.......................................................Kode

LEMBAR DISPOSISI / CATATANDINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN KEHUMASAN

PROVINSI DKI JAKARTA

Tanggal Masuk : .?:A.lq~/~.~.! ~ .. 'Inr 0).. .

JAYA RAYA

Indek : .~0.~~)..: .

Hall lsi Ringkas

Tgl./Nomor Surat

As a I

Diteruskan I Kepada :

1. Sekretaris

Kabid Media Massa

G:5Kabid Informasi

Publik

4. Kabid SIM

5. Kabid Infrastruktur

Perangkat Lunak

6. Kabid Infrastruktur

Perangkat Keras

7. Kabid POSTEL

t~~ ":&J fL.- ~tDO ();J;~

~~~~p

O~~/1)~

L~j

Instruksi I Informasi :

Sesudah digunakan harap segera dikembalikan ~

Kepada : .

* Coret yang tidak perlu

Kepada YthDariTanggal

Hal

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN KEHUMASANJln. Medan Merdeka Selatan 8-9 Siok G Lt. XIII Telp. (021) 3814216,3823054,3823158,3823258,

3823449,3823457, Fax. (021)3848850

JAKARTA 10110

NOTA DINASNomor : Irg;f)/f /079.4

Kepala Dinas Kominfo dan Kehumasan Provinsi DKI JakartaKepala Seksi Informasi Publik21 Februari 2011Hasil Rapat Konsultasi UU Keterbukaan Informasi Publik denganSekretaris Dirjen Informasi Publik Kemenkominfo RI dan KomisiInformasi Pusat dan Rapat bersama Kadis. Kominfomas Provo DKIJakarta

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagaimanapada pokok surat sebagai berikut:

1. Rapat bersama Sekda tentang konsultasi UU No. 14 Tahun 2008tentang Keterbukaan Informasi Publik ( UU KIP) dengan SekretarisDirektur Jendral Informasi Publik Kementrian Kominfo RI dan KomisiInformasi Pusat bertempat di Ruang Rapat I Bappeda, BalaikotaProvinsi DKI Jakarta, Kamis, 17 Februari 2011, dihadiri sesuaiundangan.

2. Kegiatan konsultasi UU KIP ini diisi pembicara Drs. Ismail Cawidu MA,Sekretaris Dirjen di Informasi Publik Kementrian Kominfo RI dan UsmanAbdhali Watik, Komisioner Komisi Informasi Pusat. dengan dipimpinlangsung oleh Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta, Fajar Panjaitan.

3. Pembahasan Rapat Konsultasi, antara lain:

3.1 PPID harus sudah terbentuk paling lama satu tahun setelahdiundangkannya PP No. 61 Tahun 2010 tentang Peraturan UUNo. 14 Tentang KIP, yaitu tanggal23 Agustus 2011.

3.2 SK mekanisme respon terhadap aspirasi warga akan dijadikanPeraturan Gubernur.

3.3 Kesiapan Badan Publik dalam menjalankan amanat UU KIPdijabarkan menjadi:a) Terbentuknya PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Data).b) Terbentuknya Standar Prosedur Operasi (SOP) PPID yang

disahkan oleh Gubernur.c) Masing-masing SKPD dan UKPD menyusun informasi yang

akan ditutup, dirahasiakan dan dikecualikan sesuai denganPasal 17 UU KIP, berbentuk Indeks.

3.4 Saran bentuk PPID di Provinsi DKI Jakarta ialah PPID berada diDinas Kominfomas dengan masing-masing SKPD membentukPPID pembantu (Iayanan infol'masi satu pintu).

3.5 Pembuatan SK PPID dan surat dari Sekda kepada SKPD.Struktur PPID mengacu kepada Perda No.1 0 tahun 2008.

.'"

@(;;)

.... __/

3.93.10

3.11

3.12

3.13

3.14

3.15

3.16

Dalam upaya pembentukan PPID dibutuhkan langkah (actionplan), tenggat waktu dan penanggung jawab untuk masing­masing langkah, sebagai berikut:a) Penelusuran pembanding selama 3 (tiga) hari.b) Pembentukan tim kecil yang terdiri dari Diskominfomas,

Inspektorat, Ortala, dan Biro Hukum selama 1 (satu) hari.c) Penyusunan dan pembahasan Surat Keputusand) Konsultasi dengan Komisi Informasi Pusat.Dalam menentukan kriteria Indeks (informasi yang dikecualikan)akan melibatkan PPID Pembantu. Dibutuhkan langkah-Iangkahuntuk menginventarisir informasi yang akan dikecualikan.Pedoman pemberian informasi yang juga merupakan tugasutama PPID ialah uji konsekuensi; Berdasarkan UU kenapainformasi tersebut tidak boleh di buka kepada publik, apakahberbahaya jika dibuka.Uji konsekuensi mengacu kepada UU KIP Pasal 17.PPID harus bersikap objektif dalam menentukan informasi­informasi yang dikecualikan berdasarkan Rule of Law.Kedepannya akan dibentuk Forum PPID seluruh Indonesiauntuk penyamaan visi dan misi.Sebagai contoh, DPR telah menerbitkan buku saku untuk tiapanggotanya yang berisikan SOP PPID dan Indeks informasiyang dikecualikan.Badan Publik tidak bisa menolak permohonan informasi yangdiminta walaupun pemohon informasi tidak mencantumkanalasan kepentingan langsung, karena belum diatur di dalam UUKIP dan PP No. 61 Tahun 2010.Penolakan pemberian informasi mengacu pada Pasal 17 UUKIP.Badan Publik boleh menetapkan biaya atas informasi yangdiminta sesuai dengan Pasal 22 ayat 7(g) UU KIP. Penetapan inidilakukan di bawah Peraturan Gubernur.Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta dibentuk jika dianggapperlu, mengingat letaknya berdekatan dengan Komisi InformasiProvinsi.

Demikian dilaporkan untuk mendapat koreksi dan arahan lebih lanjut.Atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

KEPALA BIDANG INFORMASI PUBLIKDINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA

DAN KEHUMASAN PROVo DKI JAKARTA

CUNIP. 1