pilihan Media Indonesia 28 November 2014
12/45
KPK Kembangkan Penyidikan Korupsi Suryadharma Ali
JURU bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Johan Budi SP mengatakan penyidik
KPK telah mengembangkan dugaan korupsi dalam pelaksanaan ibadah haji di Kementerian
Agama dari semula 2012-2013 menjadi 2010-2013.
Bukan sangkaannya yang bertambah, melainkan (rentang) kasus ini yang berkembang, ujar
Johan di Gedung KPK, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, kemarin.
Menurut Johan, kasus tersebut berkembang karena ada sejumlah temuan baru selama proses
penyidikan kasus haji tahun 2012-2013 dengan tersangka mantan Menteri Agama
Suryadharma Ali. Namun, ia tidak memerinci apa saja temuan baru itu.
Ada beberapa hal yang disidik, nahitu berkembang, ucap Johan yang juga Deputi
Pencegahan KPK. Ia menambahkan, belum ada tersangka tambahan dalam kasus ini.
Sebelumnya, pada 22 Mei lalu, KPK menetapkan Suryadharma sebagai tersangka kasus
dugaan korupsi penyelenggaraan ibadah haji 2012-2013 di Kementerian Agama.
Suryadharma diduga melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan
Tindak Pidana KorupsijoPasal 55 ayat (1) ke-1joPasal 65 KUHP.
KPK mengendus kuota calon jemaah haji diduga digunakan sejumlah nama sehingga
merugikan keuangan negara. Berdasarkan penelusuran, terdapat 35 orang dalam rombonganjemaah haji tersebut. Mereka terdiri dari politikus dan pengurus daerah PPP, anggota DPR,
staf di Kementerian Agama, serta istri, keluarga, dan kerabat SDA. Adapun anggaran yang
dipakai terkait penyelenggaraan ibadah haji tahun 2012-2013 ialah di atas Rp1 triliun.
Meski telah lama dijadikan tersangka, komisi antirasywah tidak kunjung menahan
Suryadharma. Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas pernah mengatakan Suryadharma akan
ditahan bila hasil pemeriksaan para saksi telah menggambarkan gurita strukturalis korupsi
haji yang berlangsung dalam jangka waktu cukup lama dan nilai korupsinya yang besar.
Ketika disinggung apakah calon tersangka baru dalam kasus korupsi haji akan berasal dari
DPR, Johan memilih menjawab secara diplomatis. Nanti saya cek lagi, ujarnya.(Pol/P-6)
8/10/2019 Artikel Pilihan Media Indonesia 28 November 2014
13/45
Pimpinan DPRD Kapuas Terjerat Suap RAPBD
SURYA SRIYANTI
Empat unsur pimpinan sudah jadi tersangka. Polisi mengincar seluruh anggota DPRD.
SAAT terima suap, empat wakil rakyat di Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah, diringkus
polisi. Tidak tanggung-tanggung, di antara mereka ada sang ketua dewan, Mahmud Lip
Syafrudin, Wakil Ketua Timotius Mahar, Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional Rony S
Rambang, dan Ketua Fraksi Gerindra Epok Baharudin Mating.
Polisi juga menangkap pembawa suap, yakni Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan
Umum Kabupaten Kapuas, Imanuah. Pada operasi tangkap tangan itu, anggota PoldaKalimantan Tengah menyita uang tunai Rp1,5 miliar lebih, satu Toyota Fortuner, dan satu
Toyota Hilux, serta puluhan telepon seluler milik para tersangka.
Setelah ditahan satu hari di Polres Kapuas, kelima tersangka dipindahkan ke Polda Kalteng,
Rabu (26/11). Suap ini terkait dengan pembahasan rancangan anggaran pendapatan dan
belanja daerah Kabupaten Kapuas 2015, ujar Kapolda Kalimantan Tengah Brigjen Bambang
Hermanu, kemarin.
Dari hasil pemeriksaan, para tersangka mengaku mereka berencana membagikan uang itu
kepada seluruh anggota DPRD Kapuas. Rinciannya, untuk unsur pimpinan mendapat Rp100
juta, ketua fraksi Rp65 juta, dan anggota Rp50 juta.
Rencananya, ada dana Rp2,3 miliar yang akan dibagikan. Kami baru bisa menyita Rp1,5
miliar, karena dana baru dibagikan untuk unsur pimpinan, lanjut Bambang.
Di Jakarta, Kabag Operasi Tipikor Polri AKB Arief Adiharsa mengatakan seluruh anggota
DPRD Kapuas akan diperiksa. Pemeriksaan juga akan dilakukan terhadap kepala dinas PU,
kabag keuangan pemkab, sekwan, dan sekda.
PNS dipecat
Kemarin, Kejaksaan Negeri Purwokerto, Jawa Tengah, memeriksa Bupati Banyumas
Achmad Husein. Ia dimintai keterangan sebagai saksi dalam kasus suap yang melibatkan
mantan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Banyumas Rusmiyati, yang sudah ditetapkan
sebagai tersangka.
Bupati hanya diperiksa kurang dari 2 jam. Saya ditanyai terkait Bu Rusmiyati, aku Husein.
Kepala Seksi Intelijen Kejari Purwokerto Abdul Rasyid mengatakan bahwa pemeriksaanterhadap Bupati baru pertama kali. Kami mengajukan pertanyaan seputar perizinan
8/10/2019 Artikel Pilihan Media Indonesia 28 November 2014
14/45
pendirian toko modern. Dengan adanya keterangan Bupati, makin jelas akar masalahnya,
tambahnya.
Rusmiyati ditetapkan sebagai tersangka karena diduga menerima dana suap dari manajemen
Indomaret sebesar Rp180 juta. Kini, perempuan itu telah dicopot dari jabatannya. Dua
pejabat lain yang diduga tersangkut juga diberhentikan dari PNS, yakni mantan Kepala
Badan Lingkungan Hidup Dwi Pindarto dan mantan Kepala Bidang Perdagangan Jumeno.
Di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Kejari Cibadak meminta keterangan Kepala Kantor
Kementerian Agama Ismatullah, untuk mengusut dugaan penyelewengan jual-beli kuota haji
anggaran 2014. Saya ditanya soal mekanisme pemberangkatan haji, kata Ismatullah.
Kepala Seksi Pidana Khusus Kejari Kabupaten Sukabumi Bahrin Idris mengakui kasus itu
masih dalam tahap penyelidikan. Sekarang ini, kami hanya meminta keterangan.
Penyidikan juga dilakukan Kejari Sampang, Jawa Timur, dalam kasus pengadaan bibit fiktif
pada dinas pertanian. Total anggaran untuk program itu mencapai Rp800 juta, dan Rp455 juta
di antaranya sudah disita kejaksaan. (Beo/ LD/BB/MG/N-3)
8/10/2019 Artikel Pilihan Media Indonesia 28 November 2014
15/45
Selama Dua Tahun, UU Ormas Tetap Mandul
UNDANG-Undang No 17/2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (UU Ormas) dinilai
masih mandul dalam menghadapi anggota ormas yang berperilaku anarkistis.
Pasalnya, kata Direktur Eksekutif Yayasan Penguatan Partisipasi, Inisiatif, dan Kemitraan
Masyarakat Indonesia (Yappika) Fransisca Fitri, UU yang telah berlaku selama dua tahun itu
hanya mengatur pemberian sanksi bagi anggota ormas yang berbadan hukum.
Sementara di Indonesia ini banyak sekali ormas yang tidak berbadan hukum. Beberapa dari
ormas itu kerap bertindak anarkistis. Di sinilah situasi yang tidak diatur oleh UU Ormas
tersebut, katanya dalam diskusi bertajuk Implementasi dan Pemantauan UU Ormas:
Tantangan bagi pemerintahan Jokowi-JKdi Jakarta, kemarin.
Selain masih adanya celah hukum dalam aturan itu, ujarnya, ketidaktegasan dan pembiaran
oleh kepolisian membuat perilaku anarkistis anggota ormas makin menjadi-jadi. Padahal,
anggota ormas yang mengganggu ketertiban umum bisa ditindak dengan menggunakan UU
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (UU KUHAP).
Seperti kekerasan yang dilakukan ormas tertentu dan kelompok lain yang mempunyai
massa. Ini berkaitan dengan ketegasan aparat hukum untuk menggunakan instrumen hukum,
pungkasnya.
Di diskusi itu, anggota Komnas HAM Muhammad Nur Khairun berpendapat pembubaran
ormas bukanlah sanksi yang tepat bagi ormas yang anggotanya bertindak anarkistis.
Kebebasan berserikat dan berkumpul merupakan kebebasan yang tidak bisa dikurangi,
tegasnya seraya menambahkan perlunya UU itu segera direvisi.
Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengakui pembubaran ormas, apalagi
yang tidak berbadan hukum, tak semudah membalikkan telapak tangan karena perlu kajian
yang komprehensif.
Untuk pembubaran ormas yang tidak berbadan hukum, perlu prosedur yang ketat.Jadi, tidak
mudah dan perlu kajian komprehensif. Hal itu sudah diatur secara rigiddalam UU No
17/2013, yakni Pasal 60 sampai dengan 67, kata Mendagri, Kamis (13/11) lalu. (Ind/Ant/P-
1)
8/10/2019 Artikel Pilihan Media Indonesia 28 November 2014
16/45
Pemerintah tidak Khawatir Interpelasi
EMIR CHAIRULLAH
Posisi pemerintah dalam hal penaikan harga BBM bersubsidi sudah sangat jelas.
PEMERINTAH siap memberikan penjelasan kepada DPR apabila hak interpelasi jadi
digunakan. Pada prinsipnya, pemerintah menghormati keinginan DPR untuk menggunakan
salah satu haknya terkait dengan kebijakan penaikan harga bahan bakar minyak (BBM)
bersubsidi.
Kita sangat siap untuk menjelaskan dan memberikan argumentasi di balik penetapan harga
itu, kata Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto di Istana Negara, Jakarta, kemarin.
Ia menjelaskan, dalam membuat kebijakan itu, pemerintah menggunakan UU APBN 2014
sebagai acuannya. Penaikan harga BBM itu dilakukan untuk menyehatkan anggaran belanja
negara. Bahkan, kita sudah melakukan kebijakan konkret sebelum BBM dinaikkan,
paparnya.
Menurut Andi, pemerintah tidak khawatir dengan berbagai kritik yang dilontarkan berkenaan
dengan kebijakan itu, karena posisi pemerintah sudah sangat jelas.
Wakil Ketua DPR Fadli Zon berharap pemerintah tidak perlu terlalu khawatir akan interpelasi
bila memiliki alasan kuat di balik kebijakan itu. Jadi, tidak perlu ada curiga-mencurigai.
Pemerintah ditantang untuk menjawab dengan jawaban solid, tegas, dan argumentasi kuat,
katanya.
Terancam sanksi
Sementara itu, Wakil Sekjen Partai Persatuan Pembangunan Asrul Sani menegaskan Fraksi
PPP DPR tidak akan terlibat dalam upaya penggalangan hak interpelasi penaikan harga
BBM. Pihaknya akan memberikan sanksi tegas terhadap anggota F-PPP yang ikut
menandatangani interpelasi.
Penandatanganan yang dilakukan teman-teman itu pelanggaran. Sanksi tegas akan diberikan
kepada mereka, tegasnya.
Asrul mengatakan kebijakan partai dan fraksinya sangat jelas, yakni meminta anggota fraksi
untuk tidak menjadi bagian dari interpelasi. Namun, PPP tetap akan mengawasi pengalihan
subsidi BBM yang menurut pemerintah akan dialokasikan ke sektor produktif dan
infrastruktur. Selain itu, PPP juga akan mengawasi dana kompensasi yang diberikan dalambentuk tiga kartu sakti pemerintahan Presiden Joko Widodo.
8/10/2019 Artikel Pilihan Media Indonesia 28 November 2014
17/45
Kita lihat apa benar dipergunakan. Kita lihat bekerja normal atau tidak, ujarnya.
Sebelumnya, anggota F-PG, Muhammad Misbakhun, mengatakan dukungan terhadap
interpelasi hingga Rabu (26/11) sudah mencapai 202 anggota.
Mereka dari lima fraksi yang ada di DPR, kata mantan politikus PKS itu.
Misbakhun mengatakan anggota fraksi yang menandatangani hak interpelasi berasal dari
Golkar, PAN, Gerindra, PKS, dan PPP. Ia menyebutkan ada enam anggota F-PPP yang ikut
mendorong hak interpelasi. Mereka ialah Kartika Yudhisti, Anas Thohir, A Fauzan Harun,
Epyardi Asda, Asep Maoshul Affandy, dan Achmad Dimyati.
Asrul menilai anggota F-PPP yang ikut menandatangani interpelasi telah melanggar
kebijakan partai dan fraksi yang mendukung keputusan pemerintah menaikkan harga BBM.
Sesuai kesepakatan, F-PPP hanya boleh mengajukan hak bertanya melalui Komisi VII DPR.(Nov/Ind/P-3)
8/10/2019 Artikel Pilihan Media Indonesia 28 November 2014
18/45
DPR Mandek
INDRIYANI ASTUTI
Kesepakatan damai kedua kubu belum juga dapat diimplementasikan. Revisi UU MD3
yang menjadi inti kesepakatan belum tersentuh.
MAJALNYA islah antara kubu Koalisi Indonesia Hebat (KIH) dan Koalisi Merah Putih
(KMP) membuat kinerja anggota DPR jalan di tempat. Rapat-rapat komisi yang dijadwalkan
ada yang batal berlangsung. Ada pula rapat yang diskors dan terhambat karena jumlah peserta
yang hadir tidak mencapai kuorum.
Rapat Pleno III DPR yang membahas uji kelayakan dan kepatutan calon pimpinan KomisiPemberantasan Korupsi (KPK), kemarin, nyaris batal digelar dan akhirnya diskors hingga
berjam-jam.
Semula rapat itu dijadwalkan pukul 09.30 WIB. Salah satu pimpinan rapat, Benny K Harman
dari Fraksi Demokrat, kemudian menunda rapat tersebut. Rapat baru dimulai kembali pada
13.30. Dari daftar hadir terlihat forum itu lebih didominasi fraksi-fraksi dari KMP.
Terpaksa ditunda karena setelah ditunggu lebih dari 30 menit, masih ada fraksi yang belum
datang. Kita putuskan rapatpleno ditunda, ujar Benny di Gedung DPR RI, kemarin.
Namun, hingga menit terakhir, rapat Komisi III DPR itu pun tidak berjalan optimal karena
saat rapat dimulai kembali, kuorum fraksi tidak juga terpenuhi.
Politikus F-PKS Aboebakar Al-Habsy mengungkapkan ia harus tiga kali bolak-balik ke ruang
rapat itu lantaran rapat tak kunjung dimulai akibat tidak mencapai kuorum.
Di ruang sidang lain, Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi XI DPR yang dijadwalkan
berlangsung juga batal diselenggarakan. Pasalnya, tidak ada satu pun anggota DPR komisi itu
yang hadir. Pintu ruangan komisi terkunci rapat. Lampu di bagian depan ruangan itu tidakdinyalakan. Seorang satpam yang berjaga di dekat ruangan itu berkata, Sepi dari pagi
enggak ada aktivitas apa-apa.
Pasca-islah, fraksi-fraksi kubu KMP dan KIH belum juga kompak menghadiri rapat-rapat
komisi. Akibatnya, revisi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD,
dan DPRD (UU MD3) yang menjadi inti perdamaian kedua kubu itu pun hingga kemarin
belum juga mulai dibahas.
Jalan keluar
8/10/2019 Artikel Pilihan Media Indonesia 28 November 2014
19/45
Anggota DPR RI dari Fraksi PDIP, Aria Bima, menilai Ketua DPR RI Setya Novanto harus
menginisiasi jalan keluar dari situasi parlemen. Ia berharap semua pihak bisa memenuhi
komitmen dari lima poin perdamaian yang telah ditandatangani KIH-KMP dan seluruh
pimpinan fraksi DPR, Senin (17/11).
Pimpinan dewan harus menginisiasi. Jangan sampai pimpinan dewan menikmati situasi ini
dan hanya sekadar bikin kompromi kadal-kadalansementara tanda tangan itu tidak
dimaknai sebagai kesepahaman untuk mencari solusi yang baik seperti apa, ujar Aria,
kemarin.
Sekjen DPP PKB Abdul Kadir Karding menyesalkan revisi UU MD3 yang mandek. Padahal,
dalam kesepahaman antara KIH dan KMP, kata dia, UU MD3 harus rampung direvisi paling
lambat 5 Desember mendatang. Iaberharap DPR RI tidak lagi mengalami kebuntuan. Ya,
kalau tidak tercapai, bisa buntu.Pasti akan kembali ke titik mosi tidak percaya. (Nov/X-7)
Kirimkan tanggapan Anda atas berita ini melalui e-mail: [email protected]
Facebook: Harian Umum Media IndonesiaTwitter: @MIdotcomTanggapan Anda bisa
diakses di metrotvnews.com
mailto:[email protected]:[email protected]:[email protected]8/10/2019 Artikel Pilihan Media Indonesia 28 November 2014
20/45
Kedua Kubu Upayakan Rekonsiliasi
AKHMAD MUSTAIN
Kecuali Ical, Munas Partai Golkar di Bali tidak akan dihadiri para kandidat ketua
umum. Jusuf Kalla berupaya menjembatani perbedaan di antara kedua kubu.
DUA hari menjelang Musyawarah Nasional Partai Golkar di Nusa Dua, Bali, petinggi partai
di sejumlah daerah mengaku menerima uang dari sebagian besar kandidat yang mencalonkan
diri menjadi ketua umum partai berlambang beringin tersebut.
Demikian diungkapkan salah seorang anggota Tim Penyelamat Partai Golkar (TPPG) Zainal
Bintang kepadaMedia Indonesia, kemarin.
Aku dengar itu dari teman-teman di daerah. Uang yang diterima DPD I sekitar Rp250 juta
dan DPD II sekitar Rp25 juta. Aku dengar sendiri laporan itu lewat telepon dan pesan
pendek, kata Zainal.
Di sisi lain, DPD Partai Golkar Provinsi Bali harus bekerja ekstrakeras mengumpulkan dana
untuk penyelenggaraan munas tersebut. Untuk memenuhi kebutuhan biaya munas tersebut,
kader Partai Golkar di Pulau Dewata tersebut diimbau memberikan sumbangan.
Sumbangan tersebut, menurut Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Badung Ketut Suiasa,tidak dipatok jumlahnya, tetapi sesuai kemampuan setiap kader.
Memang tidak ada perintah untuk wajib menyumbang. Tetapi, kader partai diimbau
memberikan dukungan dengan segala cara agar munas berjalan lancar. (Sumbangan) Itu tidak
dalam bentuk perintah, tetapi imbauan untuk menyumbang. Itu wajar dalam organisasi, ujar
Suiasa yang juga Wakil Ketua DPRD Kabupaten Badung.
Adapun anggota TPPG Priyo Budi Santoso menegaskan para calon ketua umum tidak akan
menghadiri munas di Bali pada 30 November. Kalau munas diselenggarakan secara halal,
siapa pun yang terpilih kami dukung sepenuhnya, tegas Priyo (MKGR) dalam konferensi
pers bersama Agung Laksono (Kosgoro) dan Laurens Siburian (Soksi) kemarin.
Upaya rekonsiliasi
Baik MKGR, Kosgoro, maupun Soksi berharap terciptanya rekonsiliasi antarpetinggi partai
dalam waktu dekat. Oleh karena itu, mereka terus menjalin komunikasi intensif dengan
Aburizal Bakrie agar pelaksanaan munas dapat berjalan beriringan.
Agung Laksono menambahkan, saat ini Jusuf Kalla tengah berupaya merintis rekonsiliasiantarkedua kubu Pak JK sudah menyampaikan rencana untuk mengadakan rekonsilisasi.
8/10/2019 Artikel Pilihan Media Indonesia 28 November 2014
21/45
Ketua Mahkamah Partai Golkar Muladi menilai ketidaksiapan partai ini menjadi oposisi
menjadi penyebab perpecahan. Muladi mengungkapkan para anggota sangat kaget ketika
menjadi oposisi dan diperparah dengan adanya perbedaan pendapat soal arah koalisi.
Seumur hidup Golkar baru kali ini menjadi oposisi. Ini akibat kekalahan pileg dan pilpres
lalu kami menjadi oposisi dan Golkar tidak siap, papar Muladi.
Sementara itu, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mengakui pihaknya telah menerima
surat permintaan pengesahan kepengurusan DPP Partai Golkar versi Agung Laksono.
Menurut Menteri, pihaknya akan mengambil keputusan sesuai UU yang berlaku. Oleh karena
itu, tambah Yasonna, dirinya meminta semua pihak yang bertikai menunggu keputusan
pemerintah terkait konflik di tubuh partai berlambang beringin ini.
Saya ambil keputusan dalam waktu dekat, tandas Yasonna. (Che/OL/X-4)
8/10/2019 Artikel Pilihan Media Indonesia 28 November 2014
22/45
PUAN MAHARANI
Pelayanan Kesehatan untuk Masyarakat
CORNELIUS EKO SUSANTO
Presiden Joko Widodo telah menunjuk para menterinya. Dalam rangka
memperkenalkan para menteri ke masyarakat, Media Indonesiamenyajikan sosok dari
34 menteri Kabinet Kerja. Berikut sosok ke-24, Menteri Koordinator Bidang
Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani.
PEMERINTAH bertanggung jawab merencanakan, mengatur, menyelenggarakan, membina,
dan mengawasi penyelenggaraan upaya kesehatan yang merata dan terjangkau oleh
masyarakat. Hal itu menjadi prioritas Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia
dan Kebudayaan Puan Maharani.
Upaya kesehatan harus lebih memprioritaskan upaya mempertahankan orang sehat agar
tetap sehat dan yang sakit mendapatkan pelayanan yang mudah diakses dan memadai. Oleh
karena itu, peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat di masyarakat menjadi penting, ujar
Puan dalam Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-50 2014 yang bertemakan Indonesia cinta
sehatdi Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta, Kamis (27/11).
Hal itu ditunjukkan dengan peluncuran kartu Indonesia pintar dan kartu Indonesia sehat.
Kartu-kartu itu merupakan komitmen pemerintah guna menyejahterakan keluarga di berbagai
wilayah di Indonesia.
Guna menunjang hal itu, Menko mengatakan pemerintah akan memperbarui data terkait
dengan pelayanan kartu-kartu tersebut di bawah BPJS Kesehatan.
Kita kerja sama dengan BPJS, kita memerlukan masa transisi untuk membuat seluruhkartu
jadi satu kartu untuk kami integrasikan. Masih dalam proses untuk kemudian dikoordinasikan
dengan seluruh pihak terkait, ujarnya.
Salah satu cara perbaikan data kartu-kartu itu dengan implementasi teknologi informasi dan
komunikasi (TIK). Kartu-kartu tersebut merupakan pelayanan bagi warga kurang mampu
untuk kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan.
Harapannya program-program tersebut jadi tepat sasaran karena adanya kemajuan teknologi
informasi dan komunikasi, ujar dia.
Lebih lanjut, Puan mengatakan pemanfaatan TIK juga menjadi harapan untuk menunjang
data kependudukan yang akurat.
8/10/2019 Artikel Pilihan Media Indonesia 28 November 2014
23/45
Saat ini pemerintah membutuhkan kartu yang bisa mewakili semua sistem agar masyarakat
sehingga masyarakat tidak repot membawa banyak kartu. Harapannya awal 2014 akan ada
perbaikan dari apa yang sudah dilakukan dua bulan sebelumnya, ujar dia.
Jamu
Terkait dengan kesehatan di Indonesia, ada satu kebiasaan yang tidak lepas, yakni masih
banyak masyarakat yang mengonsumsi jamu. Ternyata jamu buatan Indonesia kian terkenal
di kawasan ASEAN, Eropa, dan Amerika.
Hal ini merupakan hasil dari gerakan Brand Jamu Indonesia selama enam tahun terakhir dan
membuktikan bahwa nilai-nilai budaya warisan leluhur bangsa kita tidak kalah bersaing
dengan produk mancanegara, kata dia dalam acaraEnam Tahun Jamu Brand Indonesiadi
Jakarta, Rabu (26/11).
Meski begitu, Indonesia tidak boleh berpuas diri. Kementerian berencana mendorong upaya
yang lebih terstruktur dan masif dalam upaya pengembangan jamu. Hal ini dimaksudkan
agar seluruh kebutuhan obat dan bahan obat asli Indonesia tidak hanya menjadi primadona di
negeri sendiri, tetapi juga memanfaatkan pasar ekspor yang masih terbuka luas, kata Puan.
Salah satu konsepnya ialah melibatkan generasi muda dalam pelestarian. Di samping itu,
program saintifikasi untuk pengembangan jamu harus terus dilakukan baik secara legal
maupun operasional. Ini juga tak terlepas dari tantangan pemanfaatan dan pengembangan
jamu yang masih sangat besar, baik dari tataran konsep maupun operasional, ujar Puan.
Puan juga melihat sejumlah masalah, seperti filosofi tentang pengetahuan jamu belum
terbangun sehingga pemanfaatan jamu hanya dalam ranah pengobatan konvensional.
Akibatnya, roh dan substansi jamu menjadi kabur. Kedua, lanjutnya, industri bahan baku,
kesehatan, kecantikan, kebugaran, pangan, dan pariwisata sebagai muara ekonomi
pemanfaatan jamu belum tumbuh dan tergarap secara maksimal.
Ke depan, kita harus dapat menjawab berbagai tantangan dan peluang seperti menstabilkan
persediaan dengan permintaan jamu sehingga nilai luhurnya dapat dilestarikan dan memiliki
nilai lebih, jelasnya.
Garis keturunan
Penunjukan Puan dalam Kabinet Kerja sempat dipertanyakan mengingat ia merupakan anak
mantan Presiden RI Megawati Soekarnoputri yang memiliki kedekatan dengan Presiden Joko
Widodo. Namun, secara diplomatis, cucu Presiden Pertama Indonesia Soekarno itu meminta
masyarakat tidak melihat dirinya dari garis keturunan, tetapi dari kinerjanya.
Jangan lihat dari mana saya berasal, tapi lihat apa yang pernah sayalakukan. Saat saya
berpolitik di kancah politik ini. Kalau memang mau bicara apa saja, boleh saja. Tapi juga
8/10/2019 Artikel Pilihan Media Indonesia 28 November 2014
24/45
tolong boleh dilihat apa yang sudah dilakukan, kata Puan saat ditemui di Kompleks Istana
Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (27/10). (Ant/ Metrotv/M-5)
BIODATA
Nama: Puan Maharani
Tempat, tanggal lahir: Jakarta, 6 September 1973
Pendidikan: Jurusan Komunikasi Massa FISIP Universitas Indonesia
Karier: Ketua DPP PDI Perjuangan Politik dan Hubungan Antarlembaga (2010-2015)
Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPR (periode 2009-2014) Anggota DPR, anggota Komisi VI
(periode 2009-2014) Anggota Badan Kerja Sama Antarparlemen (BKSAP) (periode 2009-
2014) Anggota Panja Komisi VI Bidang Investasi dan UKM (2009)
mailto:[email protected]:[email protected]:[email protected]8/10/2019 Artikel Pilihan Media Indonesia 28 November 2014
25/45
Pembangunan Trans-Mentawai Terus Dikebut
MESKI tersendat, pembangunan infrastruktur jalan di Kabupaten Kepulauan Mentawai yang
lebih dikenal dengan sebutan Trans-Mentawai sudah menunjukkan hasil yang cukup
menggembirakan. Dari target sepanjang 300 kilometer, pembangunan jalan dan jembatan
yang nantinya akan menghubungkan empat pulau besar di Kabupaten Mentawai, yakni Pulau
Sipora, Siberut, Pagai Utara, dan Pagai Selatan, saat ini telah mencapai 40% dalam tahap
penyelesaian.
Bupati Kepulauan Mentawai Yudas Sabaggalet mengatakan, pembangunan jalan Trans-
Mentawai akan terus dilakukan kendati masa kepemimpinannya akan berakhir pada 2016
mendatang. Ini program prioritas dan unggulan yang sangat dinantikan masyarakat
Mentawai. Kalaupun pada masa saya pembangunannya belum rampung, saya berharapkepemimpinan berikutnya dapat melanjutkan program ini, tegasnya kepadaMedia
Indonesia, Kamis (27/11).
Meski sedikit mengalami kendala, pembangunan Trans-Mentawai yang mulai dicanangkan
sejak pasangan Yudas Sabaggalet dan Rijel Samaloisa memenangi Pemilihan Umum Kepala
Daerah 2011 lalu telah menunjukkan perkembangan yang baik. Dikatakan Yudas, saat ini di
Kecamatan Sikakap, Pagai Utara, dan Pagai Selatan sudah dapat diakses melalui jalan darat,
demikian juga dari Kecamatan Sipora Utara menuju Sipora Selatan.
Sebagian besar sudah bisa digunakan melalui akses darat, hanya sebagian di wilayah Pulau
Siberut yang baru akan kita mulai pelaksanaannya pada 2015 nanti, imbuhnya.
Tersendatnya pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan di Kabupaten Kepulauan
Mentawai disebabkan durasi waktu yang telah ditetapkan Pemkab Mentawai sendiri, selain
untuk mengoptimalkan pengerjaan seesien dan seefektif mungkin.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kepulauan Mentawai El mengakui pekerjaan pembangunan
infrastruktur jalan di daerah tersebut memang sedikit terlambat dari jadwal atau target yang
direncanakan. Hal itu, menurutnya, bukanlah semata-mata disebabkan kelalaian dari pihakrekanan atau kontraktor sendiri.
Selain faktor cuaca, terlambatnya pengerjaan infrastruktur jalan tersebut karena terkendala
suplai material. Selain membutuhkan anggaran yang besar, pengiriman material dengan
menggunakan kapal ponton juga bergantung kepada Dermaga Tuapejat sebagai salah satu
pelabuhan yang paling aktif di daerah Kepulauan Mentawai, ungkapnya.
Lebih lanjut ia mengatakan, untuk 2014 ini, pembangunan infrastruktur, terutama target
mewujudkan Trans-Mentawai terus diupayakan. Pengerjaan pembangunan jalan dan
jembatan itu tetap di beberapa titik yang tersebar di daerah tersebut. Untuk pembangunan
8/10/2019 Artikel Pilihan Media Indonesia 28 November 2014
26/45
jalan lingkar di Kecamatan Sipora Utara sepanjang 1,4 kilometer telah dikucurkan, kita
menggunakan dana APBD yang mencapai Rp4 miliar, tambahnya.
Masih di tahun yang sama, Pemkab Mentawai juga melakukan pengerjaan pembangunan
jembatan di beberapa titik. Untuk di Kecamatan Sikakap, kata El, ada sekitar tiga titik
pembangunan jembatan dengan menggunakan dana APBD. Adapun di Kecamatan Sipora,
ada dua titik pembangunan jembatan dengan menggunakan dana APBN. Di Kecamatan
Siberut Selatan, ada sekitar 7 titik jembatan, juga menggunakan dana APBD.
Selain pembangunan jalan dan jembatan, pihak Pemkab Mentawai juga menerapkan kontrak
jamak atau sistem kerja berlanjut, seperti pembangunan jalan di Kecamatan Sikakap dan
Siberut Selatan dengan dana APBD yang mencapai Rp30 miliar.
Rencananya pada 2015 mendatang, pembangunan infrastruktur untuk mewujudkan Trans-
Mentawai di Kecamatan Sipora, Pemkab juga telah menganggarkan dana sebesar Rp30 miliardari APBD.
Ke depan, kata El, pihaknya berupaya agar bisa memfungsikan kegiatan tersebut sesegera
mungkin dan memberikan waktu kepada rekanan agar seefisien mungkin. Dia menilai,
selama ini rekanan sudah beritikad baik dalam membantu Pemkab untuk mewujudkan
percepatan pembangunan di daerah tersebut.
Meski belum mencapai target 100%, kita akan tetap dorong rekanan yang serius dalam
membangun untuk lebih baik lagi ke depannya. Dukungan tersebut bisa saja dalam bentuk
percepatan proses lelang, pembuatan skenario lelang, serta peningkatan pelayanan dari
Pemkab sendiri, tandasnya. (*/S-25)
8/10/2019 Artikel Pilihan Media Indonesia 28 November 2014
27/45
Temu Akbar Mufakat Budaya Indonesia
Demokrasi yang Berkebudayaan
Yudi LatifCendekiawan
SEPANJANG akhir November hingga Desember ini, sebuah perhelatan akbar bertajuk
Mufakat Budayaakan dilangsungkan di beberapa kota di Tanah Air. Salah satunya di Jakarta,
pada 28-30 November, yang akan dihadiri ratusan budayawan, intelektual, dan aktivis budaya
ternama dari berbagai penjuru negeri.
Salah satu faktor yang mendorong peristiwa budaya ini ialah keprihatinan yang mendalamatas centang perenang yang memaguti jagat politik kita. Perkembangan demokrasi Indonesia
ibarat berlari di atas landasan yang goyah. Perubahan demi perubahan terus terjadi di atas
patahan-patahan lempengan konstitusional yang belum mencapai titik keseimbangan. Politik
sebagai teknik mengalami kemajuan, tetapi politik sebagai etik dan estetik mengalami
kemunduran. Perkembangan demokrasi sebagai prosedur mengalami perubahan cepat dan
massif, tapi demokrasi sebagai substansi seakan jalan di tempat.
Politik sebagai dimensi manusia secara keseluruhan memerlukan tautan harmonis antara
individu dan masyarakat (mikrokosmos dan makrokosmos). Untuk pertautan itu, jembatan
penghubungnya ialah logika, etika, dan estetika. Logika, etika, dan estetika membantu
manusia untuk menentukan pilihan yang tepat dalam perkembangan abadi menuju kebaikan,
kebenaran, keadilan, dan keindahan dalam kehidupan bersama. Politik yang baik dengan
sendirinya harus merupakan politik yang berkebudayaan.
Setelah 15 tahun gerakan reformasi digulirkan, pelbagai langkah untuk mendemokratisasikan
institusi dan prosedur-prosedur politik Indonesia telah dilakukan dengan sejumlah
transformasi yang nyata: pemerintahan terpilih, pemilu yang relatif bebas dan berkala (meski
di sana sini masih ada masalah menyangkut asasfairness), kebebasan berkumpul dan
berekspresi, keluasan akses informasi, desentralisasi dan otonominasi, pemilihan presidendan pilkada secara lebih kompetitif.
Selain itu, Orde Reformasi berhasil menghadirkan sejumlah institusi baru yang relatif sukses
menjadi tumpuan kepercayaan publik pada institusi-institusi negara, seperti Komisi
Pemberantasan Korupsi. Meski misi besar reformasi untuk memberantas korupsi masih jauh
dari tuntas, kehadiran institusi ini masih mendapat dukungan publik.
Dengan segala perkembangan awal yang menjanjikan itu, bisa dipahami jika banyak
kalangan yang menilai perkembangan demokrasi di Indonesia sudah berada di jalan yang
benar.
8/10/2019 Artikel Pilihan Media Indonesia 28 November 2014
28/45
Meskipun terdapat sejumlah capaian positif, kita harus tetap waspada bahwa semua
perkembangan ini hanyalah tahap awal dari proses panjang menuju konsolidasi demokrasi
dan kemajuan bangsa. Tahap konsolidasi menghendaki perhatian pada segi-segi substantif.
Di benak kebanyakan rakyat yang telah lama mengalami penindasan, ketidakadilan, dan
kemiskinan, demokrasi melambangkan lebih dari sekadar penghapusan institusi-institusi
politik yang represif dan penggantian pemimpin-pemimpin otoriter. Demokrasi menjanjikan
kesempatan dan sumber daya bagi perbaikan kualitas hidup serta bagi kehidupan sosial yang
lebih adil dan manusiawi. Oleh karena itu, konsolidasi demokratisasi harus menjamin
terwujudnya esensi demokrasi, yakni pemberdayaan rakyat (popular empowerment) dan
pertanggungjawaban sistemis (systemic responsiveness).
Usaha mewujudkan substansi demokrasi pada kenyataannya terkendala oleh hambatan-
hambatan kultural, institusional, dan struktural. Pada tingkat kultural, selama era reformasi,
politik padat modal membuat biaya kekuasaan tinggi, mengakibatkan high cost economy;merebakkan korupsi; demokrasi yang ingin memperkuat daulat rakyat justru memperkuat
segelintir orang; demokrasi yang ingin memperkuat cita-cita republikanisme dan civic
nationalismjustru menyuburkan tribalisme dan provinsialisme (putra daerahisme).
Perangkat keras--prosedur demokrasinya terlihat relatif lebih demokratis, tetapi perangkat
lunak--budaya demokrasinya masih tetap nepotis-feodalistis; pemerintahan demokratis tidak
diikuti meritokrasi (pemerintahan orang-orang berprestasi).
Pada tingkat institusional, desain institusi demokrasi terlalu menekankan kekuatan alokatif
(sumber dana) ketimbang kekuatan otoritatif (kapasitas manusia). Demokrasi, yang mestinya
mengembangkan partisipasi, kepuasan, dan daulat rakyat, justru mengembangkan
ketidaksertaan. Sebaliknya, ketidaksetaraan sosial yang ekstrem dapat mempertahankan
oligarki atau tirani. Sementara itu, demokrasi menghendaki derajat kesetaraan dan
kesejahteraan, pilihan desain demokrasi kita justru sering kali memperlebar ketidaksetaraan
dan ketidakadilan.
Berbeda dengan masyarakat Amerika Serikat yang pada awal pertumbuhan demokrasinya
ditandai derajat kesetaraan dalam ekonomi, pendidikan, dan dalam kemampuan
mempertahankan diri (pemilikan senjata), prasyarat kesetaraan seperti itu belum hadir dinegeri ini.
Sebagai masyarakat pascakolonial yang terus terperangkap dalam dualisme ekonomi,
ketimpangan sosial mewarnai negeri ini. Segelintir orang yang menguasai sektor modern
menguasai perekonomian, membiarkan sebagian besar rakyat di sektor tradisional terus
termarginalkan. Hal itu berimbas pada kesenjangan di bidang pendidikan--sekitar 70% warga
masih berlatar pendidikan dasar.
Pada tingkat struktural, kecenderungan untuk mengadopsi model-model demokrasi liberal
tanpa menyesuaikannya secara saksama dengan kondisi sosial-ekonomi masyarakat Indonesia
8/10/2019 Artikel Pilihan Media Indonesia 28 November 2014
29/45
justru dapat melemahkan demokrasi. Dalam pembangunan demokrasi terdapat postulat,
seperti diingatkan Seymour Martin Lipset, bahwa semakin setara dan sejahtera sebuah
bangsa, semakin besar juga melanggengkan ketidaksetaraan dalam otoritas legal dan kontrol
warga atas pemerintah.
Dalam multidimensi ketidaksetaraan seperti itu, watak pemerintahan yang akan muncul,
Indonesia belum bisa menjalankan demokrasi sejati, melainkan hanyalah oligarki dalam
mantel demokrasi. Sementara demokrasi kita bercorak oligarkis, kebebasan sebagai paket
demokratisasi tidak selalu mengarah pada kesetaraan, tetapi bisa juga memperlebar
ketidaksetaraan.
Pertumbuhan ekonomi tidak diikuti pemerataan. Dalam memperkuat dominasi mereka, para
pemodal bisa menginvasi prosedur demokrasi. Oligarki yang muncul hanyalah melayani
kepentingan pemodal dan dirinya sendiri.
Singkat kata, 15 tahun Orde Reformasi, demokrasi Indonesia masih menyimpan banyak
persoalan, yang jika tidak diatasi secara segera bisa menimbulkan keraguan umum mengenai
kebaikan demokrasi. Meski rakyat bisa saja punya andil dalam menciptakan problem
demokrasi ini, masalah utamanya tidaklah pada sisi permintaan(demand-side) seperti
sering didalihkan politisi: rendahnya tingkat pendidikan rakyat, pragmatisme pemilih, serta
kurangnya kesadaran politik. Sebaliknya, itu terletak pada kelemahan sisi penawaran
(supply-side), dari ketidakmampuan aktor-aktor politik untuk membangkitkan kepercayaan
rakyat.
Solusi kelemahan
Ketidakpercayaan rakyat pada politik timbul manakala partai dan para pemimpin politik tak
mampu menjawab masalah-masalah kolektif. Masalah-masalah kolektif itu justru timbul
ketika institusi-institusi yang semula didesain untuk memperjuangkan kepentingan-
kepentingan kolektif terdistorsikan oleh kepentingan memperjuangkan motif-motif
perseorangan. Bahkan partai politik yang dasar mengadanya diorientasikan sebagai interface
untuk menyatukan aspirasi-aspirasi individual menjadi aspirasi kolektif dalam mempengaruhi
kebijakan negara, sebagian besar justru dikuasai orang per orang (pemodal besar atau
dinasti). Akibatnya tidak ada sandaran untuk memperjuangkan kepentingan kolektif.Perundang-undangan yang mestinya merupakan kontrak sosialdengan warga negara
terdistorsikan oleh kepentingan sempit-sesaat elite politik.
Perubahan politik harus dimulai dari usaha memulihkan rasa saling percaya dan kepercayaan
bahwa rasionalitas kepentingan individual tak akan dibayar irasionalitas kepentingan kolektif.
Kepercayaan bahwa warga negara akan mendapatkan politik sesuai dengan perilakunya harus
diubah dengan kepercayaan bahwa politik tepercaya akan mendapatkan partisipasi politik
yang sepadan dengannya. Sekali aktor politik menunjukkan sinyal bisa dipercaya, partisipasi
dan kepercayaan rakyat pada politik akan menguat.
8/10/2019 Artikel Pilihan Media Indonesia 28 November 2014
30/45
Pemulihan rasa saling percaya dan kerja sama itu diarahkan untuk mendorong lahirnya
semangat restorasi dan transformasi politik demokratik ke arah yang lebih baik. Visi
restoratif politik demokratik menekankan pentingnya menjangkarkan pembangunan politik
dan demokrasi pada basis nilai bangsa, terutama nilai-nilai Pancasila. Desain institusi politik
dan demokrasi harus dapat mengurasi the cost of poweryang dapat mendorong korupsipolitik. Politik dikembalikan kepada khitahnya sebagai seni untuk mencapai kebaikan dan
kebahagiaan hidup bersama.
Solusi atas kelemahan demokrasi tidak ditempuh dengan jalan menguranginya, tetapi justru
dengan jalan menambahnya agar lebih demokratis. Karena itu, perlu ada pendalaman dan
perluasan demokrasi. Pendalaman demokrasi diarahkan untuk menyempurnakan institusi-
institusi demokrasi agar lebih sesuai dengan tuntutan kepatutan etis, lebih responsif terhadap
aspirasi dan kepentingan rakyat; mengurangi sifat narsisisme politik yang hanya melayani
segelintir elit politik. Sementara itu, perluasan demokrasi diarahkan agar institusi demokrasi
dan kebijakan politik punya dampak terhadap peningkatan kesejahteraan rakyat.
Secara singkat dapat dikatakan, ada dua tantangan besar dalam usaha untuk melakukan
pendalaman dan perluasan demokrasi. Pertama, tantangan untuk mengembangkan demokrasi
yang berkebudayaan. Kedua, tantangan untuk mengembangkan nilai-nilai budaya yang
kondusif bagi pengembangan demokrasi.
PerhelatanMufakat Budayaakan mendiskusikan bagaimana mengembalikan demokrasi pada
landasan cita-cita kebudayaan bahwa demokrasi bukan sekadar alat teknis belaka, tetapi juga
suatu ekspresi pikiran, perasaan, dan kepercayaan sesuai dengan kepribadian dan cita-cita
kekeluargaan keadilan kebangsaan Indonesia; dengan cara mempertahankan nilai-nilai lama
yang baik seraya mengembangkan nilai-nilai baru yang lebih baik.
8/10/2019 Artikel Pilihan Media Indonesia 28 November 2014
31/45
Keajaiban Melahirkan Solidaritas
Toeti Prahas AdhitamaAnggota Dewan Redaksi Media Group
WALAUPUN pesta demokrasi sukses, sikap anarkistis menentang harga BBM yang
dipertontonkan di TV menunjukkan betapa sulitnya mencapai solidaritas antarkita. Lebih-
lebih itu untuk sesuatu yang dipersepsikan bukan sebagai kebutuhan bersama. Misalnya,
BBM menjadi kepentingan bersama.
Akan tetapi, naik-turunnya harga BBM menimbulkan pengaruh yang bervariasi, tergantung
pada jenis usaha yang dilakukan. Umumnya, masyarakat memang merasa dirugikan. Para
pedagang di pasar menjerit karena naiknya ongkos angkutan yang berimbas pada kenaikan
harga dagangan mereka. Tetapi, pedagang bahan bakar malah mencari keuntungan. Mengapatidak memanfaatkan kesempatan? Kapan lagi keuntungan akan berlalu-lalang? Itulah yang
bergolak di otak manusia.
Sebenarnya, alam cenderung mengajarkan lain. Perhatikan kisah filsuf Schweitzer, yakni
tersebutlah kawanan burung angsa yang setelah terbang beberapa jam akhirnya turun
beristirahat di sebuah kolam. Di sana mereka riuh memandikan diri.
Ketika mereka sedang bersukaria, lewatlah seorang manusia. Kawanan burung angsa itu
menjadi cemas karena mengenal betapa jahilnya manusia kalau sedang bangkit keusilan
mereka. Kebetulan yang mampir memang manusia jahil.
Ia menangkap seekor burung angsa dan memotong beberapa helai sayap sekadar untuk
memenuhi kejahilannya. Maka, ketika tiba waktunya kawanan itu akan terbang kembali
untuk meneruskan perjalanan, terpaksa gagal. Burung angsa yang bulunya rusak bersusah
payah mencoba terbang, tetapi sia-sia.
Mereka bersama memutuskan untuk menunggu. Mereka solider. Setelah beberapa hari,
mereka baru berhasil meneruskan perjalanan.
Kisah itu ditulis Albert Schweitzer (1875-1965), filsuf dan teolog terkenal dari Prancis Timur,
yang kemudian dikenal sebagai tokoh etis universal. Kisahnya ialah sindiran bahwa manusia
yang menganggap dirinya berperikemanusiaan toh kalah etis dari angsa yang binatang biasa.
Alam diasumsikan menghendaki etika. Tidak jarang kita pun sering melihat binatang-
binatang. Misalnya, kambing, domba, atau sapi ikut melelehkan air mata ketika melihat
rekan-rekan mereka dijadikan korban. Mereka pun berperasaan bahkan ada rasa solidaritas.
Kalau kita kembali ke alam penghidupan manusia, mungkinkah ilmu menemukan jawaban
untuk Schweitzer yang bisa membuktikan bahwa manusia lebih memiliki nurani etikadaripada binatang? Lalu, mampu menemukan jalan keluar yang bisa diterima semua? Atau
8/10/2019 Artikel Pilihan Media Indonesia 28 November 2014
32/45
kita menyerah pada hukum yang sering membuktikan bahwa kita hanya dapat
mempertahankan kehidupan dengan mengorbankan kehidupan jenis lain? Sebab, sepanjang
sejarah peradaban manusia, itulah yang kita telah saksikan dan jalani.
Haruskah ada peradaban baru yang etikal? Haruskah ada renaissanceyang membuat sesama
manusia sama rasa dan sama rata? Dengan akal dan kecanggihannya, diharapkan manusia
pada akhirnya akan mampu menemukan cara yang sama-sama tidak merugikan.
Sementara ini memang belum. Tetapi, sejarah peradaban membuktikan tidak ada yang
berjalan langgeng. Suatu saat kita akan menemukan rumus yang melahirkan keajaiban.
Mungkin bahan, sistem, atau caranya. Dari sana diharapkan lahir suatu renaissanceyang
membuat isi seluruh jagat raya bersukaria. Semoga.
8/10/2019 Artikel Pilihan Media Indonesia 28 November 2014
33/45
Listrik Minim, Investor Pilih Vietnam
USMAN KANSONG, Laporan dari Taipei
Pembangunan pembangkit listrik 35 ribu megawatt membutuhkan terobosan agar bisa
sesuai rencana.
PO-KUAN Wu, peneliti riset ekonomi, dua tahun lalu meneliti masalah investasi Taiwan di
Indonesia. Berdasarkan wawancaranya dengan para investor, ia menyimpulkan kelangkaan
infrastruktur menyebabkan investor Taiwan lebih memilih Vietnam ketimbang Indonesia.
Para investor mengeluhkan ketersediaan listrik dan air ketika hendak berinvestasi di
Indonesia sehingga mereka lebih memilih Vietnam, kata peneliti Chung-Hua Institution forEconomic Research itu ketika menerima kunjungan sejumlah pemimpin media dari
Indonesia, di Taipei, Taiwan, kemarin.
Taiwan masih menyasar Vietnam sebagai negara tujuan investasi utama di Asia Tenggara.
Pada 2013, investasi Taiwan di Vietnam memcapai US$27,25 miliar atau 34% dari
keseluruhan investasi di Asia Tenggara.
Indonesia berada di urutan kedua sebagai negara tujuan investasi Taiwan dengan nilai
US$15,36 miliar atau 19% dari total investasi di kawasan Asia Tenggara.
Po-Kuan Wu menyambut baik kebijakan Presiden Joko Widodo yang akan membangun
infrastruktur demi kemudahan berinvestasi di Indonesia. Ini momentum bagi investor
Taiwan, ujarnya.
Pemerintah berencana membangun pembangkit listrik berkapasitas 35 ribu megawatt (Mw)
dalam waktu hingga 2009 untuk mengatasi krisis listrik. Kebutuhan investasi untuk program
tersebut diperkirakan mencapai US$87 miliar (sekitar Rp1.000 triliun).
Menteri ESDM Sudirman Said menyebutkan hanya sistem kelistrikan di Jawa-Bali yang
memiliki cadangan daya pembangkit terhadap beban puncak cukup, yakni 25%-30%.
Sumatera kurang, apalagi wilayah timur lebih repot lagi, cetusnya.
Meski cukup, lanjutnya, sistem Jawa-Bali pun bakal kekurangan kalau tidak cepat ditambah
pembangkit dan jaringan listriknya.
Sudirman mengatakan pembangunan 35 ribu Mw membutuhkan terobosan agar bisa sesuai
rencana. Menurut dia, sejumlah hambatan seperti pembebasan lahan dan perizinan akan
diurai dan dicarikan jalan keluar.
8/10/2019 Artikel Pilihan Media Indonesia 28 November 2014
34/45
Tanah-tanah BUMN banyak yang bisa dimanfaatkan untuk tapak-tapak pembangkit listrik,
ungkapnya.
Untuk itu, tambah Sudirman, PLN juga butuh dukungan dari kementerian lain, misalnya
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Perlunya koordinasi dengan kementerian
lain terkait dengan berbagai hal seperti izin untuk transmisi yang kadang-kadang melalui
hutan.
Hambatan lain soal tarif listrik yang belum menarik dan kendala anggaran tahun jamak juga
akan diselesaikan. Saat ini harga listrik seperti batu bara Rp610 per kilowatt hour (kWh), gas
Rp655, biomassa Rp969, dan panas bumi sekitar Rp1.000 per kWh.
Kondisi krisis listrik sekarang ini, lanjut Sudirman, merupakan akumulasi beberapa tahun
sebelumnya.Banyak hal yang bisa diselesaikan sejak lama, tapi karena vested interest
(kepentingan pribadi atau kelompok) tidak diambil, ujarnya.(Ant/E-1)
8/10/2019 Artikel Pilihan Media Indonesia 28 November 2014
35/45
Pertamina-NOC ASEAN Bersinergi
JAJANG SUMANTRI
ASEAN perlu konektivitas dan integrasi pasar energi agar kawasan tersebut dapat
mencapai ketahanan energi, aksesibilitas, daya beli, dan keberlanjutan pasokan energi.
Kerja sama yang belum terwujud ialah pembentukan cadangan minyak regional dalam
kerangka perjanjian keamanan minyak (ASEAN Petroleum Security
Agreement/APSA).
PT Pertamina (persero) bersama 10 perusahaan migas nasional (national oil company/NOC)
negara-negara Asia Tenggara sepakat untuk memperkuat konektivitas energi di kawasan.
Hal itu menjadi tema besar pembicaraan NOC ASEAN yang tergabung dalam Ascope
(ASEAN Council on Petroleum) dalam pertemuan ke-40 yang digelar 25 November 2014
hingga kemarin di Kuta, Bali.
Sektor energi akan memiliki peranan penting bagi terciptanya proses integrasi kawasan
melalui agenda besar Masyarakat Ekonomi ASEAN, ujar Plt Direktur Utama Pertamina
Muhamad Husen.
Untuk memperkuat sektor energi di kawasan, kata dia, diperlukan konektivitas dan integrasi
pasar energi sehingga ASEAN dapat mencapai ketahanan energi, aksesibilitas, daya beli, dankeberlanjutan pasokan.
Sejalan dengan ini, NOC ASEAN, termasuk Pertamina, berkomitmen mewujudkan
ketahanan energi di kawasan ASEAN sehingga memudahkan setiap negara untuk
mendapatkan akses sumber energi guna memperkuat ketahanan energi nasional, terang
Husen.
Sejatinya, kerja sama energi telah mencakup berbagai lini, mulai rencana stok minyak
regional, jaringan pipa gas bersama, transmisi listrik, hingga pengeboran migas.
Yang sudah berjalan itu pengeboran bersama, seperti proyek tripartit di blok migas
Randugunting, Blora (Jawa Tengah). Di sana Pertamina menggandeng Petronas Malaysia dan
Tan Dung Vietnam berbagi saham, 40% Pertamina dan masing-masing 30% untuk kedua
NOC tetangga itu, kata dia. Sebaliknya, Pertamina mendapat saham 30% di blok 10/11.1
milik Vietnam dan blok SK 305 di Malaysia.
Pertemuan itu juga membahas penyusunan peta Trans ASEAN Gas Pipeline (TAGP) yang
telah memiliki jaringan transportasi gas sekitar 3.377 km dan dilengkapi dengan informasi
baru berupa terminal gas alam cair (LNG) di beberapa negara ASEAN.
8/10/2019 Artikel Pilihan Media Indonesia 28 November 2014
36/45
Untuk TAGP sudah lebih maju daripada di dalam negeri karena sesungguhnya jalur pipa
dari Jakarta sudah terhubung dengan Singapura-Kuala Lumpur-Bangkok dan nantinya ke
Filipina.Nantinya bisa perdagangan gas lewat pipa. Targetnya sesegera mungkin terwujud,
urainya.
Salah satu kerja sama yang hingga kini belum terwujud ialah pembentukan cadangan minyak
regional dalam kerangka perjanjian keamanan minyak (ASEAN Petroleum Security
Agreement/APSA). Namun, hingga kini perjanjian itu belum berjalan lantaran perbedaan
pendapat soal konsep keamanan energi nasional setiap anggota.
Segera kelola Mahakam
Di kesempatan yang sama, Husen menegaskan kembali kesiapan Pertamina untuk mengelola
wilayah kerja Mahakam 100% setelah habis masa berlaku kontrak Total E&P pada 31
Desember 2017.
Sejauh ini Total cukup kooperatif. Pertamina siap terima Total sebagai mitra secara business
to businessbila mereka berminat dan diizinkan pemerintah karena pengalaman Total
mengelola Mahakam selama 50 tahun akan membantu operasional Pertamina saat menjadi
operator Blok Mahakam. (E-3)
8/10/2019 Artikel Pilihan Media Indonesia 28 November 2014
37/45
Kepala BPKM Komit Sinkronkan Proses Perizinan
KEPALA Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Franky Sibarani berusaha
menyinergikan perizinan antara kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan BKPM.
Perizinan menjadi PR besar yang harus dibenahi,tidak dalam konteks yang ribet, tetapi
perlu kesungguhan. Setidaknya dalam arahan Presiden, membuat perizinan satu atap menjadi
kenyataan, ujar Franky seusai melakukan serah terima jabatan dengan Mahendra Siregar di
Jakarta, Kamis (27/11).
Ia mengakui selama ini proses sinergi perizinan tidaklah mudah, sebab perbaikan perizinan
konstruksi, izin operasional, dan izin prinsip tidak didorong ke arah itu. Namun, menurutnya,
saat ini Presiden Joko Widodo menunjukkan komitmen besar untuk memperbaiki perizinan.
Seusai dilantik di Istana Negara, Franky mengaku selain perbaikan proses perizinan,
pihaknya juga akan mendorong lebih banyak investor dalam negeri untuk berinvestasi. Hal
itu disambut baik ekonom Universitas Brawijaya Malang, Ahmad Erani Yustika.
Menurutnya, Franky memiliki kepedulian terhadap kepentingan ekonomi domestik
(penanaman modal dalam negeri/PMDN) yang saat ini persentasenya baru 39% dari total
investasi di Indonesia, dengan kata lain lebih besar persentase penanaman modal asing
(PMA).
Kita berharap 2019 dengan pertambahan secara bertahap, bisa dibalik atau minimal 50:50
antara PMA dan PMDN, syukur-syukur 2019 PMDN sudah mencapai 60%, harapnya
seperti dilansirMetrotvnews. com, kemarin.
Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Suryo Bambang Sulisto mengatakan
Kadin sangat mendukung Franky Sibarani menjadi Kepala BKPM karena ia merupakan
sosok yang sangat mengerti dunia usaha dan investasi di negara-negara ASEAN.
Pak Franky Sekjen dari Apindo (Asosiasi Pengusaha Indonesia). Terkait permasalahan
dunia usaha, ia mengerti tantangan BKPM menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN, ucap
Suryo.
Kepala BKPM juga harus bisa memangkas perizinan yang mudah dan cepat agar investor
senang usaha yang dijalankannya dapat segera beroperasi. (Wib/Ant/E-3)
8/10/2019 Artikel Pilihan Media Indonesia 28 November 2014
38/45
Singkong dan Ubi bakal Jadi Peneman Rapat
BIASANYA, kertas-kertas memo singgah di meja-meja para direktur di Direktorat Jenderal
Migas (Minyak dan Gas) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Lembarankertas itu berisi dokumen kerja berkaitan dengan produksi migas di Tanah Air.
Namun, kemarin sedikit berbeda. Secarik kertas dari Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi (MenpanRB) Yuddy Chrisnandi melipir. Isinya justru
berhubungan dengan penganan tradisional.
Terhitung 1 Desember 2014, lingkungan Kantor Ditjen Migas diwajibkan menyajikan
makanan lokal, di antaranya singkong rebus, jagung rebus, misro, combro, lemet, timus, ubi
rebus, dan penganan sejenis, saat menggelar rapat. Pun, minumannya dibatasi. Hanya ada teh,
kopi, air mineral, atau minuman sejenis.
Rupanya, keputusan itu berhubungan dengan upaya peningkatan produksi dalam negeri dan
kedaulatan pangan. Penyajian menu makanan khas rakyat nan sehat dan buahan-buahan
produksi dalam negeri menjadi salah satu cara yang dinilai efektif.
Kalau rapat kita mempromosikan itu. Kalau bukan kita yang memulai dan mempromosikan
produk lokal, siapa lagi? ujar Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian
Kementerian Pertanian Yusni Emilia Harahap melalui sambungan telepon, kemarin.
Yusni berharap gerakan cinta pangan dalam negeri ini dapat diperluas. Ia mencontohkan
melalui penerapan di seluruh kementerian. Alasannya, langkah itu dapat meningkatkan
permintaan yang secara otomatis dapat akan menumbuhkan basis produksi berskala rumah
tangga. Muaranya ialah pertumbuhan ekonomi berbasis kerakyatan. Kalau sudah
menggelora dengan sendirinya akan berkembang outlet-outletlokal, tuturnya.
Kementan, Yusni mengatakan, sudah mengintensifkan penggunaan produk lokal baik buah-
buhan maupun makanan ringan untuk kegiatan rapat sejak era Menteri Pertanian Anton
Apriyantono. Anton merupakan menteri dalam Kabinet Indonesia Bersatu Jilid I, masa bakti
2004-2009.
Yang jelas jeruk pisang, salak, atau mangga. Ada juga kacang rebus dan pisang rebus. Ya,
makanan lokal itu lebih sehat, tutur Yusni.
Selain itu, Kementan sudah mengembangkan bermacam komunitas binaan. Pada areal kantor
yang berlokasi di wilayah Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Kementan membangun pasar
produk pertanian segar. Ini menjadi salah satu cara menjaga pasokan dan kemudahan akses
bagi masyarakat. (Anshar Dwi Wibowo/E-5)
8/10/2019 Artikel Pilihan Media Indonesia 28 November 2014
39/45
Arsenal Berambisi Kudeta Dortmund
ASNI HARISMI
Selain the Gunners, dua tim lain juga meraih tiket di matchdaykelima Liga
Champions, yaitu Atletico Madrid dan Bayer Leverkusen.
MIMPI buruk Arsenal di tiga pertandingan akhirnya berakhir di Emirates, kemarin dini hari.
The Gunnersmampu menang atas Borussia Dortmund 2-0 sehingga berhak lolos ke 16
besar Liga Champions plus berpeluang menjadi juara Grup D.
Berkat tambahan tiga angka itu, pasukan London Utara tersebut mengumpulkan 10 angka
atau terpaut dua poin dari Dortmund di pucuk klasemen. Keduanya sudah dipastikan melajuke fase sistem gugur. Namun, wakil Inggris itu bisa mengudeta puncak tabel jika di laga
terakhir mampu menang atas Galatasaray dan Die Borussienkalah dari Anderlecht.
Meski sudah mencapai target lolos ke perdelapan final, gelandang Arsenal Santi Cazorla
menekankan pentingnya mengusahakan posisi teratas grup. Dengan demikian, mereka pasti
bakal terhindar dari klub-klub besar seperti Real Madrid atau Bayern Muenchen yang sudah
pasti menyegel posisi juara di grup masing-masing.
Memang sulit mengharapkan Dortmund kalah di kandangnya, kami pun harus menang di
Galatasaray, tapi kami akan mengupayakannya, tandas Cazorla seperti dilansir situs resmi
UEFA.
Sebelum kalah di Emirates, Dortmund selalu menang di empat laga awal Grup D. Bagi
Arsenal, tiket 16 besar tahun ini merupakan yang ke-15 beruntun dan konsistensi itu
membuat pelatih Arsene Wenger puas.
Tidak mudah untuk konsisten dalam waktu yang lama, jadi saya bangga dengan catatan ini.
Namun, kami harus terus memperbaiki diri sebelum Februari (saat 16 besar dimulai), jelas
sang Profesor.
Gol perdana Yaya Sanogo plus tambahan dari Alexis Sanchez membuat Dortmund harus
pulang dengan tangan hampa dari Inggris. Pelatih tim Kuning-HitamJuergen Klopp
kecewa dengan buruknya performa anak-anak asuhnya malam itu, terutama di awal-awal
laga.
Kebobolan hanya 73 detik setelah kick-offmerupakan awal laga yang sangat buruk yang
membuat kami terus melakukan kesalahan hingga pertandingan usai, ujarnya.
Atletico dan Leverkusen
8/10/2019 Artikel Pilihan Media Indonesia 28 November 2014
40/45
Selain Arsenal, dua tim lain juga meraih tiket di matchdaykelima Liga Champions, yaitu
Atletico Madrid dan Bayer Leverkusen. Di Grup A, Los Rojiblancosmenggilas
Olympiakos 4-0 berkat hattrickMario Mandzukic plus gol pembuka Raul Garcia.
Dengan hasil itu, Atletico meninggalkan wakil Yunani tersebut dengan selisih enam angka
saat pertandingan tinggal satu kali lagi. Kini, skuat Diego Simeone itu mengumpulkan 12
angka hasil dari empat kali menang dan sekali kalah di partai pembuka lalu.
Meskipun demikian, Koke dkk belum aman di puncak klasemen akhir karena hanya terpaut
tiga angka dari peringkat dua sementara Juventus. Setelah menang 1-0 di Vicente Calderon,
tim ibu kota Spanyol itu tak boleh kalah dengan margin lebih dari dua gol saat bertandang ke
Turin di pertandingan terakhir nanti.
Bagi Olympiakos, kekalahan itu belum otomatis menyingkirkan mereka dari 16 besar.
Mereka harus memenangi partai terakhir kontra tim yang sudah dipastikan gagal, Malmo;sambil berharap Juve kalah dari Atletico.
Di Grup C, Bayer Leverkusen dipastikan menyusul 10 tim lainnya ke 16 besar meski kalah
dari AS Monaco 0-1. Pasalnya di laga lain, Zenit St Petersburg juga menekuk Benfica 1-0
sehingga wakil Jerman itu tak akan tergusur dari dua besar di pertandingan terakhir nanti.
(AFP/R-1)
8/10/2019 Artikel Pilihan Media Indonesia 28 November 2014
41/45
Misi Terakhir Alfred Riedl
AGUS TRIWIBOWO & RAMDANI Dari Hanoi, Vietnam
Meski hampir pasti tidak akan lolos, kemenangan atas Laos tetap menjadi harga mati
bagi timnas. Sebelumnya asisten pelatih Widodo C Putro menyatakan telah
mengajukan usulan agar pemain yang belum tampil bisa diberi kesempatan.
BENTROK Indonesia melawan Laos dipastikan menjadi ajang bagi kedua tim untuk meraih
kemenangan pertama di Piala AFF 2014. Pasalnya, kedua pelatih sama-sama tidak ingin
pulang dengan tanpa kemenangan.
Setelah seri 2-2 dengan Vietnam, Indonesia dibekuk 0-4 Filipina. Saya tidak ingin pulangdengan tangan hampa, ungkap pelatih Indonesia Alfred Riedldi Crowne Plaza, Hanoi,
mengenai duel Grup A di Stadion Hang Day yang berada di pusat Kota Hanoi, nanti malam.
Tidak mau kalah sesumbar, arsitek Laos David Booth juga ingin menang. Apalagi setelah
takluk 1-4 dari Filipina dan dibekuk tuan rumah Vietnam 0-3.
Saya tidak ingin pulang tanpa berusaha untuk menang.Kami akan melakukan apa yang bisa
di pertandingan melawan Indonesia, jelas Booth.
Kendati optimistis menang, Riedl tidak yakin timnya bakal menang besar. Kemenangan besar
bisa mengantar Indonesia lolos dengan syarat Vietnam juga kalah dari Filipina.
Saya tidak merasa tim akan menang besar karena kondisi pemain sedang turun.
Pertandingan akan berlangsung ketat, jelasnya.
Riedl juga menginginkan kemenangan untuk menutup kariernya di skuat Indonesia.Mungkin
ini akan jadi kemenangan terakhir dalam karier saya di Indonesia, jelas Riedl yang
menyatakan PSSI tidak memperpanjang kontraknya selepas Piala AFF.
Kapten Firman Utina menegaskan lagi komitmen pelatih dan seluruh pemain adalah
memenangi laga. Kami akan membela nama negara dengan semaksimal mungkin, jelas
gelandang yang bermain di Persib Bandung itu.
Ubah formasi
Terkait pemain yang bakal dipasang, Riedl tidak ingin membuka sebelum mengumumkan ke
pemain. Yang pasti, lanjut Riedl, bomber Sergio van Dijk dan Immanuel Wanggai tidak bisa
tampil karena cedera. Adapun Rizki Pora dipastikan absen akibat kartu merah saat bentrok
lawan Filipina.
8/10/2019 Artikel Pilihan Media Indonesia 28 November 2014
42/45
Pada saat latihan sore kemarin sekaligus menjajal Stadion Hang Day, terlihat 10 pemain yang
mengenakan rompi kuning. Kemungkinan akan menjadi line upIndonesia yakni Cristian
Gonzales dan Boaz Solossa di sektor depan. Empat gelandang yakni Ramdani Lestaluhu,
Hariono, Evan Dimas, dan Manahati Lestusen.
Di lini belakang empat pilar yakni Supardi dan Zulkifli Syukur yang mengapit duet bek
sentral Achmad Jufriyanto dan Victor Ignonefo. Kiper bakal ditempati I Made Wirawan.
Sebelumnya asisten pelatih Widodo C Putro menyatakan telah mengajukan usulan agar
pemain yang belum tampil bisa diberi kesempatan. Tetapi, semua tergantung pelatih kepala
(Riedl), jelas mantan bombersubur timnas Merah Putihitu.
Di bagian lain, Vietnam dan Filipina bakal berebut juara Grup A pada laga di Stadion My
Dinh, pada saat yang bersamaan.
Pelatih Vietnam asal Jepang Toshiya Miura tidak hanya mengejar seri untuk mengamankan
tiket ke semifinal.Dua pertandingan telah kami jalani dengan baik. Kami akan jaga performa
untuk menang, ungkapnya.
Sebaliknya, pelatih Filipina Thomas Dooley tidak ingin memilih lawan di laga semifinal,
karena posisi sudah meraih tiket ke empat besar. Juara grup juga menjadi incaran Dooley,
setelah mengetahui juara Grup B yang berlangsung di Singapura yakni tim Gajah Putih
Thailand.
Tetapi, saya harus memberi kesempatan kepada pemain yang cedera untuk istirahat.Sayatidak bisa memaksakan mereka untuk bermain, tutur arsitek asal AS itu. (R-4)
8/10/2019 Artikel Pilihan Media Indonesia 28 November 2014
43/45
BTN akan Evaluasi Total Timnas
KEGAGALAN timnas senior Indonesia di ajang Piala AFF 2014, timnas U-23 di Asian
Games 2014, dan timnas U-19 di Piala Asia U-19 menuai banyak komentar. Banyak
kalangan bahkan menyudutkan Badan Tim Nasional (BTN) PSSI sebagai biang kesalahan
kegagalan timnas.
Namun, bagi pengamat sepak bola nasional Raja Parlindungan Pane, BTN telah melakukan
semua hal yang dibutuhkan tim, mulai dari jajaran pelatih, ofisial, bahkan seluruh jajaran
pemain timnas Indonesia.
Karena tugas pokok BTN sudah dilaksanakan dengan baik, tidak ada yang dilewatkan oleh
BTN. Semua program dijalankan, lantas untuk apa menyalahkan BTN? Jadi sudah tidak perlulagi ada saling menyalahkan, karena di mana pun juga namanya di lapangan yang
bertanggung jawab ialah pelatih, ujar pria yang juga menjabat Ketua Serikat Wartawan
Seluruh Indonesia (Siwo) Pusat itu.
Ketua BTN La Nyalla Matalitti juga sudah meminta maaf terkait kekalahan itu. Ia juga tidak
menyangka Indonesia kalah 0-4 dari Filipina. Pemain telah berjuang di lapangan, tetapi
Filipina tampil lebih baik. Kami minta maaf, khususnya kepada masyarakat sepak bola
Indonesia karena penampilan kami tidak sesuai harapan, kata La Nyalla yang juga Wakil
Ketua Umum PSSI.
Di masa depan, La Nyalla menjanjikan akan melakukan langkah-langkah penting guna
mengembalikan prestasi sepak bola Indonesia.
Bukan sekadar evaluasi, melainkan PSSI akan mengambil langkah-langkah penting. Nanti
akan dirumuskan di rapat kerja PSSI.
Namun, Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi menyarankan untuk tidak sekadar
mewacanakan pemecatan pelatih setelah tim nasional Indonesia tampil buruk di Piala AFF
2014. (Sat/R-4)
8/10/2019 Artikel Pilihan Media Indonesia 28 November 2014
44/45
SURAT DARI HANOI
Kenapa Harus di Vietnam?
Agus Triwibowo, WartawanMedia Indonesia
MALAM ini skuat Merah Putihmelakoni laga terakhir penyisihan Grup A sepak bola Piala
AFF 2014. Itu laga pamungkas pula di ajang terakbar sepak bola negara-negara ASEAN
tahun ini karena peluang Firman Utina dan kawan-kawan sangat tipis untuk lolos.
Hasil imbang 2-2 saat melawan tuan rumah Vietnam sebenarnya mencuatkan harapan besar
bagi skuat Garudauntuk melanjutkan kepakan sayap ke babak selanjutnya. Namun,
hentakan tidak terduga terjadi di laga kedua, Indonesia takluk telak 0-4 dari Filipina.
Buyar sudah harapan untuk lolos. Ada harapan, tetapi semestinya dilupakan. Butuh keajaiban
untuk membuat Indonesia lolos.
Vietnam seperti pertanda yang tidak baik terhadap olahraga Indonesia serta sepak bola pada
khususnya. Ancaman Vietnam yang mampu terus-menerus menjadi lawan tangguh skuat
Garudaterus terjaga hingga kini. Indonesia juga seperti terimpit oleh Thailand, Malaysia,
Singapura, dan tahun ini Filipina. Mudah-mudahan nanti malam Laos tidak mengikuti jejak
Filipina.
Negeri Paman Ho seperti menebar aura negatif untuk timnas Indonesia. Di ajang Piala AFF
1998--saat itu masih berlabel Piala Tiger--Indonesia menjadi sorotan. Bukan oleh prestasi
mengilap tim Garuda, melainkan sepak bola gajah Indonesia dan Thailand untuk
menghindar bertemu tuan rumah di semifinal. Di Vietnam lagi, olahraga Indonesia seperti
bukan kekuatan Asia Tenggara di SEA Games 2003. Kontingen Indonesia hanya menempati
posisi ketiga perolehan medali dengan 55 keping emas. Bandingkan dengan Vietnam yang
meraup 150 medali emas dan Thailand dengan 90 medali emas.
Tengok pula catatan sepak bola Indonesia di SEA Games 2003. Indonesia tidak mampuberbuat banyak dan dilumat Thailand 0-6.
Tahun ini catatan buruk kembali tertoreh di Stadion My Dinh. Seperti yang diungkapkan
pelatih timnas Indonesia Alfred Riedl, tim yang berkondisi fit yakni Filipina layak
mengalahkan tim yang tidak fit yakni Indonesia. Filipina untuk kali pertama memecundangi
Indonesia. Skor pun langsung empat gol tanpa balas.
Semestinya Vietnam menjadi sinyal bahaya bagi Indonesia. Ada hasil buruk. Optimisme dan
target menjulang tanpa diimbangi persiapan matang menjadi penampilan yang
mengecewakan.
8/10/2019 Artikel Pilihan Media Indonesia 28 November 2014
45/45
Persiapan memang dilakukan sejak Maret silam. Namun, apa mau dikata, laga uji coba minim
serta pemain dalam kondisi lengkap hanya lima hari sebelum melakoni laga pertama
melawan Vietnam.
Hasil buruk dari persiapan seadanya itu kenapa baru disadari setelah ada di Vietnam?
Sudah semestinya sepak bola Indonesia harus segera berbenah, lebih bijak dan pandai belajar
dari hasil buruk di Vietnam ini. (R-4)